No title

ht tp

s:

//b

an

te

n.

bp

s.

go

.id

/

BPS PROVINSI BANTEN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kav. H 1 - 2 Jl. Raya Syekh Nawawi Al Bantani, Telp/Fax (0254) 267027 / 267026 E-mail : [email protected]

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

.id

/

Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

go

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

s.

Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan.

bp

Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu

te

n.

menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

khususnya

sebagai

//b

pengguna,

sarana

untuk

meningkatkan

akuntabilitas/

s:

para

an

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada

ht tp

pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Serang, 25 Januari 2017 Kepala,

Agoes Soebeno NIP 19590101 198302 1 001

DAFTAR ISI

Hal Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Indeks CaLK

iii

Daftar Tabel

v

Daftar Singkatan

vi

Daftar Lampiran

vii

Pernyataan Tanggung Jawab

1

Ringkasan Laporan Keuangan

2

.id

/

I. Laporan Realisasi Anggaran

s.

go

II. Neraca

bp

III. Laporan Operasional

te

n.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

5

4

6 7

8

//b

A. Penjelasan Umum

3

8

an

V. Catatan atas Laporan Keuangan

4

26

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

34

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

59

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

67

F. Pengungkapan Penting Lainnya

72

ht

tp

s:

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

VI. Lampiran dan Daftar

83

ii

5

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Halaman

Catatan B.1

Pendapatan

26

Catatan B.2

Belanja

27

Catatan B.3

Belanja Pegawai

30

Catatan B.4

Belanja Barang

31

Catatan B.5

Belanja Modal

32

Catatan C.1

Kas di Bendahara Pengeluaran

34

Catatan C.2

Kas di Bendahara Penerimaan

35

Catatan C.3

Kas Lainnya dan Setara Kas

35

Catatan C.4

Piutang PNBP

36

Catatan C.5

Bagian Lancar TP/TGR

36

Catatan C.6

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Catatan C.7

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek

Catatan C.8

Beban Dibayar di Muka

Catatan C.9

Pendapatan yang Masih Harus Diterima

39

Catatan C.10

Persediaan

39

Catatan C.11

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

41

Catatan C.12

Tagihan Penjualan Angsuran

42

Catatan C.13

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang

42

Catatan C.14

Tanah

Catatan C.15

Peralatan dan Mesin

44

Catatan C.16

Gedung dan Bangunan

48

Catatan C.17

Jalan, Irigasi dan Jaringan

51

Catatan C.18 Catatan C.19

Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

51 52

Catatan C.20

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

53

Catatan C.21

Aset Tak Terwujud

53

Catatan C.22

Aset lain-Lain

54

Catatan C.23

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

55

Catatan C.24

Uang Muka dari KPPN

56

Catatan C.25

Utang kepada Pihak Ketiga

56

Catatan C.26

Pendapatan Diterima di Muka

57

Catatan C.27

Beban yang Masih Harus Dibayar

57

tp

s:

//b

an

te

n.

bp

s.

go

.id

/

NERACA

36 37 37

ht

43

iii

Catatan C.28

Ekuitas

58

LAPORAN OPERASIONAL Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

59

Catatan D.2

Beban Pegawai

59

Catatan D.3

Beban Persediaan

60

Catatan D.4

Beban Barang dan Jasa

60

Catatan D.5

Beban Pemeliharaan

61

Catatan D.6

Beban Perjalanan Dinas

62

Catatan D.7

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

62

Catatan D.8

Beban Bantuan Sosial

63

Catatan D.9

Beban Penyusutan dan Amortisasi

63

Catatan D.10

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

64

Catatan D.12

Kegiatan Non Operasional

65

Catatan D.13

Pos Luar Biasa

66

bp

s.

go

.id

/

Catatan D.1

n.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Ekuitas Awal

Catatan E.2

Surplus (Defisit) LO

Catatan E.3

Penyesuian Nilai Aset

Catatan E.4

Transaksi Antar Entitas

69

Catatan E.5

Ekuitas Akhir

71

te

Catatan E.1

67

//b

an

67

ht

tp

s:

67

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA Catatan F.1

Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

72

Catatan F.2

Pengungkapan Lain-Lain

72

iv

DAFTAR TABEL Halaman 26

:

Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016

Tabel 2

:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

26

Tabel 3

:

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2015

27

Tabel 4

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember TA 2016

28

Tabel 5

:

Rincian Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja TA 2016

28

Tabel 5

:

Rincian Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja TA 2016

29

Tabel 6

:

Rincian Belanja Berdasarkan Sub Kelompok Belanja TA 2016

29

Tabel 7

:

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember TA 2016 dan 2015

30

Tabel 8

:

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2016 dan TA 2015

31

Tabel 9

:

Perbandingan Belanja Barang TA 2016 dan TA 2015

32

Tabel 10

:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015

33

Tabel 11

:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

34

Tabel 12

:

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

35

Tabel 13

:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Tabel 14

:

Rincian Piutang PNBP

Tabel 15

:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

Tabel 16

:

Rincian Bagian Lancar TPA

Tabel 17

:

Rincian Penyisihan Hutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek

37

Tabel 18

:

Rincian Belanja di Bayar di Muka

38

Tabel 19

:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2016 dan 2015

39

Tabel 20

:

Rincian Persediaan TA 2016 dan 2015

40

Tabel 21

:

Rincian Tagihan TP/TGR TA 2016 dan 2015

42

Tabel 22

:

Rincian Tagihan TPA TA 2016 dan 2015

42

Tabel 23

:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang

43

Tabel 24

:

Rincian Tanah

44

Tabel 25

:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

53

Tabel 26

:

Rincian Aset Tak Terwujud

54

Tabel 27

:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

56

Tabel 28

:

Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN

56

Tabel 29

:

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

57

Tabel 30

:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

57

Tabel 31

:

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2016 dan 2015

58

Tabel 32

:

Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2016 dan 2015

59

Tabel 33

:

Rincian Beban Pegawai Tahun 2016 dan 2015

60

ht tp

s:

//b

an

te

n.

bp

s.

go

.id

/

Tabel 1

v

35 36 36 37

:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2016 dan 2015

60

Tabel 35

:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015

61

Tabel 36

:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015

61

Tabel 37

:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015

62

Tabel 38

:

Rincian Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat, 2016 dan 2015

63

Tabel 39

:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015

63

Tabel 40

:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2016 dan 2015

64

Tabel 41

:

Rincian Beban Penyisihan Utang Tak Tertagih, 2016 dan 2015

64

Tabel 42

:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015

65

Tabel 43

:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2016 dan 2015

66

Tabel 44

:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

68

Tabel 45

:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap

68

Tabel 46

:

Rincian Koreksi Lain-Lain

69

Tabel 47

:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

70

ht tp

s:

//b

an

te

n.

bp

s.

go

.id

/

Tabel 34

vi

DAFTAR SINGKATAN :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BPS

:

Badan Pusat Statistik

BPK

:

Badan Pemeriksa Keuangan

DIPA

:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

SKPA

:

Surat Kuasa Pengguna Anggaran

CaLK

:

Catatan Atas Laporan Keuangan

SAP

:

Standar Akuntansi Pemerintahan

SAI

:

Sistem Akuntansi Instansi

SAK

:

Sistem Akuntansi Keuangan

SIMAK-BMN

:

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

LRA

:

Laporan Realisasi Anggaran

PNBP

:

Penerimaan Negara Bukan Pajak

TP

:

Tuntutan Perbendaharaan

TGR

:

Tuntutan Ganti Rugi

KDP

:

Konstruksi Dalam Pengerjaan

UP

:

Uang Persediaan

SSBP

:

Surat Setoran Bukan Pajak

KPPN

:

Kantor Pelayanan Perbendahaan Negara

ht

tp

s:

//b

an

te

n.

bp

s.

go

.id

/

APBN

vii

Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Banten Tahun 2016

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA BPS PROVINSI BANTEN

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang

.id

/

memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan

Serang, 25 Januari 2017 Kepala,

ht tp

s:

//b

an

te

n.

bp

s.

go

secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ir. Agoes Soebeno, M.Si. NIP 19590101 198302 1 001

Catatan atas Laporan Keuangan

-1-


RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

/

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak

.id

sebesar Rp95.765.460 dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0. Realisasi Belanja Negara

s.

go

pada TA 2016 adalah sebesar Rp135.949.739.649 atau mencapai 95,94 persen dari alokasi

te

n.

bp

anggaran sebesar Rp141.742.537.000.

//b

an

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2016 dan TA 2015 sebagai berikut :

Uraian

ht tp

s:

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember TA 2016 dan 31 Desember TA 2015

Anggaran

Pendapatan Negara Belanja Negara

(dalam Rupiah)

31 Desember 2016 Realisasi

31 Desember 2015 % Real. thd Anggaran

Realisasi

0

95.765.460

-

252.478.790

141.742.537.000

135.949.739.649

95,94

19.125.496.381

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2016. Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp33.397.935.514 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp444.628.760; Aset Tetap (netto) sebesar Rp32.235.653.933; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp(0); dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp717.652.821. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.124.007.800 dan Rp32.273.927.714.


-2-


3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp12.453.090, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp141.790.630.998 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(141.778.177.908). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp76.013.400 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(141.702.164.508). 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun

.id

/

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah

go

sebesar Rp39.055.393.417 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(141.702.164.508) kemudian

s.

ditambah dengan Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan sebesar Rp0 dan koreksi-koreksi senilai

bp

Rp(1.908.297.050) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp136.828.995.855 sehingga

te

n.

Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp32.273.927.714.

//b

an

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

s:

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar

ht tp

terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan basis akrual.


-3-


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN TINGKAT WILAYAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Dalam Rupiah)

B.2 B.3 B.4 B.5

95.765.460 95.765.460

33.702.504.000 105.264.256.000 138.966.760.000

33.030.339.137 100.149.411.612 133.179.750.749

98,01 95,14 95,84

30.737.760.466 45.458.434.194 76.196.194.660

1.369.758.200 1.400.230.700 2.769.988.900 135.949.739.649

99,64 99,94 99,79 95,91

2.546.000.000 747.127.200 2.306.299.549 5.599.426.749 81.795.621.409


n.

te

1.374.710.000 1.401.067.000 2.775.777.000 141.742.537.000

an //b

s:

B.6 B.7 B.8 B.9 B.10

ht tp

Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan Belanja Modal lainnya Jumlah Belanja Modal JUMLAH BELANJA

-

/

BELANJA Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi

REALISASI

-

TA 2015 REALISASI

.id

B.1

ANGGARAN

% thd Angg

318.044.236 318.044.236

bp

PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak JUMLAH PENDAPATAN

TA 2016

go

CATATAN

s.

URAIAN

-4-


II. NERACA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN TINGKAT WILAYAH NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Dalam Rupiah)

URAIAN

CATATAN

ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Piutang PNBP Bagian Lancar TP/TGR Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Belanja Dibayar di Muka Persediaan Jumlah Aset Lancar

EKUITAS Ekuitas JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS


85.888.214 4.600.097.771 4.685.985.985 -

C.13 C.14 C.15 C.16 C.17 C.18 C.19

11.019.390.000 25.554.452.168 16.409.832.409 845.869.903 49.700.000 (21.643.590.547) 32.235.653.933

11.019.390.000 24.663.873.474 14.924.849.709 84.752.000 691.353.606 49.700.000 (18.133.267.574) 33.300.651.215

C.20 C.21 C.22

2.945.244.859 1.801.701.196 (4.029.293.234) 717.652.821 33.397.935.514

2.116.191.359 1.526.443.417 (1.439.088.589) 2.203.546.187 40.190.183.387

C.23 C.24

1.124.007.800 1.124.007.800 1.124.007.800

1.134.789.970 1.134.789.970 1.134.789.970

C.26

32.273.927.714 32.273.927.714 33.397.935.514

39.055.393.417 39.055.393.417 40.190.183.387

bp

s.

go

.id

-

n. te an //b s:

ht tp

ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari KPPN Utang kepada Pihak Ketiga Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN

C.10 C.11 C.12

2015

9.198.452 435.430.308 444.628.760

/

C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 C.9

PIUTANG JANGKA PANJANG Tagihan TP/TGR Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Jumlah Piutang Jangka Panjang ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap

2016

-5-


III. LAPORAN OPERASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN TINGKAT WILAYAH LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Dalam Rupiah)

URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak JUMLAH PENDAPATAN

CATATAN

2015

12.453.090 12.453.090

245.793.262 245.793.262

D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8 D.9 D.10 D.11

33.013.453.521 4.871.828.146 57.040.133.283 1.704.761.256 40.887.382.403 4.273.072.389 141.790.630.998

30.984.151.628 2.089.960.378 23.971.301.467 1.889.213.500 16.104.863.840 979.402.377 3.152.888.727 79.171.781.917

(141.778.177.908)

(78.925.988.655)

bp

s.

go

.id

/

D.1

te

n.

BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Barang dan Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Barang Diserahkan kepada Masyarakat Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Lain-lain JUMLAH BEBAN SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

2016

D.12

POS LUAR BIASA Pendapatan PNBP Beban Perjalanan Dinas Beban Persediaan

D.13

an

KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka panjang Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

//b

55.796.426

s:

-

ht tp

20.216.974 76.013.400 (141.702.164.508)

SURPLUS/DEFISIT LO


(141.702.164.508)

(424.680.401) 24.650.974 (400.029.427) (79.326.018.082)

(79.326.018.082)

-6-


IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN TINGKAT WILAYAH LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Dalam Rupiah)

URAIAN

CATATAN

EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT - LO DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

E.1 E.2

PENYESUAIAN NILAI ASET KOREKSI NILAI PERSEDIAAN SELISIH REVALUASI ASET TETAP KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI KOREKSI LAIN-LAIN TRANSAKSI ANTAR ENTITAS PENGESAHAN PENGEMBALIAN HIBAH LANGSUNG SETORAN SURPLUS BLU KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

E.4 E.5 E.6 E.7 E,8


2015 28.704.064.184 (79.326.018.082)

(1.908.297.050) (1.908.297.050) 136.828.995.855 (6.781.465.703)

157.810.119 34.838.258 122.971.861 89.519.537.196 10.351.329.233

32.273.927.714

39.055.393.417

an

te

n.

bp

s.

go

.id

/

E.3

//b

s:

ht tp

EKUITAS AKHIR

2016 39.055.393.417 (141.702.164.508)

E.9 E.10 E.11

-7-


V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM A.1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

8.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

9.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

n.

bp

s.

go

.id

/

1.

ht tp

s:

//b

an

te

Dasar Hukum

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.

Nomor

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah.

Nomor

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan


-8-


Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara. 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

.id

/

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

bp

s.

go

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.

//b

an

te

n.

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.

ht tp

s:

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga 24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.6/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. 27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. 28. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementeriaan Keuangan Nomor PER-01/KN/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Catatan atas Laporan Keuangan

-9-


jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan. 30. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga. 31. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.

.id

/

32. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

te

an

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BADAN PUSAT STATISTIK

//b

Entitas dan Rencana Strategis

n.

bp

s.

go

33. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

s:

Dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025 yaitu “Indonesia yang

ht tp

mandiri, maju, adil, dan makmur” dan visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, BPS berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik. Pembangunan

nasional

di

bidang

statistik

diarahkan

agar

mampu

mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti: 1. Reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil; 2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi; dan


- 10 -


3. Kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas. Upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan memperhatikan misi pembangunan nasional dan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2010-2014, BPS menetapkan visi tahun 2015-2019: “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua” (“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”) Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia

.id

/

statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik

go

terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang

s.

menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan

bp

bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS

te

n.

(impartial) baik pengguna data nasional / internasional.

an

Dengan visi BPS 2015-2019, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi

//b

statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di

ht tp

s:

samping itu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan misi RPJMN 2015-2019 dan tugas, fungsi, dan kewenangan BPS. Perumusan misi BPS juga dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) mencakup semua pesan yang terdapat dalam visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana termasuk instansi pemerintah yang akan dilayani oleh, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.


- 11 -


Pernyataan misi yang dikaitkan dengan Visi BPS dijabarkan sebagai berikut: 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik 3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik.

.id

/

Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS dapat

an

te

n.

bp

s.

go

dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini. MISI BPS 2015 - 2019

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional

ht tp

s:

//b

Pelopor data VISI BPS statistik 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang 2015-2019 terpercaya untuk Berkesinambungan melalui pembinaan dan semua koordinasi di bidang statistik

TUJUAN 2019

3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan 1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik 4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Adapun tujuan BPS dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS untuk kurun waktu 2015 - 2019 adalah sebagai berikut : 1. Tujuan 1 : Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, terkait dengan:


- 12 -




Misi ke-1 : Menyediakan data statistik

berkualitas melalui kegiatan

statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional / internasional, 

Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

2. Tujuan 2 : Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, terkait dengan: 

Misi ke-2 : Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik,



Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

4. Tujuan 3 : Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, terkait dengan: Misi ke-2 : Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan

/



go

Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan

s.



.id

melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik,

bp

amanah untuk kemajuan perstatistikan.

te

Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan

an



n.

5. Tujuan 4 : Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, terkait dengan:

//b

amanah untuk kemajuan perstatistikan.

s:

Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS untuk meningkatkan

ht tp

kualitas data statistik. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statistical Capacity Building Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia) kerangka penjaminan kualitas. Tujuan kedua berupa peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan kedua ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap CERDAS yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sistem Informasi Manajemen Statistik. Tujuan ketiga Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, di dalam tujuan tersebut memuat misi BPS untuk meningkatkan peran BPS: sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam


- 13 -


terselenggaranya SSN, sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistk yang diperlukan oleh semua pihak. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh komponen keempat Statcap CERDAS yaitu penguatan kelembagaan. Tujuan keempat Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap CERDAS yaitu

/

pengembangan sumber daya manusia.

.id

BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh

go

setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya

bp

s.

pencapaian visi dan misi BPS. Nilai-nilai inti BPS tersebut adalah sebagai berikut :

n.

Nilai-nilai Inti (core values) Badan Pusat Statistik adalah: Profesional (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik),



Integritas (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel),



Amanah (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil).

s:

//b

an

te



ht tp

Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut: 1. Profesional Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut: o Kompeten : mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban, o Efektif : memberikan hasil maksimal, o Efisien : mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal, o Inovatif : selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus,


- 14 -


o Sistemik : meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain. 2. Integritas Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdiannya kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut : o

Dedikasi : memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi,

o

Disiplin : melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, Konsisten : selarasnya kata dengan perbuatan,

o

Terbuka : menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari

/

o

Akuntabel : bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

go

o

.id

berbagai pihak,

bp

s.

3. Amanah

n.

Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk

Terpercaya : melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak

//b

o

an

sebagai berikut:

te

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur

ht tp

s:

hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual, o

Jujur : melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas,

o

Tulus : melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa,

o

Adil : menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.


- 15 -


STRUKTUR ORGANISASI BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 mempunyai Perwakilan BPS di Daerah yang merupakan Instansi Vertikal BPS di Daerah. Organisasi dan tata kerja BPS di daerah diatur dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja perwakilan BPS di Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

ht tp

s:

//b

an

te

n.

bp

s.

go

.id

/

Gambar 1. Struktur Organisasi BPS Provinsi

Gambar 2. Struktur Organisasi BPS Kabupaten/Kota


- 16 -


Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPS Provinsi Banten. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

/

Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan

.id

informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan

bp

A.4. BASIS AKUNTANSI

n.

Basis Akuntansi

s.

go

laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

te

BPS Provinsi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian

an

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas

//b

untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah

ht tp

s:

basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dasar Pengukuran

A.5. DASAR PENGUKURAN Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPS Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.


- 17 -


Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Kebijakan Akuntansi

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-

/

prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik

.id

spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan

go

penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan

bp

s.

keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPS RI yang

n.

merupakan entitas pelaporan dari BPS Provinsi Banten. Disamping itu, dalam

te

penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat

//b

an

di lingkungan pemerintahan.

s:

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan

Pendapatan LRA

ht tp

Laporan Keuangan BPS Provinsi Banten adalah sebagai berikut: 1) Pendapatan- LRA  Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).  Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Pendapatan LO

2) Pendapatan- LO 

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.


- 18 -




Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut: o

Pendapatan

Jasa

Pelatihan

diakui

setelah

pelatihan

selesai

dilaksanakan o

Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

o

Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan



Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah



.id

s.

3) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang

bp

Belanja

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

go



/

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

te

n.

mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang

//b

pemerintah.

an

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.



Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja

ht tp

s:



terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).



Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya

klasifikasi

berdasarkan

organisasi

dan

fungsi

akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beban

4) Beban 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.



Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan


- 19 -


selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset

5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar  Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.  Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito

.id

/

dicatat sebesar nilai nominal.

s.

go

 Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

bp

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi

n.

apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan

an

te

Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat

//b

keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

s:

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa

ht tp

yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:


- 20 -


Kualitas Piutang

Uraian

Penyisihan

Lancar

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

0.5%

Kurang Lancar

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

10%

Diragukan

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

50%

Macet

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

100%

 Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian

.id

/

Lancar TPA.

s.

bp

neraca dikalikan dengan:

go

 Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal

n.

o harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

te

o harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

an

o harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan

b. Aset Tetap

ht tp

Aset Tetap

s:

//b

cara lainnya.

 Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.  Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.  Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);


- 21 -


c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.  Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.  Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan

go

c. Penyusutan Aset Tetap

s.

Penyusutan Aset Tetap

.id

/

perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

bp

 Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan

te

n.

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

an

 Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: Tanah;

b.

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

ht tp

s:

//b

a.

c.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

 Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.  Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.  Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah


- 22 -


sebagai berikut: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi

5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)

Piutang Jangka Panjang

4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang  Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah

.id

Tagihan

Penjualan

Angsuran

go



/

tanggal pelaporan.

(TPA),

Tagihan

Tuntutan

bp

s.

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai

te

e. Aset Lainnya

an

Aset Lainnya

n.

nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

//b

 Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan

s:

piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak

ht tp

berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

 Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.  Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.  Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak


- 23 -


Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud Kelompok Aset Tak Berwujud

Masa Manfaat (tahun) 4

Franchise

5

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.

20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan

25

go

.id

/

Software Komputer

50

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I

70

an

te

n.

bp

s.

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.

//b

 Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku

Kewajiban

ht tp

s:

yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6) Kewajiban

 Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.  Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a.

Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di


- 24 -


Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b.

Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

 Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7) Ekuitas Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam

ht tp

s:

//b

an

te

n.

bp

s.

go

.id

/

Laporan Perubahan Ekuitas.


- 25 -


B.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPS se-Provinsi Provinsi Banten telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain : Tabel 1. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 2016

Uraian

Angggaran Awal

Anggaran Revisi

Pendapatan Pendapatan dari Pengelolaan BMN Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan

-

-

31.137.051.000 114.566.432.000 3.046.683.000 148.750.166.000

33.702.504.000 105.264.256.000 2.775.777.000 141.742.537.000

Belanja

an

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah

//b

Realisasi Pendapatan Rp95.765.460

te

n.

bp

s.

go

.id

/

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Jumlah Belanja

ht tp

s:

sebesar Rp95.765.460 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan BPS se-Provinsi Banten terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut : Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan No

Uraian

Anggaran

% Real Angg.

Realisasi

1

Pendapatan dari Pengelolaan BMN

-

79.383.090

2

Pendapatan Jasa

-

0

-

3

Pendapatan Iuran dan Denda

-

0

-

4

Pendapatan Lain-Lain

-

16.382.370

-

-

95.765.460

-

Jumlah


-

- 26 -


Realisasi Pendapatan 31 Desember TA 2016 mengalami penurunan sebesar 69,89 persen dibandingkan 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan : 1. Menurunnya Pendapatan dan Pengelolaan BMN yang hanya bersumber dari pendapatan sewa rumah dinas, sedangkan tahun 2015 ada perolehan pendapatan dari pelelangan dokumen kegiatan Sensus Pertanian Tahun 2013 (ST2013) yang telah diolah. 2. Tahun 2016 tidak dilanjutkan kembali kerjasama antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten dengan BPS Provinsi Banten untuk kegiatan Survei Konsumen dan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Triwulanan seperti tahun 2015. 3. Selain itu, Pendapatan Lain-Lain mengalami penurunan dari pendapatan pengembalian belanja pegawai serta pengembalian belanja lainnya tahun

.id

/

anggaran yang lalu.

n.

bp

s.

go

Tabel 3 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2015 Realisasi 31 Desember TA 2016

Realisasi 31 Desember TA 2015

1. Pendapatan dari pengelolaan BMN

79.383.090

64.578.542

//b

an

te

Uraian

s:

2. Pendapatan Jasa

ht tp

3. Pendapatan Iuran dan Denda 4. Pendapatan Lain-Lain Jumlah

Realisasi Belanja Negara Rp 135.949.739.649

Naik/Turun (%) 22,92

-

219.652.220

-

-

9.162.500

-

16.382.370

24.650.974

(33,54)

95.765.460

318.044.236

(69,89)

B.2. Belanja Realisasi Belanja wilayah pada 31 Desember TA 2016 adalah sebesar Rp135.949.739.649

atau

95,91

persen

dari

anggaran

belanja

sebesar

Rp141.742.537.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 3 1 D e s e m b e r T A 2 0 1 6 adalah sebagai berikut :


- 27 -


Tabel 4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember TA 2016 Uraian

Realisasi Belanja

Anggaran

Belanja Pegawai Belanja Barang

33.702.504.000

33.053.513.976

98,07

105.264.256.000

100.160.342.084

95,15

2.775.777.000

2.769.988.900

99,79

141.742.537.000

135.983.845.680

95,94

Belanja Modal Total Belanja Kotor Pengembalian Belanja

-

(34.106.031)

141.742.537.000

135.949.739.649

95,91

.id

/

Belanja Bersih

Penyerapan (%)

s.

go

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

bp

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016

an

te

n.

120.000.000.000

//b

90.000.000.000

ht tp

s:

60.000.000.000

30.000.000.000

-

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Anggaran


Realisasi

- 28 -


Anggaran dan realisasi belanja 31 Desember TA 2016 berdasarkan satuan kerja dan sub kelompok belanja dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini : Tabel 5. Rincian Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja TA 2016 Satuan Kerja

Anggaran

Realisasi

Persen (%)

53.072.957.000

50.901.890.172

95,91

BPS Kabupaten Pandeglang

10.012.995.000

9.583.485.088

95,71

8.163.277.000

7.874.556.158

96,46

22.853.881.000

22.107.116.419

96,73

9.782.431.000

9.212.461.439

94,17

15.228.457.000

14.553.097.258

95,57

BPS Kota Cilegon

5.436.949.000

5.185.958.084

95,38

BPS Kota Serang

6.285.180.000

6.033.415.838

95,99

BPS Tangerang Selatan

10.906.410.000

10.531.865.224

96,57

Jumlah Bruto

141.742.537.000

135.983.845.680

95,94

BPS Kabupaten Lebak BPS Kabupaten Tangerang BPS Kabupaten Serang

go

.id

BPS Kota Tangerang

/

BPS Provinsi Banten

-

34.106.031

141.742.537.000

135.949.739.649

s.

Pengembalian Belanja

95,91

te

n.

bp

Jumlah Netto

-

//b

an

Tabel 6. Rincian Belanja Berdasarkan Sub Kelompok Belanja TA 2016

s:

Sub Kelompok Belanja

Anggaran

Realisasi

Persen

19.374.891.000

19.185.483.483

99,02

251.362.000

23.094.000

9,19

14.076.251.000

13.844.936.493

98,36

2.253.548.000

2.184.143.746

96,92

56.027.005.000

52.623.939.787

93,93

940.868.000

607.817.678

64,60

7. Belanja Jasa

3.223.661.000

2.155.431.734

66,86

8. Belanja Pemeliharaan

1.802.816.000

1.697.912.456

94,18

41.016.358.000

40.891.097.403

99,69

10. Belanja Modal Peralatan Mesin

1.374.710.000

1.369.758.200

99,64

11. Belanja Modal Gedung Bangunan

1.401.067.000

1.400.230.700

99,94

141.742.537.000

135.983.845.680

95,94

-

34.106.031

141.742.537.000

135.949.739.649

ht tp

1. Belanja Gaji dan Tunjangan 2. Belanja Lembur

3. Belanja Tunj. Khusus 4. Belanja Barang Operasional 5. Belanja Barang Non Operasional 6. Belanja Barang Persediaan

9. Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Jumlah Bruto Pengembalian Belanja Jumlah Netto


95,91

- 29 -


Berdasarkan Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember TA 2016 dan 31 Desember TA 2015 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 66,25 persen dibandingkan realisasi belanja pada TA 2015. Kenaikan realisasi belanja ini dipengaruhi oleh kenaikan belanja barang pada TA 2016 yang mengalami kenaikan 120,31 persen dibandingkan belanja barang pada TA 2015. Tabel 7. Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember TA 2016 dan 2015 Uraian Jenis Belanja

Realisasi TA 2016

Realisasi TA 2015

Naik/ (Turun)

Persen (%)

33.030.339.137

30.737.760.466

2.292.578.671

7,46

100.149.411.612

45.458.434.194

54.690.977.418

120,31

5.599.426.749 (2.829.437.849)

(50,53)

Belanja Pegawai Belanja Barang

2.769.988.900 135.983.845.680

81.795.621.409

54.188.224.271

66,25

bp

s.

go

Jumlah

.id

/

Belanja Modal

te

n.

Belanja B.3 Belanja Pegawai Pegawai Rp 33.030.339.137

an

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2016 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS;

//b

Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja

ht tp

s:

Lembur; dan Belanja Vakasi. Realisasi belanja pegawai 31 Desember TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp33.030.339.137 dan Rp30.737.760.466. Berdasarkan Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember TA 2016 dan 31 Desember TA 2015, realisasi belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 7,46 persen. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah terkait Tunjangan Hari Raya (THR) pada pertengahan tahun 2016 serta adanya kenaikan pangkat/golongan beberapa pegawai. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut :


- 30 -


Tabel 8. Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2016 dan 2015 Persen (%)

Realisasi TA. 2016

Realisasi TA. 2015

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

33.030.419.976

31.019.679.028

2.010.740.948

6,48

Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS

-

-

-

-

Belanja Honorarium

-

-

-

-

23.094.000

14.966.000

8.128.000

54,31

-

-

-

-

33.053.513.976

31.034.645.028

2.018.868.948

6,51

(23.174.839)

(296.884.562)

273.709.723

(92,19)

33.030.339.137

30.737.760.466

2.292.578.671

7,46

Belanja Lembur Belanja Vakasi Real. Belanja Kotor Pengembalian Belanja

Naik/ (Turun)

go

.id

Real. Belanja Bersih

/

Uraian Jenis Belanja

bp

s.

Belanja B.4 Belanja Barang Barang Rp 100.149.411.612

n.

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing

an

te

sebesar Rp100.149.411.612 dan Rp45.458.434.194. Realisasi Belanja Barang 31

//b

Desember TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 120,31 persen dibandingkan

s:

realisasi belanja barang TA 2015.

1.

ht tp

Hal ini disebabkan :

Pada Belanja Barang Non Operasional terjadi kenaikan pada Belanja Bahan dan Belanja Honor Output Kegiatan, terutama pada pembayaran

honor

instruktur daerah (Inda) pelatihan petugas listing Sensus Ekonomi Tahun 2016 (SE2016) dan honor petugas listing SE2016 di Kabupaten/Kota. 2.

Belanja Jasa mengalami kenaikan sangat signifikan terutama terkait dengan kegiatan publisitas SE2016 yang mencakup pembuatan media dan video publisitas serta diselenggarakannya Apel Siaga SE2016 se- Provinsi Banten.

3.

Peningkatan belanja barang terbesar adalah pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang juga terkait pelaksanaan SE2016. Belanja perjalanan ini mencakup sosialisasi, pelatihan petugas listing, pelatihan instruktur daerah (Inda), pelatihan petugas pengolahan, pengawasan lapangan dan task force SE2016. Kegiatan yang paling banyak menyerap anggaran SE2016 adalah dari


- 31 -


pelaksanaan pelatihan petugas listing yang melibatkan 15.163 petugas pencacah (PCL) dan

petugas pengawas (PML) dari 8 (delapan)

kabupaten/kota se-Provinsi Banten. Tabel 9. Perbandingan Belanja Barang 31 Desember TA 2016 dan TA 2015 Uraian

Realisasi

Realisasi

Naik/

Persen

Jenis Belanja

TA 2016

TA 2015

Turun

(%)

Belanja Barang Operasional

2.184.143.746

1.911.352.846

272.790.900

14,27

52.623.939.787

20.676.388.376

31.947.551.411

154,51

607.817.678

3.425.155.588

(2.817.337.910)

(82,25)

Belanja Jasa

2.155.431.734

1.556.136.961

599.294.773

38,51

Belanja Pemeliharaan

1.697.912.456

1.791.968.233

(94.055.777)

(5,25)

24.780.383.563

153,81

54.688.626.960

120,27

2.350.458

(17,70)

Belanja Barang Non Operasional

bp

Realisasi Belanja Kotor

45.471.715.844

te

n.

100.160.342.804


//b

an

(10.931.192)

100.149.411.612

(13.281.650)

45.458.434.194

54.690.977.418

120,31

Belanja Modal Rp 2.769.988.900

ht tp

s:

Realisasi Belanja Bersih

16.110.713.840

s.

40.891.097.403

go

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

.id

/

Belanja Barang Persediaan

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2016 dan TA 2015 masing-masing sebesar Rp2.769.988.900 dan Rp5.599.426.749. Realisasi Belanja Modal TA 2016 mengalami penurunan sebesar 50,53 persen dibandingkan TA 2015 disebabkan adanya pengadaan tanah di Kota Serang dan pembangunan kantor BPS Kabupaten Tangerang pada tahun 2015.


- 32 -


Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel 10. Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2016 dan 2015 Realisasi T.A. 2016

Uraian Jenis Belanja

Realisasi T.A. 2015

Belanja Modal Tanah

Naik/Turun

Persen (%) (100,00)

0

2.546.000.000

(2.546.000.000)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1.369.758.200

747.127.200

622.631.000

83,34

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1.400.230.700

2.306.299.549

(906.068.849)

(39,29)

Belanja Modal Fisik Lainnya Realisasi Belanja Kotor

0

0

2.769.988.900

5.599.426.749

0

0

2.769.988.900

5.599.426.749


0

258.005.600 0 (2.829.437.849) 0 (2.829.437.849)

(50,53) (50,53)

ht tp

s:

//b

an

te

n.

bp

s.

go

.id

/

Realisasi Belanja Bersih

0


- 33 -


C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut: Tabel 11. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

B P S P ro vinsi B anten

B P S Kabupaten P andeglang

3 1- D e s - 2 0 16

B RI Cabang Serang No rek 0084.01.000450.30.8 Kwitansi UP belum di SP M -GU kan Uang Tunai J um la h B RI Cab. P andeglang No rek 0062.01.000044.30.7 Kwitansi UP belum di SP M -GU kan Uang Tunai J um la h B RI Cab. Rangkas bitung No rek. 0080.01.000061.30.7

B P S Kabupaten Lebak

bp

3

s.

go

2

J e nis

/

1

Ura ia n S a t k e r

.id

No

6

7

8

9

ht tp

s:

5

//b

an

4

te

n.

Kwitansi UP belum di SP M -GU kan Uang Tunai J um la h B P S Kabupaten B RI Cab. Tangerang No rek. 0120-01Tangerang 002128-30-9 Kwitansi UP belum di SP M -GU kan Uang Tunai J um la h B P S Kabupaten Serang B RI Cabang Serang No rek 0084.01.001167.30.6 Kwitansi UP belum di SP M -GU kan Uang Tunai J um la h B P S Ko ta Tangerang B RI Cab. Tangerang No rek. 01.20.01.000367.30.5 Kwitansi UP belum di SP M -GU kan Uang Tunai J um la h B P S Ko ta Cilego n B RI Cab. Cilego n No rek 0188.01.000302.30.5 Kwitansi UP belum di SP M -GU kan Uang Tunai J um la h B P S Ko ta Serang B RI Cabang Serang No rek 0084.01.001783.30.6 Kwitansi UP belum di SP M -GU kan Uang Tunai J um la h B P S Ko ta Tangerang B RI Cab. Tangerang No rek. 0120-01Selatan 001708-30-0 Kwitansi UP belum di SP M -GU kan Uang Tunai J um la h J um la h


3 1- D e c - 15

Rp

-

Rp

-

Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

-

- 34 -


Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tabel 12. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 31 Des TH 2016

31 Des TH 2015

Uang Tunai

-

-

Bank BRI 0084.01.002207.30.8

-

-

Jumlah

-

-

go

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

s.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

bp

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

.id

/

Keterangan

n.

masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

te

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang

an

bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu

s:

//b

investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu

ht tp

3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Tabel 13. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Keterangan

31 Des TH 2016

31 Des TH 2015

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

-

-

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

-

-

Kas Lainnya dari Hibah

-

-

-

-

Jumlah


- 35 -


Piutang PNBP Rp0

C.4 Piutang PNBP Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut: Tabel 14. Rincian Piutang PNBP Uraian

31 Des TH 2016

31 Des TH 2015

Piutang PNBP

-

-

Piutang Lainnya

-

-

-

-

go

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti

bp

s.

Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

n.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0

.id

/

Jumlah

te

per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0

an

dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan

//b

pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan

ht tp

s:

atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut: Tabel 15. Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2016 dan 2015 No

Nama

1 2 Jumlah

Bagian Lancar TPA Rp0

31 Des TH 2016

31 Des TH 2015

-

-

-

-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12


- 36 -


(dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 16. Rincian Bagian Lancar TPA No

Nama

31 Des TH 2016 31 Des TH 2015

1

-

-

-

2

-

-

-

-

-

Jumlah

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp 0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang

.id

/

lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian

go

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan

bp

s.

adalah sebagai berikut:

te

n.

Tabel 17. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Lancar

ht tp

Diragukan

s:

Kurang Lancar

//b

an

Kualitas Piutang Piutang Bukan Pajak

Macet

Jumlah

Nilai Piutang Jk Pendek

% Penyisihan -

Nilai Penyisihan

0,50% 10% 50% 100%

-

0,50% 10% 50% 100%

-

0,50% 10% 50% 100%

-

Bagian Lancar TP/TGR Lancar

-

Kurang Lancar

-

Diragukan Macet Jumlah

-

Bagian Lancar TPA

Jumlah

-

-

Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih

-

-

Lancar

-

Kurang Lancar

-

Diragukan Macet

Belanja Dibayar di Muka Rp9.198.452

C.8 Beban Dibayar di Muka Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masingmasing adalah sebesar Rp9.198.452 dan Rp85.888.214 . Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca


- 37 -


sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut: Tabel 18. Rincian Belanja Dibayar di Muka 31 Des TH 2016

Jenis

31 Des TH 2015

Sewa Gudang di BPS Prov. Banten

3.214.285

41.785.714

Sewa Gudang di BPS Kab. Lebak

1.237.500

-

Sewa Gudang di BPS Kab. Tangerang

-

19.352.500

Sewa Gudang di BPS Kota Serang

-

24.750.000

Pembayaran internet di BPS Kota Serang

3.080.000

-

Sewa Gudang di BPS Kota Tangerang

1.666.667

-

9.198.452

85.888.214

Jumlah

.id

/

Sewa gudang di BPS Provinsi Banten dari rekanan bernama H. Sutopo

go

diperuntukan untuk menyimpan stock barang persediaan terkait kegiatan

bp

s.

Sensus Ekonomi 2016, berdasarkan Surat perjanjian sewa gudang (SPK)

n.

nomor PPIS/2895/30.11.02/SPK/2015 tanggal 30 November 2015 senilai Rp.

te

45.000.000 untuk 14 Bulan periode 1 Desember 2015 hingga 31 Januari 2017,

an

Dibayar lunas berdasarkan SP2D nomor 150201302007742 tanggal 7

//b

Desember 2015 menggunakan akun belanja sewa 522141. Selama TA 2016

ht tp

s:

masa manfaat yang diterima 12 bulan dengan beban sewa pada TA 2016 senilai Rp.38.571.429 sehingga masih ada masa manfaat yang belum diterima untuk TA 2017 menimbulkan belanja dibayar dimuka senilai Rp. 3.214.285. Sewa gudang di BPS Kab. Lebak dari rekanan bernama Tati diperuntukan untuk menyimpan stock barang persediaan terkait kegiatan sensus ekonomi 2016,

berdasarkan

Surat

PPIS/2895/22.01.1/SPK/2016

Perjanjian tanggal

22

Kerja Januari

(SPK) 2016

Nomor:

senilai

Rp.

14.850.000,- untuk 12 Bulan periode, yaitu 22 Januari 2016 hingga 21 Januari 2017, dibayar lunas berdasarkan SP2D nomor: 161611301000222 tanggal 22 Januari 2016. Masa manfaat yang diterima pada tahun 2016 hanya 11 bulan senilai Rp. 13.612.500,-, sehingga masa manfaat selama 1 bulan menimbulkan belanja dibayar dimuka senilai Rp. 1.237.500,-


- 38 -


Pembayaran internet di BPS Kota Serang telah dilakukan selama 2 bulan kedepan yaitu bulan Januari dan Februari 2017 sehingga menimbulkan belanja dibayar dimuka senilai Rp. 3.080.000,Sewa gudang di BPS Kota Tangerang dari rekanan bernama Neni Ratnaeni diperuntukan untuk Penyimpanan Dokumen dan Perlengkapan Petugas Sensus Ekonomi 2016, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: PPIS/2895.019/25.01.01/SPK/2016 tanggal 25 Januari 2016 senilai Rp. 20.000.000,- untuk 12 Bulan periode, yaitu 1 Februari 2016 hingga 31 Januari 2017, dibayar lunas berdasarkan SP2D nomor: 161271701000025 tanggal 26 Februari 2016. Masa manfaat yang diterima pada tahun 2016 hanya 11 bulan senilai Rp. 18.333.333,-, sehingga masa manfaat selama 1 bulan menimbulkan belanja dibayar dimuka senilai Rp. 1.666.667,-

.id

/

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

go

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2016 dan

s.

2015 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

bp

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

n.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas

an

te

pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada

//b

penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan

ht tp

s:

jenis pendapatan sebagai berikut: Tabel 19. Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2016 Jenis

31 Des TH 2016

-

Jumlah

Persediaan Rp.435.430.308

31 Des TH 2015 -

-

-

-

C.10 Persediaan Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp435.430.308 dan Rp4.600.097.771. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada


- 39 -


masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 20. Rincian Persediaan Jenis

31 Des TH 2016

31 Des TH 2015

433.723.808

4.183.440.052

1.706.500

2.824.000

-

274.652.640

-

122.631.579

-

16.549.500

435.430.308

4.600.097.771

Barang Konsumsi Bahan untuk Pemeliharaan Aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat Persediaan untuk tujuan strategis Persediaan Lainnya Jumlah

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

.id

/

Adapun rincian mutasi transaksi selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

go

Saldo A wal TA 2016

4.183.440.052

P embelian

274.652.640

122.631.579

16.549.500

601.162.578

28.265.600

-

-

-

629.428.178

1.311.941.515

-

-

-

-

1.311.941.515

7.074.492

55.500

-

-

-

7.129.992

1.837.312

61.700

-

-

-

1.899.012

413.833.719

-

-

-

-

413.833.719

(4.860.520.208)

(29.500.300)

-

-

-

(4.890.020.508)

(1.208.543.314)

-

-

-

-

(1.208.543.314)

(451.600)

-

-

-

-

(451.600)

(16.050.738)

-

-

-

-

(16.050.738)

-

-

(274.652.640)

(122.631.579)

(16.549.500)

(413.833.719)

433.723.808

1.706.500

//b

an

te

n.

2.824.000

ht tp

s:

Transfer M asuk Ko reksi M utasi P enyesuaian Tambah P ersediaan Ko reksi Tambah Jurnal Umum Ko reksi P emakaian

M utasi Kurang

Transfer Keluar Ko reksi P enyesuaian P ersediaan Ko reksi Kurang Jurnal Umum Ko reksi

Saldo 31Des 2016

Jumlah

s.

B arang Ko nsumsi

bp

Jenis P ersediaan

B arang A set Tetap P ersediaan persediaan B ahan untuk Lainnya tuk tuk tujuan Lainnya tuk pemeliharaan diserahkan kpd dijual/diserah strategis/berj masy. aga-jaga kan kpd masy.

0

0

0

4.600.097.771

435.430.308

Pada wilayah BPS Provinsi Banten, pemakaian Barang Konsumsi senilai Rp. 4.860.520.208 terdiri dari Pemakaian Untuk kegiatan SE 2016 dan Pemakaian Rutin Lainnya. Mutasi Barang Transfer Keluar senilai Rp. 1.208.543.314 terdiri dari Mutasi Barang Keluar untuk kegiatan SE 2016 (Transfer Ke Satker Kab/Kota) dan Mutasi Barang Keluar untuk kegiatan lainnya. Mutasi barang keluar dari BPS Provinsi ke BPS Kab/Kota berupa barang konsumsi


- 40 -


pemakaiannya digunakan untuk Kegiatan SE 2016, seperti Publisitas SE dan Kegiatan Lapangan SE 2016. Pada aplikasi SAIBA Satker BPS Provinsi Banten terdapat jurnal umum terkait koreksi saldo awal dari BPS Pusat yang merupakan neraca audited hasil pemeriksaan BPK di BPS RI, yaitu total senilai Rp. 144.175.446 sisi debet pada barang konsumsi dan sisi kredit pada aset tetap lainnya untuk diserahkan kpd masyarakat

Rp.

97.317450;

Barang

persediaan

lainnya

untuk

dijual/diserahkan kpd masyarakat Rp. 30.308.496; Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga/jaga Rp. 16.549.500. Pada aplikasi SAIBA Satker BPS kota Tangerang terdapat jurnal umum terkait koreksi saldo awal dari BPS Pusat yang merupakan neraca audited hasil pemeriksaan BPK di BPS RI, yaitu total senilai Rp. 82.185.533 sisi debet pada barang konsumsi dan sisi kredit pada Barang persediaan lainnya untuk

.id

/

dijual/diserahkan kpd masyarakat Rp. 82.185.533.

go

Pada aplikasi SAIBA Satker BPS Kota Cilegon terdapat jurnal umum terkait

s.

koreksi saldo awal dari BPS Pusat yang merupakan neraca audited hasil

bp

pemeriksaan BPK di BPS RI, yaitu total senilai Rp. 112.678.710 sisi debet pada 102.541.160;

te

Rp.

Barang

persediaan

lainnya

untuk

an

masyarakat

n.

barang konsumsi dan sisi kredit pada aset tetap lainnya untuk diserahkan kpd

//b

dijual/diserahkan kpd masyarakat Rp. 10.137.550.

s:

Pada aplikasi SAIBA Satker BPS Kota Tangerang Selatan terdapat jurnal umum

ht tp

terkait koreksi saldo awal dari BPS Pusat yang merupakan neraca audited hasil pemeriksaan BPK di BPS RI, yaitu total senilai Rp. 74.794.030 sisi debet pada barang konsumsi dan sisi kredit pada aset tetap lainnya untuk diserahkan kpd masyarakat Rp. 74.794.030. Adapun rincian jenis barang terdapat pada lampiran BA hasil Stock Opname Fisik per 31 Desember 2016.

Tagihan TP/TGR Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara


- 41 -


karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 21. Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2016 dan 2015 No

Debitur

31 Des TH 2016

1

-

-

-

2

-

-

-

-

-

Jumlah

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

/

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran

.id

Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

31 Des TH 2015

go

adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset

bp

s.

tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah

//b

an

te

n.

sebagai berikut:

Debitur

31 Des TH 2015

1

-

-

-

2

-

-

-

-

-

ht tp Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp0

31 Des TH 2016

s:

No

Tabel 22. Rincian Tagihan TPA

Jumlah

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:


- 42 -


Tabel 23. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang TA 2016 Kualitas Piutang Tagihan TP/TGR

Nilai Piutang Jk Panjang

% Penyisihan

Lancar

-

Kurang Lancar

-

Diragukan

-

Macet

Jumlah

Nilai Penyisihan

0,50% 10% 50% 100%

-

0,50% 10% 50% 100%

-

Tagihan PA

Jumlah

-

-

Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih

-

-

Lancar

-

Kurang Lancar

-

Diragukan Macet

Tanah

C.14 Tanah

/

Rp11.019.390.000

.id

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pusat Statistik Provinsi

go

Banten per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp11.019.390.000

bp

s.

dan Rp11.019.390.000.

n.

Tidak terdapat penambahan atas tanah pada TA 2016. Mutasi nilai tanah

//b

an

te

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rp

11.019.390.000

s:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015

ht tp

Mutasi tambah: Pembelian

Rp

-

Hibah

Rp

-

Reklasifikasi

Rp

-

Mutasi kurang:

Rp

-

Penghentian aset dari penggunaan

Rp

-

Penghapusan

Rp

-

Saldo per 31 Des 2016

Rp

11.019.390.000

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2016

Rp

-

Nilai Buku per 31 Des 2016

Rp

11.019.390.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:


- 43 -


Tabel 24. Rincian Tanah

Satker

KIB

Luas 1835 m2 500 m2 1720 m2 192 m2 270 m2 500 m2 1590 m2 200 m2 1345 m2 300 m2 2.270 m2 500 m2 486 m2 260 m2 1282 m2 965 m2 200 m2

Nilai Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

270.000.000 138.100.000 728.700.000 18.800.000 216.000.000 100.000.000 1.254.000.000 120.000.000 470.750.000 379.900.000 749.100.000 195.300.000 150.000.000 119.600.000 2.546.000.000 3.233.103.000 330.037.000

Rp

11.019.390.000

te

n.

bp

Jumlah

s.

go

.id

1 BPS Provinsi Banten 2.01.01 2 BPS Kabupaten Pandeglang 2.01.01.04.001.1 2.01.01.04.001.2 2.01.01.01.001.1 3 BPS Kabupaten Lebak 2.01.01.01.001 2.01.01.04.001 2.01.01.04.002 4 BPS Kabupaten Tangerang 2.01.01.01.001.1 2.01.01.04.001.1 5 BPS Kabupaten Serang 1 2 6 BPS Kota Tangerang 2.01.01.04.001.1 2.01.01.04.001.2 7 BPS Kota Cilegon 2.01.01.01.001.1 8 BPS Kota Serang 9 BPS Kota Tangerang Selatan 2.01.01.04.001.1 2.01.01.01.001.1

/

No.

an

Tanah BPS Provinsi Banten seluas 1.835 m2 senilai Rp. 270.000.000 yang

//b

terletak di Jalan Bayangkara, Serang, Banten pada tanggal pelaporan dikuasai

ht tp

s:

/ digunakan untuk rumah dinas Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten beserta Para Kepala Bagian dan Kepala Bidang. Tanah BPS Kota Serang seluas 1.273 m2 senilai Rp. 2.546.000.000; yang terletak di Jl. Raya Serang-Pandeglang kel. Sukajaya Kec. Curug Kota Serang, pada tanggal pelaporan masih bersifat idle (belum digunakan).

Peralatan dan Mesin

C.15 Peralatan dan Mesin

Rp25.554.452.168

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp25.554.452.168 dan Rp24.663.873.474. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:


- 44 -



24.663.873.474


1.369.758.200

Transfer Masuk

1.150.612.940

Reklasifikasi masuk

0

Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap

0

Transaksi Normalisasi BMN Aset tetap Mutasi kurang:

30.000 0

Transfer keluar

(1.103.312.940)

Reklasifikasi keluar

-

Penghentian aset dari penggunaan

(526.509.506)

Saldo per 31 Desember 2016

25.554.452.168

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016

(19.440.417.708)

Nilai Buku per 31 Desember 2016

6.114.034.460

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin berupa:

Papan visual/Papan Nama senilai

go

 Pada BPS Provinsi Banten :

.id

/

a. Pembelian :

s.

Rp11.880.000; sesuai BAST No. PSPA/23.03.01/IV/2016 Tgl 1 April

bp

2016; SP2D No. 160201302001596 Tgl 11 April 2016. Meja Kerja Kayu

n.

senilai Rp28.930.000; Kursi Besi/Metal senilai Rp98.686.500; Sice

an

te

senilai Rp16.830.000; Meja Resepsionis senilai Rp9.075.000;

//b

Workstation

senilai

Rp16.610.000; Tgl

10

Mei

2016;

BAST

No.

SP2D

No.

s:

014/PPHP/Meubelair/V/2016

sesuai

ht tp

160201302002500 Tgl 16 Mei 2016. Amplifier senilai Rp2.002.000; Loudspeaker senilai Rp6.490.000; Microphone senilai Rp462.000; Mic Conference senilai Rp8.206.000; Microphone/Wirelles MIC senilai Rp1.485.000; Handy Talky (HT) senilai Rp1.375.000; Printer (peralatan personal komputer) senilai Rp4.455.000; sesuai BAST No. 004/PPHP/Per-it-Datakom/III/2016 Tgl 11 Maret 2016; SP2D No. 160201301003235 Tgl 16 Maret 2016. Lemari kayu Rp. 20.295.000; sesuai BAST No. 027/PPHP/Lemari/XII/2016 Tgl 5 Desember 2016; SP2D No. 160201302008449 Tgl 7 Desember 2016

 Pada BPS Kabupaten Pandeglang : Lemari Besi/Metal sebanyak 7 buah senilai Rp.26.950.000 dari CV Ameera Cipta Mandiri. Teralis sebanyak 24 m senilai Rp.10.800.000 dari PT Bima Sakti Usaha. Meja kerja kayu sebanyak 27 buah senilai Rp.32.670.000 dari CV Ameera Cipta Mandiri. Kursi besi/metal sebanyak 68 buah senilai Rp.50.050.000 dari CV Ameera Cipta Mandiri. Meja komputer sebanyak 10 buah senilai


- 45 -


Rp.13.750.000 dari CV Ameera Cipta Mandiri. Meja resepsionist sebanyak 1 buah senilai Rp.3.000.000 dari Toko Grazioso. Partisi sebanyak 1 buah senlai Rp.18.744.000 dari CV Ameera Cipta Mandiri. Workstation sebanyak 2 buah senilai Rp.24.608.100 dari CV Ameera Cipta Mandiri. A.C Split sebanyak 3 buah senilai Rp.16.110.000 dari Toko ALPHA. Vertikal Blind sebanyak 1 paket senilai Rp.11.008.800 dari CV Ameera Cipta Mandiri. Bracket Holder sebanyak 1 paket senilai Rp.845.000 dari Toko PROJECTION ONE. Alat Pemadam Kebakaran sebanyak 1 buah senilai Rp.3.000.000 dari CV Satria Pratama. Layar Proyektor sebanyak 1 buah senilai 3.700.000 dari Toko PROJECTION ONE. Viewer sebanyak 1 buah senilai Rp.14.550.000 dari Toko PROJECTION ONE. External (Portable Hardisk) sebanyak 4 buah senilai Rp.5.850.000 dari Toko SS Computer.

.id

/

 Pada BPS Kabupaten Lebak : Pembelian 5 unit power Supply merk

tanggal 26 April 2016. 1 unit Layar Viewer merk

s.

No. 000175

go

ICA @Rp. 1.320.000 dengan jumlah nilai Rp6.600.000 dengan BAST

bp

MAYTOR senilai Rp1.350.000 dengan BAST No. 000175 tanggal 26

n.

April 2016. Meubeler ( Meja Kayu dan kursi besi) senilai Rp39.538.000

an

te

dengan BAST No. 002/PPHP/PMB IV/2016 tanggal 18 April 2016.

//b

Kendaraan Dinas roda dua ( Motor Yamaha Yupiter MX) senilai

s:

Rp36.100.000 dengan BAST No. 003/PPHP/Motor/VIII/2016 tanggal

ht tp

25 Agustus 2016.

 Pada BPS Kabupaten Tangerang : Genset sebanyai 1 unit senilai Rp 165.000.000,-. Lemari Kayu sebanyak 11 unit senilai Rp 20.405.000,-. Filing Cabinet Besi sebanyak 7 unit senilai Rp 21.560.000,-. Loker sebanyak 2 unit senilai Rp 11.220.000,-. Layar LCD Projector sebanyak 1 unit senilai Rp 1.496.000,-. Teralis sebanyak 1 set senilai Rp 69.653.000,-. Meja Kerja sebanyak 16 unit senilai Rp 94.424.000,-. Kursi sebanyak 77 unit senilai Rp 72.655.000,-. Sice sebanyak 2 unit senilai Rp 6.270.000,-. Meja Rapat sebanyak 11 unit senilai Rp 12.848.000,-. Meja Komputer sebanyak 4 unit senilai Rp 2.332.000,-. Vacum Cleaner sebanyak 1 unit senilai Rp 2.249.500,. AC sebanyak 7 unit senilai Rp 37.306.500,-. Vertikal Blind sebanyak 1 unit senilai Rp 22.440.000,-. UPS sebanyak 4 unit senilai Rp 8.368.800,-. Viewer sebanyak 1 unit senilai Rp 10.945.000,-.


- 46 -


 Pada BPS Kabupaten Serang : Pembelian UPS sebanyak 4 unit senilai Rp 11.880.000. Layar proyektor sebanyak 2 unit senilai Rp 6.050.000. 1 unit LED TV senilai Rp 8.360.000. 4 unit kendaraan dinas roda 2 senilai Rp 75.830.000.  Pada BPS Kota Tangerang : Pembelian AC Split senilai Rp9.000.000; sesuai Kuitansi Nomor 000013 Tanggal 15 Januari 2016; SP2D No. 161271301000589 Tanggal 10 Februari 2016. Mesin Pemotong Rumput senilai Rp3.950.000; sesuai Kuitansi Nomor 000012 Tanggal 15 Januari 2016; SP2D No. 161271301000589 Tanggal 10 Februari 2016. Tangki Air senilai Rp11.500.000; sesuai Kuitansi Nomor 000086 Tanggal 14 Maret 2016; SP2D No. 161271301001816 Tanggal 16 Maret 2016.  Pada BPS Kota Cilegon : pembelian 1 buah meja dan kursi resepsionis

.id

/

senilai Rp.5.750.000 serta 1 buah telephon PABX senilai 7.250.000.

go

 Pada BPS Kota Serang : Pembelian 2 buah pesawat telephone merk

s.

panasonic senilai Rp1.400.000.000; Pembelian Viewer dan layar

bp

senilai Rp16.110.000. Pembelian 5 buah external/portable hardisk

te

sepeda motor senilai

an

Rp34.320.000.

n.

senilai Rp.8.720.000. Pembelian 2 buah

//b

 Pada BPS Kota Tangerang Selatan : Pembelian Lemari arsip sebanyak

s:

3 buah senilai Rp10.395.000 dengan Nomor SP2D 161271301000466

ht tp

dan tanggal SP2D 5 Februari 2016; Vacuum cleaner (mesin penghisap debu) sebanyak I buah senilai Rp3.019.500 dengan Nomor SP2D 161271301000466 dan tanggal SP2D 5 Februari 2016.

b. Transfer Masuk berupa: Mesin Absensi sebanyak 16 buah senilai Rp. 94.600.000; Uninterruptible Power Suplly (UPS) sebanyak 4 buah senilai Rp4.866.424; P.C Unit sebanyak 4 buah senilai Rp. 44.297.132; Scanner sebanyak 8 buah senilai Rp.186.775.184; Firewall sebanyak 8 buah senilai Rp.746.242.200; dan Switch sebanyak 8 buah senilai Rp.73.832.000. c. Transfer Keluar berupa : Mesin Absensi sebanyak 8 buah senilai Rp. Minus 47.300.000; UPS sebanyak 4 buah senilai minus Rp4.866.424; PC Unit sebanyak 4 buah senilai minus Rp.44.297.132; Scanner (peralatan personal komputer) sebanyak 8 buah senilai minus Rp186.775.184; Firewall sebanyak 8 buah senilai minus Rp.746.242.200; dan Switch sebanyak 8 buah senilai minus Rp.73.832.000.


- 47 -


d. Penghentian Aset dari penggunaan berupa : Portable Generating Set senilai minus Rp. 50.600.000;Mini bus senilai minus Rp. 89.600.000; sepeda motor senilai minus Rp. 185.564.000; Global Positioning System senilai minus Rp. 2.376.000; Mesi ketik manual langenwagon senilai minus Rp. 1.920.000; Calculator senilai minus Rp. 343.980; Lemari Besi/Metal senilai minus Rp. 413.600; Lemari Kayu senilai minus Rp. 18.118.100; Rak Besi senilai minus Rp. 2.666.030; Rak Kayu senilai minus Rp.564.000; Filing Cabinet Besi senilai minus Rp.278.000; Mesin Absensi senilai minus Rp.19.483.534; Meja kerja kayu senilai minus Rp. 16.473.100; Kursi besi/metal senilai minus Rp. 11.839.000; Sice senilai minus Rp.775.000; Meja Rapat senilai minus Rp.1.328.000; Meja komputer senilai minus Rp. 1.117.500; Meja Resepsionist senilai minus Rp. 326.700; A.C Split senilai minus Rp. 5.000.000; Kipas Angin senilai

.id

/

minus Rp.30.000; Step Up/Down (Home Use) senilai minus Rp.2.035.000;

go

P.C Unit senilai minus Rp. 36.621.170; Laptop senilai minus Rp.

s.

49.767.200; Note book senilai minus Rp. 22.397.176; Printer senilai minus

bp

Rp. 4.180.000; dan External senilai minus Rp. 2.692.416.

n.

e. Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap berupa : Rak Besi senilai Rp.

an

te

30.000.

ht tp

s:

Keuangan ini.

//b

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan

Gedung dan Bangunan

C.16 Gedung dan Bangunan

Rp16.409.832.409

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp16.409.832.409 dan Rp14.924.849.709. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015

14.924.849.709


130.000.000

Pengembangan melalui KDP

796.863.000

Penyelesaian Pembangunan Langsung Pengembangan Nilai Aset Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas

23.831.831 449.535.869 84.752.000

Mutasi kurang: Penghentian Aset dari Penggunaan Saldo per 31 Desember 2016 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016 Nilai Buku per 30 Juni 2016


16.409.832.409 (2.203.172.839) 14.206.659.570

- 48 -


Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa : a. Pembelian berupa Pagar Rumah Dinas senilai Rp130.000.000,- (BPS Kota Cilegon) b. Penyelesaian pembangunan langsung berupa: Gedung Pos Jaga Permanen senilai Rp23.831.831,- yaitu pembangunan pos jaga satpam; sesuai BAST No. 013/PPHP/Gudang-Pos/IV/2016 Tgl 22 April 2016 dan SP2D No. 160201302001944 Tgl 26 April 2016. (BPS Prov. Banten) c. Pengembangan nilai aset berupa : bangunan gedung kantor permanen total senilai Rp149.576.669,- yaitu Pembangunan gudang kantor senilai Rp.44.532.169; sesuai BAST No. 013/PPHP/Gudang-Pos/IV/2016 Tgl 22 April 2016 dan SP2D No. 160201302001944 Tgl 26 April 2016. Rehabilitasi Interior Lobi Gedung Kantor senilai Rp. 105.044.500; sesuai BAST No. 008/PPHP/Rehab-Lobi/IV/2016 Tgl 28 Maret 2016 dan SP2D

.id

/

No. 160201302001565 Tgl 8 April 2016 (BPS Provinsi Banten).

go

Penambahan Nilai Gedung Kantor sebesar Rp 248.950.000,- yaitu berupa:

bp

s.

penambahan Pagar Gedung Kantor sebesar Rp 195.000.000,-, Kanopi

n.

sebesar Rp 26.950.000,- dan penataan halaman kantor sebesar Rp.

te

27.000.000 (BPS Kab. Tgr). Penambahan Gedung dan Bangunan berasal

an

dari Pemasangan Backdrop ruang aula kantor senilai Rp 35.970.000. (BPS

//b

Kab. Serang). Penambahan nilai gedung berasal dari pengembangan nilai

s:

aset gedung yaitu penambahan daya listrik sebesar Rp. 15.039.200 dengan

ht tp

SPM No.00018/UP-GUP/02/2016 dan SP2D No.160201301001017 tanggal 9 Februari 2016 (BPS Kab. Pandeglang) d.

Pengembangan melalui KDP berupa rehabilitasi rumah dinas BPS Prov. Banten sesuai SPK No. PSPA/2891/18.07.01/SPK/2016 Tgl 18 Juli 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 708.800.000; dan SPK Addendum I No. PSPA/2891/13.09.01/SPAK-ADD1/2016 Tgl 13 September 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 734.594.000. dengan rincian sbb : 

Jasa konsultasi perencanaan rehabilitasi rumah dinas BPS Provinsi Banten Rp. 29.957.400; sesuai BAST No. 004/Pan-PHP/RehabRudin/III/2016 Tgl 8 Maret 2016 dan SP2D No. 160201302001559 Tgl 8 April 2016.


- 49 -




Uang muka 20% pekerjaan konstruksi rehabilitasi rumah dinas BPS Provinsi Banten Rp. 141.760.000; SP2D No. 160201302004468 Tgl 28 Juli 2016.



Termin 1 pekerjaan konstruksi rehabilitasi rumah dinas BPS Provinsi Banten Rp. 170.112.000; SP2D No. 160201302005733 Tgl 8 September 2016.



Narasumber pemaparan tugas dan fungsi tenaga pengelola teknis dalam pelaksanaan pembangunan bangunan gedung negara Rp. 900.000; SP2D No. 160201301021152 Tgl 27 Oktober 2016.



Termin 2 pekerjaan konstruksi rehabilitasi rumah dinas BPS Provinsi Banten Rp. 177.850.000; SP2D No. 160201302006776 Tgl 18 Oktober 2016.

/

Jasa konsultasi pengawasan rehabilitasi rumah dinas BPS Provinsi

.id



Tgl

14

November

s.

Rudin/XI/2016

go

Banten Rp. 26.125.000; sesuai BAST No. 029/Pan-PHP/Rehab2016

dan

SP2D

No.

Termin 3 pekerjaan konstruksi rehabilitasi rumah dinas BPS Provinsi

te



n.

bp

160201302007757 Tgl 22 November 2016.

an

Banten Rp. 244.872.000; sesuai BAST No. 028/Pan-PHP/Rehab-

//b

Rudin/XI/2016

Tgl

11

November

2016

dan

SP2D

No.



ht tp

s:

160201302007772 Tgl 22 November 2016. Jasa konsultasi perencanaan rehabilitasi rumah dinas BPS Provinsi Banten Rp. 5.286.600; sesuai BAST No. 030/Pan-PHP/RehabRudin/XI/2016

Tgl

15

November

2016

dan

SP2D

No.

160201302008451 Tgl 7 Desember 2016. e. Koreksi pencatatan nilai/kuantitas berupa : bangunan gedung kantor permanen total senilai Rp74.412.000,- (BPS Prov. Banten). Bangunan gedung kantor permanen total senilai Rp10.340.000 (BPS Kab. Lebak). Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.


- 50 -


Jalan,Jaringan dan Irigasi Rp0

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp84.752.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015

84.752.000

Mutasi tambah: Penambahan jaringan teknologi informasi

-

Mutasi kurang:

-

Koreksi Pencatatan

(84.752.000)


-


-


-

Pada tahun 2016 ada transaksi mutasi keluar berupa Koreksi Pencatatan

.id

/

sebesar Rp. 84.752.000,-. Koreksi pencatatan tersebut didasarkan pada surat

go

Sekretaris Utama BPS RI Nomor : B-280/BPS/2000/10/2016 tanggal 10

s.

Oktober 2016 perihal Penyusunan LKKL Triwulan III 2016. Pada lampiran II

bp

surat tersebut dinyatakan bahwa BMN berupa jaringan yang dimiliki tidak

te

n.

sesuai dengan Tupoksi BPS dan tidak sesuai dengan konsep Jalan, Irigasi dan

//b

an

Jaringan pada PP 71 Tahun 2010 yaitu dimanfaatkan untuk masyarakat umum.

s:

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan

Aset Tetap Lainnya Rp845.869.903

ht tp

Keuangan ini.

C.18 Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp845.869.903 dan Rp691.353.606. Mutasi Aset Tetap Lainnya pada tahun 2016 berasal dari reklasifikasi masuk berupa Buku lainnya senilai Rp. 20.762.700; Laporan senilai Rp. 30.683.493; Serial lainnya senilai Rp.102.572.949; CD/VCD/DVD/LD senilai Rp. 648.155-; dan Bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro lainnya senilai Rp. 154.000,-. Dan penghentian aset dari penggunaan berupa buku lainnya senilai Rp. 305.000.


- 51 -



691.353.606

Mutasi tambah: Reklasifikasi Masuk

154.821.297

Perolehan Lainnya

-

Mutasi kurang: Penghentian Aset dari Penggunaan

(305.000)


845.869.903


-


845.869.903

s

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp49.700.000

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp49.700.000 dan Rp49.700.000. Saldo per 31 Desember 2015

49.700.000

Mutasi tambah: 29.957.400

.id

/

Penambahan KDP

766.905.600

go

Pengembangan KDP Mutasi kurang:

(796.863.000)

s.

Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi

49.700.000

bp



49.700.000

te

n.


//b

an

KDP senilai Rp. 49.700.000 merupakan KDP tahun 2014 yang merupakan

s:

Honor konsultan perencana pembangunan gedung kantor pada BPS

ht tp

Kabupaten Lebak, pembangunan yang direncanakan pada DIPA TA 2015 tidak dapat dilaksanakan proses kontruksi bangunannya dikarenakan adanya moratorium

pembangunan

gedung

kantor

berdasarkan

surat

dari

Kementerian Keuangan nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 perihal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga. Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran. Akumulasi C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Penyusutan Aset Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 Tetap Rp(21.643.590.547)

adalah

masing-masing

minus

Rp21.643.590.547

dan

minus

Rp18.133.267.574. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat


- 52 -


aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 25. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No 1 2 3 4

Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan

Nilai Perolehan

Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan

25.554.452.168 16.409.832.409 0 845.869.903 42.810.154.480

Nilai Buku

19.440.417.708 2.203.172.839 0 0 21.643.590.547

6.114.034.460 14.206.659.570 0 845.869.903 21.166.563.933

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan

bp

s.

go

.id

/

Keuangan ini.

an

te

n.

Aset Tak C.21 Aset Tak Berwujud Berwujud Rp2.945.244.859 Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah

//b

Rp2.945.244.859 dan Rp2.116.191.359. Aset Tak Berwujud merupakan aset

s:

yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

ht tp

Aset Tak Berwujud pada BPS Provinsi Banten berupa software dan lisensi yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:s Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015

2.116.191.359

Mutasi tambah: Transfer Masuk Mutasi kurang: Saldo per 31 Desember 2016 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016 Nilai Buku per 31 Desember 2016

829.053.500 2.945.244.859 (2.280.516.446) 664.728.413

Terdapat penambahan ATB berupa transfer masuk software kapow versi 9.6 senilai Rp. 829.053.500. Pada tahun 2016 diterapkan Amortisasi ATB sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-1327/KN/2016 tanggal 7 Nopember 2016 perihal implementasi Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Kementerian Negara/Lembaga.


- 53 -


Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 26. Rincian Aset Tak berwujud Uraian

Nilai

Software Lisensi

2.883.556.859 61.688.000 2.945.244.859

Aset Lain-Lain

C.22 Aset Lain-Lain

Rp1.801.701.196

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp1.801.701.196 dan Rp1.526.443.417. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam

/

operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

.id


go

Mutasi tambah:

s.

Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya

bp

Mutasi kurang: Transaksi normalisasi BMN

1.526.443.417

526.814.506 (60.000) (126.300.000)

Usulan barang hilang berat ke pengelola

(72.096.727)

te

n.

Usulan barang rusak berat ke pengelola

(53.100.000)

an

Penghapusan (BMN yg dihentikan)

1.801.701.196


(1.748.776.788)

//b


52.924.408

ht tp

s:


Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Penambahan melalui reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya berupa : Portable Generating Set senilai Rp. 50.600.000; Mini bus senilai Rp. 89.600.000; sepeda motor senilai Rp. 185.564.000; Global Positioning System senilai Rp. 2.376.000; Mesi ketik manual langenwagon senilai Rp. 1.920.000; Calculator senilai Rp. 343.980; Lemari Besi/Metal senilai Rp. 413.600; Lemari Kayu senilai Rp. 18.118.100; Rak Besi senilai Rp. 2.666.030; Rak Kayu senilai Rp.564.000; Filing Cabinet Besi senilai Rp.278.000; Mesin Absensi senilai Rp.19.483.534; Meja kerja kayu senilai Rp. 16.473.100; Kursi besi/metal senilai Rp. 11.839.000; Sice senilai Rp.775.000; Meja Rapat senilai Rp.1.328.000; Meja komputer senilai Rp. 1.117.500; Meja Resepsionist senilai Rp. 326.700; A.C Split


- 54 -


senilai Rp. 5.000.000; Kipas Angin senilai Rp.30.000; Step Up/Down (Home Use) senilai Rp.2.035.000; P.C Unit senilai Rp. 36.621.170; Laptop senilai Rp. 49.767.200; Note book senilai Rp. 22.397.176; Printer senilai Rp. 4.180.000; dan External senilai Rp. 2.692.416; dan Buku Lainnya senilai Rp. 305.000. b. Penghapusan sebesar minus Rp53.100.000 berupa sepeda motor. c. Transaksi normalisasi BMN berupa : Rak Besi senilai minus Rp.60.000. d. Usulan barang rusak berat ke pengelola berupa sepeda motor senilai minus Rp. 126.300.000. e.

Usulan barang hilang ke pengelola berupa sepeda motor senilai minus Rp. 57.054.000; dan Laptop senilai minus Rp. 15.042.727.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keungan ini. C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Rp(4.029.293.234)

adalah masing-masing minus Rp4.029.293.234 dan minus Rp1.439.088.589.

go

.id

/

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

bp

s.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015

te

n.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya

an

yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai

//b

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian

s:

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2016 adalah sebagai

ht tp

berikut:

Tabel 27. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap

Nilai Perolehan

Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi

Nilai Buku

Aset Tak Berwujud Software Lisensi Jumlah Aset Lain-lain Jumlah

Uang Muka dari KPPN Rp0

2.883.556.859

2.271.263.246

61.688.000

9.253.200

612.293.613 52.434.800

2.945.244.859

2.280.516.446

664.728.413

1.801.701.196

1.748.776.788

52.924.408

4.746.946.055

4.029.293.234

717.652.821

C.24 Uang Muka dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2016 dan 2015 masingmasing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang


- 55 -


Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerjadan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Tabel 28. Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN No

Uraian

2016

1

BPS Provi ns i Ba nten

-

2

BPS Ka b. Pa ndegl a ng

-

3

BPS Ka b. Leba k

-

4

BPS Ka b. Sera ng

-

5

BPS Ka b. Ta ngera ng

-

6

BPS Kota Ta ngera ng

-

7

BPS Kota Ci l egon

-

8

BPS Kota Sera ng

-

9

BPS Kota Ta ngera ng Sel a ta n

-

-

bp

s.

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-

n.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

go

.id

/

Jumlah

an

te

masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan

//b

kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak

s:

ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal

ht tp

pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada BPS Provinsi Banten per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Tabel 29. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor Potongan pajak yang belum disetor Utang kepada Pihak ketiga lainnya Total Pendapatan Diterima di Muka Rp0

Jumlah

Penjelasan ----

C.26 Pendapatan Diterima di Muka Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun


- 56 -


barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 30. Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Uraian

Jumlah

-

Total

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp1.124.007.800

-

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar

/

Rp1.124.007.800 dan Rp1.134.789.970, merupakan kewajiban pemerintah

.id

kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima

s.

go

tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

bp

Tabel 31. Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2016 dan 2015

te

n.

Uraian

//b

an

Belanja Pegawai YMH dibayar Belanja Barang YMH dibayar Belanja Modal YMH dibayar

31 Des 2015

1.066.241.968 57.765.832 0

1.083.127.584 51.662.386 -

1.124.007.800

1.134.789.970

ht tp

s:

Total

31 Des 2016

Adapun rincian per satker sbb :

No

Uraian

Belanja Pegawai YMH Dibayar

Belanja Barang YMH Dibayar

Jumlah

1

BPS Provinsi Banten

251.441.282

19.561.120

271.002.402

2

BPS Kab. Pandeglang

132.195.536

4.025.970

136.221.506

3

BPS Kab. Lebak

112.343.579

5.906.403

118.249.982

4

BPS Kab. Serang

122.527.886

5.142.910

127.670.796

5

BPS Kab. Tangerang

129.116.066

6.972.014

136.088.080

6

BPS Kota Tangerang

97.823.398

6.625.794

104.449.192

7

BPS Kota Cilegon

67.865.514

2.268.994

70.134.508

8

BPS Kota Serang

75.703.718

2.801.268

78.504.986

9

BPS Kota Tangerang Selatan

77.224.989

4.461.359

81.686.348

1.066.241.968

57.765.832

1.124.007.800

Jumlah


- 57 -


Ekuitas C.28 Ekuitas Rp32.273.927.714

Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp32.273.927.714 dan Rp39.055.393.417. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut

ht tp

s:

//b

an

te

n.

bp

s.

go

.id

/

tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.


- 58 -


Pendapatan PNBP Rp12.453.090

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp12.453.090 dan Rp245.793.262. Pendapatan tersebut terdiri dari: Tabel 32. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2016-2015 URAIAN

31 Des 2015

NAIK (TURUN) %

12.453.090 -

16.978.542 219.652.220 9.162.500 -

-

12.453.090

245.793.262

31 Des 2016

Pendapatan dari pengelolaan BMN Pendapatan Jasa Pendapatan Iuran dan Denda Pendapatan Lain-lain

-

/

Jumlah

.id

Pendapatan dari pengelolaan BMN merupakan Pendapatan-LO yang

s.

go

diperoleh dari penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan dan

bp

hasil cetakan lainnya yakni cetakan publikasi BPS senilai Rp950.000 dan

D.2 Beban Pegawai

//b

Beban Pegawai Rp33.013.453.521

an

te

rumah dinas pejabat.

n.

pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan senilai Rp11.503.090 yakni

ht tp

s:

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp33.013.453.521 dan Rp30.984.151.628. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.


- 59 -


Tabel 33. Rincian Beban Pegawai Tahun 2016 dan 2015 URAIAN JENIS BEBAN

Beban Gaji

33.013.453.521

Beban Tunjangan-Tunjangan

30.984.151.628

0

Beban Honorarium dan Vakasi

-

-

-

-

-

0

Beban Lembur

-

Jumlah

Beban Persediaan Rp4.871.828.146

NAIK 31 Des Thn 2015 (TURUN) %

31 Des Thn 2016

33.013.453.521

30.984.151.628

-

D.3 Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4.871.828.146

dan Rp2.089.960.378. Beban

/

Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang

.id

yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang

go

dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk

bp

s.

Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

an

te

n.

Tabel 34. Rincian Beban Persediaan Tahun 2016 dan 2015

s:

//b

URAIAN JENIS BEBAN

ht tp

Beban Persediaan Konsumsi

4.871.828.146

Beban Persediaan Bahan Baku Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga jaga

-

Beban Persediaan Lainnya

-

Jumlah Beban Persediaan

Beban Barang dan Jasa Rp57.040.133.283

31 Des Thn 2016

-

4.871.828.146

31 Des Thn 2015

NAIK (TURUN) %

2.058.940.474 1.428.000 29.175.804 416.100

-

2.089.960.378

-

D.4 Beban Barang dan Jasa Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp57.040.133.283 dan Rp23.971.301.467. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi


-

- 60 -


belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 35. Rincian Beban Barang dan JasaTahun 2016 dan 2015

31 Des 2015

NAIK (TURUN) %

2.177.564.159

1.865.034.402

-

52.618.694.595

20.635.754.567

Beban Langganan Daya dan Jasa

644.501.705

562.355.712

Beban Sewa

624.014.349

254.436.786

URAIAN JENIS BEBAN

31 Des 2016

Beban Barang Operasional Beban Barang Non Operasional

Beban Jasa Konsultan

0

273.559.000

Beban Jasa Profesi

59.400.000

277.750.000

Beban Jasa Lainnya

915.958.475

102.411.000

-

57.040.133.283 23.971.301.467

-

bp

s.

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-

n.

Beban Pemeliharaan Rp1.704.761.256

go

.id

/

Jumlah

te

masing sebesar Rp1.704.761.256 dan Rp1.889.213.500. Beban Pemeliharaan

an

merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap

//b

atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban

ht tp

s:

pemeliharaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 36. Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015 URAIAN JENIS BEBAN Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Beban Pemeliharaan Lainnya Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan Beban persediaan suku cadang Jumlah


31 Des 2016

442.154.836 1.233.106.120 0 29.500.300 0 1.704.761.256

31 Des 2015

NAIK (TURU N) %

444.233.984

-

1.403.114.485

-

0

-

38.276.031

-

3.589.000 1.889.213.500

- 61 -

-


Beban Perjalanan Dinas Rp40.887.382.403

D.6 Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Dinas 31 Desember Tahun 2016 dan 2015 adalah masingmasing sebesar Rp40.887.382.403 dan Rp16.104.863.840. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untukperjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 37. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015 31 Desember 2016

NAIK (TURUN) %

Beban Perjalanan Biasa

1.251.462.553

1.367.252.840

-

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

2.282.143.000

3.920.807.000

-

5.765.055.700

-

32.856.970.000

5.051.748.300

-

40.887.382.403

16.104.863.840

-

go

4.496.806.850

s.

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

/

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

n.

bp

Jumlah

an

te

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

//b

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp979.402.377.

s:

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

31 Desember 2015

.id

URAIAN JENIS BEBAN

ht tp

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik Provinsi Banten untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:


- 62 -


Tabel 38. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2016 dan 2015 URAIAN JENIS BEBAN

Beban Bantuan Sosial Rp0

31 Des 2016

Beban Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda

0

Beban Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda

0

Jumlah

0

31 Des 2016

NAIK (TURUN) %

238.925.082

740.477.295 979.402.377

-

D.8 Beban Bantuan Sosial Beban Bantuan Sosial 31 Desember Tahun 2016 dan 2015 adalah masingmasing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk

.id

/

menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban

s.

go

Bantuan Sosial untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

n.

bp

Tabel 39. Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015

te

31 Des 2016

an

URAIAN JENIS BEBAN

% NAIK (TURUN)

0

-

-

Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial

0

-

-

Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial

0

-

-

Jumlah

0

-

-

s:

//b

Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial

ht tp

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp4.273.072.389

31 Des 2015

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember Tahun 2016 dan

2015

adalah

masing-masing

sebesar

Rp4.273.072.389

dan

Rp3.152.888.727. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:


- 63 -


Tabel 40. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2016 dan 2015 URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

31 Des 2016

2.786.619.789

-

313.273.454

-

2.204.966

-

3.562.607.192

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

337.040.693

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan

1.102.483

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

-

Jumlah Penyusutan

3.900.750.368

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

316.709.811 55.612.210

-

-

3.102.098.209

-

-

-

50.790.518

-

50.790.518

-

3.152.888.727

-

.id

/

Beban Penyusutan aset lain-lain

go

372.322.021 4.273.072.389

an

te

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat

//b

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

n.

bp

s.

Jumlah Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi

NAIK (TURUN )%

31 Des 2015

s:

estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban

ht tp

Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2016 dan 2015

adalah

masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 41. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar Jumlah


31 Des Thn 2016 0 0 0

31 Des NAIK Thn (TURU 2015 N) % -

-

-

-

-

-

- 64 -


Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Rp76.013.400

D.11 Kegiatan Non Operasional Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 42. Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 31 Desember Thn 2016

URAIAN

Surplus Pelepasan Aset Non Lancar

55.796.426

Pendapatan pelepasan aset non lancar

te

n.

bp

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya Beban dari kegiatan non operasional lainnya

-

11.133.574

472.280.401

-

20.216.974

24.650.974

29.004.919

24.650.974

-

-

-

8.787.945

76.013.400 (400.029.427)

-

ht tp

s:

//b

an

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

(424.680.401) 47.600.000

.id s.

go

Surplus dari kegiatan non operasional lainnya

)%

66.930.000

/

Beban pelepasan aset non lancar

NAIK

31 Desember (TURUN Thn 2015

Pendapatan pelepasan aset non lancar senilai Rp. 66.930.000 merupakan pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya. Beban pelepasan aset non lancar sebesar Rp. 11.133.574 berasal dari beban kerugian pelepasan aset. Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya senilai Rp. 29.004.919 merupakan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp. 667.630; Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp. 10.495.000; dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp. 5.219.740; dan pendapatan penyesuaian nilai persediaan senilai Rp. 12.622.549. Beban dari kegiatan non operasional lainnya berasal dari beban penyesuaian nilai persediaan senilai Rp. 8.787.945.


- 65 -


Pos Luar Biasa Rp0

D.12 Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 43. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2016 dan 2015 31 Des 31 Des NAIK (TURUN) Thn 2016 Thn 2015 %

URAIAN

Pendapatan PNBP

0

-

-

Beban Perjalanan Dinas

0

-

-

Beban Persediaan

0

-

-

0

-

-

ht tp

s:

//b

an

te

n.

bp

s.

go

.id

/

Jumlah


- 66 -


E. Ekuitas Awal Rp39.055.393.417

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp39.055.393.417 dan Rp28.704.064.184.

Defisit LO

E.2 Surplus (Defisit) LO

Rp(141.702.164.508)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp(141.702.164.508) dan Rp(79.326.018.082). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

.id

/

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp.0

go

untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah

n.

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31

te

Penyesuaian Nilai Aset Rp.0

bp

s.

sebesar Rp.0 dan Rp.0.

an

Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp0 dan Rp34.838.258.

s:

//b

Penyesuaian nilai aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

ht tp

penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 44. Rincian Koreksi Nilai Persediaan Jenis Persediaan Barang Konsumsi

-

Suku Cadang

Jumlah


Koreksi

-

- 67 -


Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.3.4 Selisih revaluasi Aset Tetap Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalam masingmasing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 45.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap Jenis Aset Tetap

Nilai Koreksi

Peralatan dan Mesin

-

Koreksi Nilai Saldo Awal

-

.id

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp(1.908.297.050)

bp

Rp(1.908.297.050)

go

Non Revaluasi

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

s.

Koreksi Aset tetap

-

/

Jumlah

n.

dan Rp122.971.861. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap

an

te

dan aset lainnya yang bukan revaluasi nilai. Pada wilayah BPS Provinsi

Jenis Transaksi

ht tp

s:

//b

Banten koreksi aset tetap non revaluasi berasal dari :

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Reklasifikasi masuk aset tetap lainnya Normalisasi BMN Normalisasi Akumulasi Penyusutan

(99.341.712)

Koreksi pencatatan jaringan

(84.752.000) 84.752.000

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi

(1.963.806.635)

Amortisasi software

(1.960.722.235)

Amortisasi lisensi

(3.084.400) Jumlah

Rp0

55.509.585 154.821.297 30.000

Koreksi pencatatan nilai

Koreksi Lain-lain

Nilai Koreksi

(1.908.297.050)

E.3.6 Koreksi Lain-lain Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan,


- 68 -


koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari : Tabel 46. Rincian Koreksi Lain-lain Jenis Koreksi

Nilai Koreksi

Koreksi Beban Koreksi Pendapatan Koreksi Piutang Koreksi Kewajiban Koreksi Hibah

-

Jumlah

Transaksi Antar Entitas

E.4 Transaksi Antar Entitas Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp136.828.995.855 dan

/

Rp136.828.995.855

-

go

.id

Rp.89.519.537.196. Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari:

bp

s.

Tabel 47. Rincian Nilai Transaksi antar Entitas Transaksi antar Entitas

//b

an

te

n.

Diterima dari Entitas lain Ditagihkan ke Entitas lain Transfer Masuk Transfer Keluar Pengesahan Hibah Langsung

Nilai (95.765.460) 135.949.739.649 3.174.824.226 (2.199.802.560) -

Jumlah

136.828.995.855

ht tp

s:

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2016, DDEL sebesar Rp(95.765.460) berasal dari realisasi anggaran pendapatan negara TA 2016 sedangkan DKEL sebesar Rp135.949.739.649 berasal dari realisasi anggaran belanja TA 2016. E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.


- 69 -


Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp3.174.824.226 terdiri dari: Uraian Transfer

peralatan dan

akumulasi

mesin

peralatan dan

Masuk

software

persediaan

Jumlah

mesin

Prov insi

47.300.000

(4.730.000)

Pandeglang

130.859.798

(13.874.972)

Lebak

130.859.798

Serang

167.174.822

1.038.798.322

-

150.736.077

267.720.903

(7.549.843)

-

150.456.334

273.766.289

144.604.887

(17.897.383)

-

173.074.128

299.781.632

Tangerang

132.313.998

(16.391.437)

-

186.235.983

302.158.544

Kota Tangerang

132.313.998

(16.391.437)

-

147.683.848

263.606.409

Kota Cilegon

167.732.465

(13.029.883)

-

106.007.677

260.710.259

Kota Serang

132.313.998

(16.391.437)

-

134.349.516

250.272.077

132.313.998

(10.527.337)

-

96.223.130

218.009.791

1.150.612.940

(116.783.729)

1.311.941.515

3.174.824.226

829.053.500

s.

Jumlah

go

Selatan

.id

/

Kota Tangerang

829.053.500

bp

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2016

ht tp

Prov insi

s:

Keluar

peralatan dan

akumulasi

mesin

peralatan dan

//b

Uraian Transfer

an

te

n.

sebesar Rp(2.199.802.560) terdiri dari :

persediaan

Jumlah

mesin

(1.103.312.940)

112.053.694

(1.139.359.564)

(2.130.618.810)

Pandeglang

-

-

(120.750)

(120.750)

Kota Tangerang

-

-

(69.063.000)

(69.063.000)

(1.208.543.314)

(2.199.802.560)

Jumlah

(1.103.312.940)

112.053.694

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp0-


- 70 -


Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp0.

Ekuitas Akhir

E.5 Ekuitas Akhir

Rp32.273.927.714 Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-

ht tp

s:

//b

an

te

n.

bp

s.

go

.id

/

masing sebesar Rp32.273.927.714 dan Rp39.055.393.417


- 71 -


F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA -

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN 1. Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Provinsi Banten Nomor: 045/KPS/36 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Banten Nomor 088/KPA/36 Tahun 2015 Tentang Penaggung Jawab Pengelola Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 tanggal 3 Oktober 2016 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

.id

/

Semula: : Ir. Agoes Soebeno, M.Si.

Pejabat Pembuat Komitmen

: Ir. Rd Gandari Adianti AF, M.Si

bp

s.

go

Kuasa Pengguna Anggaran

te

n.

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM

: Desty Tritanti, A.Md

//b

an

Bendahara

: Darusman, S.Si, MM

ht tp

s:

Menjadi:


: Ir. Agoes Soebeno, M.Si.


: Sarip Hidayat, SP. MAP


: Darusman, S.Si, MM

Bendahara

: Desty Tritanti, A.Md

2. Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Kota Tangerang Nomor:

267/KPA/3671/10/2016

Tentang

Perubahan

Pertama

Atas

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Nomor 659/KPA/3671/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 Tentang Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang


- 72 -


Tahun Anggaran 2016 tanggal 3 Oktober 2016 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan, Semula: Kuasa Pengguna Anggaran

: Ir. Budi Supriyanto, MAP.


: Huriah, S.Si, MSE.

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : R. Dudung Abdul Hakim, SE. Bendahara

: Teti Windarti

Menjadi: : Ir. Budi Supriyanto, MAP.


: Ria Wamilda, S.ST.

go

.id

/


bp

s.

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : Huriah, S.Si, MSE. : Teti Windarti

an

te

n.

Bendahara

s:

//b

3. Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Kota Serang Nomor:

ht tp

048/KPA/3673 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama Pengelola Anggaran Badan Pusat Statistik Kota Serang Tahun Anggaran 2016 tanggal 3 Oktober 2016 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Anggaran, Semula: Kuasa Pengguna Anggaran

: R. Achmad Widijanto, S.Si, M.M


: Aning Widiarti, S.ST

Pejabat Penguji SPM

: Rinto Tajudin, SE

Bendahara

: Nanang Fristriono, A.Md Kom

Menjadi: Kuasa Pengguna Anggaran


: R. Achmad Widijanto, S.Si, M.M

- 73 -



: Aning Widiarti, S.ST

Pejabat Penguji SPM

: Sari Rahayu, S.Si

Bendahara

: Nanang Fristriono, A.Md Kom

4. Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan Nomor 091/KPA/3674 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 001/KPA/3674 Tahun 2016 tentang Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan pada tanggal 4 Oktober 2016 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan, sebagai berikut: Semula: : Faizin, S.Si, ME


: Jefri Lody, S.ST


: Moch. Yunus, SE

bp

s.

go

.id

/


: Mariyani, SE

n.

Bendahara Pengeluaran

//b


an

te

Menjadi:

s:


: Faizin, S.Si, ME : Heru Susanto, S.ST, M.Si : Jefri Lody, S.ST


: Mariyani, SE

ht tp


5. Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan

Pusat Statistik

Kabupaten Tangerang Nomor: 076/KPA/3603 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statitsik Kabupaten Tangerang Nomor 001/KPA/3603 Tahun 2016 Tentang Pengelola Anggaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2016, Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang

Mengakibatkan

Pengeluaran

Anggaran

Belanja/Penanggung

Jawab

Kegiatan/Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran


- 74 -


pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang pada tanggal 3 Oktober 2016 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan, Semula : Kuasa Pengguna Anggaran

: Ir. Dadang Ahdiat


: Rohmad Chamdani, S.ST

Pejabat Penandatangan SPM

: Radjiman B.St


: Setiyo Purwanto, A.Md

Menjadi : : Ir. Dadang Ahdiat


: Rohmad Chamdani, S.ST

Pejabat Penandatangan SPM

: Lestari, S.ST


: Setiyo Purwanto, A.Md

s.

go

.id

/


bp

6. Sepanjang Tahun Anggaran 2016 BPS Provinsi Banten melakukan 7 kali revisi

n.

anggaran yang merupakan kewenangan Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan

an

te

Provinsi Banten maupun Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dengan rincian

Surat Pengesahan DIPA Petikan T.A. 2016 Revisi ke-1 tanggal 2 Maret 2016

s:

I.

//b

sebagai berikut:

ht tp

merupakan hasil revisi anggaran kewenangan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten. Kategori revisi anggaran, yaitu perubahan rincian anggaran yang disebabkan pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanja dan revisi administrasi. Sedangkan jenis revisi anggaran berupa pergeseran anggaran dalam 1 (Satu) Keluaran (Output) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka optimalisasi anggaran; pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan dalam 1 (Satu) Satker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan ralat rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA. Revisi anggaran menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 0268-2745-4458-4529 dan total nilai pagu sebesar Rp 55.621.772.000


- 75 -


(lima puluh lima milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). II.

Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-2 tanggal 14 Juni 2016 merupakan hasil revisi anggaran kewenangan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka pencantuman tanda blokir pada anggaran kegiatan yang dihemat sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan

Belanja

Kementerian/Lembaga

(K/L)

Dalam

Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 32525233-2960-5423 dan total nilai pagu sebesar Rp 55.606.623.000 (lima puluh lima milyar enam ratus enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

/

Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-3 tanggal 27 Juli 2016 merupakan

.id

III.

go

hasil revisi anggaran kewenangan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.

s.

Revisi anggaran dilakukan sebagai tindak lanjut Surat Menteri Keuangan

n.

bp

Nomor: S-522/MK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 perihal Perubahan Pagu

te

Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016. Menghasilkan

an

DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 0385-0304-3915-0643

//b

dan total nilai pagu sebesar Rp 52.443.830.000 (lima puluh dua miliar empat

IV.

ht tp

s:

ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-4 tanggal 20 September 2016 merupakan hasil revisi anggaran kewenangan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka penghematan anggaran (self blocking), sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 0972-4739-9834-1988 dan total nilai pagu sebesar Rp 52.443.830.000 (lima puluh dua miliar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). V.

Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-5 tanggal 10 Oktober 2016 merupakan hasil revisi anggaran kewenangan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten. Kategori revisi anggaran berupa revisi administrasi, yaitu


- 76 -


ralat rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 0972-4739-9834-1988 dan total nilai pagu sebesar Rp 52.443.830.000 (lima puluh dua miliar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). VI.

Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-6 tanggal 25 November 2016 merupakan hasil revisi anggaran kewenangan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Kategori revisi anggaran, yaitu perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanja dalam rangka penambahan pagu anggaran belanja pegawai yeng bersumber dari Bendahara Umum Negara (BA 999). Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 1817-0650-9625-3631 dan total nilai pagu sebesar Rp 53.072.957.000 (lima puluh tiga miliar tujuh puluh

Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-7 tanggal 30 November 2016

go

VII.

.id

/

dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

s.

merupakan hasil revisi anggaran kewenangan Kanwil Dirjen Perbendaharaan

n.

bp

Provinsi Banten. Kategori revisi anggaran, yaitu perubahan rincian anggaran

te

dan atau pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan revisi

an

administrasi. Sedangkan jenis revisi anggaran berupa pergeseran anggaran

//b

antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan dalam 1

ht tp

s:

(Satu) Satker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan ralat rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 0114-0819-3100-8934 dan total nilai pagu sebesar Rp 53.072.957.000 (lima puluh tiga miliar tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). 7. Kerjasama Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Badan Pusat Statistik Tahun 2016 dalam rangka Upaya Percepatan Penyediaan

Data

dan

Peningkatan

Kualitas

Data

Tanaman

Pangan

Berkesinambungan pada Skala Nasional Tahun 2016. a.

Perjanjian kerja sama Nomor : 219/Kpts/TI.010/A7/02/2016 atau Nomor: 08.03.15/KS.P/26-II/2016 tanggal 26 Pebruari 2016.

b.

Bentuk kerja sama Swakelola.


- 77 -


c.

Sumber pendanaan dari DIPA Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016.

d.

Penanggung jawab kegiatan di pusat adalah Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan BPS, sedangkan di BPS Provinsi adalah Bidang Statistik Produksi.

e.

BPS bertugas melaksanakan kegiatan upaya percepatan penyediaan data dan peningkatan kualitas data tanaman pangan berkelanjutan pada skala nasional sehingga dapat diperoleh data per kecamatan dan per kabupaten/kota, menyerahkan rekapitulasi per kabupaten/kota kepada Pihak Pertama, menyerahkan raw data per kecamatan kepada pihak pertama dalam bentuk file Microsoft Acces dan menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban keuangan.

/

Untuk menampung dana tersebut telah dibuka Giro a.n. RPL 020 BPS Prov.

.id

f.

bp

Nilai kerja sama yang dianggarkan untuk BPS Provinsi Banten sebesar

n.

g.

s.

Nomor rekening 163-00-0050106-7.

go

Banten utk PDS Pusdatin pada Bank Mandiri Cabang Serang dengan

te

Rp 449.334.00,- sampai tanggal 31 Desember 2016 realisasi kegiatan ini

s:

//b

an

sebesar Rp 358.009.000,- sebesar 79,68 persen.

ht tp

8. Kerjasama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 dengan program kerjasama yaitu Penyusunan Data dan Informasi Kabupaten Pandeglang Tahun 2016. 

Perjanjian kerja sama Nomor: 910/Kep. 63-Bapp/V/2016 dan 064/BPS/05/2016 tanggal 16 Mei 2016



Bentuk kerja sama Swakelola.



Sumber pendanaan dari DIPA Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2016.



Penanggung jawab kegiatan di adalah Seksi Statistik Sosial dan Seksi Nerwilis BPS Kabupaten Pandeglang.


- 78 -




Kerjasama tersebut menghasilkan dua publikasi yaitu Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Pandeglang 2016 dan Indikator Makro Sosial Budaya Kabupaten Pandeglang 2016.



Nilai kerja sama yang dianggarkan untuk BPS Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 65.000.000,-

9. Kerjasama dengan Pemerintah daerah kabuapten Lebak antara lain sebagai berikut: 

Kerjasama sebagai

Tim Penyusunan Indikator Makro Daerah,

Tahun Anggran 2016 berdasarkan keputusan Bupati Lebak nomor : 050/Kep. 44. Bappeda/2016 tanggal 20 Januari 2016. sebagai Tim Pengupahan

Periode Tahun

/

Kerjasama

2015 – 2018

berdasarkan

kabupaten

Lebak

Keputusan

Bupati

sebagai

Tim

Pengendalian

bp

Kerjasama

Inflasi

Daerah

n.



s.

go

Lebak nomor: 561/Kep.560/DTKS2014.

.id



an

te

berdasarkan Keputusan Bupati sebagai anggota Tim. Bentuk Kerjasama Swakelola.



Sumber Pembiayaan dari APBD.

ht tp

s:

//b



10. Selain itu kerjasama yang dilakukan BPS Kabupaten Serang dengan instansi lain yaitu BPS diminta untuk menjadi anggota pokja pada kegiatan sbb : 

Anggota Pokja Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah se-Kabupaten Serang (a.n Ir.Indra Warman) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 511.1/Kep.116-Huk.Org/2016 Tanngal 25 Januari 2016 dimana diberikan honor anggota pokja sebesar Rp 400.000 per bulan.



Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Serang masa Bakti 2015-2017 (a.n Eko Subiyanto, S.ST) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 561/Kep.224-Huk.Org/2016 tanggal 16 Februari 2016 dimana diberikan honor anggota pokja sebesar Rp 250.000 per bulan


- 79 -




Anggota pokja tim penyusunan buku Data Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Kabupaten Serang 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 463.2/Kep.437-Huk.Org/2016 dengan total nilai kerjasama sebesar Rp 40.485.000

11. Kerjasama yang dilaksanakan oleh Satker Badan Pusat Statistik Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2016 dengan instansi lain adalah dengan kantor Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kota Tangerang. a. Kerjasama yang dilaksanakan adalah Penyusunan PDRB Triwulanan 2016 senilai (PDRB Trw IV-2015, PDRB I, II dan III Tahun 2016), Penyusunan Statistik Daerah Tahun 2016 (Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2016), Penyusunan Kecamatan Dalam Angka Kota Tangerang Tahun 2016, Penyusunan Laporan Pembangunan Manusia, dan Penyusunan Statistik Kemiskinan.

.id

/

b. Tipe kerjasama yang dilaksanakan adalah Swakelola Type II, dimana BPS Kota

go

Tangerang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Walikota Tangerang

bp

s.

sebagai anggota Tim Pengumpulan, Pengolahan dan Updating Data dan

n.

Analisis/Finalisasi.

te

c. Penanggung Jawab seluruh kegiatan tersebut adalah Kepala Badan Perencanaan

//b

an

Daerah (BAPEDA) Kota Tangerang.

s:

d. Badan Pusat satistik Kota Tangerang bertugas melaksanakan pengumpulan dan

ht tp

pengolahan dan updating data dan tahapan analisis/ finalisasi. e. Nilai kerjasama secara keseluruhan yang diperoleh pihak BPS Kota Tangerang, sebagai anggota tim adalah sebesar Rp. 331.900.000,-. Dengan rincian masingmasing adalah Penyusunan PDRB Triwulanan 2016 senilai Rp. 161.120.000,(PDRB Trw IV-2015, PDRB I, II dan III Tahun 2016, Penyusunan Statistik Daerah Tahun 2016 senilai Rp. 37.130.000,- (Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2016), Penyusunan Kecamatan Dalam Angka Kota Tangerang Tahun 2016 senilai Rp 83.050.000,-, Penyusunan Laporan Pembangunan Manusia senilai Rp. 24.690.000,-, dan Penyusunan Statistik Kemiskinan senilai Rp. 24.110.000,-. f. Keseluruhan kerjasama tersebut selesai dilaksanakan tanggal 31 Desember 2016.


- 80 -


12. Kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon dengan Badan Pusat Statistik Kota Cilegon Tahun 2016 sebagai berikut:  Perjanjian

kerja

sama

Nomor:

050/131/Bappeda;

Nomor:B-

015/BPS/3672.0/I/2016 tanggal 07 Januari 2016.  Bentuk kerja sama Swakelola.  Sumber pendanaan dari APBD Kota Cilegon Kota Cilegon DPA SKPD TA 2016 dengan rincian sebagai berikut: 1.

Penyusunan Statistik Ekonomi Kota Cilegon Tahun 2015 dan Triwulanan Tahun 2016, senilai Rp. 120.000.000,- (Seratus duapuluh juta rupiah).

2.

Penyusunan Statistik Sosial Tahun 2015, senilai Rp. 23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

.id

/

13. Kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam Tim Dewan Pengupahan

go

Kota , dimana BPS Kota Cilegon ditetapkan sebagai Anggota dari unsur pemerintah

s.

berdasarkan Keputusan Walikota Cilgon Nomor 561/Kep.426-Org/2014 yang

te

n.

bp

pembiayaannya dibebankan pada APBD Kota Cilegon

an

14. Sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 terdapat kerjasama yang dilakukan BPS

s:

Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Serang Tahun 2015 dengan

ht tp

a.

//b

kota Serang dengan Bappeda Kota Serang. Adapun kerjasama yang terjadi yaitu :

nomor

PKS

:

No.074,2/219.1/Bapp/2016

dan

No.B.53A/BPS/3673/5/2016 tgl 19 Mei 2016 berlaku kerjasama sampai Desember 2016 dengan sistem PKS Swakelola dan pembayaran berupa honor kegiatan. b.

Penyusunan dokumen Nilai Tukar Petani dan Nelayan Kota Serang Tahun 2016

dengan

nomor

PKS

No.073/105/Bapp/2016

dan

No.B.011/BPS/03/2016 Tgl 01 Maret 2016 berlaku kerjasama sampai Oktober 2016 dengan sistem PKS Swakelola dan pembayaran berupa honor kegiatan. c.

Penyusunan Analisis Kota Serang Dalam Angka Tahun 2016 dengan nomor PKS : 074/186.1-Bapp/2016 dan 043A/BPS/3673/04/2016 tanggal 26 April 2016 berlaku kerjasama sampai Desember 2016 dengan sistem PKS Swakelola dan pembayaran berupa honor kegiatan.


- 81 -


d.

Penyusunan Analisis Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Serang Tahun 2015, PDRB Kecamatan Tahun 2015 dan Laporan Triwulanan PDRB Kota Serang Tahun 2016 dengan nomor PKS 074/126.1Bapp/2016 dan B-026A/BPS/3673/03/2016 tanggal 14 Maret 2016 berlaku kerjasama samapi Desember 2016 dengan sistem PKS Swakelola dengan pembayaran berupa honor kegiatan.

15. Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan melakukan kerja sama dengan

Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan dalam rangka Pembentukan Tim-Tim Kerja (Panitia Pelaksana Kegiatan) Lintas SKPD Pada Kegiatan Koordinasi Penyusunan, Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2016. Perjanjian Kerja Sama tersebut memiliki

.id

/

Nomor:800.05/Kep.107-Bappeda/2016 tanggal 5 Februari 2016. Bentuk kerja

go

sama adalah Swakelola Tipe I dengan anggaran sebesar Rp97.200.000,- dan

s.

Realisasi sampai tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp97.200.000,-. Sedangkan

ht tp

s:

//b

an

te

n.

bp

penanggung jawab kegiatan adalah Drs.H.Muhamad, M.Si.


- 82 -


Lampiran I Kantor Wilayah BPS Provinsi Banten Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016 Masa No

Aset Tetap

Manfaat

Akm. Peny.

Beban Peny. Periode Jan - Des Tahun 2016

Nilai Perolehan Per 31-12-2015

Akm. Peny.

Nilai Buku

Per 31-12-2016

Per 31-12-2016

A Tanah 1 Tanah

Jumlah

11.019.390.000

-

-

-

11.019.390.000

11.019.390.000

-

-

-

11.019.390.000

B Peralatan dan Mesin 1 Alat Bantu

7

833.685.000

334.459.311

75.916.218

410.375.529

423.309.471

2 Alat Angkutan Darat Bermotor

7

5.564.307.177

4.138.040.239

269.849.574

4.407.889.813

1.156.417.364

3 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

2

1.980.000

990.000

990.000

1.980.000

4 Alat Bengkel Tak Bermesin

5

5.456.000

4.301.000

330.000

4.631.000

825.000

5 Alat Ukur

5

287.017.610

110.993.136

44.321.424

155.314.560

131.703.050

6 Alat Pengolahan

4

118.934.419

118.934.419

7 Alat Kantor

5

1.368.970.539

819.680.356

8 Alat Rumah Tangga

5

2.886.023.835

1.525.534.831

-

-

939.118.411

429.852.128

364.916.564

1.890.451.395

995.572.440

.id

/

119.438.055

118.934.419

-

5

327.670.949

149.536.418

44.719.458

194.255.876

133.415.073

5

40.162.200

27.991.700

3.250.500

31.242.200

8.920.000

11 Komputer Unit

4

6.808.689.954

5.170.194.501

609.015.363

5.779.209.864

1.029.480.090

12 Peralatan Komputer Jumlah

4

5.507.014.641

1.804.539.844

3.150.343.607

19.440.417.708

6.114.034.460

1.458.002.687

305.205.277

1.763.207.964

10.974.342.845

3.267.168.600

347.157.017

67.140.209

414.297.226

2.852.871.374

405.113.000

17.535.106

8.132.543

25.667.649

379.445.351

16.409.832.409

1.822.694.810

380.478.029

2.203.172.839

14.206.659.570

0

1.895.663

(1.895.663)

-

-

0

18.603.000

(18.603.000)

-

-

0

20.498.663

-20.498.663

te

12.737.550.809

2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal

50

//b

an

50

ht tp

s:

1 Bangunan Gedung Tempat Kerja

D Jaringan

s.

bp

1.617.596.451

n.

3.889.418.190

16.290.074.101

7.311.554.485 25.554.452.168

C Gedung dan Bangunan

3 Tugu/Tanda Batas Jumlah

go

9 Alat Studio 10 Alat Komunikasi

1 Jaringan Listrik

40

2 Jaringan Air Minum Jumlah E Konstruksi Dalam Pengerjaan 1 Konstruksi Dalam Pengerjaan

1

Jumlah

0

-

-

0 -

0

0 -

F Aset Tetap Lainnya 1 Bahan Perpustakaan Tercetak Bahan Perpustakaan Terekam dan 2 Bentuk Mikro Jumlah G Aset Lainnya 1 Aset Tak Berwujud* 2 Aset yang dihentikan penggunaannya Jumlah Total

0

844.005.543

-

1.864.360

-

-

-

844.005.543

-

-

-

1.864.360

845.869.903

-

-

-

845.869.903

2.945.244.859

-

2.280.516.446

2.280.516.446

664.728.413

1.801.701.196

1.439.088.589

309.688.199

1.748.776.788

52.924.408

4.746.946.055 58.576.490.535

1.439.088.589 19.572.356.163

2.590.204.645 6.100.527.618

4.029.293.234 25.672.883.781

717.652.821 32.903.606.754

* Beban Amortisasi


- 83 -


Lampiran II Kantor Wilayah BPS Provinsi Banten Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016 No.

1.

Lokasi

No Kontrak

Nilai Kontrak

Persentase Pengerjaan

Nilai Pengerjaan

Ket

BPS Kab. Lebak

-

49.700.000

-

49.700.000

Rupah Murni

Uraian

Honor konsultan perencana pembangunan gedung kantor

49.700.000

49.700.000

ht tp

s:

//b

an

te

n.

bp

s.

go

.id

/

Jumlah


- 84 -

No title

Recommend Documents