BAB I PENDAHULUAN
A Latar Belakang Untuk memperlancar jalannya pembangunan nasional maka diperlukan dana baik yang berasal dari penerimaan dalam negeri maupun penerimaan luar negeri. Penerimaan dalam negeri dapat diperoleh antara lain dari sektor migas
dan non-migas serta pajak. Sedangkan penerimaan luar
negeri antara lain berasal dari bantuan dan pinjaman luar negeri. Penerimaan dalam negeri lebih penting dalam memperlancar jalannya pembangunan nasional karena tidak mungkin kita terlalu bergantung kepada bantuan luar negeri.Sumber penerimaan dalam negeri yang sedang digalakkan oleh pemerintah saat ini adalah dari sektor perpajakan..Dari segi ekonomi pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) kesektor public.Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan serius terhadap jalannya perusahaan,maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Bagi Negara pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran
http://digilib.mercubuana.ac.id/
rutin maupun pengeluaran pembangunan.Sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika tidak berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik jika berhubungan dengan pajak. Perlakuan akuntansi didalam dunia kerja juga dipengaruhi oleh kebijakan dari perlakuan perpajakan yang dikenakan terhadap usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi.Adanya kebijakan-kebijakan khusus dalam hal perpajakan menjadi suatu intitusi tertentu mendapat perlakuan khusus dalam hal perpajakan Dalam kaitannya dengan Pajak Pertambahan Nilai,setiap penyerahan BKP/JKP pada dasarnya dikenakan PPN. Disaat penjual (PKP) melakukan penyerahan BKP/JKP maka penjual (PKP) itu akan memungut PPN atas penyerahan BKP/JKP kepada pembeli.PPN yang dipungut itu selanjutnya akan diserahkan oleh penjual kepada negara. Penjual (PKP) terkadang juga melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP),disaat terjadi transaksi pembelian BKP/JKP dari penjual (PKP) PPN atas pembelian tersebut akan dipungut dan disetorkan kenegara oleh penjual. Oleh karena itu PKP (pembeli) akan menyerahkan kas kepada penjual sebesar harga pembelian ditambah dengan PPN atas pembelian BKP/JKP. PPN atas pembelian tersebut akan
2
http://digilib.mercubuana.ac.id/
menjadi Pajak Masukan bagi Pembeli (PKP) dan akan menjadi pengurang Pajak Keluaran saat perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang harus disetorkan ke negara. PPN atas pembelian yang dipungut oleh PKP tersebut akan menjadi Pajak Masukan bagi PKP tersebut ,namun Pajak Masukan akan timbul jika pembeli telah mengeluarkan kas untuk PPN atas pembelian atau termasuk didalam komponen Hutang Dagang sehingga Pajak Masukan tersebut akan diakui sebagai Piutang Pajak yang nantinya dapat menjadi pengurang Pajak Keluaran pada saat perhitungan PPN terutang yang harus disetorkan kenegara. Sebagai Perusahaan yang berkewajiban menyetor,dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi pembelian Barang Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak Rekanan yang mendasari penyusunan skripsi ini dan
menimbulkan pertanyaan apakah perlakuan akuntansi PPN yang
nantinya
diterapkan
oleh
Koperasi
Pegawai
Telekomunikasi
(KOPEGTEL) XYZ masih memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebut diatas, maka penulis berusaha membahasnya dalam skripsi ini dengan judul “ ANALISA
PERLAKUAN AKUNTANSI PPN
PADA KOPERASI PEGAWAI TELEKOMUNIKASI (KOPEGTEL) XYZ “
3
http://digilib.mercubuana.ac.id/
B Perumusan Masalah Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan beberapa masalah yaitu: 1. Apakah perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN Terutang pada Surat
Pemberitahuan
Masa
PPN
pada
Koperasi
Pegawai
Telekomunikasi (KOPEGTEL) XYZ telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini 2. Apakah
Perlakuan
Akuntansi
PPN
pada
Koperasi
Pegawai
Telekomunikasi (KOPEGTEL) XYZ telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang diterima umum C Tujuan dan Manfaat Penelitian Suatu penelitian harus mempunyai tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut 1. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat a. Proses pencatatan PPN Terutang pada SPT Masa PPN pada akhir Masa Pajak dan penyusunan laporan PPN Terutang tersebut berdasarkan pada pencatatan akuntansi PPN yang berlaku umum sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku umum. b. Untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi PPN pada Koperasi Pegawai Telekomunikasi (KOPEGTEL) XYZ telah sesuai dengan prinsip Akuntansi yang diterima umum atau sesuai dengan SAK.
4
http://digilib.mercubuana.ac.id/
2. Manfaat Penelitian Pada penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat antara lain : a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang masalah yang diteliti, yaitu bagaimana penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) b. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran maupun bahan pertimbangan dalam menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan. c. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan serta dapat sebagai referensi bagi peneliti lain bila mengadakan penelitian dimasa yang akan datang.
5
http://digilib.mercubuana.ac.id/
