ISBN :
Rasio Kemampuan Ketersediaan Alat Kontrasepsi dan Pencapaian Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) Menjadi Peserta KB Tahun 2012
Titut Y Prihyugiarto
KATA PENGANTAR
Pertama-tama kami memanjatkan puji dan syukur alhamdullillah kehadirat Alloh SWT atas selesainya analisis Rasio Kemampuan Ketersediaan Alkon dan Pencapaian Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM)
Menjadi Peserta KB di Indonesia. Analisis ini merupakan
gambaran rasio kemampuan ketersediaan alkon tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang diperoleh dari laporan bulanan logistik F/V/KB dari gudang kabupaten/kota dan provinsi. Diharapkan hasil análisis ini dapat menjadi acuan dan bahan diskusi bagi para peneliti dan pengelola program untuk masukan pengambil kebijakan dalam melakukan distribusi alat kontrasepsi dari pusat ke provinsi, dan dari provinsi ke kabupaten/kota.. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para peneliti Pusat Penelitian KB dan Keluarga Sejahtera yang telah memberikan dukungannya dalam analisis ini, kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan analisis ini. Semoga Analisis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan kependudukan dan program keluarga berencana di Indonesia. Jakarta Desember 2012 Peneliti Drs.T.Y.Prihyugiarto,MScPH
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ……………………………………………………………...........
ii
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………
Iii
DAFTAR TABEL……………………………….………………………………………………
V
RINGKASAN …………………………………………………...………………………………
vii
1. BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………..………………
1
A. Latar Belakang………………………………………………………..………………
1
B. Permasalahan………………………………………………………………………….
2
C. Permasalahan………………………………………………………………………….
2
D. Manfaat ..........................................................................................
2
E. Metoda ...........................................................................................
2
F. Organisasi Penulisan.............................................................................................. BAB II PENETAPAN PERKIRAAN PERMINTAAN MASYARAKAT DAN KEBUTUHAN KONTRASEPSI………………………………………………….. A. Penetapan Perkiraan Permintaan Masyarakat……………………………………… B. Kebutuhan Kontrasepsi……………………………………………………………….. BAB III HASIL ANALISIS…………………………………………………………………...
3 5 5 5 10 14
A. Perkiraan Permintaan masyarakat menjadi peserta KB …………………………
14
B. Rasio Kemampuan penyediaan alat kontrasepsi Pil …………………….
17
C. D. E. F.
20 23 26 29
Rasio Kemampuan penyediaan alat kontrasepsi Suntik KB ……………………. Rasio Kemampuan penyediaan alat kontrasepsi Implant ……………………. Rasio Kemampuan penyediaan alat kontrasepsi IUD ……………………. Rasio Kemampuan penyediaan alat kontrasepsi Kondoml …………………….
BAB IV PEMBAHASAN ....................................................................................................
31
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .................................................................................
35
DAFTAR KEPUSTAKAAN..........................................................................................................
36
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengendalian jumlah penduduk melalui program KB merupakan suatu upaya agar pertumbuhan penduduk dapat terkendali. Upaya tersebut sebagai langkah strategis dalam mewujudkan visi BKKBN yaitu penduduk tumbuh seimbang pada tahun 2015 dan misinya mewujudkan pembangunan penduduk yang berwawasan kepandudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Pemerintah melalui BKKBN bertanggung jawab atas ketersediaan kontrasepsi khususnya untuk keluarga pra sejahtera dan keluarga sajahtera 1 (KS-1), sehingga keluarga tersebut mendapatkan pelayanan gratis untuk pelayanan KB. Berkaitan denga hal tersebut, program KB nasional harus dapat menyusun perencanaan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, baik dalam jangka panjang, pmenengah maupun jangka pendek. Rencana pencapaian program kependudukan dan KB yang telah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. Dalam dokumen tersebut telah ditetapkan bahwa sasaran program KB menurunkan angka fertilitas total (TFR) dari 2,3 pada tahun 2009 menjadi 2,1 per perempuan pada tahun 2014. Untuk itu diperlukan suatu perkiraan permintaan masyarakat (PPM) menjadi peserta Kbpada setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan untuk memenuhinya. Penyusunan PPM didasarkan atas teori Bonggaarts bahwa angka kelahiran total dipengaruhi oleh banyak faktor, namun yang paling menentukan adalah pemakaian kontrasepsi, usia kawin perempuan, lama menyusui habis melahirkan dan pantang senggama, tingkat aborsi, dan angka kemandulan (sterilitas). Dengan diketahuinya jumlah PPM menjadi peserta KB, maka dapat dihitung jumlah kontrasepsi yang dibutuhkan untuk peserta KB. Kontrasepsi yang disediakan oleh pemerintah hanya mencakup 30 persen kebutuhan nasional, penyediaan alkon tersebut diarahkan untuk pelayanan keluarga miskin. Diharapkan alokasi tersebut benar-benar digunakan untuk memenihi kebutuhan keluarga miskin.
B. Permasalahan Hasil pendataan keluarga, jumlah keluarga miskin diperkirakan berkisar antara xx xxx. Dari hasil laporan rapat pengendalian program menunjukkan bahwa ketersediaan kontrasepsi di beberapa propinsi dan kabuputen masih cukup banyak, dan terjadi penumpukan alkon, artinya rasio ketersediaan alkon lebih dari 2 tahun, dilain pihak ada ada beberapa propinsi dan kabupaten/kota ada yang rasio ketersediaan sangat rendah. Untuk itu perlu dilihat gambaran konsisi kemampuan kontrasepsi di masing-masing provisni. C. Tujuan Secara umum tujuan analisis ini adalah memberikan gambaran kondisi kemampuan ketersediaan kontrasepsi untuk program KB nasional pada tahun 2012. Secara khusus bertujuan untuk memberikan informasi : Pencapaian Kesertaan ber KB berdasarkan sasaran Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) menurut provinsi; Rasio kemampuan ketersediaan alkon pil menurut provinsi Rasio kemampuan ketersediaan alkon suntik KB menurut provinsi Rasio kemampuan ketersediaan alkon Implant menurut provinsi Rasio kemampuan ketersediaan alkon IUD menurut provinsi Rasio kemampuan ketersediaan alkon Kondom D. Manfaat Hasil analisis ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan untuk pengembil kebijakan dan pengelola program dalam perencanaan kebutuhan dan distribusi alkon ke propinsi dan kab/kota. E. Metoda
Analisis ini merupakan analisis deskriptif , sumber data yang digunakan adalah dokumen rencana strategi (renstra), dokumen perhitungan perkiraan permintaan masyarakat, laporan rutin Diklaptik dan laporan F/V/KB tahun 2012. F. Organisasi Penulisan
Tulisan ini terdiri dari lima bab, pada bab 1 disajikan latar belakang dari penulisan, tujuan dan manfaat serta metoda analisa dari tulisan ini. Pada bab 2 disampaikan penetapan perkiraan permintaan masyarakat untuk ber KB dan perhitungan kebutuhan kontrasepsi. Pada bab 3 menyajikan hasil analisis mengenai pencapaian kesertaan ber KB dikaitkan dengan ketersediaan alat kontrasepsi, dan rasio kempuan ketersediaaan kontrasepsi, serta kecenderungan ketersediaan kontrasepsi per bulan dalam tahun 2012. Bab 4 menyajikan pembahasan hasil analisis dikaitkan dengan permasalahan dan upaya pemecahan masalah. Bab 5 disampaikan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis serta penutup.
BAB II PENETAPAN PERKIRAAN PERMINTAAN MASYARAKAT DAN KEBUTUHAN KONTRASEPSI
A. Penetapan Perkiraan Permintan Masyarakat (PPM) Perhitungan perkiraan permintaan masyarakat menjadi peserta KB ditentukan oleh berapa besarnya angka kelahiran total yang akan diturunkan. Dengan kata lain bahwa yang menjadi sasaran utama adalah penurunan angka fertilitas total, sedangkan besarnya jumlah peserta KB tergantung sasaran penurunan TFR dan dinamika variabel langsung yang berpengaruh terhadap fertilitas. Penyusunan Disamping itu dalam penyusunan perkiraan permintaan masyarakat terhadap KB ini juga memperhatikan tren pencapaian peserta KB aktif dan jenis kontrasepsi yang digunakan. Metoda perhitungan yang digunakan adalah metoda yang dikembangkan oleh Bongaarts (...). Dengan diketahui hasil perhitungan perkiraan permintaan masyarakat
terhadap KB
selanjutnya dapat diperkirakan berapa jumlah dan jenis kontrasepsi yang dibutuhkan untuk tahun yang akan datang. Dari kajian menunjukkan bahwa secara langsung fertilitas dipengaruhi “variabel antara” yaitu a) variabel intercourse , variabel yang berkaitan dengan pola perilaku hubungan kelamin, meliputi umur mulai hubungan seksual, selibat permanen, lama berstatus kawin, abstinensi sukarela, abstinensi terpaksa, dan frekuansi senggama; b) variebel konsepsi, variabel yeng berkaitan dengan terjadinya konsepsi, meliputi fekunditas atau infekunditas tidak disengaja, pemakaian kontrasepsi, fekunditas dan infekunditas disengaja; dan variabel gestasi, variabel yang yang menyebabkan terjadinya berupahan-perubahan setelah terjadinya konsepsi karena adanya gesrasi, meliputi kematian janin tidak disengja (aborsi spontan) dan kematian janin yang disengaja (aborsi sengaja). Variabel antara tersebut oleh Bongaarts diidentifikasi ada 5 vaiabel pokok yang dianggap paling dominan pengaruhnya terhadap perubahan fertilitas dan praktis dapat dilakukan
pengukuran, kemudia dikenal dengan faktor penentu fertilitas (proximate determinant) diantaranya adalah : 1. Proporsi wanita usia subur berstatus kawin, yaitu proporsi jumlah wanita usia 15-49 tahun yang kawin dibangdingkan dengan jumlah wanita usia subur yakni 15-49 tahun. 2. Pemakaian kontrasepsi dan efektifitasnya adalah prosentase diantara pasangan usia subur yang mamakai kontrasepsi. Disamping itu dilihat juga efektitas dari onat tersebut, 3. Aborsi sengaja adalah abosi yang disengaja oleh seorang wanita yang akan mengakhiri usia reproduksinya, apabila wanita tersebut melakukan aoborsi pada usia yan dinginkan. 4. Postpartum Infecundability a d a l a h p e r i o d e s e t e l a h m e l a h i r k a n dimana wanita tidak terpapar untuk hamil karena amenorrhea paska kelahiran atau karena pantangan paska kelahiran. 5. Sterilitas adalah ketidakmampuan seorang wanita untuk hamil atau melahirkan anak sampai akhir usia reproduksinya. Dengan demikian Angka fertilitas total (TFR) sebagai fungsi dari kelima variabel tersebut. Untuk perhitungan perkiraan permintaan masyarakat menjadi peserta KB bukan saja harus didasarkan penurunan fertilitas yang ingin dicapai, tetapi juga memperhatikan faktor penentu fertilitas lainnya selain pemakaian kontrasepsi. Perhitungan perkiraan permintaan masyarakat menjadi KB tahun 2012 PA/PUS merupakan merupakan bagian (tahun ketiga) PPM-KB RPJM 2010-2014, PPM-KB tahun 2012 tingkat merupakan penjabaran PPM-KB nasional tahun 2012. Asumsi yang dipaka adalah prevalensi menggunakan SDKI (ditetapkan naik dari 60% pada 2010 menjadi 65% pada 2014) dan Mix alkon PA menggunakan hasil RR berdasarkan pencapaian tahun 2008 dan SDKI tahun 2007. TFR pada tahun 2010 sebesar 2,24 dan TFR yang ingin dicapai pada tahun 2014 adalah 2,1. Asumsi angka faktor penentu fertilitasnya sebabagi berikut :
A sum si P enetu F ertilitas pada tahun 2014 2010
2014
2,24
2,10
66.383,2 ribu
68.383,2 ribu
67,04 %
67,00 %
• PA /P U S
60,0%
65,0%
• P O ST PA RT U M
4,1 bl
4,1 bl
Var P enentu F ertilitas • TFR TFR SD K I 2007 (TFR 2005= 2,4)
• JU M L A H W U S Proyeksi penduduk 2000-2025 (BPS)
• % W U S K AW IN Tren didasarkan SP 2000 & SU PA S 2005
M edian tidak subur setelah melahirkan hasil SD K I 2007
• ST E R IL ITA S
7,5 %
PU S tdk pakai kontrasepsi & menyatakan tdk akan pakai kontrasepsi dg alasan sdh menapo use dan atau tidak bisa punya anak atau mand ul, hasil SD K I 2007
• A B O R SI
4%
Penelitian di 10 kota besar 0leh Budi U tomo
Jumlah wanita pasangan usia subur berdasarkan proyeksi penduduk dari (SP) 2000-2025, sedangkan proporsi wanita kawin didasarkan asumsi dari tren SP 2000 dan Supas 2005. Asumsi proporsi kawin, pospatum infundibility, sterilitas dan aborsi sa Jumlah wanita pasangan usia subur berdasarkan
proyeksi penduduk
dari (SP) 2000-2025, sedangkan
proporsi wanita kawin didasarkan asumsi dari tren SP 2000 dan Supas 2005. Asumsi proporsi kawin, pospatum infundibility, sterilitas dan aborsi sampai tahun 2014 dianggap konstant. Disamping itu pada perhitungan ini diperlukan juga data angka kelangsungan pemakaian menurut masing-masing metoda dan efektivitas dari masing-masing kontrasepsi. Data angka kelangsungan pemakaian diperoleh dari hasil SDKI 2007, sedangkan angka efektivitas kontrasepsi didasarkan pada referensi The Essetial of contraceptive Technology edisi revisi ke 18 yang dikeluarkan oleh WHO/UNFPA. Dengan data dan asusmsi tersebut diperoleh gambaran bahwa angka PPM KB pada tahun 2012 diperkirakan sebesar 7.387.411 akseptor dengan rincian : 8,.8% peserta IUD, 0,4 % peserta MOP, 0,8 % perserta MOW, 2,9% peserta implant, 43,7 % peserta suntik, 39,5 % peserta pil, dan 3,9% peserta kondom. Secara garis besar peserta MKJP mencapai 12,9 % dan Non-MKJP 87,1%.
E f e k tiv ita s , k e la n g s u n g a n d a n k e tid a k la n g s u n g a n p e m a k a ia n k o n tr a s e p s i m e n u r u t je n is a lk o n J e n is K o n tra s e p s i
E fe k tiv ita s *
K e la n g s u n g a n & K e tid a k la n g s u n g a n P e m a k a ia n K o n tr a s e p s i * *
(2 )
C R
D R
98 %
9 0 ,1 %
9 ,9 %
M O P
100%
9 9 ,6 %
0 ,4 %
M O W
100 %
9 9 ,6 %
0 ,4 %
IM P L A N T
99 %
9 4 ,3 %
5 ,7 %
S U N T IK A N
97 %
7 7 ,0 %
2 3 ,0 %
P IL
92 %
6 1 ,2 %
3 8 ,8 %
K O N D O M
85 %
6 1 ,7 %
3 8 ,3 %
IU D
* **
D ia m b il d a r i “ T h e E s s e n tia l o f C o n tr a c e p t iv e S u m b er S D K I 2 0 0 7
T e c h n o lo g y , E ig h t e e n t h R e v is e d E d itio n ” ;
Dengan asumsi tersebut, hasil perhitungan PPM PA dan
PPM PB tahun 2010-2014
didapatkan sebagai berikut : PPM-PA NASIONAL THN 2010-2014 MENURUT JENIS KONTRASEPSI HASIL ASUMSI MIX KONTRASEPSI KB PELAPORAN/ RR
PPM-PB NASIONAL THN 2010-2014 MENURUT JENIS KONTRASEPSI HASIL ASUMSI MIX KONTRASEPSI KB PELAPORAN/ RR
Namun demikian, dengan memperhatikan tren pencapaian MKJP (IUD dan implant) pada tahun 2008,2009,2010dan 2011, maka ada kebijakan untuk melakukan re-alokasi PPM-PB antara lain menjadi sbb. :
Jumlah dan persentase mix PPM PB, PPM-PB RE-ALOKASI, dan PPM-KB kel Miskin, tahun 2012 ALKON
PPM-PB 2012
PPM-PB 2012 %
IUD
649,138
RE-ALOKASI 8.8
540,000
PPM-PB 2012 %
MISKIN 7.3
540,000
% 13.9
MOP 27,546 0.4 27,546 dengan kebijakan 0.4 13,540 dengan 0.3 dan nonMKJP pada tahun Mengingat adanya trenSesuai Namun MOW
58,636
0.8
58,636
0.8
28,548
0.7
215,632
2.9
600,000
8.1
600,000
15.5
SUNTIKAN
3,230,725
43.7
2,955,490
40.0
1,213,166
31.3
PIL
2,917,289
39.5
2,917,270
39.5
1,357,881
35.0
KONDOM
288,445
3.9
288,460
3.9
128,554
3.3
MKJP
950,952
12.9
1,226,210
16.6
1,182,088
30.5
NON MKJP
6,436,459
87.1
6,161,220
83.4
2,699,602
69.5
NASIONAL
7,387,411
100.0
7,387,411
100.0
3,881,690
100.0
pertimbangan Untuk PPM PB tahun 2012Namun dengan pertimbangan IMPLANT
IUD diturunkan dari 8.8 persen menjadi 7.3 persen, implant dari 2.9 persen menjadi 8.1 persen, sedangkan suntikan diturunkan dari 43.7 persen menjadi 40 persen. Sehingga total MKJP menjadi 16.6 persen dari 12.9 persen . Sasaran PPM-KB untuk keluarga Pra-KS dan KS-1 sebesar 3,881,690 orang dan sasaran MKJP ada 30 persen. Berikut adalah sasaran PPM untuk keluarga Pra-KS dan KS-1 menurut provinsi dan jenis kontrasepsi.
PPM PRA-S DAN KS I MENJADI PESERTA KB BARU (PPM-PB) MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN PROVINSI, TAHUN 2012 JENIS KONTRASEPSI
TOTAL KONDM PPM PB
NO
PROVINSI
1
DKI Jakarta
51,350
241
12,700
16,937
19,314
564
4,089
105,195
2
Jawa Barat
110,850
6,003
83,170
286,493
280,468
2,524
22,541
792,049
3
Jawa Tengah
59,900
7,449
112,930
179,309
134,675
1,854
19,467
515,584
4
D.I. Yogyakarta
5
Jawa Timur
6
Bali
21,450
99
2,430
7
Banten
21,450
313
17,820
8
Aceh
2,300
251
3,580
27,784
9
Sumatera Utara
24,600
2,914
27,520
34,438
10
Sumatera Barat
10,200
370
17,860
11
Sumatera Selatan
10,100
585
36,800
12
Lampung
25,730
444
13
Nusa Tenggara Barat
13,910
14
Kalimantan Barat
15
Kalimantan Selatan
16 17
IUD
MOW
IMPLANT
SUNTIK
PIL
MOP
11,880
401
4,610
7,211
7,077
395
5,370
36,944
101,850
5,296
99,020
161,203
156,235
1,247
4,122
528,973
3,719
1,846
119
498
30,161
46,910
38,747
997
240
126,478
45,565
25
10,655
90,161
60,871
892
12,958
164,192
15,523
18,966
326
1,251
64,496
60,801
70,945
574
15,793
195,599
22,280
74,725
116,985
733
5,322
246,218
722
19,470
39,162
43,986
380
1,626
119,256
6,250
130
6,570
13,967
14,950
39
496
42,402
2,130
230
8,140
16,047
38,772
162
1,300
66,781
Sulawesi Utara
6,560
174
9,670
8,358
19,317
518
708
45,305
Sulawesi Selatan
9,110
469
18,370
45,602
60,224
137
6,209
140,120
18
Bangka Belitung
1,400
38
2,600
6,537
5,456
31
849
16,911
19
Gorontalo
3,680
63
5,040
3,444
11,530
195
321
24,273
20
Sulawesi Barat
950
39
2,200
3,534
8,309
52
665
15,749
21
Riau
8,980
212
10,630
29,671
29,573
49
2,762
81,877
22
Jambi
5,300
60
11,770
12,422
21,210
118
1,018
51,898
23
Bengkulu
3,680
209
8,380
12,911
13,415
120
1,243
39,957
24
Nusa Tenggara Timur
9,540
897
15,300
33,672
20,679
565
1,814
82,467
25
Kalimantan Tengah
1,650
125
7,520
14,206
18,984
67
1,060
43,612
26
Kalimantan Timur
5,300
124
4,180
9,576
9,994
52
703
29,929
27
Sulawesi Tengah
3,680
236
6,710
14,896
33,244
320
861
59,946
28
Sulawesi Tenggara
1,150
211
6,610
13,229
23,049
258
2,563
47,071
29
Maluku
1,510
152
4,250
8,040
9,934
50
3,060
26,996
30
Papua
950
237
2,410
8,605
5,845
18
2,690
20,754
31
Maluku Utara
810
102
6,100
3,920
8,479
111
129
19,651
32
Papua Barat
150
31
1,210
3,166
4,069
38
1,006
9,669
33
Kepulauan Riau
1,650
44
2,150
4,176
5,169
10
576
13,775
1,357,881 13,540
133,965
NASIONAL
540,000
28,872
600,000 1,220,195
3,894,453
Sedangkan PPM peserta KB aktif untuk keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera satu (KS-1) sebesar 12.595.857 keluarga. Berikut adalah sasaran PPM untuk keluarga Pra-KS dan KS-1 menurut provinsi dan jenis kontrasepsi. PERKIRAAN PERMINTAAN MASYARAKAT PRA-S DAN KS I MENJADI PESERTA KB AKTIF (PPMM-PA) RPJMN (PENYESUIAN) MENURUT PROVINSI DAN JENIS KONTRASEPSI, TAHUN 2012
NO PROVINSI
JUMLAH PUS PA/PUS JENIS KONTRASEPSI (%) IUD MOP MOW
IMPLANT SUNTIK
PIL
KONDO
TOTAL PA
1
Aceh
508,309
55.3
2,504
205
2,682
7,103
126,447
119,501 22,598
281,039
2
Sumatera Utara
993,209
55.4
42,080
1,459
58,162
49,728
195,854
173,431 29,154
549,867
3
Sumatera Barat
321,627
58.0
11,914
225
6,598
29,903
87,131
47,645
2,998
186,415
4
Riau
521,281
40.1
11,056
630
2,321
18,614
103,577
68,028
5,056
209,283
5
Jambi
205,649
64.2
4,753
1,148
1,062
19,308
55,101
48,757
1,834
131,963
6
Sumatera Selatan
696,492
61.6
13,557
2,521
19,520
66,872
190,106
115,909 20,600
429,084
7
Bengkulu
155,396
65.2
5,257
676
2,665
12,567
52,406
25,832
1,876
101,277
8
Lampung
1,103,451
61.8
53,521
8,954
9,402
91,661
280,148
230,592
7,851
682,130
9
Bangka Belitung
94,340
59.1
729
73
1,767
5,056
31,459
14,858
1,832
55,774
10
DKI Jakarta
243,914
56.6
17,222
4,048
5,108
19,974
50,109
35,625
6,054
138,140
11
Jawa Barat
4,052,293
58.8
148,797 39,354
56,489
163,487 1,249,653
682,973 43,077
2,383,830
12
Jawa Tengah
3,157,295
62.5
150,688 34,329
145,639
201,424 1,014,922
382,097 43,522
1,972,621
13
D.I. Yogyakarta
14
Jawa Timur
15
319,565
62.3
3,232,017
61.0
2,167
17,045
18,257
64,809
239,872 12,207
39,916
123,107
185,049
947,379
453,413
Banten
808,073
54.3
22,432
9,795
16
Bali
133,166
63.8
35,420
1,021
4,200
3,073
17
Nsa Tenggara Barat
639,685
60.3
44,522
2,224
11,598
57,233
18
Nsa Tenggara Timur
725,965
53.8
46,402
6,067
15,395
37,442
19
Kalimantan Barat
260,395
53.1
8,575
1,065
2,490
20
Kalimantan Tengah
220,749
63.7
2,352
282
2,245
21
Kalimantan Selatan
339,633
67.0
2,678
408
4,489
22
Kalimantan Timur
182,414
54.5
6,175
466
2,289
23
Sulawesi Utara
222,478
64.3
18,366
470
24
Sulawesi Tengah
423,700
59.1
10,297
25
Sulawesi Selatan
872,979
44.4
15,122
26
Sulawesi Tenggara
299,511
60.4
27
Gorontalo
118,277
67.1
28
Maluku
126,004
52.8
29
Maluku Utara
114,046
30
Papua
325,901
31
Kepulauan Riau
32
Sulawesi Barat
33
Papua Barat INDONESIA
9,484
1,970,509
6,958
33,425
258,711
107,051
678
439,050
30,587
8,791
1,887
84,979
169,309
98,017
3,007
385,909
213,392
67,204
4,950
390,850
9,067
68,727
47,072
1,244
138,240
17,376
69,167
47,180
2,032
140,634
22,955
73,095
120,448
3,330
227,404
11,157
42,787
34,675
1,927
99,475
3,553
31,056
39,083
49,112
1,416
143,055
319
5,730
26,009
95,475
110,351
2,295
250,475
363
6,249
50,045
174,210
130,603 10,778
387,370
2,944
418
3,346
27,371
73,835
67,229
5,829
180,971
10,565
150
1,137
16,440
18,155
32,174
748
79,369
1,481
395
1,819
6,644
34,163
17,709
4,354
66,565
47.5
1,466
296
1,736
6,787
20,338
23,307
292
54,223
27.1
2,227
346
4,002
6,305
51,901
17,201
6,245
88,226
111,335
47.5
1,075
32
768
3,507
27,252
18,595
1,684
52,913
111,946
48.1
1,999
87
887
4,877
20,724
23,798
1,520
53,893
85,983
46.6
103
21
135
1,508
21,553
13,974
2,782
40,076
21,727,077
58.0
976,066 132,221
35,805 21,247
199,248
530,592 1,261,280 5,951,563 3,468,954 274,181 12,594,857
Dengan demikian pada tahun 2012 jumlah sasaran PPM PA dan PPM PB keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera satu mencapai sebesar 16, 489,310 keluarga. Berikut adalah sasaran PPM PB dan PPM PA untuk keluarga Pra-KS dan KS-1 menurut provinsi dan jenis kontrasepsi. PERKIRAAN PERMINTAAN MASYARAKAT PRA-S DAN KS I MENJADI PESERTA KB (PB DAN PA) MENURUT PROVINSI DAN JENIS KONTRASEPSI, TAHUN 2012 NO
PROVINSI
1
Aceh
2
JENIS KONTRASEPSI IUD
MOP
MOW
IMPLANT
SUNTIKAN
PIL
KONDOM
TOTAL PB PA
53,854
446
15,382
24,040
145,761
120,065
26,687
386,235
Sumatera Utara
152,930
7,462
141,332
336,221
476,322
175,955
51,695
1,341,916
3
Sumatera Barat
71,814
7,674
119,528
209,212
221,806
49,499
22,465
701,999
4
Riau
22,936
1,031
6,931
25,825
110,654
68,424
10,426
246,227
5
Jambi
106,603
6,444
100,082
180,511
211,336
50,004
5,956
660,936
6
Sumatera Selatan
35,007
2,620
21,950
70,591
191,953
116,028
21,098
459,246
7
Bengkulu
26,707
989
20,485
59,478
91,153
26,829
2,115
227,755
8
Lampung
55,821
9,205
12,982
119,445
325,714
230,617
18,507
772,291
9
Bangka Belitung
25,329
2,986
29,287
39,494
92,329
15,749
14,790
219,965
7,304
202,636
58,870
2,579,428
382,830
48,844
2,218,839
36,185
22,874
318,504
9,980
2,012,912
1,977
505,831
9,308
2,595
130,285
98,154
9,216
526,030
5,799
407,761
1,564
162,513
2,697
156,383
6,093
309,281
2,945
151,373
2,659
183,013
4,109
332,942
11,838
430,982
67,281
6,532
210,901
10 11
NO DKI Jakarta
PROVINSI
1
Aceh
2
Sumatera Utara
3
Sumatera Barat
Jawa Barat
12
Jawa Tengah
13
D.I. Yogyakarta
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
4
Riau
5
Jambi
6
Sumatera Selatan
7
Bengkulu
8
Lampung
10
DKI Jakarta
Jawa Timur 9 Bangka Belitung Banten 11 Bali
Jawa Barat
12
Jawa Tengah
13
D.I. Yogyakarta
14
Jawa Timur
16
Bali
18
Nusa Tenggara Timur
19
Kalimantan Barat
20
Kalimantan Tengah
Nusa 15 Tenggara Barat Banten Nusa Tenggara Barat Nusa 17 Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah 21
Kalimantan Selatan
22
Kalimantan Timur
23
Sulawesi Utara
24
Sulawesi Tengah
25
Sulawesi Selatan
27
Gorontalo
29
Maluku Utara
31
Kepulauan Riau
33
Papua Barat
Kalimantan Selatan Kalimantan Timur 26 Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara 28 Maluku Sulawesi Tengah 30 Papua
32 Sulawesi Barat Sulawesi Selatan
27,422 IUD
MOP
MOW
53,854
158,897
446
15,382
152,930
7,462
141,332
71,814
7,674
119,528
22,936
176,418
1,031
6,931
106,603
6,444
100,082
53,826
2,620
21,950
26,707
989
20,485
55,821
246,122 25,329
9,205
12,982
2,986
27,422
4,418
35,007
4,418
JENIS KONTRASEPSI
39,939 34,773 2,889
12,337
35,498
SUNTIKAN
PIL
24,040
145,761
120,065
336,221
476,322
175,955
209,212
221,806
49,499
93,289
224,288
25,825
167,919
110,654
180,511
211,336
36,515
191,953
70,591
276,148
68,424
57,419
116,028
50,004
59,478
91,153
26,829
119,445
230,617
29,287
129,677 39,494
325,714
22,968
35,498
69,075
35,951
199,016 92,329
39,939
93,289
15,098 224,288
1,320,598
683,547
176,418
34,773
167,919
276,148
382,830
2,889
36,515
13,870 57,419
1,131,907
246,122
12,337
129,677
199,016
10,025
15,098
29,968 49,473
1,196
13,870
11,431
53,632 24,562 41,980
53,632 47,802
1,196 2,693
11,431
108,796
36,185
962,328
453,452
297,484
107,213
49,904
9,308
102,835
2,693
29,968
102,835 17,995
229,532
98,154
47,802
6,104
17,995
43,978
218,848
67,235
12,255
1,128
7,530
12,511
80,257
47,268
12,255
6,104
49,473
15,749
24,562 158,897 41,980 53,826
10,025
22,968 IMPLANT
1,128
3,302
321
11,658
3,302
620
11,475
526
22,046
679
19,837
1,216
16,772
11,475 8,244
489
14,245
386
11,658
22,046 2,631 2,976
19,837 3,177 1,885
2,149 16,772
542
8,244
27
Gorontalo
28
526
13,769
679
21,030
4,445
120,497
23,579
63,996
34,793
43,966
52,498
49,232
59,681
116,154
110,916
64,251
130,669
15,119
7,526
14,059 36,947
83,829
67,281
7,847
31,336
51,399
32,494
57,212
17,968
30,273
23,357
57,746
17,218
35,731
18,706
24,793
23,836
26,722
13,984
582
6,412
21,030 14,909
135
6,868
7,427
489
52,626
193,194
14,827
118
20,910
47,232
102,668
11,933 19,874
1,216
12,511
77,476
52,626
5,986
161,093
1,516,066
620
11,933
14,059
20,910
8,429
65
SulawesiINDONESIA Tenggara
321
7,530
447
606
1,753
26
4,445 15,119
43,978
2,097
8,043 13,769
2,285
5,684
5421,130,592
2,481,475 7,526
14,245
386
Maluku
2,631
29
Maluku Utara
30
23,579 43,966 59,681 64,251
69,075 KONDOM
TOTAL PB PA
35,951
26,687
386,235
51,695
1,341,916
22,465
701,999
1,320,598
683,547
10,426
1,131,907
246,227
5,956
660,936
21,098
108,796
459,246
2,115
227,755
18,507
772,291
962,328 14,790 7,304
297,484 58,870
453,452
219,965 202,636
107,213
2,579,428
48,844
2,218,839
9,980
2,012,912
49,904 22,874 229,532 1,977 2,595
9,216 218,848
318,504 505,831 130,285
67,235
526,030
5,799
407,761
1,564
162,513
2,697
156,383
80,257 77,476
47,268 47,232
6,093
309,281
2,945
151,373
2,659
183,013
4,109
332,942
11,838
430,982
102,668 63,996 6,532 1,609
52,498 6,917 3,352
116,154 8,935 1,813
2,526 193,194 3,357
120,497 34,793
210,901 139,315
49,232
113,636 81,219
110,916
108,980 72,564
130,669
63,562 53,851
36,947 3,482,494
408,146 83,829
7,847
31,336
51,399
32,494
1,609
139,315
606
8,429
19,874
57,212
17,968
6,917
113,636
2,976
447
5,986
14,827
30,273
23,357
3,352
81,219
Papua
3,177
582
6,412
14,909
57,746
17,218
8,935
108,980
31
Kepulauan Riau
1,885
135
6,868
7,427
35,731
18,706
1,813
72,564
32
Sulawesi Barat
2,149
118
2,097
8,043
24,793
23,836
2,526
63,562
33
Papua Barat
1,753
65
2,285
5,684
26,722
13,984
3,357
53,851
INDONESIA
1,516,066
161,093
1,130,592
2,481,475
7,309,444
3,482,494
408,146
16,489,310
7,309,444
16,489,310
B. KEBUTUHAN ALKON Penyusunan rencana kebutuhan alkon didasarkan atas rencana pencapaian program kependudukan dan KB yang tertuang dalam RPJMN tahun 2010-2014 yang dijabarkan setiap tahunnya dalam rencana kerja pemerintah. Dalam operasionalnta penyusunan kebutuhan alkon mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : Memperhitungkan arah kebijakan, contoh kebijakan penggunaan MKJP, pemberian alkon gratis untuk 7 propinsi, penggarapan wilayah galsitas, kebijakan jampersal, dan lainnya; Menetapkan sasaran jumlah akseptor yang akan dicapai dalam satu tahun, meliputi perkiraan permintaan masyarakat (PPM) PA dan PB serta PPM untuk pembinaan peserta KB aktif, akseptor yang ganti cara KB dan ulangan (re-insersi). Dengan diketahui jumlah PPM PB dan PPM PA, maka jumlah kebutuhan kontrasepsi menurut jenis alkon yang diperlukan dapat dihitung. Perhitungan mengacu pada kebutuhan perlindungan tahunan atau “couple year protection” yaitu jumlah kontrasepsi yang dibutuhkan oleh seorang peserta KB selama satu tahun penuh agar terlindungi dari kemungkinan terjadinya hamil. Mempertimbangkan jumlah persediaan yang diperlukan untuk dapat menyalurkan secara terus menerus kepada pemakaiannya (stock pipeline). Stock pipeline ini dirumuskan sebagai kemampuan persediaan stock pengaman (safety stock biasanya 0,5 dari jumlah rata-rata pemakaian per bulan ), biasanya ditambah dengan lead time yatu lama waktu yang diperlukan mulai saat memesan sampai barang yang dipesan diterima. Memperhitungkan
persediaan alkon yang ada , berdasarkan data setiap bulannya
berdasarkan formulir F/V/KB dan stock opname setiap 6 bulan dari gudang pusat, provinsi dan kabupaten/kota; Mempertimbangkan perhitungan persediaan pengaman (buffer stock) alkon yang diperhitungkan mampu menanggung kegiatan operasional pelayanan KB selama 6 bulan berikutnya dengan mempertimbangkan proses pengadaan, distribusi dan pencapaian KKP provinsi. Mempertimbangkan partisipasi swasta dan pemerintah daerah dalam penyediaan alkon khususnya kelompok keluarga KS-2.
Dari sasaran keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera satu sebanyak 16,489,310 peserta dengan rincian tersebut di atas, maka pemerintah harus menyediakan alat kontrasepsi (alkon) sejumlah tersebut, agar permintaan masyarakat akan kebutuhan kontrasepsi terpenuhi. Dengan mempertimbangkan stock alkon pada tahun yang lalu, dari masing-masing kontrasepsi seperti IUD maih terdapat 1,030,923 biji sedangkan sasaran pada tahun 2012 630,730 keluarga, maka alkon IUD yang harus dipenuhi kekurangannya adalah sebesar 308,933 biji melalui pengadaan tahun 2012. Demikian juga dengan implant, suntikan, pil, dan kondom, pada tahun 2012, masing-masing
pengadaannya sebesar 1,080,250 implant,
18,982,392 vial suntik KB, 24,114,750 blister pil KB dan 4,963,620 lusin kondom. KEBUTUHAN DAN STOCK ALKON MENURUT JENIS ALKON PADA TAHUN 2012 JENIS
SASARAN
ALOKON
PERKIRAAN
PERKIRAAN
PEMAKAIAN
STOK DES
RATA2
( PB/PA)
Stok Jan
Pengadaan
KONTRASEPSI
2012
2012
2012
TERSEDIA
2012
2012
PERBLN
1
2
3
4
5 = (3+4)
6
7 = (5-6)
8
RASIO
9
IUD (BIJI)
630.730
1.030.923
308.933
1.339.856
727.862
611.994
60.655
10
IMPLANT (SET)
785.988
945.542
1.080.250
2.025.792
1.391.943
633.850
115.995
5
6.527.590
29.715.637
18.982.392
48.698.029
26.110.360
22.587.669
2.175.863
10
3.736.793
70.568.919
24.114.750
94.683.669
48.578.309
46.105.360
4.048.192
11
594.104
3.281.184
4.963.620
8.244.804
3.564.624
4.680.180
297.052
16
SUNTIKAN (VIAL) PIL (CYC) KONDOM (Lusin) Sumber :
1. Sasaran PUS (PB=KKP ; PA = PPM) 2. Stok Jan 2012 hasil stok opname desember 2011 BIKUB 3. Pengadaan alokon 2012 = RKAKL Satker KBKR Tahun 2012
Berikut ini adalah perkiraan pemakaian pada tahun 2012 dengan mempertimbangkan beberapa asumsi dan pengalaman dari thuan sebelumnya, adalah sbb. : Perhitungan perkiraan pencapaian sasaran dan pemakaian alokon tahun 2012 IUD ( x 1 biji) - Asumsi pencapaian PB thd KKP 115,4% = 727.862 115,4% dari KKP Sasaran pemakaian IUD
727.862
IMPLAN ( x 1 set) - Asumsi pencapaian PB thd KKP 150% = - Asumsi reinsersi tahun 2011 = - Asumsi ganti cara tahu 2011 =
1.178.982 167.358 45.602
Sasaran pemakaian Implan
1.391.943
150% KKP Tercapai 30% dari jml cabut 2012 Sama dengan tahun 2011
PIL ( x 13 cy) - Pencapaian PA Pra KS dan KS I
=
3.736.793
100% PPM PA tercapai
SUNTIKAN ( x 4 vials) - Pencapaian PA Pra KS dan KS I
=
6.527.590
100% PPM PA tercapai
KONDOM - Pencapaian PA (100%)
=
594.104
100% PPM PA tercapai
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam perhitungannya telah menggunakana asumsi-asumsi yang telah disepakati bersama dengan komponen operasional KB dan telah memperhitungan tingkat kelangsungan dan efektifitas dari masing-masing jenis kontrasepsi.
Dari perhitungan menunjukan bahwa
jumlah PPM peserta baru dan PPM peserta KB aktif masing-masing 7.387.411 peserta dan 28.290.900 peserta. Jumlah kontrasepsi ditetapkan
PPM telah mempertimbangkan Rumusan teori fertilitas
Bongaarst Perhitungan PPM tersebut menggunkan perangkat software demand fulfillment adan famplant dengan Perhitungan PPM tersebut tersebut merupahan didasarkan dilakukan Dalam perhitungan Jumlah PPM yang telah ditetapkan telah memperhitungkan Perkiraan PPMyang umlah peserta baru yang dibutuhkan untuk Jumlah peserta baru KB dan , PPMKB tahun 2012 tingkat merupakan penjabaran PPM-KB nasional tahun 2012. Dalam perhitungan perkiraan permintaan masyarakat untuk ber KB didasakan atas target TF2012 ini telah mempertimbangkan menunjukkan bahwa Asumsi yang dipakai untuk menghitung perkiraan permintaan masyarakat (PPM) menjadi peserta KB pada tahun 2012
A. Pencapaian kesertaan menurut sasaran Perkiraan Permintaan Masyarakat menjadi peserta KB Pelaksanaan pogram ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pelayanan
Keluarga Berencana (KB) yang berkualitas dan memenuhi permintaan masyarakat terhadap kebutuhan alat kontrasepsi.
Pencapaian PB sampai dengan bulan oktober 2012 alat/obat kontrasepsi yang paling
banyak digunakan adalah Suntikan dan Pil, masing-masing 47,4% dan 26,9% dari PB total yang sejumlah 7.795.251 pasangan. Kontribusi metoda kontrasepsi jangka panjang juga masih sangat kecil yaitu Implan 8,6%, IUD 7,6%, MOW 1,4%, dan MOP 0,3%.
ALKON
KKP 2012
PPM 2012
PENCAPAIAN PB SAMPAI BULAN OKTOBER 2012 JUMLAH
% THD KKP
%THD PPM
% MIX
IUD
630.730
537.520
595.601
94,4
110,8
7,6
MOW
105.695
58.770
110.735
104,8
188,4
1,4
IMPLANT
785.988
602.480
671.100
111,4
8,6
2.969.370
3.692.410
85,4 124,3
124,3
47,4
2.900.950
2.097.598
72,3
72,3
26,9
28.767
27.440
23.938
83,2
87,2
0,3
778.772
290.900
603.869
77,5
207,6
7,7
8.200.272
7.387.430
7.795.251
95,1
105,5
100,0
SUNTIK PIL MOP KONDOM TOTAL
2.969.370 2.900.950
Sasaran peserta KB baru (PB) berdasarkan Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM)
tahun 2012 di seluruh Indonesia ditetapkan sebanyak 7.387.430 peserta, sehingga pencapaian telah melampaui target yaitu 105,5 %. Secara kumulatif, pencapaian
nasional PB sampai dengan bulan Oktober 2012 adalah 95,1%. Pencapaian ini 11,8% lebih tinggi dari target pencapaian sepuluh bulan yang sebesar 83,3%. Dengan pencapaian seperti ini, maka dapat dipastikan pencapaian PB pada akhir tahun 2012 akan tercapai dan diperkirakan berkisar pada angka 114 - 116%.
Mengenai pencapaian peserta baru dari keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera
sat sampai dengan bulan oktober 2012 adalah 93,9%. Walaupun pencapaian nasional sudah melampaui target sepuluh bulan (83,3%), namun beberapa masih yang
pencapaiannya masih kurang dari target pencapaian sepuluh bulan. Rentang
pencapaiannya mulai 68,9% di Bali sampai 82,4% di Jawa Barat. Sedangkansisanya,27 provinsi, sudah melampaui target pencapaian sepuluh bulan dengan rentang sebar mulai 85,4% di Bangka Belitung sampai 237,5% di Sulawesi Barat. Disparitas pencapaian yang lebar dimasing-masing provinsi bisa disebabkan antara lain terlalu
rendah atau terlalu tingginya jumlah target yang ditetapkan pada KKP 2012. Untuk itu diperlukan penghitungan perkiraan jumlah PUS KPS + KS I atau jumlah PPM KPS + KS I untuk masing-masing wilayah kabupaten dan kotadi 33 provinsi.
B. Rasio kemampuan penyediaan kontrasepsi Upaya penyediaan kebutuhan alkon yang difokuskan untuk peserta KB dari keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera-1 dilakukan melalui pengadaan alkon yang bersumber dari APBN pusat . Sasaran PB/PA tahun 2012 untuk IUD 630.730 ; implant 785.988; suntikan 6.527.590; pil 3.736.793; dan kondom 594.104. Sedangkan stock alkon pada bulan desember 2011 untuk IUD sebanyak 1.017.023 biji; implant 99.345 set; suntik KB 29.657.960 vial; pil 71.006.115 strip; dan kondom 3.427.447 lusin. Untuk memenuhi sasaran dan kebutuhan PB/PA tahun 2012 maka masih diperlukan pengadaan untuk masing-masing alkon sebesar IUD sebanyak 308.933 biji ; implant
1.080.250 set; suntik KB 18.982.392 vial; pil
24.114.750 strip; dan kondom 4.963.620 lusin. Sehingga total alkon yang tersedia pada tahun 2012 menjadi sebesar
yakni IUD 1.325.956 buah, implant 2.074.595 set, pil 95.120.865
strip, suntikan 48.640.352 vial, dan kondom 8.391.067 lusin. Alkon ini sebagian besar didistribusikan secara berkala ke propinsi di daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan KB. JENIS KONTRASEPSI 1 IUD (BIJI) IMPLANT (SET) SUNTIKAN (VIAL) PIL (CYC) KONDOM (Lusin)
Sasaran PB/PA-2012 2 630.730 785.988 6.527.590 3.736.793 594.104
Stock Desember 2011 3 1.017.023 994.345 29.657.960 71.006.115 3.427.447
Pengadaan 2012 4 308.933 1.080.250 18.982.392 24.114.750 4.963.620
Alokon Tersedia 5 = (3+4) 1.325.956 2.074.595 48.640.352 95.120.865 8.391.067
Upaya pemenuhan kebutuhan alkon tahun 2012 secara nasional telah disusun berdasarkan perhitungan melalui penetapan sasaran perkiraan permintaan masyarakat untuk menjadi peserta KB baru dan peserta aktif (ulangan). Berdasarkan rekapitulasi hasil laporan F/V/KB sa,pai bulan Oktober 2012 stock alkon masih sangat mencukupi kebutuhan . Dari hasil perhitungan kebutuhan rata-rata per bulan dari untuk implant dan IUD masih sangat mencukupi yaitu rasionya masing-masing sekitar 13 bulan dan 12 bulan mendatang. Sedangkan rata-rata rasio kemampuan stock untuk provinsi dan kabupaten untuk pil masih 11 bulan, implant 12 bulan, IUD 10 bulan dan suntik 11 bulan serta kondom 16 bulan.
Stock Alkon Di Gudang Pusat, Provinsi Dan Kab/Kota S/D Oktober 2012 Rata-kebutuhan Jenis per bulan prp No. Pusat Provinsi Kab/Kota dan kab Kontrasepsi 1 Pil (Cycle)
11.326.167
32.276.102 10.649.668
Rasio kemampuan di prop dan kab
3.731.483
10,98
2 Implant (set)
678.748
424.810
178.282
49.227
12,06
3 IUD (biji)
453.085
238.667
163.047
44.524
8,92
4 Kondom (lusin
1.637.592
3.909.014
884.567
287.855
16,15
5 Suntikan (vial)
4.161.096
17.054.490
6.215.531
2.019.406
11,24
Dilihat hubungan antara rasio kemampuan persediaan kontrasepsi pada bulan oktober dengan pencapaian PPM pada bulan oktober menunjukkan bahwa tampak tidak ada hubungan antara stock yang ada dengan capaian peserta KB baru., pola ini juga terjadi untuk alkon yang lain. 1.
Rasio Kemampuan Persediaan Alkon Pil bulan Januari- Oktober 2012 Persentase Pencapaian Pil terhadap PPM pada bulan Oktober 2012 Sul. Barat Kep. Riau Papua Barat Maluku Utara Papua Maluku Sultra Sulteng Kaltim Kalteng NTT Bengkulu Jambi Riau Gorontalo Babel Sulsel Sulut Kalsel Kalbar NTB Lampung Sumsel Sumbar Sumut Aceh Banten Bali Jawa Timur D.I. Yogya Jawa Tengah Jawa Barat DKI Jakarta
90,1% 87,8%
Rasio kemampuan pil pada bulan oktober 2012
Sul. Barat Kep. Riau Papua Barat 53,2% 95,3%Maluku Utara Papua 85,9% Maluku 87,4% Sultra 80,2% Sulteng 55,5% Kaltim 91,2% Kalteng 48,9% NTT 87,8% Bengkulu 65,8% Jambi 71,1% Riau 85,1% Gorontalo 80,3% Babel 61,2% Sulsel 75,8% Sulut 60,7% Kalsel 66,5% Kalbar 61,4% NTB 61,6% 100,0% Lampung Sumsel 85,7% Sumbar 67,7% Sumut 72,1% Aceh 72,2% 100,9% Banten Bali 69,0% Jawa Timur 65,0% D.I. Yogya 41,3% Jawa Tengah 58,6% Jawa Barat 62,1% 99,5%DKI Jakarta
17,29 13,30 13,17 9,62 10,27 6,75 3,38 8,12 10,41 7,81 5,69 13,85 22,78 8,52 29,78 29,68 8,76 6,32 8,10 22,18 11,87 9,51 13,69 6,51 8,85 13,09 6,86 31,08 14,48 11,03 9,11 10,63
49,86
Grafik diatas menunjukan bahwa gambaran rasio kemampuan pil pada bulan oktober secara
Rata-rata 11 bulan, namun bila diperhatikan menurut propinsi ternyata ada propinsi yang rasio persediaan mencapai lebih dari 24 bulan, misalnya provinsi Gorontalo, Babel, Bali dan DKI Jakarta. Bila dilihat persediaan per bulan sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Oktober 2012 propinsi DKI jakarta, jambi, Bangka Belitung, Kalimantan barat, Kalimantan Timur, maluku dan Bali menunjukkan bahwa rasio kemampuan penyediaan kontrasepsi pil melebihi dari 24 bulan, bahkan seperti Propinsi DKI Jakarta mencapai rata-rata 40 bulan. P e r k ira a n K e m a m p u a n P e r s e d ia a n P IL d i P r o v in s i J a w a B a li 2 0 1 2 6 0 ,0 0 5 0 ,0 0 4 0 ,0 0 3 0 ,0 0 2 0 ,0 0 1 0 ,0 0 0 ,0 0
Ja n u a ri 1
Fe b ru a ri
D K I J a k a r ta
2
M a re t
A p r il
J a w a B a ra t
3
M ei
J a w a Te n g a h
Ju n i 4
J u li
D .I. Yo g y a
5
A g u stu s
J a w a T im u r
S p te m
6
B a li
7
O k to b e r B a n te n
P e r k ir a a n K e m a m p u a n P e r s e d ia a n P IL d i P r o v i S u m a te r a 2 0 1 2 4 0 ,0 0 3 5 ,0 0 3 0 ,0 0 2 5 ,0 0 2 0 ,0 0 1 5 ,0 0 1 0 ,0 0 5 ,0 0 0 ,0 0
Ja n u a ri
Fe b ru a ri 8
M a re t
A ceh
18
A p r il 9
Babel
20
M ei
Ju n i
J u li
A g u stu s
S p te m
Sum ut
10
Sum bar
11
Sum sel
12
Lam pung
R ia u
21
Ja m b i
32
K e p . R ia u
22
B e n g k u lu
O k to b e r
Perkiraan Kem am puan Persediaan alkon Pil di Prov Kalim antan-Sulawesi 2012
35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
Januari
Februari
M aret
April
M ei
Juni
Juli
Agustus
Sptem
24 Kalteng
14 Kalbar
15 Kalsel
25 Kaltim
16 Sulut
17 Sulsel
19 G orontalo
26 Sulteng
27 Sultra
33 Sul. Barat
Oktober
Perkiraan Kem am puan Persediaan alkon Pil di Prov W ilayah Tim ur 2012 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
Januari 13 NTB
Februari
M aret
23 NTT
April
28 M aluku
M ei 29 Papua
Juni
Juli
Agustus
30 M aluku Utara
Sptem
Oktober
31 Papua Barat
2. Rasio kemampuan Persediaan alkon Suntik bulan Januari - Oktober 2012 Ratio kemampuan persediaan alkon Suntikan pada bulan oktober rata-rata sebesar11,24 bulan. Propinsi yang mempunyai rasio rata-rata tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 49,86 bulan dan provinsi dengan ratio terendah adalah Sulawesi Tenggara sebesar 3,38 bulan. Bila dilihat tren dari bulan Januari hingga bulan Oktober 2012 ada pola yang sama dengan rasio kemampuan kontrasepsi pil, dari bulan ke bulan beberap propinsi mempunyai rasio yang tinggi. P e r k ira a n K e m a m p u a n P e rs e d ia a n S u n t ik K B d i P ro v in s i J a w a B a li 2 0 1 2 1 4 0 ,0 0 1 2 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 8 0 ,0 0 6 0 ,0 0 4 0 ,0 0 2 0 ,0 0 0 ,0 0
Ja n u a ri 1
Fe b ru a ri
D K I J a k a r ta
2
M a re t
A p r il
J a w a B a ra t
3
M ei
J a w a Te n g a h
Ju n i 4
D .I. Yo g y a
J u li 5
A g u s tu s
J a w a T im u r
6
S p te m B a li
7
O k to b e r B a n te n
P e r k ira a n K e m a m p u a n P e rs e d ia a n a lk o n d i P ro v in s i S u m a te ra 2 0 1 2 4 0 ,0 0 3 0 ,0 0 2 0 ,0 0 1 0 ,0 0 0 ,0 0
Ja n u a ri
Fe b ru a ri 8
M a re t
A ceh
18
A p r il 9
Babel
20
M ei
Ju n i
J u li
A g u s tu s
Sum ut
10
Sum bar
11
Sum sel
12
Lam pung
R ia u
21
Ja m b i
32
K e p . R ia u
22
B e n g k u lu
S p te m
O k to b e r
P e r k ir a a n K e m a m p u a n P e r s e d ia a n a lk o n S u n t ik d i P r o v K a lim a n ta n - S u la w e s i 2012 4 0 ,0 0 3 0 ,0 0 2 0 ,0 0 1 0 ,0 0 0 ,0 0
Ja n u a ri
Fe b ru a ri
M a re t
A p r il
M ei
Ju n i
J u li
24
K a lte n g
14
K a lb a r
15
K a ls e l
25
K a lt im
17
S u ls e l
19
G o ro n ta lo
26
S u lte n g
27
S u lt ra
A g u stu s 16
S p te m
O k to b e r
S u lu t
P e r k ir a a n K e m a m p u a n P e r s e d ia a n a lk o n S u n t ik d i P r o v i W il T im u r 2 0 1 2 1 8 ,0 0 1 6 ,0 0 1 4 ,0 0 1 2 ,0 0 1 0 ,0 0 8 ,0 0 6 ,0 0 4 ,0 0 2 ,0 0 0 ,0 0
Ja n u a ri 13
N TB
Fe b ru a ri 23
M a re t NTT
A p r il 28
M a lu k u
M ei 29
Ju n i Papua
J u li 30
A g u stu s
M a lu k u U ta ra
S p te m 31
O k to b e r
P a p u a B a ra t
Bila dilihat persediaan per bulan sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Oktober 2012 terlihat bahwa propinsi DKI Jakarta, Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Gorontalo, dan juga NTB konsisten menunjukkan rasio kemampuan penyediaan kontrasepsi pil melebihi dari 24 bulan bahkan lebih dari 36 bulan untuk setiap bulannya, dari bulan januari hingga bulan Oktober 2012. 3. Rasio kemampuan Persediaan alkon Implant bulan Januari - Oktober 2012 Ratio kemampuan persediaan implant pada bulan Oktober rata-rata sebesar 12,06 bulan; dimana provinsi dengan ratio tertinggi adalah Sulawesi Selatan sebesar 29,20 bulan dan provinsi dengan ratio terendah adalah NTT sebesar 2,78 bulan.
Bila diperhatikan rasio kemampuan setiap bulan dari bulan Januari sampai dengan
bulan Oktober 2012 dapat dilihat bahwa beberapa propnsi seperti NTB, DKI Jakarta, BangkaBelitung, Sulsel dan Lampung. Rasio kemampuan persediaan di DKI jakarta dan
bangka Belitung dimulai sejak bulan April dan Mei, namun sampai bulan Oktober rasio kemampuan persediaan masih tetap tinggi yaitu lebih dari 24 bulan.
Perkiraan Kem am puan Persediaan Im plant di P rov Jaw a B ali 2012 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
Januari
Februari
1 D KI Jakarta
M aret
A pril
2 Jaw a B arat
M ei
3 Jaw a Tengah
Juni
Juli
4 D .I. Yo gya
A gustus
5 Jaw a Tim ur
Sptem 6 B ali
O kto ber
7 B anten
Pe rkiraan Ke m am p u an Pe rse d iaan Im p lant d i P ro v Su m ate ra 2012 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
Januari
Februari
M aret
A pril
M ei
Juni
Juli
A gustus
Sptem
8 A ceh
9 Sum ut
10 Sum bar
11 Sum sel
12 Lam pung
18 B abel
20 R iau
21 Jam bi
32 Kep. R iau
22 B engkulu
O kto ber
P e r k ira a n K e m a m p u a n P e r s e d ia a n a lk o n Im p la n t P r o v K a lim a n t a n S u la w e s i 2 0 1 2 4 3 3 2 2 1 1
0 5 0 5 0 5 0 5 0
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ja n u a ri
Fe b ru a ri
M a re t
A p r il
M ei
Ju n i
J u li
A g u stu s
S p te m
24
K a lte n g
14
K a lb a r
15
K a ls e l
25
K a lt im
16
S u lu t
17
S u ls e l
19
G o r o n ta lo
26
S u lte n g
27
S u lt r a
33
S u l. B a r a t
O k to b e r
P e r k ira a n K e m a m p u a n P e r s e d ia a n Im p la n t d i P r o v W il T im u r 2 0 1 2 3 0 ,0 0 2 5 ,0 0 2 0 ,0 0 1 5 ,0 0 1 0 ,0 0 5 ,0 0 0 ,0 0
Ja n u a ri 13
Fe b ru a ri
N TB
23
M a re t NTT
A p r il 28
M ei
M a lu k u
29
Ju n i Papua
J u li 30
A g u stu s
M a lu k u U ta r a
S p te m 31
O k to b e r
P a p u a B a ra t
4. Rasio kemampuan Persediaan alkon IUD bulan Januari - Oktober 2012 Ratio kemampuan persediaan alkon IUD rata-rata sebesar 8,92 bulan, ratio tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 19,94 bulan dan ratio terendah adalah Sulawesi Barat sebesar 2,37 bulan.
Perkiraan Kem am puan Persediaan alkon IUD Prov Kalim antan - Sulawesi 2012 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
Januari
Februari
M aret
April
M ei
Juni
Juli
Agustus
Sptem
24 Kalteng
14 Kalbar
15 Kalsel
25 Kaltim
16 Sulut
17 Sulsel
19 Gorontalo
26 Sulteng
27 Sultra
33 Sul. Barat
Oktober
Perkiraan Kem am puan Persediaan alkon IUD Prov W ilayah Tim ur 2012 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
Januari 13 NTB
Februari
M aret
23 NTT
April
28 M aluku
M ei 29 Papua
Juni
Juli
Agustus
30 M aluku Utara
Sptem
Oktober
31 Papua Barat
Bila diperhatikan rasio kemampuan setiap bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2012 dapat dilihat bahwa beberapa propinsi seperti Papua, Papua barat,
Aceh dan Sulsel rasio kemampuan persediaan masih tetap tinggi yaitu lebih dari 24 bulan.
Perkiraan Kem am puan Persediaan alkon IUD di Provinsi Jawa Bali 2012 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
Januari
Februari
1 DKI Jakarta
M aret
2 Jawa Barat
April
M ei
3 Jawa Tengah
Juni
Juli
4 D.I. Yogya
Agustus
5 Jawa Timur
Sptem
6 Bali
Oktober
7 Banten
Perkiraan Kem am puan Persediaan alkon IUD di Provinsi Sum atera 2012 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
Januari
Februari
M aret
April
M ei
Juni
Juli
Agustus
Sptem
8 Aceh
9 Sumut
10 Sumbar
11 Sumsel
12 Lampung
18 Babel
20 Riau
21 Jambi
32 Kep. Riau
22 Bengkulu
Oktober
5. Rasio kemampuan Persediaan alkon Kondom bulan Januari - Oktober 2012 Ratio Kondom rata-rata sebesar 16,15 bulan, ratio tertinggi adalah provinsi Gorontalo sebesar 43,22 bulan dan ratio terendah adalah provinsi Aceh sebesar 5,25 bulan. Pe rkiraan Ke m am p u an Pe rse d iaan Ko n d o m d i P ro v Kalim antan Su law e si 2012
50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00
Januari
Februari
M aret
A pril
M ei
Juni
Juli
A gustus
Sptem
24 Kalteng
14 Kalbar
15 Kalsel
25 Kaltim
16 Sulut
17 Sulsel
19 G o ro ntalo
26 Sulteng
27 Sultra
33 Sul. B arat
O kto ber
Pe rkiraan Ke m am p u an Pe rse d iaan Kon d om d i P rov W il Tim u r 2012 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00
Januari
Februari 13 N TB
M aret 23 N T T
A pril
M ei 28 M aluku
Juni 29 Papua
Juli
A gustus
Sptem
30 M aluku U tara
O kto ber
Tren rasio ketersediaan kontrasepsi kondom menunjukkan bahwa secara umum rasio ketesediaan masih dalam batas wajar. Bila diperhatikan rasio kemampuan setiap bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2012 dapat dilihat bahwa beberapa propnsi seperti Papua, Papua Barat, Aceh, dan Sulsel kemampuan persediaan per bulan masih tetap tinggi yaitu lebih dari 24 bulan.
Perkiraan KemampuanPersediaan Kondom di Prov Jawa Bali 2012 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
Januari Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
1 DKI Jakarta
2 Jawa Barat
3 Jawa Tengah 4 D.I. Yogya
5 Jawa Timur
6 Bali
7 Banten
Sptem Oktober
Perkiraan KemampuanPersediaan Kondom di Prov Sumatera 2012 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
Januari Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
Sptem Oktober
8 Aceh
9 Sumut
10 Sumbar
11 Sumsel
12 Lampung
18 Babel
20 Riau
21 Jambi
32 Kep. Riau 22 Bengkulu
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Menetapkan sasaran jumlah akseptor yang akan dicapai dalam satu tahun, meliputi perkiraan permintaan masyarakat (PPM) PA dan PB serta PPM untuk pembinaan peserta KB aktif, akseptor yang ganti cara KB dan ulangan (re-insersi). Disamping itu juga memperhitungkan arah kebijakan, contoh kebijakan penggunaan MKJP, pemberian alkon gratis untuk 7 propinsi, penggarapan wilayah galsitas, kebijakan jampersal, dan lainnya. Mempertimbangkan jumlah persediaan yang diperlukan untuk dapat menyalurkan secara terus menerus kepada pemakaiannya (stock pipeline). Stock pipeline ini dirumuskan sebagai kemampuan persediaan stock pengaman (safety stock biasanya 0,5 dari jumlah rata-rata pemakaian per bulan ), biasanya ditambah dengan lead time yatu lama waktu yang diperlukan mulai saat memesan sampai barang yang dipesan diterima. Rasio persediaan kemampuan kontrasepsi pil rata-rata 10,4 bulan Rasio persediaan kemampuan kontrasepsi Suntik rata-rata 9,4 bulan Rasio persediaan kemampuan kontrasepsi IUD rata-rata 8,8 bulan Rasio persediaan kemampuan kontrasepsi pil rata-rata 11,5 bulan Rasio persediaan kemampuan kontrasepsi pil rata-rata 9,9 bulan B. Saran Perlu ditinjau lagi penterjemahan PPM dengan perhitungan alat kontrasepsi yang diperlukan, distribusi disesuaikan dengan PPM, perlu dianalisis lebih lanjut kemandirian kesertaan ber KB, serta perbaikan data laporan RR
