RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN. c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater Sukaraja – Bogor 16710 d. Nomor telepon : 0251-7550722, 7157103 e. Faks : 0251-7550724 f. Website : http://www.equalityindonesia.com g. E-mail :
[email protected] h. Direktur : Agustri Warsono, Ir. i. Standar : P.5/VI-BPPHH/2014 g. Tim Audit : Auditor : Pazri Nurpazri, S.Hut h. Tim Pengambil Keputusan : Agustri Warsono, Ir. (2) Identitas Auditee : a. Nama Auditee b. Akte Notaris c. Nomor
d. Luas dan Lokasi e. Alamat Sekretariat f. Nomor telepon/faks g. Pengurus :
: KELOMPOK TANI MUSI MAJU JAYA : Indra Kurniawan Harahap, SH. : No.41 Tanggal 26 Juni 2014 : ± 1.746 Ha : Jl. H. Syamsudin Uban no.6 Rt.004 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan - Kota Jambi. : -
Ketua Wakil Ketua
: M. Royyen Sa’ari : 1. Agus Rudianto
Sekretaris Bendahara
2. Sujimin 3. Lakoni Solichin : Nafatil Gusrianto : Donna Melvi Sinaga
(3) Ringkasan Tahapan: Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
04-11-2014 Ruang Rapat PT SHP Desa Kepayang Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin
Membuat rencana kerja : tata waktu, lokasi kegiatan dan penentuan pendamping. Rencana Closing meeting
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
04 s.d 06 -11- 2014 Camp PT SHP dan Lahan sampling anggota KT MMJ.
Melakukan verifikasi terhadap dokumen dan observasi lapangan berupa uji petik terhadap 10 Sampling.
Pertemuan Penutupan
06-11-2014 Ruang Rapat PT SHP Desa Kepayang Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin
Menjelaskan hasil sementara dari kegiatan VLK tentang ketidaksesuaian dan observasi yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan
20-11-2014
Lulus
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 1 dari 4
(4) Resume Hasil Penilaian : (a) Lampiran 2.3 Perdirjen BUK No : P.5/VI-VPPHH/2014 Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasa Justifikasi
P.1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya. 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya. a. Dokumen kepemilikan/ MEMENUHI penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang) b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/ Peraturan Perusahaan yang relevan.
NA
Auditee telah memiliki dokumen kepemilikan lahan yang sah berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) dari Kantor Desa setempat dan diketahui oleh Camat. Lahan yang dikelola berstatus Hak milik, bukan HGU, Verifier ini tidak dapat diterapkan di hutan hak. (Not Applicable /NA)
c. Peta/sketsa areal hutan MEMENUHI hak dan batas-batasnya di lapangan.
Auditee telah memiliki peta lahan hutan miliknya berupa Peta/sketsa lahan dari tiap anggota, Peta Areal Hutan Rakyat Kelompok Tani tiap desa dan Peta Areal Hutan Rakyat Kelompok Tani Musi Maju Jaya, yang merupakan peta gabungan dari ke-4 kelompok Tani yang sudah sesuai dengan kondisi lapangan. Batas antar lahan berupa: Jalan, kanal, dan patok dari kayu.
d. Akte Notaris bagi kelom- MEMENUHI pok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok
Auditee telah memiliki Akte Notaris Pendirian Kelompok Tani no.41 Tanggal 26 Juni 2014, oleh Notaris Indra Kurniawan harahap, SH, dengan nama Kelompok Tani Musi Maju Jaya, yang merupakan gabungan dari ke-4 kelompok Tani yang sudah ada.
1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membukti-kan dokumen angkutan kayu
yang sah Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
MEMENUHI
Auditee telah menggunakan dokumen angkutan hasil hutan berupa SKAU yang sah diterbitkan oleh petugas yang berwenang, sebagai bukti : - Daftar Penerbitan SKAU bulan September 2014, dengan data Penerbitan FA-KBK: No.Seri : 00001 s.d 00130, tanggal 22 s.d 29 September 2014, volume 4.516,60 M 3. - Daftar Penerbitan SKAU bulan Oktober 2014, dengan data Penerbitan FA-KBK: No.Seri : 00131 s.d 00416, tanggal 01 s.d 31 Oktober 2014, volume 10.110,28 M 3.
1.1.3. Unit Kelola atas kayu yag berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel
menunjukan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan. Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.
NA
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.09/MDAG/PER /2/2012, Pasal 1. Poin 1 menye- butkan bahwa PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrisik dari hasil yang dipungut dari hutan Negara. Not Applicable (NA)
P2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K.2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU 2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3 EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 2 dari 4
a. Implementasi prrosedur K3
NA
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri
NA
c. Catatan kerja
NA
kecelakaan
Verifier ini tidak dapat diterapkan karena auditee bukan pemegang alas titel HGU. Verifier ini tidak dapat diterapkan karena auditee bukan pemegang alas titel HGU.
Verifier ini tidak dapat diterapkan karena auditee bukan pemegang alas titel HGU.
K.2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Verifier ini tidak dapat diterapkan karena auditee bukan pemegang alas titel HGU. NA
2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Pera-turan Perusahaan (PP) utk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
NA
Verifier ini tidak dapat diterapkan karena auditee bukan pemegang alas titel HGU.
2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur
NA
Verifier ini tidak dapat diterapkan karena auditee bukan pemegang alas titel HGU.
P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL /UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.
NA
Verifier ini tidak dapat diterapkan karena auditee bukan pemegang alas titel HGU.
3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.
NA
b. Bukti pelaksanaan peng elolaan dan pemantauan lingkungan
NA
EQI-F103.1.0/20120126
Verifier ini tidak dapat diterapkan karena auditee bukan pemegang alas titel HGU. Verifier ini tidak dapat diterapkan karena auditee bukan pemegang alas titel HGU.
Halaman 3 dari 4
(b) Lampiran 3.3 Perdirjen BUK No : P.5/VI-VPPHH/2014, Bagian D.4.d Jenis Dokumen
1. Akte Notaris
2. Kepengurusan Kelompok
3. Komitmen Tertulis untuk memenuhi prinsp dan kriteria verifikasi LK. 4. Aturan untuk mengendalikan anggotanya, antara lain terkait tanggung jawab anggota, persya ratan menjadi anggota, aturan pencabutan/pembekuan sebagai anggota, sistem pengawasan internal dan kontrol terhadap anggota.
5. Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada di dalam standar verifikasi LK, antara lain : nama dan informasi setiap anggota, rekaman pelatihan, peta kawasan hutan, bukti kepemilikan lahan, dan dokumen terkait lainnya
EQI-F103.1.0/20120126
Nilai
Ringkasan Justifikasi
MEMENUHI Akte Pendirian Kelompok Tani Musi Maju Jaya no.41 Tanggal 26 Juni 2014, Kantor Notaris dan PPAT Indra Kurniawan harahap, SH. SK Menhuk Ham RI Nomor: C295. HT.03.01-Th.2005 Tgl 25 Juli 2005. SK Kepala BPN. No.148-XVII-2006 Tgl 18 Desember 2006. Jl Sisingamangaraja No.20 Jambi. MEMENUHI Akte Pendirian Kelompok Tani Musi Maju Jaya Pasal 21 menyebutkan badan pengurus terdiri dari: Ketua : Muhammad Royyen Sa’ari Wakil Ketua : 1. Agus Rudianto. 2. Sujimin. 3. Lakoni Solichin. Sekretaris : Nafatil Gusrianto Bendahara : Donna Melvi sinaga Sesuai dengan pasal tersebut pengurus diatas mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan organisasi. MEMENUHI Komitmen sudah tercantum secara tersurat di dalam Akta Notaris berupa maksud dan tujuan. MEMENUHI Aturan untuk mengendalikan anggota telah dijabarkan dalam pasal 7 s.d pasal 10 dari akta notaris yang telah dibuat. Hak dan kewajiban anggota diatur dalam pasal 8 dan 9. Persyaratan menjadi anggota kelompok tani MMJ diatur dalam pasal 6. Keanggotaan berakhir diatur dalam Pasal 10 Sebagai pengawasan internal telah dibuat surat perjanjian kerjasama Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) dengan PT Sumber Hijau Permai (HTI) dan Kelompok Tani Musi Maju Jaya, yang merupakan gabungan Kelompok Tani Jaya makmur, Kepayang, Karang Agung dan Lakoni Solichin. Yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari masingmasing pihak. MEMENUHI Informasi yang dicatat dalam daftar anggota meliputi : Nama anggota, Alamat, dan Luas Pemilikan Lahan. Daftar pelatihan yang telah dilaksanakan yaitu Kelompok Masyarakat Peduli Api (KMPA), yang diadakan oleh PT SHP pada tahun 2013. Auditee telah memiliki Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari PT SHP sebagai mitranya. Terdapat bukti pemilikan lahan berupa surat keterangan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah. Sebagai jaminan akan diterimanya hasil hutan kayu dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) dengan PT SHP.
Halaman 4 dari 4
