No Aspek Evaluasi Sumber. Data jumlah penduduk miskin tahun 2008 dan 2009 Provinsi Sulawesi Selatan. Dokumen RPJMN Bappenas Ada

LAMPIRAN 1 Lembar Checklist Dokumen yang Diperoleh

No 1

2

Aspek Evaluasi

Sumber

Relevansi Data jumlah penduduk miskin tahun 2008 Kalimantan Barat dan 2009 Provinsi Kalimantan Barat dalam angka atau BPS Data jumlah penduduk miskin tahun 2008 Sulawesi Selatan dan 2009 Provinsi Sulawesi Selatan. dalam angka atau BPS Dokumen RPJMN 2004-2009 Bappenas

Keterangan (ada/tidak ada) Ada

Ada

Ada

Dokumen RKP 2009 Bappenas Dokumen RPJMD I Provinsi Kalimantan Bappeda Kalimantan Barat Barat

Ada Ada

Dokumen RPJMD I Provinsi Sulawesi Bappeda Sulawesi Selatan Selatan

Ada

Dokumen RKPD 2009 Provinsi Kalimantan Barat Dokumen RKPD 2009 Provinsi Sulawesi Selatan Data kondisi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulawesi Selatan dalam angka) Data kondisi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat (Kalimantan Barat dalam angka) Efektivitas Biaya

Bappeda Kalimantan Barat Bappeda Sulawesi Selatan BPS/Bappeda

Ada

BPS/Bappeda

Ada

Data jumlah alokasi dana PNPM tahun 2008, 2009 Provinsi Kalimantan Barat Data jumlah alokasi dana PNPM tahun 2008, 2009 Provinsi Sulawesi Selatan. Data alokasi APBD kab/kota tahun 2008, 2009 Provinsi Kalimantan Barat pendukung PNPM. Data alokasi APBD kab/kota tahun 2008, 2009 Provinsi Sulawesi Selatan pendukung PNPM.

Menkokesra/ Bappenas Menkokesra/ Bappenas Bappeda Kalimantan Barat/ Bappenas Bappeda Sulawesi Selatan/ Bappenas

Ada

Kebiajkan penanggulangan..., Andi Erwing, FISIP UI, 2010.

Ada Ada

Ada Ada

Ada

LAMPIRAN 2

Pedoman Wawancara Untuk Bappeda Provinsi

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Identitas Informan Nama Jabatan Alamat Tanggal Pengisian

: : : :

PROGRAM PEMERINTAH DAERAH 1. Tolong ceritakan bagaimana kondisi kemiskinan di daerah Bapak/Ibu sebelum adanya pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan tahun 2009 2. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada peraturan daerah atau kebijakan pemerintah daerah yang mendukung atau menghambat upaya penanggulangan kemiskinan di daerah Bapak/Ibu? (mohon dijelaskan dampaknya) A. Kebijakan yang mendukung, contohnya: _______________________________________ B. Kebijakan yang menghambat, contohnya_______________________________________ C.Tidak tahu,karena_____________________________________________________ _____ 3. Bagaimana proses perencanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 4. Bagaimana proses penganggaran program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 5. Bagaimana cara merumuskan kegiatan yang sama dengan kegiatan dari pemerintah pusat? 6. Berapa persentase anggaran penanggulangan kemiskinan di APBD Provinsi? Apakah cukup untuk penanggulangan kemiskinan? 7. Bagaimana proses pencairan anggaran penanggulangan kemiskinan di daerah Bapak/Ibu? 8. Apakah ada program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang Bapak/Ibu nilai sangat efektif dalam penanggulangan kemiskinan, sehingga perlu dijadikan program nasional? (sebutkan semua program yang dinilai efektif) 9. Apakah ada program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang Bapak/Ibu nilai tidak efektif dalam penanggulangan kemiskinan? 10. Apakah ada program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan memiliki keluaran sesuai yang direncanakan? 11. Apakah ada program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan tidak memiliki keluaran sesuai yang direncanakan? 12. Apakah ada program/kegiatan yang telah dilaksanakan, hasilnya sesuai dengan yang direncanakan?


13. Apakah ada program/kegiatan yang telah dilaksanakan, hasilnya tidak sesuai dengan yang direncanakan? 14. Jelaskan faktor apa yang paling berperan dalam keberhasilan penanggulangan kemiskinan di daerah Bapak/Ibu? 15. Apakah pemerintah daerah, pernah melakukan evaluasi terhadap programprogram penanggulangan kemiskinan? Dan apa hasilnya? 16. Mohon saran dari pengalaman Bapak/Ibu selama menjabat sebagai _________________________________________, kebijakan atau program pembangunan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah Bapak/Ibu


LAMPIRAN 3

Pedoman Wawancara Untuk Pengurus dan Anggota CU

Kegiatan Berbasis Masyarakat Untuk Penanggulangan Kemiskinan

Identitas Informan Nama Pekerjaan Pendidikan Jenis Kelamin Umur Suku Tanggal Pengisian

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

: : : : : : :

Sejarah CU? Sistem pembiayaan dan pemberdayaan anggota? Lingkup pemberdayaan CU? Prinsip pelaksanaan CU? Kontribusi terhadap penurunan persentase penduduk miskin? Jangkauan CU? Bagaimana kinerja pengembalian dana yang dipinjam anggota?


LAMPIRAN 4 Kuesioner Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Informan : • Staf Bappeda Provinsi yang ikut pada kegiatan Musrenbangnas 2008 (forum penyelarasan kegiatan pusat dan daerah) • Akademisi di Provinsi yang bersangkutan, yang pernah memfasilitasi Pemda dalam penyusunan RPJMD maupun RKP atau pernah menjadi mitra Bappenas dalam melakukan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. • LSM yang berkecimpung dalam pelaksanaan program-program pemerintah di Provinsi.

Saya adalah Mahasiswa S2 Manajemen Pembangunan Sosial di Univesitas Indonesia, saat ini sedang proses penelitian tentang Kajian Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat dengan tujuan mengevaluasi kebijakan/program/kegiatan pemerintah dibidang Penanggulangan Kemiskinan. Untuk itu, mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat mengidentifikasi berbagai keberhasilan pelaksanaan atau permasalahan penanggulangan kemiskinan di daerah Bapak/Ibu. Isian Bapak/Ibu akan bermanfaat guna masukan bagi kami. Kuesioner ini bersifat rahasia,dan tidak berpengaruh terhadap penilaian kinerja Bapak/Ibu, serta dijamin bebas dari risiko. Untuk itu, dimohon Bapak/Ibu untuk mengisinya sesuai dengan hasil penilaian Bapak/Ibu secara obyektif dan bertanggungjawab. Terimakasih. Identitas Informan. Nama : ___________________________________________Usia: _____________ Jenis Kelamin: _____________________________ Pekerjaan : _______________________________________________________________ _____________________________________ Alamat : _______________________________________________________________ _______________________________________ Pendidikan Terakhir : _______________________________________________________________ ____________________________ • Pernah ikut Musrenbangnas _____(Bappeda) • Pernah/sedang memfasilitasi penyusunan RPJMD atau mitra dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah _(Akademisi) • Pernah atau sedang melaksanakan program-program pemerintah ______(LSM)


Petunjuk Pengisian Bapak/Ibu dimohon mengidentifikasi kondisi input, proses, output, outcome program/kegiatan pemerintah sesuai persepsi Bapak/Ibu dibidang penanggulangan kemiskinan dalam kaitannya dengan program/kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009. Kolom 1 Variabel Fokus dan Kegiatan RKP 2009 Untuk Penanggulangan Kemiskinan Fokus dan program/kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2009 yang berkaitan langsung dengan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Kolom 2 Nilai Relevansi Perencanaan dan kolom 3. Catatan Relevensi dengan RKPD 2009 • Skala nilai 1: jika tidak ada keserasian (tidak relevan) kegiatan dengan RKPD Provinsi di daerah Bapak/Ibu (tuliskan masalahnya di kolom 3) • Skala nilai 5: jika terdapat keserasian fokus tidak memiliki keserasian kegiatan dengan RKPD Provinsi di daerah Bapak/Ibu (tulisakan masalahn di kolom 3) • Skala nilai 10: jika terdapat keserasian fokus dan kegiatan dengan RKPD Provinsi di daerah Bapak/Ibu (tuliskan bentuk keserasiannya di kolom 3)

Kolom 4 Nilai Efektifitas Biaya dan Kolom 5. Catatan Efektifitas Biaya • Skala nilai 1: jika tidak alokasi biaya untuk penanggulangan kemiskinan (tuliskan alasan kenapa tidak ada alokasi biaya dikolom 5) • Skala nilai 5: Jika alokasi biaya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin (tuliskan apa masalah yang dihadapinya jika biaya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin dikolom 5) • Skala nilai 10: jika alokasi dana proporsional dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin (tuliskan bentuk efektifitasnya dikolom 5) Kolom 6 Nilai Relevansi Rencana dengan Pelaksanaan di Daerah dan kolom 7. Catatan Relevansi Pelaksanaan • Skala nilai 1: jika rencana penanggulangan kemiskinan dalam RKP tidak dilaksanakan (tuliskan catatan kenapa rencana tersebut tidak dilaksanakan dikolom 7) • Skala nilai 5:jika kegiatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana. (tuliskan catatan kenapa pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana dikolom 7) • Skala nilai 10: jika kegiatan penanggulangan kemiskinan mampu dijabarkan secara baik,dan pelaksanaannya dinilai telah baik dan sesuai kebutuhan daerah. (tulisan catatan kenapa kegiatan ini pelaksanaannya sukses dikolom 7) Kolom 8 Nilai Keluaran dari Kegiatan dan Kolom 9. Catatan Keluaran Kegiatan • Skala nilai 1: jika kegiatan tidak dilaksanakan sehingga tidak ada keluaran sama sekali (tuliskan catatan alasannya dikolom 9) • Skala nilai 5: jika kegiatan dilaksanakan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan keluaran yang diharapkan (tuliskan catatan kenapa keluarannya tidak sesuai dengan yang diharapkan dikolom 9)


•

Skala nilai 10: jika kegiatan dilaksanakan dan keluarannnya sesuai dengan yang diharapan (tuliskan catatan kenapa sesuai dengan yang diharapkan dikolom 9)

Kolom 10 Nilai Hasil (Outcome) dan kolom 11. Catatan Hasil Pelaksanaan • Skala nilai 1: jika program tidak dilaksanakan sehingga tidak ada hasil sama sekali • Skala nilai 5: jika program dilaksanakan tetapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan (tuliskan catatan kenapa hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan dikolom 11) • Skala nilai 10: jika program dilaksanakan dan hasilnya sesuai dengan hasil yang diharapan (tuliskan catatan kenapa hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dikolom 11)

Penilaian antar skala di atas dimungkinkan, jika informan menilai program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam kisaran skala yang dimaksud, misalnya: nilai 2, 3,4,6,7,8,dan 9.


Relevansi (kesesuain) antara Program/Kegiatan RKP dengan RKPD (INPUT) Variabel Fokus dan Kegiatan RKP 2009 yang Terkait Langsung Penanggulangan Kemiskinan (1)

Nilai Releva nsi dengan RKPD 2009 (skala 1 – 10) (2)

Catatan Relevansi dengan RKPD 2009 (3)

Efektifitas Biaya (alokasi biaya dibandingkan dengan penduduk miskin) (INPUT) Nilai Efektifi tas Biaya (Skala 1 – 10 (4)

Catatan Efektifitas Biaya (5)

Pelaksanaan di daerah (PROSES)

Nilai Pelaksa naan (Skala 1 – 10) (6)

Catatan Pelaksanaan (7)

Kluster/Fokus 1: Pembangunan dan Penyempurnaan Sistem Perlindungan Sosial Khususnya Bagi Masyarakat Miskin 1. Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin jenjang SMP 2. Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD 3. Beasiswa untuk siswa miskin MI 4. Beasiswa untuk siswa miskin MTs 5. Beasiswa untuk siswa miskin SMA


Keluaran didaerah (OUTPUT)

Nilai keluara n dari kegiata n (Skala 1-10) (8)

Catatan Keluaran kegiatan (9)

Hasil di daerah (OUTCOME)

Nilai Hasil Pelaksana an (Skala 1 – 10 (10)

Catatan Hasil Pelaksanaan (11)









6. Beasiswa untuk siswa miskin SMK 7. Beasiswa untuk siswa miskin MA 8. Penyediaan beasiswa untuk mahasiswa miskin 9. Beasiswa untuk mahasiswa miskin di Perguruan Tinggi Agama 10. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III
















rumah sakit 11. Pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh penduduk miskin di Puskesmas 12. Jaminan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat miskin 13. Penyediaan dan pelaksanaan subsidi beras untuk masyarakat miskin 14. Penyediaan dan pelaksanaan bantuan
















langsung tunai bagi rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin dan rumah tangga hamper miskin Clsuter/Fokus II. Penyempurnaan dan Perluasan Cakupan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat 15. Peningkatan keberdayaan masyarakat dan PNPM Perdesaan 16. Penanggulangan kemiskinan perkotaan (PNPM
















Perkotaan) 17. Pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PNPM PISEW) 18. Peningkatan infrastruktur pedesaan skala komunitas (PPIP/RISPNPM) Kluster/Fokus III: Pemberdayaan usaha mikro dan kecil 2. Menyediakan skim pinjaman kredit UMKM 3. Menyediakan dana bergulir untuk kegiatan
















produktif 4. Bimbingan teknis pengelolan LKM/KSP 5. Pembinaan sentra produksi UMKM 6. Fasilitasi pengembangan pemasaran usaha mikro 7. Penyediaan dana melalui koperasi 8. Pengembangan kawasan transmigrasi kota terpadu 9. Percepatan
















pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal 10. Percepatan pusat pertumbuhan daerah tertinggal 11. Pengembangan sarana dan prasarana desa agropolitan.








LAMPIRAN 5

Tabel Evaluasi Efektifitas (Data Sekunder) Jumlah Penduduk Miskin dan Alokasi Dana dari Program PNPM Per Provinsi dan Kab/Kota

Tahun

2009

Provinsi

Kabupaten

Jumlah Penduduk

Jlh Pendu duk Miskin

Proporsi Penduduk Miskin Per Kab/Kota

BLM APBN (Juta Rupiah)

Proporsi BLM APBN per Kab/Kot a

BLM APBD (Juta Rupiah)

Propor si BLM APBD per Kab/Ko ta

BLM Total (Juta Rupiah)

Proporsi BLM Total per Kab/Kota

Kalimantan Barat Kab Kab

2009

Sulawesi Selatan Kab Kab Kab

Setelah menemukan proporsi BLM APBN, APBD dan Total BLM APBN –APBD, akan disandingkan dengan proporsi penduduk miskin. Untuk mengetahui efektif atau tidak, maka akan melihat berapa jumlah kab/kota yang proporsi alokasi dananya lebih kecil dibandingkan dengan proporsi penduduk miskin. Idealnya proporsi alokasi dana sama dengan proporsi penduduk miskin atau proporsi dana lebih besar dari proporsi penduduk miskin.


LAMPIRAN 16 Alokasi dan Proporsi PNPM Mandiri Sulawesi Selatan Kabupaten

Jumlah Penduduk

Penduduk Miskin

%

TANA TORAJA BONE GOWA LUWU MAKASSAR BULUKUMBA MAROS JENEPONTO PANGKAJENE KEPULAUAN PINRANG BANTAENG ENREKANG Wajo TAKALAR LUWU UTARA SINJAI SIDENRENG RAPPANG SELAYAR SOPPENG BARRU PALOPO PARE-PARE

378.959,00 705.574,00 562.234,00 240.514,00 1.204.200,00 409.973,00 303.677,00 345.881,00 306.395,00 340.154,00 164.688,00 188.043,00 379.610,00 206.602,00 519 134 00 519.134,00 233.386,00 269.261,00 118.681,00 221.762,00 166.459,00 134.324,00 121.814,00

89.602,00 83.770,00 113.925,00 88.422,00 194.422,00 53.565,00 55.748,00 121.700,00 58.938,00 40.624,00 39.277,00 33.987,00 40.550,00 45.158,00 86 469 00 86.469,00 36.079,00 37.838,00 16.887,00 21.521,00 26.053,00 29.391,00 14.111,00

23,64 11,87 20,26 36,76 16,15 13,07 18,36 35,19 19,24 11,94 23,85 18,07 10,68 21,86 16 66 16,66 15,46 14,05 14,23 9,70 15,65 21,88 11,58

TOTAL

7.521.325,00

1.328.037,00

17,66

Proporsi Penduduk BLM APBN Proporsi Miskin (Juta Rupiah) BLM APBN 6,75 6,31 8,58 6,66 14,64 4,03 4,20 9,16 4,44 3,06 2,96 2,56 3,05 3,40 6 51 6,51 2,72 2,85 1,27 1,62 1,96 2,21 1,06 100,00

46.980,00 45.600,00 27.650,00 29.110,00 13.966,00 20.100,00 18.420,00 18.700,00 15.960,00 16.202,00 13.625,00 15.180,00 14.340,00 12.560,00 27 900 00 27.900,00 12.625,00 9.536,00 9.210,00 5.800,00 5.300,00 2.762,00 1.405,00

12,27 11,91 7,22 7,60 3,65 5,25 4,81 4,88 4,17 4,23 3,56 3,96 3,74 3,28 7 29 7,29 3,30 2,49 2,41 1,51 1,38 0,72 0,37

382.931,00

100,00

BLM APBD Proporsi (Juta BLM APBD Rupiah) 9.120,00 9,79 5.900,00 6,33 6.100,00 6,55 4.240,00 4,55 13.966,00 14,99 3.830,00 4,11 4.380,00 4,70 2.800,00 3,01 3.540,00 3,80 3.113,00 3,34 4.025,00 4,32 1.920,00 2,06 2.460,00 2,64 3.140,00 3,37 2 600 00 2.600,00 2 79 2,79 625,00 0,67 2.384,00 2,56 2.490,00 2,67 5.800,00 6,23 5.300,00 5,69 4.002,00 4,30 1.405,00 1,51 93.140,00


100,00

BLM Total (Juta Rupiah)

BLM /pddk miskin

Proporsi Total BLM

56.100,00 51.500,00 33.750,00 33.350,00 27.932,00 23.930,00 22.800,00 21.500,00 19.500,00 19.315,00 17.650,00 17.100,00 16.800,00 15.700,00 30 500 00 30.500,00 13.250,00 11.920,00 11.700,00 11.600,00 10.600,00 6.765,00 2.810,00

0,626102 0,614779 0,296248 0,377169 0,143667 0,446747 0,408983 0,176664 0,330856 0,475458 0,449372 0,503134 0,414303 0,347668 0 352728 0,352728 0,367250 0,315027 0,692841 0,539008 0,406863 0,230173 0,199135

11,78 10,82 7,09 7,01 5,87 5,03 4,79 4,52 4,10 4,06 3,71 3,59 3,53 3,30 6 41 6,41 2,78 2,50 2,46 2,44 2,23 1,42 0,59

476.072,00

0,358478

100,000

LAMPIRAN 15 Alokasi PNPM dan Proporsi Mandiri Kalimantan Barat Kabupaten KAPUAS HULU PONTIANAK SINTANG SANGGAU BENGKAYANG SAMBAS KETAPANG LANDAK KOTA SINGKAWANG KOTA PONTIANAK

Jumlah Penduduk

Penduduk Miskin

%

219.880,00 198.205,00 462.081,00 566.536,00 203.156,00 490.315,00 443.557,00 336.742,00 196.992,00 532.227,00 3.649.691,00

44.758,00 39.979,00 83.620,00 87.729,00 40.409,00 62.846,00 89.670,00 128.567,00 31.773,00 47.031,00 656.382,00

20,36 20,17 35,52 28,81 19,89 12,82 87,55 38,18 16,13 8,84 17,98

Proporsi BLM APBD Proporsi Proporsi BLM Total BLM APBN (Juta (Juta BLM Penduduk BLM APBD (Juta Rupiah) Rupiah) Rupiah) APBN Miskin 6,82 25.950,00 14,23 4.950,00 13,930 30.900,00 6,09 31.840,00 17,46 7.960,00 22,400 39.800,00 12,74 24.240,00 13,29 3.060,00 8,611 27.300,00 13,37 20.870,00 11,45 3.080,00 8,667 23.950,00 6,16 13.195,00 7,24 1.965,00 5,530 15.160,00 9,57 18.042,00 9,89 2.348,00 6,607 20.390,00 13,66 25.515,00 13,99 4.905,00 13,803 30.420,00 19,59 17.560,00 9,63 2.140,00 6,022 19.700,00 4,84 1.783,00 0,98 1.783,00 5,017 3.566,00 7,17 3.345,00 1,83 3.345,00 9,413 6.690,00 100,000 182.340,00 100,000 35.536,00 100,000 217.876,00


BLM/Pddk mskn 0,690379 0,995523 0,754690 0,642543 0,375164 0,324444 0,668781 0,153228 0,112234 0,142247 0,331935

BLM Total/Total Prov 14,182 18,267 12,530 10,992 6,958 9,359 13,962 9,042 1,637 3,071 100,000

LAMPIRAN 14 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Sulawesi Selatan

Informan

: IF

Tgl Pengisian

: 5-9 April 2010

Jabatan Informan

: Aktivis LSM

Informan : LSM Sulsel Relevansi (kesesuain) antara Program/Kegiatan RKP dengan RKPD (INPUT) Variabel Fokus dan Kegiatan RKP 2009 yang Terkait Langsung Penanggulangan Kemiskinan (1)



Efektifitas Biaya (alokasi biaya dibandingkan dengan penduduk miskin) (INPUT) Nilai Efekti fitas Biaya (Skala 1 – 10 (4)



Nilai Relevans i Pelaksan aan (Skala 1 – 10) (6)

Catatan Relevansi Pelaksanaan (7)







Fokus 1: Pembangunan dan Penyempurnaan Sistem Perlindungan Sosial Khususnya Bagi Masyarakat Miskin 1.

Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin jenjang SMP

7

Sangat relevan

7

Sudah ada alokasi anggaran bagi siswa miskin jenjang SMP

7

2.

Penyediaan

7

Sda

7

Sda

8

Sudah ada pendataan yang dilakukan Diknas daerah untuk mengetahui penerima manfaat. sda

8

Pemda sudah mengalokasikan anggaran bagi siswa miskin

8

8

sda

8


Siswa miskin jenjang SMP dan orangtuanya merasakan dampak dari program ini. sda


3. 4. 5.

6. 7. 8.

9.

beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD Beasiswa untuk siswa miskin MI Beasiswa untuk siswa miskin MTs Beasiswa untuk siswa miskin SMA














7

Sda

7

sda

8

sda

8

sda

8

sda

6

Sda

7

sda

7

sda

7

Sda

7

Sda

4

Belum digarap secara maksimal

3

Belum banyak alokasi untuk jenjang SMA

3

2

Belum hasilnya

2

Beasiswa untuk siswa miskin SMK Beasiswa untuk siswa miskin MA Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit

4

Sda

3

sda

3

sda

2

sda

1

Siswa miskin jenjang SMA belum merasakan dampak program Sda

3

Sda

3

sda

2

sda

1

sda

1

Sda

7

Sangat relevan

7

Sudah ada alokasi anggaran, namun masih sering ditransfer anggaran tersebut ke Rumah Sakit (RS)

7

6

Masih sering ada pasien konplain karena tidak mendapat pelayanan yang baik

8

Sebagian besar masyarakat miskin merasakan program kesehatan gratis

Pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh penduduk miskin di Puskesmas

7

Sda

7

sda

7

Sudah terbangun kemitraan antara pihak RS dengan jaringannya (puskesmas) dan Pemda untuk klaim pembayaran Sda

6

Sda

8

Sda

Belum dilakukan pendataan untuk mengetahui daftar penerima manfaat


terlihat








10. Jaminan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat miskin

7

Sangat relevan

7

Sudah ada alokasi anggaran bagi peserta Jamkesmas

5

11. Penyediaan dan pelaksanaan subsidi beras untuk masyarakat miskin

7

Adanya program peyaluran raskin di Setdako

7

Tersedia anggaran subsdi beras untuk masyarakat miskin

7

12. Penyediaan dan 7 Adanya program 7 Tersedia anggaran 5 pelaksanaan bantuan BLT di Setdako dari Pusat langsung tunai bagi rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin dan rumah tangga hamper miskin Fokus II. Penyempurnaan dan Perluasan Cakupan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat 1. Peningkatan 7 Terbentuknya 7 Tersedianya dana 7 keberdayaan Panitia Pelaksana pendamping masyarakat dan PNPM di pemda PNPM Perdesaan


Masih ada sebagian masyarakat miskin membayar, khususnya peserta Jamkesda Penyaluran Raskin berbasis kelurahan







5

Keluarga miskin sebagian tidak mendapat layanan KB gratis

5

Pelayanan KB tidak semua mencover masyarakat miskin

5

Sebagian masyarakat miskin tidak mendapatkan jatah raskin Masih banyak masyaraka miskin tidak mendapatkan BLT

5

Oknum staf kelurahan dominan menentukan jatah raskin Program BLT tidak tepat sasaran karena ada yang lyak menrima tidak dapat dan bahkan sebalinya.

Penentuan lokasi di dominasi pihak kelurahan

5

Penyaluran tidak di dasari data yang akurat

5

Adanya Tim panitia pelaksana di tingkat kelurahan/desa

5


5

Pelaksanaan masih di dominasi pemerintah setempat (elite masyarakat) dan kurang














2.

Penanggulangan kemiskinan perkotaan (PNPM Perkotaan)

7

Terbentuknya Panitia Pelaksana PNPM di pemda

7

Tersedianya pendamping

dana

7


5


5

3.

Pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PNPM PISEW)

7


7


dana

7


5


5

4.

Peningkatan infrastruktur pedesaan skala komunitas (PPIP/RIS-PNPM)

7


7


dana

7


5


5



melibatkan masyarakat grossrot. Pelaksanaan masih di dominasi pemerintah setempat (elite masyarakat) dan kurang melibatkan masyarakat grossrot. Pelaksanaan masih di dominasi pemerintah setempat (elite masyarakat) dan kurang melibatkan masyarakat grossrot. Pelaksanaan masih di dominasi pemerintah setempat (elite


5.

Percepatan pembangunan daerah tertinggal (PNPM Daerah Tertingal)


7




7



dana



7





5





5


masyarakat) dan kurang melibatkan masyarakat grossrot. Pelaksanaan masih di dominasi pemerintah setempat (elite masyarakat) dan kurang melibatkan masyarakat grossrot.

Cluster III: Pemberdayaan usaha mikro dan kecil 1.

2.

3.

4.

Menyediakan skim pinjaman kredit UMKM Menyediakan dana bergulir untuk kegiatan produktif Bimbingan teknis pengelolaan LKM/KSP

1

Tidak kegiatan

ada

1

1

1

1

Tidak ada

1

Tidak kegiatan

ada

1

1

1

1

Tidak ada

5

Kurang relevan

7

7

8

7

Pembinaan

3

Sda

8

8

8

Ada dampak peningkatan kualitas di masy. Cukup

sentra


Saya termasuk yang memfasilitasi pelaksanaan 3 kegiatan ini,

7











produksi UMKM

5.

Fasilitasi pengembangan pemasaran usaha mikro

7

6.

Penyediaan dana melalui koperasi Pengembangan kawasan transmigrasi kota terpadu Percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal

Percepatan pusat pertumbuhan daerah tertinggal 10. Pengembangan sarana dan prasarana

7.

8.

9.


program ini setahu saya dilaksanakan hampir semua kabupaten di Sulawesi Selatan




berkembangnya sentra produksi UMKM di beberapa kab.

8

8

8

2

Cukup relevan karena ada program untuk promosi hasil UMKM Kurang relevan

8

8

7

7

1

Tidak relevan

7

7

7

6

5

Kurang relevan

7

7

7

6

sda

7

7

7

6

Sda

5

Sda

7

7

7

6

Sda


Semua output UMKM tidak memiliki data kuantitatif, sehingga sulit mengukur keberhasilannya secara kuantitatif

7

6

Dana dapat dipinjam Ada pengembangan transmigrasi di beberapa kab Daerah tertinggal mengalami kemajuan walaupun tdk pesat











desa agropolitan.







Informan

: FA

Tgl Pengisian

: 1 – 7 April 2010

Jabatan Informan

: Kabid Monev Bappeda

Kuesioner: Bappeda Sulsel Relevansi (kesesuain) antara Program/Kegiatan RKP dengan RKPD (INPUT) Variabel Fokus dan Kegiatan RKP 2009 yang Terkait Langsung Penanggulangan Kemiskinan (1)






Nilai Releva nsi Pelaksa naan (Skala 1 – 10) (6)

Catatan Proses Pelaksanaan (7)





Nilai Hasil Pelaksa naan (Skala 1 – 10 (10)




10

Kegiatan didukung RKPD

2.

Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD

10

Sda

3.

Beasiswa

10

Sda

untuk

ini oleh

10

10

Dana cukup efektif dan didukung pembiayaan dari kabupaten/kota melalui APBD Sda

10

10

Sda

10

10

Prosesnya bagus karena merupakan program dalam RKPD Prosesnya bagus


10

10

Semua miskin sekolah

10

10

Sda

10

10

Sda

warga dapat








siswa miskin MI








Beasiswa untuk siswa miskin MTs Beasiswa untuk siswa miskin SMA Beasiswa untuk siswa miskin SMK Beasiswa untuk siswa miskin MA Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit

10

Sda

10

Sda

10

karena merupakan program dalam RKPD Sda

10

Sda

10

Sda

10

Sda

10

10

Sda

10

Sda

10

Sda

10

Sda

10

10

Sda

10

Sda

10

Sda

10

Sda

10

10

Sda

10

Sda

10

Sda

10

Sda

10

Pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh penduduk miskin di Puskesmas 10. Jaminan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat miskin

10

sda

10

Sda

10

Sda

10

10

Sda

10

Sda

10

1

Tidak ada kegiatan dalam RKPD, kegiatan dari pemerintah pusat

10

Sda

10

Prosesnya cukup bagus tp belum mencakup semua warga miskin Proses pembagiannya masy antusias

4. 5. 6. 7. 8.

9.



10

10

Sda

Sedang dibangun rumah sakit khusus untuk penduduk miskin Penduduk miskin terlayani

10

10

Outputnya bagus

10

10

Dapat memenuhi kebutuhan rakyat

10

10

Masy tertolong

bisa








12. Penyediaan dan 5 BLT dilaksanakan 5 sda 10 pelaksanaan bantuan dengan kerjasama langsung tunai bagi Pemda, tetapi dana rumah tangga sangat semua dari miskin, rumah pemerintah pusat tangga miskin dan rumah tangga hamper miskin Fokus II. Penyempurnaan dan Perluasan Cakupan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat 1. Peningkatan 10 Diwajibkan 10 Tata cara 10 keberdayaan mengalokasikan pengalokasian masyarakat dan dana pendukung APBD dan APBN PNPM Perdesaan dari pusat sudah ditentukan walaupun masih ada yang belum efektif karena masih ada proses non formal 2. Penanggulangan 10 Sda 10 Tata cara 10 kemiskinan pengalokasian perkotaan (PNPM APBD dan APBN Perkotaan) sudah ditentukan walaupun masih ada yang belum efektif karena masih ada proses non formal








Ada proses yang jemput bola, sehingga penyerahan dana tidak seperti tahuntahun sebelumnya

10

Masyarakat untuk sementara tertolong

10

Masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya

Proses pelaksanaan telah mengacu pada petunjuk teknis PNPM Perdesaan

10

Penurunan jumlah penduduk miskin Perdesaan

10

Peningkatan kesejahteraan rakyat

Proses pelaksanaan telah mengacu pada petunjuk teknis PNPM Perkotaan

10

10

Sda


Penurunan jumlah penduduk miskin Perkotaan

di


Efektifitas Biaya (alokasi biaya dibandingkan dengan penduduk miskin) (INPUT)





Nilai Efekti fitas Biaya (Skala 1 – 10 (4)

10

Sda

10

Ada mekanisme tertentu

10

Proses pelaksanaan telah mengacu pada petunjuk teknis PNPM PISEW

10

Peningkatan 10 Sda infrastruktur pedesaan skala komunitas (PPIP/RIS-PNPM) 5. Percepatan 10 Sda pembangunan daerah tertinggal (PNPM Daerah Tertingal) Cluster III: Pemberdayaan usaha mikro dan kecil

10

Sda

10

10

Sda

10

Proses pelaksanaan telah mengacu pada petunjuk teknis PNPM skala komunitas Proses pelaksanaan telah mengacu pada petunjuk teknis PNPM Daerah Tertinggal

1.

Menyediakan skim pinjaman kredit UMKM

5

Ada kegiatan yang hampir sama di RKPD

1

Tidak ada

1

2.

Menyediakan dana bergulir untuk kegiatan produktif Bimbingan teknis pengelolan LKM/KSP

5

Sda

1

Tidak ada

1

5

Sda

8

Kurang efektif

8

3.


4.

3.









10

Sda

10

Hanya membangun infrastruktur sosial dan outputnya bagus Idem

10

Sda

10

Idem

10

Sda

salah salah

1

1

Hasilnya tidak dapat diukur

Tidak berjalan sebagaimana mestinya

1

Banyak yang tidak dikembalikan oleh peminjam Idem

1

Idem

8

Meingkatnya kapasitas pengelola LKM


9

Terdapat anggota LKM yang sudah di latih tentang















UMKM 4. 5.

6.

7.

8.

9.

Pembinaan sentra produksi UMKM Fasilitasi pengembangan pemasaran usaha mikro

10

Ada dalam RKPD

8

8

9

9

Sda

8

Sda

8

Proses sesuai petunjuk pusat

9

Penyediaan dana melalui koperasi

5

Hanya didukung dana Pusat

8

Sda

8

Sda

9

Pengembangan kawasan transmigrasi kota terpadu Percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal

1

Tidak ada kegiatan di RKPD

7

Sda

8

Sda

8

7

7

Sda

9

Sda

9

Percepatan pusat pertumbuhan daerah tertinggal

6

7

Sda

9

Sda

9


8 Ada beberapa yang berkembang tetapi lebih banyak intervensi pemerintah pusat Ada

Telah dilaksanakan dibeberapa kabupaten Terdapat 4 kabupaten tertinggal di Sulsel yang prosesnya cukup bagus Idem

8

Usaha mikro cukup berkembang

8

Dana terdistribusi anggota

6

8

6

ke


10. Pengembangan sarana dan prasarana desa agropolitan.


5



6


Sda



7


Sda




7


Proses tidak terlalu baik, karena kurang melibatkan masy.



6



Informan

: Prof. Dr. DS

Tgl Pengisian

: 6-12 April 2010

Jabatan Informan

: Dosen

Informan: Akademisi Sulsel Relevansi (kesesuain) antara Program/Kegiatan RKP dengan RKPD (INPUT) Variabel Fokus dan Kegiatan RKP 2009 yang Terkait Langsung Penanggulangan Kemiskinan (1)




Nilai Efektifit as Biaya (Skala 1 – 10 (4)





Keluaran didaerah (OUTPUT) Nilai keluar an dari kegiat an (Skala 1-10) (8)





2.

3.


Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD Beasiswa untuk

9

Terkait dgn Program Pendidikan Gratis dan terimplementasi dl kegiatan SKPD

8

Biaya sdh mencakup bukan hanya siswa miskin, tetapi seluruh siswa digratiskan

9

Berjalan dengan dukungan masy

8

Idem

8

Idem

9

Berjalan dengan dukungan masy

8

Idem

8

Idem

9

Idem

9

9


Ini merupakan komitmen Gubernur, dan kelihatannya para pelaksana serius untuk melakukannya, sehingga hasilnya cukup menggembiraka

9

9

9











siswa miskin MI 4. 5.

6. 7. 8.


8

Beasiswa untuk siswa miskin MTs Beasiswa untuk siswa miskin SMA

9

Idem

8

Idem

9

Idem

8

7

Idem

5

9

Idem

8

Beasiswa untuk siswa miskin SMK Beasiswa untuk siswa miskin MA Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit

7

Idem

5

Biaya mencakupi hanya utk siswa keluarga miskin, meskipun belum menjangkau semua Idem

9

Idem

8

Idem

5

Idem

9

Idem

8

Masih ada penduduk miskin yang ditolak

7

6

Cukup bagus

7

Pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh penduduk miskin di Puskesmas 10. Jaminan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat miskin 11. Penyediaan dan pelaksanaan subsidi beras untuk

7

9

Menjadi substansi kegiatan prioritas dr program kesehatan gratis

8

9.

8

Idem

8

Cukup relevan

8

8

1

8

8 8

Semua rumah sakit Peemprov melayani pasien gratis, dan tengah dibangun rumah sakit utk pelayanan khusus pasien gratismiskin Semua puskesmas menjalankan program pelayanan khusus utk RT miskin

1


n, di beberapa kab/kota, pendidikan dan kesehatan gratis telah mampu untuk diakses oleh penduduk miskin, dimana dulunya tidak ada program seperti ini



9 9

9 9

8

8

Ada

Tidak ada


7

8

7

8
















masyarakat miskin 12. Penyediaan dan pelaksanaan bantuan langsung tunai bagi rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin dan rumah tangga hamper miskin

5 5

Tidak afektif karena dana tunai

8

Ada tp sasarannya kurang tepat

Fokus II. Penyempurnaan dan Perluasan Cakupan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat 1. Peningkatan Lebih banyak Alokasi biaya efektif keberdayaan 7 intervensi pusat 9 masyarakat dan

9

Prosesnya masih ada kendala saat penyerahan dana, mekanisme yang dibangun tidak memenuhi syarat, sehingga banyak warga yg pingsan dan prosesnyapun lama, karena pencairan dananya dari pusat, sebaiknya hal seperti ini dilakukan langsung oleh provinsi atau kab/kota (termasuk semua Program PNPM jg)

Proses pelaksanaannya kurang sesuai


7

8

Tidak jelas outputnya karena hanya bagi2 uanag

Masy berdaya

8

cukup 9

Hanya membantu sesaat

Dapat menguran gi









PNPM Perdesaan 2.

3.

4.

5.

Penanggulangan kemiskinan perkotaan (PNPM Perkotaan) Pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PNPM PISEW) Peningkatan infrastruktur skala pedesaan komunitas (PPIP/RIS-PNPM) Percepatan pembangunan daerah tertinggal (PNPM Daerah Tertingal)






konteks lokal 7

Lebih banyak intervensi pusat

9

Idem 7

9

7

Alokasi biaya efektif

9

Proses pelaksanaannya kurang sesuai konteks lokal Sda

9

9

Idem

9

Alokasi Biaya efektif

Idem

7

Alokasi Biaya efektif

Idem

Idem

9

penduduk miskin Idem

7

8

Sda

9

Idem

Sda

9

Idem

8

9

Alokasi biaya efektif

8


Idem 7

Idem

7

Idem

Komentar umum: proses pelaksanaan PNPM di Sulsel berjalan cukup baik dan hasilnyapun bisa dirasakan oleh rakyat, hanya saja belum mampu menerjemahkan dengan baik kebutuhan riil masyarakat, programnya terlalu kaku, walaupun demikian output dan outcome cukup baik terbukti dengan turunnya persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan. Saya termasuk yang ikut serta dalam melakukan monev PNPM di Sulsel. Cluster III: Pemberdayaan usaha mikro dan kecil 1.


1

Tidak ada kegiatan

1

1


1

1

Hampir bisa dipastikan


2.

Menyediakan dana bergulir untuk kegiatan produktif 3. Bimbingan teknis pengelolan LKM/KSP 4. Pembinaan sentra produksi UMKM 5. Fasilitasi pengembangan pemasaran usaha mikro 6. Penyediaan dana melalui koperasi 7. Pengembangan kawasan transmigrasi kota terpadu 8. Percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal 9. Percepatan pusat pertumbuhan daerah tertinggal 10. Pengembangan sarana dan prasarana desa agropolitan.





1

Tidak ada kegiatan

1

5

Ada

7

3 8

Hanya kab Ada

5

Ada

beberapa

1









1

1

1

8

8

7

8

7

6

7

7

6

6

6

6

6

6

5

6

7

6

7

Pelatihan administrasi dan keuangan LKM yang dilakukan Unhas

4

Ada, tp kurang relevan dengan kebutuhan daerah

7

7

6

6

7

Ada

7

7

6

6

7

Ada

7

7

6

6



bahwa UMKM di Sulawesi Selatan kurang mencapai hasil yang diharapka n, hal ini terkait dukungan pemerinta n provinsi dalam pelaksana an kegiatan UMKM, dimana pemerinta h provinsi lebih terkonsent rasi dalam menjalank an program pendidika















n dan kesehatan gratis yang merupaka n program dari Gubernur


LAMPIRAN 11 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kalimantan Barat

Informan

: Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bappeda

Tgl Pengisian

: 3-7 Mei 2010

Jabatan Informan

: Kabid

Kuesioner: Bappeda Kalbar Relevansi (kesesuain) antara Program/Kegiatan RKP dengan RKPD (INPUT) Variabel Fokus dan Kegiatan RKP 2009 yang Terkait Langsung Penanggulangan Kemiskinan (1)














10

Ada di RKPD

8

Masih perlu ditingkatkan

7

2.


10

Ada di RKPD

8

Idem

8

Proses penyampaiannya yang masih memiliki banyak persyaratan, hal ini ditentukan oleh pemerintah pusat Idem


8

Masih ada yang tidak terjangkau

9

Cukup sesuai outputmua


Nilai Hasil Pelaks anaan (Skala 1 – 10 (10)













3.

Beasiswa untuk siswa miskin MI

10

Ada di RKPD

7

Idem

8

Idem

8

4.

Beasiswa untuk siswa miskin MTs Beasiswa untuk siswa miskin SMA Beasiswa untuk siswa miskin SMK Beasiswa untuk siswa miskin MA Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit Pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh penduduk miskin di Puskesmas

10

Ada di RKPD

9

Idem

8

Idem

9

8

Idem

7

8

Idem

8

9

Ada, tapi hanya beberapa SMA saja. Ada, tp hanya beberapa SMK Ada, tp hanya beberapa MA Ada dalam RKPD

9

7

5. 6. 7. 8.

9.


9 9





8

8

Masih ada yang tidak terjangkau Idem

Idem

8

Idem

8

7

Idem

8

Idem

8

Idem

8

Idem

8

Idem

8

8

Idem

7

Masih ada yang ditolak dalam prosesnya

8

Idem

8

Masyaraka y menjadi sehat

Ada dalam RKPD

8

Idem

7

8

Idem

8

Idem

Ada, tetapi kegiatan berbeda

8

Idem

7

Masih ada yang ditolak dalam prosesnya karena banyak persyaratan yang harus dimiliki oleh penduduk miskin Idem

9

Mencakup seluruh akseptor KB

8

Dapat menekan laju pertumbuh an


8

Warga miskin dapat menyelesai kan sekolah
















7

Ada, tapi kegiatan berbeda (untuk masyarakat diperkebunan)

8

Dana masih kurang

8

Masih banyak dominasi aparat dalam proses dilapngan

6

Banyak yang disalahgunaka n oleh aparat desa/kelurahan

8

12. Penyediaan dan pelaksanaan bantuan langsung tunai bagi rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin dan rumah tangga hamper miskin

8

Ada, tp hanya kabupaten

8

Dana masih kurang

7

Rumit dan mengakibatkan ada yang sakit krn hrs antri lama

6

Bayank yang salah sasaran

6

10

Ada dukungan penuh dari masyarakat, walaupun PNPM ini masih belum maksimal dalam mengadopsi nilai-

9

Terjadi kemandirian ditingkat komunitas

9

1

Fokus II. Penyempurnaan dan Perluasan Cakupan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat 1. Peningkatan 10 Didukung dgn dana Data kemiskinan di keberdayaan pendukung untuk 10 Kalimantan Barat sangat masyarakat dan BLM per kab/kota jelas dan sdh ada PNPM Perdesaan databasenya, sehingga pendanaannya efektif



penduduk di Kalimantan Barat Rakyat terpenuhi kebutuhann ya untuk sementara Kurang memenuhi kebutuhan rakyat krn uangnya habis hanya dalam waktu beberapa hari

Masyarakat cukup berdaya
















nilai setempat 2.


9 Idem Data kemiskinan di 10 Idem 9 Kalimantan Barat sangat jelas dan sdh ada databasenya, sehingga Idem pendanaannya efektif 3. Pengembangan 9 Idem 10 Data kemiskinan di 10 Idem 9 Hanya 9 Idem infrastruktur sosial Kalimantan Barat sangat infrastruktur ekonomi wilayah jelas dan sdh ada untuk (PNPM PISEW) databasenya, sehingga memudahkan pendanaannya efektif akse 4. Peningkatan 9 Idem 10 Data kemiskinan di 10 Idem 9 Idem 9 Idem infrastruktur Kalimantan Barat sangat pedesaan skala jelas dan sdh ada komunitas databasenya, sehingga (PPIP/RIS-PNPM) pendanaannya efektif 5. Percepatan 9 Idem 10 Data kemiskinan di 10 Idem 9 Idem 9 Idem pembangunan Kalimantan Barat sangat daerah tertinggal jelas dan sdh ada (PNPM Daerah databasenya, sehingga Tertingal) pendanaannya efektif Komentar umum: PNPM dapat dilaksanakan di Kalimantan Barat, kegiatan PNPM merupakan kegiatan pusat tetapi diminta oleh daerah untuk melaksanakan dan mengawasinya dengan cara sharing pendanaan pemerintah pusat dan daerah. Pedoman yang dikeluarkan pemerintah sangat ketat, pencairan dana pun kadang terlambat, karena mekanisme yang sangat panjang. PNPM di Kalimantan Barat beberapa dimodifikasi agar sesuai dengan karakteristik lokal, dimana suku yang mendiami Kalimantan Barat terdiri dari Melayu, Dayak, Jawa dan Thionghoa dan beberapa suku lainnya, dengan populasi tidak sebanyak 4 suku tersebut. Cluster III: Pemberdayaan usaha mikro dan kecil 9

Idem

10










1.


6

Tidak kegiatan yg sama persis dengan ini dalam RKPD

7

Alokasinya kurang efektif, masih kurang dari pemerintah pusat dibandingkan jumlah penduduk miski

5

2.

Menyediakan dana bergulir untuk kegiatan produktif Bimbingan teknis pengelolaan LKM/KSP

6

Idem

7

Idem

6

7

Pembinaan sentra produksi UMKM Fasilitasi pengembangan pemasaran usaha mikro Penyediaan dana melalui koperasi Pengembangan kawasan transmigrasi kota terpadu

4

7

5

Terdapat bimbingan teknis tetapi bukan untuk pengelolaan LKM Ada program dari pusat saja Idem

7

7

Idem

7

Idem

7

7

Idem

7

Idem

7

3.

4. 5.

6. 7.








6

Keluarannya tidak sesuai dengan yang direncanakan

6

Hasilnya juga tidak sesuai dengan yang direncakan

6

Mekanismenya tidak sesuai harapan masyarakat karena lebih didominasi petunjuk yg seragam dari pusat Idem

5

Idem

7

Idem

Idem

6

Idem

5

Idem

6

Idem

Idem

6

Idem

5

Idem

7

Idem

5

Idem

7

Idem

Idem

8

Idem

7

Idem

Idem

8

8

Idem

7



8.

Percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal 9. Percepatan pusat pertumbuhan daerah tertinggal 10. Pengembangan sarana dan prasarana desa agropolitan.















7

Idem

7

Idem

7

Idem

8

Idem

8

Idem

8

Idem

7

Idem

7

Idem

8

Idem

7

Idem

5

Idem

7

Idem

7

Idem

5

Idem

7

Idem

UMKM: Di Kalimantan Barat lebih banyak dikembangkan oleh masyarakat, karena cukup berkembangannya credit union, CU ini bahkan bisa mengalahkan Bank di Kalimantan ini. Pemerintah pusat sdg melaksanakan kegiatan, namun tidak mendapat sambutan yang maksimal dari masyarakat karena adanya CU tersebut.


LAMPIRAN 10 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kalimantan Barat Informan

: RS

Tgl Pengisian

: 4-10 Mei 2010

Jabatan Informan

: Ketua LSM

Kuesioner: LSM Kalbar Relevansi (kesesuain) antara Program/Kegiatan RKP dengan RKPD (INPUT) Variabel Fokus dan Kegiatan RKP 2009 yang Terkait Langsung Penanggulangan Kemiskinan (1)







Nilai Relevansi Pelaksana an (Skala 1 – 10) (6)



Nilai keluaran dari kegiatan (Skala 110) (8)

Catatan Keluaran Kegiatan (9)






6

-

7

Dana belum mencakup sis miskin untuk SMP

7

2.

Penyediaan beasiswa bagi siswa

8

-

9

Disekolah2 SD hampir semua

9

Masih ada kendala, dimana terdapat kepala sekolah yang memasukkan semua anggota klgnya walaupun tidak tergolong miskin, ini terjadi di beberapa kab/kota di Kalbar Untuk jenjang ini prosesnya bagus,


8

Anak penerima beasiswa dapat menyelesaikan sekolah dan sesuai tujuan rencana

8

9

Untuk SD

7

jenjang sangat

Cukup bagus dan






miskin jenjang SD


6

-

7

4.

Beasiswa untuk siswa miskin MTs Beasiswa untuk siswa miskin SMA Beasiswa untuk siswa miskin SMK Beasiswa untuk siswa miskin MA Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit

6

-

6

Pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh penduduk miskin di Puskesmas 10. Jaminan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat miskin

6. 7. 8.

9.


murid yg miskin mendapat beasiswa

3.

5.



7

7

Tidak semua dapat, jadi dana belum efektif Idem

7

-

7

Idem

6

-

7

6

-

5


karena mendapat pantauan terus dari komite sekolah Kurang pastisipasi org tua murid






sukses


sesuai harapan

9

Idem

8

Idem

Idem

8

7

Idem

6

Idem

8

Masih ada putus sekolah Idem

8

idem

Idem

6

Idem

8

Idem

8

Idem

7

Idem

6

Idem

8

Idem

8

Idem

-

7

Dana belum mencukupi

6

8

Masih ada yang belum terlayani

8

Idem

8

-

7

Idem

6

Ruang pelayanan yg belum memenuhi syarat, dan masih banyak pasien yang ditolah Idem

9

Jamkesmas pelayanannya cukup bagus

8

Idem

8

-

7

Idem

6

Belum menjangkau seluruh pasangan usia subur dari penduduk miskin

8

8

idem














6

-

7

Idem

6

Didominasi aparat

8

12. Penyediaan dan pelaksanaan bantuan langsung tunai bagi rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin dan rumah tangga hamper miskin-

8

-

5

Terlalu kecil total dana yang diserahkan sehingga tidak bermanfaat untuk penduduk miskin, hanya sekedar menyambung makan

6

Terlalu panjang prosesnya, seharusnya dana langsung sj ke Pemda, selanjutnya disalurkan oleh Pemda ke masy.

7

Sudah dilaksanakan sesuai dengan panduan teknis dari pusat, namun aparat saling menyalahkan jika ada kesalahan dalam proses, koordinasi antar

8

Fokus II. Penyempurnaan dan Perluasan Cakupan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat 1. Peningkatan 9 9 10 keberdayaan masyarakat dan PNPM Perdesaan 2. Penanggulangan 9 8 10 kemiskinan perkotaan (PNPM Perkotaan) 3. Pengembangan 9 8 10 infrastruktur sosial


8

8


Masyarakat bisa menyambung hidup hanya sj menjadi ketergantugan terhadap pemerintah Dapat meminimalisasi resiko jangka pendek, tetapi membuat masy tergantung kepada pemerintah

Prosesnya cukup bagus walaupun masih ada masalah antar SKPD sehingga dapat memperdayakan masyarakat dan menurunkan jumlah




6

Idem

7

Idem

7

Selama ini terlalu banyak intervensi pusat, daerah perlu mengusulk an agar lebih

7

8


4.

5.

ekonomi wilayah (PNPM PISEW) Peningkatan infrastruktur pedesaan skala komunitas (PPIP/RIS-PNPM) Percepatan pembangunan daerah tertinggal (PNPM Daerah Tertingal)








9

-

8

10

9

-

8

10


SKPD kurang, sehingga saling tunjuk jika ada masalah, misalnya masalah penyimpangan dalam penyaluran dana






penduduk miskin 8

8

8

8


2.

3.

4.

Menyediakan skim pinjaman kredit UMKM Menyediakan dana bergulir untuk kegiatan produktif Bimbingan teknis pengelolan LKM/KSP Pembinaan sentra produksi UMKM

4

-

4

5

6

7

4

-

4

6

6

7

4

-

4

6

6

7

5

-

4

6

6


Saya terlalu

tidak banyak

7


banyak direncanak an dan dilaksanaka n oleh daerah. Walaupun demikian kita mengakui bhw PNPM telah memberika n hasil yg baik.


5.














Fasilitasi pengembangan pemasaran usaha mikro Penyediaan dana melalui koperasi Pengembangan kawasan transmigrasi kota terpadu Percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal Percepatan pusat pertumbuhan daerah tertinggal

4

-

4

7

6

4

-

5

7

6

3

-

4

7

6

3

-

4

7

6

3

-

4

7

6

6

10. Pengembangan sarana dan prasarana desa agropolitan.

6

-

4

7

6

6

6. 7.

8.

9.


memberikan komentar untuk bagian ini, karena di Kalimantan Barat ada Credit Union yang berkembang pesat dan nasabahnya seluruh lapisan masyarakat


7

6 6

6

Kegiatan yang dilaksanaka n sudah sesuai dengan kebutuhan daerah termasuk didalamnya kegiatan percepatan pertumbuh an daerah tertinggal


LAMPIRAN 9 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kalimantan Barat

Informan

: Prof.DR.ES,MA

Tgl Pengisian

: 5-11 Mei 2010

Jabatan Informan

: Guru Besar

Informan: Akademisi Kalbar Relevansi (kesesuain) antara Program/Kegiatan RKP dengan RKPD (INPUT) Variabel Fokus dan Kegiatan RKP 2009 yang Terkait Langsung Penanggulangan Kemiskinan (1)




Nilai Efektifitas Biaya (Skala 1 – 10 (4)













8

Pemberian beasiswa kepada siswa miskin hampir semua nya terlaksana di setiap daerah, terutama kepada siswa miskin yang berprestasi

8

Dari alokasi dana yang disetiap daerah (kab/kota) hampir 20% dari APBD (kab/kota) untuk alokasi dana pendidikan yang merupakan amanat dari UU

8

Dari dana yang dikeluarkan baik melalui Kemendiknas dan program Bos


8

Output yang diperoleh dari program tersebut adalah peningkatan mutu pendidikan dan dan peningkatan TPS untuk SMP

8

Kedepan diharapkan adanya peningkatan dana yang cukup besar dalam hal pendidikan dasar, agar seluruh masyarakat miskin dapat megenyam
















pendidikan 2.


9

Tidak jauh berbeda dengan tingkat SMP, program ini 80% sudah sangat merata di hampir disetiap daerah (kab/kota)

9

Alokasi dana yang direncanakan, semuanya bertujuan untuk mengurangi beban daripada penduduk miskin, terutama untuk meningkatkan TPS SD disetiap daerah tertinggal

9

Pelaksanaan program ini sudah susah sangat baik dan diharapkan perluanya peningkatan dalam jumlah dana dan fasilitas pendukung

9

-

9

3.


8

Tidak jauh berbeda dengan program di tingkat SD, namun ditambah adanya koordinasi

8

Kooardinasi yang sudah sangat jelas antar dinas terutama antara kemndiknas dan kemendag

8

Pelaksanaan dilakukan melalui penyaluran dana BOS dan

8

-

8


APM murid perempuan terhadap laki-laki SD/MI dan SLTP/MTs. Rasio APM perempuan terhadap laki-laki SD/MI yaitu 100,6 dan berada diatas angka nasional yang besarnya 99,4 persen. Sementara rasio APM perempuan terhadap laki-laki SLTP/MTs mencapai 99,1 persen -




dengan Kemendag di daerah Program ini sudah sangat baik, namun perlu adanya koordinasi antara Kemendiknas dan Kemendag Program masih bersifat normatif dan berorientasi pada prestasi siswa miskin



4.

Beasiswa untuk siswa miskin MTs

8

5.

Beasiswa untuk siswa miskin SMA

7

6.

Beasiswa untuk siswa miskin SMK

7

Program lebih diarah kan kepada pelalitah keterampilan dan wirausaha untuk siswa yang berprestasi

7

7.

Beasiswa untuk siswa miskin MA

7

Adanya pemberian dalam bentuk program

7




8

Efektifitas biaya bila dibandingkan dengan masyarakat niskin mencapai diatas 70% dari program

8

7

Dapat membantu siswa, terutama siswa miskin yang mempunyai kemauan yang tinggi untuk bersekolah Adanya pemberian pelatihan dan beasiswa, sehingga diharapkan siswa memiliki keterampilan yang kompeten dan siap untuk di dunia kerja Pemberian beasiswa dapat membantu hamir 60% siswa

7








Penyaluran dari dana yang ada sangat diperlukannya koordinasi dan pengawasan yang lebih jelas Berupa pemberian beasiswa prestasi

8

-

8

-

7

7

Peningkatan APM tingkat SMA, dimana target utama adalah diatas rata-rata nasional

7

Koordinasi bersama dinas terkait, seperti kemenakertrans dan BLKI setempat

7

Keluaran yang diharapkan adalah peningkatan TPS SMA dan peningkatan prestasi siswa Peningkatan APS SMK dan minat berusaha siswa

7

Peningkatan APM SMK dan kemandirian siswa dalam dunia kerja

7

Pemberian beasiswa tersebut berupa beasiswa prestasi

7

Peningkatan ahlak siswa serta APS MA

7

Peningkatan APM MA di tiap daerah dengan




8.

Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit

8

9.

Pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh penduduk miskin di Puskesmas

8


siswa berprestasi, dan berkoordinasi dengan dinas terkeit seperti dinas dibawah kemendag Program ini sudah sangat tepat sasaran dan perlu untuk ditingkatkan lagi seperti program Jamkesmas

Program berupa subsidi obat dan sistem pelayan puskesmas yang lebih baik






miskin di daerah(Kab/kota), namun masih terkendala dalam hal penyaluran dana




baik dari bidang ilmu umum maupun agama


di tiap daerah yang diatas rata-rata nasional

8

Perlu adanya sosialisasi yang jelas dan target yang harus dicapai oleh daerah

8

Penyaluran program berupa subsidi kesehatan bagi masyarakat melalui program jamkesmas

8

8

Adanya peningktan pelayanan kesehatan masyarakat dan penurunan jumlah penyakit endemik, khusus untuk daerah tertinggal dan pedesaan

8

Sosialisai dan pembenahan infrastuktur fisik serta peningkatan SDM untuk tenaga medis

8




Peningkatan tingkat kesehatan masyrakat sesuai dengan program nasional dan target MDGs Kalbar 2015 yaitu 12,25% Penurunan tingkat kematian ibu dan anak, sosialisasi pola hidup sehat terutama untuk daerah tertinggal dan pedesaan


sistem pembelajaran yang berimbang

8

Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat diatas rata-rata nasional dan menuju masyarakat kalbar yang sehat 2015

8

Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat diatas rata-rata nasional dan menuju masyarakat kalbar yang sehat 2015




8


8


Pelayanan kesehatan masyarakat terutama dalam hal penaggulangan keluarga berencana yang lebih baik untuk meredam pertumbuhan penduduk, serta sosialisasi terhadap perkawinan dini Program lebih banyak diarahkan kepada penduduk miskin kota dan pedesaan, yang harus tepat sasaran dengan melalui dinas terkait dan kerjasama dengan Bulog di













8

Koordinasi yang lebih terarah melalui BKKBN dan dinas kesehatan di tiap daerah

8

Penyuluhan dan sosialisi KB oleh BKKBN dan dinas kesehatan serta dampak dari perkawinan dini

8

Penurunan tingkat pertumbuhan penduduk dan perkawinan dini

8

Peningkatan kualitas rumahtangga sehat dan penurunan jumlah penduduk

8

80% program sangat membantu penduduk miskin, dengan adanya subsidi beras murah

8

Penyaluran disetiap kelurahan dan kantor desa dengan sistem pengawasan yang lebih ketat, seperti dengan menunjukkan kartu tanda miskin yang terdaftar di tiap kelurahan atau pemerintah desa

8

Penurunan tingkat kelaparan dan gizi buruk hampir ditiap daerah yang mencapai 75%

8

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencaian target MDGs Kalbar 2015

















tingkat daerah 12. Penyediaan dan pelaksanaan bantuan langsung tunai bagi rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin dan rumah tangga hamper miskin

8

Program sudah terlaksana dengan baik, dimana 80% penduduk minskin mendapatkan BLT dan tepat sasaran

8

Masyarakat miskin dapat terbantu melalui BLT yang diharapkan agar masyarakat miskin memiliki jiwa kewirausahaan dari program tersebut

8

Fokus II. Penyempurnaan dan Perluasan Cakupan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat 1. Peningkatan 7 Program melalui 7 Realisasi alokasi 7 keberdayaan partisipasi dana tersebut lebih masyarakat dan masyarakat banyak dialokasikan PNPM Perdesaan untuk lebih aktif kepada bentuk dalam proses penyuluhan pembangunan pertanian dan desa kesehatan masyarakat 2.


7

80% program bergerak dalam bidang kemandirian kelompok dan wirausaha

8

Adanya penciptaan lapangan kerja baru dengan partisipasi masyrakat yang lebih kreatif.

7

Proses penyaluran melalui kelurahan setempat dan kantor desa, dengan menunjukkan kartu tanda miskin yang terdaftar

8

Diharapkan adanya penurunan tingkat kemiskinan masyarakat

8

-

Pemebentukan kelembagaan desa yang interaktif dan pemanfaatan sumberdaya yang lebih maksimal

7

Kemandirian desa dalam mengelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa

7

Melalui pembentukaan lembaga usaha dan koperasi dan pelatihan keterampilan

7

Terciptanya masyarakat yang mempunyai jiwa kewirausaahan

7

Percepatan pembangunan desa melalui pemberdayaan sumberdaya manusia dan optimalisasi pemberdayaan alam Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran










masyarakat




masyarakat

3.


7

Pembentukan lembaga yang berbasis kemasyarakatan

7

Relevansi antara dana yang disalurkan dengan realisasi masih kurang optimal

7

4.

Peningkatan infrastruktur pedesaan skala komunitas (PPIP/RIS-PNPM)

7

7

Harus adanya bantuan yang cukup serta harus adanya sistem pandampingan yang lebih jelas dan tidak merugikan masyarakat

7

5.

Percepatan pembangunan daerah tertinggal (PNPM Daerah Tertingal)

7

Program lebih terarah dalam bentuk pembangunan insfratuktur fisik dan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari seperti pembuatan saluran air bersih Program lebih bersifat pemberdayaan masyarakat dan pembangunan

7

Hurus adanya alokasi dana yang lebih jelas dan target yang ingin dicapai

7

Pencapaian partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dari instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat Melalui sosialisasi, pendampingan dan pembangunan yang lebih terarah

7

Pembangunan insfrstruktur jalan dan insfrastruktur ekonomi pedesaan

7


7


dan dalam penaggulangan kemiskinan kota Kemandirian masyarakat dalam berinteraksi dan mempercepat pembangunan daerah Percepatan pembangunan daerah melalui komunitas desa dan partisipasi antar kelembaggan desa

pengentasan kemiskinan yang lebih terarah dan percepatan




7

Percepatan pembangunan dan kemandirian masyarakat

7

Pencapaian percepatan pembangunan di desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

7

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan












insfrastruktur fisik




pembangunan daerah tertinggal


masyarakat.



6

2.

Menyediakan dana bergulir untuk kegiatan produktif

6

3.

Bimbingan pengelolan LKM/KSP

teknis

6

4.

Pembinaan sentra produksi UMKM Fasilitasi pengembangan pemasaran usaha mikro Penyediaan dana

6

7

5

7

6

5.

6.

4

Ada kegiatan semacam ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi di Kalbar Ada kegiatan seperti ini yang diinisiasi oleh masyarakat Pengembangan kapasitas hampir semua lini dipemerintahan ada

Tidak

ada

7

Tidak banyak dana untuk Kalbar

6

Proses pelaksanaannya kurang pemantauan sehingga banyak kredit yang macet

7

Cukup banyak melakukan perubahan

6

7


6

Sda

7

7

7


6

Bimbingan teknis sudah dilakukan tetapi kadang salah sasaran

7

(semakin efektifnya pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan UMKM dari RKP 2009, sehingga target keluaran yang diharapkan dapat lebih tinggi)

6

7


6

7

Tidak banyak dana

6

7


Pembangunan sudah sesuai

7

7 7

7

Tidak

cukup



melalui koperasi

7.

Pengembangan kawasan transmigrasi kota terpadu 8. Percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal 9. Percepatan pusat pertumbuhan daerah tertinggal 10. Pengembangan sarana dan prasarana desa agropolitan.




kegiatan ini dalam RKPD hanya saja pemerintah daerah mendukung penuh kegiatan ini 6










untuk Kalbar

banyak melakukan perubahan.

7


6

7

7

7


6

7

7

6

7


7

6

7

6

5


7

6

7

6

Daerah tertinggal cukup banyak di Kalbar



LAMPIRAN 8

Hasil Pengamatan dan Wawancara dengan Pengurus dan Nasabah CU Pancur Kasih

Informan 1 (YO),2 (Z) dan 3 (PF) Tgl Pengamatan dan Wawancara

: 12 dan 14 Mei 2010

Jabatan Informan

: Pengurus dan Anggota CU

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, menyampaikan bahwa program-program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Barat pada umumnya adalah kegiatan dari pemerintah pusat, walaupun demikian terdapat kegiatan yang dikelola oleh masyarakat yang patut diduga menjadi faktor tingginya penurunan persentase penduduk miskin di Kalimantan Barat yaitu Credit Union. Berdasarkan informasi inilah, kemudian peneliti lebih intensif melakukan penelusuran terhadap kegiatan yang berbasis lokal ini. Wawancara terhadap anggota dan pengurus CU Pancur Kasih dilaksanakan secara bersamaan di Kantor Pancur Kasih, berikut adalah kutipan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Pewawancara terlebih dahulu memperkenalkan diri “saya adalah erwing saat ini sedang dalam proses penelitian untuk tugas akhir S2 di UI, saya mendapat informasi dari Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, bahwa kegiatan Pancur Kasih juga untuk masyarakat miskin” Berikut adalah hasil pengamatan dan wawancara:

“Credit Union (CU) yang cukup mengakar di masyarakat dan keberadaannya sejak tahun 1970an”.Di ruang tunggu CU Pancur Kasih seorang anggota yang hendak berkonsultasi


terdengar sangat bersemangat saat menceritakan pengalamannya ke satu daearah di Kabupaten Sanggau beberapa bulan lalu. Anggota CU Pancur Kasih yang bernama YO itu mengungkapkan, “Di Bodok ada fenomena menarik. Orang-orang yang dulunya menjadi nasabah setia satu bank, sekarang banyak melirik CU, bahkan ada yang telah pindah ke CU,”. YO bahkan mengamati transaksi di beberapa bank di Kota Sanggau terkadang sepi, karena masyarakat lebih memilih CU. Alasannya, untuk pembiayaan sebuah usaha, CU memberikan syarat yang tidak terlalu memberatkan, hanya saling percaya saja. Seperti semboyan CU “kamu Susah Saya Bantu, Saya Susah Kamu Bantu” para anggota CU tidak perlu menitipkan sertifikat tanah atau rumahnya untuk meminjam dari CU. Pengalaman Z, mengungkapkan pengalamannya mengajukan pinjaman ke sebuah bank untuk pengembangan usaha Kopra. Syaratnya sangat memberatkan dan bunga yang dibebankan kepada peminjam sangat besar. “Jadi saya mengurungkan niat saya sementara ini,” katanya. Z secara eksplisit mengungkapkan ketertarikannya terhadap lembaga keuangan micro seperti CU, “Saya telah banyak mendengar dari beberapa rekan saya terutama di daerah Sei. Kakap, menjadi anggota CU telah banyak menolong mereka,” katanya. CU sebagai praktek nyata dari ekonomi kerakyatan memegang prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan sosial dan belajar tidak membedakan pelayanan pada para anggotanya. Setiap anggota berhak atas pelayanan yang disediakan. Ini yang membedakan CU dengan lembaga keuangan lainnya. Pemberdayaan kaum miskin dalam aspek ekonomi merupakan rangkaian kegiatan penyadaran dan motivasi. Dalam hal ini pendidikan menjadi bagian yang sangat penting. Sebuah CU dengan asset 1 Milyar Rupiah kemudian meminjamkan Rp 800 juta kepada anggotanya memiliki resiko kebangkrutan yang sangat besar bila kredit yang diberikan mengalami kemacetan. Namun dengan sebuah kepercayaan dimana sebelumnya setiap anggota telah diberikan pendidikan sehingga sadar bahwa mereka adalah pemilik, maka resiko itu dirasakan tidak terlalu membahayakan.


Di Kalimantan berdasarkan klasifikasi perkembangan asset dan anggota kekuatan rakyat itu menjelma dalam 38 buah CU yang tergabung dalam Badan Koordinasi Koperasi Kredit Kalimantan (BK3D) Kalimantan. Sesuai namanya BK3D Kalimantan CU anggotanya tersebar di seluruh Kalimantan. Menurut salah seorang anggota CU yang diwawancarai, ia menilai CU telah terbukti berhasil menjadi pelopor dan mampu menumbuh kembangkan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya masyarakat pedalaman. "CU juga telah terbukti mampu berperan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi pedesaan yang merupakan basis ekonomi kerakyatan,"\. CU bukan hanya melayani masyarakat yang ada di daerah perkotaan tapi telah merambah di daerah-daerah pedesaan. CU juga mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap nasib penduduk miskin, yaitu dengan memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat dalam mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi. PF, salah seorang penggagas berdirinya CU Pancur Kasih Pontianak. Menurutnya, CU adalah pilihan utama dalam penghimpunan modal (CU sebagai lembaga keuangan). Di satu sisi, CU bukan hanya sebagai lembaga keuangan yang menata modal ekonomi rakyat tapi juga dapat mengatur tata kuasa sumber daya alam dan tata produksi. “Di Kalimantan Barat, CU tetap akan berkembang dan terus menjadi pendorong utama gerakan ekonomi kerakyatan”, Keunikan dan keistimewaan CU dibanding dengan badan keuangan lainnya antara lain, setiap anggota bisa meminjam 3 kali lipat dari jumlah tabungan yang sudah mengendap di CU. Apabila anggota akan meminjam, tidak diperlukan jaminan khusus, tetapi cukup hanya menyerahkan buku tabungan. CU juga menawarkan suatu produk simpan pinjam dengan pola kemitraan. Keunikan dan keistimewaan CU lainnya terletak pada pendidikan yang menyadarkan. Karena motto

CU dimulai dengan pendidikan, berkembang melalui pendidikan,

dikontrol melalui pendidikan dan bergantung pada pendidikan.


Melalui CU, setiap anggota berjuang agar bebas secara finansial dengan memiliki sumber pendapatan ganda (SPG), yakni (1) memiliki pendapatan dari hasil keringat seperti gaji, upah, keuntungan bisnis dll. Uang datang hanya kalau orang bekerja; (2) memiliki pendapatan dari bunga tabungan atau deviden dari simpanan saham (uang bekerja untuk manusia); (3) memiliki pendapatan dari sektor realestate (memiliki tanah atau rumah baik untuk disewakan/dijual lagi setelah nilainya meningkat). Ada 3 komponen utama yang membedakan CU dan bank. Pertama, CU lebih mengutamakan manusia (modal sosial), sedangkan bank hanya mengutamakan uang (modal ekonomi). Kedua, CU sebagai praksis ekonomi kerakyatan sedangkan bank kapitalisme. Ketiga, CU sebagai koperasi sejati, sedangkan bank adalah pedagang uang sejati. Filosofi CU yakni menolong diri sendiri dengan kerjasama, solidaritas, saling percaya, pembelajaran dan secara swadaya/mandiri. “CU punya prinsip bahwa uang hanya sebagai alat, yang terpenting adalah manusianya. Kalau manusianya sudah tidak memegang teguh nilai dasar kemanusiaannya maka saat itu juga CU akan kolap. Hal terpenting lainnya yang membuat CU tetap eksis di Kalimantan Barat adalah kemampuannya dalam memanfaatkan nilai-nilai lokal seperti semangat gotong royong, religiusitas, kejujuran, toleransi, keadilan sosial, perdamaian, kompetisi, kritis, dan ksatria masih tetap di pelihara di tengah‐tengah masyarakat.


LAMPIRAN 7

Hasil Wawancara dengan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan

Informan Bappeda Sulsel Tgl Wawancara

: 30 – 31 Maret 2010

Jabatan Informan

: Kabid Perencanaan Makro

Tanya: Tolong ceritakan bagaimana kondisi kemiskinan di daerah Ibu sebelum adanya pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan tahun 2009 Jawab: Disini pada umumnya masyarakat yang tergolong miskin, tidak mau disebut orang miskin, padahal sebenarnya di miskin, tapi terkadang kalau dia tau akan ada bantuan, dia walaupun agak malu, pasti cepat-cepat mendaftarkan diri. Di Sulsel masih tergolong tinggi penduduk miskinnya, walaupun dibawah rata-rata nasional. Program penanggulangan kemiskinan disini, baru cukup intensif dilaksanakan setelah terpilih Gubernur saat ini pada tahun 2008, karena memang saat beliau kampanye, lebih banyak janjinya tentang Pendidikan dan Kesehatan Gratis. Tanya Menurut Ibu, apakah ada peraturan daerah atau kebijakan pemerintah daerah yang mendukung atau menghambat upaya penanggulangan kemiskinan di daerah Ibu? Jawab: Kalau yang menghambat setahu saya tidak ada, memang beberapa waktu yang lalu ada Perda yang dibatalkan pemerintaah pusat, tp itu tidak terkait langsung dengan kemiskinan yaitu perda tentang Pajak. Pada umumnya kebijakan yang kami susun di Provinsi adalah untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan misalnya ada kebijakan tentang ”tudang sipulung”. Tanya Bagaimana proses perencanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawab: Proses perencanaan RKPD dimulai dari bawah yaitu dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, kemudian hasil musyawarah di Kabupaten/Kota disampaikan pada forum Musrenbang di Provinsi, disinilah sarana pemerintah daerah untuk menyusun RKPD, disamping itu kami tetap memperhatikan RKP Nasional.


Tanya: Bagaimana proses penganggaran program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawab: Penganggaran untuk RKPD sudah diatur dalam kebijakan Permendagri tentang penyusunan RKPD, jadi kami berpedoman pada kebijakan tersebut.

Tanya Bagaimana cara merumuskan kegiatan yang sama dengan kegiatan dari pemerintah pusat? Jawab: Kami lebih mengutamakan kegiatan bersifat lokal, walaupun sebenarnya mendukung juga program/kegiatan pemerintah pusat. Pemerintah pusatkan kadang memaksa kita untuk menyamakan programnya tetapi inikan tidak mungkin, karena yang dibutuhkan di Sulsel berbeda. Tanya Berapa persentase anggaran penanggulangan kemiskinan di APBD Provinsi? Apakah cukup untuk penanggulangan kemiskinan? Jawab: Untuk yang langsung ke masyarakat miskin adalah program gubernur, sesuai dengan janji beliau yaitu kesehataan dan pendidikan gratis, provinsi mengalokasikan lebih dari 10% APBD untuk ini, dan juga kami perintahkan ke kab/kota untuk mendukung program ini melalui APBDnya masing-masing.

Tanya: Bagaimana proses pencairan anggaran penanggulangan kemiskinan di daerah Bapak? Jawab: Kalau yang ini, tanya sajalah ke staf administrasi saya ya....

Tanya: Apakah ada program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang Ibu nilai sangat efektif dalam penanggulangan kemiskinan, sehingga perlu dijadikan program nasional? (sebutkan semua program yang dinilai efektif) Jawab: Ada, yaitu program perumahan untuk penduduk miskin, tp ini tidak sy rekomendasikan untuk menjadi program nasional. Mengapa? Pelaksanaan program ini kurang berdampak baik terhadap penduduk miskin, bahkan lebih banyak masyarakat yang mampu yang


mengajukan diri untuk mendapatkan program ini, sehingga menjadikan masyarakat sangat tergantung kepada pemerintah.

Tanya Apakah ada program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang Bapak nilai tidak efektif dalam penanggulangan kemiskinan? Jawab: Tidak ada Tanya Apakah ada program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan memiliki keluaran sesuai yang direncanakan? Jawab: Ada, pendidikan dan kesehatan gratis, sekarang program ini betul2 dinikmati oleh masyarakat, PNPM juga cukup bagus. Tanya Apakah ada program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan tidak memiliki keluaran sesuai yang direncanakan? Tidak ada Tanya Apakah ada program/kegiatan yang telah dilaksanakan, hasilnya sesuai dengan yang direncanakan? Ada, pendidikan dan kesehatan gratis Tanya Apakah ada program/kegiatan yang yang direncanakan?

telah dilaksanakan, hasilnya tidak sesuai dengan

Jawab Tidak ada Tanya Jelaskan faktor apa yang paling berperan dalam keberhasilan penanggulangan kemiskinan di daerah Bapak? Jawab; Faktor yang paling berpengaruh di Sulsel adalah peran dari pada tokoh masyarakat, di Sulsel inikan masyarakat masih semi feodal, jadi dengan munculnya tokoh masyarakat yang mendukung penanggulangan kemiskinan, masyarakat juga cukup antusias. Tanya


Apakah pemerintah daerah, pernah melakukan evaluasi terhadap program-program penanggulangan kemiskinan? Dan apa hasilnya? Jawab: Kalau kita akan menyusun perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan kami melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap pelaksanaan pembangunan yang sudah dilaksanakan. Hasil yang diperoleh dari evaluasi tersebut kita dapat mengatahui programprogram yg bisa dilanjutkan atau tidak untuk penanggulangan kemiskinan. Tanya Mohon saran dari pengalamanIbu selama menjabat sebagai Kepala Bidang …., kebijakan atau program pembangunan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah Ibu. Jawab: Tidak usah terlalu banyak, yang penting usulan program dan kegiatan dari kami disetujui oleh pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat setuju dengan usulan kami, maka kegiatannya akan sesuai dengan kebutuhan Sulsel, tp selama inikan semua kegiatan disamakan di semua provinsi, ini perlu diperbaiki.


LAMPIRAN 6

Hasil Wawancara dengan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat

Informan Bappeda Kalbar Tgl Wawancara

: 29 – 30 April 2010

Jabatan Informan

: Kepala Bappeda

Tanya: Tolong ceritakan bagaimana kondisi kemiskinan di daerah Bapak sebelum adanya pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan tahun 2009 Jawab: Begini, terlebih dahulu harus dipahami kondisi sosial budaya di Kalimantan Barat, sosial budaya di Kalimantan Barat cukup bagus dimana di Kalimantan ini terdiri dari beberapa suku yang cukup besar yaitu Melayu, Dayak, Tionghoa dan Jawa. Kondisi kemiskinan di sini sebelum tahun 2009 memang sudah terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, dan memang ini merupakan upaya dari pemerintah daerah untuk mensejahterakan rakyat, tujuan kamikan adalah memberikan pelayanan yang terbaik sesuai makna dari otonomi daerah.

Tanya: Menurut Bapak, apakah ada peraturan daerah atau kebijakan pemerintah daerah yang mendukung atau menghambat upaya penanggulangan kemiskinan di daerah Bapak? Jawab: Hingga saat ini rasa-rasanya tidak ada kebijakan yang kami buat yang menghambat upaya penanggulangan kemiskinan, semua kebijakan yang ada disini mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, walaupun memang implementasinya masish perlu diperbaiki. Seperti misalnya kebijakan Perda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, kamilah provinsi yang paling pertama membuat Perda semacam ini, ini tujuannya adalah agar masyarakat miskin dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan monev pembangunan. Sekali lagi, ini adalah Perda sistem perencanaan yang pertama dari 33 provinsi di Indonesia.

Tanya: Bagaimana proses perencanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah


Jawab: Yaa kalau proses perencanaankan sebenarnya standar, tapi di kami, kami tambahkan dengan dilibatkannya penduduk miskin dan DPRD provinsi juga terlibat pada Musrenbangkab/kota yang posisinya sebagai wakil dari masyarakat. Untuk tema RKPD kami sesuaikan dengan tema RKP Nasional, misalnya di nasional temanya adalah penanggulangan kemiskinan maka kami juga ikut serta dengan tema penanggulangan kemiskinan, sehingga ada sinkronisasi kegiatan pusat dan kami. Tanya: Bagaimana proses penganggaran program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawab: Penganggaran tidak bisa dipisahkan dari proses perencanaan, kedua aspek ini saling terkait, mengenai penganggaran kami terus koordinasi dgn SKPD tetapi untuk pagu masing-masing SKPD memang ditentukan oleh BAPPEDA. Tanya: Bagaimana cara merumuskan kegiatan yang sama dengan kegiatan dari pemerintah pusat? Jawab: Bukan kegiatan yang sama, tetapi kegiatan yang saling mendukung, terkadang nomenklatur kegiatan berbeda tetapi saling mendukung, kami terus menerus koordinasi dengan K/L dan Bappeda untuk merumuskan kegiatan kami, karena dalam RKPD terdapat kegiatan yang kami alokasikan dananya dari APBD dan terdapat kegiatan yang kami alokasikan dananya dari APBN. Kalau tidak ada koordinasi dengan pusat, kan susah untuk dialokasikan dari APBN nantinya.

Tanya: Berapa persentase anggaran penanggulangan kemiskinan di APBD Provinsi? Apakah cukup untuk penanggulangan kemiskinan? Jawab: Di APBD Provinsi untuk dana penanggulangan kemiskinan tersebar disemua SKPD tidak fokus pada satu SKPD, misalnya hanya di Dinas Sosial, tetapi hampir semua lini kami perintahkan untuk memperhatikan rakyat miskin, baik itu di SKPD pendidikan maupun di SKPD kesehatan dsb. Kalau dipersentasekan agak susah karena tersebar.

Tanya: Bagaimana proses pencairan anggaran penanggulangan kemiskinan di daerah Bapak? Jawab: Hampir sama dengan anggaran selain anggaran penanggulangan kemiskinan, tdkan sy juga sdh katakan bahwa tidak ada anggaran yang memang khusus untuk penanggulangan kemiskinan tetapi tersebar disemua SKPD, selain itu pendanaan penanggulangan kemiskinan disini lebih banyak dari pemerintah pusat.


Tanya Apakah ada program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang Bapak nilai sangat efektif dalam penanggulangan kemiskinan, sehingga perlu dijadikan program nasional?) Jawab: Program Pemda…..kalau mau jujur sebenarnya tidak ada, hampir bisa dipastikan Pemda tidak memiliki program khusus untuk penanggulangan kemiskinan, ada yg agak khusus sedikit seperti program bantuan untuk penduduk miskin di perkebunan. Tanya Apakah ada program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang Bapak nilai tidak efektif dalam penanggulangan kemiskinan? Jawab: Karena memang tidak ada yang khusus untuk penanggulangan kemiskinan, maka saya rasa tidak ada yang bisa saya nilai tidak efektif. Tanya Apakah ada program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan memiliki keluaran sesuai yang direncanakan? Jawab: Ada, tetapi program dari pusat seperti PNPM Mandiri. Kalaupun ada kegiatan lokal, hanya kegiatan lokal yang diinisiasi oleh masyarakat seperti keberadaan Credit Union, saya juga salah satu anggota CU. Sy melihat ini merupakan salah satu yang cukup mendorong penurunan penduduk miskin di Kalimantan Barat, keanggotaan CU tidak hanya kelas menengah keatas tetapi juga menampung penduduk miskin, mereka diberdayakan oleh CU. Kalau mau melihat-lihat CU yang cukup bagus dan induknya di Kalimantan Barat, datang saja ke CU Pancur Kasih, minta nanti alamatnya di staf saya.

Tanya Apakah ada program/kegiatan yang telah dilaksanakan, hasilnya sesuai dengan yang direncanakan? Jawab: Ada, misalnya program RASKIN, kegiatan ini hampir dikuasai oleh aparat desa, sehingga pada umumnya yang mendapat jatah beras adalah dari keluarga kepala desa, untuk kegiatan ini saya mau minta kepada pemerintah pusat supaya dihentikan saja untuk Kalimantan Barat, karena beras juga sdh cukup di Kalimantan Barat.

Tanya Jelaskan faktor apa yang paling berperan dalam keberhasilan penanggulangan kemiskinan di daerah Bapak?


Jawab: Faktor yang paling berperan adalah kondisi sosial budaya masyarakat disini yang cukup bagus, masih berkembang nilai-nilai kegotong royongan, juga masih tumbuh yang namanya “karma”. Jadi kalau misalnya mereka dibantu dengan dana bergulir mereka takut kalau tidak mengembalikannya, takut kena “karma” Tanya: Apakah pemerintah daerah, pernah melakukan evaluasi terhadap program-program penanggulangan kemiskinan? Dan apa hasilnya? Pernah, terjadi penurunan yang cukup bagus setiap tahunnya, bahkan kami menargetkan tahun 2010 ini penduduk miskin turun 7%-8%, karena tahun ini semua lini pemerintahan berupa meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memperkuat dorongan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat disini. Tanya: Mohon saran dari pengalaman Bapak selama menjabat, kebijakan atau program pembangunan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah Bapak Jawab: Begini, kami ini kadang dianggap tidak mampu melakukan kegiatan pembangunan, orang pusat kadang mengatakan kapasitas pemerintah daerah kurang, kami tidak kurang kapasitas, di Bappeda saja sudah banyak Doktor, mereka para perencana yang cukup bagus. Dana-dana penanggulangan kemiskinan yang dipusat sebaiknya didaerahkan saja, alihkan kedaerah sehingga daerah lebih berdaya dalam merencanakan dan melaksanakan. Selama ini pemerintah pusat yang menyusun panduannya secara nasional, semua daerah diseragamkan, inikan cara yang salah di era otonomi. Tolonglah sampaikan ini kepemerintah pusat, kami sudah berkali-kali menyampaikan hal ini tp tidak pernah ada tanggapan.


LAMPIRAN 18 REKAPITULASI JAWABAN KALIMANTAN BARAT No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5

Variabel Fokus dan Kegiatan RKP 2009 yang Terkait Langsung Penanggulangan Kemiskinan

LSM

Bappeda

PT

Total

Relevansi (kesesuain) antara Program/Kegiatan RKP dengan RKPD (INPUT)

LSM

Bappeda

PT

Total

LSM

Efektifitas Biaya (alokasi biaya dibandingkan dengan penduduk miskin) Fokus 1:

6 Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin 6 10 8 8,00 7 8 jenjang SMP Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin 8 10 9 9,00 9 8 jenjang SD Beasiswa untuk siswa miskin MI 6 10 8 8,00 7 7 Beasiswa untuk siswa miskin MTs 6 10 8 8,00 7 9 Beasiswa untuk siswa miskin SMA 6 9 7 7,33 7 8 Beasiswa untuk siswa miskin SMK 6 9 7 7,33 7 8 Beasiswa untuk siswa miskin MA 6 9 7 7,33 7 8 Pelayanan kesehatan bagi penduduk 5 9 8 7,33 7 8 miskin di kelas III rumah sakit Pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh 8 9 8 8,33 7 8 penduduk miskin di Puskesmas Jaminan pelayanan KB berkualitas bagi 8 7 8 7,67 7 8 rakyat miskin Penyediaan dan pelaksanaan subsidi 6 7 8 7,00 7 8 beras untuk masyarakat miskin Penyediaan dan pelaksanaan bantuan 8 8 8 8,00 5 8 langsung tunai bagi rumah tangga i ki rumah h tangga t i ki dan d sangatt miskin, miskin rumah tangga hamper miskin 79 107 94 7,78 84 96 Penyempurnaan dan Perluasan Cakupan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat Peningkatan keberdayaan masyarakat 9 10 7 8,67 9 10 dan PNPM Perdesaan Penanggulangan kemiskinan perkotaan 9 9 7 8,33 8 10 (PNPM Perkotaan) Pengembangan infrastruktur sosial 9 9 7 8,33 8 10 ekonomi wilayah (PNPM PISEW) Peningkatan infrastruktur pedesaan 9 9 7 8,33 8 10 skala komunitas (PPIP/RIS-PNPM) Percepatan pembangunan daerah 9 9 7 8,33 8 10 tertinggal (PNPM Daerah Tertingal) 45 46 35 8,40 41

50

Bappeda

PT

Total

LSM

Bappeda


PT

Total

LSM

Bappeda


PT

Total


8

7,67

7

7

8

7,33

8

8

8

8,00

8

8

5,33

9

8,67

9

8

9

8,67

9

9

9

9,00

7

9

5,33

8 8 7 7 7 8

7,33 8,00 7,33 7,33 7,33 7,67

7 7 6 6 6 6

8 8 7 7 8 7

8 8 7 7 7 8

7,67 7,67 6,67 6,67 7,00 7,00

9 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8

8 8 7 7 7 8

8,33 8,00 7,67 7,67 7,67 8,00

8 7 8 8 8

8 8 8 8 8 8

8 8 7 7 7 8

8,00 7,67 7,67 5,00 7,67 8,00

8

7,67

6

7

8

7,00

9

8

8

8,33

8

8

8

8,00

8

7,67

6

7

8

7,00

8

9

8

8,33

8

8

8

8,00

8

7,67

6

8

8

7,33

8

6

8

7,33

6

8

8

7,33

8

7,00

6

7

8

7,00

7

6

8

7,00

7

6

8

7,00

94

7,61

78

89

94

7,25

98

94

94

7,94

83

78

94

7,08

7

8,67

10

10

7

9,00

8

9

7

8,00

7

9

7

7,67

8

8,67

8

10

7

8,33

8

9

7

8,00

7

9

7

7,67

7

8,33

8

10

7

8,33

8

9

7

8,00

8

9

7

8,00

7

8,33

7

10

7

8,00

8

9

7

8,00

8

9

7

8,00

7

8,33

7

10

7

8,00

8

9

7

8,00

8

9

7

8,00

36 8,47

40

50

35 8,33

5

5

6

5

6

6

5 5

6 6

6 6 5,67

5 5

7 7

6 6 6,00

5

7

6

6

7

6

7

7

7

7 55

7 65

40

45

35 8,00

6

6

7

6

5

7

6 6

5 5

7 7 6,00

6 6

5 8

7 7 7,00

6

8

7

6

8

7

6

8

6

6 60

5 63

38

45

35 7,87

7

6

6

7

7

7

7 7

7 7

7 7 7,00

7 6

8 8

7 7 7,00

6

8

7

6

8

7

6

7

7

6 65

7 73

Cluster III: Pemberdayaan usaha mikro dan kecil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Menyediakan skim pinjaman kredit UMKM Menyediakan dana bergulir untuk kegiatan produktif Bimbingan teknis pengelolan LKM/KSP Pembinaan sentra produksi UMKM Fasilitasi pengembangan pemasaran usaha mikro Penyediaan dana melalui koperasi Pengembangan kawasan transmigrasi kota terpadu Percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal Percepatan pusat pertumbuhan daerah tertinggal Pengembangan sarana dan prasarana d desa agropolitan. lit

5,33 4

6

6

4

6

6

4 5

6 4

6 6 5,00

4 4

5 7

6 5 5,33

3

7

4

3

7

6

3

8

6

6 40

5 61

6,00 4

7

7

4

7

7

4 4

7 7

7 7 6,00

4 5

7 7

7 6 6,00

4

7

7

4

7

7

4

7

7

4 41

7 70

5,33

6,00

5,33

5,33 5,67 5,67


7,00

6,67

7,00 7 62 6,07

7,00

7,00

7,00

5,33 5 67 5,93

7,33

7,00

6,33

6,00

7,00

6,00

6,00

6,00

7,00

6,00

6,00

6,00

6,33

6,00

5,67

6,00

4,67

6,33

5,67

6,00

5,00

6 57 5,27

5,33

6,67

5,67 6 68 6,37

6,67 7 69 6,90





No Aspek Evaluasi Sumber. Data jumlah penduduk miskin tahun 2008 dan 2009 Provinsi Sulawesi Selatan. Dokumen RPJMN Bappenas Ada

Recommend Documents