PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KARESIDENAN SURAKARTA TAHUN 2003-2011
NASKAH PUBLIKASI
Oleh: DEWI SRININGSIH B 200 090 144
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2013
PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KARESIDENAN SURAKARTA TAHUN 2003-2011
Dewi Sriningsih B200090144 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta E-mail :
[email protected] Abstrak : Penelitian ini berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Surakarta Tahun 20032011”. Adapun tujuaannya untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di karesidenan Surakarta tahun 2003-2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang diperoleh dari DPPKAD dan situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu berupa laporan realisasi APBD mengenai Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2003-2010. Sedangkan dari BPS diperoleh data mengenai pertumbuhan penduduk tahun 2003-2010 dan Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan (PDRB) tahun 2004-2011. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan pertumbuhan penduduk tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kata kunci : dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi
daerah,
PENDAHULUAN Guna menunjukkan alokasi
pemda
menuangkan
penganggaran tersebut dalam suatu
sumber daya manusia, material, dan
rencana
sumber
secara
dengan anggaran pendapatan dan
sistematis dan akuntabel diperlukan
belanja daerah (APBD) (Yuwono, et
suatu rencana keuangan yang andal
al. 2008:85).
dan
daya
terwujud
penganggaran. rencana
lainnya
dalam
suatu
keuangan
Anggaran
yang
daerah
dikenal
harus
Terkait
dengan
diarahkan
untuk
menciptakan
manajemen,
sistem
lapangan
kerja,
mengurangi
penganggaran
berfungsi
sebagai
pemborosan
sumber
daya,
suatu metode penganggaran bagi
meningkatkan
manajemen untuk mengaitkan setiap
efektivitas perekonomian, serta harus
biaya
memerhatikan rasa keadilan dan
yang
dituangkan
dalam
efisiensi
kegiatan-kegiatan dengan manfaat
kepatuhan.
yang dihasilkan dimana manfaat
tuntutan dari fungsi distribusi APBD.
tersebut
Penyusunan
dideskripsikan
melalui
Hal
ini
dan
APBD
berpedoman
seperangkat sasaran dan dituangkan
pada
dalam target kinerja pada setiap unit
Pemerintahan Daerah (RKPD) dalam
kerja.
rangka
Untuk
mengidentifikasikan
Rencana
merupakan
Kerja
mewujudkan
(Renja)
pelayanan
keterkaitan biaya dengan manfaat
kepada masyarakat demi tercapainya
serta keterkaitan antara nilai uang
tujuan bernegara (Nordiawan, et al.
dan hasil di tingkat pemerintahan
2007:39-43).
Menurut dalam
UU
rangka
No.25/1999, implementasi
belanja
daerah, dan pembiayaan
daerah (Darise, 2007:143).
desentralisasi atau dalam rangka
Menurut Pasal 23 Ayat (1)
mencapai tujuan, pemerintah pusat
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
akan mengalokasikan uang yang
tentang Pemerintah Daerah, hak dan
disebut
yang
kewajiban daerah diwujudkan dalam
terdiri atas bagian daerah, Dana
bentuk rencana kerja pemerintahan
Alokasi Umum (DAU), dan Dana
daerah dan dijabarkan dalam bentuk
Alokasi
Bagian
pendapatan, belanja, dan pembiayaan
daerah terdiri atas hasil pajak yaitu
daerah yang dikelola dalam sistem
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
pengelolaan keuangan pemerintah
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
daerah. Dengan demikian, APBD
Bangunan
harus
dana
perimbangan
Khusus
(DAK).
(BPHTB),
dan
PPh
mencerminkan
kondisi
perorangan. Kriteria alokasi dana
keuangan pemerintah daerah berisi
perimbangan
informasi
didasarkan
pada
mengenai
pendapatan,
sejumlah variabel yang diatur dalam
belanja, dan pembiayaan (Yuwono,
Undang-Undang
et al. 2008:86).
(Tambunan,
2001:241).
Menurut
pasal
16
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Permendagri No. 13/2006, APBD
Daerah (APBD)
memiliki fungsi sebagai berikut :
Anggaran Belanja
Daerah
Pendapatan
a. Otorisasi
adalah
Anggaran daerah menjadi dasar
tahunan
untuk melaksanakan pendapatan
Pemerintah Daerah yang dibahas dan
dan belanja pada tahun yang
disetujui bersama oleh Pemerintah
bersangkutan.
rencana
(APBD)
dan
keuangan
Daerah
dan
Dewan
Rakyat
Daerah
Perwakilan
(DPRD),
dan
b. Perencanaan Anggaran
daerah
menjadi
ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
pedoman bagi manajemen dalam
APBD merupakan satu kesatuan
merencanakan
yang terdiri dari pendapatan daerah,
tahun yang bersangkutan.
kegiatan
pada
c. Pengawasan Anggaran
dengan daerah
tujuan
pemerataan
menjadi
kemampuan keuangan antardaerah
pedoman untuk menilai apakah
untuk mendanai kebutuhan daerah
kegiatan
dalam
penyelenggaraan
rangka
pelaksanaan
pemerintah daerah sudah sesuai
desentralisasi
dengan ketentuan yang telah
DAU untuk suatu daerah ditetapkan
ditetapkan.
berdasarkan kriteria tertentu yang
d. Alokasi
(Darise,
2007:96).
menekankan pada aspek pemerataan
Anggaran
daerah
harus
dan keadilan yang selaras dengan
diarahkan untuk menciptakan
penyelenggaraan
lapangan kerja atau mengurangi
pemerintahan
pengangguran dan pemborosan
perhitungan
sumber daya serta meningkatkan
sesuai Undang-Undang. Dalam UU
efisiensi
Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan
dan
efektivitas
perekonomian.
bahwa
e. Distribusi anggaran
memerhatikan
daerah
antar
rasa
untuk
keadilan dan kepatutan.
formula
DAU-nya
DAU
dan
ditetapkan
bertujuan
untuk
daerah
yang
dimaksudkan
mengurangi
ketimpangan
kemampuan keuangan antar daerah
f. Stabilisasi Anggaran
yang
pemerataan kemampuan keuangan
Kebijakan harus
urusan
melalui penerapan formula yang pemerintah
daerah
menjadi alat untuk memelihara dan keseimbangan
mengupayakan
mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. UU No. 25 Tahun 1999
fundamental
menyatakan
bahwa
DAU
perekonomian daerah (Yuwono,
dialokasikan
kepada
daerah
et al. 2008:85).
berdasarkan potensi ekonomi dan
Dana Alokasi Umum (DAU)
kebutuhan belanja daerah masing-
Dana Alokasi Umum (DAU)
masing. Jadi, daerah yang potensinya
adalah dana yang bersumber dari
besar namun kebutuhannya relarif
pendapatan APBN yang dialokasikan
kecil akan memperoleh alokasi yang
untuk Provinsi dan kabupaten/kota
sedikit. Sebaliknya, daerah yang
potensinya
kecil,
kebutuhannya
namun
besar
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
akan
Pendapatan
Daerah
memperoleh alokasi DAU besar dan
(PAD)
seterusnya.
diperoleh
Dana Alokasi Khusus (DAK)
berdasarkan peraturan daerah sesuai
Dana Alokasi Khusus (DAK)
adalah
Asli
dengan
pendapatan
daerah
yang
peraturan
yang
dipungut
perundang-
adalah dana yang bersumber dari
undangan. PAD sebagai
APBN yang dialokasikan kepada
penerimaan daerah sendiri perlu terus
daerah
ditingkatkan agar dapat menanggung
tertentu
dengan
tujuan
membantu mandanai kegiatan khusus
sebagian
yang merupakan urusan daerah dan
diperlukan untuk penyelenggaraan
sesuai
pemerintahan
dengan
prioritas
nasional
beban
sumber
belanja
dan
yang
kegiatan
sesuai dengan fungsi yang telah
pembangunan yang setiap tahun
ditetapkan dalam APBN (Darise,
meningkat
2007:102).
otonomi daerah yang luas, nyata, dan
yang
sehingga
Daerah tertentu adalah daerah
bertanggung
memenuhi
dilaksanakan.
kemandirian
jawab
dapat
kriteria
yang
tahun
untuk
Sebagaimana diatur dalam
mendapatkan alokasi DAK. Dengan
pasal 6 Undang-Undang Nomor 33
demikian,
Tahun 2004, sumber-sumber PAD
ditetapkan
setiap
tidak
semua
daerah
mendapatkan alokasi DAK. Penentuan yang
daerah
menerima
DAK
terdiri dari: tertentu harus
memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan
dengan
perhitungan
indeks berdasarkan kriteria umum,
a. Pajak daerah b. Retribusi daerah c. Hasil
pengelolaan
kekayaan
daerah yang dipisahkan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Pertumbuhan Penduduk
kriteria khusus, dan kriteria teknis.
Pertumbuhan
penduduk
adalah perubahan jumlah penduduk akibat
perbedaan
kelahiran
dan
kematian serta perbedaan imigrasi.
Berdasarkan
penelitian
Faktor-faktor yang mempengaruhi
sebelumnya, maka rumusan hipotesis
pertumbuhan penduduk yaitu:
adalah sebagai berikut:
a. Kelahiran
H1 = Dana Alokasi Umum (DAU)
b. Kematian
berpengaruh terhadap pertumbuhan
c. Migrasi
ekonomi Maryati
Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah
(2010),
dan
Endrawati
menyimpulkan
perkembangangan kegiatan dalam
Pendapatan
perekonomian yang menyebabkan
berpengaruh
barang dan jasa yang diproduksikan
terhadap
dalam masyarakat bertambah dan
Dana
kemakmuran masyarakat meningkat.
berpengaruh
Pertumbuhan ekonomi menunjukkan
terhadap
pertumbuhan produksi barang dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak
jasa di suatu wilayah perekonomian
berpengaruh
dalam sela waktu tertentu, produksi
pertumbuhan ekonomi.
barang tersebut diukur dalam nilai
Asli
bahwa
Daerah
signifikan
pertumbuhan Alokasi
(PAD) positif
ekonomi,
Umum
(DAU)
signifikan
positif
pertumbuhan
ekonomi,
signifikan
Berdasarkan
terhadap
penelitian
tambah yang diperoleh dari sektor-
sebelumnya, maka rumusan hipotesis
sektor eknomi di suatu wilayah yang
adalah sebagai berikut:
bersangkutan.
H2 = Dana Alokasi Khusus (DAK)
Penelitian
Terdahulu
dan
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
Hipotesis Setiyawan dan Ardi Hamzah
Adi (2006), menyimpulkan
(2007), menyimpulkan bahwa hasil
bahwa
pengujian secara langsung dengan
menunjukkan pertumbuhan ekonomi
regresi berganda menunjukkan PAD
daerah mempunyai dampak yang
berpengaruh
signifikan
positif
terhadap
dari
hasil
terhadap
hipotesis
peningkatan
pertumbuhan ekonomi, sedangkan
Pendapatan Asli
Daerah (PAD).
DAU berpengaruh negatif terhadap
Sayanganya pertumbuhan ekonomi
pertumbuhan ekonomi.
Pemda Kabupaten dan Kota masih
kecil, akibatnya penerimaan PADnya
Karanganyar,
pun kecil.
kabupaten
Berdasarkan
penelitian
kabupaten
Sukoharjo,
Klaten, kabupaten
Sragen, kabupaten Wonogiri, dan
sebelumnya, maka rumusan hipotesis
kota Surakarta.
adalah sebagai berikut:
Sampel
H3 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Metode pengambilan sampel
berpengaruh terhadap pertumbuhan
yang digunakan dalam penelitian ini
ekonomi
adalah metode total sampling, yaitu
Pertumbuhan populasi akan
dimana
seluruh
populasi
akan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dijadikan sampel penelitian (Sekaran,
dengan alasan bahwa bertambahnya
2006).
jumlah penduduk maka tenaga kerja
Variabel Independen
yang
dibutuhkan
dalam
Variabel independen dalam
menumbuhkan perekonomian akan
penelitan ini adalah Dana Alokasi
mudah didiapatkan.
Umum
Berdasarkan maka
rumusan
teori
hipotesis
=
Dana
Alokasi
tersebut
Khusus (DAK), Pendapatan Asli
adalah
Daerah (PAD), dan pertumbuhan
sebagai berikut: H4
(DAU),
penduduk.
Pertumbuhan
penduduk
berpengaruh terhadap pertumbuhan
Variabel Dependen Variabel
dependen
dalam
ekonomi
penelitian ini adalah pertumbuhan
METODE PENELITIAN
ekonomi.
Jenis Penelitian
Teknik Analisis Data
Jenis
penelitian
dalam
a. Analisis Statistik Deskriptif
penelitian ini adalah penelitian yang
Analisis
bersifat kuantitatif.
memberikan
Populasi
deskriptif suatu data.
Populasi dalam penelitian ini adalah sekaresidenan kabupaten
Kabupaten/Kota Surakarta, Boyolali,
yaitu
kabupaten
statistik
deskriptif
gambaran
atau
b. Model Regresi Persamaan
regresi
digunakan sebagai berikut:
yang
PDRBt+1 = α + β1DAUt + β2DAKt + β3PADt + β4PPt + ε
Uji
Keterangan: PDRBt+1
=
Uji t t
digunakan
untuk
menguji seberapa jauh pengaruh satu Produk
Domestik
Regional
Bruto
variabel penjelas/independen secara individual
dalam
menerangkan
(Pertumbuhan
variasi variabel independen (Ghozali,
Ekonomi)
2011:98).
Tahun
Berikutnya
Pengujian Asumsi Klasik
α = Konstanta
a. Uji Normalitas Data, bertujuan
β = Koefisien Regresi
untuk menguji apakah dalam
DAUt = Dana Alokasi Umum Tahun
model
Sekarang
pengganggu
DAKt = Dana Alokasi Khusus Tahun Sekarang
Tahun Sekarang
atau
residual
distribusi
normal
b. Uji Multikoliearitas, bertujuan untuk menguji apakah model
PPt = Pertumbuhan Penduduk Tahun Sekarang
regresi
ditemukan
adanya
korelasi antar variabel bebas
ε = Error Term
(independen). c. Uji
Uji Ketepatan Model a. Uji Signifikansi Simultan (Uji tujuannya
mengetahui
memilki
variabel
(Ghozali, 2011:160).
PADt = Pendapatan Asli Daerah
F),
regresi,
adalah
untuk
signifikansi
Heteroskedastisitas,
bertujuan untuk menguji apakah dalam
model
ketidaksamaan
regresi variance
terjadi dari
pengaruh variabel independen
residual satu pengamatan ke
secara bersama-sama terhadap
pengamatan yang lain.
variabel dependen (simultan). b. Koefisiensi Determinasi (R2), mengukur kemampuan
seberapa
jauh
model
dalam
menerangkan variasi
variabel
dependen.
d. Uji
Autokorelasi,
bertujuan
untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara
kesalahan pengganggu
pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). ANALISIS
Dari hasil uji t untuk variabel DAU diperoleh nilai signifikansi
DATA
DAN
0,106 > α = 0,005. Oleh karena itu H1 ditolak, artinya DAU tidak
PEMBAHASAN Dari hasil analisis regresi
mempunyai
pengaruh
signifikan
berganda didapat nilai konstanta
terhadap pertumbuhan ekonomi di
sebesar
karesidenan Surakarta.
0,0064,
nilai
koefisien
regresi DAU sebesar -0,109, nilai
Variabel DAK diperoleh nilai
koefisien regresi DAK sebesar
signifikansi sebesar 0,979 > α =
0,005, nilai koefisien regresi PAD
0,005. Oleh karena itu H2 ditolak,
sebesar 0,472, dan nilai koefisen
artinya DAK tidak mempunyai
regresi PP sebesar 0,167.
pengaruh
Dari hasil uji F diperoleh nilai p sebesar 0,000 < α = 0,005,
pertumbuhan
bahwa
variabel
terhadap
ekonomi
di
karesidenan Surakarta.
dengan demikian H0 diterima dan terbukti
signifikan
Variabel PAD diperoleh nilai signifikansi 0,004 < α = 0,005.
DAU,DAK,PAD, dan pertumbuhan
Oleh karena
penduduk
secara
simultan
artinya PAD mempunyai pengaruh
berpengaruh
signifkan
terhadap
signifikan terhadap pertumbuhan
pertumbuhan
ekonomi
di
itu H3 diterima,
ekonomi di karesidenan Surakarta.
karesidenan Surakarta.
Variabel
Dari hasil uji R2 diperoleh
penduduk
pertumbuhan diperoleh
nilai
nilai adjusted R square sebesar
signifikansi sebesar 0,159 > α =
0,449. Hal ini bahwa 44,9% variasi
0,005. Oleh karena itu H4 ditolak,
variabel
ekonomi
artinya
pertumbuhan
penduduk
variabel
tidak
mempunyai
pengaruh
pertumbuhan
dapat
dijelaskan
DAU,
DAK,
oleh PAD,
dan
pertumbuhan penduduk. Sedangkan sisanya
55,1%
dijelaskan
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di karesidenan Surakarta.
oleh
Pengujian dalam penelitian ini
faktor-faktor lain diluar model yang
telah
diteliti.
dengan
memenuhi diperoleh
asumsi
klasik
hasil
model
terdistribusi
normal,
bebas
dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, vol. 9, no. 1, April 2010.
dari
multikoliearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. KESIMPULAN Variabel mempunyai
DAU pengaruh
tidak signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi di karesidenan Surakarta. Variabel mempunyai
DAK pengaruh
tidak signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi di karesidenan Surakarta. Variabel pengaruh
PAD
mempunyai
signifikan
pertumbuhan
terhadap
ekonomi
di
karesidenan Surakarta. Variabel penduduk pengaruh pertumbuhan
pertumbuhan tidak
mempunyai
signifkan ekonomi
terhadap di
Boediono. 1992. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta, BPFE UGM. Darise, Nurlan. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. PT INDEKS. Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. PT Pustaka LP3ES Indonesia. Ghozali,
Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Edisi 5, Semarang, Universitas Diponegoro.
karesidenan Surakarta. DAFTAR PUSTAKA Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). Simposium Nasional Akuntansi 9, Agustus 2006. Abrar, Muhammad. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah
Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama, Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN. Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. Simposium
Nasional Akuntansi X, Juli 2007.
Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat.
Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, UGM.
Sandika, Ardyan Wahyu dan Mulyo Hendarto. 2012. Analisis Pengaruh Aglomerasi, Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk, dan Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal. Diponegoro Journal Of Economics, vol 1, No. 1, 2012.
Irawan
dan Suparmoko. 2008. Ekonomi pembangunan. Yogyakarta, BPFE UGM.
Mar’iisa, Filzah. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Skripsi, Fakultas Ekonomi : Universitas Sumatera Utara. Maryati, Ulfi dan Endrawati. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. Jurnal Akuntansi dan Manajemen, vol 5, No. 2, Desember 2010. Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. 2007.
Santoso,
Singgih. 2000. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
Saragih,
Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia.
Sekaran, Uma. 2006. Metodelogi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta, Salemba Empat. Setiyawati, Anis dan Ardi Hamzah. 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAU,DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. Jurnal Akutansi dan Keuangan Indonesia, vol 4, No. 2, Desember 2007. Sidik,
Machfud, Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak dan Bambang Brodjonegoro. 2002. Dana Alokasi
Umum Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Jakarta. Buku Kompas. Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik untuk Keuangan & Pembangunan Daerah. Edisi Pertama, Yogyakarta, Andi. Tambunan,
Tulus T.H. 2001. Perekonomian Indonesia. Ghalia Indonesia.
Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No 33 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Yuwono, Sony, Dwi Cahyo Utomo, Suheiry Zein dan Azrafiany A. R. 2008. Memahami APBD dan Permasalahnnya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah). Edisi Pertama. Malang. Bayumedia Publishing. www.jateng.bps.go.id www.djpk.depkeu.go.id www.karanganyarkab.go.id www.klatenkab.go.id www.surakarta.go.id www.boyolalikab.go.id www.sukoharjokab.go.id
