NO. Score Klasifikasi Keterangan B Memenuhi Ketentuan Dengan Catatan (Masih ada kekurangan peralatan yang harus dipenuhi)

Lampiran XLVIII Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor : SK.2162/HK.208/XI/Diklat-2010 Tanggal : 16 November 2010 NO.

Obyek Verifikasi

Persyaratan

a. b. c. d. e. f. g.

Diklat Radar/ARPA Simulator Diklat Basic safety Training Diklat Advance Fire Fighting Diklat Survival Craft & Rescue Boat Diklat Medical First Aid Diklat GOC GMDSS Diklat ... Jumlah Score Jumlah Score N (1+2+3+4.1+5) Jumlah Score T (1+2+3+4.1+5)

Kondisi Lapangan

Score

Ket.

Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Anjuran

N N/T N/T N/T N/T N N/T

NO.

Score

Klasifikasi

1.

90 – 100

A

Memenuhi Ketentuan

2.

80 – 89

B

Memenuhi Ketentuan Dengan Catatan (Masih ada kekurangan peralatan yang harus dipenuhi)

3.

70 – 79

C

Diberikan Rekomendasi sementara (Kekurangan peralatan harus dipenuhi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan rekomendasi sementara ini dan bila tidak memenuhi maka rekomendasi sementara akan dibatalkan)

Tim Auditor:

Keterangan

................., ....................2010 Audite : Direktur/Ketua

Tanda Tangan

1. ... NIP. ... 2. ... NIP. ... 3. ... NIP. ...

... ...

(........................................)

...

=============================================================================== NO. 1.

PROSES Disetujui

NAMA Sunaryo

JABATAN Dirjen Perhubungan Laut

TANGGAL

PARAF

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN ttd CAPT. BOBBY R. MAMAHIT Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19560912 198503 1 002 390

Lampiran XLIX Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor : SK.2162/HK.208/XI/Diklat-2010 Tanggal : 16 November 2010 PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENERIMAAN PESERTA DIKLAT KEAHLIAN PELAUT JALUR FORMAL I.

BIDANG KEAHLIAN NAUTIKA/TEKNIKA A. Diklat Pelaut Tingkat Menengah (DP-M) 1. Persyaratan Peserta Persyaratan Administrasi: a. Usia minimal 15 tahun maksimal 23 tahun pada saat pendaftaran; b. Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan dibuktikan dengan surat pernyataan; c. Tinggi badan minimal Pria : 157 cm, wanita : 153 cm; d. Menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); e. Lulusan SMP atau sederajat. 2.

Prosedur Penerimaan Peserta Diklat a. Seleksi administratif; b. Seleksi kesamaptaan; c. Seleksi kesehatan; d. Seleksi potensi akademik; e. Wawancara; f. Psikotes.

B. Diklat Pelaut Tingkat Tinggi (DP-T) 1.

Persyaratan Peserta Persyaratan Administrasi: a. Usia maksimum 23 tahun pada saat pendaftaran; b. Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan dibuktikan dengan surat pernyataan; c. Tinggi badan minimal Pria : 160 cm, wanita : 155 cm; d. Menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); e. Untuk Jurusan/bidang keahlian: 1) Nautika : lulusan SMA/MA jurusan IPA atau SMK Pelayaran yang telah mendapatkan approval Program dari Direktur Jenderal serta dilengkapi dengan Sertifikat ANT-IV; dan 2) Teknika : lulusan SMA/MA jurusan IPA, SMK/MAK jurusan Mesin, Listrik, Otomotif, dan Elektronika atau SMK Pelayaran yang telah mendapatkan approval Program dari Direktur Jenderal serta dilengkapi dengan Sertifikat ATT-IV. 3) Elektro Pelayaran : lulusan SMA/MA jurusan IPA, SMK/MAK jurusan Mesin, Listrik, Otomotif, dan Elektronika atau SMK Pelayaran yang telah mendapatkan approval Program dari Direktur Jenderal serta dilengkapi dengan Sertifikat ATT-IV

391

2.

Prosedur Penerimaan Peserta Diklat a. Seleksi administratif; b. Seleksi kesehatan; c. Seleksi kesamaptaan; d. Wawancara; e. Seleksi potensi akademik; dan f. Psikotes.

======================================================================= NO. 1.

PROSES Disetujui

NAMA Sunaryo


TANGGAL

PARAF

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN ttd CAPT. BOBBY R. MAMAHIT Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19560912 198503 1 002

392

Lampiran L Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor : SK.2162/HK.208/XI/Diklat-2010 Tanggal : 16 November 2010 MANAJEMEN LEMBAGA DIKLAT KEAHLIAN PELAUT A.

SEJARAH, STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGEMBANGAN 1. Sejarah Perkembangan Organisasi lembaga pendidikan kepelautan yang meliputi: a. Pendirian lembaga; b. Nama lembaga; c. Dasar hukum; d. Tahun pendirian dan lokasi; e. Pimpinan lembaga; dan f. Akreditasi yang diperoleh dari Depdikbud dan Dephub. 2. Struktur Organisasi: a. Bagan struktur organisasi; b. Tugas pokok dan fungsi organisasi; c. Tugas setiap satuan kerja dalam organisasi; dan d. Tujuan Institusional dan komitmen terhadap peraturan nasional dan internasional di bidang kepelautan. 3. Rencana Induk Pengembangan: a. Pengembangan akademik; b. Pengembangan sarana dan prasarana; dan c. Pengembangan organisasi dan sumber daya manusia.

B.

PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN 1. Program diklat yang diselenggarakan: a. Dasar Kurikulum; b. Pola Pendidikan; dan c. Program-program studi. 2. Pendataan pengajar dan personil lembaga diklat: a. Pengajar: 1) Pengajar tetap dan pengajar tidak tetap; 2) Tingkat ijazah pelaut/sarjana;dan b.

Personil: 1) Teknisi laboratorium; 2) Pustakawan; dan 3) Tenaga pendukung administrasi.

3. Pendataan peserta didik: a. Jumlah peserta didik tiap tingkat/semester dan program studi; dan b. Data lulusan per tahun. 4. Program kerjasama antar lembaga: a. Kerjasama dengan lembaga diklat kepelautan lainnya; b. Kerjasama dengan perusahaan pelayaran; dan c. Kerjasama dengan Institusi lainnya.

393

5. Pengaturan kegiatan praktek berlayar: a. Cadet Record Book; b. Penempatan di kapal; dan c. Evaluasi hasil praktek berlayar. 6. Kurikulum: Lampiran kurikulum setiap program studi yang diselenggarakan. C.

PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN 1. Penerimaan peserta didik: a. Persyaratan akademis, medis dan administratif; b. Proses dan materi seleksi; c. Norma penentuan hasil seleksi; dan d. Masa orientasi studi. 2. Tenaga kependidikan: a. Pengangkatan dan pemberhentian pengajar; b. Penugasan mengajar; dan c. Kewajiban dan hak pengajar. 3. Strategi pembelajaran: a. Penyusunan jadwal kuliah/ pelajaran; b. Tata tertib kelas; c. Pengendalian kehadiran pengajar dan peserta didik; d. Sistim pengendalian kemajuan belajar; dan e. Penggunaan media pengajaran. 4. Pelatihan di bengkel kerja, laboratorium, dan simulator: a. Penyusunan jadwal pelatihan; b. Keselamatan kerja; dan c. Penyusunan skenario pelatihan. 5. Sistim informasi dan dokumentasi: a. Pusat sumber belajar; b. Pengolahan masukan umpan balik; c. Informasi data lingkungan; dan d. Dokumentasi data peserta didik. 6. Kepustakaan: a. Tata tertib perpustakaan; b. Daftar buku perpustakaan; dan c. Pengaturan buku wajib/ panduan bagi peserta didik. 7. Kegiatan extra-kurikuler: a. Tata tertib kampus; b. Program pembinaan mental dan moral; dan c. Kegiatan bimbingan dan penyuluhan. 8. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat: a. Kegiatan studi lapangan; b. Kegiatan seminar/ lokakarya; c. Kegiatan praktek berlayar; dan d. Kegiatan wisuda.

394

9. Evaluasi dan pelaporan: a. Sistim evaluasi: 1) Evaluasi hasil belajar peserta didik; 2) Evaluasi proses pembelajaran; dan 3) Evaluasi kurikulum. b.

D.

Sistim pelaporan: 1) Laporan data peserta didik; 2) Laporan utilisasi sarana dan prasarana; 3) Laporan realisasi kurikulum; 4) Laporan keuangan; dan 5) Laporan pelaksanaan ujian dan sertifikasi.

TATA TERTIB KELAS 1 . Selama kegiatan pelajaran di dalam kelas, setiap peserta didik wajib mematuhi tata tertib kelas sebagai berikut: a. Menjaga ketertiban di dalam kelas; b. Menjaga kebersihan, kerapihan dan keutuhan ruang kelas, serta inventaris di dalam kelas; c. Berlaku/ bertindak sopan, baik sikap maupun tutur kata terhadap pengajar/ instruktur serta karyawan yang bertugas; d. Setiap hari wajib mempersiapkan buku-buku pelajaran yang sesuai dengan jadwal pelajaran dan meletakkannya disudut kiri meja; e. Setiap hari harus sudah siap di kelas masing-masing sebelum pelajaran dimulai, kecuali pada hari libur; f. Meminta izin tertulis kepada ketua program/ jurusan apabila tidak dapat mengikuti sebagian atau seluruh pelajaran karena alasan: 1) Sakit (harus disertai surat keterangan dokter); 2) Izin pulang karena suatu keperluan penting dan mendadak; dan 3) Alasan lain yang dapat diterima. g. Menjabat sebagal ketua/ wakil ketua kelas masing-masing selama 1 minggu sesuai dengan nomor urut dalam daflar hadir kelas. 2. Setiap ketua/ wakil ketua kelas mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Mengambil dan mengembalikan daftar hadir kelas serta peralatan yang diperlukan untuk kepentingan pelajaran; b. Mengisi daftar hadir di kelasnya masing-masing setiap jam pelajaran serta melaporkan kepada pengajar setiap pergantian pelajaran, dan meminta paraf pengajar. Daftar hadir hanya diisi dengan tanda “hadir” (•) dan “tidak hadir” (a); c. Menghubungi sekretariat/ administrasi pengajaran, atau petugas monitoring kelas apabila pengajar belum hadir dalam waktu 10 menit sesudah pergantian jam pelajaran; d. Melaporkan peserta didik yang tidak hadir kepada pelaksana program segera setelah jadwal pelajaran pagi/ sore berakhir; e. Melaksanakan serah terima tugas dan peralatan/ inventaris kepada ketua kelas/ wakil ketua kelas penggantinya; f. Bertanggung jawab atas kebersihan kelas selama kegiatan pelajaran di kelas; dan g. Bertanggung jawab kepada ketua pelaksana program. 3. Setiap peserta didik wajib mematuhi larangan-larangan, seperti: a. Berkeliaran di dalam kelas selama pelajaran berlangsung; b. Mengganggu kelas lain; c. Duduk-duduk di depan kelas atau kantor pada jam pelajaran berlangsung; d. Membawa alat atau bunyi-bunyian atau alat lain yang dapat mengganggu ketertiban kelas; e. Memasuki ruang kantor. Kecuali ada urusan administrasi penting; f. Keluar kampus pada jam jam diluar yang telah ditetapkan; g. Duduk atau melompati jendela atau meja; h. Merubah susunan atau memindahkan inventaris kelas tanpa izin; 395

i. j.

Masuk asrama selama jadwal pelajaran, kecuali berganti pakaian untuk olah raga atau pelajaran praktek; dan Makan/ minum/ merokok di dalam kelas dan sekitarnya.

4. Setiap peserta didik yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut butir 1, 2, dan 3 dapat dikenakan sanksi: a. Konduite sesuai dengan peraturan yang berlaku; b. Terlambat mengikuti pelajaran, tidak diperkenankan mengikuti pelajaran; dan c. Merusak/ menghilangkan inventaris kelas wajib mengganti. 5. Prosentasi kehadiran peserta didik dikelas: a. Setiap peserta didik dihitung tidak hadir dikelas selama 1 hari, apabila ia tidak mengikuti 1 jam pelajaran pada hari itu; b. Dalam satu semester seorang peserta didik minimal harus memenuhi kehadiran dikelas 75% dari jumlah hari kelas dan jumlah tidak hadir kelas yang dapat dipertanggung jawabkan dalam satu bulan maksimum 4 hari; c. Jika seorang peserta didik telah melampaui batas maksimum tidak hadir di kelas (tidak mengikuti pelajaran), ia harus menghadap ketua program untuk diproses lebih lanjut; d. Jika seorang peserta didik tidak dapat mencapai jumlah 75% hadir dikelas, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti ujian semester atau ujian akhir; dan e. Penetapan peserta ujian semester/ negara akan diumumkan menjelang minggu tenang setiap masa ujian. E.

TATA TERTIB PERPUSTAKAAN 1. Perpustakaan adalah perpustakaan kampus yang melayani kepentingan kampus dan anggotanya (khususnya sivitas akademika). 2. Buku-buku perpustakaan adalah inventaris institusi diklat dan terdaftar di dalarn buku katalog perpustakaan, serta dibagi dalam beberapa kelompok buku: a. Buku pembakuan yaitu buku yang dipergunakan sebagai pegangan belajar peserta didik dan pengajar. Buku tersebut adalah buku wajib yang dimiliki peserta didik pada tingkat/semester masing-masing; b. Buku umum, yaitu buku-buku yang bersifat umum dan dapat dipinjam dalam jangka waktu tertentu; c. Buku referensi, adalah buku-buku sumber belajar, sebagai kelengkapan buku kegiatan pembelajaran, yang berhubungan dengan mata pelajaran yang ditentukan; d. Buku referensi yang langka hanya diperkenankan dibaca di ruang perpustakaan; dan e. Buku, majalah dan buletin, dan bacaan lainnya. 3. Peminjaman buku diperkenankan kepada anggota perpustakaan yang terdiri dari: a. Peserta didik yang masih mengikuti pendidikan secara aktif; b. Pengajar diklat yang memberi pelajaran secara aktif; c. Karyawan diklat yang masih bekerja secara aktif; d. Anggota dari perguruan tinggi/ institusi lain dengan izin tertulis dari kepala / pimpinan institusi diklat; dan e. Peminat lain yang mendapat izin tertulis dari kepala/ pimpinan institusi diklat. 4. Kartu keanggotaan perpustakaan: a. Setiap anggota perpustakaan mendapatkan kartu anggota perpustakaan. b. Kartu anggota di tarik kembali apabila: 1) Peserta didik lulus atau dikeluarkan dari diklat yang bersangkutan; 2) Tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan; dan 3) Telah habis masa berlakunya.

396

5. Setiap pengunjung perpustakaan wajib: a. Memasuki ruang perpustakaan melewati pintu yang telah ditetapkan; b. Mendata diri sebagai pengunjung perpustakaan (misalnya dengan menekan tombol yang disediakan, atau mengisi buku pengunjung); c. Menunjukkan kartu anggota; d. Berpakaian dinas lengkap bagi taruna/ pasis dan berpakaian rapi serta sopan bagi pengunjung yang lain; e. Menjaga ketenangan, ketertiban dan kebersihan; f. Menjaga keutuhan dan kebersihan buku yang dipinjam agar tidak rusak, hilang atau hilang sebagian; dan g. Mengembalikan buku tepat pada waktunya. 6. Lamanya buku yang dipinjam diatur sebagai berikut: a. Buku pegangan dan kepustakaan yang dipinjam oleh pengajar paling lama 1 tahun; b. Buku pegangan belajar yang dipinjam oleh taruna/ pasis paling lama 1 minggu; dan c. Buku yang dipinjam oleh peminat lain diatur tersendiri. 7. Cara peminjaman dan pengembalian buku: a. Peminjam datang sendiri di ruang perpustakaan untuk memilih dan menanyakan buku yang dikehendaki sesuai katalog yang disediakan; b. Menunjukkan kartu anggota dan mengisi kartu isian rangkap 2 dan membubuhkan paraf, selanjutnya diserahkan petugas untuk dicatat; c. Satu kartu isian diserahkan petugas perpustakaan dan yang lainnya ditempelkan pada sampul buku; d. Pengembalian buku dilakukan dengan menyerahkan buku tersebut dan kartu anggota kepada petugas untuk dicatat sebagai bukti pengembalian; dan e. Peminjaman dan pengembalian buku sesuai dengan jadwal waktu pelayanan perpustakaan. 8. Peminjam buku dilarang: a. Mengotori, merusak, menulis nama/ tanda tangan atau mencoret buku milik perpustakaan; b. Mengambil sebagian atau seluruhnya dari buku milik perpustakaan; c. Meminjamkan buku pinjamannya kepada pihak ketiga; d. Mengembalikan buku melebihi waktu yang telah ditetapkan; dan e Melanggar kewajiban-kewajiban sebagaimana telah ditetapkan. 9. Sanksi-sanksi bagi peminjam yang melanggar tata tertib ini: a. Teguran tertulis berupa peringatan bertahap I, II, dan III serta dikaitkan dengan konduite taruna/ pasis; b. Diberhentikan haknya sebagai peminjam; c. Diharuskan mengganti buku yang dirusakkan/ dihilangkan dengan buku yang sama atau yang serupa; dan d. Bagi taruna/ pasis yang belum menyelesaikan administrasi buku perpustakaan, dapat dikenakan sanksi penundaan mutasi prola dan penyerahan ijazah. 10. Pengawas perpustakaan adalah karyawan/ pegawai unit diklat yang dituniuk untuk mengawasi pelaksanaan tata tertib perpustakaan. 11. Setiap anggota perpustakaan dianjurkan untuk berperan serta dalam mengembangkan kegiatan perpustakaan, dengan cara menyumbangkan buku-buku, dan lain-lain.

397

F.

STANDAR MUTU KINERJA 1. Pelaksanaan Kurikulum: 1.1. Mata kuliah Umum: NO. 1. 2. 3.

PROSENTASE ≥ 90 % 80 % - 90 % < 80 %

NILAI 80 - 100 60 – 79 < 60

KINERJA BAIK CUKUP KURANG

NILAI 81 - 100 60 – 79 < 60


NILAI 82 - 100 60 – 79 < 60


1.2. Mata Kuliah Penunjang: NO. 1. 2. 3.

PROSENTASE ≥ 92 % 82 % - 92 % < 80 %

1.3. Mata Kuliah Keahlian: NO. 1. 2. 3.

PROSENTASE ≥ 95 % 85% - 95% < 80%

2. Perbandingan Antara Pengajar dan Peserta Didik: NO. 1. 2. 3.

PERBANDINGAN 1 : < 20 1 : ( 20 - 30) 1 : > 30

NILAI 80 - 100 60 – 79 < 60


NILAI 80 - 100 60 – 79 < 60


3. Peserta yang Gagal: NO. 1. 2. 3.

GAGAL <5% 5 % - 15 % >5%

4. Penggunaan Ruang Kelas: 4.1. Jumlah Peserta Didik per Kelas: NO. 1. 2. 3.

JUMLAH PESERTA 25 – 30 20 – 24 < 20

NILAI 80 - 100 60 – 79 < 60


4.2. Waktu Penggunaan per Tahun: NO. 1. 2. 3.

LAMA DIKLAT 8 – 12 BULAN 6 – 7 BULAN < 6 BULAN

NILAI 80 - 100 60 – 79 < 60

398


5. Pengunjung Perpustakaan per Bulan: NILAI 80 - 100 60 – 79 < 60

NO. ∑ PESERTA DIDIK 1. 80 % - 100 % 2. 60 % - 79 % 3. < 60 % ∑ = Jumlah Peserta Didik


6. Penggunaan Asrama: 6.1. Kamar Tidur: NO. 1. 2. 3.

LUAS RUANGAN 5 M2 / Taruna / Pasis 4 M2 / Taruna / Pasis 3 M2 / Taruna / Pasis

NILAI 80 - 100 60 – 79 < 60


NILAI 80 - 100 60 – 79 < 60


NILAI 80 - 100 60 – 79 < 60


NILAI 80 - 100 60 – 79 < 60


NILAI 80 - 100 60 – 79 < 60


NILAI 80 - 100 60 – 79 < 60


6.2. Waktu Penggunaan per Tahun: NO. 1. 2. 3.

LAMA WAKTU > 8 BULAN 6 - 7 BULAN < 6 BULAN

7. Penggunaan Anggaran: 7.1. Jadwal Pembayaran: NO. 1. 2. 3.

JADUAL TEPAT WAKTU 1 – 7 HARI LEWAT LEBIH DARI 7 HARI

7.2. Realisasi Anggaran: NO. 1. 2. 3.

REALISASI 90 % - 100 % 70 % - 90 % < 70 %

8. Bahan Dalam Proses Pembelajaran: 8.1. Pengadaan Bahan Pelatihan: NO. 1. 2. 3.

BATAS WAKTU Hari H – 4 hari Hari H – (1-3 hari) Hari H & Lewat

8.2. Memenuhi Persyaratan: NO. 1. 2. 3.

KONDISI LENGKAP HAMPIR LENGKAP TIDAK LENGKAP

399

8.3. Daftar Inventaris: NO. 1. 2. 3.

KONDISI TERSEDIA > 90 % TERSEDIA 70 % - 89 % TIDAK TERSEDIA

NILAI 80 - 100 60 – 79 < 60


NILAI 80 - 100 60 – 79 < 60


9. Dokumentasi peserta Didik: 9.1. Ketersediaan: NO. 1. 2. 3.

KONDISI TERSEDIA > 90 % TERSEDIA 70 % - 89 % TIDAK TERSEDIA

9.2. Kemampuan Mengusut / Mencari Dokumen: NO. 1. 2. 3. G.

WAKTU < 1 JAM 1 – 3 JAM > 3 JAM

NILAI 80 - 100 60 – 79 < 60


IZIN PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPELAUTAN 1. Permohonan izin penyelenggaraan Diklat Kepelautan disertai dengan lampiran antara lain : a. Landasan hukum penyelenggaraan diklat, bagi institusi dibawah Badan Hukum Indonesia; b. Legalitas susunan dan tata kerja institusi yang bersangkutan; c. Struktur Organisasi Diklat dan jumlah serta kualifikasi personil, termasuk tenaga pengajar dan pelatih; d. Legalitas sarana-sarana yang baik berstatus hak milik atau sewa – pinjam; e. Rencana anggaran biaya diklat, meliputi : 1) Biaya per - penyelenggaraan diklat jangka pendek ; 2) Biaya per - tahun; 3)

f. g.

Beban biaya: a) Beban peserta per - penyelenggaraan diklat jangka pendek; b) Beban peserta per – tahun; c) Beban pemerintah / badan hukum Indonesia; d) Beban pihak ketiga (sponsor); dan 4) Komponen beban biaya peserta. Laporan pelaksanaan pendidikan yang sedang berjalan; Proposal program diklat dalam rangka implementasi konvensi STCW amandemen 1995, yang meliputi : 1) Uraian singkat mengenai misi dibidang diklat kepelautan sebagai tugas pokok institusi; 2) Jenis dan jenjang diklat yang diajukan untuk memperoleh izin; 3) Kurikulum, Silabus, Model Diklat (Model Course sesuai STCW 1995) untuk tiap program studi atau jenis diklat pada butir 1) dan 2) diatas; 4) Tenaga pengajar dan pelatih pada kelompok mata kuliah keahlian (MKK) yang meliputi : a) Persyaratan umum dan persyaratan khusus serta pengangkatan; b) Daftar nama., kualifikasi, pengalaman dan mata kuliah yang kelola, serta beban mengajar per – minggu; dan c) Jumlah yang berstatus biasa (pengajar / pelatih tetap) dan luar biasa (pengajar / pelatih tidak tetap). 400

5) 6)

7) 8)

9)

10)

11)

Persyaratan peserta, prosedur penerimaan, rencana pelaksanaan, norma lulus dan jumlah penerimaan untuk tiap program studi Nautika, Teknika dan atau Operator Radio serta jenis Diklat Keterampilan Khusus Kepelautan. Sarana dan prasarana: a) Status kepemilikan; b) Jenis dan jumlah peralatan praktek / laboratorium; c) Jenis ruangan, ukuran dan kapasitasnya; d) Jenis fasilitas diklat yang ada; dan e) Program pengadaan peralatan bengkel praktek, laboratorium dan simulator. Kepustakaan proses pembelajaran yang meliputi : jenis, judul dan jumlah buku yang dimiliki sesuai ketentuan dalam Model Diklat yang bersangkutan (Teaching Aids, IMO-reference, Textbooks dan Bibliography). Peraturan-peraturan (statuta) mengenai: a) Tata tertib kampus; b) Tata tertib diklat; c) Tata tertib ujian atau evaluasi hasil belajar; d) Prosedur administrasi diklat; dan e) Tata tertib penerimaan peserta diklat. Persyaratan pelaksanaan program studi atau jenis diklat antara lain meliputi: a) Manual diklat: 1) manual penerimaan; 2) manual administrasi dan dokumentasi proses diklat; 3) manual proses pembelajaran tatap muka (teori); dan 4) manual proses pembelajaran praktek; b) Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP); c) Satuan Acara Pengajaran / Perkuliahan (SAP); d) Modul pembelajaran; e) Evaluasi hasil belajar (Manual Evaluasi); dan f) Prosedur dan perangkat kontrol pelaksanaan proses diklat; Program kegiatan pembinaan civitas akademika : a) Pembinaan kualitas kepribadian peserta diklat; b) Rencana pelaksanaan program Praktek Kerja Lapangan (PKL), ekstra kurikuler dan intra kurikuler; dan c) Rencana pengembangan kualitas tenaga pengajar, pelatih dan personil organisasi. Rencana induk pengembangan: a) Akademik; b) Sarana dan prasana; dan c) Organisasi.

2. Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan akan menerbitkan izin penyelenggaraan (approved training) bagi instansi diktat yang telah memenuhi persyaratan. ========================================================================== NO. 1.

PROSES Disetujui

NAMA Sunaryo


TANGGAL

PARAF

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN ttd CAPT. BOBBY R. MAMAHIT Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19560912 198503 1 002 401

Lampiran LI Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor : SK.2162/HK.208/XI/Diklat-2010 Tanggal : 16 November 2010

PROSEDUR PENERBITAN REKOMENDASI SERTA BENTUK DAN FORMAT REKOMENDASI

FLOWCHART PROSES PEMBERIAN REKOMENDASI DAN APPROVAL LEMBAGA DIKLAT KEPELAUTAN

LEMBAGA DIKLAT

BADAN DIKLAT PERHUBUNGAN

MULAI

YES YES

PENUNJUKAN TIM AUDITOR OLEH KAPUSDIKLAT

Verifikasi Internal Audit QSS

DIRJEN HUBLA

PENUNJUKA N TIM AUDITOR OLEH

Verifikasi

NO NO

AUDIT LEMBAGA DIKLAT

DOKUMEN ASSESSMENT

AUDIT LEMBAGA DIKLAT

YES PROPOSAL PERMOHO NAN

ASSESSMENT ASSESSMENT

NO NO YES

TINDAKAN PERBAIKAN

SERTIFIKAT REKOMENDASI C

PEMBERIAN REKOMENDASI A,B,C

SERTIFIKAT REKOMENDASI B

SERTIFIKAT REKOMENDASI A

PEMBERIAN APPROVAL

SELESAI

MELAMPIRKAN MOA KERJASAMA DENGAN LEMBAGA DIKLAT YANG TELAH APPROVAL

402

SERTIFIKAT No: ........................................... Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 43 Tahun 2008 Tanggal 10 September 2008 Tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Keahlian, Serta Sertifikasi Kepelautan, Dengan ini : KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN Merekomendasikan kepada : .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Untuk menyelenggarakan program Diklat Keterampilan Khusus Pelaut dalamBidang studi :

No.

PROGRAM DIKLAT

Peraturan pada STCW 1978 Amandemen 1995/SOLAS

IMO Model Course

A.VI/1-1, 1-2,1-3,1-4

1.13, 1.19, 1.20, 1.21

A.VI/2-1

1.23

A-V/2

1.29

1.

BASIC SAFETY TRAINING (B.S.T)

2.

PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT & RESCUE BOAT (S.C.R.B)

3.

PROVICIENCY IN CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR.

3.

CROWD MANAGEMENT

A.V/2-4

1.28

4.

MEDICAL FIRST AID (M.F.A)

A.VI/4-1

1.14

Masa Berlaku 5 (lima) Tahun sejak diterbitkan dan diadakan peninjauan kembali setiap tahun jika dianggap perlu. Diterbitkan di : Jakarta Tanggal : ................................... KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

……………………………….. ............................................... NIP:..................................................

403

SERTIFIKAT No: ........................................... Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor:......................................... Tanggal ................................

Dengan ini : KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERHUBUNGAN Merekomendasikan kepada : (Nama Akademi Maritim / SMK Pelayaran) ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Untuk menyelenggarakan program Diklat dengan Bidang keahlian : 1.

NAUTIKA, Tingkat Sertifikat

Dengan Klarifikasi Masa Berlaku .............................. Tahun sejak diterbitkan dan diadakan peninjauan kembali setiap tahun atau jika dianggap perlu 2.

TEKNIKA Tingkat Sertifikat Dengan Klarifikasi Masa Berlaku .............................. Tahun sejak diterbitkan dan diadakan peninjauan kembali setiap tahun atau jika dianggap perlu

Masa Berlaku ........................ Tahun sejak diterbitkan dan diadakan peninjauan kembali setiap tahun jika dianggap perlu. Diterbitkan di : Tanggal :

Jakarta ......................................

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

……………………… .............................................. NIP:..................................................

404

Arti Klasifikasi Rekomendasi :

1. Klasifikasi A :

Memenuhi Semua Ketentuan

2. Klasifikasi B :

Memenuhi Ketentuan Dengan Catatan (Masih ada kekurangan peralatan yang harus dipenuhi)

3. Klasifikasi C :

Diberikan Rekomendasi Sementara (Kekurangan peralatan harus dipenuhi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya rekomendasi sementara ini dan bila tidak dapat memenuhi maka

============================================================================= NO. 1.

PROSES Disetujui

NAMA Sunaryo


TANGGAL

PARAF

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN ttd CAPT. BOBBY R. MAMAHIT Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19560912 198503 1 002

405

Lampiran LII Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor : SK.2162/HK.208/XI/Diklat-2010 Tanggal : 16 November 2010 TATA CARA PENILAIAN DIKLAT PADA LEMBAGA DIKLAT KEPELAUTAN A. Pengertian 1. Pedoman penilaian diklat kepelautan adalah petunjuk pelaksanaan penilaian diklat kepelautan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. 2. Penilaian diklat kepelautan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. 3. Assessment adalah suatu proses yang sistematik, independen dan terencana. 4. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik. 5. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih. 6. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. 7. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. 8. Ujian kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut. 9. Ujian Lembaga Diklat Kepelautan adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan dalam ujian nasional dan aspek kognitif dan/atau psikomotorik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang akan diatur dalam Prosedur Ujian Lembaga Diklat Kepelautan. 10. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan. 11. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi. B. Prinsip Penilaian Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. 406

2. objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 3. adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. 4. terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 5. terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 6. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. 7. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. 8. beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 9. akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. C. Teknik dan Instrumen Penilaian 1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. 2. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja. 3. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran. 4. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan/atau proyek. 5. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan (a) substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. 6. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik. 7. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun. D. Mekanisme dan Prosedur Penilaian 1. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. 2. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 3. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. 4. Penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada UN dan aspek kognitif dan/atau aspek psikomotorik untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah/madrasah untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. 5. Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ditentukan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik. 407

6.

7.

8.

9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik dengan mempertimbangkan hasil ujian sekolah/madrasah. Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan dengan langkah-langkah: (a) menyusun kisikisi ujian, (b) mengembangkan instrumen, (c) melaksanakan ujian, (d) mengolah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah, dan (e) melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian. Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan. Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilainilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan. Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok mata pelajaran yang relevan. Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pembina kegiatan dan kepala sekolah/madrasah. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar. Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

E. Penilaian oleh Pendidik Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut: 1. menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. 2. mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran. 3. mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih. 4. melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan. 5. mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik. 6. mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik. 7. memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. 8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh. 408

9. melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik. F.

Penilaian oleh Satuan Pendidikan Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut: 1. menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik. 2. mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. 3. menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik. 4. menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik. 5. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik. 6. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah. 7. menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah sesuai dengan POS Ujian Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan penyelenggara UN. 8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan. 9. melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota. 10. menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria: a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran. b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. c. lulus ujian sekolah/madrasah. d. lulus UN. 11. menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN. 12. menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

G. Penilaian oleh Pemerintah 1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil. 3. Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap berdasarkan hasil UN dan menyampaikan ke pihak yang berkepentingan. 4. Hasil UN menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. 409

5. 6.

Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta didik pada seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan rekomendasi BSNP.

H. Konversi Nilai 0 = < 50 = E “Buruk” 50 = < 60 = D “Kurang” 60 = < 70 = C “Cukup” 70 = < 80 = B “Baik” 80 = < 100 = A “Baik sekali” Catatan : untuk ujian diklat, Nilai C dinyatakan lulus ========================================================================== NO. 1.

PROSES Disetujui

NAMA Sunaryo


TANGGAL

PARAF

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERHUBUNGAN

CAPT. BOBBY R. MAMAHIT Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19560912 198503 1 002

410

NO. Score Klasifikasi Keterangan B Memenuhi Ketentuan Dengan Catatan (Masih ada kekurangan peralatan yang harus dipenuhi)

Recommend Documents