PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL (Studi Empiris Pada Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2013)
NASKAH PUBLIKASI Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta Oleh: REUTY FAJAR AQNISA
B200120266
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2016
HALAMAN PERSETUJUAN PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL (Studi Empiris Pada Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2013)
PUBLIKASI ILMIAH
Oleh: REUTY FAJAR AQNISA B 200 120 266
Telah diperiksa dan disetujui oleh:
Dosen Pembimbing
(Eny Kusumawati, SE., MM.)
i
HALAMAN PENGESAHAN PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL (Studi Empiris Pada Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2013)
OLEH REUTY FAJAR AQNISA B200120266 Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta Pada hari Sabtu, 13 Agustus 2016 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Dewan penguji: 1. Eny Kusumawati, SE., MM. Ketua Dewan Penguji 2. Drs. Atwal Arifin, M.Si., Ak. Anggota I Dewan Penguji 3. Dr. Zulfikar, SE., M.Si. Anggota II Dewan Penguji
(.........................) (.........................) (.........................)
Mengetahui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
( Dr. Triyono, SE, M.Si )
ii
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.
Surakarta,13 Agustus 2016 Yang Menyatakan
REUTY FAJAR AQNISA B 200 120 266
iii
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL (Studi Empiris Pada Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2013) Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris dengan menggunakan data sekunder, mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian belanja modal. Sampel yang digunakan adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah periode 2012-2013 yaitu sebanyak 35. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan sampel jenuh (sensus). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis mencakup regresi linier berganda, uji F, uji R 2 dan uji t. Semua data yang diperoleh, diolah dengan menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Dalam asumsi klasik yaitu uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, tidak terjadi autokorelasi dan terbebas dari multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Sehingga data tidak bias. Berdasarkan hasil pengujian statistik thitung probabilitas PAD sebesar 0,000 (p < 0,05), thitung probabilitas DBH sebesar 0,804 (p > 0,05), thitung probabilitas DAU sebesar 0,013 (p < 0,05), dan thitung probabilitas DAK sebesar 0,061 (p > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Sedangkan untuk variabel DBH dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal karena memiliki nilai signifikansi t > 0,05. Kata kunci: Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umu dana alokasi khusus dan belanja modal. Abstract The purpose of this study is to provide empirical evidence by using secondary data, regarding the effect of regional income, revenue-sharing, the general allocation fund and special allocation funds to the allocation of capital expenditures. The method used in this research is desriptive analysis method. Data analysis techniques were used to test the hypothesis includes multiple linear regression, F test, R2test and t test. All data collected, processed using the test the classical assumption of normality test, autocorrelation test, multikolinearitas test and heteroskedastisitas test. So that the data did not deviate. Based on the results of statistical test tcalculate probability of PAD as big as 0,000 (p < 0,05), tcalculate probability of DBH as big as 0,804 (p > 0,05), tcalculate probability of DAU as big as 0,013 (p < 0,05), and tcalculate probability of DAK as big as 0,061 (p > 0,05). This suggests that the PAD and DAU significant effect on the allocation of capital expenditures. Whereas for the variable DBH and DAK no significant effect on the allocation of capital expenditure because it has significant value t > 0,05. Keywords: Regional income, revenue-sharing, the general allocation fund, a special allocation of funds and capital expenditure.
1
1. PENDAHULUAN Melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang telah dilaksanakan pada 26 April 2016, pemerintah Jawa Tengah telah menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Jawa Tengah 2017. Pemerintah Jateng fokus pada pencapaian target “Meningkatkan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemandirian wilayah”. Sebagaimana Indonesia yang menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi yang mensyaratkan perlunya pemberian otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, termasuk di bidang keuangan negara (daerah). Pemerintah membelanjakan anggarannya dengan benar dan bijak, ini semua untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemandirian wilayah. Sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti dari UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kegiatan belanja (pengeluaran) pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Untuk membiayai pengeluaran tersebut maka dibutuhkan sumber-sumber penerimaan/pendapatan. Pendapatan daerah menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan. Pendapatan daerah yang dimaksud dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris apakah PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal dengan menggunakan metode analisis deskriptif pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, tetapi DBH dan DAK tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Peneliti mengambil objek penelitian pada kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Tengah, alasan PAD dan DAU berpengaruh tetapi DBH dan DAK tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal karena penerimaan pajak DBH lebih kecil, penerimaan dana untuk DAK belum direalisasikan dengan baik mengingat DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Penerimaan lain-lain PAD yang sah sangat tinggi dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil kekayaan yang sah maka suatu daerah dapat mendanai daerahnya sendiri dalam melakukan desentralisasi daerah. DAU berpengaruh karena penerimaan bantuan dana dari APBN telah dialokasi dengan baik dan benar guna mendukung pembiayaan operasional sehar-hari serta pembiayaan pembangunan daerahnya. Agar PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pemerintah sebaiknya memperhatikan dengan baik dalam penerimaan bukan pajak (SDA) agar DBH optimal dalam membangun daerah, dan DAK dialokasikan dengan baik dan benar agar terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. 2. KAJIAN LITERATUR APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut UU Nomor 32 Tahun 2003 merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui
2
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dalam peraturan daerah (perda). Pendapatan Berdasarkan PSAP Nomor 2 pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan daerah menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja Menurut PSAP Nomor 2, paragraf 7, belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah. Sementara menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan daerah sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2002: 64). Kelompok pendapatan asli daerah menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana Bagi Hasil (DBH) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004, dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam, bersumber dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Dana Alokasi Umum (DAU) Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2004, dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK menurut UU Nomor 25 Tahun 1999 yang telah revisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Belanja Modal 3
Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, belanja modal diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian Terdahulu (Nuarsia, Abdullah, dkk, Andreas, 2013 dan Putu & Kadek, 2014) menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Objek penelitian ini adalah seluruh Provinsi di Indonesia periode 2010-2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana PAD berpengaruh terhadap belanja modal. (Asrul (2015) menyatakan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Mayasari, dkk, 2014), dan menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian penganggaran belanja modal. (Nyoman & Ketut 2014) tidak berpengaruh signifikan DAK terhadap pengalokasian belanja modal. 3. METODE Jenis, Populasi dan Sampel Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis deskriptif yaitu dengan menganalisis dan mendeskripsikan data-data laporan keuangan untuk menentukan pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK. Pengambilan sampel dengan menggunakan sampel jenuh. Kriteria yang digunakan antara lain: 1. Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2013. 2. Kabupaten/Kota mempublikasikan laporan tahunannya dari www.dpjk.depkeu.go.id secara berurutan selama periode 2012-2013. Variabel Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan belanja modal. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah mengumpulkan data sekunder dengan cara melihat atau menyalin catatan kertas kerja yang dianggap berhubungan dengan penelitian. Teknik Analisis Data Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Tolok ukur untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yaitu uji t. 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil penelitian PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-2013. PAD didominasi dari sektor lain-lain PAD yang sah sebesar 43,3%, disusul pajak daerah sebesar 36,6%, retribusi daerah sebesar 15,9% dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 4,05%. DAU bersifat block grant memungkinkan daerah menggunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Dari olah data dan hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa DAU yang diterima oleh daerah hanya diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal. DBH dan DAK tidak berpengaruh tehadap alokasi belanja modal, 4
5. 1.
2.
3.
4.
penerimaan dana bagi hasil bukan pajak (SDA) sebesar 10,5% rendah dari dana bagi hasil pajak, sehingga anggaran dana bagi hasil belum dapat memberikan pelayanan publik yang direalisasikan melalui belanja modal. DAK secara absolut nilainya relatif kecil dan hanya digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas dan menjadi urusan daerah. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal dengan nilai signifikan 0,000. Hasil penelitian pada model regresi variabel pendapatan asli daerah mempunyai koefisien 0,382. Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal dengan nilai signifikan diatas 0,804. Hasil penelitian pada model regresi variabel dana bagi hasil mempunyai koefisien 0,074. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal dengan nilai signifikan 0,013. Hasil penelitian pada model regresi variabel dana alokasi umum mempunyai koefisien 0,129. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal dengan nilai signifikan 0,061. Hasi penelitian pada model regresi variabel dana alokasi umum mempunyai koefisien 0,829.
5
DAFTAR PUSTAKA Abdul, H., & Muhammad, S. K. (2012). Teori, Konsep dan Aplikasi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. Jakarta: Salemba Empat. Halim, A. (2007). Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Edisi Revisi. Halim, A. (2001). Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP YKPN: Edisi Pertama Nuarsia, S. A. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAN DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Accounting Analysis Journal , 90. Permana, D. Y. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi , 12. Putu, L. R., Kadek, N. S., & Adi, Y. G. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha , 7. Saragih, J. P. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia Kuncoro, M. (2012). Perencanaan Daerah:Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan?. Jakarta Selatan: Salemba Empat. Suparmoko. (2002). Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. ANDI Yogyakarta. Erlina, Sakti, O. R., & Rasdianto. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. _______________. 2000 Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000. Jakarta: Sekretariat Negara. _______________. 2003. Undang-Undang tentang Keuangan Negara. UU No. 17 Tahun 2003. Jakarta: Sekretariat Negara. _______________. 2005. Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. PP No. 58 Tahun 2005. _______________. 2005. Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP No. 24 Tahun 2005. _______________. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011. _______________. 2013. Peraturan Menteri Keuangan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. PMK No. 219/PMK05/2013.
6
_______________. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Diperbanyak oleh Departemen Komunikasi dan Informatika. _______________. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Diperbanyak oleh Departemen Komunikasi dan Informatika. Ghozali, I. (2011). Ekonometrika. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Gujarati, Damodar (2010). Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta: Salemba Empat Suara Merdeka. 2016, 25 April. Merespons Isu Strategis Kemiskinan dan Pengangguran, halaman 7. Ghozali, I. (2005). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Undip. http://www.djpk.depkeu.go.id. Diakses pada14 Juni 2016. Pukul 10. Wisnu, Asrul Setiawan. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Yogyakarta Periode 2007-2013, Skripsi, 64.
7
