No. 12, TLN NO UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

LEMBAGA – KEUANGAN MIKRO 2013 UU NO. 1, LN 2013/No. 12, TLN NO. 5394 UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO ABSTRAK

: -

Perlu untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, kegiatan layanan jasa keuangan mikro dan kelembagaannya perlu diatur secara lebih komprehensif sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro.

-

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-

Undang-Undang ini mengatur tentang : Lembaga keuangan mikro, yang terdiri atas; 1. Ketentuan Umum; 2. Asas dan Tujuan; 3. Pendirian, Kepemilikan, dan Perizinan; 4. Kegiatan Usaha dan Cakupan Wilayah Usaha; 5. Penjaminan Simpanan; 6. Informasi; 7. Penggabungan, Peleburan, dan Pembubaran; 8. Perlindungan Pengguna Jasa LKM; 9. Transformasi LKM; 10. Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan; 11. Sanksi Administratif; 12. Ketentuan Pidana; 13. Ketentuan Peralihan; dan 14. Ketentuan Penutup.

CATATAN

: -

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan tanggal 8 Januari 2013. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

KABUPATEN – PEMBENTUKAN 2013 UU NO. 2, LN 2013/No. 17, TLN NO. 5395 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ABSTRAK

: -

Perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur.

-

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

-

Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur, yang terdiri atas; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

CATATAN

: -

-

Ketentuan Umum; Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota; Urusan Pemerintahan Daerah; Pemerintahan Daerah; Personel, Aset, dan Dokumen; Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan; Pembinaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2013. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Mahakam Ulu harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini. Sebelum Bupati Mahakam Ulu bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Mahakam Ulu menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Kutai Barat sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Mahakam Ulu.


KABUPATEN – PEMBENTUKAN 2013 UU NO. 3, LN 2013/No. 18, TLN NO. 5396 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MALAKA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ABSTRAK

: -

Perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

-


-

Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terdiri atas; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

CATATAN

: -

-

-


Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2013. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Malaka harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini. Sebelum Bupati Malaka bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Malaka menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Belu sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Malaka. Penjelasan 12 hlm, lampiran 1 hlm.


KABUPATEN – PEMBENTUKAN 2013 UU NO. 4, LN 2013/No. 19, TLN NO. 5397 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH DI PROVINSI SULAWESI BARAT ABSTRAK

: -

Perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat.

-


-

Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat, yang terdiri atas; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

CATATAN

: -

-


Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2013. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Mamuju Tengah harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini. Sebelum Bupati Mamuju Tengah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Mamuju Tengah menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Mamuju sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Mamuju Tengah.


KABUPATEN – PEMBENTUKAN 2013 UU NO. 5, LN 2013/No. 20, TLN NO. 5398 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGGAI LAUT DI PROVINSI SULAWESI TENGAH ABSTRAK

: -

Pembentukan Kabupaten Banggai Laut dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah.

-


-

Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri atas; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

CATATAN

: -

-


Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2013. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Banggai Laut harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini. Sebelum Bupati Banggai Laut bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Banggai Laut menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Banggai Laut.


KABUPATEN – PEMBENTUKAN 2013 UU NO. 6, LN 2013/No. 21, TLN NO. 5399 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU TALIABU DI PROVINSI MALUKU UTARA ABSTRAK

: -

Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara.

-


-

Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara, yang terdiri atas; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

CATATAN

: -

-


Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2013. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Pulau Taliabu harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini. Sebelum Bupati Pulau Taliabu bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Pulau Taliabu menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Kepulauan Sula sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Pulau Taliabu.


KABUPATEN – PEMBENTUKAN 2013 UU NO. 7, LN 2013/No. 22, TLN NO. 5400 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN ABSTRAK

: -

Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.

-


-

Undang-Undang ini mengatur tentang : Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri atas; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

CATATAN

: -

-


Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2013. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini. Sebelum Bupati Penukal Abab Lematang Ilir bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati


Muara Enim sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.


KABUPATEN – PEMBENTUKAN 2013 UU NO. 8, LN 2013/No. 23, TLN NO. 5401 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA ABSTRAK

: -

Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.

-


-

Undang-Undang ini mengatur tentang : Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terdiri atas; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

CATATAN

: -

-


Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2013. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Kolaka Timur harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini. Sebelum Bupati Kolaka Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Kolaka Timur menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Kolaka sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Kolaka Timur.


TERORISME – PENCEGAHAN – PEMBERANTASAN 2013 UU NO. 9, LN 2013/No. 50, TLN NO. 5406 UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME ABSTRAK

: -

Salah satu tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk ancaman tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme. unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme belum mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme secara memadai dan komprehensif sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

-

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 28J; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006.

-

Undang-Undang ini mengatur tentang : Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, yang terdiri atas; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

CATATAN

: -

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; Pencegahan; Pemblokiran; Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang Dikeluarkan oleh Pemerintah; Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan; Kerja Sama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 13 Maret 2013. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 11 dan Pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang


telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KONVENSI – PENGESAHAN – PERDAGANGAN INTERNASIONAL – BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA 2013 UU NO. 10, LN 2013/No. 72, TLN NO. 5411 UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE (KONVENSI ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA TERTENTU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL) ABSTRAK

CATATAN

: -

Dalam rangka melaksanakan tujuan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional untuk untuk meningkatkan upaya tanggung jawab bersama dan kerja sama Para Pihak dalam perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup serta menunjang penggunaannya yang berwawasan lingkungan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu mengesahkan Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional dengan Undang-Undang.

-

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.

-

Undang-Undang ini mengatur tentang : Pengesahan Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

: -

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 8 Mei 2013. Penjelasan 6 hlm.


KONVENSI – PENGESAHAN – KEANEKARAGAMAN HAYATI 2013 UU NO. 11, LN 2013/No. 73, TLN NO. 5412 UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS TO GENETIC RESOURCES AND THE FAIR AND EQUITABLE SHARING OF BENEFITS ARISING FROM THEIR UTILIZATION TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (PROTOKOL NAGOYA TENTANG AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN SEIMBANG YANG TIMBUL DARI PEMANFAATANNYA ATAS KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI) ABSTRAK

CATATAN

: -

Indonesia memiliki beragam sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik yang melimpah dan bernilai ekonomis. akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik harus diberikan berdasarkan persetujuan. pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik harus memberikan keuntungan yang adil dan seimbang kepada penyedia sumber daya. Pemerintah Indonesia pada tanggal 11 Mei 2011 telah menandatangani Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati yang mengatur tentang prosedur akses dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang kepada penyedia sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu mengesahkan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati dengan Undang-Undang.

-

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.

-

Undang-Undang ini mengatur tentang : Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

: -

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 8 Mei 2013. Penjelasan 9 hlm.


KABUPATEN – PEMBENTUKAN 2013 UU NO. 12, LN 2013/No. 83, TLN NO. 5414 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MOROWALI UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH ABSTRAK

: -

Pembentukan Kabupaten Morowali Utara dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah.

-

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22D; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

-

Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri atas; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

CATATAN

: -

-

-


Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 15 Mei 2013. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Morowali Utara harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini. Sebelum Bupati Morowali Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan peraturan daerah dan Bupati Morowali Utara menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Morowali sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Morowali Utara. Penjelasan 12 hlm, lampiran 1 hlm.


KABUPATEN – PEMBENTUKAN 2013 UU NO. 13, LN 2013/No. 84, TLN NO. 5415 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA ABSTRAK

: -

Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

-

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22D; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

-

Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terdiri atas; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

CATATAN

: -

-

-


Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 15 Mei 2013. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Konawe Kepulauan harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini. Sebelum Bupati Konawe Kepulauan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Konawe Kepulauan menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Konawe sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Konawe Kepulauan. Penjelasan 11 hlm, lampiran 1 hlm.


KABUPATEN – PEMBENTUKAN – PERUBAHAN 2013 UU NO. 14, LN 2013/No. 85, TLN NO. 5416 UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT ABSTRAK

CATATAN

: -

Dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2010 perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat.

-

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 22D; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

-

Undang-Undang ini mengatur tentang : Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, yaitu: 1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yaitu angka 5; 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya diubah, dan ditambahkan 5 (lima) huruf, yaitu huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k; 3. Ketentuan Pasal 4 diubah; 4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan penjelasan ayat (2) diubah; 5. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 6A; 6. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 14A; 7. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 19A; dan 8. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 20A.

: -

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 15 Mei 2013. Semua Peraturan Daerah Kabupaten Sorong dan Peraturan Bupati Sorong masih tetap berlaku di Distrik Moraid dan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari dan Peraturan Bupati Manokwari masih tetap berlaku di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, sepanjang belum ditetapkan dengan yang baru oleh Pemerintahan Kabupaten Tambrauw dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Penjelasan 15 hlm, lampiran 1 hlm.

-


APBN 2013 UU NO. 15, LN 2013/No. 108, TLN NO. 5426 UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 ABSTRAK

: -

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, telah terjadi perkembangan dan perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang disertai dengan perubahan kebijakan fiskal yang berdampak cukup signifikan terhadap besaran APBN Tahun Anggaran 2013 sehingga diperlukan adanya perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2013. Dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013, segera dilakukan penyesuaian atas berbagai sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan anggaran. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

-

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012.

-

Undang-Undang ini mengatur tentang : Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, yaitu:  Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 3 diubah;  Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan penjelasan ayat (4) Pasal 4 diubah;  Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan penjelasan ayat (7) Pasal 5 diubah;  Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 6 diubah;  Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah;  Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (8) Pasal 8 diubah;




Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 9 diubah;



Ketentuan Pasal 11 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2; Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah; Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (6), dan penjelasan ayat (13) Pasal 14 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah; dan Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan penjelasan ayat (3) Pasal 17 diubah.

   

CATATAN

: -

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 18 Juni 2013. Penjelasan 28 hlm.


KABUPATEN – PEMBENTUKAN 2013 UU NO. 16, LN 2013/No. 112, TLN NO. 5429 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN ABSTRAK

CATATAN

: -

Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan.

-

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22D; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

-

Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri atas; 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota; 3. Urusan Pemerintahan Daerah; 4. Pemerintahan Daerah; 5. Personel, Aset, dan Dokumen; 6. Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Keuangan; 7. Pembinaan; 8. Ketentuan Peralihan; dan 9. Ketentuan Penutup.

: -

-

-

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 10 Juli 2013. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini. Sebelum Bupati Musi Rawas Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Musi Rawas Utara menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Musi Rawas sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Musi Rawas Utara. Penjelasan 12 hlm, lampiran 1 hlm.


ORGANISASI 2013 UU NO. 17, LN 2013/No. 116, TLN NO. 5430 UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN ABSTRAK

: -

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti. Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.

-

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J.

-

Undang-Undang ini mengatur tentang : Organisasi Kemasyarakatan, yang terdiri atas; 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, ciri, dan sifat; 3. Tujuan, fungsi, dan ruang lingkup; 4. Pendirian; 5. Pendaftaran; 6. Hak dan kewajiban; 7. Organisasi, kedudukan, dan kepengurusan; 8. Keanggotaan; 9. Ad dan art ormas; 10. Keuangan; 11. Badan usaha ormas; 12. Pemberdayaan ormas; 13. Ormas yang didirikan oleh warga negara asing; 14. Pengawasan; 15. Penyelesaian sengketa organisasi; 16. Larangan; 17. Sanksi; 18. Ketentuan Peralihan; dan 19. Ketentuan Penutup.


CATATAN

: -

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 22 Juli 2013. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Ormas, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang Undang ini.


HUTAN – PERUSAKAN 2013 UU NO. 18, LN 2013/No. 130, TLN NO. 5432 UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN ABSTRAK

: -

Telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi. Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

-

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Undang-Undang ini mengatur tentang : Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

-

CATATAN

:

- Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 6 Agustus 2013. - Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur tindak pidana perusakan hutan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.


PETANI 2013 UU NO. 19 TAHUN 2013, LN 2013/No. 131, TLN NO. 5433 UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI ABSTRAK

: -

Negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani akibat dari kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani. peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani secara komprehensif, sistemik, dan holistik. Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

 Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.  Undang-Undang ini mengatur tentang : a. Ketentuan Umum; b. Asas, Tujuan, dan Lingkup Pengaturan c. Perencanaan; d. Perlindungan Petani, Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian, Kepastian Usaha, Harga Komoditas Pertanian, Tarif Bea Masuk Komoditas Pertanian, Tempat Pemasukan Komoditas Pertanian; Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi, Ganti Rugi Gagal Panen Kejadian Luar Biasa; e. Pemberdayaan Petani, Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pendampingan, Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian, Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian f. Pengawasan g. Peran Serta Masyarakat h. Ketentuan Pidana i. Ketentuan Penutup CATATAN

: 

 

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 6 Agustus 2013. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Petani masih tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Pembentukan unit khusus harus telah dibentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.


PENDIDIKAN – KEDOKTERAN 2013 UU NO. 20 TAHUN 2013, LN 2013/No. 132, TLN NO. 5434 UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN ABSTRAK

: -

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Pendidikan kedokteran sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Upaya melakukan penataan pendidikan kedokteran belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran.

 Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31.  Undang-Undang ini mengatur tentang : a. Ketentuan Umum b. Penyelenggaraan pendidikan kedokteran c. Pendanaan dan standar satuan biaya pendidikan kedokteran d. Peran serta masyarakat e. Sanksi administratif f. Ketentuan peralihan g. Ketentuan penutup h. Pendidikan Kedokteran. CATATAN

: 



Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 6 Agustus 2013. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.


ANTARIKSA 2013 UU NO. 21 TAHUN 2013, LN 2013/No. 133, TLN NO. 5435 UNDANG-UNDANG TENTANG KEANTARIKSAAN ABSTRAK

: -

Posisi geografis wilayah Indonesia yang terbentang di garis khatulistiwa dan terletak di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki ketergantungan dalam pemanfaatan teknologi Keantariksaan. Peraturan perundang-undangan Keantariksaan saat ini belum mengatur secara terpadu dan komprehensif serta belum menjadi landasan hukum bagi Penyelenggaraan Keantariksaan. Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang tentang Keantariksaan.

 Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 31 ayat (5).  Undang-Undang ini mengatur tentang : a. Ketentuan umum; b. Kegiatan keantariksaan; c. Penyelenggaraan keantariksaan; d. Pembinaan; e. Bandar antariksa; f. Keamanan dan keselamatan; g. Pendaftaran; h. Kerja sama internasional; i. Tanggung jawab dan ganti rugi; j. Asuransi, penjaminan, dan fasilitas; k. Pelestarian lingkungan; l. Pendanaan; m. Peran serta masyarakat; n. Sanksi perdata dan administratif; o. ketentuan pidana ; p. Ketentuan lain-lain; q. Ketentuan peralihan; r. Ketentuan penutup Keantariksaan;. CATATAN

: 



Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 6 Agustus 2013. Pada saat Undang-Undang ini berlaku, pembangunan dan pengoperasian stasiun bumi yang telah ada wajib dilaporkan pengoperasiannya paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.


 Peraturan Presiden yang diamanatkan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.  Peraturan Lembaga yang diamanatkan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.


APBN – PERTANGGUNGJAWABAN 2013 UU NO. 22 TAHUN 2013, LN 2013/No. 154, TLN NO. 5447 UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 ABSTRAK

: -

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu diperiksa dan dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Pelaksanaan APBN 2012 telah diperiksa oleh BPK dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Pembahasan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah dan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.

 Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011.  Undang-Undang ini mengatur tentang : Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012. CATATAN

: -

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 30 September 2013.


APBN 2013 UU NO. 23 TAHUN 2013, LN 2013/No. 182, TLN NO. 5462 UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 ABSTRAK

: -

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rancangan APBN Tahun Anggaran 2014 termuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2014 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2014 antara Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah telah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

 Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.  Undang-Undang ini mengatur tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. CATATAN

: -

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.


KEPENDUDUKAN- ADMINISTRASI-PERUBAHAN 2013 UU NO. 24 TAHUN 2013, LN 2013/No. 232, TLN NO. 5475 UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ABSTRAK :

CATATAN :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 26 ayat (3) , UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - Undang-Undang ini mengatur tentang : Ketentuan angka 14, angka 20, dan angka 24 Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 5 diubah, Ketentuan huruf d Pasal 6 diubah, Ketentuan ayat (1) huruf g Pasal 7 diubah,Ketentuan ayat (1) huruf c dan ayat (5) Pasal 8 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 32 diubah dan ayat (2) dihapus, Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 49 diubah, Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 50 diubah dan penjelasan ayat (1) Pasal 50 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 58 ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 63 diubah dan ayat (2) dihapus, ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64, Ketentuan ayat (1) Pasal 68 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, Ketentuan Pasal 76 diubah, Ketentuan Pasal 77 diubah, Ketentuan Pasal 79 diubah, Di antara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 79A, Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIIA ,Ketentuan Pasal 84 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 86 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), Ketentuan Pasal 87 dihapus,Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IXA, Ketentuan Pasal 94 diubah, Di antara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 2 (dua) pasal, Ketentuan Pasal 96 diubah, Di antara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan 1 (satu) pasal, Ketentuan Pasal 101 diubah, Ketentuan Pasal 102 diubah, Ketentuan Pasal 103 diubah. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013.


No. 12, TLN NO UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Recommend Documents