KATA PENGANTAR
Buku ini ditulis sebagai suatu rangkaian yang berkaitan dengan buku “Kepabeanan Teori dan Aplikasi” yang telah terbit tahun 2006 yang lalu. Dengan adanya perubahahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2996, beberapa pasal dan substansi yang terdapat dalam Undang-undang lama mengalami perubahan dan penambahan. Sebanyak 101 butir perubahan, menunjukkan adanya upaya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengadakan perbaikan dan meningkatkan kinerjanya menuju kesetaraan dengan kinerja kepabeanan di negara-negara Asia khususnya dan dunia pada umumnya. Buku Kepabeanan ini merupakan tinjauan atas butir-butir perubahan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dengan menyandingkan dengan Undang-undang kepabeanan terdahulu, agar dapat diketahui perubahan atau penambahannya. Ucapan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus Asosiasi Profesi Ekspor Impor Seluruh Indonesia (APREISINDO) yang telah mendorong penerbitan buku ini dan mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan bagi para praktisi yang melakukan kegiatan dalam bidang perdagangan internasional, bisnis internasional, kepabeanan, konsultan, kuasa hukum dan para pengajar serta mahasiswa di perguruan tinggi serta masyarakat pada umumnya. Jakarta, Januari 2007
KATA SAMBUTAN
Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Kepabeanan mempunyai posisi yang sangat strategik dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Ada tiga hal yang mendasari tugas dan peran kepabeanan, yaitu pertama kedisplinan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat. Kedua, adanya dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan otoritas dan dalam mengambil tindakan yang diperlukan terutama dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi ini. Ketiga, mengantispasi perubahan i sesuai dengan tuntutan dunia perdagangan internasional.. Instansi kepabeanan menyadari bahwa upaya penyimpangan, pemalsuan (fraud) dan penyelundupan terjadi di belahan dunia manapun, termasuk negara kita. Untuk itulah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan. Berdasarkan hal-hal tersebut, di atas, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat berupaya untuk mengadakan perubahan yang kedua kalinya perundang-undangan kepabeanan, setelah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995.Perubahan ini meliputi unsur-unsur: keadilan, transparansi, akuntabilitas, pelayanan publik dan pembinaan pegawai yang diperlukan dalam mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global. Meskipun perubahan tersebut dirasakan masih jauh dari harapan yang sebenarnya, tetapi
viii
Reformasi Kepabeanan
sudah terlihat kemauan dari pemerintah untuk menuju arah perbaikan, peningkatan kinerja dan tata kelola (governance) Di dalam masyarakat literatur kepabeanan ini dirasakan masih sangat kurang. Harapan saya, buku ini selain akan menambah khasanah pengetahuan di bidang kepabeanan, juga akan berguna bagi pelaku bisnis, dunia pendididikan seperti perguruan tinggi, pendidikan luar sekolah , dan masyarakat pada umumnya yang ingin atau berminat untuk mengetahui lebih jauh mengenai kepabeanan, dipandang dari hukum dan aplikasinya
Jakarta, 30 Januari 2007
ANWAR SUPRIJADI SUPRIJADI ANWAR
DAFTAR ISI
BAGIAN I: Latar Belakang 1 Pendahuluan 1 Peran Kepabeanan
1
Budaya dan Etos Manajemen 2 Harapan Masyarakat Atas Perubahan Legislasi dan Kekuasaan 4 Pengawasan Pabean dan Perdagangan Internasional 5 Kemungkinan Perbaikan 7
3
BAGIAN II BAB 1: Ketentuan Umum 11 a. Tuntutan Perubahan Undang-undang b. c. d. e.
Kepabeanan 11 Perubahan Undang-undang Kepabeanan Pengelompokan Berdasarkan Pengertian Ketentuan Umum 15 Barang Ekspor 16
f. Pemeriksaan Pabean 19 g. Pengawasan Pengangkutan 22 h. Pemenuhan Kewajiban Pabean 23 BAB 2: Pengangkutan Barang, Impor dan Ekspor 31 1. Pengangkutan Barang 33 2. Impor 50 3. Pembongkaran, Penimbunan dan Pengeluaran 4. Ekspor 64
12 14
52
Reformasi Kepabeanan
x
BAB 3:
BAB 4:
Tarif dan Nilai Pabean 71 1. Pendahuluan 71 2. Sistem Klasifikasi Barang 3. Nilai Pabean 76
73
Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, Bea Masuk Pembalasan 87 1. Bea Masuk Anti Dumping 87 2. Bea Masuk Imbalan (Countervailling Duty) 89 3. Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Safe Guards) 4. Bea Masuk Pembalasan 92 5. Bea Masuk Tambahan 94
89
BAB 5:
Tidak Dipungut, Pembebasan, Keringanan dan Pengembalian Bea Masuk 97 1. Tidak Dipungut Bea Masuk 98 2. Pembebasan Bea Masuk 98 3. Keringanan Bea Masuk 102 4. Pengembalian Bea Masuk 106
BAB 6:
Pemberitahuan Pabean dan Tanggung Jawab Atas Bea Masuk 109 a. Pemberitahuan Pabean 109 b. Tanggung Jawab Atas Pembayaran Bea Masuk 110
BAB 7:
Pembayaran, Penagihan Utang Dan Jaminan 1. Pembayaran Bea Masuk 116 2. Pembayaran 117 3. Hak Mendahului Dan Hak Menagih Utang
115
123
