Nelsi Arisandy: Analisis Akuntansi Zakat Menurut Pernyataan Standar Akuntansi

Nelsi Arisandy: Analisis Akuntansi Zakat Menurut Pernyataan Standar Akuntansi

ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT MENURUT PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ( PSAK ) NO. 109 NELSI ARISANDY, SE. M.Ak.Akt Fakultas Ekonomi Dan Sosial (FEKONSOS) Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Syarif Kasim Riau Telp. Website: www.uin-suska.ac.id - Email: [email protected] HP. 081365600845 - e-mail: [email protected]

ABSTRACT Zakat is an obligation of every Muslim to assets that have reached nishab and haulnya, generally divided into two, namely charity and zakat maal tithe, which is being debated and division only on zakat maal / charity treasure. This is where the charity is divided into several sections, because of the importance of zakat zakat requires that shaped accounting reports and report charity. Zakat Accounting is the process of recognition, measurement, presentation and disclosure of transactions charity, infaq / kaedah alms in accordance with Islamic law to give zakat management information, infaq / alms by Amil to the parties concerned be it muzakki, mustahiq and others. To achieve good governance which include Transparency, responsibility, accountability, fairness, and independency. Sharia SFAS 109, Accounting for Zakat and Infaq / Dole was passed on January 1, 2012. In this paper tries to analyze the charity accounting in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No.109. Keyword: Zakat Accounting, Financial Accounting, SFAS

ABSTRAK Zakat adalah kewajiban setiap muslim terhadap harta yang telah mencapai nishab dan haulnya, secara umum zakat terbagi dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal, yang menjadi perdebatan dan pembagian hanya pada zakat maal/zakat harta. Disinilah zakat terbagi menjadi beberapa bagian, karena pentingnya zakat sehingga zakat memerlukan laporan dan laporannya berbentuk akuntansi zakat. Akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah sesuai dengan kaedah syariat Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infaq/sedekah oleh Amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik itu muzakki, mustahiq maupun yang lainnya. Untuk mencapai good governance yang meliputi transparancy, responsibility, accountability, fairness, dan independency. PSAK Syariah 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah disahkan pada 1 Januari 2012. Dalam

785


tulisan ini mencoba menganalisis akuntansi zakat berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ( PSAK ) No. 109. Kata Kunci : Akuntansi Zakat, Akuntansi Keuangan, PSAK

A. PENDAHULUAN Regulasi tentang zakat dan pengelolaannya di Indonesia memang semakin marak dan bertumbuh. Dahulu sudah ada yang disebut Kode Etik Amil Zakat, kemudian disusul dengan Zakah Criteria for Performance Excellence (pedoman untuk manajemen zakat unggul). Tak kurang MUI juga mengambil peran dengan menerbitkan kumpulan fatwa zakat sebagai pedoman fiqh zakat di Indonesia. Dan yang terakhir berturut-turut tentu saja PSAK 109 dan UU Pengelolaan Zakat No 23 tahun 2011 yang sampai sekarang masih menimbulkan gaung kontroversi yang belum reda. Sebenarnya ini adalah hal yang wajar dan menjadi salah satu sunnah tadarruj. Di Sudan, UU Zakat mengalami pergantian hingga 5 kali sampai menjadi lebih ideal seperti saat ini. Regulasi dalam masalah zakat ini sejatinya adalah hasil pilihan atau tarjih dari pendapat fiqh yang luas. Karena itu efeknya pasti ada kesan regulasi mengikat lembaga zakat dengan aturan tertentu sementara wacana dan pendapat syariah masih berkembang luas. Tetapi lebih elegan kalau disebut dengan tarik ulur, artinya ada point-point dimana lembaga zakat diikat dengan pandangan fiqh yang ditetapkan dalam PSAK 109, dan banyak point lainnya yang dibebaskan dalam arti dipersilahkan memilih pendapat fiqh yang ada, tentu saja dengan rekomendasi atau pengesahan dari dewan syariah lembaga zakat tersebut. Contoh : tidak ada ketentuan khusus tentang prosentase delapan pos penyaluran zakat, namun ada catatan bahwa biaya beban pengumpulan dan penyaluran harus diambilkan dari pos Amil, dan seterusnya. Akuntansi sebenarnya merupakan salah satu dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya, karena akuntansi ini sifatnya urusan muamalah. Sehingga Sofyan Safri menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum dan muamalat Islam.44 Karena keduanya

786


mengacu pada kebenaran walaupun kadar kualitas dan dimensi dan bobot pertanggungjawabannya bisa berbeda. Namun karena pentingnya permasalahan ini maka Allah SWT bahkan memberikannya tempat dalam kitab suci AlQur’an surat Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:1

                                                                                                                                                 Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah

1

Al-Qur’an Dan Terjemahan.

787


orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” Dari ayat ini dapat kita catat bahwa dalam Islam, sejak munculnya peradaban Islam sejak Nabi Muhammad SAW telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanannya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan, antara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah. Dengan demikian, maka akuntansi merupakan hal penting dalam setiap transaksi perdagangan maupun perusahaan, karena pencatatan untuk tujuan keadilan dan kebenaran. Banyak orang menganggap bahwa salah satu fungsi akuntansi Islam yang paling penting adalah Akuntansi Zakat, bahkan ada yang menganggap Akuntansi Islam itu adalah untuk menghitung zakat. Tapi Sofyan Safri menganggap bahwa akuntansi Islam tidak hanya terbatas pada menghitung dan melaporkan zakat ini tetapi jauh lebih luas dari itu, karena akuntansi Islam juga merupakan bagian dari sistem sosial umat sehingga akuntansi Islam juga harus dapat menciptakan kehidupan yang Islami sesuai syariat dan norma-norma Islam.

788


B. KONSEP TEORITIS 1. Pengertian Zakat Zakat menurut etimologi (bahasa), berarti nama’ yang artinya kesuburan, taharah berarti kesucian, barakah berarti keberkahan, dan tazkiyah berarti mensucikan. Syara’ memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat, diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa. Al Imam An Nawai mengatakan bahwa zakat, mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti yaitu subur dan suci. Ibnul ‘Arabi mengatakan bahwa zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, sedekah sunat, nafakah, kemaafan dan kebenaran. Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa lafadh zakat diambil dari kata zakah yang berarti nama’ atau kesuburan dan penambahan. Harta yang dikeluarkan disebut zakat karena menjadi sebab bagi kesuburan harta. Sedangkan secara terminologis (istilah) zakat didefinisikan oleh ulama sebagai berikut: a. Mazhab Maliki Zakat merupakan pengeluaran sebahagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. b. Menurut Hanafi Mereka mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus, yang ditentukan oleh syari’ah karena Allah. c. Mazhab Syafi’ Mereka mendefinisikan zakat sebagai sebuah ungkapan keluarnya harta sesuai dengan cara khusus. d. Mazhab Hambali Zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-Qur’an.

789


Menurut pandangan ulama lain juga dikemukakan bahwa: a. Menurut Yusuf Qardawi 1) Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya (muzakki), untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) dengan persyaratan tertentu pula. 2) Zakat merupakan ibadah maaliyah ijtima’iyyah, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Karena itu, di dalam Al-Qur’an dan Hadist, banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya.

b. Nawawi Zakat adalah “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak”, di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.” Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

c. Al Mawardi Zakat adalah sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.

d. Asy Syaukani Zakat adalah memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak berhalangan syara’ sebagai penerima. Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat

790


berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh AlQur’an serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam. Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunah. Infaq wajib diantaranya adalah zakat, kafarat, dan nadzar. Sedangkan Infaq sunah diantaranya adalah infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, dan infaq kemanusiaan. Menurut PSAK No.109, infaq/shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakirmiskin, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya. Shadaqah ini hukumnya adalah sunah, bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah shadaqah tathawwu’ atau ash shadaqah an nafilah.

2. Dasar Kewajiban Membayar Zakat Adapun dalil yang menjadi dasar kewajiban membayar zakat, antara lain: a. Al Qur’an 1) Surat At-Taubah ayat 103:

                   Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu (menjadi)

791


ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” 2) Surat Al-Baqarah ayat 43 :

        Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beseta orang-orang yang ruku.” 3) Surat Al-Hadid ayat 7 :

                 Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainnya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) hartanya memperoleh pahala yang besar.” 4) Surat Adz-Dzaariyat ayat 19 :

      Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” 5) Surat Al-Ma’aarij ayat 24-25:

         Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang-orang mniskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).”

792


6) Surat An-Nisa ayat 77:

                                                   Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada Kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun. b. As Sunnah (Hadist) SAW bersabda : “Islam dibangun diatas lima rukun ; syahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadhan, dan menunaikan Haji bagi yang mampu”. (HR Bukhari dan Muslim). Dari Ali RA : “Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqara diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah-ulah orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan menghisab mereka dengan pedih” (HR Thabrani). Muhammad menguraikan bahwa pengertian yang dapat dipetik dari firman Allah SWT diatas adalah bahwa zakat merupakan kewajiban dari

793


setiap muslim yang memenuhi nisab (batas minimal hara yang harus dikeluarkan zakatnya), agar dapat mensucikan jiwa, individu maupun masyarakat. Zakat merupakan rukun Islam yang paling tampak sisi sosialnya dibanding rukun lainnya. Zakat adalah hak orang lain yang melekat pada suatu individu.2

3. Pengertian Akuntansi Zakat Akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yakni akuntansi dan syariah. Pengertian Akuntansi secara umum menurut American Accounting Association adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan kejadian (transaksi) yang bersifat keuangan. Dalam pengertian lain, akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat finansial kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan. Adapun kosa kata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi bermakna pokok-pokok atauran hukum yang digariskan oleh Allh SWT untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya (ibadah) di dunia. 3 Sementara itu Zaid menyatakan defenisi akuntansi syariah sebagai berikut:4 “Muhasabah (akuntansi syariah), yaitu suatu aktivitas yang teratur berkaitan

dengan

pencatatan

transaksi-transaksi,

tindakan-tindakan,

keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat, dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan representatif: serta berkaitan dengan pengukuran hasil-hasil keuangan berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakantindakan, dan keputusankeputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat.” 2

Muhammad (2005:159) (Nurhayati, 2009: 14) 4 Zaid (2004: 57) 3

794


Secara umum dapat disimpulkan bahwa akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah sesuai dengan kaedah syariat Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infaq/sedekah oleh Amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai good govermance yang meliputi transparancy, responsibility, accountability, fairness, dan independency. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Pengertian Akuntansi Zakat Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 terdiri dari: a. Pengakuan Dan Pengukuran 1) Zakat a) Penerimaan Zakat  Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima.  Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:  Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas  Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.  Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.  Jika muzaki menetukan mustahik yan menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima.

Amil

dapat

memperoleh

ujrah

atas

kegiatan

penyaluran tersebut. ujrah ini berasal dari muzaki, di luar dana zakat. Ujrah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.

795


 Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggungkan diperlukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang danna amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.  Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:  Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.  Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

b) Penyaluaran Zakat  Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:  Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas  Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas  Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil.

Dalam konteks ini, amil

berhak

mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.  Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang diituangakan dalam bentuk kebijakan amil.  Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul).  Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

796


 Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujrah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi

amil

yang

menerima

diakui

sebagai

liabilitas

penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil.  Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.  Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:  Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.  Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendaliakn amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan

aset

tetap

tersebut

sesuai

dengan

pola

pemanfaatannya.

2) Infak/Sedekah a) Penerimaan infak/Sedekah

797


 Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:  Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas  Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas  Penentuan nilali wajar aset noonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.  Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.  Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.  Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:  Pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.  Kerugian dan penguragan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

b) Penyaluran Infak/Sedekah  Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:  Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas  Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas  Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil

798


 Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan priinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.  Penyaluran

infak//sedekah

oleh

amil

kepada

amil

lain

merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.  Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

b. Penyajian Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

c. Pengungkapan 1) Zakat  Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:  Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil  Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan  Metode penentuan nialai wajar

yang digunakan untuk

penerimaan zakat berupa aset zakat nonkas  Rincian jumlah penyaluran dan zakat untuk masing-masing mustahik  Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendaliakn amil,

799


jika ada, diungkapkan jumlah dana persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya  Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:  Sifat hubungan  Jumlah dan jenis aset yang disalurkan  Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

2) Infak/Sedekah  Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:  Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas

penyaluran

infak/sedekah

dan

penerima

infak/sedeka/sedekah  Kebijakan penyaluarn infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan  Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas  Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya  Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada diungkapkan

jumlah

dan

persentase

terhadap

seluruh

penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya  Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat  Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi  Sifat hubungan

800


 Jumlah dan jenis aset yang disalurkan  Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode

4. Tujuan Akuntansi Zakat Tujuan akuntansi zakat menurut Mahmudi adalah untuk:5 a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedaqah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control) untuk kepentingan internal organisasi. b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak, sodaqoh, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana ummat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability). Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.6

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan 5

Mahmudi 2008 Mahmudi, 2008.

6

801


program yang efektif dan tepat sasaran. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang diterima.7 Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Akuntansi dalam hal ini diperlukan terutama untuk menentukan indikator kinerja (performance indicator) sebagai dasar penilaian kinerja. Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun nonfinansial. 8

5. Posisi Zakat Dalam Ekonomi Islam Dilihat

dari

kacamata

ekonomi,

sepintas

zakat

merupakan

pengeluaran (konsumsi) bagi pemilik harta sehingga kemampuan ekonomis yang dimilikinya berkurang. Namun logika tersebut dibantah oleh Allah swt., melalui kitab suci Al-Quran yang menyatakan bahwa segala macam bentuk pengeluaran yang ditujukan untuk mencapai keridhaan Allah, akan digantikan dengan pahala (harta sejenis maupun kebaikan yang lain) yang berlipat (QS. Al-Baqarah [2]:251 dan QS. Ar-Ruum [30]:39). Kaitannya dalam ekonomi Islam, zakat merupakan sistem dan instrumen orisinil dari sistem ekonomi Islam sebagai salah satu sumber pendapatan tetap institusi ekonomi Islam (baitul maal). Dalam literatur sejarah peradaban Islam, zakat bersama berbagai instrumen ekonomi yang lain seperti wakaf, infak/sedekah, kharaj (pajak), ushur dan sebagainya senantiasa secara rutin mengisi kas Negara untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Kedudukan zakat yakni menjamin tercukupinya kebutuhan minimal kaum lemah (mustadh’afiin) sehingga tetap mampu mengakses perekonomian. Melalui akses ekonomi tersebut, zakat secara langsung telah menjamin keberlangsungan pasar. Dengan sendirinya, produksi bahan-bahan kebutuhan tetap berjalan dan terus membukukan 7

Mahmudi, 2008. Mahmudi, 2008.

8

802


keuntungan. Dan perlu dicatat bahwa produsen tersebut pada umumnya adalah mereka yang memiliki status sebagai muzakki. Dari mekanisme ekonomi seperti di atas-lah, maka kemudian secara filosofis zakat diartikan sebagai berkembang. Belum lagi, zakat juga memiliki potensi yang besar untuk merangsang mustahik untuk keluar dari keterpurukan menuju kemandirian. Dengan kata lain, zakat, jika dikelola dengan baik dan professional oleh lembaga-lembaga (amil) yang amanah, memiliki potensi mengubah mustahik menjadi muzakki atau bermental muzakki atau minimal tidak menjadi mustahik lagi. Dalam konteks Indonesia, implementasi zakat dalam perekonomian sangat relevan terutama jika dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan (yang juga merupakan golongan yang berhak menerima zakat) yang terus-menerus diupayakan oleh pemerintah. Dilihat dari aspek ibadah, zakat memiliki posisi yang sangat vital karena merupakan salah satu dari rukun Islam yaitu merupakan rukun islam yang ketiga. Konsekuensi logis dari posisi ini adalah zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang jika ditinggalkan menyebabkan pelakunya akan menanggung beban dosa. Dari penjelasan yang terdapat dalam sumbersumber hukum agama Islam, yakni Al-Qur’an dan Hadits mengisyaratkan secara tegas bahwa orang-orang yang menahan hartanya dari membayar zakat akan mendapat balasan yang berat. Sejarah mencatat, pada masa khalifah Abu Bakar as-Shidiq ra., orang-orang yang tidak membayar zakat dihukum berat dengan cara diperangi.

6. Sejarah Standar Akuntansi Syariah dan yang berlaku di Indonesia Terhitung Sejak 1992-2002 atau 10 tahun lembaga keuangan baik bank syariah maupun entitas syariah yang lain tidak memiliki PSAK khusus yang mengatur transaksi dan kegiatan berbasis syariah. PSAK 59 sebagai produk pertama DSAK – IAI untuk entitas syariah perlu diajungkan jempol dan merupakan awal dari pengakuan dan eksistensi keberadaan akuntansi syariah di Indonesia. PSAK ini disahkan tanggal 1 Mei 2002, berlaku mulai

803


1 Januari 2003 atau pembukuan yang berakhir tahun 2003 . hanya berlaku hanya dalam tempo 5 tahun. PSAK 59 dikhususkan untuk kegiatan transaksi syariah hanya di sektor perbankan syariah, ini sangat ironis karena ketika itu sudah mulai menjamur entitas syariah selain dari perbankan syariah, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah. Maka seiring tuntutan akan kebutuhan akuntansi untuk entitas syariah yang lain maka komite akuntansi syariah dewan standar akuntasi keuangan (KAS DSAK) menerbitkan enam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) bagi seluruh lembaga keuangan syariah (LKS) yang disahkan tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 atau pembukuan tahun yang berakhir tahun 2008. Keenam PSAK itu adalah PSAK No 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, PSAK No 102 tentang akuntansi Murabahah (Jual beli), PSAK No 103 tentang Akuntansi Salam, PSAK No 104 tentang Akuntansi Isthisna, PSAK No 105 tentang Akuntansi Mudarabah (Bagi hasil), dan PSAK No 106 tentang Akuntansi Musyarakah (Kemitraan). Keenam PSAK merupakan standar akuntansi yang mengatur seluruh transaksi keuangan syariah dari berbagai LKS. Dalam penyusunaan keenam PSAK, KAS DSAK mendasarkan pada pernyataan akuntansi perbankan syariah indonesia (PAPSI) Bank Indonesia. Selain itu, penyusunan keenam PSAK juga mendasarkan pada sejumlah fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan oleh dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (DSN MUI). Seiring berkembangnya kebutuhan akan PSAK syariah, KAS DSAK kembali mengeluarkan 2 PSAK di tahun 2009 yaitu PSAK No 107 mengenai Ijarah, dan PSAK No 108 mengenai akuntansi transaksi syariah. Sampai saat ini DSAK telah mengeluarkan Kerangka dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah), 8 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (6 standar diterbitkan dalam bahasa Indonesia, Inggris dan Arab) dan 3 Eksposure Draft PSAK Syariah yaitu ED

804


PSAK Syariah 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah, ED PSAK Syariah 110 tentang Akuntansi Hawalah, dan ED PSAK Syariah 111 tentang Akuntansi Penyelesaian Utang Piutang Murabahah Bermasalah. PSAK Syariah 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah dsahkan pada 1 Januari 2012

7. Akuntansi Zakat Adapun prosesnya akuntansi zakat kekayaan meliputi: a. Pengidentifikasian kekayaan apa saja yang dikategorikan sebagai objek zakat kekayaan yang modern. b. Pendefinisian objek-objek zakat kekayaan modern dan peraturan akuntansinya. c. Pengukuran (measurement) dan penetapan nilai objek zakat kekayaan modern melalui pendekatan akuntansi, dalam rangka penetapan nilai nisab. d. Pelaporan (recording) dari hasil pengukuran berdasarkan poin 3 proses akuntansi zakat untuk setiap jenis kegiatan yang menjadi objek zakat kekayaan modern.

Metode akuntansi untuk zakat kekayaan dipergunakan gabungan antara basis kas (cash bases) dan basis akrual (accrual bases). Muzakki diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari kedua metode tersebut. Pada kondisi perdagangan atau usaha digunakan accrual bases, karena adanya aktiva (berupa barang dagang atau jasa) yang telah berkurang atau diberikan kepada pihak lain, yang akan menimbulkan hak berupa piutang usaha. Sementara pendapatan selain dari usaha dapat diperlakukan berdasarkan cash bases atau accrual bases. a. Akuntansi Zakat Kekayaan Bagian Pertama 1) Akuntansi utang Akuntansi utang merupakan hal yang harus diketahui terlebih dahulu karena utang akan mengurangi jumlah kekayaan sebagai dasar

805


penetapan nisab dan perhitungan zakat kekayaan yang bersangkutan. jadi jika harta diperoleh dari utang maka kemungkinan besar tidak akan mencapai nisab dan dapat tidak diwajibkan zakat. Utang dalam hukum zakat adalah utang yang berhubungan dengan orang-perorangan/badan dan utang yang diakibatkan oleh kewajiban agama misalnya kifarat, denda atau sejenisnya. Utang yang dapat mengurangi kekayaan sebagai dasar perhitungan zakat sebaiknya memenuhi hal-hal sebagai berikut: a) Utang terjadi karena perolehan harta kekayaan untuk tujuan pemenuhan perdagangan atau ada hubungannya dengan usaha (peternakan, pertanian, perkebunan, jasa, atau kegiatan lainnya sebagai objek zakat) atau untuk tujuan konsumsi (makan, pendidikan, atau yang bersifat primer). b) Utang ini sebaiknya yang bersifat lancar (current), artinya utang jangka pendek yang pembayarannya akan segera dilakukan, biasanya tidak lebih dari satu tahun. c) Utang jangka panjang (lebih dari satu tahun) harus ditandingkan dengan kekayaan aktiva tetapi, kecuali utangnya berupa uang tunai, yang dipergunakan untuk tujuan konsumsi. Maka utang yang lebih dari satu tahun pembayarannya dapat dikurangkan.

2) Akuntansi zakat uang Uang dalam pos akuntansi keuangan termasuk dalam akunkas (cash), yaitu uang tunai dan setara uang tunai baik yang ada dii tangan maupun yang ada di bank. Antara akuntansi umum dan peraturan zakat tidak mempunyai perbedaan terhadap konsep uang atau kas, yaitu sesuatu yang mempunyai sifat: a) Dapat dipergunakan sebagai alat tukar yang sah. b) Dapat dipergunakan kapan saja dan untuk pembayaranapa saja. c) Dapat berupa kertas, uang giral, atau uang kartal.

806


Uang yang diperhitungkan dalam zakat adalah uang yang benarbenar merupakan wewenang dan tanggung jawab muzakki, bukan di bawah kekuasaan pihak lain.

3) Akuntansi zakat piutang Piutang adalah harta milik yang ada pada orang lain, yang akan diterima pembayarannya di kemudian hari. Ada dua jenis piutang yaitu: a) Piutang akibat dari usaha perdagangan barang atau jasa. Piutang ini terjadi karena adanya jual-beli barang dagang atau penjualan jasa. Untuk selanjutnya disebut piutang usaha (account receivable). Piutang ini mengandung prinsip berkembang, yaitu laba. b) Piutang yang timbul karena bukan sebab perdagangan. Artinya bukan jual beli barang dagangan, misalnya pinjaman uang oleh pihak lain atau pegawai dan jenis piutang lainnya. Piutang ini dapat berupa: i.

Piutang upah dan gaji

ii.

Piutang uang

iii.

Biaya dibayar di muka

iv.

Piutang Pajak

v.

Dan piutang lainnya

4) Akuntansi zakat persediaan barang dagang Akuntansi zakat untuk persediaan barang dagang akan mencakup aturan penilaian persediaan yang akan menjadi nisab sebagai dasar perhitungan zakat. Ada tiga pendapat tentang penilaian persediaan barang dagang dalam rangka penetapan nilai nisabnya, yaitu pertama, berdasarkan harga pembelian (at cost); kedua, berdasarkan harga jika barang yang bersangkutan sudah terjual (harga jual); dan ketiga, harga pasar (at market) yaitu harga pada saat perhitungan zakat dilakukan (current cost).

807


a) Penilaian persediaan barang berdasarkan harga beli (at cost). Pada prinsip ini barang dagang dinilai dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang bersangkutan, biasanya terdiri dari harga faktur (harga barang itu sendiri), biaya angkut dan biaya lain sampai barang tersebut dapat dijual. b) Penilaian persediaan barang dagang harga pasar (at market). Cara ini dapat disamakan dengan harga sekarang (current cost), yaitu harga beli sekarang pada saat muzakki melakukan perhitungan zakat. Jika harga sekarang segera dapat diketahui dari pasar maka muzakki langsung saja mengalihkan kuantitas barang dagang yang masih ada dengan harga pasar tersebut. c) Penilaian persediaan barang dagang dengann harga jual. Cara ini memberikan suatu perbedaan antara akuntansi dengan hukum zakat. Dalam akuntansi harga jual adalah harga barang yang akan dijual, sementara harga jual dalam hukum zakat.9 Adalah harga barang yang telah dijual, dengan kata lain barang dagangannya sudah terjual.

Pada kondisi harga yang berfluktuasi cara at market dan at retail memberikan kemudahan dan lebih sederhana dalam perhitungan nilai barang yang masih ada (persediaan). 5) Akuntansi aktiva tetap berwujud Dalam hukum zakat aktiva tetap berwujud digolongkan dalam tiga kategori, yaitu: a) Aktiva tetap yang dipergunakan untuk usaha dagang baik berupa gedung, perabotan, maupun alat administrasi. Ini tidak dilakukan perhitungan zakatnya, juga tidak perlu dilakukan depresiasi, karena dalam usaha dagang, zakat diterapkan pada barang dagang iitu sendiri yang diangap dapat berkembang dan menghasilkan, sedangkan aktiva tetap tidak dianggap dapat berkembang. 9

Ibnu Abbas

808


b) Aktiva tetap berupa peralatan untuk mencari usaha pokok dan aktiva tetap yang dipergunakan untuk kepentingan keluarga dan diri muzakki sendiri. Aktiva ini bukan merupakan objek zakat. c) Aktiva tetap untuk produksi dan usaha jasa. Proses produksi dan usaha jasa yang tidak akan dapat dilakukan apabila tidak ada aktiva ini, sehingga aktiva tetap untuk tujuan ini dianggap menghasilkan dan berkembang.

Aktiva tetap dalam hukum zakat adalah aktiva investasi, yaitu barang yang dipergunakan untuk memproduksi sesuatu atau memberikan jasa tertentu, baik yang bersifat mati atau hidup.10

6) Akuntansi zakat saham dan obligasi Sebagaimana

telah

dijelaskan

terdahulu

bahwa

saham

merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan, sedangkan obligasi adalah bukti pernyataan hutang berhutang. Kepemilikan saham dan obligasi mempunyai dan tujuan utama, yaitu: a) Seseorang atau badan memiliki saham atau obligasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari perubahan nilai kurs dari bursa efek. Artinya penghasilan yang diinginkan adalah capital again, yaitu laba yang dihasilkan dari penjualan saham dan obligasi yang dibelinya. b) Saham yang dimiliki ditujukan untuk investasi, yaitu bertujuan antara lain untuk memperoleh dividen; dan pemilik obligasi ditujukan untuk memperoleh bunga. Saham dan obligasi ini dikategorikan dalam investment.

8. Jenis-Jenis Laporan Keuangan Dalam Akuntansi Zakat Laporan keuangan yang dibuat haruslah sesuai dengan prinsip akuntansi Islam yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban, adapun 10

Qardawi: 434.

809


prinsip

khusus

akuntansi

syari’ah

adalah

sebagai

berikut:

cepat

pelaporannya, dibuat oleh ahlinya, terang, jelas, tegas dan normatif, memuat informasi yang menyeluruh, informasi ditujukan untuk semua pihak, terperinci dan teliti, tidk terjadi manipulasi, dan melekukan secara kontinyu. Dari semua itu akan digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban, yang tujuannya adalah menjaga keadilan dan kebenaran, artinya prinsip tersebut menekankan pada pertanggungjawaban agar pihak yang terlibat tidak ada yang dirugikan. Jenis-jenis laporan keuangan utama yang harus disusun oleh sebuah Organisasi Pengelola Zakat adalah: a. Neraca b. Laporan Sumber dan Penggunaa Dana c. Laporan Arus Kas d. Laporan perubahan Dana dan Termanfaatkan e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan diatas dibuat untuk setiap jenis dana yang dimiliki serta laporan konsolidasi. Jadi jika sebuah Organisasi Pengelolaan Zakat tersebut harus membuat empat neraca, empat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, empat Laporan Arus Kas dan empat laporan Perubahan Dana Termanfaatkan. Selanjutnya Widodo dan Kustiawan menjelaskan:11 jenis laporan keuangan utama yang harus disusun oleh sebuah Lembaga Amil Zakat adalah sebagai berikut: a. Neraca Neraca adalah suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan atau organisasi pada saat tertentu. Tujuan disusunnya laporan keuangan ini adalah untuk menyediakan informasi mengenai, aktiva, kewajiban, dan saldo dan serta informasi mengenai hubungan antara unsur-unsur pada waktu tertentu. 11

Widodo dan Kustiawan 2001:34.

810


Hal ini serupa dengan pernyataan dalam PSAK No 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba:“Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.” PSAK No 45 juga mengklasifikasi aktiva bersih (saldo dana) bredasarkan ada tidaknnya pembatasan oleh penyumbang, yaitu: terikat secara permanent, terikat secara temporer, dan tidak terikat.

Ilustrasi 1 Neraca (Laporan Posisi Keuangan) BAZ “XXX” Per 31 Desember 2XX2 Keterangan Aset Aset lancar Kas dan setara kas Instrumen Keuangan Piutang

Aset tidak lancar Aset tetap Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset

Rp

Xxx Xxx Xxx

Keterangan Rp Kewajiban Kewajiban jangka pendek Biaya yang masih harus di Xxx bayar

Kewajiban jangka panjang Imbalan Kerja Jangka Panjang Jumlah Kewajiban Xxx Saldo Dana (xxx) Dana zakat Dana infak/sedekah Dana amil Dana nonhalal Jumlah dana Xxx Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana

Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx

Sumber : PSAK 109 Tahun 2012

b. Laporan dan Sumber Penggunaan Dana Adalah suatu laporan yang menggambarkan kinerja organisasi yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi mengenai: (a) pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang

811


mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih (saldo dana). (b) hubungan antar transaksi, dan peristiwa lainnya, dan (c) bagaimana menggunakan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Laporan ini berguna untuk: 1) Mengevaluasi kinerja dalam suatu kinerja. 2) Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dalam memberikan jasanya. 3) Menilai pelaksanaan tanggung jawabdan kinerja pengelola. Ilustrasi 2 Laporan Perubahan Dana BAZ “XXX” Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2xx2 Keterangan Dana Zakat Penerimaan Penerimaan dari Muzakki Muzakki entitas Muzakki individual Hasil Penempatan Jumlah penerimaan dana zakat Bagian amil atas penerimaan dana zakat Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil Penyaluran Fakir-Miskin Riqab Gharim Muallaf Sabilillah Ibnu sabil Jumlah penyaluran dana zakat Surplus (defisit) Saldo Awal Saldo Akhir DANA INFAK/SEDEKAH Penerimaan Infak/sedekah terikat atau muqayyadah Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah Bagian amil atas Penerimaan dana infak / sedekah Hasil Pengelolaan Jumlah penerimaan dana infak / sedekah

Rp Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx

Xxx Xxx (Xxx) Xxx Xxx

812


Penyaluran Infak / sedekah terikat atau muqayyadah Infak / sedekah tidak terikat atau mutlaqah Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban enyusutan dan penyisihan) Jumlah penyaluran dana infak / sedekah Surplus (defisit) Saldo awal Saldo akhir DANA AMIL Penerimaan Bagian amil dari dana zakat Bagian amil dari dana infak / sedekah Penerimaan lainnya Jumlah penerimaan dana amil Penggunaan Beban pegawai Beban penyusutan Beban umum dan administrasi lainnya Jumlah penggunaan dana amil Surplus (defisit) Saldo awal Saldo akhir DANA NONHALAL Penerimaan Bunga bank Jasa giro Penerimaan nonhalal lainnya Jumlah penerimaan dana nonhalal Penggunaan Jumlah penggunaan dana nonhalal Surplus (defisit) Saldo awal Saldo akhir Jumlah saldo dana zakat , dana infak / sedekah, dana amil dan dana nonhalal Sumber : PSAK 109 Tahun 2012

(xxx) (xxx) (xxx) (xxx) Xxx Xxx Xxx

Xxx Xxx Xxx Xxx (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) Xxx Xxx Xxx

Xxx Xxx Xxx Xxx (xxx) Xxx Xxx Xxx Xxx

Dana Non-halal Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang

813


tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset non-halal disalurkan sesuai dengan syariah. Adapun penyaluran zakat yang diterima adalah sebagai berikut: a) Fakir adalah kelompok orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya sendiri dan juga keluarganya. b) Miskin merupakan kelompok orang yang berbeda dengan fakir, mereka memiliki penghasilan akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya. Penyaluran untuk fakir dan miskin melalui pemenuhan kebutuhan primer yang bersifat konsumtif atau produktif melalui program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. c) Amil adalah kelompok pengelola dan petugas zakat yang mendapat bagian dari zakat sebesar 12.5 % untuk melaukan tugas-tugasnya dan sebagai biaya administrasi yang harus dikeluarkan dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. d) Muallaf kelompok orang yang baru masuk islam, dan dianggap masih lemah imannya sehingga harus diperkuat. Saat ini penditribusian untuk muallaf dapat diberikan pada lembaga-lembaga dakwah yang bergerak dalam syiar islam. e) Memerdekakan budak, artinya bagian zakat yang diguanakn untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan semua bentuk system perbudakan. f) Gharimin, yaitu kelompok orang yang berutang yang tidak mampu untuk melunasinya, kriterianya adalah orang yang berhutang untuk memenuhi nafkah keluarganya atau berhutang karena kehilangan hartanya disebabkan suatu bencana.

814


g) Fisabilillah, yaitu orang yang dalam jalanan Allah SWT, untuk saat ini pendistribusiannya pada lembaga pendidikan islam, pembagunan masjid dan syiar da’i. h) Ibnu sabil,yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, untuk saat ini dapat diaplikasikan pada pemberian beasiswa pendidikan karena ketiadaan dana atau untuk membina dan membiayai anak terlantar dan sebagainya.

c. Laporan Arus Kas Adalah suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu periode tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas organisasi pada suatu periode. Kegunaan dari Laporan Arus Kas ini adalah untuk: 1) Menilai kemampuan organisasi dalam menghasilkan kas dan setara kas 2) Menilai penggunaan kas dan setara kas tersebut oleh organisasi

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam penyusunan Laporan Arus Kas adalah: Dalam metode langsung. Penyusunannya mennggunakan buku besar kas dan setara kas (termasuk bank) dengan menggolongkan menjadi

beberapa

jenis

kelompok

utama

penerimaan

maupun

pengeluaran. Untuk organisasi nirlaba, termasuuk Organisasi Pengelola Zakat, harus diungkapkan infoormasi mengenai aktivitas nonkas, penerimaan dana zakat dalam bentuk barang (beras, emas, perak, dan lain-lain), penerimaan Infaq/Shadaqah dalam bentuk barang, penerimaan hibah untuk amil dalam bentuk barang.

815


Ilustrasi 3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZ “XXX” Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2xx2 Keterangan Dana infak/ sedekahasset Kelolaan lancar (misal piutang bergulir)

Saldo Awal

Penabahan

Pengurangan

Penyisihan

Xxx

Xxx

(xxx)

(xxx)

-

xxx

(xxx)

-

(xxx)

xxx

Dana infak/ sedekah – aset kelolaan Xxx Xxx tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah) Sumber : PSAK 109 Tahun 2012

Akumulasi Saldo Penyusutan Akhir

d. Laporan Perubahan dan Termanfaatkan Laporan ini ada untuk memenuhi aspek amanah pada lembaga zakat. Akuntansi dana menghendaki agar transaksi pengeluaran/ penerimaan neraca (real account transaction) selain dilaporkan dineraca juga harus dilaporkan dineraca juga harus dilaporkan dalam laporan aktivitas (Laporan Sumber dan Penggunaan Dana). Oleh karena itu, Laporan Perubahan Dana Termanfaatkan dibuat untuk mengakomodas hal tersebut.

e. Catatan atas Laporan Keuangan Laporan ini merupakan rincian atau penjelasan detail dari Laporan Keuangan sebelumnya. Rincian tersebut dapat bersifat

816


kuantitatif maupun kualitatif. Biasanya Catatan atas Laporan Keuangan memuat hal-hal berikut: 1) Informasi umum mengenai lembaga 2) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan 3) Penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut 4) Kejadian setelah tenggal neraca 5) Informasi tambahan lainnya yang dianggap perlu, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Catatan atas Laporan Arus Keuangan ini sangat berguna untuk memahami kondisi suatu organisasi secara komperhensif, karena kita akan mendapatkan informasi yang mungkin tidak didapatkan dari jenisjenis laporan keuangan lainnya. Misalnya gugatan dipengadilan.

C. KESIMPULAN Zakat diyakini merupakan ibadah yang berperan strategis dalam mendorong pemerataan kemakmuran penduduk suatu negara. Zakat dapat memberikan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan uluran tangan secara materi. Regulasi tentang zakat dan pengelolaannya di Indonesia memang semakin marak dan bertumbuh. MUI juga mengambil peran dengan menerbitkan kumpulan fatwa zakat sebagai pedoman fiqh zakat di Indonesia. Dan yang terakhir berturut-turut tentu saja PSAK 109 dan UU Pengelolaan Zakat No 23 tahun 2011 . Pengenalan dan pemahaman pengelola lembaga amil terhadap PSAK 109 masih sangat kurang. Perlu keterlibatan perguruan tinggi, organisasi profesi, atau BAZNAS untuk memberikan pelatihan tentang PSAK 109.

817


D. DAFTAR PUSTAKA Al Qur’an Dan Terjemahan Ari Kristin P, Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Laz Dpu Dt Cabang Semarang), IAIN Walisongo, Semarang, 2011. Harahap, Sofyan Syafri, Akuntansi Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 2004. Harahap, Sofyan Syafri, Teori Akuntansi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, 2012. Mahmudi, pengembangan Sistem Akuntansi Zakat dengan Teknik Fund Accounting, 2008. Online), (http://idb2.wikispaces.com/file/view/rp 2008.pdf, diakses 30 Mei 2014) M. Erwin, 2014, Sejarah Standar Akuntansi Syariah dan yang berlaku di Indonesia . akiraorioskun.blogspot.com.Diakses tanggal 24 Maret 2014 Nurhayati, Sri, Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi II). Salemba Empat, Jakarta, 2009. Saputra Oktavi, Solikha, Penerapan Psak Zakat Sebagai Salah Satu Optimalisasi Peran Lembaga Zakat Pada Ummat. Universitas Sebelas Maret, Semarang, 2011. Zaid, Omar Abdullah, Akuntnasi Syariah: Kerangka Dasar, Sejarah Keuangan Dalam Masyarakat Islam. LPFE, Jakarta, 2004.

818

Nelsi Arisandy: Analisis Akuntansi Zakat Menurut Pernyataan Standar Akuntansi

Recommend Documents