Persyaratan Administrasi 1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; 2. Calon pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi Madya: a. Menduduki pangkat paling rendah Pembina Utama Muda (IV/c); b. Menduduki jabatan struktural sekurang-kurangnya eselon II atau jabatan fungsional madya; c. Berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran; 3. Pendidikan serendah-rendahnya D.IV/S1; 4. Semua unsur penilaian prestasi kerja minimal bernilai baik dalam tahun 2015; 5. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat berat, serta tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 6. Surat Pernyataan Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang diberi delegasi wewenang (sesuai dengan format terlampir); 7. Pakta Integritas (sesuai dengan format terlampir); 8. Fotokopi bukti penyerahan SPT tahun 2015; 9. Fotokopi bukti penyerahan LHKPN terakhir; 10. Fotokopi KTP; 11. Fotokopi kartu NPWP; 12. Pas photo terbaru dengan latar belakang warna merah Pakaian Sipil Lengkap (PSL); 13. Surat lamaran bermaterai Rp 6000,00 dan ditandatangani pelamar dengan melampirkan Daftar Riwayat Hidup (DRH) lengkap sesuai dengan format terlampir;
Jadwal Seleksi NO
KEGIATAN
JADWAL
1.
Pengumuman (via website) dan Pendaftaran secara online (berkas diupload)
18 Mei - 2 Juni 2016
2.
Seleksi Administrasi
18 Mei - 2 Juni 2016
3.
Pengumuman hasil seleksi administrasi
3 Juni 2016
4.
Assesment Potensi Individu
4 - 5 Juni 2016
5.
Penilaian Kompetensi Bidang
18 - 22 Juli 2016
Tata Cara Pendaftaran 1. Pelamar diperbolehkan melamar maksimal 2 (dua) jabatan; 2. Pendaftaran secara online dan dokumen pendaftaran diupload melalui website Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan alamat http://seleksijpt.bpn.go.id mulai tanggal 18 Mei 2016 s.d. 2 Juni 2016. 3. Hard copy surat lamaran beserta seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dimasukkan dalam 1 (satu) amplop tertutup mulai tanggal 18 Mei 2016 s.d. 2 Juni 2016 setiap hari kerja pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan diserahkan kepada: Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2016 d.a. Sekretariat Panitia Seleksi Biro Organisasi dan Kepegawaian Jl. Sisingamangaraja Nomor 2 Lantai II Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12014
Ketentuan Lain-lain 1. Proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2016 tidak dipungut biaya apapun; 2. Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan; 3. Berkas administrasi yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi administrasi tidak dikembalikan dan menjadi arsip/dokumen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Seluruh biaya pribadi (akomodasi, transportasi, pemenuhan kelengkapan administrasi) selama pelaksanaan/proses seleksi ditanggung oleh peserta; 5. Keputusan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2016 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat; 6. Panitia Seleksi berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan peserta seleksi apabila ternyata terbukti peserta seleksi memberikan keterangan/data yang tidak benar; 7. Seluruh pengumuman/pemberitahuan yang berkaitan dengan seleksi sampai tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi akan disampaikan melalui website http://www.bpn.go.id, peserta seleksi untuk aktif mengakses website dimaksud.
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang akan diisi No.
1.
Nama Jabatan
Direktur Jenderal Penataan Agraria Ikhtisar Jabatan: menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatagunaan tanah, penataan penguasaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, konsolidasi tanah, dan landreform sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Uraian Tugas: 1. Perumusan kebijakan di bidang penatagunaan tanah, penataan penguasaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, konsolidasi tanah, dan landreform; 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penatagunaan tanah, penataan penguasaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, konsolidasi tanah, dan landreform; 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penatagunaan tanah, penataan penguasaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, konsolidasi tanah, dan landreform; 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penatagunaan tanah, penataan penguasaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, konsolidasi tanah, dan landreform; 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penatagunaan tanah, penataan penguasaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, konsolidasi tanah, dan landreform; 6. Pelaksanaan administrasi Direktur Jenderal Penataan Agraria; 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.
2.
Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Ikhtisar Jabatan: menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah, penilaian tanah, pengaturan dan penetapan tanah instansi, serta pembinaan dan pengendalian pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Uraian Tugas: 1. Perumusan kebijakan di bidang pengadaan tanah, penilaian tanah, pengaturan dan penetapan tanah instansi, serta pembinaan dan pengendalian pengadaan tanah; 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah, penilaian tanah, pengaturan dan penetapan tanah instansi, serta pembinaan dan pengendalian pengadaan tanah; 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengadaan tanah, penilaian tanah, pengaturan dan penetapan tanah instansi, serta pembinaan dan pengendalian pengadaan tanah; 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengadaan tanah, penilaian tanah, pengaturan dan penetapan tanah instansi, serta pembinaan dan pengendalian pengadaan tanah; 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan tanah, penilaian tanah, pengaturan dan penetapan tanah instansi, serta pembinaan dan pengendalian pengadaan tanah; 6. Pelaksanaan administrasi Direktur Jenderal Pengadaan Tanah 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.
3.
Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Ikhtisar Jabatan: menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Uraian Tugas: 1. Perumusan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah; 3. Pembinaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah; 4. Pembinaan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah; 5. Koordinasi pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang, dan Tanah; 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala. 4.
Staf Ahli Bidang Landreform dan Hak Masyarakat atas Tanah Ikhtisar Jabatan: Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan bidang landreform dan hak masyarakat atas tanah.
5.
Staf Ahli Bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan Ikhtisar Jabatan: Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan bidang masyarakat adat dan kemasyarakatan.
6.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan Ikhtisar Jabatan: Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan bidang Ekonomi Pertanahan
