No title

go .id ps . i.b al //b tp : ht BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI

i.b ps .

al

tp :// b

ht

go .id

go .id

ps .

i.b

al

//b

tp :

ht

TINJAUAN PEREKONOMIAN BALI

.g o. id

ps

Panusunan Siregar Didik Nursetyohadi Agus Gede Hendrayana Hermawan Made Sukma Hartania

al

: : : :

979 473 983 9 9199011.51 51550.1207 17,6 X 25 Cm vi + 140

:// b

Pengarah Penanggung Jawab Editor Penulis

: : : : :

i.b

ISBN Katalog BPS No. Publikasi Ukuran Buku Jumlah Halaman

ht tp

Desain Cover & Layout : Gede Wira Wahyudi

Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Kata Pengantar Om Swastiastu

:// ba li. bp s. go .id

Publikasi Tinjauan Perekonomian Bali Tahun 2013 adalah publikasi Tahunan yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Bali. Penerbitannya dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang perekonomian Bali selama tahun 2013 terutama terkait Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi, nilai tukar petani, perdagangan luar negeri, industri besar dan sedang, pariwisata, ketenagakerjaan, kemiskinan dan distribusi pendapatan, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berbagai indikator tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran nyata tentang perekonomian Bali di tahun 2013, hingga bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi dan penentu arah kebijakan yang akan berpengaruh besar terhadap pembangunan Bali di masa-masa mendatang.

ht tp

Disadari masih terdapat kelemahan-kelemahan akibat keterbatasan data/informasi dan juga kemampuan dari tim penyusun, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan publikasi ini. Semoga publikasi ini bermanfaat. Terima kasih

Om Santhi, Santhi, Santhi, Om

Denpasar, Desember 2014 Kepala BPS Provinsi Bali

Panusunan Siregar

go .id

ps .

i.b

al

//b

tp :

ht

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ~ i KATA PENGANTAR ~ iii DAFTAR ISI ~ v PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ~ 3

.g o. id

BAB I

1.2. Sekilas Potret Ekonomi Bali tahun 2013 ~ 7

ps

1.3. Maksud dan Tujuan ~ 9 1.4. Cakupan Laporan ~ 9

i.b

1.5. Analisis dan Sumber Data ~ 10

:// b

al

1.6. Sistematika Penulisan ~ 10

ht tp

MAKRO EKONOMI

BAB II

2.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi ~ 15 2.2. Perkembangan Inflasi dan IHK ~ 34 2.3. Nilai Tukar Petani ~ 39

BAB III

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

3.1. Neraca Perdagangan ~ 45 3.2. Perkembangan Ekspor ~ 50 3.3. Perkembangan Impor ~ 59

BAB IV

INDUSTRI BESAR DAN SEDANG

4.1. Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja ~ 69 4.2. Nilai Output Industri Besar dan Sedang ~ 74 4.3. Produktivitas Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang ~ 76 4.4. Tingkat Efisiensi Industri Besar dan Sedang ~ 82 4.5. Nilai Tambah Sektor Industri ~ 85

BAB V

.g o. id

PARIWISATA

5.1. Kunjungan Wisatawan Mancanegara ~ 89

ps

5.2. Tingkat Penghunian Kamar Hotel ~ 96

KETENAGAKERJAAN

:// b

BAB VI

al

i.b

5.3. Rata-rata Lama Menginap Wisatawan ~ 99

ht tp

6.1. Gambaran Umum ~ 103

6.2. Kondisi Ketenagakerjaan Bali ~ 106

KEMISKINAN, DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN IPM

BAB VII

7.1. Gambaran Umum Kemiskinan ~ 117 7.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Bali ~ 123 7.3. Distribusi Pendapatan Penduduk ~ 127 7.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ~ 130

BAB VIII

PENUTUP


Bab I

PENDAHULUAN

ht tp

     

Latar Belakang Sekilas Potret Ekonomi Bali tahun 2013 Maksud dan Tujuan Cakupan Laporan Analisis dan Sumber Data Sistematika Penulisan


BAB I Pendahuluan

ht tp

Halaman ini sengaja dikosongkan

2

Tinjauan Perekonomian Bali 2013

CHAPTER I Introduction

1.1.

Latar Belakang Setelah mengalami perjalanan yang cukup panjang di tengah

ketidakpastian ekonomi global perekonomian Indonesia mampu menunjukkan pertumbuhan yang meyakinkan di tengah cukup banyaknya ekonomi negara-negara lain justru masih terpuruk di dalam jurang kontraksi maupun stagnansi. Akan tetapi melihat kondisi ini juga menimpa beberapa negara yang merupakan mitra kuat dari Indonesia


sedikit banyak pengaruhnya akan dirasakan juga oleh perekonomian dalam negeri terutama dampaknya terhadap perdagangan luar negeri. Perekonomian

Indonesia

pada

tahun

2013

menunjukkan

pertumbuhan yang melambat atau dengan kata lain hanya mampu tumbuh sebesar 5,78 persen. Pertumbuhan ini jauh dari yang di targetkan oleh pemerintah dalam dokumen APBN-P 2013 yang sebesar 6,3 persen. Penurunan ini sudah diprediksi oleh beberapa ahli ekonomi mengingat gejolak perekonomian yang terjadi di Indonesia selama tahun

ht tp

2013.

Sebagaimana diketahui, dari sisi eksternal

ekonomi Indonesia

menghadapi gejolak pasar keuangan global akibat rencana The Fed melakukkan pengurangan (tapering-off) stimulus moneter di Amerika Serikat. Capital outflow terjadi dan membuat IHSG mencapai titik terendah pada tahun ini sebesar 3,967. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah terjadi dan cadangan devisa turun menjadi 92,67 miliar dollar AS pada posisi akhir Juli 2013. Sementara itu dari sisi internal, tekanan inflasi sangat tinggi dan mencapai level tertinggi pada Juli 2013 sebesar 3,29 Tinjauan Perekonomian Bali 2013

3

BAB I Pendahuluan persen. Guna meredam gejolak tersebut, salah satu kebijakan yang ditempuh untuk menjinakkan inflasi dilakukan oleh BI melalui penyesuaian BI rate tiga kali (Juli-September 2013) dan mencapai posisi akhir saat ini sebesar 7,25 persen. Jika dilihat berdasarkan pertumbuhan per sektor nya, pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor pengangkutan dan komunikasi yakni sebesar 10,19 persen, dengan nilai Rp 292,4 triliun. Berturut-turut disusul sektor


keuangan, real estate dan jasa perusahaan dengan pertumbuhan 7,56 persen, dengan nilai Rp 272,1 triliun. Sektor ketiga yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah konstruksi, di mana mencatat pertumbuhan 6,57 persen dengan nilai Rp 182,1 triliun. Sementara itu pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian tercatat paling kecil sebesar 1,34 persen dengan nilai Rp 195,7 triliun. Gadget membuat pertumbuhan signifikan di sektor komunikasi menjadi paling tinggi. Pembangunan real estate positif, demikian juga dengan lembaga

ht tp

keuangan. Konstruksi tumbuh positif karena ini berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun. Walaupun semua sektor perekonomian Indonesia menunjukan peningkatan dan perkembangan yang positif, namun ada berbagai hal yang perlu menjadi catatan. Salah satu catatan tersebut adalah semakin tingginya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, ternyata tidak bisa menekan jumlah utang luar negeri Indonesia yang masih terbilang tinggi. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, total utang pemerintah Indonesia sampai dengan Desember 2013 mencapai Rp. 2.371, 39 triliun

4


CHAPTER I Introduction rupiah atau rasio hutang terhadap PDB Indonesia adalah sebesar 28,7 persen. Terlepas dari total hutang yang ditanggung oleh Indonesia, Indonesia termasuk salah satu Negara yang mampu bertahan di tengah hempasan krisis global sebanyak 3 kali, selain itu Indonesia juga mampu bertahan dalam perdagangan global. Indonesia memiliki beberapa faktor yang menjadikan Indonesia mampu bertahan di tengah krisis global,


faktor tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, Indonesia memiliki tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi. Kedua, secara geoekonomi, Indonesia memiliki wilayah strategis atau titik poin dalam hal perniagaan. Ketiga, secara geopolitik, Indonesia tidak memiliki musuh secara politik dengan Negara-negara lain. Indonesia selalu aktif dalam kegiatan organisasi internasional seperti PBB. Keempat, Indonesia kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Kelima, 65 persen penduduk Indonesia

berada

pada

usia

produktif

sehingga

tingkat

ht tp

ketergantungannya kecil, selalu berusaha mandiri dan berinovasi tinggi. Faktor terakhir adalah dari segi modalitas dan investasi asing di Indonesia masih sangat besar. Selain keenam faktor di atas, salah satu penyelamat perekonomian Indonesia di tengah terpaan krisis keuangan global adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bahkan menurut Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Indonesia menjadi proyek percontohan pemberdayaan ekonomi rakyat. Alasannya, Indonesia dinilai berhasil menghadapi krisis global melalui pemberdayaan UMKM. Pemerintah Tinjauan Perekonomian Bali 2013

5

BAB I Pendahuluan Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,3 - 6,8 persen per tahun, laju inflasi rata-rata 4 - 6 persen per tahun, tingkat pengangguran 5 - 6 persen per tahun, tingkat kemiskinan 8 - 10 persen, dan pendapatan perkapita 4.000 dolar AS pada akhir tahun 2014. Untuk mencapai itu, khususnya mengurangi angka kemiskinan, strategi yang digunakan adalah pemberdayaan koperasi dan UMKM. Ini antara lain dengan memperluas

pelayanan

kredit

usaha

rakyat,

pemasyarakatan


kewirausahaan, dan pengembangan wirausaha baru.

Secara historis, di masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu periode tahun 2004 - 2008, pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,03 – 6,35 persen. Perlambatan ini sebagai akibat dari perekonomian dunia yang terkena badai krisis finansial.

Setelah tumbuh 4,63 persen di tahun 2009, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 6,22 persen pada tahun 2010, kemudian meningkat

ht tp

menjadi 6,49 persen pada tahun 2011. Di tahun 2012, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan di level 6,26 persen. Perlambatan ini sudah diprediksi oleh berbagai kalangan ekonom yang meramalkan bahwa dampak krisis global akan sedikit terasa di tahun 2012. Perlambatan kembali terjadi di tahun 2013 menjadi 5,78 persen. Pasar domestik yang luas telah memungkinkan Indonesia memperkuat daya tahan perekonomian domestik. Menyadari akan cukup sulitnya memacu kinerja ekspor, sejak awal krisis ekonomi global para pengamat ekonomi dan juga pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk lebih mengutamakan penggunaan produksi dalam

6


CHAPTER I Introduction negeri ketimbang produksi impor. Demi menjaga keberlanjutan produksi dalam negeri, dan untuk mempertahankan lapangan kerja bagi sebagian besar masyarakat, pemerintah tidak saja mencanangkan cinta produksi dalam negeri dengan mencegah masuknya barang-barang impor, tetapi juga memacu konsumsi sektor swasta yang juga distimulir dengan peningkatan belanja negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).


Pemulihan ekonomi global yang terus berlanjut, terutama di negara-negara

emerging

countries,

dan

terjaganya

stabilitas

perekonomian telah memberikan dampak positif bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik. Kebijakan ekonomi makro yang dilakukan

telah

memberikan

kontribusi

bagi

terpeliharanya

keseimbangan internal dan eksternal dalam perekonomian domestik. Hal tersebut menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan

ht tp

ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan berkualitas.

1.2.

Sekilas Potret Ekonomi Bali tahun 2013

Sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,

capaian ekonomi Bali tentu merupakan salah satu faktor yang memberi pengaruh akan capaian nasional yang terbilang baik. Meski PDRB Bali hanya memberikan sumbangan 0,63 persen terhadap PDB Indonesia, namun secara tidak langsung keberadaan Bali telah banyak mendukung capaian nasional.


7

BAB I Pendahuluan Pada tahun 2013, laju pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 6,05 persen. Angka ini mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 6,65 persen. Namun demikian, angka ini tercatat lebih tinggi dari capaian nasional sebesar 5,78 persen. Selain angka pertumbuhan ekonomi yang merosot, inflasi yang meningkat di Pulau Dewata selama tahun 2013 memberikan kekhawatiran banyak pihak. Di tahun ini inflasi meroket di angka 7,35


persen, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 4,71 persen. Hal ini disinyalir turut melemahkan daya beli konsumen bahkan juga melambatkan pertumbuhan ekonomi Bali yang lebih dari setengahnya digerakkan oleh konsumsi masyarakat. Membaiknya kondisi perekonomian Bali di tahun 2013 juga didukung oleh posisi neraca perdagangan luar negeri. Disaat neraca perdagangan nasional mengalami defisit 4,06 milyar US$, neraca

ht tp

perdagangan Bali justru terlihat surplus sebesar 175.931 ribu US$. Kendati angka ini turun jauh dibanding tahun sebelumnya,

namun

capaian ini tetap saja merupakan capaian positif bagi ekonomi Bali. Namun demikian, pembangunan Bali di tahun 2013 bukannya tanpa kelemahan ataupun kekurangan. Kondisi ini terutama terjadi dalam hal pemerataan pembangunan. Meski belum terkesan membahayakan (masih pada tataran angka ketimpangan rendah) namun melebarnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin tetap merupakan masalah serius yang harus segera dicarikan solusinya.

8


CHAPTER I Introduction Lebih jauh tentang ulasan beberapa variabel makro perekonomian akan dideskripsikan pada bab-bab selanjutnya. Keterkaitan antar variabel akan dipaparkan secara lugas dengan analisis deskriptif sederhana, sehingga diharapkan dapat dengan mudah dipahami dan digunakan.

1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penerbitan publikasi Indikator Makro


Ekonomi Bali 2013 ini adalah sebagai tolok ukur dalam mengkaji dan mengevaluasi kinerja ekonomi Bali selama tahun 2013 berikut keterbandingannya (comparation) dengan

keadaan di tahun-tahun

sebelumnya.

Melalui publikasi ini diharapkan agar semua pihak yang berkepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah dapat mempertimbangkan hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap jalannya roda pembangunan, sehingga dapat mengambil kebijakan yang terbaik

ht tp

demi kelangsungan pembangunan daerah Bali dalam kerangka pembangunan nasional di masa-masa mendatang.

1.4.

Cakupan Laporan

Dalam publikasi Tinjauan Perekonomian Bali 2013 ini tercakup kondisi beberapa agregat ekonomi Provinsi Bali selama tahun 2013 seperti PDRB, inflasi, nilai tukar petani, perdagangan luar negeri, industri dan pariwisata serta beberapa aspek yang menyangkut masalah sosial dan kependudukan.


9

BAB I Pendahuluan

1.5.

Analisis dan Sumber Data Analisis yang digunakan dalam publikasi ini bersifat deskriptif

dengan komparatif data yang ada pada tahun 2013 dan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, sumber data yang digunakan dalam publikasi ini sebagian besar bersumber dari BPS, ditambah beberapa data sekunder

1.6.


dari instansi pemerintah daerah terkait.

Sistematika Penulisan

Indikator Makro Ekonomi Bali 2013 ini disusun dalam delapan bagian, yakni : 1.

Pendahuluan, berisi latar belakang penulisan, sekilas potret ekonomi Bali 2013, maksud dan tujuan penulisan, cakupan pelaporan serta analisis dan sumber data.

Indikator Makro Ekonomi Bali 2013, dari sisi PDRB dan inflasi,

ht tp

2.

menguraikan perkembangan PDRB selama periode tahun 2009 – 2013 serta perkembangan indeks harga konsumen (IHK), laju inflasi, dan nilai tukar petani (NTP). 3.

Perdagangan

Luar

Negeri,

berisi

uraian

tentang

kinerja

perdagangan (ekspor-impor) barang Provinsi Bali. 4.

Industri Besar dan Sedang, berisi uraian perkembangan industri besar dan sedang dari aspek banyaknya perusahaan dan tenaga kerja.

10


CHAPTER I Introduction 5.

Pariwisata, bagian ini menguraikan tentang perkembangan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Bali, persentase tingkat penghunian kamar hotel, rata-rata lama tamu menginap dan kunjungan wisman pada hotel berbintang dan non bintang.

6.

Ketenagakerjaan, menguraikan kegiatan utama penduduk dan struktur tenaga kerja di Provinsi Bali.

7.

Kemiskinan, Distribusi Pendapatan dan Indeks Pembangunan

serta


Manusia, menguraikan tentang persoalan kemiskinan penduduk mencermati

seberapa

jauh

penyebaran

(distribusi)

kemerataan pendapatan penduduk dan seberapa besar indeks pembangunan sumber daya manusia yang ada di Provinsi Bali. 8.

Penutup, berisi beberapa rangkuman dari kajian hasil pembahasan

ht tp

sebelumnya.


11

BAB I Pendahuluan Tabel 1.1 Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2009 – 2013 Indikator

2009

1. Pertumbuhan PDRB ADHK 2000

2011

2012

2013

5,33

5,83

6,49

6,65

6,05

4,73

8,10

3,75

4,71

7,35

27.290.945,61

28.882.493,90

30.757.776,28

32.804.381,36

34.787.962,78

60.292.239,32

67.194.237,15

74.029.799,76

83.943.332,71

94.555.773,32

(persen) 2. Laju Inflasi Tahun Kalender (persen) 3. PDRB Harga Konstan 2000

2010

4. PDRB Harga Berlaku (Rp) 5. Kunjungan Wisatawan Mancanegara 5.1 Jumlah (Orang) 5.2 Pertumbuhan (persen) 6. Investasi PMDN (milyar Rp) 6.1 Rencana 6.2 Realisasi 7. Investasi PMA (milyar Rp) 7.1 Rencana 7.2 Realisasi 8. Neraca Perdagangan LN (000 U$)

8.2 Impor (000 U$)

9. Kurs Tengah U$ Terhadap Rupiah (dalam Rp)

2.385.122

2.576.142

2.826.709

2.949.332

3.278.598

14,39

8,01

9,73

4,34

11,16

10.655,87

2.853,00

7.294,00

9.740,40

5.148,15

50,84

2.651,00

7.314,00

7.594,04

7.793,11

4.304,03

2.503,80

6.966,17

7.435,09

6.805,16

2.098,16

4.210,16

4.386,96

4.478,77

3.634,97

253.559,87

605.099,74

608.158,71

579.234,47

494.915,00

249.782,09

248.785,70

179.340,95

158.889,57

318.982,00

10.305,00

9.038,00

8.807,60

9.388,00

10.524,00

ht tp

8.1 Ekspor (000 U$)


(Juta Rp)

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

12


Bab II :// ba li. bp s. go .id

MAKRO EKONOMI

ht tp

  

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Perkembangan Inflasi dan IHK Nilai Tukar Petani


BAB II Makro Ekonomi

ht tp


14

Tinjauan Perekonomia Bali 2013

CHAPTER II Macroeconomic

2.1.

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alat pantau kinerja

pembangunan yang sedang berlangsung. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki kaitan yang sangat erat dengan pembangunan ekonomi. Di satu sisi pembangunan ekonomi akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi sementara di sisi lain pertumbuhan ekonomi akan akan memperlancar pembangunan ekonomi.


Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan output yang dihasilkan oleh suatu daerah. Namun demikian, indikator ini kini tidak berdiri sendiri karena pengalaman memang mengajarkan kita bahwa pembangunan dari sisi ekonomi saja tidak akan pernah berhasil untuk membawa kesejahteraan bagi semua. Perlu aspek lain yang lebih lengkap guna menghasilkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Secara riil, pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan,

ht tp

dimana PDRB merupakan keseluruhan nilai tambah yang tercipta akibat proses produksi baik barang ataupun jasa di suatu wilayah/region pada suatu periode tertentu (biasanya setahun atau triwulan) tanpa memperhatikan asal/domisili pelaku produksinya. Bagi Provinsi Bali, pertumbuhan ekonomi tinggi tetap merupakan syarat utama demi tercapainya kesejahteraan. Namun yang lebih penting, sumber-sumber pertumbuhan tersebut harus dimiliki oleh masyarakat secara umum. Karena jika tidak, maka pertumbuhan yang


15

BAB II Makro Ekonomi tinggi hanya akan menjadi fatamorgana karena kenikmatannya tidak bisa dirasakan masyarakat lokal. Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Bali boleh dibilang cukup stabil. Meski berbagai rintangan harus dihadapi, namun ekonomi Bali masih mampu tumbuh diatas 5 persen. Sebuah capaian yang patut diapresiasi. Lima tahun yang lalu (2008) ekonomi Bali tumbuh 5,97 persen.


Kemudian di tahun selanjutnya ekonomi Bali tercatat melambat menjadi 5,33 persen. Hal ini seiring dengan melemahnya perekonomian dunia yang berakibat pada melemahnya daya beli masyarakat global yang pada giliranya berdampak pada melemahnya perdagangan luar negeri. Masih beruntung bahwa kekhawatiran akan memburuknya kinerja pariwisata akibat melemahnya ekonomi negara kontributor utama, mampu ditutupi oleh perluasan pangsa pada negara-negara baru seperti RRC dll. Disamping itu, kondisi domestik diantaranya pengeluaran yang tinggi

ht tp

pada saat menghadapi Pemilu juga merupakan pendorong meningkatnya konsumsi terutama lembaga suasta nirlaba (partai politik) yang pada akhirnya berimbas pada beberapa sektor perekonomian seperti industri pengolahan dan jasa-jasa (sektor industri dan jasa-jasa mengalami peningkatan produksi seiring meningkatnya permintaan terkait pemilu). Ditambah lagi oleh produksi pertanian yang masih lebih baik dari tahun sebelumnya sehingga ekonomi Bali tetap tumbuh sebesar 5,33 persen.

16




Seiring dengan pemulihan ekonomi dunia, perekonomian Bali mengalami percepatan. Tahun 2010 perekonomian Bali mampu mencatatkan angka pertumbuhan sebesar 5,83 persen. Meningkatnya daya beli masyarakat global mampu mendongkrak kembali ekspor Bali

ht tp

yang pada gilirannya berimbas pada meningkatnya kinerja sektor-sektor terkait seperti industri, pertanian dan jasa-jasa. Kunjungan wisatawan pun tercatat mengalami kenaikan. Limpahan kunjungan wisatawan dari negara-negara pesaing seperti Thailand dan Malaysia yang sempat memanas, sedikit banyak berpengaruh pada peningkatan jumlah kunjungan yang datang langsung ke Bali. Kemudian di tahun 2011, perekonomian Bali tumbuh sebesar 6,49 persen.

Pertumbuhan

tersebut

didorong

oleh

seluruh

sektor

perekonomian, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor penggalian. Sektor ini tumbuh tinggi sebagai akibat dari pembangunan Tinjauan Perekonomian Bali 2013

17

BAB II Makro Ekonomi beberapa infrastruktur dan bisnis properti yang kian marak pada tahun 2011 selain pembangunan sarana-sarana penunjang pariwisata yang meningkatkan permintaan dari bahan-bahan galian. Sebagai daerah tujuan wisata, peranan sektor-sektor tersier menjadi penyumbang pertumbuhan perekonomian pada tahun 2011. Sektor jasa-jasa tumbuh sebesar 9,97 persen dan sektor PHR tumbuh sebesar 8,65 persen. Ini menunjukkan bahwa perekonomian Bali masih


ditopang oleh sektor tersier, namun ke depan peran dari sektor primer tidak dapat pula diabaikan mengingat keterkaitan antara sektor primer khususnya pertanian dengan budaya yang notabene juga menjadi salah satu sumberdaya ekonomi Bali, selain sumber lainnya.

Selanjutnya di tahun 2012, ekonomi Bali kembali mengalami pertumbuhan bahkan relatif lebih cepat dari sebelumnya. Pada tahun ini capaian pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali sebesar 6,65 persen tidak saja tercatat lebih tinggi dari tahun sebelumnya namun juga tercatat

ht tp

lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi secara nasional. Hal ini berarti bahwa kinerja ekonomi Bali masih lebih baik dibanding sebagian besar provinsi lain di Indonesia.

Kondisi ini tentu tidak terlepas dari kerja keras segenap insan pembangunan. Dorongan sektor tersier masih cukup dominan untuk membawa ekonomi Bali tumbuh tinggi di tahun ini. Kunjungan wisman diantaranya, mengalami peningkatan sebesar 4,34 persen atau sebanyak 122.623 orang dibanding tahun sebelumnya. Hal ini tentu memberi

18


CHAPTER II Macroeconomic dorongan kepada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan pariwisata seperti hotel, restoran, industri bahkan perdagangan. Tidak hanya itu, persiapan menyongsing perhelatan besar yaitu APEC 2013 juga memberi imbas pada banyaknya pembangunan bersekala besar di tahun 2012. Pembangunan Jalan Diatas Perairan, Under Pass, serta Bandara Ngurah Rai merupakan tiga proyek raksasa dengan nilai tambah yang cukup tinggi hingga membuat sektor


konstruksi tumbuh diatas dua digit. Belum lagi pembangunan oleh pihak swasta guna mendukung kegiatan tersebut. Sarana akomodasi kian banyak dibenahi bahkan dibangun baru guna memanfaatkan momentum pelaksanaan APEC.

Perhelatan internasional di Tahun 2013 mampu menggerek laju pertumbuhan Bali di angka 6,05 persen. Memang sedikit terkoreksi jika dibandingkan tahun sebelumnnya yang berada di angka 6,65 persen. APEC, Miss world 2013 adalah sederet acara ber level internasional yang

ht tp

diselenggarakan di Bali di tahun 2013 yang mampu mendatangkan wisatawan mancanegara sebanyak 3, 3 juta jiwa. Seperti diuraikan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi saja tentu tidak cukup untuk menjadi cerminan tentang kinerja perekonomian secara keseluruhan. Perlu indikator lain untuk memberi arti yang lebih nyata. Salah satu hal yang harus diperhatikan terkait kinerja perekonomian tentu saja adalah pergerakan harga barang dan jasa secara umum atau sering disebut sebagai inflasi.


19

BAB II Makro Ekonomi Dalam ilmu ekonomi, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Jadi inflasi yang tinggi tidak berarti bahwa harga barang itu tinggi, hanya saja kenaikan harganya yang tinggi jika dibanding periode sebelumnya. Sehingga, kenaikan satu atau beberapa jenis barang juga belum tentu menyebabkan inflasi, karena inflasi diukur dari pergerakan harga secara umum. Ada beberapa faktor penyebab inflasi seperti kenaikan biaya produksi, kenaikan permintaan yang lebih


tinggi dari persediaan, kenaikan harga barang impor dan lain sebagainya. Inflasi tidak selalu berimplikasi negatif bagi perekonomian dan demikian sebaliknya. Inflasi yang terjaga, justru mampu merangsang produsen untuk lebih meningkatkan produksinya dan menyebabkan perputaran perekonomian menjadi lebih baik. Berdasarkan pengalaman dan referensi para ahli, inflasi yang relatif baik berada dikisaran satu digit. Selama lima tahun terakhir, laju inflasi Bali (Kota Denpasar) selalu berada pada kisaran dibawah dua digit. Hanya di tahun 2008 dan 2010

ht tp

laju inflasi hampir menyentuh dua digit (diatas 8 persen). Relatif tingginya inflasi di tahun 2008 lebih banyak disebabkan oleh kenaikan harga BBM yang secara langsung maupun tidak langsung telah membebani biaya produksi sehingga meningkatkan harga jual dari masing-masing produk. Disamping itu, tahun 2008 juga diwarnai oleh meningkatnya harga kebutuhan pokok akibat imbas dari makin tingginya harga komoditas primer di pasaran internasional. Sementara untuk tahun 2010, tingginya inflasi selain dipengaruhi oleh pergerakan harga bahan makanan juga terpengaruh oleh kenaikan tarif dasar listrik (TDL).

20


CHAPTER II Macroeconomic Kondisi cuaca yang ekstrim di tahun 2010 membawa imbas pada turunnya produksi pertanian terutama padi. Berkurangnya persediaan beras akibat kegagalan produksi ini tentu saja berimbas pada kenaikan harganya. Sementara itu kenaikan tarif dasar listrik, terutama untuk industri memaksa kalangan industri untuk menaikan harga jual barang produksinya. Kondisi ini pada giliranya memicu kenaikan harga barangbarang secara umum.


Selanjutnya untuk tahun 2013, laju inflasi Bali (Kota Denpasar) sedikit melejit di angka 7,35 persen setelah sebelumnya hanya berada di level 4,71 persen. Angka 7,35 persen tersebut masih berada pada level inflasi ringan. Hal ini tentu merupakan pendorong tersendiri bagi ekonomi Bali. Terlebih dari sisi penggunaan ekonomi Bali lebih banyak digerakkan oleh konsumsi rumah-tangga yang bisa dipastikan sangat terkait dengan pergerakkan harga barang dan jasa.

PDRB Menurut Lapangan Usaha

ht tp

2.1.1.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja

perekonomian suatu wilayah adalah PDRB. Indikator ini merupakan seluruh nilai tambah yang diciptakan oleh sektor-sektor perekonomian suatu wilayah. Demikian halnya dengan PDRB Bali, tersusun dari nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi yang ada di Bali. Seperti kita ketahui bersama bahwa perekonomian Bali sangat ditopang oleh industri pariwisata dalam arti luas. Sehingga sektor-sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan pariwisata dapat dipastikan akan memberi warna dominan bagi ekonomi Bali. Tinjauan Perekonomian Bali 2013

21

BAB II Makro Ekonomi Sektor-sektor perekonomian pada PDRB dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) sektor. Dari sembilan sektor yang ada, sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) dapat dikatakan sebagai sektor utama yang memiliki keterkaitan paling erat dengan sektor-sektor lainnya. Bagaimana tidak, semua wisman maupun wisdom yang datang ke Bali dapat dipastikan akan memberi nilai tambah pada sektor ini. Wisatawan yang datang pasti melakukan kegiatan konsumsi (restoran), pasti


membutuhkan tempat tinggal (hotel) dan dapat dipastikan pula melakukan transaksi seperti membeli barang suvenir dll (perdagangan). Kondisi inilah yang menyebabkan sektor PHR memberi share paling besar terhadap pembentukan PDRB Bali. Selama periode 2009 – 2013, sektor PHR memberikan kontribusi rata-rata sebesar 30 persen setiap tahunnya terhadap total nilai tambah yang tercipta.

Selain PHR, sektor lain yang juga memberikan kontribusi yang cukup besar adalah sektor pertanian. Pertanian merupakan sektor yang juga

ht tp

menjadi andalan bagi perekonomian Bali. Meski menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kontribusi dari tahun ke tahun, namun pertanian tetap menjadi sektor yang memberi share terbesar kedua setelah PHR. Disamping besarnya kontribusi pertanian, pentingnya peran pertanian juga karena mampu menyerap tenaga kerja yang relatif besar dalam perekonomian Bali. Lebih dari seperempat penduduk Bali diyakini masih mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama, dan sebagian dari mereka masih tergolong dalam katagori penduduk miskin.

22


CHAPTER II Macroeconomic Hal ini berarti, pemerintah harus lebih memperhatikan sektor pertanian jika ingin meningkatkan kesejahteraan secara umum dan mengentaskan kemiskinan di Bali. Tabel 2.1 Distribusi Persentase PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga BerlakuTahun 2009 – 2013 2009

2010

2011

2012

2013

1. Pertanian

18,21

17,78

17,34

16,84

16,82

2. Penggalian

0,65

0,65

0,73

0,79

0,80

3. Industri Pengolahan

9,16

8,93

8,95

8,90

8,72

4. LGA

2,00

1,98

1,95

2,03

2,08

4,40

4,48

4,68

5,18

5,14


Lapangan Usaha

5. Konstruksi 6. PHR

30,00

30,33

30,62

30,23

29,89

7. Angkutan

13,76

14,56

14,46

14,65

14,25

8. Keuangan

7,11

6,91

6,73

6,75

6,74

9. Jasa-Jasa

14,72

14,38

14,53

14,63

15,56

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

PDRB

Sumber : BPS Provinsi Bali

ht tp

Ketergantungan perekonomian Bali terhadap sektor pariwisata

perlu disikapi serius mengingat sektor ini sangat rentan terhadap gejolak eksternal maupun internal. Bercermin kembali pada peristiwa bom Bali yang berdampak pada anjloknya perekonomian akibat turunnya kunjungan wisatawan maka pengembangan terhadap sektor-sektor yang lain juga perlu diperhatikan mengingat antar sektor mempunyai hubungan yang saling terkait dan secara bersama-sama berfungsi memperkuat perekonomian Bali.


23

BAB II Makro Ekonomi Sektor pertanian misalnya, merupakan salah satu sektor yang paling mampu bertahan dan telah menyelamatkan ekonomi Bali dari keterpurukan yang lebih dalam pada saat krisis ekonomi maupun peristiwa bom Bali, meski disadari untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian tidaklah mudah.Beberapa kebijakan pemerintah seperti peningkatan harga dasar gabah, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani, ternyata belum bisa dirasakan


dampaknya oleh petani khususnya di Bali, karena kenyataan di lapangan harga yang ditetapkan pemerintah masih lebih rendah dari harga yang sebelumnya telah berlaku di pasaran. Ditambah dengan kebijakan yang nyata-nyata merugikan petani seperti penghapusan subsidi pupuk, peningkatan pajak tanah dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini kiranya perlu diperhatikan lebih serius untuk meningkatkan kinerja sektor yang merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Bali ini. Jangan sampai untuk bahan makanan saja, Bali harus mengimpor dari luar daerah.

ht tp

Kenyataan lain yang menyebabkan kita harus menempatkan sektor selain PHR juga penting adalah karena konsep dalam PDRB itu sendiri tanpa memperhatikan asal/domisili pelaku produksinya. Sehingga pertumbuhan angka PDRB dengan kontribusi dari sektor-sektor yang melibatkan lebih banyak penduduk akan lebih menggambarkan kondisi perekonomian daerah yang sebenarnya. Selain itu terlepas bahwa pariwisata sebagai sebuah sektor yang rentan dan disisi lain pertanian mampu menyediakan lapangan , sebagai sebuah pariwisata budaya, tentunya pembangunan pariwisata di Bali harus

24

memperhatikan

kelestarian

budaya

sebagai

salah

satu


CHAPTER II Macroeconomic sumberdayanya, sehingga sektor pertanian sebagai sebuah budaya mesti harus dipertahankan selain sebagai sektor yang mampu menyerap tenaga

kerja

tertinggi.

Jadi

disinilah

perlunya

mensinergikan

pembangunan per sektor khususnya sektor pariwisata dengan sektor pertanian.

2.1.2. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha


Selama lima tahun terakhir, ekonomi Bali tercatat mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yakni dengan rata-rata sebesar 6,33 persen. Di tahun 2011, ekonomi Bali tumbuh sebesar 6,49 persen; kemudian meningkat di tahun 2012 sebesar 6,65 persen. di tahun 2013, perekonomian Bali sedikit mengalami perlambatan menjadi tumbuh 6,05 persen.

Besarnya pertumbuhan sektor konstruksi (18,67 persen) di tahun 2012, terutama disebabkan oleh pelaksanaan beberapa mega proyek

ht tp

pendukung pelaksanaan APEC (Jalan Diatas Perairan, Bandara Ngurah Rai serta Under Pass) disamping proyek-proyek lain yang juga memiliki kaitan erat dengan kegiatan tersebut (sarana akomodasi baru di Badung). Sejalan dengan hal itu, sektor penggalian sebagai input dari sektor konstruksi juga mencatatkan nilai pertumbuhan yang tinggi hingga mencapai 15,25 persen. Meski Bali bukan merupakan daerah potensi bahan galian, namun lonjakan kebutuhan membuat produksinya juga ikut melonjak. Demikian pula halnya dengan sektor listrik dan air bersih yang mencapai pertumbuhan di kisaran 9 persen. Peningkatan jumlah


25

BAB II Makro Ekonomi penduduk, disamping peningkatan kebutuhan untuk sektor industri, hotel maupun konstruksi telah mendorong sektor ini untuk tumbuh cukup tinggi. Sejalan dengan perputaran ekonomi secara makro, perbankan sebagai lembaga intermediasi juga terlihat tumbuh tinggi (dikisaran 9 persen lebih). Di tahun ini sektor konstruksi tidak lagi menjadi sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi, hal ini dikarenakan telah rampung 3 mega proyek


yang ada di Bali. Sektor yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi di tahun ini adalah sektor Jasa- Jasa yang kemudian diikuti oleh sektor Penggalian.

Tabel 2.2

Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009 – 2013 (Dalam Persen) Lapangan Usaha 1. Pertanian

2010

2011

2012

2013

Rata2

5,68

1,77

2,22

3,37

1,40

2,45

5,27

19,43

10,51

15,25

9,21

15,06

6,04

6,75

5,08

ht tp

2. Penggalian

2009

3. Industri Pengolahan

5,43

6,08

3,12

4. LGA

4,71

6,88

7,35

9,08

8,55

7,77

0,91

7,37

7,88

18,67

6,20

11,30

6. PHR

6,23

6,39

8,69

5,65

5,73

6,91

7. Angkutan

5,10

5,77

5,97

7,56

5,99

6,43

8. Keuangan

2,63

7,47

6,22

9,18

7,50

7,62

9. Jasa-Jasa

5,64

8,64

9,94

7,78

11,08

8,78

PDRB BALI

5,33

5,83

6,49

6,65

6,05

6,33

5. Konstruksi


26


CHAPTER II Macroeconomic Hampir semua sektor melaju dengan rata-rata di atas 5 persen, hanya sektor Pertanian saja yang memiliki laju terendah yakni hanya sebesar 1,40 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebuah capaian yang belum bisa dikatakan memuaskan. Hal ini kembali menegaskan bahwa pertanian di Bali tengah mengalami tekanan. Meski tumbuh, namun kecepatannya tidak mampu mengiringi sektor-sektor lainnya hingga perannya menjadi semakin kecil.Selengkapnya mengenai


pertumbuhan per sektor dapat dilihat pada tabel 2.2.

2.1.3. Perkembangan PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan besaran PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah bersangkutan. Indikator ini seringkali dijadikan cerminan tentang tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu saja kurang tepat jika mengingat konsep PDRB sendiri yang merupakan produk suatu daerah tanpa memperhatikan kepemilikan dari

ht tp

faktor produksi. Sehingga, akan lebih tepat jika indikator ini digunakan untuk melihat tingkat produktivitas penduduk dalam menciptakan nilai tambah.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah per penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan riil dari nilai tambah per kapita. Seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 2.3, perkembangan PDRB per kapita dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tinjauan Perekonomian Bali 2013

27

BAB II Makro Ekonomi PDRB per kapita ADHB Provinsi Bali yang pada tahun 2009 tercatat sebesar 16,98 juta rupiah meningkat di tahun 2013 menjadi 22,93 juta rupiah. PDRB per kapita atas dasar harga konstan juga meningkat dari 7,68 juta rupiah di tahun 2009 menjadi 8,10 juta rupiah lebih pada tahun 2013 ini. Tabel 2.3 Beberapa Indikator Agregatif PDRB Bali Tahun 2009 – 2013 2009

2010

2011

2012

2013


Indikator PDRB - Harga Berlaku (Jutaan Rp.) PDRB - Harga Konstan (Jutaan Rp.) Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun PDRB/kapita Harga Berlaku (Rp.) PDRB/kapita Harga Konstan (Rp.)

60.292.239,32

67.194.237,15

74.029.157,55

83.943.332,71

94.555.773,32

27.290.945,61

28.882.493,90

30.757.776,28

32.804.381,36

34.787.962,78

3.551.009,00

3.904.655,00

3.971.259,00

4.046.658,00

4.122.917,00

16.978.903,55

17.208.751,39

18.641.231,29

20.742.868,37

22.934.192,79

7.685.405,93

7.396.938,76

7.745.094,51

8.106.536,64

8.437.706,31


Meskipun menunjukkan perkembangan yang positif, peningkatan

ht tp

nilai PDRB per kapita (baik riil maupun nominalnya) belum mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena sekali lagi, angka ini hanya merupakan angka makro tanpa melihat distribusi pendapatan dan lain sebagainya. Sehingga bisa jadi yang menikmati peningkatan itu hanya sebagian kecil masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat secara umum belum terwakilkan. Untuk melihat lebih jelas, tampaknya perlu indikator lain seperti distribusi pendapatan dan indeks kesenjangan pendapatan yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

28


CHAPTER II Macroeconomic Tabel 2.4 PDRB Per Kapita Bali dan PDB Per Kapita Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku (Dalam Ribu Rp) serta Rasionya Tahun 2009 – 2013 Tahun

PDRB Per Kapita Bali

PDB Per Kapita Indonesia

Rasio

2009

16.978,90

23.880,88

0,71

2010

17.208,75

27.028,70

0,64

2011

18.641,23

30.658,98

0,61

2012

20.742,87

33.531,35

0,62

2013

22.934,19

36.508,49

0,63


Sumber : Dari berbagai publikasi BPS (diolah kembali)

Jika dibandingkan dengan PDB per kapita secara nasional, rasio PDRB per kapita Bali pada tahun 2013 hanya mencapai 0,63. Angka ini sedikit meningkat dari tahun sebelumnya, meski masih tergolong rendah jika dibanding periode lima tahun terakhir. Kenyataan tersebut bisa jadi disebabkan olehjumlah penduduk Bali yang bertambah lebih cepat dibanding provinsi lainnya atau penduduk Indonesia secara keseluruhan,

ht tp

atau peningkatan nilai tambah di Bali masih kalah cepat dengan laju pertumbuhan penduduknya, sehingga diperlukan suatu upaya yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi saja, namun juga diperlukan kebijakan di bidang kependudukan sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga akan meningkatkan produktivitas penduduk di Bali dalam hal penciptaan nilai tambah.


29

BAB II Makro Ekonomi

2.1.4. PDRB Menurut Komponen Penggunaan Selain dilihat dari sisi produksi PDRB juga dihitung dari sisi penggunaan atau konsumsi. PDRB menurut komponen penggunaan menjelaskan bagaimana PDRB digunakan atau dimanfaatkan, baik untuk memenuhi kebutuhan permintaan di dalam wilayah maupun di luar wilayah.

PDRB

menurut

komponen

penggunaan

Provinsi

Bali

menggambarkan permintaan di dalam wilayah Bali yang berupa


konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah serta pembentukan modal tetap domestik bruto (investasi fisik). Sedangkan permintaan dari luar wilayah Bali dapat berupa ekspor (baik dari luar negara maupun luar provinsi).

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, komposisi PDRB Bali dari sisi penggunaan tidak mengalami banyak perubahan. PDRB Bali dari sisi penggunaan masih didominasi oleh ekspor dan konsumsi rumah tangga. Hal ini tentu saja terkait dengan penggerak ekonomi Bali yaitu pariwisata,

ht tp

sehingga ekspor (dalam hal ini ekspor jasa) sangat mendominasi. Namun demikian, jika dilihat lebih jauh, peranan neraca perdagangan (net ekspor) masih kalah jauh dibanding konsumsi terutama konsumsi rumah tangga. Kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai 57,53 persen,turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 57,75 persen. Sementara itu ekspor mencapai 114,51 persen dan impor 126,26 persen sehingga neraca perdagangan mengalami defisit. Dibanding tahun sebelumnya, peranan konsumsi rumah tangga tercatat mengalami penurunan sementara PKLNPRT, PKP, PMTB, inventori dan ekspor dan impor tercatat mengalami peningkatan.

30




Selain ekspor dan impor, pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB) juga menunjukkan peningkatan kontribusi. Pada tahun 2013, komponen ini memberi sumbangan sebesar 36,02 persen, meningkat

ht tp

dari tahun sebelumnya yang hanya 34,06 persen.


31

BAB II Makro Ekonomi Tabel 2.5 Distribusi Persentase PDRB Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2009 – 2013 KOMPONEN

2009

(1)

2010

2011

2012

2013

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

52,18

58,41

59,97

57,75

57,53

1.1. Makanan

23,27

28,04

27,86

25,93

25,65

1.2. Non Makanan

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

30,38

32,11

31,82

31,88

1,27

0,83

0,82

0,81

0,97

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

10,94

11,94

12,93

13,54

16,93

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

23,17

27,12

30,53

34,06

36,02

5. Perubahan Stok

0,33

0,33

0,34

0,35

0,40

2,91

-0,87

-1,73

-0,39

-0,12

88,69

98,77

103,01

106,59

114,51

63,13

68,36

66,41

66,83

70,50

25,56

30,41

36,60

39,76

44,02

79,50

96,53

105,88

112,70

126,26

49,28

55,47

56,53

52,61

54,36

30,23

41,07

49,35

60,09

71,90

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

6. Diskrepansi Statistik 7. Ekspor Barang dan Jasa 7.1. Ekspor Luar Negeri 7.2. Ekspor Antar Daerah


28,91

2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT

8. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 8.1. Impor Luar Negeri

ht tp

8.2. Impor Antar Daerah

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO Sumber : BPS Provinsi Bali

Peningkatan kontribusi PMTB terhadap PDRB merupakan indikasi positif bagi perekonomian. PMTB yang menggambarkan penambahan barang modal dan investasi, diharapkan mampu meningkatkan kinerja faktor produksi yang pada akhirnya meningkatkan penciptaan nilai tambah. Disamping kedua komponen tersebut, konsumsi pemerintah

32


CHAPTER II Macroeconomic juga menunjukkan hal yang sama, dimana kontribusinya mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan PDRB Bali Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2009 – 2013 (Dalam Persen) KOMPONEN

2009

2010

2011

2012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

18,38

9,89

7,35

3,50

4,50

1.1. Makanan

20,36

4,24

4,51

1,63

2,24

1.2. Non Makanan

16,57

15,22

9,76

5,02

6,27

2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT

14,85

6,62

7,57

7,22

26,79

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

10,44

10,01

13,79

3,74

25,87

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

7,93

16,92

11,83

19,28

10,33

5. Perubahan Stok

13,38

2,49

7,02

-23,52

3,14

7. Ekspor Barang dan Jasa

11,46

18,08

7,81

4,34

12,98

7.1. Ekspor Luar Negeri

7,39

19,20

3,86

-0,51

9,11

7.2. Ekspor Antar Daerah

23,90

15,11

18,67

15,98

21,29

18,84

11,39

10,97

9,87

18,74

8.1. Impor Luar Negeri

27,10

5,50

4,45

-0,85

8,21

8.2. Impor Antar Daerah

12,22

16,74

16,31

17,76

25,21

5,33

5,83

6,49

6,65

6,05


1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

6. Diskrepansi Statistik

ht tp

8. Dikurangi Impor Barang dan Jasa

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO Sumber : BPS Provinsi Bali

Meskipun dari sisi penggunaan perekonomian Bali dominan digerakkan oleh konsumsi rumah tangga namun dari sisi pertumbuhan komponen lainnya menunjukkan perkembangan yang positif. Dilihat dari sisi laju pertumbuhan, selama tahun 2013 hampir seluruh komponen Tinjauan Perekonomian Bali 2013

33

BAB II Makro Ekonomi penggunaan memperlihatkan pertumbuhan positif. Dimana laju pertumbuhan tertinggi adalah pada sektor pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 26,79 persen. PMTB di tahun 2013 hanya mampu tumbuh sebesar 10,33 persen.

2.2.

Perkembangan Inflasi dan IHK Indikator ekonomi yang tidak kalah penting dalam menjaga


stabilitas moneter adalah inflasi. Dalam ilmu ekonomi, inflasi sering didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Jadi besarnya inflasi, hanya menggambarkan besarnya perubahan harga. Bisa saja harga sebenarnya masih tergolong rendah akan tetapi jika meningkat dari periode sebelumnya dikatakan inflasi, atau sebaliknya harga yang relatif tinggi dan hanya mengalami sedikit penurunan disebut sebagai deflasi. Tingkat harga dalam definisi inflasi, secara konseptual adalah tingkat harga rata-rata tertimbang dari barang-barang dan jasa-

ht tp

jasa dalam perekonomian. Dalam prakteknya, tingkat harga tersebut diukur dengan indeks harga, dalam hal ini indeks harga konsumen (IHK). Dilihat dari penyebabnya, inflasi bisa terjadi karena dorongan permintaan (demand pull inflation) maupun dorongan kenaikan biaya produksi (cost push inflation). Inflasi akibat dorongan permintaan terjadi, ketika permintaan akan barang dan jasa sangat tinggi, sehingga menyebabkan harga barang dan jasa tersebut mengalami peningkatan. Sementara inflasi akibat dorongan biaya produksi terjadi ketika biaya

34


CHAPTER II Macroeconomic produksi (input) mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan harga produk-produk (output) yang dihasilkan juga ikut meningkat. Jika dilihat dari asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga barang menjadi


mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor.

Berdasarkan besarnya angka inflasi, inflasi dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu inflasi ringan (di bawah 10% per tahun); inflasi sedang (antara 10-30% per tahun); inflasi berat (antara 30-100% per tahun) dan hiperinflasi (di atas 100% per tahun). Inflasi yang rendah akan dapat

menggairahkan

kehidupan

perbankan

karena

mampu

menurunkan suku bunga, merangsang sektor riil untuk berproduksi dan

ht tp

akan berdampak baik pada penanaman modal (investasi). Inflasi ideal untuk ukuran Indonesia saat ini, (seperti banyak disampaikan kalangan pengamat dan digunakan dalam asumsi APBN), berkisar antara 4 sampai 6 persen. Nilai inflasi ini dirasa cukup ideal untuk pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas moneter, stabilitas daya beli masyarakat serta peningkatan laju investasi. Untuk menjaga angka inflasi tetap ideal bukanlah pekerjaan yang mudah. Terutama adanya faktor pemicu baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Misalnya, karena cepatnya perputaran uang, Tinjauan Perekonomian Bali 2013

35

BAB II Makro Ekonomi mengakibatkan adanya ‘uang panas’ di tangan untuk segera dibelanjakan. Ini terjadi akibat adanya anggapan atau keyakinan barangbarang tertentu akan mengalami kenaikan. Peristiwa ini bisa terjadi pada komoditi makanan, otomotif dan properti, yang biasanya sebagai penyumbang angka cukup signifikan terhadap kenaikan inflasi. Faktor lain, adanya permintaan terhadap barang yang melebihi kapasitas produksi, namun tidak disertai investasi tambahan. Akibatnya terjadi


kenaikan harga pada barang/jasa tersebut. Disamping itu, faktor – faktor tak terduga lain seperti kenaikan harga BBM yang cukup tinggi, ataupun anomali iklim dapat juga menjadi pemicu tingginya angka inflasi.

Laju inflasi dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK itu sendiri merupakan indeks yang diperoleh dengan menghimpun perubahan harga berbagai jenis barang dan jasa yang tercakup dalam paket komoditas yang menggambarkan pola konsumsi masyarakat di suatu wilayah dengan menggunakan diagram timbangan nilai konsumsi

ht tp

pada tahun dasar yang dipantau. Hingga tahun 2012, tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2007.

Jika menyimak series data sebelumnya, selama periode 1998-2009, sudah empat kali inflasi di Bali (Kota Denpasar) menembus batas ambang “dua digit”, yakni di tahun 1998 (75,11 persen), tahun 2001 (11,52 persen), tahun 2002 sebesar 12,49 persen dan tahun 2005 (11,31 persen). Khusus di tahun 2002, angka inflasi di Bali bahkan berada di atas inflasi nasional yang mencapai 10,03 persen. Penyebab tingginya laju inflasi di Bali sepanjang tahun 2002 selain kondisi keamanan dalam negeri yang kurang kondusif, akibat tragedi bom Kuta, juga dipicu oleh

36


CHAPTER II Macroeconomic kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 17 Januari 2002. Kemudian pada tahun 2003, angka inflasi turun menjadi 4,56 persen. Pada tahun kalender 2004, kendati laju inflasi di Bali masih di level satu digit, namun angkanya kembali terangkat naik ke level 5,97 persen. Pada tahun 2005, angka inflasi Bali kembali melonjak menjadi 11,31 persen. Terjadinya kenaikan BBM dan tragedi Bom Bali merupakan penyebab melonjaknya harga – harga di tahun ini.


Tahun 2006, laju inflasi Bali berhasil diturunkan menjadi 4,30 persen, ataudapat dikatakan bahwa tahun ini inflasi masih berada di level yang cukup terjaga. Sedangkan untuk tahun 2008 angka inflasi Bali kembali meningkat menjadi 9,62 persen. Kenaikan tersebut jauh diatas batas ideal. Pemicunya kembali lagi kenaikan BBM oleh pemerintah. Sementara di tahun 2009, angka inflasi cukup terjaga dengan kenaikan indeks hanya 4,37 persen. Meski lebih tinggi dari angka nasional, namun inflasi di tahun ini bisa dibilang cukup ideal. Dari 7 kelompok komoditas

ht tp

dua kelompok bahkan menunjukan deflasi. Namun pada tahun 2010 inflasi Bali kembali meningkat menjadi 8,10 persen. Inflasi yang cukup tinggi di tahun ini terutama disebabkan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan berkurangnya supply komoditas pertanian akibat cuaca ekstrim. Saat ini, Inflasi di tahun 2013 mencapai 7,35 persen. Inflasi di tahun ini cukup jauh jika dibandingkan dengan inflasi tahun sebelumnya yang hanya sebesar 4,30 persen. Meski mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun besaran inflasi kali ini masih berada pada tataran yang rendah. Membaiknya produksi pertanian, ditambah lancarnya arus


37

BAB II Makro Ekonomi distribusi barang serta tidak adanya kebijakan pemerintah yang menaikan harga komoditas yang dikendalikan pemerintah seperti BBM dan TDL membuat pergerakan harga cenderung landai. Selengkapnya dapat dilihat di tabel 2.7. Tabel 2.7 Laju Inflasi di Bali Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun Kalender 2009 – 2013 (dalam persen) 2009

2010

2011

2012

2013


Kelompok Pengeluaran 1. Bahan Makanan dan Pangan

7,29

18,32

3,49

6,06

10,36

2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

8,81

10,20

5,92

8,67

5,19

4,63

7,31

4,13

3,97

5,64

3,59

2,92

6,23

0,92

-1,24

19,16

1,13

2,41

2,13

1,49

-1,69

4,57

1,08

6,44

4,22

-2,89

0,25

2,39

1,26

12,62

4,37

8,10

3,75

4,71

7,35

2,78

6,96

3,79

4,30

8,38

3. Perumahan 4. Sandang 5. Kesehatan 6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga

7. Transportasi dan Komunikasi Umum :

NASIONAL

ht tp

BALI


Jika dilihat berdasarkan bulan dan kelompok komoditas nya maka dapat dilihat bahwa kelompok Bahan Makanan merupakan kelompok dengan sumbangan inflasi terbesar. Selanjutnya di posisi kedua ada kelompok transportasi dan komunikasi.

38



Tabel 2.8 Perkembangan Laju Inflasi di Bali Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2013 (2007 = 100) Pendidikan

Transpor dan Kmunikasi

Umum

0,17

0,00

0,39

1,41

-0,76

0,13

0,04

0,11

1,19

Uraian

Bahan Makanan

Makanan Jadi

Peru mah an

Januari

4,32

0,11

1,08

-0,38

Februari

3,33

0,28

1,18

April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

Kesehatan

3,95

0,30

0,09

-0,29

0,17

0,05

0,12

1,08

-0,48

0,08

0,07

-0,18

0,09

-0,01

-0,17

-0,13

-3,68

0,68

0,75

-0,67

0,19

0,19

-0,18

-0,66

-0,93

0,21

0,16

-0,18

0,02

0,00

3,80

0,47

4,51

2,19

0,31

-1,01

0,56

0,12

7,33

2,81

1,26

0,10

0,90

0,91

0,17

1,85

0,60

0,83

-2,40

0,16

0,16

0,92

0,19

1,95

-0,49

-0,45

-1,13

0,08

0,09

0,32

-0,79

0,00

0,07

-0,25

0,10

-0,02

0,65

0,21

0,80

0,00

0,68

0,36

1,46

0,92

0,06

-0,12

-0,22

-0,02

-0,04

0,49


Maret

Sandang

ht tp

Sumber : BPS dan BPS Provinsi Bali

Jika dilihat dari perkembangan per bulannya, inflasi tertinggi pada

tahun 2013 terjadi pada bulan Juli sebesar 2,81 persen, Inflasi tinggi di bulan juli disumbangkan oleh komoditas transport dan komunikasi, Hal ini wajar mengingat di Bulan Juli ini ada hari raya idul fitri,

2.3.

Nilai Tukar Petani Sektor pertanian di Bali adalah sektor kedua yang memberikan

kontribusi besar bagi perekonomian Bali setelah sektor pariwisata. Sebanyak 545 ribu penduduk Bali menggantungkan hidupnya dari sektor Tinjauan Perekonomian Bali 2013

39

BAB II Makro Ekonomi ini, namun sebagian besar dari meraka masih tergolong miskin. Fenomena ini mungkin tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Indonesia, Kondisi tersebut menggambarkan betapa pentingnya data tentang kondisi petani Bali jika ingin meningkatkan kesejahteraan pekerja secara umum, yang pada akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Secara sederhana kesejahteraan petani dapat dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP).


Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di daerah pedesaan. NTP menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa yang diperlukan petani untuk konsumsi rumahtangganya maupun untuk biaya produksi produk pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase). Dalam konteks ini, indeks harga yang diterima petani (It) merupakan suatu ukuran

ht tp

perubahan harga yang terjadi pada rata-rata harga yang diterima petani untuk semua barang/jasa yang diproduksi petani, terdiri dari indeks harga tanaman bahan makanan (padi, palawija, sayuran dan buahbuahan), tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) merupakan suatu ukuran perubahan harga yang terjadi pada harga rata-rata yang dibayar petani untuk semua barang/jasa yang dikonsumsi petani, baik untuk konsumsi rumah tangga (makanan, perumahan, pakaian dan aneka barang/jasa) maupun untuk keperluan biaya produksi dan penambahan barang modal.

40


CHAPTER II Macroeconomic Ada 3 (tiga) kondisi yang ditunjukkan dari besarnya NTP, yakni : -

NTP > 100, yang berarti kemampuan/ daya tukar petani pada periode tertentu secara rata-rata lebih baik (petani mengalami surplus) dibanding tahun dasar.

-

NTP = 100, yang berarti kemampuan/ daya tukar petani pada periode tertentu secara rata-rata tidak untung dan tidak rugi (petani mengalami impas).

NTP < 100, yang berarti kemampuan/ daya tukar petani pada periode


tertentu secara rata-rata kurang menguntungkan (petani mengalami defisit) dibanding tahun dasar.

Tabel 2.9 Indeks Harga Yang Diterima Petani (It), Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib) dan Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Bali Tahun 2013 (2007=100) Bulan 1, Januari

It

Ib

NTP

137,94

107,57

149,00

138,71

107,42

3, Maret

ht tp

148,34

2, Februari

149,42

139,72

106,94

4, April

149,42

139,85

106,84

5, Mei

150,49

139,68

107,74

6, Juni

151,36

139,69

108,36

7, Juli

153,09

143,55

106,64

8, Agustus

153,67

144,07

106,66

9, September

153,91

144,08

106,82

10, Oktober

155,53

145,36

107,00

11, November

111,03

107,54

103,24

12, Desember

111,48

107,84

103,37



41

BAB II Makro Ekonomi Dilihat dari nilai NTP-nya, secara umum kondisi petani Bali pada tahun 2013 bisa dikatakan relatif baik. Nilai NTP di tahun ini tercatat masih berada di atas level 100. Hal ini mencerminkan bahwa daya tukar/peluang petani untuk menjadi sejahtera masih lebih baik dibanding tahun dasar akibat harga produk yang dihasilkan masih lebih tinggi dibanding harga barang kebutuhannya baik untuk konsumsi maupun biaya produksinya. NTP tertinggi terjadi di Bulan Juni yakni sebesar


108,36. Kondisi naik turunnya harga baik yang diterima maupun yang dibayar petani sudah pasti menentukan kemampuan/ daya tukar petani, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh musim atau keadaan perubahan kondisi alam lainnya. Namun yang perlu dicatat adalah keadaan di mana saat produksi melimpah (terjadi musim panen) maka di sana petani akan menikmati harga yang relatif rendah (terjadi penurunan harga). Sehingga petani secara umum tetap pada kondisi tidak berdaya karena bukan pada

ht tp

posisi yang menentukan (tidak punya bargainning power), ditambah lagi kondisi penguasaan (lahan, ternak dan skill atau kemampuan) yang serba terbatas.

42



Bab III

ht tp

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

  

Neraca Perdagangan Perkembangan Ekspor Perkembangan Impor


Chapter III International Trade

ht tp


44


Bab III Perdagangan Luar Negeri

3.1.

Neraca Perdagangan Sebagai negara yang menganut perekonomian terbuka para pelaku

ekonomi di negara kita dapat berinteraksi bebas dengan perekonomian lain si seluruh dunia. Apabia kita melihat sejarah ketika wilayah-wilayah masih dikuasai oleh imperium kuno perdagangan luar negeri telah dilakukan oleh banyak bangsa untuk menjembatani keterbatasan produksi maupun untuk melakukan pertukaran terhadap berbagai jenis


sumber daya.

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan

(individu

dengan

individu),

antara

individu

dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional

ht tp

menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Secara umum perdagangan internasional dapat dibedakan menjadi

dua yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah penjualan barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara ke negara lainnya. Sementara impor adalah arus kebalikan dari ekspor, yaitu barang dan jasa dari luar suatu negara yang mengalir masuk ke negara tersebut. Sebagian dari kita menyadari bahwa ekspor secara alamiah lebih penting dari impor. Sehingga kita memfokuskan diri pada pengamatan mengenai kinerja ekspor. Namun menurut teori perdagangan


45

Chapter III International Trade internasional secara alamiah impor lebih penting ketimbang ekspor. Hal ini karena tidak selamanya kebutuhan kita dapat dipenuhi melalui produksi dalam negeri sehingga sebagian atau seluruh kebutuhan kita akan dipenuhi melalui impor dan ekspor adalah salah satu sumber pembiayaan itu sendiri. Surplus (atau defisit) dari impor terhadap ekspor itulah yang dikenal dengan neraca perdagangan. Neraca perdagangan diperlukan untuk mengetahui arus keluar


masuk barang dan jasa ke suatu wilayah. Seiring dengan era globalisasi, dimana integrasi antar wilayah makin kuat, neraca perdagangan (ekspor dan impor) memegang peranan yang makin penting dalam menentukan laju

perekonomian

suatu

daerah.

Prinsip-prinsip

perdagangan

multilateral dan terbuka serta perdagangan bebas membuat daya saing antar wilayah kian ketat. Hal ini merupakan tantangan yang berat bagi kinerja ekspor nasional maupun regional. Sebab, kendala yang dihadapi dalam perdagangan dunia, selain harga dan kualitas komoditi ekspor

ht tp

yang semakin kompetitif antara negara pengekspor seiring dengan makin meningkatnya berbagai kesepakatan perdagangan bebas antar negara baik bilateral maupun multilateral, juga persaingan dengan eksportir negara lain, proteksionisme, sistem quota serta hambatan non tarif lainnya. Bagi negara yang belum maju dengan teknologi yang masih terbatas akan terasa sulit menghadapi persaingan dalam pasar bebas. Konsekuensi logis dari semua itu adalah diperlukan kerja keras dari pemerintah untuk menunjang dan meningkatkan kelancaran ekspor, khususnya ekspor non migas, melalui formulasi kebijakan berupa

46


Bab III Perdagangan Luar Negeri permudahan prosedur ekspor, penurunan pajak ekspor serta berbagai fasilitas kemudahan bagi para eksportir. Selama beberapa tahun ke depan terdapat beberapa tantangan penting yang harus diatasi dalam pengembangan ekspor diantaranya adalah bagaimana mengupayakan tingkat konsentrasi ekpor yang saat ini hanya ke beberapa negara saja serta melangsungkan koordinasi pengembangan ekspor dalam rangka mendukung pelaksanaan Asean


Economic Comunity di tahun 2015.

Meskipun demikian mitra perdagangan luar negeri Indonesia seperti halnya AS dan jepang sebagai hulu ekspor di tahun 2012 hanya mencatat pertumbuhan yang datar. Di sisi lain resesi di zona euro semakin dalam meskipun pertumbuhan ekonomi china menguat tapi mesti diingat china bukanlah mitra ekspor Bali yang potensial. Dari sisi impor, impor yang dilakukan suatu wilayah diharapkan mampu menunjang dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.

ht tp

Bahan baku dari luar negeri akan diubah menjadi barang jadi yang kemudian akan di ekspor kembali dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Atau setidaknya, impor yang dilakukan bukan semata-mata merupakan barang konsumsi sehingga mampu membantu pergerakan laju perekonomian kedepan. Terkait dengan perdagangan luar negeri, Provinsi Bali didukung fasilitas yang cukup representatif antara lain pelabuhan udara dan pelabuhan laut. Dengan fasilitas pelabuhan udara internasional yang kian ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya tentunya akan dapat lebih Tinjauan Perekonomian Bali 2013

47

Chapter III International Trade menunjang aktivitas perdagangan luar negeri. Dengan adanya fasilitas– fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan ekspor dan mendayagunakan

impor

bagi

kelangsungan

pembangunan

perekonomian Bali. Grafik III.1

ht tp


Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Bali (000 U$) Tahun 2009 -2013

Selama kurun waktu 2010-2012, nilai ekspor Bali mencapai nilai diatas 500 juta dollar AS bahkan sempat melebihi nilai 600 juta dollar AS. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama mengingat penurunan ekspor terjadi di Tahun 2012 dan 2013, masing-masing sebesar 11,22 % dan 14,55 %. Di tahun 2013 ekspor Bali mengalami penurunan menjadi 494,92 juta dollar AS. Hal ini jauh bertolak belakang jika dibandingkan dengan

48


Bab III Perdagangan Luar Negeri impor yang melonjak hampir dua kali lipat menjadi 318,98 juta dollar AS dari sebelumnya yang hanya sebesar 158,89 juta dollar AS. Akibat dari penurunan ekspor dan peningkatan impor, maka surplus perdagangan yang berkinerja baik di tahun 2010 dan 2011 mengalami penurunan di tahun 2012 dan terjun bebas di tahun 2013. Tercatat di tahun 2013, surplus perdagangan Bali adalah sebesar 175,93 juta US$ atau turun 58,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.


Dari grafik 3.2 juga dapat dilihat bahwa tren surplus perdagangan Bali selama 3 tahun terakhir memiliki kecendrungan menurun. Tentunya hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat mengingat gap antara ekspor dan impor yang semakin menipis.

ht tp

Grafik III.2 Pertumbuhan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Bali 2011 -2013


49

Chapter III International Trade

3.2.

Perkembangan Ekspor Sampai saat ini BPS masih menggunakan konsep F.o.B (free on

board) untuk menilai besarnya ekspor barang dari satu wilayah. Konsep ini menegaskan bahwa besarnya ekspor dihitung di pelabuhan muat. Harga barang dihitung sampai di atas kapal negara pengekspor meliputi harga barang, pajak ekspor, biaya pengangkutan sampai ke batas negara, biaya asuransi, komisi, biaya pembuatan dokumen, biaya kontainer,


biaya pengepakan dan biaya pemuatan barang ke kapal/pesawat udara atau alat transportasi lainnya. Keseluruhan ekspor barang dari Provinsi Bali merupakan komoditi ekspor non migas. Karena seperti diketahui bahwa provinsi ini tidak memiliki sumber minyak dan gas bumi.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya pada tahun 2013 nilai ekspor secara kumulatif mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni sekitar 4,78 persen. Penurunan ini diyakini disebabkan oleh dampak krisis global yang sedang melanda negara-negara di bagian

ht tp

amerika dan eropa.

Negara dengan orientasi ekspor akan terkena dampak dari krisis ini akibat pengurangan dari ekspansi pasar, sehingga di lain pihak secara bersamaan menyebabkan impor barang modal juga mengalami penurunan. Penurunan impor barang modal inilah yang membawa penurunan pada nilai ekspor Bali secara umum disamping karena penurunan konsumsi domestik pada negara-negara tujuan ekspor.

50


Bab III Perdagangan Luar Negeri Tabel 3.1 Perkembangan Beberapa Indikator Ekspor Barang Provinsi Bali Tahun 2011 – 2013 Indikator / Indicators (1)

Ekspor (000 US$)

2012

(2)

(3)

Andil Export Barang terhadap PDRB (%) Kurs Rata-rata US$ Terhadap RP

2013 (4)

608 159

579 234

494 915

73 478

83 939

94 556

7,29

6,45

5,51

8 808

9 354

10 524


PDRB Harga Berlaku (Milyar RP)

2011

Sumber : BPS Provinsi Bali, BPS Pusat

Semakin membaiknya kinerja ekspor Bali pada beberapa tahun terakhir tidak terlepas dari membaiknya kondisi ekonomi global yang pada giliranya meningkatkan daya beli masyarakat global dan

ht tp

meningkatkan kembali permintaan barang-barang ekspor. Membaiknya kinerja ekspor Bali tentu merupakan prestasi tersendiri mengingat peningkatan ini terjadi disaat semakin terbukanya pintu perdagangan antar negara dan persaingan produk yang ketat dengan masuknya negara – negara distributor baru yang menawarkan harga barang lebih murah seperti Vietnam, Thailand, India, Malaysia dan China. Hal ini tentu menjadi salah satu indikasi produk Bali masih memiliki peminat yang cukup tinggi. Namun demikian hal ini tetap menjadi tantangan sendiri mengingat industri kerajinan Bali yang masih hand made dan memiliki Tinjauan Perekonomian Bali 2013

51

Chapter III International Trade keterbatasan produksi berhadapan dengan produk-produk dari negara pesaing yang mampu menawarkan harga murah, berbasis teknologi dan produksi yang masal. Jika dilihat andil ekspor Bali terhadap PDRB nya dari tahun ke tahun, maka di tahun 2013 ini adalah tahun dengan share ekspor terkecil selama 3 tahun terakhir. Di tahun ini share ekspor hanya sebesar 5,51 persen, setelah di tahun sebelumnya sebesar 6,45 persen. Berkurang nya


proporsi ekspor ini sejalan dengan menipis nya surplus perdagangan Bali di tahun 2013. Selain itu, penyebab lain ekspor Bali menurun adalah melemahnya nilai Rupiah di mata Dollar. Nilai rupiah di tahun ini melemah di level 10. 524 per Dollar US.

Penurunan andil ekspor barang terhadap PDRB tidak serta merta menggambarkan kondisi ekspor tahun 2013 tidak sebaik tahun sebelumnya. Hal ini juga menjadi catatan cukup baik bagi kinerja

ht tp

perekonomian Bali secara umum, mengingat pangsa pasar produksi Bali tidak hanya di di luar negeri, tapi cukup juga di dalam negeri. Disamping itu, peranan ekspor jasa Bali cukup tinggi. Ekspor jasa tercermin dari kunjungan wisatawan dan konsumsi wisatawan bahkan bisa dikatakan sebagai penopang perekonomian Bali terkait dengan sektor pariwisata sebagai leading sektornya. Penurunan ekspor Bali di tahun 2013 disinyalir karena menurun nya permintaan domestik dari beberapa negara di kawasan Asia dan Amerika. Hal ini terlihat dari menurunnya persentase di tahun 2013 jika dibandingkan dengan tahun 2012. Persentase ekspor ke Asia dan

52


Bab III Perdagangan Luar Negeri Amerika di tahun 2013 masing-masing hanya sebesar 35,78 persen dan 28,50 persen. Tabel 3.2 Pangsa dan Nilai Ekspor Bali Berdasarkan Benua Tujuannya Tahun 2011 – 2013 2012

2013

Benua Nilai (000 USD) 214 746

- ASEAN

- Non ASEAN AFRIKA

AUSTRALIA DAN OSEANIA AMERIKA EROPA

Nilai (000 USD)

37,07


ASIA

Pangsa

Total

Pangsa

177 063

35,78

75 952

13,11

65 155

13,16

138 793

23,96

111 908

22,61

27 409

4,73

24 271

4,90

46 247

7,98

42 132

8,51

165 292

28,54

141 055

28,50

125 538

21,67

110 393

22,31

579 234

100,00

494 914

100,00

ht tp

Sumber : BPS Provinsi Bali (data diolah)

Asia masih menjadi pangsa pasar dominan dari produk-produk

Bali. Walaupun di tahun ini share nya berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pangsa Asia masih didominasi oleh permintaan Non ASEAN yakni sebesar 22,61 persen, sedangkan permintaan ASEAN hanya sebesar 13,16 persen. Yang patut menjadi perhatian adalah meningkatnya pangsa pasar baru seperti pangsa pasar di Eropa, Australia dan Afrika. Pangsa pasar ke Eropa meningkat 0,64 persen jika dibandingkan dengan tahun


53

Chapter III International Trade sebelumnya. Sedangkan pangsa pasar Australia dan Afrika masingmasing sebesar 0,53 persen dan 0,17 persen.

3.2.1. Ekspor Menurut Negara Tujuan Nilai ekspor tidak terlepas dari besarnya permintaan dari negara pengimpor. Tentu saja permintaan barang ekspor dari negara tujuan ekspor

akan

dipengaruhi

oleh

kondisi

internal

di

negara


pengimpor/tujuan. Jika negara pengimpor/tujuan ekspor, mengalami gangguan ekonomi maka akan berakibat pada menurunnya permintaan, yang selanjutnya menurunkan volume maupun nilai ekspor ke negara tersebut. Kondisi pasar yang semakin terbuka dan makin rentannya pasar dunia terhadap perubahan iklim, politik dan ekonomi, maka diperlukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan ekspor nasional misalnya dengan perluasan pasar, penerapan teknologi dan informasi, serta meningkatkan kualitas dan kapasitas produk dalam negeri

untuk

ht tp

memenuhi permintaan pasar.

Negara dengan orientasi ekspor cenderung akan mengimpor bahan baku yang selanjutnya akan digunakan dalam produksi mereka. Sedangkan negara dengan orientasi pasar domestik cenderung tidak terlalu banyak mengimpor bahan baku, sebaliknya mereka fokus pada supply chain untuk meraih pasar domestik. Di tahun 2013 ini negara tujuan ekspor relatif tidak berubah dibandingkan dengan tahun 2012. Amerika Serikat, Jepang dan Singapura masih menduduki tiga besar tujuan ekspor Indonesia. Amerika sebagai

54


Bab III Perdagangan Luar Negeri negara tujuan ekspor dengan pangsa tertinggi sebesar 22,23 % atau dengan nilai 110,02 juta dollar AS. Walaupun besaran ini melemah apabila dibandingkan dengan nilai ekspor ke Amerika di tahun sebelumnya yang sebesar 127,38 juta dollar AS. Tabel 3.3 Sepuluh Negara Tujuan Ekspor Terbesar Provinsi Bali Tahun 2013 2013


Tujuan / Destination

Volume (kg)

Nilai (U$)

Pangsa (%)

Amerika Serikat

19 501 887

110 018 626

22,23

Jepang

11 745 504

59 269 389

11,98

9 411 821

39 504 940

7,98

1 857 806

38 734 091

7,83

932 935

18 802 860

3,80

5 296 546

16 012 340

3,24

6 592 890

14 517 036

2,93

5 397 886

13 415 458

2,71

Belanda

2 245 130

13 405 639

2,71

Jerman

3 085 053

13 026 132

2,63

Lainnya

55 585 460

158 208 343

31,97

121 652 918

494 914 854

100,00

Australia Singapura Hongkong Prancis Inggris

ht tp

Spanyol

Total Sumber : BPS Provinsi Bali (data diolah)

Disisi lain ekspor ke negara Jepang berkurang dari 77,74 juta dollar AS menjadi 59,27 juta dollar AS di tahun 2013. Penurunan ekspor ini disebabkan karena melemahnya ekonomi jepang terutama pada kuartal kedua 2013. Tinjauan Perekonomian Bali 2013

55

Chapter III International Trade Australia dan Singapura sebagai negara yang cukup dekat secara geografis dengan Indonesia hanya memberikan pangsa ekspor nya sebesar 7,98 persen dan 7,83 persen di Tahun 2013.

3.2.2. Sepuluh Kelompok Terbesar Komoditas Ekspor Ekspor Bali masih terbatas pada komoditas pada komoditas


primer dan produk-produk manufaktur bernilai tambah rendah serta produk-produk spesifik kerajinan khas daerah. Komoditas primer yang menjadi andalan dari ekspor Bali antara lain adalah ikan dan hasil laut. Sampai saat ini kondisi ini masih cukup menguntungkan terlihat dari relatif stabilnya ekspor komoditas ini pada saat terjadinya krisis (pelemahan daya beli). Namun untuk jangka waktu yang lebih panjang atau berkelanjutan ekspor komoditas ini perlu dipertimbangkan mengingat nilai tambah yang relatif rendah dan proses produksi yang

ht tp

masih manual. Ke depan, dengan semakin meningkatnya persaingan dengan produk industri yang berteknologi tinggi dengan kapasitas masive, Bali sebagai salah satu daerah yang banyak mengekspor barangbarang handycraft (termasuk dalam produk-produk manufaktur bernilai tambah rendah) tentu dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas produk dan juga mencari pangsa pasar baru untuk pemasaran produknya.

56


Bab III Perdagangan Luar Negeri Tabel 3.4 Sepuluh Kelompok Komoditas Ekspor Barang Terbesar Provinsi Bali Tahun 2013 Berdasarkan NIlainya Komoditas

Berat (Kg)

106 404 823

30 322 910

Pakaian Jadi Bukan Rajutan

62 279 421

2 740 094

Perhiasan

57 896 746

533 782

Kayu, Barang dari Kayu

53 767 238

16 762 037

Perabot, Penerangan Rumah

42 733 467

16 843 818

Barang-barang Rajutan

21 631 759

992 056

Daging dan Ikan Olahan

20 583 954

6 989 693

Benda-benda dari Batu, Gips dan Semen

15 180 247

16 817 675

Barang-barang dari Kulit

12 911 673

562 091

Kapas

10 510 160

529 536

91 015 366

28 559 226

Lainnya


Ikan dan Udang

Nilai (US$)

Jumlah / Total

494 914 854

121 652 918

ht tp


Di tahun 2013, komoditas ekspor utama Bali masih didominasi

oleh komoditas ikan dan udang, pakaian jadi dan perhiasan/permata bukan rajutan. Ketiga komoditas ini memiliki pangsa nilai lebih dari 60 persen dari total nilai ekspor. Berdasarkan tabel 3.4, ikan dan udang merupakan komoditas ekspor dengan nilai ekspor tertinggi di Bali tahun 2013 dengan nilai 106.404 ribu dollar AS dengan pangsa ekspor sebesar 21,50 persen. Nilai ekspor komoditas pakaian jadi bukan rajutan mencapai 62.279 ribu US$ dengan berat 2.740 kg. Sementara itu ekspor


57

Chapter III International Trade perhiasan/permata di tahun 2013 bernilai 57.896 ribu dollar AS dengan pangsa sebesar 11,70 persen. Hal lain yang kiranya perlu diperhatikan adalah perubahan nilai dari komoditas untuk setiap kilogram yang diekspor berdasarkan nilai ekspor rata-ratanya. Di tahun 2013 sebagian besar komoditas unggulan mengalami penurunan jika dibandingkan di tahun 2012.


Komoditas ikan dan udang, perhiasan/ permata, kayu dan barang dari kayu, perabot dan penerangan rumah serta barang-barang rajutan adalah kelompok komoditas yang justru mengalami penurunan harga dibandingkan tahun sebelumnya. Kelompok

perhiasan/permata

adalah

kelompok

yang

mengalami penurunan harga paling signifikan yakni sebesar 40,47 US$

ht tp

per Kilogram nya. Selengkapnya dapat dilihat di Tabel 3.5.

58


Bab III Perdagangan Luar Negeri Tabel 3.5 Harga Satuan (US$/Kg) Beberapa Komoditas Ekspor Provinsi Bali Tahun 2012 – 2013 KOMODITAS Ikan dan Udang

2012

2013

PERUBAHAN

4,34

3,51

-0,83

148,94

108,47

-40,47

22,65

22,73

0,08

Kayu, Barang dari Kayu

3,37

3,21

-0,16

Perabot, Penerangan Rumah

2,65

2,54

-0,11

Daging dan Ikan Olahan

2,74

2,94

0,20

Barang-barang Rajutan

24,52

21,80

-2,72

0,81

0,90

0,09

Perhiasan / Permata


Pakaian Jadi Bukan Rajutan

Benda-benda dari Batu, Gips dan Semen Sumber : BPS Provinsi Bali (data diolah)

Sementara itu beberapa komoditas seperti daging dan olahannya mengalami kenaikan pada harga satuan ekspornya. Nilai kenaikan nya untuk daging dan olahannya sekitar 0,20 US$/Kg. Pakaian

ht tp

jadi bukan rajutan dan benda-benda dari batu juga mengalami kenaikan harga per satuan yakni masing-masing naik sebesar 0,08 US$/Kg dan 0,09 US$/Kg.

3.3. Perkembangan Impor Secara umum impor barang dapat didefinisikan sebagai kegiatan memasukkan barang ke dalam negeri dalam jumlah yang relatif besar dengan tujuan untuk perdagangan atau industri serta melibatkan


59

Chapter III International Trade bea cukai sebagai pengawas keluar masuknya barang dalam suatu negara. Untuk impor, konsep perhitungan yang digunakan BPS adalah c.i.f (cost insurance and freight), yakni penyerahan barang impor di pelabuhan tujuan. Pengertiannya, harga barang sampai di pelabuhan negara pengimpor, meliputi biaya pengangkutan dari batas negara

asuransi pengirim.


pengekspor ke batas negara pengimpor, biaya bongkar barang dan biaya

Tabel 3.6 Perkembangan Beberapa Indikator Impor Barang Provinsi Bali Tahun 2011 – 2013 Indikator Impor (000 USD)

PDRB Harga Berlaku (Milyar Rp) Andil Impor Terhadap PDRB

2012

2013

179 341

158 890

318 982

73 748

83 939

94 556

2,15

1,77

3,55

8 808

9 354

10 524

ht tp

Kurs Rata-Rata USD (Rp)

2011

Sumber : BPS Provinsi Bali (diolah kembali)

Neraca perdagangan luar negeri Bali di tahun 2013 dapat dikatakan semakin memburuk. Hal tersebut tidak terlepas dari lonjakan impor yang sangat tajam di tahun ini. Impor di tahun ini melonjak 100,75 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu. Lonjakan ini dinilai cukup tinggi sehingga membuat impor Bali bertengger di angka 318.982 US$. Lonjakan ini disinyalir salah satunya karena adanya pelemahan nilai rupiah terhadap dollar AS.

60


Bab III Perdagangan Luar Negeri Tabel 3.7 Nilai Impor Barang Provinsi Bali Per Bulan (Dalam USD) Tahun 2011 – 2013 2011

ASIA

JUMLAH

Nilai

Pangsa

Nilai

Pangsa

(000 USD)

(%)

(000 USD)

(%)

(000 USD)

(%)

115 004

64,13

273 328

85,69

46 215

25,77

46 215

25,77

39 727

12,45

AUSTRALIA DAN OCEANIA

EROPA

Pangsa

64,13

- Luar ASEAN

AMERIKA

Nilai

115 004

- ASEAN

AFRIKA

2013


Tujuan Destination

2012

68 789

38,36

68 789

38,36

233 601

73,23

24

0,01

24

0,01

201

0,06

7 190

4,01

7 190

4,01

7 075

2,22

20 632

11,50

20 632

11,50

14 881

4,67

36 940

20,35

36 940

20,35

23 498

7,37

179 341

100,00

179 341

100,00

318 983

100,00


Impor barang Bali utamanya berasal dari kawasan Asia. Nilai

ht tp

komoditas impor dari kawasan ini mencapai 273 328 ribu dollar AS atau mencapai 85,69 persen dari total nilai impor di tahun 2013. Tingginya impor barang dari kawasan Asia, disamping karena kedekatan wilayah secara geografis, juga disebabkan oleh berkembangnya pusat-pusat industri di kawasan ini. Disamping kawasan Asia, impor barang Bali juga berasal dari kawasan Eropa. Nilai impor dari kawasan ini mencapai 23 498 ribu dollar AS atau 7,37 persen dari total nilai impor ditahun 2013. Nilai ini hampir setengah dibanding nilai impor di tahun 2012 yang mencapai 20,35 persen. Sama halnya dengan impor dari Eropa, impor dari kawasan


61

Chapter III International Trade Amerika pun turun drastis dari ribu dollar AS di tahun 2012 menjadi 14 881 ribu dollar AS di tahun 2013. Penurunan impor dari ke dua kawasan ini tentu tidak terlepas dari melemahnya kinerja perekonomian negaranegara Amerika dan Eropa.

3.3.1. Impor Menurut Asal Negara Berbeda dengan negara tujuan ekspor, negara pengimpor


barang ke Bali lebih variatif. Ekspor tergantung dari komoditas yang diproduksi sehingga pangsa pasarnya relatif tetap mengingat barangbarang yang diproduksi tidak banyak berubah. Sementara itu barangbarang yang diimpor disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dalam negeri sehingga negara pemasoknya sering berubah tergantung dari kemampuan negara pengimpor untuk memenangkan pasar dan memenuhi permintaan.

China menjadi penguasa pangsa impor di Indonesia, hal ini

ht tp

terlihat dari pangsa China yang mencapai 63,38 persen dari total barang impor yang masuk ke Indonesia. Barang- barang dari China terkenal dengan harga nya yang murah dan mampu bersaing dengan harga produk di dalam negri. Nilai impor dari China mencapai 202 169 ribu US$ atau setara dengan 70 937 kg.

62


Bab III Perdagangan Luar Negeri Tabel 3.8 Sepuluh Negara Asal Impor Terbesar Provinsi Bali Tahun 2013 VOLUME

NILAI

PANGSA

KG

USD

%

NEGARA 70 937 462

202 169 536

63,38

Singapura

2 754 214

27 603 269

8,65

Hongkong

1 187 182

20 947 133

6,57

Swiss


China

105 078

14 109 807

4,42

Amerika Serikat

337 272

13 003 364

4,08

Thailand

185 800

10 491 995

3,29

701 208

6 994 984

2,19

1 104 571

5 682 772

1,78

70 861

4 440 350

1,39

186 263

2 381 141

0,75

2 063 530

11 158 117

3,50

79 633 441

318 982 468

100,00

Australia Taiwan Jerman

Korea Selatan Lainnya

JUMLAH

ht tp


Impor barang untuk Bali terbesar kedua adalah berasal dari Singapura. Nilai impor dari negara yang terkenal dengan patung merlion ini mencapai 27 603 ribu US$ atau memiliki pangsa sebesar 8,65 persen dari total impor Bali. Sementara itu impor dari Amerika Serikat (AS)

mengalami

penurunan baik dari sisi nilai maupun dari sisi berat / bobot. Impor dari AS di tahun 2012 bernilai 14 937 ribu US$ dengan bobot 372 186 kg dan Tinjauan Perekonomian Bali 2013

63

Chapter III International Trade di tahun 2013, nilai impor dari Amerika Serikat sebesar 13 003 US$ dengan bobot 337 272 kg.

3.3.2. Sepuluh Kelompok Terbesar Komoditas Impor Impor ditimbulkan oleh ketidakmampuan produksi dalam negeri untuk memenuhi permintaan dalam negerinya, sehingga hal ini kerap dipakai sebagai salah satu indikator kinerja perekonomian. Namun


demikian tidak selamanya impor yang besar berdampak buruk bagi perekonomian. Nilai impor, harus dikaitkan juga dengan jenis komoditas yang diimpor. Jika sebagian besar merupakan barang konsumsi tentu tidak memiliki imbas positif bagi perekonomian, sebaliknya jika yang diimpor dominan adalah barang modal, besar harapan akan mampu mendorong laju perekonomian ke arah yang lebih baik karena pada umunya barang modal diimpor untuk mendukung proses produksi. Komoditas

impor

Propinsi

Bali

masih

menunjukkan

ht tp

kecendrungan pada salah satu komoditas impor. Dengan kata lain impor sebuah komoditas masih menyumbang persentase yang sangat besar dari total impor Bali.

64


Bab III Perdagangan Luar Negeri Tabel 3.9 Sepuluh Terbesar Kelompok Komoditas Impor Barang Provinsi Bali Tahun 2013 Komoditas

Berat

Nilai

Pangsa

(KG) 43 411 088

(US$) 203 845 541

(%) 63,90

Mesin/Peralatan Listrik

2 704 214

41 429 817

12,99

Benda-benda dari Besi dan Baja

6 533 039

9 990 497

3,13

261 251

8 991 142

2,82

Kapal Laut dan Bangunan Terapung

2 356 637

6 509 436

2,04

Benda-benda dari Besi dan Baja

4 396 806

6 078 802

1,91

Perangkat Optik

178 524

4 725 252

1,48

Lonceng, Arloji dan Bagiannya

126 365

4 647 622

1,46

14 796 574

3 297 396

1,03

199 465

3 212 418

1,01

4 669 478

26 254 545

8,23

79 633 441

318 982 468

Mesin-mesin


Perhiasan/Permata

Benda-benda dari Batu, Gips, dan Semen Perkakas, Perangkat Potong Lainnya

Jumlah

100,00

ht tp


Dilihat dari komoditas yang diimpor, impor Bali menunjukkan

hal yang positif, mengingat sebagian besar komoditas yang diimpor merupakan barang modal. Mesin-mesin mekanis serta perlatan listrik adalah dua komoditas terbesar dari impor Bali di tahun 2013. Nilai impor mesin mekanis mencapai 203.845 ribu dollar AS atau sekitar 63,90 persen, sedangkan peralatan listrik mencapai 41.429 ribu dollar AS atau sekitar 12,99 persen. Sedangkan Benda-benda dari besi dan baja


65

Chapter III International Trade menduduki peringkat ketiga dalam nilai impor yaitu sebesar 9.990 ribu dollar AS atau sekitar 3,13 persen. Disamping ke tiga komoditas impor di atas, komoditas yang diimpor pada tahun 2013 antara lain adalah perhiasan/ permata, kapal laut dan bangunan terapung, benda-benda dari besi dan baja, perangkat optik, lonceng, benda benda dari batu, dan perkakas. Nilai dari sepuluh besar komoditas impor mencapai 318.982 ribu dollar AS atau sekitar


91,77 persen. Lainnya hanya mencapai 26.254 dollar AS atau sekitar 8,23

ht tp

persen dari total impor Bali.

66



Bab IV

INDUSTRI BESAR DAN SEDANG

  

ht tp



Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Nilai Output Industri Besar dan Sedang Produktivitas Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang Tingkat Efisiensi Industri Besar dan Sedang


BAB IV: Industri Besar dan Sedang

ht tp


68


Chapter IV : Mid and Large Scale Industries 4.1. Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan sumber daya alam, yaitu sesudah pertanian, perkebunan dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik.


Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Sektor industri dapat dikatakan sebagai sektor yang memegang peran paling penting dalam perekonomian. Hal ini dilihat dari besarnya keterkaitan sektor industri terhadap sektor lainnya.

Secara teori, sektor industri dalam berproduksi menggunakan

ht tp

paling banyak input dari sektor-sektor lain (terutama sektor primer) dan hasilnya paling banyak digunakan oleh sektor-sektor lainnya (baik sektor primer maupun tersier). Hal ini pula yang menyebabkan sektor industri memiliki multiplier effect yang besar terhadap perekonomian.Sektor industri dalam arti yang lebih luas memiliki peranan yang jauh lebih dari sekedar penyumbang pendapatan. Sektor industri juga mencerminkan tingkat kemajuan ekonomi suatu Negara / daerah dan kemandiriannya dari sisi supply akan sebuah output. Tantangan yang dihadapi sektor industri di masa kini sangatlah kompleks. Salah satunya adalah penurunan daya saing baik secara Tinjauan Perekonomian Bali 2013

69

BAB IV: Industri Besar dan Sedang nasional maupun regional. Hal tersebut terkait dengan meningkatnya biaya

energy,

ekonomi

berbiaya

tinggi,

penyelundupan

serta

permasalahan birokrasi. Di sisi lain kelemahan struktur industri itu sendiri yang meliputi lemahnya keterkaitan antar sektorindustri, belum terbangunya struktur klaster yang memadai, keterbatasan dalam berproduksi barang setengah jadi dan komponen dalam negeri, keterbatasan teknologi, kesenjangan ekonomi antar daerah serta


ketergantungan ekspor pada barang komoditi tertentu.

Kendati sektor industri bukan merupakan sektor yang paling dominan bagi ekonomi Bali, namun peranannya dalam mendukung ekonomi Bali tidak bisa diabaikan begitu saja. Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2008 - 2012) sektor industri telah memberi kontribusi antara 8 sampai 9 persen bagi ekonomi Bali. Terlebih Bali yang mengandalkan Pariwisata sebagai indutri jasa nya juga harus didukung

kerajinan.

ht tp

penuh oleh industri pengolahan yang salah satunya adalah industri

Pada dasarnya, pengelompokkan sektor industri pengolahan dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, pembagian sektor industri pengolahan berdasarkan jenis produk yang dihasilkan ke dalam sembilan sub sektor. Tetapi sejak tahun 2001, klasifikasi industri yang digunakan adalah klasifikasi yang berdasarkan kepada “International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)” revisi ketiga, yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia (Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia/KLUI).

70


Chapter IV : Mid and Large Scale Industries Dengan begitu, pengelompokkan menjadi 20 sub sektor industri, yakni makanan dan minuman (kode 15); pengolahan tembakau (kode 16); tekstil (kode 17); pakaian jadi (kode 18); kulit, barang dari kulit dan alas kaki (kode 19); kayu, barang dari kayu (tidak termasuk furniture), dan barang-barang anyaman (kode 20); kertas dan barang-barang dari kertas (kode 21); penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman (kode 22); batu bara, pengilangan minyak bumi, dan barang-barang dari


hasil pengilangan minyak bumi, dan bahan bakar nuklir (kode 23);industri kimia dan barang-barang dari kimia (kode 24); karet, barang dari karet dan plastik (kode 25); barang galian bukan logam (kode 26); barang-barang dari logam kecuali mesin dan peralatannya (kode 28); mesin dan perlengkapannya (kode 29); mesin dan peralatan kantor, akuntansi, dll (kode 30); mesin listrik lainnya dan perlengkapannya (kode 31); radio, TV dan peralatan komunikasi (kode 32); peralatan kedokteran, alat ukur dan navigasi (kode 33); kendaraan bermotor (kode 34); alat

ht tp

angkut selain kendaraan bermotor (kode 35); furniture dan pengolahan lainnya (kode 36), serta industri daur ulang (kode 37). Kedua, pembagian berdasarkan banyaknya tenaga kerja. Dengan

pengelompokkan tenaga kerja ini, sektor industri pengolahan dibedakan menjadi empat sub kelompok, yakni: industri rumahtangga, industri kecil, industri sedang dan industri besar. Dari kelompok industri ini yang menghasilkan nilai tambah terbesar adalah kelompok industri besar dan sedang, di mana industri sedang dengan tenaga kerja 20-99 orang dan industri besar dengan tenaga kerja sebanyak 100 orang ke atas. Dengan


71

BAB IV: Industri Besar dan Sedang demikian, selain kontribusi terhadap PDRB, eksistensi sektor industri pengolahan setidaknya dapat dilihat dari perkembangan perusahaan yang berskala besar dan sedang. Grafik 4.1 Laju Pertumbuhan dan Share Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Bali Tahun 2009-2013 10,00


9,00

8,00

7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00

-

2010

2011

2012

2013

5,43

6,08

3,12

6,04

6,75

Share (%)

9,27

9,16

8,92

8,90

8,72

ht tp

2009

Laju Pertumbuhan (%)

Sektor industri memegang peranan yang cukup penting pada perekonomian Bali terutama terkait dengan fungsinya bagi penunjang sektor pariwisata dan pertanian. Selain itu hasil sektor industri yang dapat digunakan sebagai komoditas ekspor tentunya akan dapat meningkatkan nilai ekspor dalam perdagangan luar negeri selain sebagai pemenuhan akan kebutuhan domestik.

72


Chapter IV : Mid and Large Scale Industries Share sektor industri selama lima tahun terakhir selalu berkisar di angka 8 -9 persen, walaupun share nya menurun dari tahun ke tahun. Selama 5 tahun terakhir, share sektor ini terendah adalah di tahun ini yakni sebesar 8,72 persen. Dihitung berdasarkan harga berlaku pertumbuhan sektor industri mengalami titik terbawah selama tujuh tahun terakhir pada tahun 2010. Di tahun 2010 sektor industri melambat hingga mencatat pertumbuhan


hanya 3,12 %. Meskipun pada tahun 2011 sempat mencapai 7,39% penurunan growth kembali terjadi di tahun 2012 dimana sektor industri hanya mencatat pertumbuhan 6,04%. Sektor ini kembali merangkak naik dan berhasil mencatatkan pertumbuhan nya di angka 6,75 persen. Grafik 4.2 Jumlah Industri Besar dan Sedang di Bali Tahun 2009 – 2012 450

409

ht tp

400

366

350

326

329

2010

2011

318

300

250 200 150 100

50 0 2008

2009


2012

73

BAB IV: Industri Besar dan Sedang Rentang tahun 2009 – 2012 jumlah industri besar sedang di Bali mengalami penurunan dengan tren yang sangat jelas. Apabila di tahun 2008 jumlah industri besar sedang mencapai 409 perusahaan maka di tahun 2012 jumlah itu menurun hingga 22,25 % menjadi 318 perusahaan. Penurunan ini tentunya berimbas pada turunnya output dari industri besar sedang itu sendiri. Penurunan jumlah industri di Bali yang berakibat pada menurunnya


ouput tentunya sedikit kontradiktif dengan kebutuhan masyarakat yang pada umumnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini tentunya menyebabkan kebutuhan domestik Bali haruslah bisa dipenuhi dengan bantuan impor dalam negeri (antar daerah).

4.2. Nilai Output Industri Besar dan Sedang

Output adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu

ht tp

periode tertentu meliputi produksi utama, produksi ikutan maupun produksi sampingan. Output tersebut merupakan hasil perkalian antara kuantitas produksi dengan unit harganya. Produksi utama adalah adalah hasil utama (dan tentunya yang paling besar)yang dihasilkan dalam suatu proses produksi. Produksi sampingan adalah hasil produksi dengan nilai yang lebih kecil dari produksi utama dimana kendali perusahaan atas produksi sampingan ini relatif lebih kecil. Sedangkan produksi ikutan adalah produksi yang pada dasarnya tidak diproduksi secara eksklusif dalam proses produksi namun merupakan sisa produksi yang masih bisa dimanfaatkan (bernilai ekonomis).

74


Chapter IV : Mid and Large Scale Industries Pada tahun 2011, jumlah output perusahaan besar dan sedang mencapai angka 8,76 trilyun rupiah, dengan nilai tambah sebesar 7,08 trilyun rupiah. Dari total output yang dihasilkan, kelompok industri yang menciptakan output paling besar adalah kelompok industri Pakaian Jadi. Total output kelompok industri ini mencapai Rp. 2,59 milyar rupiah atau 29,53 persen dari total output industri besar sedang. Kelompok industri yang juga menyumbangkan share terbesar kedua


adalah kelompok industri Tekstil yakni 27,90 persen atau output nya bernilai 2,44 milyar rupiah. Kelompok makanan menempati peringkat ketiga dengan nilai output sebesar 1,20 milyar rupiah atau setara dengan 13,76 persen dari total output yang tercipta.

Beberapa industri lain yang memanfaatkan olahan hasil alam seperti halnya karet tetap menjadi golongan minor penyumbang output industri di Provinsi Bali. Share sektor ini terhadap output total hanya 0,08

ht tp

persen, sebuah proporsi yang hampir setara dengan yang diberikan sektor kertas dan sektor angkutan lainnya. Kesimpulannya adalah bahwa sektor industri yang berkembang

adalah sektor-sektor yang memang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat Bali. Sektor-sektor yang besar dari permintaan domestik ini pada dasarnya tumbuh dominan karena pada dasarnya kebutuhan masyarakat Bali secara umum masih didominasi oleh kebutuhan primer (pangan dan sandang). Hal inilah yang mengakibatkan sebagian besar industri yang tumbuh adalah sektor yang memang memenuhi kebutuhan primer tersebut. Tinjauan Perekonomian Bali 2013

75

BAB IV: Industri Besar dan Sedang Tabel 4.1 Nilai Output Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kode Industri Tahun 2012 (Juta Rupiah) Industri

Output

Share

Makanan

1 205 746

13,76

Minuman

683 008

7,79

Tekstil

2 445 238

27,90

Pakaian Jadi

2 588 181

29,53

7 200

0,08

1 055 647

12,05

1 950

0,02

132 998

1,52

Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia

16 754

0,19

Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional

21 304

0,24

6 876

0,08

148 734

1,70

21 011

0,24

2 683

0,03

170 104

1,94

255 899

2,92

8 763 332

100,00


Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus Kertas Dan Barang Dari Kertas

Pencetakan Dan Reproduksi Media Rekaman

Karet, Barang Dari Karet Dan Plastik Barang Galian Bukan Logam

Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya

Furnitur

ht tp

Alat Angkutan Lainnya

Pengolahan Lainnya

Jumlah

Sumber : Bali Dalam Angka 2013

4.3.

Produktivitas Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang Tenaga kerja dan produktivitas adalah elemen penting dalam

kelangsungan suatu perusahaan. Efektifitas dan efisiensi dari tenaga kerja akan menjadi salah satu factor yang menentukan profitabilitas perusahaan dari sisi kinerja. Secara teori tenaga kerja dalam sebuah

76


Chapter IV : Mid and Large Scale Industries perusahaan dihitung sebagai factor produksi, bersama dengan modal dan sumber daya lainnya yang juga sama-sama menentukan selama proses produksi. Di sisi lain, produktifitas adalah nilai kuantitatif dari tenaga kerja itu sendiri berkaitan dengan kontribusinya dalam output sebagai hasil dari proses produksi. Dalam model ekonomi Cobb-Douglas, tenaga kerja (labour) merupakan factor produksi yang tidak berjalan secara linear, dengan kata


lain fungsi dari penggunaan tenaga kerja itu mengikuti law of diminishing return dimana penambahan tenaga kerja secara terus menerus tidak serta akan selalu menambah output dari perusahaan. Penambahan justru akan mengurangi produksi setelah melewati titik kulminasi tertentu. Sehingga pengukuran akan kebutuhan tenaga kerja mutlak untuk dilakukan.

Secara sederhana produktivitas didefinsikan sebagai rasio antara mengukur

ht tp

input dan output. Bila tujuan pengukuran adalah

produktivitas tenaga kerja maka sebagai input adalah jumlah sumber daya tenaga kerja yang diekspresikan sebagai orang-jam (OJ) atau oranghari (OH) yang dibutuhkan untuk menghasilkan output per unit. Di lain pihak apabila kita memusatkan perhatian pada komponen produksi itu sendiri kemampuan manajerial akan mendapatkan bagiannya tersendiri yang berbeda dari komponen yang lainnya seperti tenaga kerja dan modal. Produktivitas pekerja tidak hanya didasarkan pada kuantitas nya saja melainkan dari kualitas yang dihasilkan. Namun dari sisi kuantitatif, Tinjauan Perekonomian Bali 2013

77

BAB IV: Industri Besar dan Sedang produktivitas hanya bisa didekati dari sisi kwantitas barang. Dalam hal ini, paling tidak ada tiga faktor yang mendorong terwujudnya produktivitas yang tinggi pada pekerja. Pertama, sumber daya manusia atau tenaga kerja itu sendiri yang merupakan faktor penentu keberhasilan suatu usaha. Kedua, faktor manajemen yang merupakan sarana untuk mengelola tenaga kerja secara optimal agar mereka berhasil mencapai sasaran yang


telah ditetapkan, bahkan melebihi sasaran tersebut, dan Ketiga, faktor lingkungan usaha yang kian lama kian kompetitif, sehingga banyak perusahaan-perusahaan industri cenderung untuk meningkatkan kualitas produknya agar dapat berprestasi dan berdaya saing tinggi. Artinya, produk yang ditawarkan harus berkualitas dan mempunyai kelebihan fungsional yang tinggi. Seperti disebutkan diawal, nilai produktivitas didekati dengan membagi nilai output terhadap jumlah

ht tp

tenaga kerja yang dipakai pada masing – masing sub sektor.

Secara teori pengukuran terhadap produktifitas dilakukan melalui dua macam pendekatan. Pendekatan pertama adalah produktifitas total yang

melibatkan

perhitungan

produktifitas

Jika

dilihat

secara

keseluruhan, sedangkan produktivitas parsial mencari nilai produksi dengan mengelompokkan produktifitas lebih spesifik pada masingmasing sektornya. Produktivitas tenaga kerja industri besar sedang di Bali tahun 2012 mencapai Rp. 404,87 juta per tenaga kerja. Ini berarti secara rata-rata 1

78


Chapter IV : Mid and Large Scale Industries unit tenaga kerja dapat menghasilkan output sebesar Rp. 404,87 juta dalam satu tahun. Produktivitas yang sangat tinggi ini tentunya disebabkan oleh tingginya peran penggunaan teknologi dan mesin-mesin dalam bangunan produksi itu sendiri. Kenaikan yang sangat signifikan ini mungkin mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan industri di Bali bukan lagi sebatas perusahaan yang padat karya namun juga telah


mengarah ke perusahaan padat teknologi.

Meski angka produktivitas ini masih parsial (karena pada dasarnya produktivitas harus membandingkan total input dan output, sementara disini input hanya diwakili oleh tenaga kerja), namun angka ini bisa dijadikan gambaran seberapa efektif penambahan atau pengurangan pekerja dalam meningkatkan output perusahaan, dengan asumsi teknologi dan alat yang digunakan tidak mengalami perubahan.

ht tp

Namun yang mesti perlu kita amati adalah bahwa angka produktivitas total ini terdistorsi oleh angka produktifitas dari beberapa sektor saja. Kita lihat sektor makanan, produktifitas yang sangat tinggi akibat output yang sangat tinggi dengan tenaga kerja relatif sama dengan sektor pakaian jadi.


79

BAB IV: Industri Besar dan Sedang Tabel 4.2 Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Output Industri Besar dan Sedang Menurut Kode Industri Tahun 2012 Industri

Output

Tenaga Kerja

Produktivitas

1 205 746

1 547

216,20

Minuman

683 008

1 707

441,50

Tekstil

2 445 238

3 640

1 432,48

Pakaian Jadi

2 588 181

52

711,04


Makanan

7 200

2 179

138,46

1 055 647

32

484,46

1 950

772

60,94

132 998

541

172,28

16 754

166

30,97

21 304

166

128,34

6 876

1 182

41,42

148 734

341

125,83

21 011

20

61,61

2 683

1 644

134,15

170 104

2 079

103,47

255 899

1 547

123,09

8 763 332

21 645

404,87


Pencetakan Dan Reproduksi Media Rekaman Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional Karet, Barang Dari Karet Dan Plastik Barang Galian Bukan Logam

ht tp

Barang Logam, Bukan Mesin Alat Angkutan Lainnya Furnitur

Pengolahan Lainnya

JUMLAH Sumber : Bali Dalam Angka 2013

Produktivitas tertinggi ditunjukkan oleh kelompok industri Tekstil yang mencapai 1.432,48 juta rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa pada kelompok tekstil, 1 tenaga kerja dapat menghasilkan output sebanyak 1.432 juta rupiah.

80


Chapter IV : Mid and Large Scale Industries Hal yang serupa terjadi pada kelompok industri pakaian jadi. Di kelompok ini 1 tenaga kerja dapat menghasilkan output sebesar 771,04 juta rupiah. Inilah yang menjadikan kelompok industri pakaian jadi sebagai kelompok dengan produktivitas terbesar kedua. Produktivitas sektor makanan mencapai 216,20 juta rupiah sementara minuman lebih tinggi dengan menyentuh 441,05 juta rupiah. Sementara itu, industri lain seperti bahan kimia hanya mampu


menghasilkan produktifitas yang sangat rendah yakni sebesar 30,97 juta rupiah saja.

Kontra argumen mengenai konsep produktivitas sebenarnya telah menjadi persoalan untuk daerah-daerah seperti Bali yang pada dasarnya memiliki banyak potensi tenaga kerja. Produktivitas tinggi berarti secara entitas perusahaan itu efisien dalam menghasilkan output. Namun secara

spasial

produktivitas

tinggi

jika

tidak

diikuti

dengan

pengembangan kapasitas perusahaan tentunya tidak akan mampu

ht tp

menyerap tenaga kerja yang ketersediaannya semakin tinggi. Artinya untuk menjaga produktivitas dan penggunaan tenaga kerja yang seimbang maka hal yang harus dilakukan adalah mengusahakan peningkatan pada output itu sendiri. Dengan ketersediaan output di pasaran ini maka pemerintah akan memikirkan alternatif lain demi menjaga kondisi pasar tidak berlebihan. Hal yang bisa dilakukan ketika ketersediaan barang-barang melebihi pasar domestik (kebutuhan domestik) adalah menyalurkannya ke pasar non-domestik. Akhirnya kondisi terakhir ini mengharuskan produsen


81

BAB IV: Industri Besar dan Sedang (Bali) untuk lebih memikirkan kualitas produksi yang dihasilkan untuk pasar.

4.4. Tingkat Efisiensi Industri Besar dan Sedang Efisiensi diukur sebagai rasio output dan input. Dengan kata lain, pengukuran efesiensi menghendaki input yang seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang optimal/maksimal. Dengan demikian, maka


rasio antara biaya input yang dipakai terhadap nilai output yang dihasilkan dapat dijadikan suatu indikator untuk melihat tingkat efisiensi dari sektor industri. Ini berarti, semakin rendah tingkat nilai rasio tersebut akan semakin tinggi tingkat efisiensinya, karena semakin rendah biaya input untuk menghasilkan satu unit nilai output.

Konsep efisiensi dalam industri hendaknya dibedakan dengan konsep efisiensi dalam kajian teknis maupun finansial. Pada dua bidang yang disebutkan diatas efisiensi cenderung diartikan sebagai pembagian

ht tp

output terhadap input. Sebaliknya konsep efisiensi industri ini dalam teknik dikenal sebagai konsep loading factor. Pada dasarnya tidak ada ukuran khusus untuk menilai efisiensi secara khusus dalam artian menentukan apakah sebuah perusahaan itu efisien atau tidak. Kemungkinan yang bisa dibandingkan adalah efisiensi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Hal ini akan menyandingkan kuantitas efisiensi dengan konsep aplikasi teknologi. Konsep aplikasi teknologi dalam rumusan Cobb-Douglas diartikan

82


Chapter IV : Mid and Large Scale Industries sebagai pengganda untuk mengurukur peran teknologi selama proses prduksi. Rasio antara input dan output industri besar sedang di tahun 2012 secara keseluruhan mencapai 0,20. Dengan kata lain untuk menciptakan output sebesar 100 unit dibutuhkan input sebanyak 20 unit. Jika dilihat berdasarkan pada kelompok industrinya, kelompok industri tekstil merupakan kelompok industri yang tingkat effisiensinya paling


tinggi. Rasio antara input dan output kelompok industri ini hanya sebesar 0,02. Jadi untuk menciptakan output sebesar 100 unit (yang tentunya dinilai secara nominal), perusahaan pada kelompok industri ini hanya membutuhkan input sebesar 2 unit.

Meskipun secara output cukup tinggi ternyata industri makanan tidaklah terlalu efisien. Memiliki efisiensi sekitar 0,73 sektor makanan adalah yang paling tidak efisien dibandingkan yang lainnya. Untuk menghasilkan output sebesar 100 unit maka dibutuhkan input sebesar

ht tp

73 unit. Hasil olahan mengenai efisiensi dapat dilihat pada Tabel 4.3.


83

BAB IV: Industri Besar dan Sedang Tabel 4.3 Rasio Input terhadap Output Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kode Industri Tahun 2012 INDUSTRI

INPUT

OUTPUT

EFISIENSI

Makanan

881,218

1,205,746

0,73

Minuman

173,069

683,008

0,25

58,347

2,445,238

0,02

131,429

2,588,181

0,05

3,200

7,200

0,44

52,533

1,055,647

0,05

1,271

1,950

0,65

85,352

132,998

0,64


4,733

16,754

0,28


9,853

21,304

0,46

Karet, Barang Dari Karet Dan Plastik

1,207

6,876

0,18

152,155

148,734

1,02

5,934

21,011

0,28

Tekstil Pakaian Jadi




Barang Galian Bukan Logam Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya Furnitur

ht tp


Pengolahan Lainnya

TOTAL

1,942

2,683

0,72

86,476

170,104

0,51

140,646

255,899

0,55

1,789,366

8,763,332

0,20


84


Chapter IV : Mid and Large Scale Industries 4.5 Nilai Tambah Sektor Industri Konsep nilai tambah bisa diartikan sebagai surplus. Tanpa mengecilkan arti dari output namun seringkali output tidak dijadikan acuan utama dalam menilai perkembangan suatu institusi. Nilai tambah sektor industri masih didominasi oleh sektor makanan, minuman, pakaian jadi serta sektor lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun efisiensi rendah sektor-sektor ini masih mampu menjadi penyumbang


terbesar dari nilai tambah industri di Bali. Dapat kita bayangkan tentang besarnya skala industri ini mengingat efisiensi yang rendah namun masih bisa menguasai dari sisi nilai tambah.

Pakaian Jadi merupakan sektor yang terbesar dengan nilai tambah Rp 2.457 Milyar (34,72%). Sektor ini mengungguli sektor tekstil (33,70%). Sementara alat angkutan lainnya menjadi yang terendah dengan

ht tp

persentase 0,01 % atau sebesar 0,738 milyar rupiah.


85

BAB IV: Industri Besar dan Sedang Tabel 4.4 Besaran Nilai Tambah dan Share Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kode Industri Tahun 2012 Industri

Nilai Tambah

Share

Makanan

339,402

4,80

Minuman

501,370

7,08

Tekstil

2,385,294

33,70

Pakaian Jadi

2,457,660

34,72

3,996

0,06

1,002,227

14,16


Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus

579

0,01


29,681

0,42


11,919

0,17


10,801

0,15

Kertas Dan Barang Dari Kertas

Karet, Barang Dari Karet Dan Plastik Barang Galian Bukan Logam

Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya

Furnitur

ht tp


Pengolahan Lainnya

Grand Total

5,584

0,08

119,830

1,69

15,002

0,21

738

0,01

81,271

1,15

112,591

1,59

7,077,945

100,00


86



Bab V

ht tp

PARIWISATA

  

Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tingkat Penghunian Kamar Hotel Rata-rata Lama Menginap Wisatawan


BAB V Pariwisata

ht tp


88


Chapter V Tourism

5.1.

Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Undang Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan,

yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Banyak negara, bergantung banyak dari industri pariwisata ini sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa


kepada wisatawan. Oleh karena itu pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh Organisasi Non-Pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa struktur perekonomian di Bali pada tahun 2013 masih didominasi oleh sektor pariwisata dalam arti luas.

ht tp

Perkembangan pariwisata telah menggeser sektor pertanian sebagai sektor utama yang mampu menggerakkan perekonomian di Bali. Bergairahnya sektor pariwisata dewasa ini memberikan dampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Bali. Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pariwisata memberikan nilai tambah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya termasuk sektor pertanian yang mulai ditinggalkan. Struktur penduduk di Bali yang juga didominasi oleh penduduk usia muda lebih memilih bekerja di sektor pariwisata dibandingkan dengan bekerja di sektor pertanian mengakibatkan pekerjaan yang berkaitan dengan sektor pertanian mulai ditinggalkan. Tinjauan Perekonomian Bali 2013

89

BAB V Pariwisata Hal inilah yang menjadikan sektor pariwisata menjadi sektor yang sangat berperan penting di Provinsi Bali baik dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Tabel 5.1 Jumlah Kunjungan Wisman yang Datang Langsung ke Bali Tahun 2009 – 2013 2010*)

2011*)

2012*)

Januari

174 541

179 273

209 093

253 286

Februari

147 704

Maret

168 205

April

188 776

Mei

190 803

Juni

200 566

Juli

235 198

Agustus

232 255

September

218 443

Oktober

221 282

November

184 803

Desember Jumlah Pert. (%)

2013*) 232 935


2009

191 926

207 195

225 993

241 868

192 579

207 907

230 957

252 210

184 907

224 704

225 488

242 369

203388

209 058

220 700

247 972

228 045

245 652

244 080

275 667

254 907

283 524

271 512

297 878

243 154

258 377

254 079

309 219

240 947

258 440

257 363

305 629

229 904

247 565

255 021

266 562

199 861

221 603

242 781

307 276

222 546

227 251

253591

268 072

299 013

2 385 122

2 576 142

2 826 709

2 949 332

3 278 598

14,39

8,01

9,73

4,34

11,16

ht tp

Bulan

Ket: *) termasuk crew Sumber : BPS Provinsi Bali

Dibalik pentingnya peran sektor pariwisata terhadap perekonomian Bali, tetap harus disadari bahwa sektor pariwisata sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal, tidak hanya bersifat lokal dan regional tetapi sudah sampai dengan taraf internasional. Hal ini terlihat pada kondisi

90


Chapter V Tourism dimana Bali menjadi sasaran Bom yang terjadi pada tahun 2005 dan 2006, kondisi pariwisata di Bali cenderung menurun. Dampak yang diakibatkan dari adanya Bom Bali I dan II ini sangat berarti. Kepercayaan dunia internasional kepada Bali jauh mengalami penurunan dengan menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Hal ini terus berlangsung hingga ke beberapa tahun berikutnya. Namun pada tahun 2008 hingga saat ini, kepercayaan dunia


internasional terhadap Bali sudah mulai pulih yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Provinsi Bali. Awal mula bangkitnya perekonomian Bali ditunjukkan pada tahun 2007 dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan wisman ke Bali sebesar 32,16 persen. Pulihnya kepercayaan dunia internasional kembali ditunjukkan pada tahun 2008 yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 24,96 persen.

ht tp

Begitu pula dengan tahun-tahun berikutnya, kunjungan wisatawan mancanegara terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 capaian kunjungan wisatawan mancanegara

hingga mencapai 2,38 juta orang. Begitu pula dengan tahun 2010, kunjungan wisatawan mancanegara kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 2,5 juta orang. Pada tahun 2011 dan 2012, Provinsi Bali juga kembali mendulang kunjungan wisatawan hingga mencapai angka masing-masing sebesar 2,82 juta orang dan 2,94 juta orang. Angka ini melebihi target kunjungan wisatawan dari Pemerintah Provinsi Bali sebesar 2,65-2,92 juta orang pada tahun 2012. Kesuksesan Tinjauan Perekonomian Bali 2013

91

BAB V Pariwisata di tahun 2012 kembali berulang di tahun 2013 ini. Di tahun ini ledakan jumlah wisatawan mencapai 3,28 juta orang atau meningkat sebesar 11,16 persen. Grafik 5.1 Jumlah Kunjungan Wisman ke Bali Tahun 2012 – 2013 350.000

250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 -

Jan


300.000

Feb Mar Apr Mei Jun

Jul

Agu Sep Okt Nov Des

2012 253. 225. 230. 225. 220. 244. 271. 254. 257. 255. 242. 268.

ht tp

2013 232. 241. 252. 242. 247. 275. 297. 309. 305. 266. 307. 299.

Apabila melihat perkembangan kunjungan wisatawan dalam kurun waktu dua tahun terakhir yakni tahun 2012-2013, struktur kunjungan wisatawan mancanegara mengikuti pola yang sama. Puncak kunjungan wisatawan terjadi pada bulan Juli dimana pada tahun 2012 dan 2013 terdapat masing-masing 271,51 ribu orang dan 297,87 ribu orang. Capaian kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2012-2013 merupakan prestasi tersendiri bagi Provinsi Bali disaat krisis global melanda di sebagian negara kawasan Amerika dan Eropa. Pada tahun 2013 target pencapaian kunjungan wisatawan mancanegara Provinsi Bali

92


Chapter V Tourism sebesar 2,47 juta orang. Target ini ternyata jauh dilampaui dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun tersebut sebesar 3,28 juta orang. Hal ini tentu menjadi kebanggaan bagi pemerintah Provinsi Bali dalam upaya membantu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.


GRAFIK 5.2 KONTRIBUSI LIMA BESAR ASAL WISMAN TAHUN 2013 Australia 25%

Lainnya 46%

Jepang 7%

ht tp

Singapura Malaysia 4% 6%

RRC 12%

Pada tahun 2013, negara-negara yang memiliki kontribusi terbesar

dalam jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali adalah Australia sebesar 25 persen, China sebesar 12 persen, Jepang sebesar 7 persen, Malaysia sebesar 6 persen, dan Singapura sebesar 4 persen.


93

BAB V Pariwisata Tabel 5.2 Lima Besar Asal Wisman yang Datang Langsung ke Bali Tahun 2011 – 2013 2011 Negara

2012 Jumlah Orang

Negara

2013 Jumlah Orang

Negara

Jumlah Orang

788 664

Australia

799 897

Australia

826 385

Cina

236 867

Cina

317 165

RRC

387 533

Jepang

182 385

Jepang

188 711

Jepang

208 115

Malaysia

169 707

Malaysia

169 592

Malaysia

199 223

Taiwan

129 226

Lainnya

1 319 860

Total

2 826 709


Australia

Korsel

123 157

Singapura

138 397

Lainnya

1 350 810

Lainnya

1 518 945

Total

2 949 332

Total

3 278 598

Sumber : BPS Provinsi Bali 2011-2013

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa Australia merupakan negara penyumbang jumlah wisatawan terbesar ke Provinsi Bali. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, Australia masih sebagai negara penyumbang wisatawan mancanegara terbesar yang berkunjung ke

ht tp

Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan lokasi yang cukup dekat ke Provinsi Bali dan biaya yang lebih murah untuk melakukan perjalanan ke Bali. Apabila dilihat dari pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara, peranan China mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan peningkatan jumlah wisatawan dari negara lainnya. Hal ini diduga disebabkan oleh melesatnya perekonomian China ke arah yang lebih baik yang dapat dilihat dari pangsa pasar elektronik dan alat komunikasi yang semakin berkembang.

94


Chapter V Tourism Tabel 5.3 Asal Wisman yang Datang Langsung ke Bali Menurut Kawasan Tahun 2009 – 2013 (orang) 2009

2010

2011

2012

2013

1. Asia Pasifik

853 347

781 336

802 410

841.744

995 423

2. Asean

229 168

298 478

335 949

370.311

418 012

3. Afrika

12 587

16 743

15 826

19.057

19 385

4. Amerika

109 155

110 314

139 078

152.020

164 666

5. Eropa

594 282

599 392

633 378

632.902

712 418


Kawasan

6. Lainnya

470 678

769 879

900 068

933.298

968 694

Total

2 385 122

2 576 142

2 826 709

2 949 332

3 278 598


Apabila dilihat dari trend asal wisman yang datang ke Bali dapat diketahui bahwa tidak banyak mengalami perubahan urutan peringkat yang berarti. Selama periode tahun 2008–2012, kawasan Asia Pasifik selalu menjadi penyumbang terbesar bagi kunjungan wisman ke Bali. Adapun kontribusi per tahun dari kawasan ini cenderung berfluktuasi.

ht tp

Setelah sempat turun pada tahun 2010, pada tahun ini kontribusi dari kawasan ini kembali meningkat. Seperti halnya telah disampaikan sebelumnya, bahwa kawasan ini di dalamnya terdapat negara penyumbang wisatawan yang masuk dalam lima besar. Pada tahun 2011, jumlah wisatawan yang berasal dari kawasan Asia Pasifik yang berkunjung ke Bali sebanyak 802.410 orang atau mencapai 28,39. Tidak jauh berbeda dengan keadaan tahun 2012, persentase kunjungan wisatawan mancanegara dari Kawasan Asia Pasifik pada tahun 2013 sebesar 30,36 persen. Penyumbang jumlah kunjungan wisatawan


95

BAB V Pariwisata terbesar kedua pada tahun 2013 adalah kawasan Eropa sebesar 21,73 persen atau terdapat 712.418 orang. Apabila dibandingkan dengan tahun 2012, kunjungan wisatawan dari kawasan Eropa pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 12,14 persen. Naiknya kunjungan wisatawan mancanegara secara umum mencerminkan bahwa upayaupaya pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka mempromosikan Provinsi Bali sebagai daerah pariwisata yang wajib

dilihat dari tabel 5.3.


dikunjungi oleh para wisatawan cukup berhasil. Selengkapnya dapat

5.2. Tingkat Penghunian Kamar Hotel

Tingkat Penghunian Kamar atau TPK merupakan suatu indikator yang menggambarkan jumlah kamar yang dihuni berbanding jumlah kamar yang tersedia. Dari data yang ada selama beberapa tahun terakhir, dapat dikatakan bahwa ketersediaan kamar pada sarana akomodasi di

ht tp

Bali cukup memadai bahkan di beberapa daerah telah melebihi kebutuhan. Hal ini bila bercermin dari angka TPK yang hanya berkisar antara 50 sampai 70 persen.

96



Chapter V Tourism

Pada tahun 2013, TPK hotel berbintang di Provinsi Bali sebesar 60,68 persen. Angka ini mengalami penurunan namun tidak signifikan apabila dibandingkan dengan TPK hotel berbintang pada tahun sebelumnya yang mencapai 63,21 persen. Hal ini diduga disebabkan

ht tp

karena peningkatan jumlah hunian kamar tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kamar hotel berbintang yang tersedia di Bali. Banyaknya hotel berbintang maupun non bintang yang baru dibuka dengan harga bersaing, membuat wisatawan lebih selektif dalam memilih hotel tempat untuk menginap. Apabila dilihat secara bulanan, pergerakan TPK tertinggi untuk hotel berbintang terjadi pada bulan September 2013 yaitu 63,76 persen.


97

BAB V Pariwisata Tabel 5.4 Rata-Rata TPK Hotel Berbintang dan Non Bintang Tahun 2013 (dalam persen)

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 2013 2012 2011 2010

ht tp

2009

Bintang

Non Bintang

57,57 58,05 60,12 58,21 60,31 61,05 62,44 62,64 63,76 60,57 60,94 62,53

36,46 34,17 31,71 40,84 40,91 43,10 46,42 48,95 47,24 40,56 38,07 41,22

60,68

41,22

63,21

36,65

63,23

37,43

60,16

36,79

59,00

32,26


Bulan


Untuk hotel non bintang, TPK pada tahun 2013 sebesar 41,22 persen, mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 36,65 persen. Sama halnya dengan hotel berbintang, tingkat hunian penghunian kamar hotel non bintang tertinggi terjadi di bulan Agustus dengan rata-rata TPK sebesar 48,95 persen.

98


Chapter V Tourism

5.3. Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan Rata-rata lama menginap wisatawan juga menjadi salah satu indikator penting guna melihat besarnya uang yang dibelanjakan wisatawan. Semakin lama seorang wisatawan menginap maka diharapkan devisa yang masuk akan semakin besar. Rata-rata lama menginap (average length of stay) wisatawan dihitung dari banyaknya malam tempat tidur yang dipakai (bednight used = guest night) dibagi


dengan banyaknya wisatawan menginap.

Sejak tahun 2007 rata-rata lama menginap wisatawan menunjukan trend yang menurun. Rata-rata lama menginap tahun 2013 sebesar 2,64 sedikit menurun dibanding tahun 2012 yang selama 3,19 hari. Kondisi ini tentu bukan merupakan sesuatu yang menggembirakan. Namun harus disadari pula meningkatkan keinginan wisman untuk lebih lama berada di Bali bukanlah sesuatu hal yang mudah. Menurunnya daya beli wisman akibat krisis yang terjadi merupakan salah satu penyebab, disamping

ht tp

beberapa penyebab lainnya seperti bermunculannya destinasi baru sebagai saingan.

Jika ditelaah lebih jauh lagi, rata-rata lama menginap di Hotel

Berbintang jauh lebih lama jika dibandingkan dengan rata-rata lama menginap di hotel non bintang. Di Tahun 2013, rata-rata lama menginap di hotel berbintang mencapai 3,20 hari sedangkan di hotel non bintang hanya 2,08 hari. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi wisatawan yang datang ke Bali masih memilih hotel berbintang sebagai tempat untuk beristirahat selama di Bali.


99

BAB V Pariwisata Tabel 5.6 Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan (Asing dan Domestik) Pada Hotel Berbintang dan Non Bintang di Bali Tahun 2009 – 2013 (dalam hari) Bulan

Berbintang

Seluruh Jenis Hotel

(2)

(3)

(4)

1. Januari

3,14

2,07

2,61

2. Pebruari

2,98

1,89

2,44

3,27

1,78

2,53

3,30

2,17

2,74

3,12

2,02

2,57

2,99

1,78

2,39

3,19

2,16

2,68

2,99

2,30

2,65

3,20

2,15

2,68

3,22

2,50

2,86

3,12

2,81

2,97

3,84

2,89

3,37

3,20

2,08

2,64

3,56

2,85

3,19

2011

3,67

2,54

3,20

2010

3,78

2,57

3,31

2009

3,74

2,72

3,37


(1)

Non Bintang

3. Maret 4. April 5. Mei 6. Juni 7. Juli 8. Agustus 9. September 10. Oktober

12. Desember 2013 2012

ht tp

11. November

Sumber: BPS Provinsi Bali

100



Bab VI

KETENAGAKERJAAN

ht tp

 

Gambaran Umum Kondisi Ketenagakerjaan Bali


BAB VI Ketenagakerjaan

ht tp


102

Indikator Makro Ekonomi Bali 2013

CHAPTER VI Employment

6.1.

Gambaran Umum Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia pada dasarnya sangat

dinamis. Pergeseran pekerjaan ke sektor jasa mengakibatkan dua hal penting dalam pasar tenaga kerja Indonesia. Pertama, hal tersebut telah mengubah tuntutan keterampilan perekonomian karena keterampilan yang lebih tinggi diperlukan untuk mendukung pengembangan sektor jasa. Akibat lainnya dari pertumbuhan pekerjaan di sektor jasa adalah


cepatnya pertumbuhan pekerjaan bagi kalangan perempuan, yang mempersempit kesenjangan gender di pasar tenaga kerja. Menurut klasifikasi yang dibuat oleh BPS penduduk secara garis besar dibagi menjadi 2 kelompok yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Selanjutnya penduduk dalam himpunan usia kerja dibagi menjadi 2 sub-himpunan yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang dikategorikan dalam bukan angkatan kerja adalah ibu-ibu rumah tangga, penduduk yang bersekolah serta penduduk yang tidak bekerja

ht tp

bukan karena masalah pada pekerjaan itu sendiri (alasan pribadi). Sub himpunan lain yang tersisa adalah angkatan kerja. Dari

kelompok angkatan kerja inilah lahir klasifikasi yang membagi 2 angkatan kerja itu sendiri yaitu bekerja (tenaga kerja) dan pengangguran. Konsep pengangguran adalah individu yang tidak bekerja atau tidak sedang tidak bekerja. Sedangkan bekerja adalah kegiatan bernilai ekonomis yang dilakukan secara terus-menerus selama satu jam dalam waktu satu minggu.


103

BAB VI Ketenagakerjaan Dalam teori ekonomi seperti yang telah disinggung sebelumnya permasalahan pada ketenagakerjaan terjadi ketika supply tenaga kerja lebih dari total demand tenaga kerja dari seluruh perusahaan yang telah bekerja pada komposisi optimumnya. Salah satu excess dari kelebihan inilah yang nantinya akan menjadi kelompok yang dikenal dengan pengangguran. Permasalahan lain yang mungkin ditimbulkan dari kelebihan supply


ini adalah upah tenaga kerja yang lebih rendah dari yang seharusnya dibayar. Hal ini terjadi mengingat para tenaga kerja rela dibayar lebih sedikit dari seharusnya dengan harapan mereka mendapat tempat untuk bekerja.

Dalam jangka panjang apabila tidak disediakan lapangan kerja yang memadai maka dipastikan permasalahan ketenagakerjaan ini akan menjadi permasalahan sosial yang sangat serius. Karena disamping akan

ht tp

mengurangi produktivitas secara ekonomi tentunya akan berdampak pula pada penurunan kualitas hidup para pekerja itu sendiri. Dalam kajian mengenai ketenagakerjaan, pengangguran seringkali dikaitkan dengan indikator kesejahteraan dan kebahagiaan dari suatu daerah. Dengan kata lain permasalahan pengangguran jauh lebih sensitif dan penting ketimbang tanggapan terhadap permasalahan sosial / ekonomi yang sifatnya lebih global. Permasalahan ini terutama terjadi pada daerah dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak. Hal ini dikarenakan pengangguran

104


CHAPTER VI Employment adalahpermasalahan selektif subyektif yang hanya dirasakan sebagian orang saja (tertentu), apalagi jika pengangguran itu terjadi terutama karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Permasalahan lain pada ketenagakerjaan di Propinsi Bali adalah masih rendahnya kualitas tenaga kerja dari sisi pendidikan walaupun permasalahan ini dari tahun ke tahun senantiasa diupayakan untuk dibenahi. Di tahun 2012 seperti yang digambarkan pada grafik 6.1,


pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja di Propinsi Bali adalah SMA atau SMK dan yang sederajat (32%), SD atau sederajat (39%), serta SMP atau sederajat (15%). Sementara itu tenaga kerja yang belum pernah masuk atau lulus dari pendidikan dasar (39%) lebih besar dari lulusan diploma atau yang lebih tinggi (14%). Hal ini tentu akan mempengaruhi kualitas pekerja ditinjau dari sisi pendidikannya. Mengingat

sangat

kompleksnya

permasalahan

dalam

ht tp

ketenagakerjaan maka salah satu solusi penting dalam pengentasan masalah pengangguran adalah dengan penciptaan lapangan kerja yang secara jumlah cukup (sufficient) dan merata. Di samping bahwa setiap lapangan kerja itu haruslah bisa mengkaryakan banyak tenaga kerja dengan sistem padat karya dan bukan hanya yang padat modal. Oleh karenanya sektor-sektor pertanian, industri kerajinan, pengolahan yang memakai tenaga kerja dalam jumlah banyak dan tidak bergantung pada impor(alamiah) harus didorong pertumbuhan dan pangsa pasarnya untuk menampung banyaknya tenaga kerja yang tersedia.


105



Grafik 6.1 Persentase Tenaga Kerja Berdasarkan Ijazah Tertinggi di Bali Tahun 2013

ht tp

6.2. Kondisi Ketenagakerjaan Bali

Kondisi ketenagakerjaan di Bali tahun 2013 menunjukkan beberapa perubahan positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya apabila dilihat dari gambaran indikator secara umum. Angka pengangguran yang mulai menurun baik secara absolut maupun secara proporsi adalah cerminan dari kondisi umum ketenagakerjaan di Propinsi Bali tahun 2013.

106


CHAPTER VI Employment Tabel 6.1 Beberapa Indikator Ketenagakerjaan di Bali Tahun 2009– 2013 Indikator

2010

2011

2012

2013

1. Jumlah Penduduk (000 jiwa)

1 966,2

1 991,8

2 017,0

2 042,0

2. Jumlah Penduduk Usia Kerja

2 902 573

2 952 545

3 008 973

3 073 019

3. Angkatan Kerja

2 246 149

2 257 258

2 316 033

2 315 379

3.1. Sudah Bekerja

2 177 358

2 204 874

2 268 708

2 273 897

3.2. Pengangguran

68 791

52 384

47 325

41 482

656 424

695 287

692 940

757 640 98,21


4. Bukan Angkatan Kerja 5. Kesempatan Kerja ( persen)

96,94

97,68

97,96

6. Pengangguran Terbuka (%)

3,06

2,32

2,04

1,79

77,38

76,45

76,97

75,35

7. T P A K

8. Daya Serap Tenaga Kerja (%)

100,00

100,00

100,00

100,00

8.1. Pertanian

30,87

25,24

25,24

24,00

8.2. Industri Pengolahan

13,94

13,16

13,72

14,10

8.3. Perdagangan

26,24

27,05

27,56

27,64

8.4. Jasa-Jasa

14,75

17,75

17,20

16,86

8.5. Lainnya

14,20

16,79

16,28

17,39

ht tp

Sumber : BPS Provinsi Bali *) penduduk usia kerja adalah 15 tahun ke atas

Di tahun 2013 penduduk usia kerja tumbuh sebesar 1.91%.

Pertumbuhan ini lebih besar dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 2,13%. Peningkatan jumlah usia kerja tidak serta merta menyebabkan kenaikan pada jumlah angkatan kerja. Di tahun ini jumlah angkatan kerja justru mengalami penurunan sebesar 0,02 persen. Hal ini dapat terjadi kemungkinan karena semakin banyak penduduk yang masuk ke dalam kategori usia kerja yang memilih untuk tidak bekerja (Mengurus Rumah Tangga/Bersekolah).


107



Grafik 6.4 Pertumbuhan Beberapa Indikator Ketenagakerjaan 2009 – 2013

Dalam teori ekonomi murni pengangguran pada dasarnya besifat sukarela (voluntary unemployment) artinya pengangguran terjadi karena tenaga kerja tidak mau bekerja pada sembarang tingkat upah tertentu,

ht tp

jika seseorang mau bekerja apa saja pada tingkat upah berapa saja maka tentunya pengangguran tidak akan terjadi. Teori ekonomi juga meyakini bahwa pada dasarnya daerah memiliki tingkat pengangguran tinggi karena sedikitnya kesempatan kerja dan rendahnya penyerapan angkatan kerja. Sangat diperlukan apa yang disebut sebagai pengembangan spesialisasi sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Spesialisasai akan meningkatkan keahlian dan keahlian akan mampu melakukan injeksi pada produktivitas. Peningkatn produktivitas akan mampu meningkatkan tingkat upah.

108


CHAPTER VI Employment Di tahun 2013 ini, jumlah pengangguran mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni sebesar 12,35 persen. Setidaknya penurunan di tahun ini jauh lebih besar jika dibandingkan penurunan di tahun lalu yang hanya 9,66 persen. Penurunan yang sangat tinggi ini sebenarnya masih harus ditelaah lagi apakah sebenarnya secara riil jumlah pengangguran itu memang menurun, apalagi jika dilihat secara kasat mata proyek-proyek besar di Bali digarap dengan bantuan tenaga kerja


dari luar Bali disamping banyak sekali lapangan kerja di Bali yang sekarang diminati oleh pendatang dari luar Bali. Sehingga secara teoritis persentase tenaga kerja yang bersaing mencari pekerjaan di Bali dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja relatif tetap bahkan cenderung menurun.Hal lain yang juga sebenarnya perlu diperhatikan adalah permasalahan pada kelompok penduduk yang masuk ke dalam kategori

setengah

menganggur.

Konsep

setengah

menganggur

mencakup tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama

ht tp

seminggu yang lalu. Angka setengah menganggur di Propinsi bali tahun 2013 masih tergolong cukup tinggi yaitu sebesar 31,33 persen. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya sekitar 24,76%.

Jika ditelaah lebih jauh lagi, angka sebesar 31,33 persen

menandakan bahwa sebesar 31,33% tenaga kerja belum optimal dalam memanfaatkan waktu kerjanya dari waktu bekerja penuhnya.


109



Grafik 6.5 Persentase Laki-laki dan Perempuan yang Bekerja di Sektor Formal dan Informal di Provinsi Bali Tahun 2013

Grafik di atas menggambarkan bahwa wanita/ perempuan yang bekerja di sektor informal lebih banyak jika dibandingkan dengan wanita

ht tp

yang bekerja di sektor formal. Sebanyak 51 persen perempuan bekerja pada sektor informal, sementara itu sebanyak 37 persen perempuan bekerja pada sektor formal.

Bertolak belakang dengan perempuan, laki-laki lebih banyak yang bekerja pada sektor formal dibandingkan dinformal. Sebanyak 63 persen laki-laki bekerja pada sektor formal sementara itu sebanyak 49 persen laki-laki bekerja pada sektor informal. Kemudian jika dilihat berdasarkan sektornya, secara rata-rata pertanian masih tercatat sebagai sektor yang mampu menyerap sebagian

110


CHAPTER VI Employment besar

tenaga

kerja

di

Bali.

Meski

kontribusinya

mengalami

kecenderungan menurun selama dua tahun terakhir, namun peran pertanian masih mendominasi jika dibanding sektor lainnya. Pada tahun 2009 angkanya menurun menjadi 34,24 persen, tahun 2010 turun lagi menjadi 30,87 persen dan pada tahun 2011 sudah berada di bawah angka 30 persen yaitu menjadi sebesar 25,24. Persentase penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian di tahun 2013 adalah sebesar 24 persen.


Persentase di tahun ini sudah berada di bawah sektor perdagangan yang mencapai 27,64 persen.

Perdagangan dalam konteks ini adalah sektor pariwisata merupakan sektor yang paling banyak mendapat perhatian selama beberapa tahun terakhir. Bagaimana tidak kesan sebagai propinsi agraris beberapa dekade yang lalu telah berganti menjadi propinsi tujuan wisatawan belakangan ini. Banyaknya potensi wisata, sifat terbuka orang Bali serta arah pembangunan telah merubah Bali dari yang dulu

ht tp

mengandalkan sektor pertanian menjadi Propinsi yang setiap tahun paling banyak dikunjungi wisatawan internasional. Akibatnya adalah setiap pembangunan infrastruktur pariwisata

hampir selalu akan menggunakan / mengambil lahan pertanian. Hal ini diperparah oleh kondisi petani yang tidak terlalu baik secara umum. Akibatnya banyak terjadi perpindahan lapangan kerja dari pertanian ke sektor-sektor lain yang dalam konteks ini tentunya adalah sektor perdagangan maupun jasa.


111

BAB VI Ketenagakerjaan Hampir mustahil memang dengan kondisi sekarang unruk menyandingkan pembangunan pertanian dan pariwisata secara berdampingan. Tetapi hal ini bukanlah tidak mungkin. Selama kita bisa membuat batas dan aplikasi yang jelas akan kebijakan maka kita akan bisa melihat implikasinya dalam jangka yang lebih panjang. Kita mungkin bisa mencontoh Thailand yang bisa sejalan antara sektor agraris dan sektor pariwisatanya.


Disamping beberapa indikator diatas, hal penting yang harus diingat dalam pembahasan ketenagakerjaan adalah pendapatan pekerja. Dalam tulisan ini, pendapatan pekerja didekati dengan upah minimum yang berlaku baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Meski disadari bahwa tidak semua perusahaan sudah menggunakan standar upah minimum namun data ini setidaknya bisa dijadikan gambaran kasar akan tingkat pendapatan pekerja terutama di sektor formal. pekerja

di

Indonesia

pada

dasarnya

telah

ht tp

Pendapatan

distandardisasi oleh standar yang dikenal dengan nama Upah Minimum Regional (UMR). Istilah UMR ini kemudian berubah menjadi Upah Minimum Propinsi (UMP) untuk Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk daerah tingkat II berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000. Perlu diingat bahwa konsep UMP/UMK ini mengacu pada upah secara keseluruhan (tidak hanya sebatas gaji pokok). Jadi bisa disetarakan antara UMP/UMK dengan take home payatau dispossible income atau pendapatan yang bisa dikonsumsi.

112


CHAPTER VI Employment Pada dasarnya penentuan UMP mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penentuan UMP oleh Gubernur mengacu pada hal-hal diantaranya adalah : Nilai KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survei, produktivitas makro yang merupakan hasil perbandingan antara PDRB dibagi dengan jumlah tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja yang merupakan perbandingan antara jumlah kesempatan kerja


dengan pencari kerja pada periode yang sama, serta kondisi usaha yang paling tidak mampu. Selain acuan diatas indikator inflasi juga diperhitungkan dalam menghitung kenaikan dari UMP/UMK itu sendiri. Kondisi Upah Minimum Propinsi (UMK) yang disepakati di tahun 2013 relatif berubah dibandingkan tahun 2012. Pada tahun ini UMP Bali sebesar 1.542.600 atau meningkat 31 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 1.181.000. Sementara itu UMK tertinggi adalah sebesar 1.728.000 adalah UMK di Kabupaten Badung. UMK tertinggi

ht tp

kedua adalah UMK di Kota Denpasar yang mencapai 1.656.900. Kabupaten Karangasem, Jembrana, Tabanan, Klungkung, Buleleng, Bangli sama-sama memiliki UMK sebesar 1.542.600.


113

BAB VI Ketenagakerjaan Tabel 6.2 Perkembangan Upah Minimun di Bali Tahun 2013 – 2014 Persentase Kenaikan (%)

2013

2014

Badung

1 401 000

1 728 000

23 %

Denpasar

1 358 000

1 656 900

22 %

Gianyar

1 230 000

1 543 000

25 %

Karangasem

1 195 000

1 542 600

29 %

Jembrana

1 212 500

1 542 600

27 %

1 250 000

1 542 600

23 %

1 190 000

1 545 000

30 %

1 200 000

1 542 600

29 %

1 182 000

1 542 600

31 %

1 181 000

1 542 600

31 %

Tabanan Klungkung Buleleng Bangli BALI


Kabupaten

ht tp

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Provinsi

114



Bab VII

KEMISKINAN, DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN IPM Kemiskinan Indonesia Kemiskinan Bali Distribusi Pendapatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

ht tp

   


CHAPTER VII Poverty, Income Distribution & HDI

ht tp


116


BAB VII Kemiskinan, Distribusi Pendapatan & IPM

7.1. Gambaran Umum Kemiskinan Kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan


merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan,dll.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup: 1.

Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan

ht tp

pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

2.

Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial,

ketergantungan,

dan

ketidakmampuan

untuk

berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya. Tinjauan Perekonomian Bali 2013

117

CHAPTER VII Poverty, Income Distribution & HDI 3.

Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang.

Kemiskinan pada makna yang lebih dalam lagi menyangkut pada


kebutuhan sosial dan bermasyarakat serta pada masalah informasi bahkan standar hidup yang memadai. Permasalahan kemiskinan yang dulunya dinilai hanya bersifat searah (sebab-akibat) kini dipandang sebagai permasalahan yang bersifat resiprokal (saling mempengaruhi) sehingga dalam ungkapan yang lebih spesifik kemiskinan adalah salah satu excess dari beragam exceess lain yang muncul akibat siklus perekonomian dan kemajuan social.

ht tp

Sebagai permasalahan yang multi-dimensional, solusi untuk masalah kemiskinan haruslah juga bersifat multi-dimensional, dan pemerintah haruslah menjadi pilar utama bangunan social-ekonomi yang mampu memayungi masyarakat dari bahaya kemiskinan. Artinya solusi yang dilakukan pemerintah harus mampu meng-counter setiap excess yang ditimbulkan oleh kemiskinan disamping secara paralel mengurangi angka kemiskinan itu sendiri. Di lain pihak, akibat dari kemiskinan sebagai permasalahan yang bersifat resiprokal seringkali kemiskinan dikaitkan dengan permasalahan lain yang saling mempengaruhi dengan kemiskinan itu sendiri. Tingkat

118


BAB VII Kemiskinan, Distribusi Pendapatan & IPM pengangguran terbuka yang tinggi, kualitas sumber daya manusia yang rendah secara bersamaan menjadi sebab dan akibat daripada kemiskinan itu. Berbeda hal jika kita berbicara masalah kemiskinan secara ekonomi, secara lebih substantif Sen (2001) pernah mengatakan bahwa pada dasarnya kemiskinan itu disebabkan oleh “Capability Deprivation”, atau yang lebih dikenal dengan kekurangan kebebasan dan rasa aman.


Kebebasan menyangkut pendidikan dan rasa aman menyangkut kesehatan. Konsep Sen ini sangat dekat dengan konsep pembangunan manusia dimana ekonomi, pendidikan dan kesehatan adalah tiga pilar utama kebahagiaan seorang individu.

Sejalan dengan Sen versi definitif lain kemiskinan menurut Bank Dunia itu sendiri berarti dapat diartikan sebagai tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan

ht tp

dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain. Apabila kita berbicara mengenai ukuran kemiskinan maka kita akan

dihadapkan pada klasifikasi yang diberikan oleh Nurske (1953), yang mencakup ukuran : 1.

Kemiskinan Absolut : Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya.


119

CHAPTER VII Poverty, Income Distribution & HDI 2.

Kemiskinan Relatif : Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya.

3.

Kemiskinan Kultural : Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat


kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

Pendekatan pengukuran kemiskinan dari sisiekonomi selanjutnya telah mengenalkan kita pada apa yang disebut Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan telah dijadikan ukuran untuk menentukan apakah seseorang itu dikategorikan miskin atau tidak. Dalam definisi lain Garis

ht tp

Kemiskinan diartikan sebagai tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu wilayah untuk satu individu (per kapita). Pendekatan mengenai Garis Kemiskinan telah diperkenalkan sejak penghitungan kemiskinan dengan metode Head-Count Index, hingga kini dengan Indeks FGT. Namun yang perlu diketahui adalah pada dasarnya kemiskinan tidak hanya harus diketahui besarannya melainkan juga karakteritik. Sufisiensi pengetahuan akan karakteristik kemiskinan

120


BAB VII Kemiskinan, Distribusi Pendapatan & IPM tentunya dapat dijadikan kajian mengenai kebijakan apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup orang miskin. Secara umum kemiskinan dibedakan menjadi dua berdasarkan klasifikasi desa/kota (Municipality). Yang menjadikan pembeda tentunya garis kemiskinan antara kota dan desa yang berbeda. Perbedaan ini tentunya didasari asumsi bahwa tingkat kecukupan untuk hidup layak yang berbeda antara kota dan desa. Perbedaan ini juga mengkibatkan


perbedaan dari Garis Kemiskinan antar Kota dan Desa. Di tahun 2013 (Bulan September) Garis Kemiskinan untuk perkotaan mencapai Rp 308.826,- sementara untuk pedesaan mencapai 275.779,-. Garis Kemiskinan pada tahun 2013 secara umum untuk Propinsi Bali adalah Rp 292.951,-

Berdasarkan angka resmi yang dirilis oleh BPS mengenai kemiskinan di tahun 2013 (Rilis pada Bulan September), angka kemiskinan secara

ht tp

umum di Indonesia mengalami penurunan, baik secara jumlah maupun persentase. Dari table 7.1 dapat kita amati bahwa kemiskinan menurun dari 28,60 juta jiwa di tahun 2012 menjadi 28,55 di tahun 2013 atau turun sebesar 0,17 %. Namun penurunan tersebut hanya ditopang oleh penurunan kemiskinan di pedesaan sebesar 0,94 persen. Sedangkan kemiskinan di perkotaan justru meningkat sebesar 1,14 %.


121

CHAPTER VII Poverty, Income Distribution & HDI Tabel 7.1 Jumlah dan persentase Penduduk Miskin 1) di Indonesia Menurut Daerah Tahun 2000 - 2013 Jumlah Penduduk Miskin (juta) Tahun Kota

Desa

Persentase Penduduk Miskin

Kota + Desa

Kota

Desa

Kota + Desa

8,60

29,30

37,90

9,76

24,84

18,41

2002

13,30

25,10

38,40

14,46

21,10

18,20

2003

12,20

25,10

37,30

13,57

20,23

17,42

2004

11,40

2005

12,40

2006

14,49

2007

13,56

2008

12,77

2009

11,91

2010

11,10

2011

11,05

2012

10,51

24,80

36,10

12,13

20,11

16,66

22,70

35,10

11,68

19,98

15,97

24,81

39,30

13,47

21,81

17,75

23,61

37,17

12,52

20,37

16,58

22,19

34,96

11,65

18,93

15,42

20,62

32,53

10,72

17,35

14,15

19,93

31,02

9,87

16,56

13,33

18,97

30,02

9,23

15,72

12,49

18,09

28,60

8,60

14,70

11,66

28,55

8,52

14,42

11,47

ht tp

2013


2001

10,63

17,92

Catatan: 3) dihitung dari data susenas modul konsumsi 1996, 1999 & 2002 4) dihitung dari data susenas kor 2000 & 2001 5) dihitung dari data susenas panel modul konsumsi Februari 2003, 2004 &2005 6) dihitung dari data susenas panel modul konsumsi Maret 2006, 2007, 2008 & 2009

Penurunan angka kemiskinan Kota+Desa ini tentunya harus disambut secara positif. Namun tentnya yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi angka kemiskinan itu sebagai stimulus kebijakan pembangunan yang berpihak pada kaum miskin (pro-poor)dan

122


BAB VII Kemiskinan, Distribusi Pendapatan & IPM bukan semata-mata sebagai hasil disparitas pembangunan antara desa dan kota. Atau dengan bahasa lain jangan sampai angka kemiskinan di pedesaan yang tinggi dijadikan alasan untuk penduduk melakukan urbanisasi dari desa ke kota dengan alasan kesempatan kerja

di

perkotaan lebih menjanjikan kehidupan yang layak daripada di pedesaan. Angka kemiskinan pedesaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan di perkotaan sebaiknya dijadikan alasan untuk lebih


memacu pembangunan di pedesaan dan menjembatani kesenjangan diantara pedesaan dan perkotaan. Sehingga dalam jangka panjang ledakan populasi di perkotaan bisa lebih diantisipasi.

7.2. Jumlah dan persentase Penduduk Miskin di Bali Bergantungnya Bali pada sektor pariwisata ternyata menyebabkan fokus pembangunan pada sektor lain menjadi lebih sedikit. Secara

ht tp

geografis hanya wilayah-wilayah yang potensial akan pariwisata yang mendapatkan perhatian untuk mengembangkan wilayahnya terutama melalui pembangunan infrastruktur . Berbeda halnya dengan nasional, jumlah penduduk miskin Bali yang berada di perkotaan lebih besar dari yang tinggal di pedesaan. Jumlah penduduk miskin di perkotaan untuk tahun 2013 mencapai 105,1 ribu jiwa sedangkan jumlah penduduk miskin di pedesaaan sebanyak 81,4 ribu jiwa.


123

CHAPTER VII Poverty, Income Distribution & HDI Kembali jika kita melihat penduduk miskin dalam persentase dengan jumlah penduduk keseluruhan, terlihat bahwa masih tingginya konsentrasi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan ketimbang di daerah pedesaan. Jumlah penduduk miskin yang mencapai 186,5 ribu jiwa ternyata hanya 4,17% dari total penduduk yang tinggal di perkotaan. Bandingkan dengan jumlah penduduk miskin di pedesaan merupakan


5,00% dari total jumlah penduduk yang tinggal di pedesaan. Tabel 7.2 Jumlah dan persentase Perubahan Penduduk Miskin di Bali Tahun 2003 – 2013 (ribu jiwa) Tahun

Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa) Kota

Desa

Persentase Penduduk Miskin

Kota+Desa

Kota

Desa

Kota+Desa

99,7

146,4

246,1

6,14

8,48

7,34

2004

87,0

144,9

231,9

5,05

8,71

6,85

2005

105,9

122,5

228,4

5,40

8,51

6,72

2006

127,4

116,0

243,5

6,40

8,03

7,08

2007

119,8

109,2

229,0

6,01

7,47

6,63

2008

115,1

100,7

215,7

5,70

6,81

6,17

2009

92,1

89,7

181,7

4,50

5,98

5,13

2010

83,6

91,3

174,9

4,04

6,02

4,88

2011

92,9

73,3

166,2

3,91

4,65

4,20

2012

93,3

67,7

161,0

3,81

4,17

3,95

2013

105,1

81,4

186,5

4,17

5,00

4,49

ht tp

2003

Sumber : BPS Provinsi Bali, data Susenas

124


BAB VII Kemiskinan, Distribusi Pendapatan & IPM Perbedaan populasi yang besar ini adalah salah satu alasan mengapa kemiskinan sulit diselesaikan secara bersamaan. Di satu sisi populasi yang tinggi di perkotaan adalah factor yang mendorong investasi yang tinggi di daerah urban. Akibatnya lapangan kerja tumbuh lebih pesat di perkotaan dan menyebabkan arus urbanisasi yang tinggi. Perpindahan penduduk yang tinggi ini tentunya akan menyebabkan daerah pedesaan akan kehilangan banyak sumber daya manusianya. Di


lain pihak daya tampung perkotaan tentunya akan semakin berkurang karena penambahan ini. Excess yang diakibatkan tentunya

adalah

pengangguran, sebuah permasalahan yang sangat dekat dengan kemiskinan.

Dalam Cities in Civilization karya Peter Hall dikemukakan pada dasarnya untuk menjembatani hal ini tidak bisa langsung dengan menggiatkan pembangunan pada dua wilayah sekaligus karena pada dasarnya pihak swasta tidak terlalu menyukai investasi yang bersifat

ht tp

publik. Pemerintah harus mampu mengembangkan wilayah sedikit demi sedikit (perluasan) dengan tetap mempertahankan ciri khas dan struktur perekonomian yang sudah ada. Indeks FGT (Foster Greer Thorbecke) yang digunakan untuk menghitung kemiskinan pada dasarnya masih bisa diturunkan untuk menghitung indikator lain dari kemiskinan yaitu kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman mengandung arti sejauh mana rata-rata pendapatan penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan kondisi ketimpangan diantara penduduk miskin itu sendiri. Tinjauan Perekonomian Bali 2013

125

CHAPTER VII Poverty, Income Distribution & HDI Secara langsung dari tabel di bawah bisa dilihat secara teoretis melalui indikator indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan bahwa kondisi kemiskinan mengalami perubahan yang positif antara tahun 2011 ke 2012. Hal ini ditandai dengan turunnya angka kedalaman kemiskinan (P1) antara periode ini. Hal ini berarti rata-rata pendapatan penduduk miskin tidak terlalu jauh dari Garis Kemiskinan (GK). Indeks Kedalaman di

mencapai 0.62.


Tahun 2012 mencapai 0,39 atau lebih rendah dibanding tahun 2011 yang

Sementara itu dari segi keparahan kemiskinan (kesenjangan antara penduduk miskin) kondisi di Bali di tahun 2012 juga lebih baik dari tahun 2011. Hal ini diperlihatkan oleh angka indeks keparahan yang juga lebih rendah. Tercatat bahwa di tahun 2012 angka keparahan kemiskinan mencapai 0.07 atau hampir setengah dari tahun 2011 yang mencapai 0.13. Yang perlu diperhatikan dari angka ini adalah untuk mencegah

ht tp

distorsi ekonomi dari golongan yang sangat miskin.

126


BAB VII Kemiskinan, Distribusi Pendapatan & IPM Tabel 7.3 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Kedalaman Kemiskinan Tahun 2011 – 2012

Kabupaten/ Kota

Keparahan Kemiskinan (P2)

Kedalaman Kemiskinan (P1)

2012

2011

2012

Jembrana

0,13

0,19

0,78

0,89

Tabanan

0,12

0,05

0,71

0,34

Badung

0,05

0,08

0,27

0,33

0,06

0,08

0,45

0,47

0,11

0,16

0,66

0,77

0,14

0,10

0,61

0,58

Karang Asem

0,22

0,15

0,97

0,65

Buleleng

0,11

0,11

0,61

0,62

0,08

0,04

0,27

0,19

0,13

0,07

0,62

0,39

Gianyar Klungkung Bangli

Denpasar

ht tp

BALI


2011

7.3. Distribusi Pendapatan Penduduk Distribusi pendapatan penduduk dihitung untuk mengetahui apakah pada dasarnya kemajuan perekonomian sudah dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Tidakkah kemajuan pembangunan itu dalam wujudnya sebagai peningkatan pendapatan hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang saja. Bali sebagai daerah tujuan wisatawan tentunya tidak sedikit mengandalkan investasi luar untuk pembangunan pariwisatanya. Dan investasi yang diberikan secara dominan bertujuan Tinjauan Perekonomian Bali 2013

127

CHAPTER VII Poverty, Income Distribution & HDI untuk membangun infrastruktur penunjang dari kegiatan pariwisata itu sendiri. Tidak heran karena tingginya investasi dari luar negeri banyak pihak yang meragukan apakah pada dasarnya investasi yang diberikan dikaitkan dengan output yang dihasilkan oleh investasi itu sebanding dengan apa yang masyarakat Bali dapatkan dari sektor pariwisata. Apakah investasi itu mampu mensejahterakan sebagian besar penduduk,

sendiri.


tidakkah justru menambah lebar jurang kesenjangan pendapatan itu

Pengukuran akan pemerataan dilakukan melalui 2 indikator yaitu Distribusi Pendapatan, dan Gini ratio. Adapun kriteria Bank Dunia yang umum dihitung adalah tingkat ketimpangan penduduk yang terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan rendah.

Kriteria ketimpangan pendapatan adalah sebagai berikut:

Ketimpangan Tinggi (high inequality), bila 40 persen penduduk

ht tp



dalam kelompok berpendapatan terendah ini menerima kurang dari 12

persen jumlah pendapatan penduduk. Dapat dikatakan

“pemerataan rendah/kurang”. 

Ketimpangan Sedang (moderate inequality), bila 40

persen

penduduk dalam kelompok berpendapatan terendah ini menerima 12-17 persen dari jumlah pendapatan penduduk. Dapat dikatakan “pemerataan sedang”.

128


BAB VII Kemiskinan, Distribusi Pendapatan & IPM 

Ketimpangan Rendah (low inequality), bila 40 persen penduduk dalam kelompok berpendapatan terendah ini menerima lebih dari 17

persen jumlah pendapatan penduduk. Dapat dikatakan

“pemerataan tinggi/baik”. Dapat dilihat pada tabel 7.3, selama periode 2011– 2013, pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk dalam kelompok berpendapatan terendah di Provinsi Bali cenderung berfluktuasi. Nilai 40


persen terendah ternyata hanya mampu menguasai rata-rata 16 persen total pendapatan.

Tabel 7.3 Distribusi Pendapatan Penduduk dan Gini Ratio di Bali Tahun 2009 – 2013 Tahun

PDRB Per Kapita Harga Berlaku (000 Rp)

60 292,24

15 793,86

22,15

38,75

38,10

0,31

ht tp

2009

Distribusi Pendapatan Penduduk 40 40 20 persen persen persen rendah sedang tinggi

PDRB Berlaku (Milyar Rp)

Gini Ratio

2010

66 690,60

17 140,78

20,75

37,52

41,73

0,37

2011

73 478,16

18 502,49

17,20

36,38

46,42

0,41

2012

83 943,33

20 742,87

16.21

35.67

48.11

0,43

2013

94 555,77

22 934,19

16,32

36,79

46,90

0,40


Ada hal menarik yang terjadi di tahun ini, di tahun 2013 ini distribusi pendapatan penduduk di 20 persen tinggi cenderung menurun dan diikuti oleh naiknya distribusi pendapatan di 40 persen rendan dan 40 persen sedang. 16,32 persen penduduk Bali berada menikmati distribusi Tinjauan Perekonomian Bali 2013

129

CHAPTER VII Poverty, Income Distribution & HDI pendapatan yang rendah, nilai ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 16,21 persen. Hal yang sejalan juga terjadi pada penduduk yang berada pada kelompok kedua yakni 40 persen sedang. Penduduk yang berada pada kelompok ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 35, 67 persen menjadi 36,79 persen.


Peningkatan di kedua kelompok tersebut disinyalir karena ter distribusi nya pendapatan golongan 20 persen tinggi ke kedua kelompok tersebut. Hal ini tentu nya merupakan sinyal yang positif bagi berkurangnya kesenjangan pendapatan di Provinsi Bali.

7.4.

Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 1990, ekonom Pakistan Mahbub ul Haq dan ekonom India Amartya Sen berhasil membidani lahirnya sebuah indikator baru

ht tp

mengenai pembangunan manusia. Angka indeks (indikator) ini disampaikan untuk dipublikasikan pada United Nations Development Programme (UNDP) di tahun yang sama. Pada prinsipnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang memuat angka harapan hidup, indeks pendidikan (melek huruf dan rata – rata lama sekolah) dan standar hidup (Purchasing Power Parity). Meskipun terlihat sederhana namun secara eksplisit tujuan awal dihitungnya IPM adalah untuk “menggeser fokus pandang dari pembangunan ekonomi yang berbasis perhitungan pendapatan nasional

130


BAB VII Kemiskinan, Distribusi Pendapatan & IPM menjadi kebijakan yang berorientasi pada pembangunan manusia sebagai makhluk social”. Perlu juga diketahui bahwa basis penggunaan IPM dengan rata-rata sederhana (deret aritmetis) mengalami perubahan di tahun 2010. Perhitungan IPM secara global kini dihitung dengan pendekatan rata-rata kuadrat (deret geometris). Perubahan lain adalah bahwa sebelum tahun 2010 nilai masing-masing indeks masih diurutkan berdasarkan nilai

2012 ini.


maksimum dan minimum.Sedangkan hal itu tidak lagi dilakukan di tahun

Menurut Kuncoro (2001) yang mencoba meranking nilai IPM ke dalam sekala 0 sebagai tingkat pembangunan manusia terendah hingga 1 sebagai tingkat pembangunan manusia tertinggi, atau dapat juga diranking dari 0 sampai 100, dengan rincian : 1.

Daerah dengan pembangunan manusia rendah, IPM berkisar

ht tp

antara 0,00 sampai 50.

2.

Daerah dengan pembangunan manusia menengah, IPM berkisar antara 51 - 79

3.

Daerah dengan pembangunan manusia tinggi, IPM berkisar antara 80 - 100

Jika Kuncoro mengadakan klasifikasi berdasarkan nilai IPM terendah hingga tertinggi, maka Sejak dikembangkan dalam suatu kesempatan bersama antara BPS dan UNDP, IPM merupakan salah satu indikator pembangunan yang penting di Indonesia karena IPM Tinjauan Perekonomian Bali 2013

131

CHAPTER VII Poverty, Income Distribution & HDI diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia Indonesia. Dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh BPS seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini, terlihat bahwa dari tahun 2006 sampai 2010 semua daerah di Bali termasuk ke dalam kategori pembangunan manusia menengah (IPM berkisar antara 51 – 79). Dapat disimpulkan bahwa pembangunan manusia di Bali sudah cukup baik, namun tetap harus lebih ditingkatkan lagi sehingga tercapai kategori


pembangunan manusia tinggi.

Tabel 7.4 Nilai IPM Masing – Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2008 – 2013 Nilai IPM

Kabupaten

2009

2010

2011

1. Jembrana

72,02

72,45

72,69

73,18

73,62

74,29

2. Tabanan

73,03

74,26

74,57

75,24

75,55

76,19

3. Badung

74,12

74,49

75,02

75,35

75,69

76,37

4. Gianyar

72,00

72,43

72,73

73,43

73,43

75,02

69,66

70,19

70,61

71,02

71,76

72,25

69,72

70,21

70,71

71,42

71,80

72,28

7. Karangasem

65,46

66,06

66,41

67,07

67,83

68,47

8. Buleleng

69,67

70,26

70,69

71,12

71,93

72,54

9. Denpasar

77,18

77,56

77,94

78,31

78,80

79,41

Provinsi Bali

70,92

71,52

72,28

72,84

5. Klungkung 6. Bangli

ht tp

2008

2012

73,49

2013

74,11

Keterangan: *) angka sementara. Sumber : BPS Provinsi Bali

132


BAB VII Kemiskinan, Distribusi Pendapatan & IPM Dari tabel 7.4 dapat dilihat bahwa dari tahun 2008 – 2013, nilai IPM Provinsi Bali selalu bergerak ke arah yang positif. Di tahun 2012 dan 2013 khususnya, IPM Bali berada di atas 73. Peningkatan ini bisa diartikan bahwa pembangunan semakin mendekati hasilnya untuk membangun manusia yang ideal dari tahun ke tahun. Di tahun 2013 angka IPM tertinggi masih dipegang oleh Denpasar dengan 79,41 sedangkan IPM terendah dimiliki oleh Karangasem di level


68,47. Kabupaten karangasem sebagai kabupaten yang berada di paling timur Bali selalu menempati peringkat terakhir dalam hal pencapaian IPM.

Selain meningkatkan IPM secara simultan diperlukan juga adanya upaya kolektif untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar kabupaten itu sendiri. Jika kita berbicara mengenai kesenjangan angka IPM maka tentunya kita akan dihadapkan pada tantangan bagaimana

ht tp

mengurangi amplitudo besaran IPM antar kabupaten.

Sehingga tidak lagi di satu sisi angka IPM Denpasar dan Badung

sangat baik sementara disisi lain kabupaten lain seperti Karangasem dan Buleleng masih jauh tertinggal. Mungkin pada kenyataannya kita dapat memahami bagaimana Badung dan Denpasar sangat mendominasi dalam capaian IPM. Pertama Denpasar adalah wilayah yang merupakan pusat pemerintahan Bali sekaligus sebagai Sentra ekonomi bergerak dari masyarakat Bali. Sebagai pusat pemerintahan, tentunya Denpasar akan menjadi prioritas dan barometer dari kemajuan pembangunan sehingga bidang pendidikan dan kesehatan pastilah akan menjadi perhatian Tinjauan Perekonomian Bali 2013

133

CHAPTER VII Poverty, Income Distribution & HDI utama.Kemajuan di Denpasar cenderung akan menjadi “Good First Impression” bagi siapa saja yang baru datang ke Bali. Di sisi lain sebagai pusat ekonomi Denpasar tidak hanya akan menjadi tempat transaksi ekonomi terbesar di Bali namun secara tidak langsung tentunya juga akan menjadi pusat arus informasi untuk masyarakat Bali. Dua faktor inilah yang secara alamiah akan membentuk kebiasaan masyarakat Denpasar yang cenderung lebih dinamis


dibandingkan daerah lainnya. Kompetisi-kompetisi kehidupan yang ada cenderung lebih kompetitif sehingga secara langsung mengharuskan kualifikasi manusia untuk jauh lebih baik.

Sementara itu di kabupaten lain seperti Karangasem dan Buleleng, jauhnya akses menyebabkan pembangunan sedikit lebih lambat dibandingkan dengan Denpasar dan Badung. Sebagai contoh di Karangasem angka pendidikan yang sangat rendah tentunya akan sangat

ht tp

berpengaruh terhadap nilai IPM itu sendiri. Angka pendidikan dianggap sebagai primary key

untuk memulai pemahaman yang benar akan

kesehatan dan ide-ide untuk memajukan ekonomi pribadi.

134


BAB VII Kemiskinan, Distribusi Pendapatan & IPM Tabel 7.5 Angka IPM 2012-2013, Reduksi Shortfall, Serta Waktu Untuk Membangun Manusia Ideal IPM Wilayah 2012

2013

Reduksi Shortfall

Waktu

73,62

74,29

2,61

10

Tabanan

75,55

76,19

2,69

9

Badung

75,69

76,37

2,88

8

Gianyar


Jembrana

74,49

75,02

2,12

12

Klungkung

71,76

72,25

1,77

16

Bangli

71,80

72,28

1,73

16

Karangasem

67,83

68,47

2,03

16

Buleleng

71,93

72,54

2,22

12

78,80

79,41

2,96

7

73,49

74,11

2,39

11

Denpasar Bali

ht tp

Manusia ideal menurut konsep IPM adalah kondisi dimana seluruh masyarakat telah berada pada keadaan idealnya dilihat dari parameter kesehatan (mencapai usia 85), tidak ada yang buta huruf, semua berpendidikan minimal menengah ke atas, serta memiliki daya beli yang kuat. Untuk melihat kemajuan itu angka IPM diturunkan lagi menjadi apa yang dikenal sebagai Reduksi Shortfall. Angka ini didapat dengan perhitungan berikut: Reduksi Shortfall =

𝑰𝑷𝑴𝒕+𝒏 −𝑰𝑷𝑴𝒕 𝟏𝟎𝟎−𝑰𝑷𝑴𝒕


𝒙

𝟏𝟎𝟎 𝒏

135

CHAPTER VII Poverty, Income Distribution & HDI Dengan : IPMt+n

= IPM pada tahun ke t +n

IPMt

= IPM pada tahun ke t

n

= jangka waktu yang diperlukan

100

= Nilai Maksimal untuk IPM


Dari tabel 7.5 dapat dilihat bahwa Denpasar adalah Kabupaten/ Kota yang paling tinggi dalam reduksi shortfall-nya (2,96) yang secara langsung berarti mengalami percepatan paling tinggi dalam usaha pembangunan manusia ideal menurut IPM.

Denpasar memerlukan

sekitar 7 tahun (terendah) dengan catatan tidak ada perubahan dalam besar pengaruh pembangunan terhadap pencapaian kualitas manusia ideal (tidak ada perubahan dalam reduksi shortfall antar tahun). Sebaliknya untuk mencapai manusia ideal Bangli memerlukan waktu

yakni 1,73.

ht tp

yang paling lama (sekitar 16 tahun) dengan reduksi shortfall paling kecil

Upaya nyata pada dasarnya lebih diperlukan daripada hanya mengkaji angka-angka, meskipun angka atau besaran adalah cerminan dari apa yang telah berhasil dilakukan sebelumnya. Pembangunan bukanlah kompetisi antar daerah namun hendaknya keberhasilan pembangunan di suatu tempat haruslah menjadi pemicu pembangunan di tempat lainnya.

136



ht tp

Bab VIII

PENUTUP


BAB VIII Penutup

ht tp


138


BAB VIII Penutup Bali

adalah

salah

satu

provinsi

yang

menggantungkan

perekonomian pada sektor pariwisata. Disisi lain pariwisata memang menjanjikan kemajuan yang sangat cepat. Hal ini terbukti dari perubahan kesejahteraan di Bali secara umum. Namun masih ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian seiring dengan kemajuan pariwisata. Konservasi lahan, pelonggaran budaya serta perubahan cara pandang dan pergeseran

cara hidup adalah konsekuensi logis dari akibat


berkembangnya sektor pariwisata.

Secara kuantitatif dan dalam indikator yang paling umum, kemajuan ekonomi Bali dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi. Di tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 6,05 persen. Walaupun angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 6,65 persen; namun PDRB per kapita tahun ini meningkat dari Rp 20,74 juta di tahun 2012 menjadi Rp 22,93 juta per tahun di tahun 2013.

ht tp

Peningkatan PDRB Per Kapita se yogyanya tidak dipandang sebagai

satu satunya indikator yang penting bagi perekonomian Bali, karena di sisi lain masih ada indikator lain yang juga penting dilihat dalam perkembangan perekonomian suatu daerah yakni Gini Ratio. Gini ratio Bali tahun ini relative sedikit menurun dari tahun lalu yakni dari 0,43 menjadi 0,40 di tahun ini. Ini merupakan angin segar bagi provinsi Bali mengingat isu pemerataan yang selalu menjadi topic hangat. Penurunan Angka Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa kue perekonomian Bali di tahun ini sedikit lebih terbagi rata jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tinjauan Perekonomian Bali 2013

139

BAB VIII Penutup Hal yang menarik adalah menurunnya Gini Ratio ternyata tidak menurunkan jumlah penduduk miskin di Bali. Dari tahun sebelumnya jumlah penduduk miskin di Bali mengalami peningkatan baik dari segi absolut maupun dalam hal persentase. Persentase penduduk miskin di tahun ini mencapai 4,49 persen atau meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 3,95 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa meningkatnya pemerataan kue ekonomi terjadi di antara golongan ekonomi tinggi dan

ekonomi ke bawah.


golongan ekonomi sedang saja, sama sekali tidak terjadi pada golongan

Di lain pihak, secara umum pembangunan manusia di Bali mengalami peningkatan, terbukti dari meningkatnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di tahun 2014 yakni mencapai 74, 11 dari sebelumnya yang hanya 73, 49.

Disisi lain industri pakaian jadi adalah industri yang paling dominan di Bali. Hampir 30 persen output industri di Bali disumbangkan oleh

ht tp

sektor ini. Tingginya nilai output pada sektor ini berpengaruh pula terhadap permintaan ekspor untuk pakaian jadi/ tekstil. Seperti kita ketahui bersama, bahwa pariwisata masih menjadi primadona sampai tahun 2013 ini. Terlihat bahwa wisatawan yang berkunjung ke Bali di tahun 2013 adalah 3.278.598 atau meningkat 11,16 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah yang meningkat drastis ini membuktikan bahwa Bali masih menjadi destinasi utama para wisatawan internasional.

140


go .id

ps .

i.b

al

//b

tp :

ht

ht

tp :

//b

al

i.b

ps .

go .id

DATA

PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI JL. Raya Puputan No. 1 Renon, Denpasar Telp.: 0361-238159 FAX: 0361-238162 Web: http://bali.bps.go.id Email: [email protected]

No title

Recommend Documents