LAPORAN PELAKSANAAN PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK 2016
DAFTAR ISI HALAMAN
PENGANTAR
1
A. Cakupan pelaksanaan Good Corporate Governance I. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana ▪ Dewan Direktur a) Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi angota Dewan Direktur b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direktur
2 3
▪ Direktur Eksekutif a) Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Eksekutif
5
▪ Direktur Pelaksana a) Jumlah, Komposisi dan Independensi Direktur Pelaksana b) Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Pelaksana
6 6
II. Kelengkapan Tugas dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite dan Satuan Kerja Yang Menjalankan Fungsi Pengendalian Intern I. Komite-komite dibawah Dewan Direktur terdiri dari : 1. Komite Audit a) Struktur, Keanggotaan dan Independensi Komite Audit 6 b) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit 7 c) Frekuensi Rapat Komite Audit di Tahun 2016 7 2. Komite Pemantau Risiko a) Struktur, Keanggotaan dan Independensi Komite Pemantau Risiko 8 b) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko 9 3. Komite Remunerasi dan Nominasi a) Struktur, Keanggotaan dan Independensi Komite Remunerasi 9 dan Nominasi b) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi 10
HALAMAN II. Komite-Komite dibawah Direktur Eksekutif 1. Komite Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi 2. Komite Manajemen Risiko 3. Komite Personalia 4. Komite Kebijakan Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi 5. Komite ALMA (Assets & Liabilities Management) 6. Komite Teknologi Sistem Informasi 7. Komite Pengembangan Produk 8. Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor
11 12 12 13 14 15 15 16
III. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern a) Penerapan Fungsi Kepatuhan b) Penerapan Fungsi Audit Intern c) Penerapan Fungsi Audit Ekstern
17 18 19
IV. Risk Management
19
V.
22
Pengadaan Barang dan Jasa
VI. Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
23
VII. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
24
B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana
26
C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana
26
D. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana
26
E. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
27
HALAMAN
F. Pelaksanaan Rapat Dewan Direktur
27
G. Perkara Penting yang Sedang Dihadapi Perusahaan/ Entitas Anak/ Anggota Dewan Direktur yang Sedang Menjabat pada Periode Laporan Tahunan
28
H. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
28
I.
Akses Informasi dan Data Perusahaan
28
J.
Penerapan Atas Pedoman Tata Kelola
30
K. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial
31
LAPORAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang disebut juga sebagai Indonesia Eximbank (IEB) adalah sebuah lembaga keuangan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan mulai beroperasi pada tanggal 1 September 2009 sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.336/KMK 06/2009. Indonesia Eximbank mempunyai visi dan misi: Visi: Menjadi Eximbank yang unggul dan kredibel dalam mendorong ekspor nasional yang berdaya saing tinggi pada tataran global. Misi: Mendorong kesinambungan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekspor nasional yang berkelanjutan. Memberikan layanan pembiayaan ekspor nasional dan jasa konsultansi yang berkualitas sebagai solusi terhadap kebutuhan ekspor Indonesia. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk menghasilkan produk berorientasi ekspor yang unggul dan berdaya saing Dalam mencapai Visi dan Misinya, Indonesia Eximbank menerapkan prinsip-prinsip ”Good Corporate Governance” (GCG) sebagaimana ditegaskan pada Pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Indonesia Eximbank wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah. Penerapan prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud di atas adalah mencakup prinsip keterbukaan, akuntanbilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Prinsip tata kelola tersebut kembali ditegaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK 010/2009 yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola yang baik di Indonesia Eximbank. Sebagai perwujudan kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 dan untuk memastikan terlaksananya penerapan prinsip-prinsip ”Good Corporate Governance (GCG)” / tata kelola lembaga yang baik di Indonesia Eximbank, Dewan Direktur juga telah menyusun Board Manual sebagai pedoman bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dalam menjalankan masing-masing fungsinya. Sistem tata Kelola / governance Indonesia Eximbank adalah ”One Board System”, dimana Dewan Direktur merupakan organ tunggal organisasi (sesuai gambar di bawah). Dewan Direktur sebagai organ tunggal mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk merumuskan, menetapkan kebijakan, dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Indonesia Eximbank. Keterangan:
Dewan Direktur
Ex Officio Fiskal (3 Orang) Perdagangan (1 Orang) Perindustrian (1 Orang) Pertanian (1 Orang) Profesional 4 Orang
Chairman sekaligus CEO adalah profesional
Managing Director / Direktur Pelaksana diangkat oleh Dewan Direktur untuk membantu Direktur Eksekutif adalah para Profesional
Direktur Pelaksana
Page 1
Dewan Direktur berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari : a. 3 (tiga) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi fiskal. b. 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perdagangan. c. 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perindustrian. d. 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi pertanian. e. Paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari luar Indonesia Eximbank dan 1 (satu) orang dari dalam Indonesia Eximbank. Salah seorang dari anggota Dewan Direktur ditetapkan oleh Menteri sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu paling banyak 5 (lima) orang Direktur Pelaksana dimana paling banyak 4 (empat) orang berasal dari dalam Indonesia Eximbank. Direktur Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direktur atas usul dari Direktur Eksekutif. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Direktur harus selalu berlandaskan kepada prinsipprinsip Good Corporate Governance, etika jabatan, berpegang pada etika bisnis, Board Manual dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati yaitu keteladanan, kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, keterbukaan dan kerahasiaan informasi, peluang bisnis dalam lembaga dan benturan Kepentingan. A.
CAKUPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK DAN HASIL PENILAIAN SELF ASSESMENT
I.
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF, DAN DIREKTUR PELAKSANA 1. Dewan Direktur Dewan Direktur merupakan organ tunggal Indonesia Eximbank sebagaimana di atur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang 2/2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Adapun tugas Dewan Direktur adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Selain itu Dewan Direktur juga bertanggung jawab dalam memonitor kinerja Direktur Eksekutif dalam pencapaian tujuan lembaga dan mencegah adanya konflik kepentingan serta memantau terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Lembaga dalam setiap kegiatan usaha Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. a) Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Direktur Anggota Dewan Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan. Selama tahun 2016 terdapat perubahan komposisi Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK): Keputusan Menteri Keuangan No. 952/KMK.06/2016 tanggal 30 Desember 2016 mengenai pemberhentian dan pengangkatan Bapak Ngalim Sawega, Ketua Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan No. 953/KMK.06/2016 tanggal 30 Desember 2016 mengenai penunjukkan Bapak Susiwijono Moegiarso, anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sampai dengan diangkatnya Ketua Dewan Direktur definitif. Keputusan Menteri Keuangan No.71/KMK.06/2015 tanggal 9 Januari 2015 mengenai pengangkatan Bapak Arif Budimanta sebagai anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan No.407/KMK.06/2015 tanggal 16 Maret 2015 mengenai pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yaitu memberhentikan dengan hormat Bapak Robert Pakpahan dari jabatan sebagai anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan mengangkat Bapak Susiwijono Moegiarso sebagai anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; Keputusan Menteri Keuangan No.857/KMK.06/2015 tanggal 13 Agustus 2015 mengenai pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor
Page 2
Indonesia, yaitu memberhentikan dengan hormat Bapak Hadiyanto dari jabatan sebagai anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan mengangkat Bapak Purwiyanto sebagai anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Jumlah anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia per 30 Desember 2016 adalah sebanyak 4 (empat) orang dan masih sesuai sebagaimana ketentuan pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 yang ditetapkan paling banyak adalah 10 (sepuluh) orang pejabat. Komposisi Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia per 30 Desember 2016 sampai dengan saat ini, sebagai berikut : Nama Jabatan Dasar Pengangkatan Susiwijono Moegiarso Bachrul Chairi Arif Budimanta Purwiyanto
Plt Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Anggota Dewan Direktur Anggota Dewan Direktur Anggota Dewan Direktur
KMK No. 953/KMK.06/2016 KMK No. 323/KMK.06/2014 KMK No. 71/KMK.06/2015 KMK No. 857/KMK.06/2015
Independensi Dewan Direktur b)
Komposisi anggota Dewan Direktur tersebut adalah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat berasal dari Kementrian Keuangan, 1 (satu) orang pejabat dari Kementerian Perdagangan. Seluruh anggota Dewan Direktur tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Direktur.
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direktur Tugas dan Tanggung jawab Dewan Direktur telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Direktur Nomor: 0016/PDD/12/2010 tentang Pedoman Kerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif (Board Manual) yaitu:
Menetapkan Kebijakan 1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko. 2. Menyetujui Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. 3. Menetapkan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam mencapai tujuannya dan yang menjadi pegangan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan usaha. 4. Mengusulkan kebijakan remunerasi bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana kepada Menteri. 5. Menyetujui Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang disusun dan diusulkan oleh Direktur Eksekutif serta menyampaikannya kepada Menteri untuk mendapat pengesahan. 6. Mengajukan usulan secara tertulis perubahan RJP dan RKAT kepada Menteri apabila terdapat faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kondisi keuangan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia secara signifikan disertai alasan perubahan. 7. Menetapkan sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Direktur Pelaksana dan pejabat eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif. 8. Meninjau dan menyetujui rencana tindakan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang signifikan, seperti pengeluaran modal yang besar, akuisisi, atau divestasi. 9. Menetapkan target kinerja serta memonitor kinerja Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. 10. Meninjau dan menyetujui rencana tindakan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang signifikan, seperti pengeluaran modal yang besar, akuisisi, atau divestasi. 11. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. 12. Menetapkan struktur organisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
Page 3
Melakukan Pengawasan 1. Melakukan pengawasan aktif untuk penerapan manajemen risiko. 2. Mengawasi pelaksanaan pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) oleh seluruh jajaran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif termasuk diantaranya mengarahkan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dasar dan strategis. 4. Memonitor potensi benturan kepentingan dari Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, Anggota Dewan Direktur serta pihak lainnya, termasuk penyalahgunaan aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia serta transaksi hubungan istimewa. Fungsi pengawasan oleh Dewan Direktur dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut: 1.
2. 3.
4. 5.
Pengawasan dilakukan oleh Dewan Direktur terhadap kegiatan operasional Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Direktur bersifat kolegial (majelis). Pengawasan dilaksanakan kepada keputusan-keputusan strategis yang sudah diambil (ex post facto) dan/atau terhadap keputusan-keputusan strategis yang akan diambil (preventive basis) yang dilaporkan oleh Direktur Eksekutif kepada Dewan Direktur. Pengawasan juga dilakukan dengan mengambil tindakan-tindakan lain berdasarkan informasi dari sumber lain. Pengawasan mencakup semua aspek bisnis dan aspek korporat dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan tidak hanya terhadap tindakan-tindakan Dewan Direktur yang berdasarkan UU RI No. 2 Tahun 2009 memerlukan persetujuan Dewan Direktur.
Dewan Direktur bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Indonesia Eximbank. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Direktur dibantu oleh Komite dan Sekretariat Dewan Direktur. Sekretariat Dewan Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terlaksananya kelancaran tugas-tugas Dewan Direktur dalam melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai wakil Indonesia Eximbank dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam kaitannya dengan pengurusan Indonesia Eximbank oleh Direktur Eksekutif dan segenap jajarannya. (Peraturan Dewan Direktur No. 0002/PDD/09/2015 tentang Kebijakan Struktur Organisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; psl. 7, 10 dan 16 – dan Komite yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Direktur sebagaimana lingkup tugasnya). Susunan Sekretariat Dewan Direktur ini terdiri dari: 1. 2. 3. 4.
Sekretaris Dewan Direktur; Wakil Sekretaris Dewan Direktur; Staff Dewan Direktur; dan/atau Tenaga ahli, paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Anggota Dewan Direktur.
2. Direktur Eksekutif Kegiatan operasional Indonesia Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 2/2009.
Eximbank
dilakukan oleh Direktur Eksekutif berdasarkan
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu oleh paling banyak 5 (lima) Direktur Pelaksana. Direktur Eksekutif mewakili Indonesia Eximbank baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan Direktur Eksekutif dapat dilimpahkan kepada 2 (dua) orang Direktur Pelaksana. Direktur Eksekutif membawahi Divisi Audit Internal untuk menjaga independensi fungsi pengawasan internal dan Divisi Sekretaris Lembaga untuk akselerasi hubungan kelembagaan Disamping itu, terdapat Dewan Pengawas Syariah yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif guna memastikan bahwa produk dan kebijakan LPEI memenuhi kaidah syariah.
Page 4
a)
Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Eksekutif Dalam menjalankan fungsinya Direktur Eksekutif bertugas: 1. Melaksanakan pengurusan Indonesia Eximbank untuk kepentingan dan tujuan Indonesia Eximbank dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut dan memelihara serta mengurus kekayaan Indonesia Eximbank. 2. Mengelola Indonesia Eximbank sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan peraturan pelaksanaannya. 3. Mewakili Indonesia Eximbank di dalam dan di luar Pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Indonesia Eximbank dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Indonesia Eximbank. 4. Mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa. 5. Menyampaikan RJP dan RKAT Indonesia Eximbank kepada Dewan Direktur untuk mendapat persetujuan. 6. Menandatangani rancangan RJP dan RKAT. 7. Menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva senantiasa baik. 8. Menyampaikan laporan kualitas aktiva sesuai dengan format. 9. Menyampaikan laporan Posisi Devisa Neto (PDN) pada akhir hari kerja setiap bulan kepada Menteri. 10. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Indonesia Eximbank, auditor ekstern, hasil pengawasan Menteri, dan atau hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain. 11. Mengangkat anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Direktur. 12. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Indonesia Eximbank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik kepada Menteri, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lain. 13. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Manajemen Risiko; 14. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, auditor ekstern, dan atau hasil pengawasan Menteri dan atau hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain. 15. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana, yang paling kurang wajib mencantumkan: a. P engaturan etika kerja; b. Waktu kerja; dan c. Pengaturan rapat. 16. Melaksanakan kebijakan dan strategi, serta menerapkan Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif. 17. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direktur Eksekutif. 18. Menyampaikan Laporan Sistem Informasi Manajemen Risiko secara berkala kepada Dewan Direktur. 19. Melaksanakan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN). 20. Membentuk, melaksanakan, dan mengawasi Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN). 21. Menetapkan Pedoman Pelaksanaan, memantau pelaksanaan, dan mengawasi PMN, serta melaporkan transaksi yang mencurigakan yang telah disusun oleh UKPN kepada PPATK. 22. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 5
3. Direktur Pelaksana a)
Jumlah, Komposisi dan independensi Direktur Pelaksana Direktur Pelaksana Indonesia Eximbank berjumlah 5 (lima) orang dan sesuai dengan jumlah maksimal yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 yaitu 5 (lima) orang dan paling banyak 4 (empat) orang dari dalam Indonesia Eximbank. Susunan Direktur Pelaksana Indonesia Eximbank tahun 2016, sebagai berikut: Direktur Pelaksana I : Dwi Wahyudi Direktur Pelaksana II : Indra Wijaya Supriadi Direktur Pelaksana III : Raharjo Adisusanto Direktur Pelaksana IV : Arif Setiawan Direktur Pelaksana V : Bonifacius Prasetyo Komposisi Direktur Pelaksana tersebut adalah 2 (dua) orang berasal dari dalam Indonesia Eximbank dan 3 (tiga) orang pejabat yang berasal dari luar Indonesia Eximbank. Direktur Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direktur atas usul Direktur Eksekutif. Seluruh anggota Direktur Pelaksana tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Dewan Direktur dan sesama anggota Direktur Pelaksana yang lain.
b)
Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Pelaksana Direktur Pelaksana bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif atas pelaksanaan operasional bidang yang disupervisi. Tugas Direktur Pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Direktur No. 0002/PDD/09/2015 tentang Kebijakan Struktur Organisasi yaitu: 1. Membantu Direktur Eksekutif dalam kegiatan operasional Lembaga sesuai dengan UU No. 2/2009 2. Membantu Direktur Eksekutif dalam kepengurusan Lembaga 3. Membantu Direktur Eksekutif dalam implementasi GCG dalam setiap kegiatan usaha Lembaga pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 4. Membantu Direktur Eksekutif dalam menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, audit ekstern, dan/ atau hasil pengawasan Menteri Keuangan dan/ atau hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain. 5. Membantu Direktur Eksekutif dalam menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat dan mengikat bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana. Pembidangan tugas Direktur Pelaksana dibagi kedalam 5 (lima) kelompok bidang dengan masing-masing Direktur Pelaksana mensupervisi sekurang-kurangnya 3 (tiga) Unit Kerja.
II.
KELENGKAPAN TUGAS DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE DAN SATUAN KERJA YANG MENJALANKAN FUNGSI PENGENDALIAN INTERN I. Komite-komite dibawah Dewan Direktur terdiri dari : 1. Komite Audit 2. Komite Pemantau Risiko 3. Komite Remunerasi dan Nominasi 1.
Komite Audit a) Struktur, keanggotaan dan independensi Komite Audit Komite Audit dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.010/2009. Susunan keanggotaan Komite Audit Indonesia Eximbank sesuai Keputusan Dewan Direktur (KDD) No 0008/KDD/12/2013 tentang Keanggotaan Komite Audit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan KDD No. 0007/KDD/11/2015 tentang Perpanjangan Masa Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut : Bachrul Chairi, Anggota Dewan Direktur sebagai Ketua Deddy Supriyanto, sebagai Anggota Setiawan Kriswanto, sebagai Anggota
Page 6
Seluruh anggota Komite Audit berasal dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan saham dan / atau hubungan keluarga dengan Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan/atau Pemegang Saham. b) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Sesuai Pasal 35 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2009, tugas Komite Audit adalah sebagai berikut : Membantu Dewan Direktur dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor ekstern serta auditor intern dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan; Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap : a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku; c. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku; dan d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direktur Eksekutif atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern dan Kantor Akuntan Publik Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Direktur. c) Frekuensi Rapat Komite Audit di Tahun 2016 a. Sesuai dengan Peraturan Dewan Direktur No. 0001/ PDD/ 01/ 2014 tentang Piagam Komite Audit Lembaga pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank), disebutkan bahwa “Komite Audit sekurang-kurangnya mengadakan rapat sekali dalam 2 (dua) bulan untuk menyelesaikan Program Kerja Komite Audit”. b. Sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – d/h Bapepam & LK, IX.I.5, disebutkan bahwa “Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 bulan”. c. Selama tahun 2016 Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali. Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit
Page 7
Daftar Rapat Komite Audit
2.
Komite Pemantau Risiko a) Struktur, keanggotaan dan Independensi Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.010/2009 Pasal 3 yang bertugas untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dalam hubungannya dengan Pembiayaan Ekspor Nasional yang disalurkan oleh Indonesia Eximbank. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur (KDD) No. 0006/KDD/09/2015 tentang Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Indonesia Eximbank, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko Indonesia Eximbank adalah sebagai berikut :
Purwiyanto, Anggota Dewan Direktur sebagai Ketua KPR (masa tugas sebagai Ketua KPR mulai tanggal 1 September 2015) Supriyadi, sebagai anggota Djoni Tatan, sebagai anggota
Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan/atau Pemegang Saham. Komite Pemantau Risiko ini dibentuk dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur dalam pelaksanaan pengawasan dalam lingkup bidang tertentu.
Page 8
b) Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2009 Pasal 36 ditegaskan bahwa tugas dari Komite Pemantau Risiko adalah melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dalam hubungannya dengan Pembiayaan Ekspor Nasional yang diberikan oleh Indonesia Eximbank paling kurang dengan melakukan :
Evaluasi efektivitas kebijakan manajemen risiko; Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajamen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur.
Sepanjang tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebai berikut: Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko di Tahun 2016
Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko
3.
Komite Remunerasi dan Nominasi a) Struktur, Keanggotaan dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Indonesia Eximbank periode tahun 2016 adalah sebagai berikut: Susiwijono Moegiarso , sebagai Ketua Arif Budimanta, sebagai Anggota Achmad Fauzi, sebagai Anggota Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.010/2009 ditegaskan bahwa ketua komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya, sehingga dimungkinkan Ketua Komite pemantau Risiko merangkap jabatan sebagai anggota dari Komite Remunerasi dan Nominasi ini. Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi mengikutsertakan Pejabat Eksekutif yang membidangi Sumber Daya Manusia Indonesia Eximbank.
Page 9
b) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2009 Pasal 37 ditegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah meliputi :
Merekomendasikan kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif, antara lain sistem penggajian, pemberian tunjangan, dan kesinambungan penghasilan pada hari tua; Merekomendasikan kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan nominasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif, antara lain memberikan usulan kriteria seleksi dan prosedur nominasi, serta menyusun sistem penilaian; Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan / atau penggantian Direktur Pelaksana dan Pejabat Eksekutif Indonesia Eximbank untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai pihak independen yang dapat diusulkan menjadi anggota Komite. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan remunerasi dan nominasi.
Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memastikan bahwa Kebijakan Remunerasi dan Nominasi paling kurang sesuai dengan :
Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; Prestasi kerja individual; Kewajaran dengan peers group; dan Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Indonesia Eximbank.
Selama tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Komite Reminerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut: Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Page 10
II. Komite-Komite dibawah Direktur Eksekutif Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Eksekutif berhak membentuk Komite-Komite serta mengatur keanggotaan dan ketentuan lainnya yang disahkan melalui Peraturan Direktur Eksekutif. Adapun komite-komite di bawah kelolaan Direktur Eksekutif yaitu: 1. Komite Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi 2. Komite Manajemen Risiko 3. Komite Personalia 4. Komite Kebijakan Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi 5. Komite Assets dan Liabilities Management (ALMA) 6. Komite Teknologi Sistem Informasi dan; 7. Komite Pengembangan Produk 8. Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor 1.
Komite Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi Komite ini dibentuk agar Indonesia Eximbank memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang cepat, tepat, efektif dan efisien, dengan tanpa mengabaikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, prinsip manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah. Tugas dan wewenang Komite Pembiayaan meliputi :
Melakukan pengambilan keputusan atas proposal Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi, serta Global Line (Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank) termasuk Country Limit dan penempatan dana Treasuri yang terekspos risiko kredit. Melakukan pengambilan keputusan atas proposal penanganan pembiayaan bermasalah baik dalam tahap pembinaan, penyelamatan (restrukturisasi) dan penyelesaian pembiayaan bermasalah (recovery) termasuk keputusan pengadilan yang berkaitan dengan penanganan pembiayaan bermasalah. Melakukan pengambilan keputusan atas proposal penetapan tingkat kualitas aktiva produktif (kolektibilitas).
Sepanjang tahun 2016, frekuensi rapat Komite Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi adalah sebagai berikut: Tabel Frekuensi Rapat Komite Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi
Page 11
2.
Komite Manajemen Risiko Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif wajib dibentuk Komite Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko memiliki tugas untuk membantu dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam mengelola Manajemen Risiko Lembaga yang dituangkan ke dalam kebijakan, strategi, dan pedoman Lembaga. Tugas Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif antar lain mengenai : Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko; Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan; Penetapan terhadap hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang belum cukup diatur dalam prosedur. Sepanjang tahun 2016, Komite Manajemen Risiko melaksanakan 10 (sepuluh) kali rapat dengan agenda sebagai berikut: Tabel Frekuensi dan Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko
Tabel Tingkat Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Manajemen Risiko di Tahun 2016
3.
Komite Personalia Komite ini bertanggung jawab atas penetapan kebijakan, sistem manajemen, sasaran, strategi pengelolaan SDM serta budaya kerja yang berkualitas, fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan usaha. Dalam konteks pengelolaan SDM, maka implementasi pengelolaan diarahkan kepada tersedianya instrumen pendukung prinsip-prinsip GCG yang sejalan dengan ketentuan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Page 12
Tugas Komite Personalia antara lain: a. Menetapkan arah, perubahan dan penyempurnaan kebijakan personalia Indonesia Eximbank. b. Memastikan kebijakan personalia dilaksanakan dengan memperhatikan antara lain: Kondisi keuangan dan anggaran sebagaimana diatur didalam ketentuan yang berlaku. Kewajaran dengan peers group. Sasaran dan strategi jangka panjang lembaga. c. Menentukan pengembangan nilai-nilai lembaga (corporate values) sebagai pedoman dalam membentuk budaya lembaga (corporate culture) untuk mencapai visi dan misi Indonesia Eximbank. Sepanjang tahun 2016, Komite Personalia melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat, dengan agenda sebagai berikut: Tabel Frekuensi dan Agenda Rapat Komite Personalia
Tabel Tingkat Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Personalia di Tahun 2016
4.
Komite Kebijakan Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi Komite ini dibentuk dalam rangka mendukung efektifitas pengelolaan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan portofolio tresuri Indonesia Eximbank. Tugas Komite Kebijakan Pembiayaan, Penjamian, dan Asuransi antara lain: Memberikan usulan kepada Direktur Eksekutif dalam rangka penyusunan atau penyempurnaan atas kebijakan dan ketentuan dalam kegiatan Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi Indonesia Eximbank; Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan ketentuan dalam Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi serta merumuskan solusi atas kendala yang dihadapi; Memberikan pertimbangan kepada Komite Pembiayaan terkait proposal Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi yang mengandung risiko tinggi; Memantau dan mengevaluasi perkembangan portofolio Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi Indonesia Eximbank.
Page 13
Sepanjang tahun 2016, Komite Kebijakan Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi melaksanakan 2 (dua) kali rapat dengan agenda sebagai berikut: Tabel Frekuensi dan Agenda Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi
Frekuensi Rapat Komite Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi di Tahun 2016
5.
Komite Assets & Liabilities Management (ALMA) Komite ini dibentuk agar Indonesia Eximbank memiliki mekanisme pengelolaan asset dan liabilities yang efektif dan efisien tanpa mengabaikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Assets & Liabilities Management (ALMA) adalah : Assets & Liabilities Management (ALMA) secara umum memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pengelolaan risiko Indonesia Eximbank, sebagai berikut: - Mengembangkan, mengkaji ulang serta memodifikasi strategi ALMA; - Mengkaji ulang penetapan suku bunga (pricing) aktiva dan pasiva untuk memastikan bahwa pricing tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca Indonesia Eximbank sesuai dengan strategi ALMA; Menyampaikan informasi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA. Menetapkan kebijakan, batasan-batasan dan pedoman strategi pengelolaan assets dan liabilities dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal meliputi : - Manajemen Likuiditas Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan manajemen likuiditas dan limit sesuai dengan kebijakan dan strategi ALMA yang meliputi: Pengelolaan sumber dana yang likuid dengan tujuan untuk dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo (cash flow) dan kebutuhan dana tidak terduga lainnya; Meminimalkan idle funds serta menjaga posisi likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Manajemen GAP Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan kesenjangan posisi (mismacth) antara asset dan liabilities pada neraca khususnya pos-pos pada neraca yang sensitif terhadap tingkat bunga dengan tujuan mengoptimalkan pendapatan bunga bersih (net interest income) sesuai dengan antisipasi arah perubahan tingkat bunga dengan tingkat risiko yang ditetapkan Indonesia Eximbank; - Manajemen Pricing Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan portofolio antara lain melalui kebijakan pricing assets dan liabilities dengan tujuan mengoptimalkan interest margin (spread) dengan mempertimbangkan biaya modal, overhead cost, dan risiko;
Page 14
- Manajeman Forex Menetapkan kebijakan dan pengelolaan kesenjangan posisi (forex gap) antara assets dan liabilities dengan tujuan untuk menjaga tingkat risiko forex sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menyelenggarakan rapat ALMA sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau setiap saat apabila dipandang perlu. Tabel Frekuensi Rapat ALMA di Tahun 2016
6.
Komite Teknologi dan Sistem Informasi Komite ini dibentuk agar Indonesia Eximbank memiliki teknologi informasi yang memadai, tepat guna dan terkini untuk mendukung pelaksanaan proses bisnis serta pengambilan keputusan yang efektif dan efisien tanpa mengabaikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Teknologi dan Sistem Informasi Memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif sekurang-kurangnya mengenai: Pengembangan arah dan kebijakan teknologi sistem informasi guna mendukung perkembangan kegiatan usaha baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang; Perencanaan kegiatan investasi teknologi sistem informasi; Pengawasan dan evaluasi atas pengembangan dan penerapan teknologi sistem informasi yang telah dilakukan.
7.
Komite Pengembangan Produk Komite ini dibentuk agar Indonesia Eximbank memiliki mekanisme pengembangan produk yang efektif dan efisien tanpa mengabaikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Pengembangan Produk Memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif sekurang-kurangnya mengenai : Pengembangan dan penyempurnaan produk dan aktivitas/kegiatan di Indonesia Eximbank; Pengembangan dan penyempurnaan atas manual produk, Standard Operating Procedure (SOP) dan ketentuan lain terkait produk dan aktivitas/kegiatan di Indonesia Eximbank.
Page 15
Sepanjang tahun 2016, Komite Pengembangan Produk melaksanakan 2 (dua) kali rapat dengan agenda sebagai berikut: Tabel Frekuensi dan Agenda Rapat Komite Pengembangan Produk
8.
Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor Ditetapkan dalam PDE No. 0034/PDE/12/2015 tentang Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Menyetujui atau menolak usulan Fasilitas Penugasan Khusus yang diajukan oleh calon nasabah berdasarkan hasil penilaian Aspek Finansial Transaksi atau Proyek Melakukan pengambilan keputusan atas proposal penanganan Penugasan Khusus bermasalah baik dalam tahap pembinaan, penyelamatan dan penyelesaian, termasuk keputusan pengadilan yang berkaitan dengan penanganan Pembiayaan bermasalah Melakukan pengambilan keputusan atas imbalan pembiayaan, provisi penjaminan, dan/ atau premi asuransi apabila tidak ditetapkan melalui Keputusan Menteri Tabel Agenda Rapat Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor
Tabel Frekuensi Rapat Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor
Page 16
III. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN, DAN AUDIT EKSTERN Panduan Tata Kelola tidak terlepas dari fungsi kepatuhan lembaga terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan Kepatuhan sebagai Pedoman Tata Kelola telah disusun oleh lembaga sebagai pedoman kepatuhan. a) Penerapan Fungsi Kepatuhan Indonesia Eximbank memiliki perangkat kebijakan, peraturan, pengawasan dan Standard Operating Procedures terkini dan memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pengaturan fungsi dan peran unit kerja sesuai dengan struktur organisasi lembaga, fungsi kepatuhan dilakukan oleh unit kerja Kepatuhan. Unit kerja Kepatuhan merupakan merupakan unit kerja yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan supervisi secara ex-ante proses kegiatan unit kerja, melakukan review terhadap ketentuan eksternal dan internal untuk menunjang kemajuan bisnis, dan memberikan pertimbangan/konsultasi dalam kaitannya dengan regulasi, proses kegiatan dan prinsip kehati-hatian kepada seluruh unit di Indonesia Eximbank Ruang Lingkup Kepatuhan Lingkup dari manajemen kepatuhan meliputi pemantauan kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal serta perundang-undangan yang berlaku yang terkait langsung dengan kegiatan bisnis dan operasional Indonesia Eximbank. Peraturan internal tersebut meliputi kebijakan, prosedur internal dan penerapan standar etika di seluruh lingkungan Lembaga. Peraturan eksternal mencakup seluruh peraturan maupun perundang-undangan yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan, perbankan dan otoritas lainnya yang terkait. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan Sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Eksekutif No. 0020/PDE/09/2015 tentang Pedoman Tata Kerja Operasional, ditetapkan bahwa tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan yaitu memastikan: a. Kepatuhan terhadap UU No. 2/2009 dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. b. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah/ Know Your Customer (KYC) dan Anti Money Laundering (AML) serta prinsip-prinsip tata kelola di lingkungan Indonesia Eximbank c. Review kesesuaian atas penerbitan produk dan aktivitas baru dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Sesuai dengan Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Nomor 9 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank, Indonesia Eximbank telah menerapkan program APU dan PPT. Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT mempunyai tugas paling sedikit sebagai berikut: Menyusun dan melakukan pengkinian pedoman penerapan program APU dan PPT; Memastikan adanya sistem informasi dan prosedur identifikasi nasabah yang memadai; Memantau rekening dan pelaksanaan transaksi nasabah yang berkaitan dengan nasabah; Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi nasabah untuk memastikan ada tidaknya transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan tunai; Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
Page 17
memantau pengkinian data dan profil Nasabah; menerima dan melakukan analisis atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau Transaksi Keuangan Tunai yang disampaikan oleh unit kerja yang ditugaskan; dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau Transaksi Keuangan Tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencucian uang dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan terorisme yang wajib dilaporkan kepada PPATK. Selain daripada itu dalam rangka upaya mendukung penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, unit kerja Kepatuhan menerima mandat sebagai koordinator pengelola LHKPN bagi pejabat Indonesia Eximbank. Penyelenggaraan kegiatan terkait Tata Kelola / KYC Sesuai dengan PMK Nomor 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Pasal 8 huruf b dan Lampiran V, Indonesia Eximbank wajib memberikan pengetahuan dan / atau pelatihan bagi karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN). Indonesia Eximbank telah melakukan kegiatan edukasi terkait PMN/KYC kepada pegawai di 4 (empat) kantor wilayah dalam semester I dan II tahun 2016. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya termasuk rahasia Indonesia Eximbank dan rahasia nasabah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan internal Indonesia Eximbank. b) Penerapan Fungsi Audit Intern Salah satu bentuk penerapan Sistem Pengendalian Internal di Indonesia Eximbank adalah dengan membentuk Unit Kerja Internal Audit dalam bentuk Divisi. Dalam hal pelaksanaan pengawasan internal, Divisi Internal Audit telah secara konsisten menggunakan pendekatan risk based audit yang telah menjadi rujukan pelaksanaan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Fungsi Internal Audit adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif sekurangkurangnya mengenai terlaksananya fungsi pengawasan yang bersifat ex-post dan melakukan evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) seluruh unit kerja di Indonesia Eximbank, memberikan saran atas efektivitas dan efisiensi kinerja Lembaga, selain itu bertindak sebagai koordinasi atas pelaksanaan audit eksternal maupun pengawas eksternal lainnya. Tugas dan tanggung jawab Tugas dan tanggung jawab Divisi Internal Audit meliputi: 1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Tahunan 2. Melaksanakan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai kebijakan yang berlaku 3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian serta memberikan saran atas efektivitas dan efisiensi kinerja Lembaga 4. Membuat laporan hasil audit menyampaikannya kepada Direktur Eksekutif dan Anggota Dewan Direktur 5. Memantau, menganalisa, dan melaporkan pelaksanaan tindaklanjut perbaikan yang telah disarankan Divisi Audit Internal telah: a) Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. b) Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian : - Kecukupan Sistem Pengendalian Intern Indonesia Eximbank; - Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Indonesia Eximbank; - Kualitas Kinerja.
Page 18
c) d)
Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditee.
c) Penerapan Fungsi Audit Ekstern Penerapan Fungsi Audit Ekstern di Indonesia Eximbank telah berjalan baik dan efektif sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan dan didalam Audit Umum pihak Auditor Extern diwajibkan menyampaikan laporan sebagai berikut: 1. Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan / OJK (d/h BAPEPAM), dan peraturan yang relevan lainnya, 2. Laporan Publikasi dalam rangka pemenuhan persyaratan Otoritas Jasa Keuangan/ OJK (d/h Bapepam LK), 3. Rangkuman mengenai penyesuaian kesimpulan penting, 4. Analisa peristiwa setelah tanggal neraca, 5. Memorandum Hasil Audit Umum atas Laporan Keuangan (Management Letter), 6. Hasil Evaluasi Kinerja Manajemen, 7. Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Laporan Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, Indonesia Eximbank menunjuk kantor akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Kantor akuntan publik yang melaksanakan audit laporan keuangan ditunjuk oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur. Penugasan audit kepada kantor akuntan publik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek: Kapasitas kantor akuntan publik yang ditunjuk; Legalitas perjanjian kerja; Ruang lingkup audit; dan Standar profesional akuntan publik. Kantor akuntan publik yang ditunjuk, telah: Menyampaikan hasil audit dan management letter kepada Indonesia Eximbank dengan tepat waktu; Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. IV. RISK MANAGEMENT Indonesia Eximbank menerapkan manajemen risiko secara efektif sesuai dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas serta kemampuan mengelola risiko kegiatan usaha. Penerapan manajemen risiko yang baik tidak hanya meningkatkan stakeholder value, tetapi juga memberikan gambaran mengenai potensi kerugian yang mungkin akan dihadapi di masa mendatang, memelihara riskadjusted return yang optimal dan membantu dalam proses pengambilan keputusan usaha secara tepat. Empat Pilar Penerapan Manajemen Risiko Empat pilar penerapan manajemen risiko menjadi acuan dalam implementasi manajemen risiko di seluruh lini Indonesia Eximbank sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.010/2009. Adapun cakupan penerapan manajemen risiko sebagai berikut: 1. Pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif Pengawasan aktif Dewan Direktur dilakukan melalui persetujuan dan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko yang disusun oleh Direktur Eksekutif. Secara berkala Dewan Direktur melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui Rapat Dewan Direktur, maupun dalam rapat Komite Pemantau Risiko (KPR). Pengawasan aktif Direktur Eksekutif dilaksanakan antara lain dengan penyusunan, persetujuan, dan implementasi serta evaluasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko, baik yang dilakukan melalui Rapat Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Pembiayaan, Penjaminan,
Page 19
2.
3.
4.
dan Asuransi, Komite Pembiayaan, Komite ALCO, Komite Pengembangan Produk, Komite Personalia, dan Komite Teknologi dan Sistem Informasi. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko Untuk memberikan pedoman pelaksanaan atas Kebijakan Manajemen Risiko dimaksud juga telah ditetapkan pedoman pelaksanaan yang lebih terperinci dalam suatu Peraturan Direktur Eksekutif, antara lain tentang Manual Limit dan Profil Risiko, Manual Stress Testing, Manual Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru (PAB), Manual IEB Credit Risk Rating dan Scoring System, Manual Limit Transaksi Tresuri dan pedoman penerapan manajemen risiko lainnya. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem Informasi Manajemen Risiko Beberapa aplikasi pemantauan risiko yang digunakan Indonesia Eximbank antara lain IEB Credit Risk Rating System, Aplikasi Monitoring Sheet, Data Warehouse, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional (SIMRO). Pengembangan sistem manajemen risiko berbasis teknologi juga dilakukan, seperti pembatasan limit telah diaplikasikan dalam sistem pencatatan antara lain Universal Banking Studio (UBS), Treasury Dealing Sytem (TDS), dan Customer Information System (CIS). Sistem pengendalian internal yang menyeluruh Sistem ini dikembangkan dan diimplementasikan dengan model Three Lines of Defense yang terdiri atas:
Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Secara Keseluruhan Indonesia Eximbank memastikan penerapan prinsip kehati-hatian yang baik sebagai salah satu bentuk mitigasi atas eksposur risiko yang dapat timbul dalam setiap kegiatan usaha Indonesia Eximbank. Organ manajemen risiko berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
Page 20
Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko secara Keseluruhan digambarkan sebagai berikut:
Pengelolaan risiko secara wide dilaksanakan oleh unit kerja Manajemen Risiko yang berfungsi sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko. Unit kerja tersebut juga berfungsi sebagai pengelola kebijakan dan peraturan, sedangkan pengelolaan risiko bisnis dalam kegiatan transaksional dilaksanakan oleh beberapa unit kerja, yakni Unit Kerja Bisnis yang bertindak sebagai risk owner dan unit kerja Analisa Risiko Bisnis yang bertindak sebagai quality assurance dan pengendali risiko. Secara berkala, Indonesia Eximbank melakukan budaya risiko kepada unit kerja terkait, dan hasil penilaian kualitas penerapan manajemen risiko keseluruhan adalah peringkat 2. Hal ini mencerminkan bahwa dengan mempertimbangkan aktivitas usaha Indonesia Eximbank dari Risiko Inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa mendatang. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit tergolong memadai, meskipun terdapat kesalahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas kegiatan usaha normal. Tingkat Kesehatan Pengukuran tingkat kesehatan Indonesia Eximbank berpedoman pada Peraturan Dewan Direktur No. 0001/PDD/11/2012 dan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0002/PDE/01/2013. Faktor-faktor pengukuran tingkat kesehatan meliputi Profil Risiko, Tata Kelola yang Baik, Rentabilitas, dan Permodalan. Peringkat tingkat kesehatan Indonesia Eximbank akhir tahun 31 Desember 2016 berada pada peringkat 2, yang mencerminkan bahwa kondisi Indonesia Eximbank adalah sehat sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Risiko-risiko yang dihadapi Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, cakupan risiko yang dhadapi Indonesia Eximbank adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan. Selain delapan jenis risiko tersebut, Indonesia Eximbank juga menghadapi risiko penjaminan, risiko asuransi, dan risiko politik karena menjalankan kegiatan Penjaminan, kegiatan Asuransi, dan Penugasan Khusus.
Page 21
V.
PENGADAAN BARANG DAN JASA Dalam proses pengadaan Barang dan Jasa Indonesia Eximbank telah menerbitkan Peraturan Dewan Direktur nomor 0002/PDD/03/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa LPEI dan Peraturan Direktur Eksekutif nomor 0016/PDE/04/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Manual Operasional Pengadaan Barang/Jasa LPEI dan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0034/PDE/10/2011 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pengadaan Barang dan Jasa serta melakukan penyempurnaan secara berkala. Indonesia Eximbank memastikan terselenggaranya kepatuhan terhadap Kebijakan pengadaan barang /jasa, dengan cara memantau dan menjaga agar setiap proses pengadaan barang dan jasa tidak menyimpang dari kebijakan dan manual operasional yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan kegiatan pengadaan barang/ jasa dilaksanakan dengan efektif, aman, cepat, transparan, efisien dan akuntabel, proses pengadaan barang/ jasa dilaksanakan dengan metodemetode sebagai berikut:
Page 22
VI. RENCANA JANGKA PANJANG SERTA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN Sesuai Laporan Keuangan (audited), posisi keuangan Indonesia Eximbank secara umum adalah sebagai berikut: Indonesia Eximbank mencatat total aset sebesar Rp 100.669,02 miliar di tahun 2016, atau tumbuh 18,47% dari posisi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 84.971,24 miliar. Dibandingkan dengan target Desember 2016, realisasi aset tersebut mencapai 98,70%. Portofolio pembiayaan posisi 31 Desember 2016 mencapai Rp 88.531,57 miliar, meningkat 18.31% dari tahun 2015 yang sebesar Rp 74.829,22 miliar. Dibandingkan dengan target Desember 2016, realisasi pembiayaan tersebut mencapai 100,06%. Penjaminan dan asuransi pada tahun 2016 tumbuh signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai penjaminan tumbuh 30,06% menjadi Rp 8.125,55 miliar dari posisi tahun sebelumnya Rp 6.247,38 miliar. Sementara itu, nilai pertanggungan asuransi tumbuh 681,46% menjadi Rp 9.434,14 miliar dari realisasi tahun sebelumnya, yaitu Rp 1.207,25 miliar. Ekuitas posisi 31 Desember 2016 mencapai Rp 17.440,56 miliar, tumbuh sebesar 41,08% dari tahun 2015 yang sebesar Rp 12.362,23 miliar. Dibandingkan dengan target Desember 2016, realisasi ekuitas tersebut mencapai 97,26%. Laba bersih posisi 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp 1.410,37 miliar atau turun 1,20% dibanding tahun 2015 sebesar Rp 1.427,55 miliar. Dibandingkan dengan target Desember 2016, realisasi mencapai 74,08%. Kondisi yang mempengaruhi kinerja Indonesia Eximbank di tahun 2016 yaitu : Kondisi eksternal : Di tengah gejolak pasar keuangan dan perlambatan ekonomi global, aktivitas ekonomi Indonesia tahun 2016 tetap stabil dan mencatat kinerja yang baik. Pendapatan domestik bruto (PDB) tumbuh 5,02%, naik dari tahun sebelumnya (4,88%) sehingga berhasil mengakhiri tren perlambatan ekonomi yang telah terjadi sejak 2011. Meskipun berada di bawah target APBN-P 2016 yang ditetapkan sebesar 5,2% yoy, pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi di Asia bersaing dengan Tiongkok dan India. Permintaan domestik masih menjadi motor pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga tetap solid didukung oleh meningkatnya daya beli masyarakat, inflasi yang terjaga di level rendah dan Rupiah yang menguat. Sektor investasi juga berkontribusi cukup tinggi sebesar 34,7%. Kontribusi net ekspor terhadap PDB masih kecil, yaitu 1,6%. Nilai neraca perdagangan Indonesia 2016 tercatat surplus USD8,8 miliar atau naik 14,5% dari surplus tahun sebelumnya (USD7,7 miliar). Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia tahun 2016 mencapai USD144,4 miliar atau turun 3,95% yoy, dengan kontribusi ekspor non migas mencapai USD131,4 miliar atau turun 0,34% yoy. Pada tahun 2016 porsi sebaran ekspor Indonesia ke negara berkembang (emerging market) meningkat dibandingkan lima belas tahun yang lalu (2001), yang sebagian besar ditujukan ke negara/ kawasan maju (advance economies). Negara/ kawasan tujuan ekspor terbesar Indonesia secara berurutan adalah: Asia Tenggara (23,0%), Kawasan Eropa (12,7%), Tiongkok (11,6%), AS (11,2%), Jepang (11,1%), India (7,0%), Korea Selatan (4,8%), Afrika (2,9%), Australia dan Oceania (2,5%), dan lainnya (13,2%). Pada tahun 2016, sejumlah harga komoditi menunjukkan perbaikan, namun relatif masih berada di level yang rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Harga-harga sebagian komoditi dunia ditutup membaik (rebound) pada akhir 2016. Komoditi seperti batubara, minyak mentah, dan logam yang pada awal 2016 sampai dengan triwulan III 2016 bergerak melemah, mulai menguat pada triwulan IV 2016.
Page 23
Kondisi internal : Selama tahun 2016, Indonesia Eximbank telah merealisasikan penerbitan efek-efek bersifat utang baik melalui public bond maupun private placement. - Melalui mekanisme public bond. Indonesia Eximbank telah merealisasikan penerbitan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II dengan total sebesar Rp 14,89 triliun. Yang terdiri dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II tahap VII tahun 2016 diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2016 dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp 4.036,25 miliar terdiri dari Seri A, Seri B, Seri C. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III tahap I tahun 2016 diterbitkan pada 8 Juni 2016 dengan jumlah pokok sebesar Rp 4.000 miliar terdiri dari Seri A, Seri B, Seri C. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III tahap II tahun 2016 diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2016 dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp 4.331 miliar terdiri dari Seri A, Seri B, Seri C. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III tahap III tahun 2016 diterbitkan pada 22 November 2016 dengan jumlah pokok sebesar Rp 2.532 miliar terdiri dari Seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D. - Melalui mekanisme Private Placement. Indonesia Eximbank telah menerbitkan Medium Term Notes (MTN) I dan II sebesar Rp 1.300 miliar. Pada tahun 2016 Indonesia Eximbank memperoleh rating: BB+ (positive) oleh S&P, BBB- (stable) oleh Fitch, Baa3 (stable) oleh Moody’s dan id AAA (stable) oleh Pefindo. Status sovereign yang dimiliki oleh Indonesia Eximbank dan kepemilikan penuh oleh pemerintah Republik Indonesia membuat rating Indonesia Eximbank setara dengan Republik Indonesia. Dalam rangka memperluas jangkauan, ekspansi, dan cakupan potensi bisnis UKME, Indonesia Eximbank membuka 2 (dua) jaringan kantor pemasaran pada tahun 2016, yaitu di Batam (Kepulauan Riau) dan Denpasar (Bali), guna memfasilitasi akselerasi pertumbuhan ekspor, turut berkontribusi aktif dalam pengembangan UKM berorientasi ekspor serta mendorong kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau, Bali dan area sekitarnya. Indonesia Eximbank memiliki program kerja Jasa Konsultasi untuk melahirkan pelaku ekspor baru yang bernama Coaching Program for New Exporter (CPNE). Program ini bertujuan mempersiapkan pelaku UKM untuk menjadi eksportir baru melalui sosialisasi, pelatihan, pameran, bimbingan, dan kegiatan lainnya kepada cluster (komunitas pelaku usaha) dan non-cluster (individu UKM). Selama tahun 2016, lima pelaku UKM telah ”go international” paska mengikuti serangkaian CPNE. Jenis komoditas yang diekspor antara lain tepung cassava organic, handycraft, wall cladding dan stone tile, furniture, serta lele fillet dan bandeng beku Indonesia Eximbank berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG pada setiap putusan strategis maupun setiap kegiatan usaha Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. VII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN Ikhtisar laporan keuangan Indonesia Eximbank per tanggal 31 Desember 2016 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited, dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Laporan Keuangan Indonesia Eximbank tahun 2016 (Audited) disajikan dan telah dipublikasikan di surat kabar yang beredar secara nasional berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PMK No.161/PMK.010/2010 tentang Perubahan atas PMK No.140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) serta Peraturan No.VIII.G.7 dan No.X.K.2, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No.Kep36/PM/2003 tertanggal 30 September 2003 mengenai “Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala”.
Page 24
Berikut ini Ikhtisar laporan Keuangan Indonesia Eximbank tahun 2016 (Audited) sebagai berikut: (Dalam jutaan rupiah)
Page 25
B.
KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF, DAN DIREKTUR PELAKSANA. Berdasarkan keadaan saat ini, Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana tidak mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Lembaga maupun perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
C.
HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN DIREKTUR DENGAN ANGGOTA DEWAN DIREKTUR LAIN DAN DIREKTUR PELAKSANA Berdasarkan keadaan saat ini yang ada di Indonesia Eximbank bahwa Dewan Direktur dengan Anggota Dewan Direktur lain dan Direktur Pelaksana tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan anggota Dewan Direktur, dan Direktur Pelaksana.
D.
KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF, DAN DIREKTUR PELAKSANA Remunerasi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana khususnya yang terkait dengan gaji/ honorarium, tunjangan, jasaproduksi, tantiem, dan fasilitas jabatan menjadi wewenang penuh Menteri Keuangan. Remunerasi bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana terdiri dari pendapatan tetap dan insentif tambahan yang dibayar secara tunai (cash payment) atau dalam bentuk lain sebagai fasilitas jabatan karena fungsi dan tugasnya memerlukan dukungan dan jaminan yang layak serta sepadan. Tunjangan dan fasilitas Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana meliputi tunjangan yang sifatnya bulanan dan diterima secara tunai, yakni tunjangan rumah dinas, kebutuhan rumah tangga (gas dan air bersih), biaya listrik, rekening telepon, internet, fasilitas lain yang diberikan secara tunai. Kepada Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana juga diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana antara lain adalah kendaraan dinas jabatan, asuransi kesehatan dan asuransi purnabakti. Dalam penerapan Kebijakan Remunerasi bagi pegawai, Indonesia Eximbank memegang teguh prinsip adil secara internal dan kompetitif secara eksternal di dalam pengembangan system remunerasinya. Prinsip adil secara internal dilaksanakan melalui penerapan job analysis and grading. Adapun prinsip kompetitif secara eksternal diterapkan melalui survey dan benchmarking yang dilakukan oleh Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum dibantu oleh konsultan seperti Hay Group dan Tower Watson. Prosedur penetapan remunerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana Sesuai dengan pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 2 tahun 2009 bahwa gaji, penghasilan dan tunjangan lainnya Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sehingga penetapan besaran gaji, penghasilan, dan fasilitas lainnyadiatur melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 346/KMK.06/2009 dan KMK No. 511/KMK.06/2014 yang telah diperbarui dengan KMK No. 465/KMK.06/2013 dan KMK No. 985/KMK.06/2015. Khusus untuk gaji pokok Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif, anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana telah mengalami penyesuaian dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 465/KMK.06/2013 tentang Penetapan Gaji Pokok Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Tata cara pengusulan remunerasi Usulan renumerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana dilakukan oleh Komite Renumerasi dan Nominasi kepada Dewan Direktur. Dewan Direktur kemudian mengajukan usulan tersebut kepada Menteri Keuangan RI. Dalam hal disetujui, Menteri Keuangan RI akan menuangkanya dalam Keputusan Menteri Keuangan RI.
Page 26
Struktur Remunerasi dan Fasilitas Lainnya Anggota Dewan Direktur tahun 2016
Struktur Remunerasi dan Fasilitas Lainnya Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana tahun 2016
E.
RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH Berikut adalah tabel rasio gaji tertinggi dan terendah yang ada di Indonesia Eximbank
F.
PELAKSANAAN RAPAT DEWAN DIREKTUR Mekanisme di Indonesia Eximbank, Rapat Dewan Direktur dipimpin oleh Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif dan selalu melibatkan seluruh Direktur Pelaksana. Per 31 Desember 2016 Rapat Dewan Direktur telah dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali dengan frekuensi dan tingkat kehadiran setiap anggota Dewan Direktur sebagai berikut: No
Nama
Jumlah Kehadiran
Jumlah Rapat
Persentase (%)
1
Ngalim Sawega*****
11
11
100
2
Hadiyanto*
1
11
100
3
Purwiyanto **
10
11
90.9
4
Bachrul Chairi
11
11
100
5
Arif Budimanta
11
11
100
6
Robert Pakpahan***
1
11
100
7
Susiwijono Moegiarso****
11
11
100
Note: *Efektif sampai dengan Agustus 2015 **Efektif sejak September 2015 ***Efektif sampai dengan Maret 2015 ****Efektif sejak April 2015 ***** Efektif sampai dengan Desember 2016
Page 27
G.
PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI PERUSAHAAN/ ENTITAS ANAK/ ANGGOTA DIREKSI/ ANGGOTA DEWAN DIREKTUR YANG SEDANG MENJABAT PADA PERIODE LAPORAN TAHUNAN Pokok Perkara/ Gugatan dan Status Penyelesaian Terkait dengan data kasus dan permasalahan hukum yang tengah dihadapi oleh Indonesia Eximbank adalah: Permasalahan Hukum
Pidana
Permasalahan hukum yang masih dalam proses penyelesaian
-
Jumlah Perdata 2 Perkara
Pajak 21 Perkara
Pengaruh terhadap Kondisi Lembaga Kasus-kasus/ perkara-perkara tersebut tidak berpengaruh terhadap kondisi keuangan ataupun kelangsungan lembaga. Sanksi Administrasi pada entitas, anggota Direksi dan/ atau Direktur oleh otoritas terkait (Pasar Modal, Perbankan, dll) Selama tahun 2016, tidak ada sanksi administratif yang dikenakan kepada Lembaga, Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya. H.
TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN Selama tahun 2016 tidak ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan di Indonesia Eximbank.
I.
AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN Indonesia Eximbank memberikan kemudahan akses informasi kepada seluruh stakeholders, baik internal maupun eksternal. Eksternal Website dan email Indonesia Eximbank Indonesia Eximbank menyediakan semua informasi yang perlu diketahui public melalui website www.indonesiaeximbank.go.id. Website Indonesia Eximbank dilengkapi konten-konten yang diperlukan oleh stakeholders. Pada website tersedia informasi umum mengenai Indonesia Eximbank, produk dan jasa, informasi untuk investor, laporan dan pengumuman, lowongan pekerjaan, e-procurement, higga update terkini terkait kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Indonesia Eximbank.
Page 28
Siaran Press Indonesia Eximbank secara berkala menerbitkan siaran press sehingga publik mengetahui kegiatankegiatan penting dan stratejik yang dilakukan Indonesia Eximbank dalam rangka menjalankan tugasnya memajukan ekspor nasional. Selama tahun 2016, Indonesia Eximbank telah menerbitkan 9 (sembilan) siaran press dengan rincian sebagai berikut:
Media Sosial Indonesia Eximbank juga aktif memberikan informasi kepada publik melalui akun facebook “Indonesia Eximbank”, youtube “Indonesia Eximbank”, dan twitter @eximbank_INA. Hingga akhir 2016 tercatat Indonesia Eximbank memiliki 146 followers di twitter. Internal Portal informasi internal yang dimiliki Indonesia Eximbank adalah intranet Indonesia Eximbank, yang dapat diakses oleh seluruh pegawai Indonesia Eximbank untuk membantu mereka dalam menjalankan aktivitas. Intranet juga dilengkapi dengan informasi-informasi mengenai perusahaan yang perlu diketahui pegawai, seperti peraturan dan kebijakan terbaru perusahaan yang perlu diketahui oleh pegawai, seperti peraturan dan kebijakan terbaru perusahaan. Kode etik Dalam menjalankan kegiatan operasional Indonesia Eximbank, pegawai wajib menjaga Kode Etik pegawai yang meliputi: a. Patuh dan taat pada semua ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku b. Melaksanakan pencatatan dengan benar c. Menghindarkan diri dari persaingan tidak sehat d. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi e. Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan untuk menghindari konflik kepentingan f. Menjaga kerahasiaan para nasabah dan Indonesia Eximbank g. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan Indonesia Eximbank terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan h. Tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri maupun keluarga i. Tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan citra profesinya Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun 2016 Per posisi 31 Desember 2016 tidak terdapat pelanggaran kode etik
Page 29
Whistleblowing system Peraturan mengenai Whistleblowing System terdapat pada Peraturan Direktur Eksekutif No. 018/PDE/03/2012 tentang Manual Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Pengelolaan pengaduan di Indonesia Eximbank dilakukan oleh unit kerja Kepatuhan bersama unit kerja Internal Audit dan unit kerja Sumber Daya Manusia dan Umum. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun 2016 serta tindak lanjutnya Sampai dengan 31 Desember 2016, Divisi Kepatuhan tidak mendapatkan pengaduan atas tindakan penyimpangan apapun di Indonesia Eximbank. J.
PENERAPAN ATAS PEDOMAN TATA KELOLA
Page 30
K. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL Sebagai salah satu bentuk kepedulian atas aspek sosial ekonomi, Indonesia Eximbank melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang mencakup community development, penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekspor serta pemberian donasi. Aktivitas yang dilakukan oleh Divisi Sekretariat Lembaga per tahun 2016 dan tertuang dalam tabel berikut ini:
Page 31
LAPORAN HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK 2016
SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT PENILAIAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK LPEI PERIODE DESEMBER 2016 No.
Faktor Penilaian
Bobot (%)
Peringkat
Nilai
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)=(3) x (4)
1
Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Direktur
10.0%
1.00
0.100
2
20.0%
1.00
0.200
3
Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
10.0%
1.17
0.117
4
Penanganan Benturan Kepentingan
10.0%
1.00
0.100
5
Penerapan Fungsi Kepatuhan
5.0%
2.00
0.100
6
Penerapan Fungsi Audit Intern
7.50%
2.00
0.150
7
Penerapan Fungsi Audit Ekstern
7.50%
1.00
0.075
8
Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern Pengadaan Barang dan Jasa
7.50%
1.00
0.075
7.50%
1.00
0.075
10
Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, laporan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan pelaporan internal
10.0%
2.00
0.200
11
RJP dan RKAT
5.00%
1.00
0.050
9
Nilai Komposit
100.00%
1.242
Nilai Komposit
Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1.5
Sangat Baik
1.5 ≤ Nilai komposit < 2.5
Baik
2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5
Cukup Baik
3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5
Kurang Baik
4.5 ≤ Nilai Komposit < 5
Tidak Baik
SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT PENILAIAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK LPEI PERIODE DESEMBER 2016 No.
Faktor Penilaian
Bobot (%)
Peringkat
Nilai
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)=(3) x (4)
Keterangan
1
Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Direktur
10.0%
1.00
0.100
Seluruh Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direktur telah terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan PMK No.141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola LPEI, Pasal 4 - 13
2
20.0%
1.00
0.200
3
Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
10.0%
1.17
0.117
4
Penanganan Benturan Kepentingan
10.0%
1.00
0.100
5
Penerapan Fungsi Kepatuhan
5.0%
2.00
0.100
6
Penerapan Fungsi Audit Intern
7.50%
2.00
0.150
7
Penerapan Fungsi Audit Ekstern
7.50%
1.00
0.075
8
Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern
7.50%
1.00
0.075
9
Pengadaan Barang dan Jasa
7.50%
1.00
0.075
10
Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, laporan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan pelaporan internal RJP dan RKAT
10.0%
2.00
0.200
5.00%
1.00
0.050
Seluruh Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah sesui dengan PMK No.141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola LPEI, Pasal 18-30 Seluruh Tugas dan Tanggung Jawab Komite telah terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan PMK No.141/PMK.010/2009 tentang PrinsipTata Kelola LPEI, Pasal 31-38 Penanganan Benturan Kepentingan di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Persero) telah berjalan dengan baik sesuai dengan PMK No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola LPEI, Pasal 49. Seluruh Tugas dan Tanggung Jawab serta Penerapan Fungsi Kepatuhan telah terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan PMK No.141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola LPEI, Pasal 39-42 Seluruh Tugas dan Tanggung Jawab serta Penerapan Fungsi Kepatuhan telah terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan PMK No.141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola LPEI, Pasal 39-42 Seluruh Tugas dan Tanggung Jawab serta Penerapan Fungsi Kepatuhan telah terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan PMK No.141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola LPEI, Pasal 39-42 Penerapan Manajemen Risiko serta Sistem Pengendalian Intern telah berjalan dengan baik serta telah memiliki kebijakan penetapan limit, prosedur laporan dan sistem manajemen dilakukan secara efektif, sesuai dengan PMK No. 142/PMK,010/2009 tentang Manajemen Risiko LPEI. Proses Pengadaan Barang dan Jasa telah sesuai dengan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Peraturan Dewan Direktur Nomor 0002/PDD/03/2013) dan Manual Operasional Pengadaan Barang/Jasa (Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0016/PDE/04/2013) yang telah disempurnakan secara berkala sesuai PMK No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola LPEI, Pasal 44. Transparansi Kondisi Keuangan dan non Keuangan LPEI, Laporan Pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola Yang Baik, dan Pelaporan Internal telah terlaksana dengan baik sesuai dengan PMK No.141/PMK.10/2009 tentang Prinsip Tata Kelola, Pasal 46-47 Penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2015 telah selesai disusun dan sudah disetujui pada Rapat Pengesahan RKAT pada tanggal 30 Desember 2014 (Ref PMK No. 222/PMK,06/2009 tentang Perubahan atas Peraturan PMK No. 139/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, Dan Pengubahan RJP serta RKAT LPEI) Seluruh aspek-aspek telah memenuhi ketentuan yang berlaku, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) telah menjalankan Tata Kelola yang baik, dengan klasifikasi predikat adalah: Sangat Baik
11
Nilai Komposit
100.00%
1.242
Nilai Komposit
Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1.5
Sangat Baik
1.5 ≤ Nilai komposit < 2.5
Baik
2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5
Cukup Baik
3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5
Kurang Baik
4.5 ≤ Nilai Komposit < 5
Tidak Baik
FORMULIR KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK I.
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKTUR
TUJUAN Untuk menilai: a. Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Dewan Direktur; b. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur; c. Efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Direktur; d. Kecukupan aspek pengungkapan kepemilikan saham, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga anggota Dewan e. Direktur; Kepatuhan anggota Dewan Direktur terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-
PERINGKAT 1 1 1 1
TOTAL NILAI 1
1
undangan yang berlaku. KRITERIA/ INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESSMENT
A. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Direktur 1. Jumlah anggota Dewan Direktur paling banyak 10 (sepuluh) orang, terdiri dari: a.
3 (tiga) orang pejabat yang berasal dari instansi/lembaga yang membidangi fiskal, 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi/lembaga yang membidangi perdagangan, 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi/lembaga yang membidangi perindustrian,
1.
Jumlah Anggota Dewan Direktur posisi 1 Januari s/d 29 Desember 2016 adalah 5 (lima) orang. Kelima Anggota Dewan Direktur tersebut terdiri dari 2 (dua) ex-officio yang berasal dari instansi/ lembaga yang membidangi fiskal, 1 (satu) ex-officio instansi/ lembaga yang membidangi perdagangan, dan 2 (dua) orang yang berasal dari luar Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Kelima Anggota Dewan Direktur tersebut diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No 392/KMK.06/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Direktur Merangkap Direktur Eksekutif LPEI, KMK No. 71/KMK.06/2000 tanggal 9 Januari 2015 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, KMK No. 407/KMK.06/2015 tanggal 16 Maret 2015 Pemberhentian
FORMULIR KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK I.
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKTUR
TUJUAN b.
paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari luar LPEI dan 1 (satu) orang dari dalam LPEI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
407/KMK.06/2015 tanggal 16 Maret 2015 Pemberhentian dan Penganggkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, KMK No. 857/KMK.06/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Jumlah anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia per 30 Desember 2016 adalah 4 (empat) orang, keempat Anggota Dewan Direktur tersebut terdiri dari 2 (dua) ex-officio yang berasal dari instansi/lembaga yang membidangi fiskal, 1 (satu) ex officio instansi/lembaga yang membidangi perdagangan, dan 1 (satu) orang yang berasal dari luar Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Keempat Anggota Dewan Direktur tersebut diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 71/KMK.06/2000 tanggal 9 Januari 2015 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, KMK No. 857/KMK.06/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan KMK No. 953/KMK.06/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penunjukkan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Direktur Merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
FORMULIR KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK I.
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKTUR
TUJUAN
KRITERIA/ INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESSMENT
2. Salah seorang dari anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang2. Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif.
Bapak Ngalim Sawega, Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, ditetapkan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No 392/KMK.06/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Direktur Merangkap Direktur Eksekutif LPEI. Bapak Ngalim Sawega menjabat sampai dengan tanggal 29 Desember 2016. Pada tanggal 30 Desember 2016 Menteri Keuangan RI telah menetapkan Bapak Susiwijono Moegiarso sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia berdasarkan KMK No. 953/KMK.06/2016 tanggal 30 Desember 2016 Penunjukkan Pejabat Pelaksana Tugas Ketua Dewan Direktur Merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direktur 1. Dewan Direktur telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
1.
2. Dewan Direktur telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha LPEI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2.
Dewan Direktur telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, ditunjukkan dengan tidak adanya conflict of interest yang terjadi dalam melaksanakan tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dewan Direktur telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik melalui forum Rapat Dewan Direktur yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan.
FORMULIR KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK I.
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKTUR
TUJUAN 3. Dewan Direktur telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direktur Eksekutif.
4. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Direktur telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dasar dan strategis LPEI.
3.
Dewan Direktur telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif secara berkala maupun sewaktu waktu, serta memberi nasihat kepada Direktur Eksekutif melalui forum Rapat Dewan Direktur yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan.
4.
Dewan Direktur telah melakukan tugas pengawasan, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dasar dan kebijakan strategis LPEI melalui kebijakan Dewan Direktur dan melalui forum Rapat Dewan Direktur yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan.
FORMULIR KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK I.
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKTUR
TUJUAN
KRITERIA/ INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESSMENT
5. Dewan Direktur telah memastikan bahwa Direktur Eksekutif telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) LPEI, auditor ekstern, dan/atau hasil pengawasan Menteri Keuangan dan/atau hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain.
5.
6. Dewan Direktur telah memberitahukan kepada Menteri Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya:
6.
a)
pelanggaran Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan peraturan pelaksanaannya serta perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha LPEI; dan
b)
keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LPEI.
7. Dewan Direktur telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
7.
Dewan Direktur telah memastikan bahwa Direktur Eksekutif telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) LPEI, auditor ekstern, dan/atau hasil pengawasan Menteri Keuangan, dan/atau hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lainnya melalui Komite dibawah Dewan Direktur yaitu Komite Audit, serta melalui laporan tindak lanjut hasil temuan audit yang dibahas dalam forum Rapat Dewan Direktur. Tidak pernah terjadi pelanggaran Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, serta perundangan-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha LPEI hingga saat ini.
Dewan Direktur telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi yang diformalkan dalam bentuk Keputusan Dewan Direktur (KDD).
8. Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direktur Eksekutif berdasarkan keputusan rapat Dewan Direktur. 8.
Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan oleh Dewan Direktur berdasarkan keputusan Rapat Dewan Direktur.
9. Dewan Direktur telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
9.
Dewan Direktur telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif dengan melakukan rapat rutin secara periodik antara anggota Komite dengan Ketua Komite, dimana Ketua Komite dijabat oleh Anggota Dewan Direktur.
10. Dewan Direktur telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
10. Dewan Direktur telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja, termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Dewan Direktur No 0016/PDD/12/2010 tentang Pedoman Kerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif (Board Manual)
FORMULIR KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK I.
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKTUR
TUJUAN
KRITERIA/ INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESSMENT
11. Dewan Direktur telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal.
11. Dewan Direktur telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, salah satunya dengan menghadiri Rapat Dewan Direktur yang secara rutin dan berkala diselenggarakan tiap bulan.
C. Efektivitas Rapat Dewan Direktur 1. Rapat Dewan Direktur diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan, dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Direktur secara fisik paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.
1.
Rapat Dewan Direktur telah diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan dan dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Direktur.
2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Direktur dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau melalui 2. pemungutan suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat.
Pengambilan keputusan rapat Dewan Direktur selama ini dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, hal tersebut tertuang di dalam risalah rapat Dewan Direktur.
3. Hasil rapat Dewan Direktur telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik, termasuk 3. bila terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinions ).
Hasil rapat Dewan Direktur tiap bulannya telah dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Direktur dan didokumentasikan secara baik.
4. Anggota Dewan Direktur yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif tidak mempunyai hak suara dalam rapat Dewan Direktur.
4.
Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif tidak mempunyai hak suara dalam rapat Dewan Direktur sebagaimana ketentuan dalam UU No. 2/2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
Anggota Dewan Direktur telah mengungkapkan: 1. a. kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
Anggota Dewan Direktur telah mengungkapkan kepemilikan saham pada perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Direktur lain.
D. Transparansi Dewan Direktur 1.
b.
hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Direktur lain; dalam laporan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
2. Anggota Dewan Direktur tidak memanfaatkan LPEI untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LPEI.
2.
Anggota Dewan Direktur tidak memanfaatkan LPEI untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LPEI.
FORMULIR KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK I.
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKTUR
TUJUAN
KRITERIA/ INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESSMENT
3. Anggota Dewan Direktur tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari LPEI selain remunerasi 3. dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
Anggota Dewan Direktur tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari LPEI selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
E. Informasi Fit and Proper Test 1. Seluruh anggota Dewan Direktur memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
1.
Seluruh anggota Dewan Direktur memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.
2. Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia diangkat oleh Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi Tim Penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang dibentuk oleh Menteri Keuangan.
2.
Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif merupakan anggota Dewan Direktur yang dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 huruf b, diangkat oleh Menteri Keuangan melalui KMK No 392/KMK.06/2014 tgl. 28 Agustus 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Direktur Merangkap Direktur Eksekutif LPEI berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang dibentuk oleh Menteri Keuangan.
KRITERIA PERINGKAT – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKTUR Peringkat 1 ▪ Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Dewan Direktur telah memenuhi ketentuan yang berlaku. ▪ Seluruh anggota Dewan Direktur mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. ▪ Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. ▪ Rapat Dewan Direktur terselenggara sangat efektif dan efisien. ▪ Aspek transparansi anggota Dewan Direktur sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku. Peringkat 2
▪ Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Dewan Direktur telah memenuhi ketentuan yang berlaku. ▪ Seluruh anggota Dewan Direktur mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. ▪ Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. ▪ Rapat Dewan Direktur terselenggara secara efektif dan efisien. ▪ Aspek transparansi anggota Dewan Direktur baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
FORMULIR KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK I.
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKTUR
TUJUAN PERINGKAT – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKTUR KRITERIA Peringkat 3 ▪ Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Dewan Direktur telah memenuhi ketentuan yang berlaku. ▪ Seluruh anggota Dewan Direktur mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. ▪ Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur cukup memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan cukup efektif namun terdapat kelemahankelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat. ▪ Rapat Dewan Direktur terselenggara secara cukup efektif dan efisien. ▪ Aspek transparansi anggota Dewan Direktur cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. Peringkat 4
▪ Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Dewan Direktur kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ▪ Anggota Dewan Direktur bertindak dan mengambil keputusan kurang independen. ▪ Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur kurang memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, kurang efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan. ▪ Rapat Dewan Direktur terselenggara kurang efektif dan kurang efisien. ▪ Aspek transparansi anggota Dewan Direktur kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 5
▪ Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Dewan Direktur tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ▪ Anggota Dewan Direktur bertindak dan mengambil keputusan tidak independen. ▪ Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur tidak memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, tidak efektif dan terdapat kelemahan yang signifikan. ▪ Rapat Dewan Direktur terselenggara tidak efektif dan tidak efisien.
KESIMPULAN: Peringkat, Identifikasi Masalah, Rencana Tindak dan Waktu Penyelesaiannya a. Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Dewan Direktur;
Peringkat 1
b. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur;
Peringkat 1
c.
Peringkat 1
Efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Direktur;
d. Kecukupan aspek pengungkapan kepemilikan saham, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga anggota Dewan Direktur;
Peringkat 1
e. Kepatuhan anggota Dewan Direktur terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Peringkat 1
II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA TUJUAN Untuk menilai: a. Jumlah, komposisi, dan kriteria Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana; b. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana;
PERINGKAT 1 1
c.
Kecukupan aspek pengungkapan kepemilikan saham, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana;
1
d.
Kepatuhan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
1
KRITERIA/INDIKATOR A.
TOTAL NILAI 1
ANALISIS SELF ASSESSMENT
Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana 1.
Jumlah Direktur Pelaksana paling banyak 5 (lima) orang, paling banyak 4 (empat) orang diantaranya berasal dari dalam LPEI.
1.
2.
Pengangkatan dan pemberhentian Direktur Pelaksana dilakukan oleh Dewan Direktur atas usul Direktur 2. Eksekutif.
Jumlah Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia adalah 5 (lima) orang dan 2 (dua) orang diantaranya berasal dari dalam LPEI untuk posisi 31 Desember 2016. Direktur Pelaksana LPEI diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direktur melalui Keputusan Dewan Direktur (KDD). Komposisi Direktur Pelaksana posisi 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut (1) Dwi Wahyudi - Direktur Pelaksana I (diangkat berdasarkan KDD No. 0003/KDD/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) ; (2) Indra Wijaya Supriadi - Direktur Pelaksana II (diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Direktur No. 0003/KDD/07/2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) ; (3) Raharjo Adisusanto - Direktur Pelaksana III (diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Direktur No. 0006/KDD/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) ; (4) Arif Setiawan - Direktur Pelaksana IV (diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Direktur No. 0003/KDD/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) ; (5) Bonifacius Prasetyo - Direktur Pelaksana V (Diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Direktur No. 0003/KDD/07/2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA TUJUAN3.
4.
Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana tidak merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain.
3.
Saat ini Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain sesuai Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.
4.
Saat ini Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana baik secara sendirisendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain sesuai dengan surat pernyataan.
II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA TUJUAN
B.
KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESSMENT
5.
Direktur Pelaksana dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direktur Pelaksana dan/atau dengan anggota Dewan Direktur.
5.
Saat ini Direktur Pelaksana tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direktur Pelaksana dan/atau dengan Anggota Dewan Direktur.
6.
Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana.
6.
Saat ini Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana sesuai Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana 1.
Direktur Eksekutif bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan LPEI.
1.
Direktur Eksekutif bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan LPEI sesuai Peraturan Dewan Direktur No. 0016 /PDD/12/2010 tentang Pedoman Kerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif
2.
Direksi Eksekutif mengelola LPEI sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur 2. dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan peraturan pelaksanaannya.
3.
Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam 3. setiap kegiatan usaha LPEI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Direksi Eksekutif mengelola LPEI sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 2/2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, serta sesuai dengan Peraturan Dewan Direktur No. 0016/PDD/12/2010 tentang Pedoman Kerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif. Direktur Eksekutif mengeluarkan Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) dan Peraturan Direktur Eksekutif (PDE) yang mengatur dan mengikat keseluruh tingkatan dan jenjang organisasi.
4.
Direktur Eksekutif telah membentuk SKAI, Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
4. Pembentukan SKAI atau Divisi Audit Internal dan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Divisi Manajemen Risiko dan Perencanaan Strategis berdasarkan Peraturan Dewan Direktur no. 0016/PDD/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Direktur Nomor 0002/PDD/09/2009 tentang Struktur Organisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Pembentukan Komite Manajemen Risiko berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No.0004/PDE/01/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Eksekutif (PDE) nomor 0017/PDE/09/2009 tentang Struktur Organisasi dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA TUJUAN
KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESSMENT
5.
Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor ekstern, dan/atau hasil pengawasan Menteri Keuangan dan/atau hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain.
5.
Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi setelah menerima Daftar Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit, dan Laporan Pelaksanaan Pokok-Pokok Hasil Audit Ekstern yang dikeluarkan setiap 3 (tiga) bulanan/ triwulanan.
6.
Direktur Eksekutif telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Keuangan.
6.
Direktur Eksekutif melaporkan kinerja Indonesia Eximbank melalui pengesahan Laporan Kinerja Keuangan setiap tahunnya.
7.
Direktur Eksekutif telah mengungkapkan kepada pegawai LPEI kebijakan LPEI yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
7.
8.
Direktur Eksekutif tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai 8. konsultan, kecuali untuk proyek bersifat khusus dengan didasari oleh kontrak yang jelas, yang mencakup lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
Direktur Eksekutif telah mengungkapkan kebijakan strategis di bidang kepegawaian melalui forum-forum internal yang diadakan secara berkala dan melakukan upload kebijakan maupun peraturan di dalam sistem intranet Indonesia Eximbank. Penggunaan nasihat perorangan dan/atau jasa profesional telah diatur secara lengkap melalui Peraturan Direktur Eksekutif No. 0016/PDE/04/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Manual Operasional Pengadaan Barang/Jasa LPEI.
9.
Direktur Eksekutif telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Direktur.
9.
Direktur Eksekutif melaporkan data dan informasi yang akurat dan relevan serta tepat waktu kepada Dewan Direktur dalam Rapat Dewan Direktur yang diadakan setiap bulan. 10. Direktur Eksekutif telah menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika 10. Pengaturan waktu kerja diatur dengan Peraturan Direktur Eksekutif kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat. (PDE) No.0005/PDE/04/2010 tentang Pedoman Pengaturan Waktu Kerja Pegawai. Pedoman dan Tata Kerja Direktur Pelaksana diatur dengan PDE No.0041/PDE/11/2011 tentang Pedoman Tata Kerja Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Tata Kerja Unit Operasional diatur dengan PDE 0020/PDE/09/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Pedoman Tata Kerja Operasional Unit Kerja Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Pengaturan rapat diatur dalam PDE No.0006/PDE/01/2012 tentang Pelaksanaan Rapat di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang telah diperbarui dengan PDE No.0034/PDE/09/2014 tentang Pelaksanaan Rapat Di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA TUJUAN C.
KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESSMENT
Transparansi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana 1.
Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri; b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Direktur dalam laporan pelaksanaan prinsip-prinsip dalam laporan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
2.
Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana tidak memanfaatkan LPEI untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LPEI.
3.
Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari LPEI, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah ditetapkan.
Sesuai dengan surat pernyataan per tanggal 31 Desember 2016
KRITERIA PERINGKAT – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA Peringkat 1 . Jumlah, komposisi, dan kriteria Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah memenuhi ketentuan yang berlaku. . Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. . Aspek transparansi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/ ketentuan/peraturan yang berlaku. Peringkat 2
. Jumlah, komposisi, dan kriteria Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah memenuhi ketentuan yang berlaku. . Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. . Aspek transparansi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 3
. Jumlah, komposisi, dan kriteria Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah memenuhi ketentuan yang berlaku. . Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana cukup memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat. . Aspek transparansi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku
Peringkat 4
. Jumlah, komposisi, dan kriteria Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. . Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana kurang memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, kurang efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan. . Aspek transparansi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/ perundangan yang berlaku.
II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA TUJUAN PERINGKAT – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA KRITERIA Peringkat 5 . Jumlah, komposisi, dan kriteria Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. . Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana tidak memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, tidak efektif dan terdapat kelemahan yang signifikan. . Aspek transparansi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/ perundangan yang berlaku. KESIMPULAN: Peringkat, Identifikasi Masalah, Rencana Tindak dan Waktu Penyelesaiannya a. Jumlah, komposisi dan Kirteria Direktur Eksekutif (DE) dan Direktur Pelaksana (DP) sudah sesuai dengan PMK. 141/PMK.010/2009 dimana pemilihan dan pemberhentian Direktur Pelaksana didasari oleh Keputusan Dewan Direktur dan surat pernyataan, serta kriteria Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana yang harus dipenuhi untuk efektifitas dan independensi dari pengambilan keputusan.
Peringkat 1
b. Direktur Eksekutif telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam kepengurusan dan pengelolaan LPEI sesuai dengan kewenangan sesuai Peraturan Dewan Direktur (PDD) yang berlaku termasuk pembentukan Komite dan Satuan Kerja dan mempertanggung jawabkan kepada stakeholder dan juga menyampaikan kebijakan kepada seluruh pegawai LPEI. Direktur Pelaksana telah membantu Direktur Eksekutif dalam melaksanakan tata kelola yang baik.
Peringkat 1
c. Pengungkapan transparansi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Peringkat 1
d. Kepatuhan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Peringkat 1
III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TUJUAN Untuk menilai: a. Kecukupan struktur, komposisi, independensi, dan kompetensi Komite; b. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite; c. Efektivitas pelaksanaan rapat Komite. KRITERIA/INDIKATOR
PERINGKAT 1 1 1
TOTAL NILAI 1
ANALISIS SELF ASSESSMENT
A. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan dan Independensi Anggota Komite
1. Komite Audit ∙ Anggota Komite Audit terdiri dari seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
Komposisi dan kompetensi anggota Komite Audit telah memenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
∙ Komite Audit diketuai oleh seorang anggota Dewan Direktur.
Komite Audit diketuai oleh seorang anggota Dewan Direktur (sesuai dengan Piagam Komite Audit).
∙ Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
2. Komite Pemantau Risiko . Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang Struktur, komposisi, independensi dan kompetensi Komite Pemantau keuangan dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Risiko dicakup dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko LPEI pasal 16 ayat 1 . Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang anggota Dewan Direktur.
Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang anggota Dewan Direktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Tata Kelola LPEI pasal 32 ayat 1, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko LPEI pasal 16 ayat 1. Keanggotan Komite Pemantau Risiko LPEI ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Direktur LPEI Nomor 0006/KDD/09/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Keanggotaan Komite Pemantau Risiko LPEI.
. Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, hal tersebut tercermin dan melekat dalam pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Tata Kelola LPEI Pasal 8 ayat 3, dan Pasal 9 ayat 1.
III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TUJUAN KRITERIA/INDIKATOR 3. Komite Remunerasi dan Nominasi . Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari seorang anggota Dewan Direktur dan seorang pejabat LPEI yang membawahi bidang sumber daya manusia. . Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh seorang anggota Dewan Direktur.
ANALISIS SELF ASSESSMENT Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh seorang anggota Dewan Direktur sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, bahwa komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) orang Anggota Dewan Direktur sebagai ketua, 1 (satu) orang Anggota Dewan Direktur sebagai anggota, dan 1 (satu) orang pejabat LPEI yang membawahi bidang Sumber Daya Manusia sebagai anggota, dan sesuai dengan keputusan Dewan Direktur Nomor 0005/KDD/09/2015 tentang Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi LPEI, bahwa susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Susiwijono Moegiarso - Anggota Dewan Direktur, sebagai Ketua. 2. Arif Budimanta - Anggota Dewan Direktur, sebagai anggota. 3. Achmad Fauzi - Kepala Divisi SDM & Umum , sebagai anggota.
4. Rangkap Jabatan Anggota Komite . Ketua Komite tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite pada lebih dari 1 (satu) komite lainnya.
Ketua Komite tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite pada lebih dari 1 (satu) komite lainnya.
B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite 1. Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur: ▪ Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau Komite Audit (KA) mereview dan mengevaluasi penyusunan tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses perencanaan Rencana Audit Tahunan (RAT) 2016 dan memantau pelaporan keuangan. pelaksanaan audit melalui RAT 2015 Divisi Audit Internal (DAI); serta memantau tindak lanjut hasil audit dan menilai kecukupan pengendalian intern melalui Laporan Hasil Audit (LHA) DAI. KA menilai kecukupan proses pelaporan keuangan Laporan Keuangan Triwulanan, dengan berdiskusi dengan Divisi Akuntansi dan SIE dan DAI.
III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TUJUAN KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESSMENT
▪ Komite Audit telah mereview: pelaksanaan tugas SKAI; kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit yang berlaku; -
Komite Audit telah me-review RAT dan LHA DAI; mereview pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP); dan memantau pelaksanaan tindak lanjut temuan DAI, KAP dan auditor eksternal kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direktur Eksekutif atas hasil temuan SKAI dan kantor akuntan publik. lainnya.
▪ Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan kantor akuntan publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada Dewan Direktur.
Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan kantor akuntan publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada Dewan Direktur. Komite Audit telah melakukan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan Team Pengadaan KAP LPEI.
2. Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur, Komite Pemantau Risiko: ▪ mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan manajemen risiko; ▪ memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko.
Komite Pemantau Risiko sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko LPEI pasal 16 ayat 2, memiliki tugas melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dalam hubungannya dengan Pembiayaan Ekspor Nasional yang diberikan oleh LPEI paling kurang dengan melakukan: a. Evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan; b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko. Evaluasi dan pemantauan Komite Pemantau Risiko tercakup dalam risalah rapat dan dokumentasi atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Komite Pemantau Risiko secara reguler melakukan pertemuan dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (d.h.i Departemen Manajemen Risiko dan Pengembangan Produk / Divisi MPS) untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko.
III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TUJUAN KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESSMENT 2. Disamping itu, Komite Pemantau Risiko secara berkala (per bulan) telah melakukan Kajian atas Laporan Bulanan Manajemen Risiko yang disusun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Dewan Direktur. 3. Anggota Komite Pemantau Risiko setelah melakukan kajian laporan, selanjutnya melaporkan kepada Ketua Komite Pemantau Risiko dan dilakukan rapat secara reguler. 4. Hasil pemantauan dan evaluasi dalam bentuk laporan, risalah rapat maupun kajian dilaporkan langsung kepada Dewan Direktur, dan tindasan risalah rapat Komite Pemantau Risiko dan hasil kajian laporan disampaikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko (dhi. Departemen Manajemen Risiko dan pengembangan produk / Divisi MPS). 5. Komite Pemantau Risiko secara berkala menyampaikan informasi dan perkembangan pasar dalam rangka pemantauan risiko dan peningkatan risk awareness.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi ▪ Komite Remunerasi dan Nominasi telah: -
merekomendasikan kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi dan nominasi pegawai ▪ untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif; `
Kebijakan remunerasi dan nominasi pegawai telah direkomendasikan kepada Dewan Direktur melalui risalah rapat dan telah disampaikan kepada Direktur Eksekutif
-
memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan;
▪
Kebijakan remunerasi bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana telah direkomendasikan kepada Dewan Direktur melalui risalah rapat dan telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara/Menteri Keuangan
-
menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai sistem serta prosedur ▪ dan/atau penggantian Direktur Pelaksana dan pejabat eksekutif untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif;
Komite remunerasi dan nominasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai sistem serta prosedur dan/atau penggantian Direktur Pelaksana dan pejabat eksekutif untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif.
III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TUJUAN KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESSMENT
-
memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko;
▪
Komite remunerasi dan nominasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
-
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan remunerasi dan nominasi.
▪
Komite remunerasi dan nominasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola LPEI pasal 37 ayat 1 memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan remunerasi dan nominasi. Kebijakan remunerasi dan nominasi di LPEI telah disesuaikan dengan kinerja keuangan LPEI, prestasi kerja, kewajaran dengan peers group dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang yang disusun oleh LPEI.
▪ Komite Remunerasi dan Nominasi telah memastikan bahwa kebijakan remunerasi dan nominasi paling kurang sesuai dengan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peers group, dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang LPEI.
▪
C. Efektivitas Rapat Komite
1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan LPEI. 2. Rapat Komite dihadiri oleh paling sedikit ketua dan seorang anggota. 3. Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
Komite Audit: 1. Rapat Komite Audit dengan unit kerja/ divisi terkait dilaksanakan sesuai kebutuhan. Tahun 2016 Komite Audit telah melakukan Rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali yang dihadiri oleh Ketua dan anggota Komite Audit.
III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TUJUAN KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESSMENT 2. Rapat internal Komite Audit dihadiri minimal Ketua dan 1 (satu) orang anggota atau 2 (dua) orang anggota. 3. Rapat Internal Komite Audit; dan pertemuan dengan unit kerja terkait telah didokumentasikan dalam risalah rapat. Komite Pemantau Risiko: ▪ Rapat Komite Pemantau Risiko berjalan sangat efektif, baik rapat dengan pihak Satuan Kerja Manajemen Risiko (dhi Departemen ManajemenRisiko Portofolio / Divisi MPS) yang berjalan reguler bulanan maupun rapat dengan Ketua Komite Pemantau Risiko. ▪
Dokumentasi dan Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko secara berkala ditatausahakan dengan baik oleh anggota Komite Pemantau Risiko, Divisi Kepatuhan, maupun tindasan kepada Divisi MPS.
Komite Remunerasi dan Nominasi: ▪
Selama tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, yang dirangkum di dalam Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi No. MR,001/KRN/05/2016 tanggal 4 Mei 2016; No. MR/dilakukan dengan efektif sesuai kebutuhan LPEI dengan dihadiri paling sedikit ketua dan seorang anggota.
▪
Dokumentasi dan Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi secara berkala ditatausahakan dengan baik oleh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, Divisi Kepatuhan, maupun tindasan kepada Divisi SDM & Umum.
KRITERIA PERINGKAT – FAKTOR KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE Peringkat 1 ▪ Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite telah memenuhi ketentuan yang berlaku. ▪ Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. ▪ Rekomendasi Komite-Komite sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Direktur. ▪ Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara sangat efektif dan efisien.
III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TUJUAN KRITERIA PERINGKAT – FAKTOR KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE Peringkat 2
▪ ▪ ▪ ▪
Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. Rekomendasi Komite-Komite bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Direktur. Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien.
Peringkat 3
▪ Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite telah memenuhi ketentuan yang berlaku. ▪ Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat. ▪ Rekomendasi Komite-Komite cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Direktur. ▪ Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.
Peringkat 4
▪ ▪ ▪ ▪
Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan tugas Komite-Komite berjalan kurang efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan. Rekomendasi Komite-Komite kurang bermanfaat dan kurang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Direktur. Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan kurang sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara kurang efektif dan efisien.
Peringkat 5
▪ ▪ ▪ ▪
Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan tugas Komite-Komite berjalan tidak efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang signifikan. Rekomendasi Komite-Komite tidak bermanfaat dan tidak dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Direktur. Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan tidak sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara tidak efektif dan efisien.
KESIMPULAN: Peringkat, Identifikasi Masalah, Rencana Tindak dan Waktu Penyelesaiannya Komite Audit a. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan dan Independensi Anggota Komite
Peringkat 1
▪ Komposisi dan kompetensi anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan yang berlaku b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite ▪ Pelaksanaan tugas Komite Audit telah berjalan efektif dan tidak ada ada kelemahan minor
Peringkat 1
▪ Rekomendasi Komite Audit bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Direktur c. Efektifitas Rapat Komite ▪ Penyelenggaraan rapat Komite Audit telah berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien
Peringkat 1
III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TUJUAN KESIMPULAN: Peringkat, Identifikasi Masalah, Rencana Tindak dan Waktu Penyelesaiannya Komite Pemantau Risiko a. Struktur, komposisi, independensi, dan kompetensi Komite Pemantau Risiko:
Peringkat 1
Telah memenuhi ketentuan sebagai berikut : ▪ Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. ▪ Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang anggota Dewan Direktur. ▪ Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko:
Peringkat 1
Telah memenuhi ketentuan sebagai berikut : ▪ Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan manajemen risiko; ▪ Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko. c. Efektifitas Rapat Komite Pemantau Risiko:
Peringkat 1
Telah memenuhi ketentuan sebagai berikut : ▪ Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan LPEI. ▪ Rapat Komite dihadiri oleh paling sedikit ketua dan seorang anggota. ▪ Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Komite Renumerasi dan Nominasi a. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan dan Independensi Anggota Komite ▪ Struktur, komposisi, independensi, dan kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi
Peringkat 1
▪ Rangkap Jabatan Anggota Komite
Peringkat 2
b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite
Peringkat 2
c. Efektivitas Rapat Komite
Peringkat 1
IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN TUJUAN PERINGKAT Untuk menilai efektifitas pengelolaan benturan kepentingan. KRITERIA/INDIKATOR 1.
LPEI memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan pegawai LPEI.
TOTAL NILAI
1
1 ANALISIS SELF ASSESSMENT
1. a.
Kode Etik berlaku bagi seluruh jajaran Lembaga, baik bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan Pegawai Indonesia Eximbank. Kode Etik untuk Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana diatur dalam Board Manual, sedangkan Kode Etik untuk Pegawai diatur dalam Peraturan Direktur Eksekutif tentang Kebijakan Sistem Kepegawaian yang telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan R.I melalui keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.1202/PHIJSK-PK/PP/X/2015 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank).
b. Kode Etik pegawai LPEI secara lebih terperinci telah diatur di dalam Peraturan Direktur Eksekutif No. 0030/PDE/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Standar Kode Etik Pegawai 2.
Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana tidak mengambil keputusan dan/atau turut serta dalam pengambilan keputusan dalam hal yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan.
2 Sesuai dengan aturan yang berlaku dalam board manual , Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana tidak mengambil keputusan dan/atau turut serta dalam pengambilan keputusan dalam hal yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan.
KRITERIA PERINGKAT – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Peringkat 1 ▪ LPEI memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif. ▪ Larangan anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana dalam pengambilan keputusan yang mempunyai benturan kepentingan telah dilaksanakan dengan sangat baik. Peringkat 2
▪ LPEI memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif. ▪ Larangan anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana dalam pengambilan keputusan yang mempunyai benturan kepentingan telah dilaksanakan dengan baik.
Peringkat 3
▪ LPEI memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif. ▪ Larangan anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana dalam pengambilan keputusan yang mempunyai benturan kepentingan telah dilaksanakan dengan cukup baik.
Peringkat 4
▪ Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan LPEI kurang lengkap dan efektif. ▪ Larangan anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana dalam pengambilan keputusan yang mempunyai benturan kepentingan dilaksanakan dengan kurang baik.
Peringkat 5
▪ Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan tidak lengkap dan efektif. ▪ Larangan anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana dalam pengambilan keputusan yang mempunyai benturan kepentingan tidak dilaksanakan.
KESIMPULAN: Peringkat, Identifikasi Masalah, Rencana Tindak dan Waktu Penyelesaiannya Aspek penilaian efektifitas pengelolaan benturan kepentingan antara lain : 1. LPEI memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan pegawai LPEI. 2.
Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana tidak mengambil keputusan dan/atau turut serta dalam pengambilan keputusan dalam hal yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan.
Peringkat 1
Peringkat 1
V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN TUJUAN Untuk menilai tingkat kepatuhan LPEI terhadap Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. KRITERIA/INDIKATOR
PERINGKAT 2
TOTAL NILAI 2
ANALISIS SELF ASSESSMENT
Dewan Direktur telah memastikan terselenggaranya kepatuhan terhadap Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan LPEI telah menjalani kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Ekspor Indonesia dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, dengan cara: internal dan eksternal yang berlaku, dengan mempunyai seperangkat Peraturan-Peraturan internal yaitu Peraturan ▪ Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; Dewan Direktur (PDD) dan Peraturan Direktur Eksekutif (PDE) , dan ketentuan Peraturan eksternal serta perundang-undangan ▪ Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha LPEI tidak menyimpang dari ketentuan; yang berlaku sesuai kegiatan usaha LPEI ▪ Memantau dan menjaga kepatuhan LPEI terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh LPEI kepada Menteri Keuangan dan otoritas lain yang berwenang. KRITERIA PERINGKAT – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN Peringkat 1 ▪ Kepatuhan LPEI tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada masa triwulan yang bersangkutan. ▪ Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap, kini dan sangat sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku. Peringkat 2 ▪ Kepatuhan LPEI tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada masa triwulan yang bersangkutan. ▪ Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang- undangan yang berlaku. Peringkat 3
▪ Kepatuhan LPEI tergolong cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa triwulan yang bersangkutan. ▪ Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang- undangan yang berlaku.
Peringkat 4
▪ Kepatuhan LPEI kurang baik dan pernah melakukan pelanggaran yang cukup material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada 2 (dua) masa triwulan berikutnya. ▪ Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia kurang lengkap, kini dan kurang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Peringkat 5
▪ Kepatuhan LPEI tidak baik dan sering melakukan pelanggaran yang material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan kemungkinan penyelesaiannya akan memakan waktu lebih dari 2 (dua) masa triwulanan. ▪ Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia tidak lengkap, kini dan tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
KESIMPULAN: Peringkat, Identifikasi Masalah, Rencana Tindak dan Waktu Penyelesaiannya Tingkat kepatuhan LPEI terhadap Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundangundangan lain yang berlaku telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Peringkat 2
VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN TUJUAN Untuk menilai: a. Efektivitas pelaksanaan fungsi audit intern LPEI; b. Pelaksanaan tugas SKAI LPEI. KRITERIA/INDIKATOR 1. LPEI telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif.
2.
PERINGKAT
TOTAL NILAI
2 2
2 ANALISIS SELF ASSESSMENT
Fungsi audit intern yang tercantum didalam Internal Audit Charter LPEI adalah membantu Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur dalam hal: 1. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, operasional dan manajerial. 2. Berperan sebagai konsultan dan katalis dengan memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif atas kegiatan yang di review kepada semua tingkatan manajemen. 3. Mengidentifikasikan segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta meningkatkan kegiatan yang ada di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Fungsi tersebut telah dijalankan oleh Divisi Audit Internal dengan melakukan : 1. Pemeriksaan terhadap unit kerja di LPEI yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko (Risk Based Audit). Melakukan monitoring atas pemenuhan Tindak Lanjut atas temuan dan rekomendasi dari audit internal maupun eksternal. 2. Melakukan pengukuran kefektifan atas internal control (Sistem Pengendalian Internal) yang terdapat di unit kerja/ divisi di LPEI.
SKAI telah: a. Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan Divisi Audit Internal pada periode Tahun 2016 telah melakukan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. pemeriksaan dengan pendekatan tematis, dengan realisasi sebanyak 5 (lima) tema pemeriksaan yang dilakukan pada unit kerja bisnis maupun pendukung sesuai dengan RAT.
b. Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian: ▪ kecukupan Sistem Pengendalian Intern LPEI;
Divisi Audit Intern telah melakukan : 1. Kecukupan SPI LPEI melalui pemeriksaan/Audit Rutin Tahunan sesuai dengan Rencana Audit Tahunan (RAT).
VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN TUJUAN
KRITERIA/INDIKATOR
▪
efektivitas Sistem Pengendalian Intern LPEI;
▪
kualitas kinerja.
ANALISIS SELF ASSESSMENT 2. Efektivitas SPI LPEI secara tahunan dan pada tahun tahun 2016 dengan nilai akhir sebesar 4,12. Skor tersebut menunjukkan secara umum pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal di Indonesia Eximbank dikategorikan "Baik". Nilai tersebut 3. Penilaian kuliatas kerja terhadap divisi/ unit kerja dilakukan melalui pemeriksaan/audit rutin tahunan dan hasilnya berupa Laporan Hasil Audit (LHA)
c.
Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hasil pemeriksaan telah dikomunikasikan kepada manajemen, baik terhadap manajemen yang membawahi unit kerja/divisi yang terkait maupun kepada Direktur Eksekutif melalui Laporan Hasil Audit (LHA)
d.
Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditee .
Laporan pemenuhan tindak lanjut dari unit kerja/ divisi yang terkait, selalu dilakukan pengkinian secara triwulanan. Realisasi pemenuhan DMTL unit kerja atas pemeriksaan internal maupun eksternal posisi 2016 adalah sebesar 89,27%.
KRITERIA PERINGKAT – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN Peringkat 1 ▪ Pelaksanaan fungsi audit intern LPEI telah berjalan sangat efektif. ▪ SKAI telah menjalankan fungsinya secara sangat independen dan obyektif. Peringkat 2
▪ Pelaksanaan fungsi audit intern LPEI telah berjalan efektif. ▪ SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
Peringkat 3
▪ Pelaksanaan fungsi audit intern LPEI berjalan cukup efektif. ▪ SKAI menjalankan fungsinya secara cukup independen dan obyektif.
Peringkat 4
▪ ▪ ▪ ▪
Peringkat 5
Pelaksanaan fungsi audit intern LPEI berjalan kurang efektif. SKAI menjalankan fungsinya secara kurang independen dan obyektif. Pelaksanaan fungsi audit intern LPEI berjalan tidak efektif. SKAI menjalankan fungsinya secara tidak independen dan obyektif.
KESIMPULAN: Peringkat, Identifikasi Masalah, Rencana Tindak dan Waktu Penyelesaiannya a. Efektivitas pelaksanaan fungsi audit intern LPEI untuk periode 2014 sudah berjalan dengan baik, walaupun terdapat kendala berupa pertumbuhan transaksi lembaga yang belum dibarengi dengan penambahan jumlah SDM (internal auditor) dan pada saat ini sedang dilakukan upgrade terhadap Sistem Manajemen Audit sehingga pemeriksaan yang dilakukan belum optimal. Kedepannya dengan adanya penambahan SDM dan Sistem Manajemen Audit yang telah berjalan dengan baik diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan fungsi audit internal b. Pelaksanaan tugas SKAI LPEI telah diatur didalam Peraturan Dewan Direktur No.0023/PDE/09/2009 tentang Manual Audit Internal LPEI dan pelaksanakan telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan menggunakan pendekatan audit berbasis risiko (Risk Based Audit). Manual tersebut akan direview sekali dalam 2 tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan terkini dari lembaga dan best practice yang ada.
Peringkat 2
Peringkat 2
VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN TUJUAN Untuk menilai: a. Efektivitas pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik; b. Kualitas hasil audit kantor akuntan publik; c. Kesesuaian penunjukan kantor akuntan publik dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. KRITERIA/INDIKATOR 1
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, LPEI menunjuk kantor akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
2
Kantor akuntan publik yang melaksanakan audit laporan keuangan ditunjuk oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur.
3 Penugasan audit kepada kantor akuntan publik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek: ▪ Kapasitas kantor akuntan publik yang ditunjuk; ▪ Legalitas perjanjian kerja; ▪ Ruang lingkup audit; dan ▪ Standar profesional akuntan publik. 4 Kantor akuntan publik yang ditunjuk, telah: ▪ Menyampaikan hasil audit dan management letter kepada LPEI tepat waktu; ▪ Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
PERINGKAT 1 1 1
TOTAL NILAI 1
ANALISIS SELF ASSESSMENT ▪
Dalam melakukan proses pengadaan jasa Audit, LPEI telah mensyaratkan KAP yang terdaftar di Bapepam LK sebagai peserta. Hal ini tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (TOR) pengadaan jasa audit, seperti : Kapabilitas KAP, Kelengkapan Administrasi, ruang lingkup pekerjaan, delivery output dll. ▪ Penunjukan KAP dilakukan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit. ▪ Seluruh hasil proses pekerjaan audit tahun buku 2015, telah seluruhnya diserahkan kepada LPEI sesuai dengan jadwal.
KRITERIA PERINGKAT – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN Peringkat 1 ▪ Pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan. ▪ Kualitas dan cakupan hasil audit kantor akuntan publik sangat baik. ▪ Pelaksanaan audit dilakukan oleh kantor akuntan publik sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Peringkat 2 ▪ Pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan namun terdapat kekurangan minor. ▪ Kualitas dan cakupan hasil audit kantor akuntan publik baik. ▪ Pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik telah independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Peringkat 3
Peringkat 4
Peringkat 5
▪ Pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan namun terdapat kekurangan. ▪ Kualitas dan cakupan hasil audit kantor akuntan publik cukup baik. ▪ Pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik cukup independen dan cukup memenuhi kriteria yang ditetapkan. ▪ Pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik kurang efektif dan kurang sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan dan terdapat kekurangan yang cukup material. ▪ Kualitas dan cakupan hasil audit kantor akuntan publik kurang baik. ▪ Pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik kurang independen. ▪ Pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik tidak efektif dan tidak sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan dan terdapat kekurangan yang material.
▪ Kualitas dan cakupan hasil audit kantor akuntan publik tidak baik. ▪ Pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik tidak independen. KESIMPULAN: Peringkat, Identifikasi Masalah, Rencana Tindak dan Waktu Penyelesaiannya Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern oleh Akuntan Publik telah dilaksanakan secara efektif sesuai PMK. No.141/PMK.010/2009 Bab VI, fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern, pasal 41.
Peringkat 1
VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN TUJUAN Untuk menilai: a. Efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha LPEI serta risiko yang dihadapinya; b. Bahwa Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. KRITERIA/INDIKATOR 1.
PERINGKAT 1
TOTAL NILAI 1
1 ANALISIS SELF ASSESSMENT
LPEI telah: a.
memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko;
b. secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko serta memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai; dan c. menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.
a. Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, yang termuat dalam Peraturan Dewan Direktur dan Peraturan Direktur Eksekutif, antara lain sebagai berikut: ● Peraturan Dewan Direktur Nomor 0004/PDD/05/2011 tentang Kebijakan Manajemen Risiko; ● Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0021/PDE/06/2011 tentang Manual Stress Testing Manjemen Risiko LPEI; ● Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0067/PDE/12/2012 tentang Manual Limit dan Profil Risiko LPEI; ● Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0014/PDE/04/2011 tentang Manual Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru LPEI; ● Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0039/PDE/11/2011 tentang Limit Transaksi Tresuri; ● Peraturan Direktur Eskekutif Nomor 0024/PDE/07/2013 tentang Manual Country Risk Management; ● Peraturan Direktur Eksekutif 0009/PDE/03/2015 tentang Komite Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; ● Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0050/PDE/09/2012 tentang Limit Kewenangan Persetujuan Penggunaan Anggaran Biaya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; ● Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0021/PDE/06/2013 tentang Authorized Officer Sistem Komputer dan Ruang Khasanah LPEI; b. Secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko serta memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai yang tercermin antara lain sebagai berikut:
VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN TUJUAN KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESSMENT ● Laporan Tingkat Kesehatan LPEI (triwulanan); ● Laporan Profil Risiko LPEI (triwulanan); ● Laporan bulanan Manajemen Risiko; c. Menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal, antara lain tercermin dalam : ● Penyusunan kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif, kebijakan dan strategi dimaksud antara lain tercermin dalam Peraturan Dewan Direktur dan Peraturan Direktur Eksekutif sebagaimana jawaban nomor 1 diatas; ● Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan : -
Keakuratan metodologi penilaian risiko; Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; &
-
Ketetapan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
Salah satu perwujudan kaji ulang secara berkala untuk memastikan kegiatan diatas adalah dengan penetapan dalam Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0035/PDE/12/2015 tentang Komponen Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Secara Kolektif. Komponen perhitungan CKPN di kaji secara berkala dengan metode back testing. 2.
Dewan Direktur memiliki wewenang dan tangung jawab yang jelas, paling kurang meliputi : a.
menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; dan
b. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
Dewan Direktur secara berkala mengevaluasi dan menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko antara lain melalui : a. Persetujuan dan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko antara lain dalam kaji secara berkala atas kebijakan dan strategi manajemen risiko, yang antara lain tercermin dalam pengkinian dan/atau persetujuan atas beberapa Peraturan Dewan Direktur yang dilakukan selama tahun 2015. b. Evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko antara lain dilakukan melalui Laporan Triwulanan dan bulanan, yaitu Tingkat Kesehatan, Laporan Profil Risiko dan laporan bulanan Manajemen Risiko.
VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN TUJUAN KRITERIA/INDIKATOR 3.
Direktur Eksekutif memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas, paling kurang meliputi : a.
menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif;
b. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh LPEI secara keseluruhan; c. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direktur Eksekutif;
ANALISIS SELF ASSESSMENT Wewenang dan tanggung jawab Direktur Eksekutif telah secara jelas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan serta peraturan dibawahnya antara lain 1) Pedoman Kerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif (Board Manual) dalam PDD 0016/PDD/12/2010 dan 2) Kebijakan Struktur Organisasi dalam Peraturan Dewan Direktur No.0002/PDD/09/2015.
d. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; e. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; f. g.
memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen; dan melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen, dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
KRITERIA PERINGKAT – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN Peringkat 1 ▪ Manajemen sangat efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko LPEI. ▪ Manajemen sangat aktif memantau kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan sangat efektif untuk memelihara kondisi internal LPEI yang sehat. ▪ Prosedur dan penerapan pengendalian intern LPEI sangat komprehensif dan sangat sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi LPEI.
Peringkat 2
Peringkat 3
▪ Manajemen sangat efektif dalam memantau kesesuaian kondisi LPEI dengan prinsip pengelolaan LPEI yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sangat sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern LPEI. ▪ Penerapan pengendalian intern tidak menunjukkan adanya kelemahan. ▪ Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko LPEI. ▪ Manajemen aktif memantau kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal LPEI yang sehat. ▪ Prosedur dan penerapan pengendalian intern LPEI komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi LPEI. ▪ Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi LPEI dengan prinsip pengelolaan LPEI yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern LPEI. ▪ Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi LPEI. ▪ Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko LPEI. ▪ Manajemen cukup aktif memantau kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan cukup efektif untuk memelihara kondisi internal LPEI yang sehat. ▪ Prosedur dan penerapan pengendalian intern LPEI cukup komprehensif dan cukup sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi LPEI.
VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN TUJUAN KRITERIA PERINGKAT – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN ▪ Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi LPEI dengan prinsip pengelolaan LPEI yang sehat, ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern LPEI. ▪ Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan yang tidak material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi LPEI. Peringkat 4
▪ Manajemen kurang efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko LPEI. ▪ Manajemen kurang aktif memantau kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan kurang efektif untuk memelihara kondisi internal LPEI yang sehat. ▪ Prosedur dan penerapan pengendalian intern LPEI kurang komprehensif dan kurang sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi LPEI. ▪ Manajemen kurang efektif dalam memantau kesesuaian kondisi LPEI dengan prinsip pengelolaan LPEI yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta kurang sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern LPEI. ▪ Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi LPEI.
Peringkat 5
▪ Manajemen tidak efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko LPEI. ▪ Manajemen tidak aktif memantau kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan tidak efektif untuk memelihara kondisi internal LPEI yang sehat. ▪ Prosedur dan penerapan pengendalian intern LPEI tidak komprehensif dan tidak sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi LPEI. ▪ Manajemen tidak efektif dalam memantau kesesuaian kondisi LPEI dengan prinsip pengelolaan LPEI yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern LPEI. ▪ Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya beberapa kelemahan dan pelanggaran material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif yang menyeluruh akan menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi LPEI atau hampir dipastikan akan menimbulkan kerugian yang material.
KESIMPULAN: Peringkat, Identifikasi Masalah, Rencana Tindak dan Waktu Penyelesaiannya 1.
Efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha LPEI serta risiko yang dihadapinya;
Peringkat 1
2.
Bahwa Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
Peringkat 1
IX. PENGADAAN BARANG DAN JASA TUJUAN Untuk menilai: a. Ketersediaan pedoman pengadaan barang dan jasa; b. Tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terhadap pedoman yang telah ditetapkan. KRITERIA/INDIKATOR 1. LPEI telah membuat pedoman pengadaan barang dan jasa dan melakukan peninjauan/penyempurnaan secara berkala.
PERINGKAT 1 1
TOTAL NILAI 1
ANALISIS SELF ASSESSMENT ▪ LPEI telah membuat pedoman pengadaan barang dan jasa LPEI, tertuang pada: 1. Peraturan Dewan Direktur Nomor: 0002/PDD/03/2013 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa LPEI. 2. Peraturan Direktur Eksekutif Nomor: 0016/PDE/04/2013 tentang Manual Operasional Pengadaan Barang/Jasa LPEI.
2. LPEI telah memastikan terselenggaranya kepatuhan terhadap pedoman pengadaan barang dan jasa, dengan cara memantau dan menjaga agar setiap proses pengadaan barang dan jasa tidak menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan.
▪ Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa berpedoman kepada Peraturan Dewan Direktur dan Peraturan Direktur Eksekutif sebagaimana diatas, telah diatur secara jelas dan tegas khususnya Unit Kerja yang memiliki kewenangan terkait aspek pengendalian, pengawasan, pengaduan dan penerapan sanksi untuk memastikan tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. ▪ LPEI telah mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa melalui Peraturan Dewan Direktur dan Peraturan Direktur Eksekutif. ▪ Pengadaan Barang dan Jasa di LPEI menggunakan metode yang transparan dan berjenjang berdasarkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Untuk HPS diatas Rp 250 Juta menggunakan Tim Pengadaan yang melibatkan minimal 3 unit kerja. ▪ Pengadaan Barang dan Jasa diatas Rp. 1 Miliar diumumkan secara terbuka ke masyarakat umum melalui EProcurement yang ada di website Indonesia Eximbank.
KRITERIA PERINGKAT – PENGADAAN BARANG DAN JASA Peringkat 1 ▪ Pedoman pengadaan barang dan jasa telah tersedia secara lengkap. ▪ Kepatuhan LPEI terhadap pedoman pengadaan barang dan jasa tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap pedoman tersebut.
IX. PENGADAAN BARANG DAN JASA TUJUAN KRITERIA PERINGKAT – PENGADAAN BARANG DAN JASA Peringkat 2 ▪ Pedoman pengadaan barang dan jasa telah tersedia secara lengkap. ▪ Kepatuhan LPEI terhadap pedoman pengadaan barang dan jasa tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap pedoman. Peringkat 3
▪ Pedoman pengadaan barang dan jasa telah tersedia secara lengkap. ▪ Kepatuhan LPEI terhadap pedoman pengadaan barang dan jasa tergolong cukup baik namun sering melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap pedoman.
Peringkat 4
▪ Pedoman pengadaan barang dan jasa telah tersedia namun kurang lengkap. ▪ Kepatuhan LPEI terhadap pedoman pengadaan barang dan jasa tergolong kurang baik dan pernah melakukan pelanggaran yang material terhadap pedoman.
Peringkat 5
▪ Pedoman pengadaan barang dan jasa tidak tersedia. ▪ LPEI melaksanakan pengadaan barang tanpa pedoman pengadaan barang dan jasa.
KESIMPULAN: Peringkat, Identifikasi Masalah, Rencana Tindak dan Waktu Penyelesaiannya a. LPEI telah membuat pedoman pengadaan barang dan jasa dan melakukan peninjauan/penyempurnaan secara berkala.
Peringkat 1
b. LPEI telah memastikan terselenggaranya kepatuhan terhadap pedoman pengadaan barang dan jasa, dengan cara memantau dan menjaga agar setiap proses pengadaan barang dan jasa tidak menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan.
Peringkat 1
X.
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN LPEI, LAPORAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK, DAN PELAPORAN INTERNAL
TUJUAN Untuk menilai: a. Ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada pemangku kepentingan; b. Kecukupan pengungkapan informasi mengenai produk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi; c. Cakupan laporan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang disampaikan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu; d. Cakupan pihak-pihak yang menerima laporan pelaksanaan tata kelola yang baik; e. Keandalan sistem informasi manajemen LPEI, khususnya kemampuan sistem pelaporan internal menyajikan data dan informasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan. KRITERIA/INDIKATOR A.
PERINGKAT 2
TOTAL NILAI 2
2 2 2 2 ANALISIS SELF ASSESSMENT
Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 1. LPEI telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada pemangku kepentingan dan telah melaporkannya kepada Menteri Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. LPEI telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.
B. Laporan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Yang Baik 1. LPEI telah menyusun laporan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dengan isi dan cakupan sekurangkurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Laporan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik telah: a. mencerminkan kondisi LPEI yang sebenarnya atau sesuai hasil self assessment LPEI; dan b. dilampiri hasil self assessment LPEI. 3. Dalam hal terdapat perbedaan penilaian hasil self assessment dengan hasil pengawasan/pemeriksaan Menteri Keuangan, LPEI telah menyampaikan action plan yang memuat langkah-langkah perbaikan kepada Menteri Keuangan. 4. LPEI telah menyampaikan laporan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik kepada Menteri Keuangan, menteri yang membidangi perdagangan, menteri yang membidangi perindustrian, menteri yang membidangi pertanian, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan yang lain jika diperlukan secara lengkap dan tepat waktu.
C. Kecukupan Pelaporan Internal 1. Tersedianya pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.
2. Tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu.
LPEI telah menyusun dan menyajikan secara transparansi dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada pemangku jabatan, seluruh informasi keuangan dan non-keuangan telah tersedia secara lengkap dan akurat.
Laporan Tata Kelola yang baik dan hasil self assessment penilaian Tata Kelola Tahun 2015 telah disampaikan ke Kementerian Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya (Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, OJK) pada tanggal 25 April 2016, sesuai dengan ketentuan dalam PMK 141/PMK.010/2009.
Laporan Tata Kelola yang baik dan hasil self assessment penilaian Tata Kelola Tahun 2015 telah disampaikan ke Kementerian Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya (Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, OJK) pada tanggal 25 April 2016, sesuai dengan ketentuan dalam PMK 141/PMK.010/2009 Dalam penyusunan dan penyampaian laporan/informasi keuangan, LPEI telah menerapkan prinsip tata kelola yang baik, lengkap, akurat, kini, dan utuh disampaikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
X.
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN LPEI, LAPORAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK, DAN PELAPORAN INTERNAL
TUJUAN
KRITERIA/INDIKATOR
3. Terdapat sistem informasi yang memadai yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. 4. Terdapat IT security system yang memadai.
ANALISIS SELF ASSESSMENT Sistem Informasi Manajemen khususnya terkait sistem pelaporan internal dapat menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap, serta handal dan efektif untuk pengambilan keputusan. Pengolahan laporan keuangan masih dilakukan secara semi otomatis dengan mempergunakan sumber data dari system corebanking.
KRITERIA PERINGKAT – TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN LPEI, LAPORAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK, DAN PELAPORAN INTERNAL Peringkat 1 ▪ LPEI sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada pemangku kepentingan. ▪ Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia sangat tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.
Peringkat 2
▪ LPEI sangat transparan menyampaikan informasi mengenai produk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. ▪ Cakupan laporan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sangat lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara sangat tepat waktu kepada pemangku kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku. ▪ Sistem informasi manajemen khususnya terkait sistem pelaporan internal mampu menyediakan data dan informasi dengan sangat tepat waktu, akurat, lengkap dan sangat handal serta efektif untuk pengambilan keputusan. ▪ LPEI transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada pemangku kepentingan. ▪ Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. ▪ LPEI transparan menyampaikan informasi mengenai produk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. ▪ Cakupan laporan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sangat lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada pemangku kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku. ▪ Sistem informasi manajemen khususnya terkait sistem pelaporan internal mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan sangat handal serta efektif untuk pengambilan keputusan.
Peringkat 3
▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Peringkat 4
▪ ▪ ▪ ▪ ▪
LPEI cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada pemangku kepentingan. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara cukup tepat waktu, lengkap, akurat, dan kini. LPEI cukup transparan menyampaikan informasi mengenai produk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Cakupan laporan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik cukup lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara cukup tepat waktu kepada pemangku kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem informasi manajemen khususnya terkait sistem pelaporan internal cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan keputusan. LPEI kurang transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada pemangku kepentingan. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia kurang lengkap dan kurang akurat. LPEI kurang transparan menyampaikan informasi mengenai produk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Cakupan laporan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik kurang lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada pemangku kepentingan kurang sesuai ketentuan yang berlaku/terlambat. Sistem informasi manajemen khususnya terkait sistem pelaporan internal kurang mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta kurang handal dan efektif untuk pengambilan keputusan.
X.
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN LPEI, LAPORAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK, DAN PELAPORAN INTERNAL
TUJUAN KRITERIA PERINGKAT – TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN LPEI, LAPORAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK, DAN PELAPORAN INTERNAL Peringkat 5 ▪ LPEI tidak transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada pemangku kepentingan. ▪ Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tidak lengkap dan kurang akurat. ▪ LPEI tidak transparan menyampaikan informasi mengenai produk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. ▪ Cakupan laporan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik tidak lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada pemangku kepentingan tidak sesuai ketentuan yang berlaku. ▪ Sistem informasi manajemen khususnya terkait sistem pelaporan internal tidak mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta tidak handal dan efektif untuk pengambilan keputusan. KESIMPULAN: Peringkat, Identifikasi Masalah, Rencana Tindak dan Waktu Penyelesaiannya a. ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada pemangku kepentingan; Peringkat 2 b. c.
kecukupan pengungkapan informasi mengenai produk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi; cakupan laporan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang disampaikan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tanggal 25 April 2016;
Peringkat 2 Peringkat 2
d.
cakupan pihak-pihak yang menerima laporan pelaksanaan tata kelola yang baik adalah Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Direktur LPEI pada tanggal 25 April 2016; keandalan sistem informasi manajemen LPEI, khususnya kemampuan sistem pelaporan internal menyajikan data dan informasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan.
Peringkat 2
e.
Peringkat 2
XI. RENCANA JANGKA PANJANG (RJP) SERTA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) TUJUAN Untuk menilai: a. Kepatuhan penyusunan RJP dan RKAT sesuai ketentuan yang berlaku; b. Penyampaian laporan realisasi dan laporan pengawasan RKAT. KRITERIA/INDIKATOR 1. RJP dan RKAT disusun oleh Direktur Eksekutif dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Direktur dan pengesahan dari Menteri Keuangan.
PERINGKAT 1 1
TOTAL NILAI 1
ANALISIS SELF ASSESSMENT ▪ RJP masih menggunakan periode tahun 2015-2019 (RJP-II tahun 2015-2019) yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Direktur dan pengesahan dari Menteri Keuangan pada tanggal 30 Desember 2014 melalui risalah rapat Pembahasan dan Pengesahan RJP-II Tahun 2015-2019 dan RKAT Tahun Buku 2015 LPEI. ▪ RKAT tahun 2016 yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Direktur dan disampaikan kepada Menteri Keuangan pada 30 Oktober 2015 serta mendapat pengesahan melalui risalah rapat Pembahasan dan Pengesahan RKAT tahun 2016 dan Penandatanganan Kontrak Manajemen Tahun 2016 LPEI pada tanggal 31 Desember 2015.
2. RJP dan RKAT telah disusun dengan memperhatikan asas, tujuan, dan kebijakan dasar Pembiayaan Ekspor Nasional serta telah memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kegiatan usaha LPEI.
▪ Penyusunan RKAT tahun 2016 didahului oleh pelaksanaan Forum Group Discussion pada tanggal 1 Oktober 2015 mengenai "Strategi Pemerintah dalam Mendorong Ekspor Tahun 2016" yang dihadiri oleh Dewan Direktur, Manajemen LPEI, dan Stakeholder. Forum tersebut dapat menjadi informasi bagi LPEI dalam menyusun target usaha kedepan. ▪ Penyusunan RKAT tahun 2016 disusun dan telah dilakukan pembahasan dengan pihak kementerian, lembaga, dan narasumber terkait guna mendapatkan masukan. Pembahasan RKAT 2016 dengan Tim Teknis DJKN dan PPRF dilakukan beberapa kali dilanjutkan dengan ‘Pra RUPS’ pada tanggal 11 Desember 2015 dan pengesahan RKAT Tahun 2016 pada saat pelaksanaan ‘RUPS’ tanggal 31 Desember 2015.
3. Penyusunan, penyampaian, dan pengubahan (jika ada) RJP dan RKAT LPEI telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
▪ RKAT tahun 2016 disusun berdasarkan PMK No.139/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Pengubahan RJP serta RKAT LPEI. ▪ Selama tahun 2015 LPEI tidak melakukan pengubahan atas RKAT dan RJP tahun berjalan.
XI. RENCANA JANGKA PANJANG (RJP) SERTA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) TUJUAN
KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESSMENT
4. LPEI telah menyampaikan laporan realisasi RKAT secara triwulanan dan laporan pengawasan RKAT secara semesteran ▪ Laporan Realisasi RKAT triwulanan dan Laporan Pengawasan kepada Menteri Keuangan secara tepat waktu. RKAT semesteran telah disampaikan kepada Menteri Keuangan secara tepat waktu. ▪ Secara umum, realisasi pencapaian target 2015 dapat dicapai dengan baik. KRITERIA PERINGKAT – RJP DAN RKAT Peringkat 1 • RJP dan RKAT disusun sangat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Laporan realisasi dan laporan pengawasan RKAT telah disampaikan kepada Menteri Keuangan secara tepat waktu. Peringkat 2
Peringkat 3
Peringkat 4
• • • • • • •
Realisasi RKAT sangat sesuai dengan RKAT. RJP dan RKAT disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan realisasi dan laporan pengawasan RKAT telah disampaikan kepada Menteri Keuangan secara tepat waktu. Realisasi RKAT sesuai dengan RKAT. RJP dan RKAT disusun cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan realisasi dan laporan pengawasan RKAT telah disampaikan kepada Menteri Keuangan secara tepat waktu. Realisasi RKAT cukup sesuai dengan RKAT.
• RJP dan RKAT disusun kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Laporan realisasi dan laporan pengawasan RKAT disampaikan kepada Menteri Keuangan tidak tepat waktu. • Realisasi RKAT kurang sesuai dengan RKAT.
Peringkat 5
• RJP dan RKAT disusun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Laporan realisasi dan laporan pengawasan RKAT disampaikan kepada Menteri Keuangan tidak tepat waktu. • Realisasi RKAT tidak sesuai dengan RKAT. KESIMPULAN: Peringkat, Identifikasi Masalah, Rencana Tindak dan Waktu Penyelesaiannya 1. Seluruh indikator analisis self assessment memiliki Peringkat 1. 2. Penyusunan Buku RKAT 2016 sudah sesuai dengan PMK No.139/PMK.06/2009. 3. Rancangan Buku RKAT tahun 2016 telah disampaikan kepada Menteri Keuangan pada tanggal 30 Oktober 2015 dan sudah disetujui pada Rapat Pembahasan dan Pengesahan RKAT 2015 dan Penandatanganan Kontrak Manajemen Tahun 2016 LPEI pada tanggal 31 Desember 2015. 4. Laporan Realisasi RKAT triwulanan dan Laporan Pengawasan RKAT semesteran selama tahun 2015 telah disampaikan kepada Menteri Keuangan secara tepat waktu.
