newsletter Kita Ber(pi)hak (pada) P(em)ilih opini Apa Kabar Daftar Pemilih? Oleh M. Afifuddin rumahpemilu.org n pengantar #4 oktober 2013

rumahpemilu.org Indonesia ElectI

n Portal

newsletter #4 | oktober 2013

n

opini

pengantar

Kita Ber(pi)hak (pada) P(em)ilih “Kita kejar fakta di lapangan. Jika ada orang yang belum terdaftar, kita masukan sebagai pemilih. Ini hak konstitusi.” —Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Komisioner KPU

» Selengkanya di hlm. 2

Apa Kabar Daftar Pemilih? Oleh M. Afifuddin

Salah satu masalah penting tahapan pemilu adalah penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). » Hlm. 4 Kaleidoskop pemilu 2014: September 2013. » Hlm. 7


n Portal

newsletter | #4 | oktober 2013

n

pengantar

Kita Ber(pi)hak (pada) P(em)ilih “Kita kejar fakta di lapangan. Jika ada orang yang belum terdaftar, kita masukan sebagai pemilih. Ini hak konstitusi.”

Pada pelaksanaan pemilu, hak memilih kita dibatasi dengan istilah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pembatasan ini berdasar tuntutan kepastian pemilu jujur dan adil yang ditentukan pengadaaan logistik pemilu. Yang perlu disadari, penyusunan daftar pemilih hingga ditetapkan tak hanya mengharuskan kesungguhan dan ketepatan penyelenggara pemilu dalam mendata pemilih. Penyusunan daftar pemilih pun membutuhkan partisipasi proaktif masyarakat.

—Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Komisioner KPU

Dari pernyataan Ferry tersebut sebetulnya sudah tuntas permasalahan daftar pemilih. Warga Republik Indonesia, di mana pun ia berada, jika memenuhi syarat sebagai pemilih, berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah, harus dimasukan namanya di daftar pemilih pemilu. Inisiatif KPU mendatangi masyarakat Suku Anak Dalam (Jambi), Ahmadiyah, Syiah, dan disabilitas untuk didata merupakan terobosan terjaminnya hak konstitusi. Terserah, setiap individu itu memilih atau tidak di pemilu nanti. Tak ada paksaan dalam memilih di pemilu demokrasi. Yang pasti hak asasi memilihnya harus dijamin.

Sayangnya dua keharusan penyususan daftar pemilih Pemilu 2014 ada di konteks tak ideal. Pertama, antusiasme masyarakat pada pemilu semakin redup disebabkan anggota dewan terpilih di pemilu sebelumnya dinilai buruk dan tak peduli rakyat. “Siapa pun yang kepilih, sama aja hasilnya,” kurang lebih seperti itu bunyi tak acuh masyarakat. Kedua, penetapan daftar pemilih relatif masih jauh dari hari pencoblosan 9 April 2014. Penetapan DPT ada di 2013 sehingga kesadaran skala nasional terhadap pemilu masih kurang.

Pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dituliskan, “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Lalu, Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 menjamin, (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” juga (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Permasalahan pertama harus menjadi tanggung jawab partai peserta pemilu. Partai lah yang membuat rakyat semakin apolitis dan jauh dari pemilu. Buruknya parlemen hasil pemilu, diisi dan dijalani orang-orang partai. Jadi, partai lah pihak utama yang harus menyadarkan hak pilih di masyarakat. Meskipun tanpa keadaan apolitis dan emoh pemilu ini, sudah selayaknya partai bertanggung jawab melakukan pendidikan politik, termasuk pendidikan memilih.

Amanah konstitusi itu di konteks pemilu diperjelas dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengatur hak memilih. Pasal 43 menegaskan, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Permasalahan kedua, harus dibebankan kepada penyelenggara pemilu, khususnya KPU. Tanggal penetapan DPT nasional jangan menjadi aksioma berdasarkan tuntutan pengadaan logistik. Idealnya DPT ditetapkan dilanjuti pengadaan logistik pada waktu yang dekat dengan tanggal pemilihan. Semakin mendekati hari H pemilihan,

2


n Portal


kesadaran masyarakat terhadap pemilu pun semakin tinggi. Masyarakat semakin peduli dan proaktif dengan status terdaftarnya di DPT. Selain itu, semakin mendekati hari H pemilihan, keadaan penduduk dan pendataannya lebih sesuai dengan kenyataan aktual. Kita perlu tahu dari KPU, kapan paling lambat penetapan DPT masih bisa dirujuk sebagai waktu pengadaan logistik? Selama ini keidealan tersebut dikesampingkan lalu disiasati penyediaan surat suara yang dilebihkan. Di Pemilu 2014, KPU berinisiatif mengadakan Daftar Pemilih Khusus (DPK), pemilih di luar DPT yang bisa memilih di TPS terdekat tempat tinggalnya saat pemilihan meskipun tak sesuai status daerah kependudukannya. DPK bisa dinilai sebagai sikap berpihak pada hak konstitusi pemilih. Catatannya, selain diharapkan tak menjadi “keranjang sampah” DPT, DPK tak sesuai dengan prinsip keterwakilan. Indonesia menggunakan pemilu bersistem proporsional di mana jumlah kursi berkaitan dengan jumlah penduduk dan aspirasi individu berkaitan dengan ikatan penduduk dan daerah yang diwakili anggota dewan terpilih. Pemilih harusnya memilih wakil untuk dapil yang sesuai dengan status daerah kependudukan pemilih. Ke depan, KPU sebagai penyelenggara sebaiknya bisa menyiasati DPK ini untuk bisa memilih sesuai dapil daerahnya, misal melalui pos atau telepon. Newsletter Rumah Pemilu Edisi 4 ini melalui rubrik Opini, akademisi hukum dan pemilu Undip, Hasyim Asy’ari menyarankan, sebelum DPT ditetapkan, KPU agar transparan kepada publik mengenai perkembangan pemutakhiran dan penyusunan DPT, termasuk permasalahan di dalamnya. Sedangkan Bawaslu agar meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka untuk mengawal dan memastikan warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih masuk dalam daftar pemilih, serta memastikan daftar pemilih yang akan dihasilkan masuk kategori daftar pemilih berkualitas baik. Di sisi lain, bagi Hasyim, penundaan penetapan DPT

3

meningkatkan kualitas daftar pemilih. Ini pun lebih memberikan jaminan agar warga Negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat masuk dalam DPT dan tidak kehilangan kehilangan hak politiknya untuk memilih. Pada opini lain, pegiat pengawasan pemilu, M. Afifudin mengingatkan, antarlembaga penyelenggara pemilu jangan lagi mementingkan ego lembaga. KPU, Bawaslu, dan Kemendagri harus sepakat menyikapi daftar pemilih berarti mengelola hak konstitusional warga negara Indonesia. Koordinator nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat ini mau menegaskan pentingnya berpihak pada rakyat sebagai pemilih. Bukan berpihak pada KPU, Bawaslu, atau Kemendagri atau yang lain selain rakyat. Kita harus sepakat, partisipasi semua warga merupakan inti demokrasi. Atas dasar itu demokrasi ada menafikan otokrasi atau monarki. Pemerintahan milik semua rakyat. Karena itu, setiap warga mempunyai hak sama dalam memilih pemerintahannya di pemilu. Langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber) untuk semua, tanpa terkecuali. Usep Hasan Sadikin Redaktur


n Portal


n

opini

Apa Kabar Daftar Pemilih? Oleh M. Afifuddin

Salah satu masalah penting tahapan pemilu adalah penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPT merupakan prasyarat pemilih agar bisa menggunakan hak pilihnya di pemilu. Menjelang rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan sampai saat ini data yang sudah masuk dalam DPS mencapai 95 persen atau sekitar 178 juta pemilih. KPU sendiri menyatakan, masih terdapat 1.8 juta data pemilih ganda dan 1.6 juta warga berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah yang terdaftar sebagai pemilih. Jumlah ini bukanlah angka kecil. Perlu usaha keras dari pihak terkait untuk merapikannya.

yang berusia 17 tahun sehingga harus didata menjadi pemilih, maupun dikarenakan pengurangan karena adanya warga calon pemilih yang meninggal. Oleh karenanya, penyusunan DPT merupakan salah satu tahapan penting yang perlu mendapat perhatian semua pihak agar kualitas DPT benar-benar valid.

Masalah umum DPT Daftar pemilih menjadi isu sensitif karena dari sini potensi manipulasi memenangkan pemilu bisa dilakukan. Hal ini juga karena ada presedennya ketika pasca-Pemilu 2009 lalu banyak pihak mencurigai adanya manipulasi DPT Pemilu 2009. Bahkan saat itu, Komisi II DPR RI membuat Pansus DPT untuk menyelidiki masalah ini. Prinsip utama dalam proses penyusunan DPT adalah; komprehensif, akurat, dan mutakhir. Ironisnya, masalah umum dalam proses pemutakhiran daftar pemilih seringkali berulang.

Penetapan DPT di tingkat kabupaten/kota yang awalnya 13 September 2013 diundur menjadi 13 Oktober 2013. Ini merupakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPU, Bawaslu, Dirjen Adminduk Capil, dengan komisi II DPR RI. Menurut Dirjen Adminduk Capil, hasil persandingan antara DPSHP dengan DP4 ditemukan dari 190.463.184 penduduk yang tercantum dalam DP4 dengan standar NIK yang sesuai amanat UU No 23 Tahun 2006, hanya tersisa 111.364.983 penduduk. Bahkan Dirjen Adminduk Capil menilai KPU tak berdasar Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih. Pada sisi lain, KPU sendiri menilai DP4 pun bermasalah karena ada banyaknya selisih antara data yang di pusat dengan di daerah. Amanat UU memang mengamanatkan KPU untuk melakukan sinkronisasi antara DP4 dengan DPT pemilu terakhir dalam proses pemutakhiran daftar pemilih.

Rekaman pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dari pemilu ke pemilu menilai, ada sejumlah masalah umum yang berulang dalam pemutakhiran DPT. Di antaranya adalah: Pertama, sumber data awal yang harus dimutakhirkan. Sumber data awal (DP4) yang diserahkan Kemendagri seringkali bermasalah. Padahal data inilah yang kemudian disinkronisasi dengan DPT pemilu terakhir. Masalah ini menjadi masalah paling dasar karena dengan patokan angka-angka yang ada, selisih penambahan dan pengurangan sangat mudah dilihat.

Memang, DPT laksana data hidup yang senantiasa bergeser jumlahnya, baik akibat pembersihan atas nama-nama ganda yang kemungkinan masih ada, bertambahnya warga

Kedua, teknis pemutakhiran yang dilakukan petugas. Pemutakhiran paling awal dilakukan panitia pendaftaran

4


n Portal


pemilih (Pantarlih). Biasanya, dalam proses pemilu yang berulang kali (Pilkada Kab./Prov./Pileg) petugas Pantarlih tak banyak berubah. Mungkin karena melakukan aktivitas yang sama dan berulang kali ini yang membuat Pantarlih terkadang mengabaikan hal-hal standar dalam proses pemutakhiran. Misalnya, dalam rekapitulasi, petugas hanya berorientasi menjumlah jumlah calon pemilih, bukan fokus membersihkan nama ganda, NIK ganda dan lain-lain. Bahkan dalam proses pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS), banyak DPS yang tidak diumumkan di kantor desa. Contoh lain, sesuai standar pelaksanaan pemutakhiran, Pantarlih juga harus mencatat keterangan disabilitas pemilih yang ditaruh diinformasi keterangan pemilih. Faktanya, dalam pemutakhiran DPT Pemilu 2014, hal itu tak kita temukan. Pengabaian hal-hal teknis kecil ini bisa mencederai proses-proses administrasi pemilu yang bersih dan transparan. Pada sisi lain, proses pemutakhiran DPT ini di beberapa daerah seperti, Sumsel, Kaltim, NTT, Maluku, Maluku Utara, Jawa Timur, dan beberapa Kb./kota

bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada. Konsentrasi KPU di daerah lebih mengurusi pilkada daripada pemutakhiran DPT untuk Pemilu 2014. Ketiga, kapasitas penyelenggara. Kapasitas penyelenggara di tiap tingkatan dalam pemutakahiran DPT juga harus mendapat perhatian. Teknis input data, bagaimana membersihkan data ganda, harus menjadi perhatian penyelenggara. Jika prosesnya berlangsung sesuai standar yang diharapkan harusnya hiruk pikuk proses pemutakhiran DPT ini bisa diminimalisir. Masalah teknis penyelenggara pemilu sangat berkelindan dengan kualitas penyelenggara dalam menjalankan tugasnya. KPU ditingkat pusat harus benar-benar memastikan jajarannya di provinsi, kab/kota, sampai tingkat kecamatan untuk bekerja secara profesional.

Sinergi Antarlembaga Tapi, yang paling disayangkan di jelang tahapan penetapan DPT Pemilu 2014, keadaan hubungan antarlembaga


n Portal


melakukan pengawasan. Last but not least, langkah penundaan penetapan DPT ini harus dilihat sebagai upaya menyelamatkan suara rakyat dalam pemilu yang memang seharusnya terjamin.

yang berkaitan dengan pemilu. Mencengangkan. Itulah kata yang bisa menggambarkan RDP DPR RI Komisi II dengan KPU, Bawaslu, Dirjen Adminduk Capil, dan Kelompok Kerja Pemilih Luar Negeri. Kelihatan sekali para pihak saling menyalahkan dan tidak tersirat semangat menyelesaikan masalah DPT. Antarpihak saling “unjuk gigi” mengatakan, mereka sudah bekerja sesuai dengan tugasnya. Tapi perkataan mereka tetapi minus atas sinergi solusi atas masalah DPT. Salah satu buktinya adalah tuduhan Dirjen Adminduk Capil yang menyatakan, KPU tak melakukan pemutakhiran daftar pemilih berdasarkan DP4 dan melanggar UU. Harusnya KPU dan Depdagri (Dirjen Adminduk Capil) sudah menyelesaikan koordinasi sebelum proses RDP dilakukan.

M. Afifuddin Koordinator Nasional JPPR

Penundaan penetapan DPT ini adalah salah satu pilihan terbaik yang harus diambil melihat masih banyaknya data yang bermasalah dalam DPT. Ini sebagaimana ditemukan Bawaslu dan pihak-pihak lain. KPU dan Bawaslu juga harus segera mencari formula agar kerja-kerja tahapan Pemilu 2014 berjalan lancar dan semakin baik. Bagaimana pun, penundaan ini akhirnya membuat beberapa pihak mempertanyakan kinerja KPU dalam melaksanakan tahapan pemilu yang semestinya sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Jangan sampai hal ini malah membuat kepercayaan publik atas penyelenggara pemilu semakin berkurang. Jika kepercayaan publik semakin berkurang, maka target 75 persen partisipasi pemilih yang ditargetkan KPU dalam Pemilu 2014 semakin berat. Bagi Bawaslu, orientasi atas pengawasan haruslah lebih dominan bersifat pencegahan untuk kesuksesan Pemilu. Tidak boleh lagi ada semangat asal beda dengan KPU pengawasan tahapan Pemilu. Dalam konteks penundaan penetapan DPT ini, Bawaslu harus bisa menunjukkan temuan-temuan atas permasalahan DPT yang harus diperbaiki oleh KPU. Jika saja temuan yang direkomendasikan tidak valid, maka publik juga akan mempertanyakan kualitas kerja Bawaslu dalam 6


n Portal


n

kaleidoskop pemilu 2014

September 2013 Minggu pertama

Minggu kedua

2/9

9/9

Ketua KPU, Husni Kamil Manik menjelaskan, maksud Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye. Hanya partai yang boleh memasang baliho, billboard, reklame, dan banner. Itu pun hanya satu unit untuk satu desa/kelurahan atau sebutan lain. Bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya boleh memasang spanduk satu unit pada satu zona atau wilayah yang ditetapkan pemda. Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo menyampaikan, KPU diminta memetakan daerah yang daftar pemilihnya masih bermasalah untuk diperbaiki.

, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, Gubernur atau Mendagri sekalipun tak bisa mengambil alih atau memotong prosedur bila DPRD tak juga bersidang memproses pemberhentian kepala daerah yang nyaleg. Klausul itu tak ada dalam perundang-undangan. Kemendagri mencatat 10 kepala/wakil kepala daerah yang mengajukan diri sebagai caleg. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Badrul Munir, Bupati Klungkung Wayan Candra, Bupati Belitung Darmansyah Husein, Bupati Biak Numfor Yusuf Melianus Maryen, Bupati Nagekeo Johanes Samping Aong, Wali Kota Padang Panjang Suir Syam, Wali Kota Tangerang Wahidin Halim, Wali Kota Kotamobagu Djelantik Mokodompit, Wakil Bupati Lombok Timur Syamsul Luthfi, dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Engga Dewata Zainal.

3/9

Anggota Komisi II, Taufiq Hidayat mejelaskan, daftar pemilih khusus (DPK) memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Namun, DPK berbeda dengan DPT. DPK diatur untuk menampung warga negara khusus yang tak terdaftar dalam DPT. Ada kriteria khusus untuk warga yang masuk DPK, misalnya warga yang sulit memperoleh KTP atau warga pedalaman yang hidupnya nomaden.

10/9

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan menilai Peraturan KPU (PKPU) No 17 Tahun 2013 tentang Pelaporan Dana Kampanye terlambat diterbitkan. Sebab, proses kampanye sudah berjalan beberapa bulan lalu. Seharusnya PKPU mengenai dana kampanye sudah keluar sejak proses verifikasi caleg.

4/9

Husni mengatakan, KPU sedang menyusun DPT. Data pemilih yang sudah masuk ke KPU dari seluruh wilayah Indonesia berdasarkan nama sudah mencapai 96 persen. Data di beberapa wilayah belum masuk karena terkendala fasilitas dan sarana penunjang yang sangat terbatas, seperti di Papua Barat. Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, pemutakhiran keterlambatan pendataan pemilih terjadi di Papua, Papua Barat, dan Sumatera Selatan. Menurut Ferry, pemutakhiran di Papua Barat baru 11 persen.

Anggota KPU Ida Budhiati mengungkapkan, dalam pelaporan dana kampanye, partai bertugas mengompilasi laporan caleg-calegnya. Laporan caleg dibuat secara simpel, yakni tiap caleg melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana untuk kampanyenya. Penerimaan dana kampanye itu ada dua sumber, yaitu kekayaan pribadi dan subsidi dari partai.

7


n Portal


Mengenai data pemilih, wakil ketua Komisi II Abdul Hakam Naja mengatakan, salah satu cara menghindari pemilih siluman adalah menyandingkan data, baik dari pemerintah maupun KPU. Pemilih siluman diprediksi akan tetap ada pada pemilu mendatang. Sebab dalam proses pemutakhiran data, baik panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) maupun sistem informasi data pemilih (sidalih) tidak berjalan maksimal.

Kementerian Dalam Negeri Irman, dan Kelompok Kerja Pemilih Luar Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9). Dalam rapat tersebut diputuskan, penetapan daftar pemilih tetap (DPT) di tingkat KPU kabupaten/kota paling lambat 13 Oktober 2013. Dengan demikian, diharapkan DPT secara nasional bisa diputuskan atau ditetapkan sesuai jadwal, yaitu pada 23 Oktober.

11/9

KPU menyinkronisasi data pemilih ber sama Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, 11 September. Pemutakhiran data pemilih diharapkan rampung sesuai jadwal.

Ferry mengatakan, KPU menggunakan DP4 yang diserahkan Kemendagri. Namun, undang-undang mewajibkan KPU menyinkronisasi DP4 dengan data DPT di pilkada atau pemilu terakhir. Karena itu, awalnya data membengkak menjadi 248 juta dari awal DP4 sebanyak 190 juta. Namun, setelah dimutakhirkan, DPS yang diperoleh sebanyak 187 juta. Setelah disisir kembali, DPSHP hanya 181 juta.

Husni mengatakan, pihak KPU sudah mengirim surat kepada Dirjen Adminduk untuk sinkronisasi data. Ferry mengatakan, KPU masih membersihkan data pemilih ganda yang jumlahnya 1,8 juta. Data ini diproses menggunakan sistem informasi data pemilih serta dicek oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di setiap desa/kelurahan.

KPU masih menunggu kejelasan mengenai UU No 42/2008 yang rencananya akan diubah DPR. UU itulah yang akan dijadikan pedoman KPU dalam menyusun jadwal dan tahapan, persyaratan pencalonan, serta peraturan teknis penyelenggaraan pilpres lainnya.

11/9

Mengenai PKPU tentang alat peraga, Deputi Direktur Perludem Veri Junaedi mengatakan efektivitas pelaksanaan PKPU ini tergantung pada KPU, pemerintah daerah (pemda), dan panitia pengawas (panwas). Jika bekerja secara bersamaan, PKPU tersebut akan efektif berjalan. Veri mengatakan, peraturan ini akan sangat efektif kalau kolaborasi dengan KPU dan panwas baik, akan ada kontrol bersama. Jika ada spanduk yang tidak sesuai, akan ada pelanggaran administrasi. Pengawas harus bertindak agar dieksekusi.

Husni mengatakan, KPU sudah meminta KPU kabupaten/kota untuk segera bekerja sama dengan pemerintah daerah dan menetapkan zona pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho partai dan spanduk caleg. KPU juga menyurati Mendagri supaya mendorong pemda berkoordinasi dengan KPU kabupaten/ kota. Peraturan itu akan mulai diberlakukan sebulan setelah ditetapkan, yakni 28 September.

13/9

Anggota KPU, Hadar Nafis Gumay mengakui, penyusunan DPS luar negeri tak mudah. Penyebabnya, para pemilih di luar negeri enggan menyerahkan identitas lengkap mereka ke perwakilan Indonesia. Banyak warga negara Indonesia tak mau menyerahkan identitas karena kebanyakan bekerja tanpa surat resmi. Kesulitan lainnya, warga Indonesia tersebar di wilayah luas.

11/9

Penetapan daftar pemilih tetap di tingkat KPU kabupaten/kota akhirnya diundur dari jadwal semula 7-13 September. Hal ini dilakukan untuk membenahi dan menyandingkan data pemilih KPU dengan data kependudukan dari pemerintah. Kesepakatan itu menutup rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Adminduk Capil)

Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah meminta 8


n Portal


KPU cermat memverifikasi data pemilih. Ada banyak selisih data yang dimiliki KPU dan lembaga lainnya. Dia mencontohkan, Bank Indonesia mencatat ada 4,6 juta TKI bertransaksi selama 2013. Menurutnya, angka ini jauh lebih tinggi daripada data milik KPU.

kabupaten-kabupaten di Papua dan beberapa kabupaten lain, seperti Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu, Mentawai, Empat Lawang, Kutai Timur, Subang, Banggai Kepulauan, Malinau, Maluku Tenggara, dan Tual, belum menetapkan DPT.

17/9

Kemendagri mempertanyakan sumber data pemilih yang digunakan KPU. Mendagri, Gamawan Fauzi mempertanyakan, apakah KPU menggunakan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari pemerintah untuk memutakhirkan data pemilih atau data lainnya.

KPU memastikan sumbangan kampanye hanya dapat diberikan kepada partai bukan kepada caleg. Kebijakan tersebut sesuai dengan fungsi dari partai sebagai peserta dalam pemilu. Pemberian secara perorangan kepada caleg tidak diperbolehkan. Hadar mengatakan, sesuai ketentuan maka perorangan bisa menyumbang Rp1 miliar kepada partai dan untuk kelompok bisa menyumbang hingga Rp 7,5 miliar.

Minggu ketiga

15/9

18/9

Ketua Perludem, Didik Supriyanto dalam diskusi ”Mendorong Pengawasan Kampanye” menilai, langkah KPU merevisi pengaturan metode kampanye dan pemasangan alat peraga dalam zona yang ditetapkan oleh KPU dan pemerintah daerah sangat dihargai. Regulasi itu dipandang baik tidak saja dalam hal estetika, tetapi juga membatasi pengeluaran terhadap dana-dana kampanye.

Ferry mengatakan, sekitar 400 kabupaten/ kota sudah memutuskan DPT. Namun, KPU sudah mengirimkan surat edaran yang meminta supaya ada pencermatan kembali atas data tersebut. Pencermatan itu diberi waktu sampai 12 Oktober. Dari 401 kabupaten/kota yang menetapkan DPT belum semua masuk ke sistem informasi data pemilih (Sidalih). Data pemilih yang sudah diunggah ke Sidalih baru 137 kabupaten/kota. Sebanyak 96 kabupaten atau kota yang tersebar di 15 provinsi belum menetapkan DPT. Adapun di Provinsi Papua belum satu kabupaten pun menetapkan DPT.

Anggota KPU DKI Jakarta, Dahlia Umar menjelaskan soal alasan revisi regulasi alat peraga. Revisi ini merupakan pembatasan kampanye untuk menghindari caleg dengan uang yang besar yang akan lebih banyak menang di pemilu.

Sementara itu, Mendagri, Gamawan Fauzi mengatakan, semestinya DP4 digunakan dan penyandingan atasnya dilakukan sejak awal. Namun, pemerintah tetap akan membantu KPU membandingkan data pemilih dengan data kependudukan setelah ada permintaan resmi. DP4 yang diberikan ke KPU awal Februari 2013, sudah lengkap dan akurat baik data soal nama, tanggal lahir, NIK yang standar, dan jenis kelamin. Dengan demikian, KPU melalui petugas pemutakhiran data pemilih cukup mengecek ulang keberadaan warga yang sudah didata tersebut.

16/9

KPU masih membuka ruang untuk masuk an masyarakat dan perbaikan sebelum DPT ditetapkan secara nasional pada 23 Oktober 2013. KPU masih membersihkan data pemilih dengan menyandingkan data pemerintah dan mengonfirmasi ulang kepada warga yang terdaftar lebih dari satu kali. Selain itu, masukan masyarakat juga masih bisa disampaikan melalui KPU kabupaten/kota atau melalui Panwaslu. Ferry menambahkan, pencermatan dan perbaikan data dilakukan sampai 11 Oktober. Penyandingan data dengan Kemendagri sudah dilakukan mulai pekan lalu. Sekitar 450 KPU kabupaten/kota sudah menetapkan DPT. Namun,

19/9 9

KPU mulai menghitung kebutuhan logistik Pemilu 2014. Husni sudah memerintahkan


n Portal


531 satuan kerja di lembaganya untuk menuntaskan analisis tentang kebutuhan logistik pemilu, sebelum proses lelang dimulai pada akhir September. Semua satuan kerja diminta menghitung secara cermat, terutama kebutuhan kotak suara, bilik suara, sampul, dan alat kelengkapan pemungutan suara. Proses produksi sekaligus distribusi ke kabupaten/kota sudah dapat dimulai sejak Januari sampai Maret 2014.

Terkait dengan sosialisasi Peraturan KPU No 15/2013, anggota KPU, Arief Budiman mengatakan, partai semestinya menindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi pada semua kadernya baik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Bila mulai 27 September masih ada pemasangan baliho atau spanduk yang melanggar Peraturan KPU No 15/2013, Bawaslu dan Panwaslu dapat melakukan penindakan.

Mengenai tata cara kampanye, anggota KPU, Juri Ardiyantoro memastikan PKPU Nomor 15/2013 akan mulai diterapkan pada 27 September 2013. Aturan itu dimaksudkan untuk menyetarakan semua caleg berkompetisi sportif. KPU pun bersikap tegas apabila ada peserta pemilu melanggar.

Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengatakan, dalam dua minggu ke depan, PPATK dan KPU akan membuat nota kesepahaman terkait dengan transparansi dana kampanye. PPATK berharap KPU di setiap daerah meminta nomor rekening yang digunakan untuk pengelolaan dana para caleg. Mereka yang tidak mau transparan akan diumumkan.

20/9

Minggu keempat

KPU menemukan ada 65 juta data pemilih bermasalah saat menyinkronkan DP4 Kemendagri yang berjumlah 190 juta data dengan daftar pemilih sementara hasil perbaikan KPU yang berjumlah 181 juta data. Kesalahan data itu berupa pencatatan NIK yang tidak sesuai standar, yaitu kurang dari 16 digit atau lebih dari 16 digit. Padahal, NIK standar yang ditetapkan pemerintah 16 digit.

24/9

KPU membantah, jutaan pemilih berma salah hanya terpusat di daerah terpencil. Sebarannya di seluruh provinsi merata, tak terpusat di daerah tertentu, karena faktor utama penyebabnya adalah sumber daya manusia. Setidaknya ada dua faktor utama yang memengaruhinya. Pertama, akibat koneksi internet tidak ada atau lambat sehingga pengetikan data disimpan dulu di Excel. Kedua, akibat SDM yang tidak paham menggunakan Excel.

Kesalahan tersebut terjadi ketika KPU daerah menginput atau mengonversi data NIK yang menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. Sedang dilakukan penelusuran karena didapati ada 65 juta data yang NIK-nya terinput kurang dari 16 digit atau lebih dari 16 digit.

Terkait alat peraga, peraturan KPU yang membatasi pemasangan alat peraga mengurangi biaya kampanye setiap calon anggota legislatif hingga ratusan juta rupiah. Aturan itu juga mendorong caleg lebih rajin berkomunikasi dengan masyarakat. KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota bersama pemerintah daerah sedang mengoordinasikan zona kampanye. Zona kampanye antara lain diletakkan di jalan raya atau lapangan terbuka. zona kampanye hanya untuk area publik.

22/9

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow mengatakan, batas waktu bagi KPU untuk memperbaiki data yang bermasalah sebaiknya tidak lebih dari dua bulan. Ini supaya tidak mengganggu proses penyediaan logistik pemilu. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Daniel Zuchron meminta KPU menetapkan data pemilih sesuai jadwal. Bawaslu tak akan memberi toleransi waktu kepada KPU. Direktur eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengatakan, permasalahan daftar pemilih bisa diatasi melalui pengecekan langsung ke lapangan.

Anggota Komisi II DPR RI, Nurul Arifin menuturkan, penghematan dari pembatasan spanduk dan baliho bisa mencapai 20-25 persen bila biaya kampanye antara Rp 10


n Portal


1 miliar dan Rp 2 miliar. Jadi, penghematan Rp 200 juta sampai Rp 500 juta.

atau mengawasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pengamat intelijen Wawan H Purwanto berbeda pendapat. Ia menganggap Lemsaneg tetap akan berjalan fair karena nanti Lemsaneg juga akan dikontrol DPR.

25/9

KPU dan Kemendagri menyepakati, data jumlah pemilih yang sesuai antara sistem informasi kedua lembaga itu sebanyak 131 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 16 juta orang dibanding pada penyandingan DP4 dengan DPSHP. Husni mengatakan, angka tersebut masih bisa berkembang, sebab data yang tidak sinkron antara kedua lembaga tercatat berkurang menjadi 45 juta pemilih dari sebelumnya 65 juta pemilih. Direktur Jenderal Catatan Sipil dan Kependudukan, Irman mengatakan, Kemendagri dan KPU telah menyepakati beberapa poin tentang penetapan DPT.

Terkait data pemilih, Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja mengatakan, sejauh ini untuk mengatasi perbedaan data KPU dan Kemendagri perlu mengadakan sinkronisasi data. Husni mengatakan, hasil sinkronisasi daftar pemilih yang telah dilakukan KPU bersama dengan Kemendagri menunjukkan perkembangan positif.

27/9

Hadar mengatakan, KPU punya tim sendiri. Jadi tidak sepenuhnya data diserahkan kepada Lemsaneg. Akuntabilitas dan transparansi tetap harus menjadi prinsip utama. Selain itu, sistem juga bisa diaudit. Lembaga pengontrol yang disiapkan KPU, sementara ini, dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Universitas Indonesia (UI).

Mengenai penyertaan sandi Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) di pemilu, Wakil ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo mengatakan, Komisi II mendorong KPU menggunakan sandi dalam surat suara agar tidak ada surat suara yang tertukar. Namun, pihaknya tidak meminta KPU melibatkan Lemsaneg dalam tahapan pemilu.

Terkait alat peraga, pengamat semiotika dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung, Yasraf Amir Piliang, menilai, pemasangan spanduk dan sejenisnya sulit dihindari dalam kompetisi ketat pemilihan langsung. Sayangnya, peraga kampanye itu seragam, miskin kreativitas, dan lebih mengutamakan jumlah. Iklan yang berkualitas memerlukan proses, riset, gagasan kuat, rancangan desain artistik, dan strategi komunikasi. Kini dengan peraturan KPU No 15/2013, upaya membersihkan sampah politisi ini makin kuat dasarnya. Badan Pengawas Pemilu dan aparat pemerintah daerah adalah penjurunya. Jika mereka malas atau justru main mata, masyarakat yang jengah akan turun tangan dengan caranya.

Terkait UU Pilpres, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat kemarin kembali menggelar rapat membahas revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Empat dari sembilan fraksi, yakni Fraksi Keadilan Sejahtera, Persatuan Pembangunan, Gerakan Indonesia Raya, dan Hati Nurani Rakyat, ingin proses revisi dilanjutkan.

26/9

Husni mengatakan, pelibatan Lemsaneg sama seperti yang dilakukan Lemsaneg dalam program KTP elektronik. Harapannya, Lemsaneg bisa mengantisipasi serangan peretas (hackers) terhadap pusat data.

28/9

Bawaslu akan merekrut sejuta mahasiswa berbagai perguruan tinggi untuk menjadi relawan pengawas Pemilu 2014. Relawan akan ditempatkan di tiap tempat pemungutan suara di daerah.

Praktisi teknologi informasi, Ruby Alamsyah, berpan dangan, sebenarnya niat Lemsaneg begitu baik untuk memastikan teknologi pemilu aman. Jadi apa yang dilakukan Lemsaneg harus transparan dan auditable. Salah satu dengan membolehkan pihak ketiga, yang memiliki kemampuan keamanan data, bisa mengaudit

Terkait dengan daftar pemilih, keengganan dan ketidakta huan sebagian anggota masyarakat untuk mengecek namanya di DPS atau DPSHP besar kemungkinan juga 11


n Portal


disebabkan minimnya sosialisasi KPU. Ketua Divisi Pengawasan Bawaslu Banten, Eka Satialaksmana mengatakan, di daerah sama sekali tidak ada sosialisasi. Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo menduga, Pantarlih di sejumlah daerah tidak bekerja maksimal. Mengenai pro-kontra Lemsaneg, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang mengatakan, KPU sebenarnya mampu melakukan pengamanan data Pemilu 2014 secara mandiri. Pelibatan Lemsaneg dalam pengamanan data dinilai berlebihan. Sangat riskan melibatkan Lemsaneg dalam pengamanan data pemilu. Deputi koordinator nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz berharap KPU menempatkan kerja samanya dengan Lemsaneg sebagai bagian dari upaya membantu mengamankan data pemilu dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, KPU dan Lemsaneg harus punya standar kerja sama yang transparan dan dapat diaudit. Mengenai partisipasi pemilih Pemilu 2014, direktur Center for Election and Political Party (CEPP) University Link, Chusnul Mariyah mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta membuat gerakan nasional pemilih muda sebagai antisipasi dini terhadap aksi golput atau warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya, terutama di kalangan pemilih muda seperti mahasiswa. Jika Presiden tidak mengeluarkan kebijakan gerakan nasional pemilih muda, dikhawatirkan tren partisipasi pemilih pada 2014 akan menurun.

12

newsletter Kita Ber(pi)hak (pada) P(em)ilih opini Apa Kabar Daftar Pemilih? Oleh M. Afifuddin rumahpemilu.org n pengantar #4 oktober 2013

Recommend Documents