III. Pengaturan Ujaran Kebencian Indonesia memiliki aturan hukum yang melarang ujaran kebencian dan menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya. Aturan tersebut memang belum ideal dan masih memerlukan revisi. Namun demikian, lemahnya penindakan terhadap pelaku ujaran kebencian lebih disebabkan lemahnya kehendak politik negara ketimbang ketiadaan aturan. Terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor 6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian memberi sinyal positif menguatnya kehendak politik negara untuk menindak pelaku ujaran kebencian. Pengaturan ujaran kebencian dalam hukum Indonesia adalah sebagai berikut. No.
Aturan
1. Pasal 156 KUHPidana
Bunyi Pasal
Catatan
“Barang siapa di muka umum Jika bukan satu-satunya, ini menyatakan perasaan permusuhan, pasal paling lengkap yang kebencian atau penghinaan terhadap bisa digunakan untuk suatu atau beherapa golongan rakyat menjerat pelaku ujaran Indonesia, diancam dengan pidana kebencian berdasarkan penjara paling lama empat tahun atau agama atau keyakinan. pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan Pasal ini belum ideal karena dalam pasal ini dan pasal berikutnya tidak memasukkan delik berarti tiap-tiap bagian dari rakyat diskriminasi dan kekerasan Indonesia yang berbeda dengan suatu sebagai unsur ujaran atau beberapa bagian lainnya karena ras, kebencian. negeri asal, agama, tempat, asal keturunan, kebangsaan atau kedudukan Pasal ini memuat sanksi di menurut hukum tata negara.” bawah lima tahun, sehingga tersangka tak wajib ditahan.
2. Pasal 20 ayat (2) “Segala tindakan yang menganjurkan
Melengkapi Pasal 156
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.”
KUHPidana dengan adanya unsur diskriminasi dan kekerasan. Tak bisa berdiri sendiri karena tidak memuat sanksi pidana, harus dipadukan dengan pasal dalam undang-undang lain.
3. Pasal 16 juncto Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
“Setiap orang yang dengan sengaja Terbatas pada diskriminasi menunjukkan kebencian atau rasa benci ras dan etnis. kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana Karena itu, pasal ini harus dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, dipadukan dengan pasal 1 angka 2, atau angka 3, dipidana dengan angka 3 yang menyatakan, pidana penjara paling lama 5 (lima) “Etnis adalah tahun dan/atau denda paling banyak penggolongan manusia Rp500.000.000,00 (lima ratus juta berdasarkan kepercayaan, rupiah).” nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.”
4. Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pasal 28 ayat (2) Memuat sanksi pidana di “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa atas lima tahun, sehingga hak menyebarkan informasi yang tersangka bisa ditahan. ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu Lebih tepat digunakan dan/atau kelompok masyarakat tertentu untuk menjerat penyebar berdasarkan atas suku, agama, ras, dan ujaran kebencian melalui antargolongan (SARA).” media cetak, elektronik, dan media sosial. Si penyebar Pasal 45 ayat (2) harus memiliki tujuan yang “Setiap orang yang memenuhi unsur sama dengan pelaku ujaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kebencian. ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
5. Pasal 59 ayat (2) “Ormas dilarang melakukan tindakan huruf a Undang- permusuhan terhadap suku, agama, ras, Undang Nomor atau golongan.” 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Objek pidana dalam aturan ini adalah organisasi. Kata tindakan dalam pasal ini tidak cukup jelas untuk dipandang sebagai ujaran. Sanksi diatur sangat ketat dalam Pasal 60-80, mulai dari sanksi administratif hingga pembubaran.
IV. Bentuk Ujaran Kebencian Berdasarkan aturan yang dirumuskan pasal-pasal di atas, ada beberapa unsur kunci yang mesti diperhatikan sebelum laporan tindak pidana ujaran kebencian disampaikan ke Kepolisian. Pertama, ujaran kebencian harus disampaikan kepada publik, baik secara langsung, seperti ceramah atau orasi di hadapan banyak orang, maupun tak langsung seperti spanduk/poster/pamflet, jejaring media sosial, serta media cetak dan elektronik. Kedua, ujaran kebencian harus berisi hasutan dan provokasi yang bertujuan menyulut kebencian, diskriminasi, dan kekerasan. Kebencian adalah emosi ketidaksukaan irasional yang intens. Diskriminasi adalah pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi yang bertujuan meniadakan atau mengurangi pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan warga negara di bidang sosial-politik, ekonomi, budaya, atau kehidupan publik sebagai dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketiga, ujaran kebencian harus ditujukan kepada satu kelompok warga negara tertentu (bukan orang per orang), baik berdasarkan ras, etnis, agama, aliran keagamaan maupun kepercayaan. Berdasarkan tiga unsur kunci di atas, maka bentuk-bentuk ujaran berikut, yang kerap ditujukan kepada warga Muslim Syiah, bisa dikategorikan termasuk ke dalam ujaran kebencian. 1. Bunuh orang Syiah di mana pun berada! 2. Syiah sesat, usir dari Indonesia! 3. Syiah kafir, halal darahnya! 4. Orang Syiah seperti kanker harus diamputasi 5. Bakar tempat-tempat orang Syiah! 6. Syiah mau makar kepada NKRI. Jangan biarkan mereka hidup! Namun demikian, terdapat beberapa contoh ujaran yang tidak termasuk ke dalam ujaran kebencian atau setidak-tidaknya belum memenuhi ketiga unsur kunci di atas. Contoh ujaran berikut lebih memenuhi delik penyebaran berita bohong, fitnah, dan pencemaran nama baik. 1. Syiah itu bukan Islam 2. Syiah punya al-Quran lain 3. Syiah menuhankan Ali bin Abi Thalib 4. Syiah anti-NKRI dan akan melakukan kudeta. VII. Mempersiapkan Bukti-Bukti Bukti yang bisa dikumpulkan dapat berupa: 1. bukti fisik, seperti spanduk, poster, dan pamflet (catatan: pemerolehan bukti fisik tertentu harus dikoordinasikan dengan kepolisian). 2. bukti dokumentasi, seperti foto, rekaman video, rekaman audio, potongan koran, dan capture media sosial (Twitter, Facebook, dan lain-lain). Setelah dikumpulkan, bukti sebaiknya diarsipkan dengan cara sebagai berikut: 1. memasukkan bukti ke dalam amplop 2. memberi keterangan pada amplop dengan deskripsi: jenisnya (foto, video, atau audio), nama pelaku, lokasi peristiwa, konteks peristiwa, dan tanggal pemerolehan. 3. menuliskan secara singkat substansi dari bukti tersebut VIII. Melaporkan Ujaran Kebencian 1. menyusun kronologi peristiwa ujaran kebencian serta pasal-pasal yang digunakan
2. pelapor bisa individu atau gabungan individu warga negara Indonesia dan atau organisasi, seperti yayasan dan ormas 3. melapor ke kantor kepolisian yang terdekat dengan lokasi peristiwa ujaran kebencian tersebut terjadi, bisa kepolisian sektor untuk kecamatan, kepolisian resor untuk kabupaten/kota, kepolisian daerah untuk provinsi, atau Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. lebih disarankan melapor minimal ke kepolisian daerah mengingat kasus ujaran kebencian sensitif dan melibatkan tokoh berpengaruh 5. gunakan akses jika memiliki jaringan di kepolisian 6. setelah menyerahkan laporan, jangan lupa meminta surat tanda penerimaan pelaporan kepada polisi. Sesuai undang-undang polisi wajib memberikan surat tanda penerimaan pelaporan 7. pelaporan tindak pidana tidak dipungut biaya IX. Menyusun Surat Pelaporan Dalam menyusun surat pelaporan, kita harus mencantumkan setidaknya tiga informasi penting, yaitu: (1) identitas pelapor; (2) identitas terlapor, dalam hal ini pelaku ujaran kebencian; dan (3) deskripsi singkat peristiwa (tindak ujaran kebencian) Contoh Surat Pelaporan Kepada Yang Terhormat Bapak Kapolda Metro Jaya Perihal Lamporan
: Laporan Penipuan (bisa diganti, sesuaikan dengan perkara Anda) : 1 (satu) berkas
Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : MUHAMMAD RIDWAN Jenis kelamin : Laki-laki No. KTP : 002221xxxxxxxxxx Alamat : Jalan Minangkabau No. 313, Jakarta Selatan No. Telp : 0811xxxxxx Dengan ini melaporkan seseorang yang namanya saya sebutkan di bawah ini: Nama Jenis kelamin Alamat No. Telp
: ABU GOSOK : Laki-laki : Jalan Rawajati No. 88, Jakarta Selatan : 0855xxxxxx
Saudara ABU GOSOK telah melakukan tindak ujaran kebencian yang diancam pidana sesuai Pasal 156 KUHPidana juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Adapun ujaran kebencian itu berupa pernyataan, “Bunuh orang Syiah di mana pun!” Ujaran kebencian itu disampaikan Saudara ABU GOSOK ketika berceramah dalam acara deklarasi ormas pada tanggal 25 November 2015. Sebagai bahan bukti, berikut saya lampirkan rekaman video ceramah yang bersangkutan. Demikian laporan ini saya buat. Saya berharap Bapak Kapolda Metro Jaya bersedia untuk
membantu menyelesaikan perkara ujaran kebencian ini. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Surabaya, 16 Desember 2015 Hormat saya, MUHAMMAD RIDWAN Pelapor X. Model Penyelesaian Ujaran Kebencian XI. Strategi Menghadapi Mediasi Ujaran Kebencian
