KAJIAN KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT YANG MELAKUKAN KEGIATAN ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI Angkutan Laut Luar Negeri memiliki peranan yang sangat penting dalam memperlancar mobilitas penumpang dan/atau barang dari Pelabuhan dalam negeri ke Pelabuhan luar negeri atau sebaliknya. Dan mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri yang perlu dikembangkan karena mampu mengangkut barang dalam jumlah besar dengan biaya yang lebih murah, sehingga sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional yang dapat mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing atas barang produksi dalam negeri. Jasa angkutan laut mempunyai hubungan integral dengan jasa Kepelabuhanan dan merupakan kelaziman internasional bahwa atas penyerahan jasa Kepelabuhanan termasuk jasa bongkar muat peti kemas di Pelabuhan (sea side area) dibebaskan dari pengenaan PPN. Hal tersebut sebagaimana telah dilaksanakan di beberapa negara yang membangun perdagangan internasional melalui angkutan laut. Tax treaty Indonesia-Korea telah mengatur pemberian fasilitas PPN atas kapal berbendara Korea yang melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan Indonesia dengan menerapkan asas timbal balik dan berdampak pada penurunan daya saing kapal-kapal berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri. Menteri Perhubungan telah menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor: KU.201/1/10 Phb-2012 tanggal 31 Juli 2012 perihal Pembebasan PPN Atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan dan Bongkar Muat Kontainer Angkutan Laut Luar Negeri yang intinya mendukung pembebasan PPN untuk membantu mengurangi biaya operasional kapal-kapal perusahaan angkutan laut nasional yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada target penerimaan jangka pendek, tetapi juga kebijakan yang mendukung semakin kondusifnya iklim usaha di Indonesia. Dengan semakin kondusifnya iklim usaha, maka dalam jangka panjang penerimaan perpajakan juga akan meningkat.Untuk itu, berdasarkan fakta dan permasalahan di atas, perlu dilakukan kajian kebijakan PPN atas penyerahan jasa kepelabuhanan tertentu kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri.
1|Page
Sejak periode tahun 2000 sampai dengan diterbitkannya UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM, Pemerintah tidak lagi memberikan fasilitas PPN sebagaimana rejim-rejim PPN sebelumnya. Hal ini menimbulkan suatu masalah, karena dampak kebijakan ini bukan saja meluas pada aspek ekonomis tetapi juga aspek administrasi perpajakan. Akibat perubahan kebijakan ini, ongkos angkut kapal laut dalam jalur pelayaran internasional di pelabuhan Indonesia menjadi tinggi, sehingga daya saing dengan pelabuhan di negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia dan Thailand kita masih kalah bersaing. Apabila pengenaan PPN atas Jasa Kepelabuhanan di Indonesia dibebaskan, maka dapat mengurangi ongkos angkut dan jasa bongkar muat bagi kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri di pelabuhan Indonesia, sehingga kapal-kapal dalam jalur pelayaran internasional akan banyak yang berlabuh dan melakukan bongkar muat di pelabuhan Indonesia. Metode yang digunakan dalam menganilisis data adalah menggunakan metode induktif, artinya menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif diawali dengan mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat kajian. Informasi tersebut diperlukan dengan tujuan untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta tersebut. Pertama-tama analisis dilakukan dengan mengevalasi kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah dalam kurun waktu tahun 1983 sampai dengan tahun 2000 yang terkait dengan perlakuan PPN atas jasa kepelabuhanan. Kemudian menggunakan teori-teori yang ada, serta membandingkannya dengan perlakuan di negara-negara lain (kelaziman internasional). Selanjutnya, analisis dilakukan dengan menghitung potensial loss apabila PPN Dibebaskan atas penyerahan jasa pelayanan kapal dan jasa pelayanan barang, kemudian melihat implikasi apabila kebijakan PPN atas Jasa Kepelabuhanan ini dibebaskan dari pengenaan PPN baik melalui penelusuran klausul-klausul P3B antara RI – Korea Selatan maupun dengan membuat simulasi perbedaan apabila PPN Dibebaskan dengan PPN tidak Dibebaskan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari data sekunder yang berasal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan berupa data pendapatan Jasa Labuh, Jasa Pandu, Jasa Tunda dan Jasa Tambat. Kemudian data sekunder dari Asosiasi Pengusaha Terminal Peti Kemas Indonesia berupa penghitungan potensial loss PPN atas jasa bongkar muat peti kemas serta data sekunder lainnya berupa Fasilitas Jasa Kepelabuhanan di beberapa negara lain yang berasal dari Thailand Research Institute yang diperoleh dari internet untuk membandingkan perlakuan fasilitas PPN atas jasa kepelabuhanan di beberapa 2|Page
negara lain. Data sekunder lainnya diperoleh dari buku-buku referensi dan peraturanperaturan yang terkait dengan PPN dan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Korea Selatan. Untuk data primer diperoleh dari hasil pendapat dan tanggapan yang dilakukan melalui rapat-rapat pembahasan yang melibatkan Kementerian Perhubungan, Indonesian National Shipowners Association (INSA), Asosiasi Pengusaha Terminal Petikemas Indonesia (APTPI), dan Direktorat Jenderal Pajak. Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan dapat ditegaskan bahwa pembebasan PPN atas jasa bongkar muat peti kemas tidak signifikan pengaruhnya terhadap tingkat efisiensi logistik nasional dengan alasan sebagai berikut : 1.
Pembebasan PPN tidak serta merta menurunkan biaya jasa bongkar muat peti kemas sebesar 10% di sea side area, karena akan terjadi kenaikkan harga paling tidak untuk menutup PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh pemberi jasa bongkar muat peti kemas (Terminal Peti Kemas). Disamping itu penyedia jasa bongkar muat peti kemas memiliki posisi tawar yang lebih tinggi karena terbatasnya pilihan penyedia jasa bongkar muat peti kemas yang terjadi di Indonesia.
2.
Biaya bongkar muat peti kemas di sea side area (62% dari total biaya bongkar muat peti kemas) merupakan sebagian kecil dari faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi logistik nasional yang terdiri dari faktor yang berhubungan langsung dengan kinerja jasa bongkar muat kontainer, yaitu infrastruktur, pelayaran internasional dan kualitas/kompetensi pelayanan logistik.
3.
Terdapat beberapa negara yang telah memberikan fasilitas PPN atas jasa bongkar muat peti kemas di sea side area yang memiliki peringkat Logistik Performance Index (LPI) dibawah Indonesia yaitu seperti negara Rusia, Argentina dan Philipina.
Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah: 1.
Dari pemetaan kebijakan dari sejak rezim UU PPN 1983, kebijkaan pemberian fasilitas PPN atas jasa kepelabuhanan mengalami perubahan yaitu semakin sedikitnya fasilitas yang diberikan atas jasa kepelabuhanan, yaitu dengan mempersempit jenis-jenis jasa kepelabuhanan yang diberikan fasilitas PPN. Dan fasilitas jasa kepelabuhan yang saat ini masih berlaku diatur dalam PP Nomor 146 Tahun 2000, yang mengatur bahwa objek 3|Page
jasa kepelabuhanan yang mendapat fasilitas pembebasan PPN hanya atas penyerahan jasa pelayanan kapal untuk angkutan laut jalur pelayanan nasional yang hanya terbatas pada jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh. 2.
Pola kebijakan pemberian fasilitas PPN atas jasa kepelabuhanan di beberapa negara lebih cenderung untuk memberi fasilitas terhadap jasa pelayanan kapal dan jasa pelayanan bongkar muat barang yang memang sudah sesuai dengan kelaziman internasional di beberapa negara dan saat ini pun sudah terakomodir di dalam penjelasan Pasal 16B UU Nomor 42 Tahun 2009.
3.
Implikasi dari pemberian fasilitas PPN Dibebaskan atas Jasa Kepelabuhanan akan menekan tingginya biaya operasional Perusahaan Pelayaran, sehingga dapat menurunkan biaya angkutan laut (freight)atas barang-barang ekspor Indonesia dan dapat meningkatkan daya saing kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan Indonesia. Hal tersebut dapat dapat dilihat dari adanya perlakuan yang tidak sama yang diberikan terhadap kapal-kapal pada perusahaan Korea Selatan, sehingga menyebabkan terjadinya disparitas beban pajak yang cukup signifikan seperti yang tergambar dalam simulasi perbedaan beban pajak antara yang tidak mendapat fasilitas pembebasan PPN dan yang mendapatkan fasilitas PPN.
4.
Dari hasil penghitungan dampak fiskal dari kebijakan tersebut adalah berkurangnya potensi penerimaan PPN sekitar ± Rp201,33 miliar dalam tahun 2014 yang terdiri dari Rp18,9 miliar untuk pembebasan PPN atas jasa labuh, jasa pandu, jasa tambat dan jasa tunda dan Rp182,43 miliar untuk pembebasan PPN atas jasa bongkar muat peti kemas di sea side area. Sekalipun demikian kebijakan tersebut akan meningkatkan daya saing ekonomi angkutan laut.
Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan di atas, meskipun pemberian fasilitas pembebasan PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi logistik nasional, namun dipandang perlu untuk tetap memberikan fasilitas PPN Dibebaskan atas penyerahan jasa kepelabuhanan tertentu berdasarkan kelaziman internasional dalam rangka meningkatkan daya saing produk Indonesia di luar negeri yaitu berupa : a. Jasa pelayanan kapal, yaitu jasa labuh, jasa pandu, jasa tunda, dan jasa tambat; dan b. Jasa pelayanan barang, yaitu jasa bongkar muat peti kemas sejak dari Kapal sampai ke lapangan penumpukan dan/atau sejak dari lapangan penumpukan sampai ke Kapal. 4|Page
