ANALISIS PEMUTAKHIRAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT (DPM) BANTUAN BERAS MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN SUNGAI LEKOP KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN PADA TAHUN 2014
Naskah Publikasi Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Bidang Ilmu Pemerintahan
NASKAH PUBLIKASI Oleh
RIYANTO NIM. 110565201133
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2015
ABSTRAK
Pemuktakhiran daftar penerima manfaat merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk merubah data dalam daftar penerima manfaat sebelumnya kepada daftar penerima manfaat pengganti dengan tujuan dalam perubahan data daftar penerima manfaat lebih tepat sasaran terhadap rumah penerima manfaat bantuan beras miskin. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan analisa deskriptif kualitatif sebagai teknik analisa data. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pemuktakhiran daftar penerima manfaat terkait program bantuan beras miskin. Pada penelitian ini konsep teori yang digunakan merupakan sebuah teori analisis formulasi kebijakan. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa analisis pemuktakhiran daftar penerima manfaat bantuan beras miskin di Kelurahan Sungai Lekop tidak terlaksana dengan efektif dan maksimal karena aktor-aktor dalam tahap pemuktakhiran daftar penerima manfaat bantuan beras miskin tidak dijalankan dengan baik serta tidak melihat kriteria kemiskinan sebagai perubahan usulan penerima manfaat pengganti bantuan beras miskin. Kata kunci: Analisis Kebijakan, Pemuktakhiran
i
ABSTRACT
Updating the list of beneficiaries is one of the efforts made to change the data in the list of beneficiaries before the list of beneficiaries with the aim to substitute data changes the list of beneficiaries better targeted towards the poor rice aid beneficiaries. This research is qualitative descriptive analysis qualitative data analysis techniques. The purpose of this study to determine the mechanism updating the list of beneficiaries of the program related to poor rice aid. In this study the theoretical concepts used is a policy analysis formulation of policy. Results of this study illustrate that the analysis of updating the list of beneficiaries help poor rice in the Keluraham Sungai Lekop not applied effectively and the maximum because the actors in the process of updating the list of beneficiaries help poor rice is not executed properly and did not see the poverty criteria as the changes proposed recipient replacement benefits help poor rice. Keywords: Policy Analysis, Updating
ii
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ABSTRAK …...........…...…….........................................................................
i
ABSTRACT .......................................................................................................
ii
DAFTAR ISI ...……………....………………………………………….........
iii
A. Latar Belakang Masalah ...............…………………………………..
1
B. Rumusan Masalah ...........…….....………………………...………...
6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..…........…………………...………
6
D. Kerangka Teoritis ………………........……...……….........................
7
E. Kerangka Berfikir ...………………………...………………………..
11
F. Metode Penelitian ......…………...……….……………......................
12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian ………………………………...
12
2. Fokus Penelitian ......……….....……..……………….....................
13
3. Informan ……………………...…............………………………...
13
4. Jenis dan Sumber Data ……....…………………………………..
14
5. Teknik Pengumpulan Data ...…………………………….............
14
6. Teknik Analisis Data …....………...……………………………..
15
G. Hasil Penelitian ……………...……………..………………………
17
1. Tahapan dan mekanisme pemutakhiran daftar penerima manfaat bantuan beras miskin Kelurahan Sungai Lekop tahun 2014……..
17
2. Faktor penyebab terjadinya tidak tepat sasaran penerima manfaat bantuan beras miskin …………………………………………..
17
H. Kesimpulan ...………………………………………..……...………
17
I. Saran ...………………………….………………...……......………
19
DAFTAR PUSTAKA
iii
A. Latar Belakang Kemiskinan merupakan masalah sosial yang tak dapat terelakkan diberbagai belahan Dunia, baik di Negara maju maupun Negara berkembang. Selain keberadaanya yang cenderung relatif kemiskinan seperti menjadi sebuah keharusan yang tak disengaja oleh manusia. Hal tersebut diperkuat dengan adanya perintah disetiap agama, bahwa kita harus bersedekah kepada yang miskin, dengan demikian kemiskinan mungkin akan selalu ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara meminimalisasi kemiskinan dan memberikan perlakuan adil dan sewajarnya kepada masyarakat miskin. Mengingat kemiskinan mempunyai sifat relatif, maka perlu adanya klasifikasi
kemiskinan.
Hal
ini
bertujuan
untuk
mengetahui
dan
mempermudah dalam pendataan dan juga mempermudah dalam menentukan suatu golongan tertentu dalam upaya pengentasan kemiskinan tersebut. Klasifikasi kemiskinan di Kota dan Pedesaan tentu berbeda, karena lingkungan serta kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakatnya. Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat adil dan makmur, sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program yang selama ini juga memberikan perhatian besar terhadap upaya dalam pengentasan kemiskinan, karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1
Meskipun demikian masalah kemiskinan sampai saat ini masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Berbagai macam program dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, baik yang berupa material maupun non material. Salah satu program bantuan yang dicanangkan pemerintah yang masih berjalan hingga saat ini adalah Beras Miskin (RASKIN). Mengingat tingginya angka jumlah penduduk miskin dan diperparah oleh sulitnya penduduk miskin akan akses terhadap pangan karena rendahnya daya beli sebagai akibat krisis. Tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang naik berimplikasi pada harga bahan pokok yang melonjak tinggi terutama beras, dengan demikian daya beli masyarakat miskin rendah karena mengingat harga yang tidak terjangkau. Program ini dibentuk agar keluarga miskin mempunyai akses yang baik terhadap pangan dalam hal harga dan kesediaan. Raskin diberikan dengan harga yang sangat murah kepada masyarakat miskin, sehingga dapat mengurangi beban kebutuhan penerima Raskin. Dengan jumlah yang sudah ditentukan dan diberikan diberikan satu kali per bulan. Hal ini dipaparan Badan
Pemeriksa
Keuangan
(BPK)
dalam
berita
online
harian
CNNIndonesia.com dibawah ini: “Pelaksanaan program penyaluran subsidi Beras Untuk Rakyat Miskin (RASKIN) belum sepenuhnya efektif karena data penerima yang tidak mutakhir dan kualitas beras yang meragukan. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK mengatakan instansinya telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan raskin 2014 oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Perum Bulog, Tim Nasional Percepatan Penanggulan Kemiskinan (TNP2K) dan instansi terkait lainnya. Untuk diketahui, program subsidi raskin ini dikelola oleh Tim
2
Koordinator Raskin Pusat yang terdiri dari unsur pemerintah pusat dan daerah. Pemeriksaan kinerja atas penyaluran raskin Tahun Anggaran 2014 ditujukan untuk mengetahui efektivitas program tersebut dalam menanggulangi kemiskinan melalui bantuan langsung raskin. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pelaksanaan program penyaluran subsidi beras raskin belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan-tujuan program karena masih terdapat sejumlah permasalahan. Salah satu ialah data penerima manfaat raskin belum mutakhir karena data yang digunakan masih data Tahun 2011. Hal ini berakibat sebagian penerima program raskin berisiko tidak tepat sasaran. Sebuah
program
yang
dilakukan
dalam
upaya
pengentasan
kemiskinan, terutama program bantuan raskin ini, tidak jarang menuai permasalahan. Baik pada pelaku penyalur bantuan program raskin maupun pada penerima itu sendiri. Persoalan seperti itu terjadi didaerah pemerima raskin, tanpa kecuali di Kelurahan Sungai Lekop yang memiliki enam Rukun Warga (RW). Dimana dalam pembagian raskin kepada daftar penerima manfaat bantuan raskin melihat kepada data yang diperoleh dari pihak kelurahan dan dalam proses pemutahirah daftar penerima manfaat beras miskin melalui usulan dari Rukun Tangga (RT), yang berdasarkan kriteria sebagai penerima manfaat itu sendiri. Usulan pemutakhiran daftar penerima manfaat akan di lakukan dengan verifikasi kembali terhadap daftar penerima manfaat bantuan raskin sebelumnya dan melihat kriteria sebagai penerima, namun bila daftar penerima manfaat bantuan raskin tidak sesuai dengan kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) maka akan dilakukan usulan perubahan pengganti penerima manfaat bantuan raskin. Usulan perubahan pengganti penerima manfaat bantuan raskin akan dilakukan oleh setiap RT setelah melakukan verifikasi terlebih dahulu.
3
Untuk menyatakan kondisi
kemiskinan seseorang, diperlukan
sejumlah kriteria. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2011), ada 14 (empat belas) kriteria keluarga miskin, yaitu: 1.
Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 (delapan) meter persegi perorang.
2.
Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3.
Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4.
Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5.
Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6.
Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/ air hujan.
7.
Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8.
Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9.
Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari. 11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik. 12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan,
4
atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan. 13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/ hanya SD. 14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Berdasarkan hasil observasi kriteria yang telah ditetapkan oleh badan pusat statistik dengan daftar penerima manfaat bantuan raskin, di Kelurahan Sungai Lekop masih terjadi tidak tepat sasaran. Adapun yang terjadi disalah satu RW yang ada di Kelurahan Sungai Lekop bahwa daftar penerima manfaat bantuan raskin tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh badan pusat statistik, karena salah satu RT kondisi masyarakatnya dengan tingkat kesejahteraan yang tidak miskin dan memiliki pekerjaan serta berpenghasilan disetiap bulannya. Namun dalam daftar penerima manfaat bantuan raskin tetap terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan raskin yang ada di Kelurahan Sungai Lekop. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian. Dilatarbelakangi oleh dasar pemikiran diatas, maka penelitian ini di angkat dengan judul “Analisis Pemutahiran Penerima Manfaat (DPM) Bantuan Beras Miskin (RASKIN) di Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan”.
5
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah Pemutahiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) Bantuan Beras Miskin (RASKIN)
di
Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan?
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan penelitian tersebut, yaitu: 1. Mengetahui dan mengkaji/menganalisis terhadap pemutakhiran daftar penerima manfaat program bantuan raskin pada masyarakat di Kelurahan Sungai Lekop. 2. Menetahui Mekanisme pemutahiran daftar penerima manfaat terkait program bantun raskin. Ada 2 manfaat dari pada penelitian tersebut adalah a. Manfaat teoritis: 1.
Dapat memberikan kontribusi akademis/teoritis bagi berbagai pengambil kebijakan terkait proses pemutahiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) dari program bantuan raskin di Kelurahan Sungai Lekop,
2.
Sebagai
sumbangan
pemikiran
dalam
merumuskan
dan
mengimplementasikan program bantuan raskin dikemudian hari, khususnya di Kelurahan Sungai Lekop.
6
b. Manfaat praktis 1.
Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan pemuktakhiran daftar penerima manfaat program raskin.
2.
Untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
D. Kerangka Teoritis Kerangka teoritis yang didalamnya terdiri atas landasan teori dan atau landasan konsep yang mengandung uraian teoritis tentang aspek yang ada kaitannya masalah penelitian. Adapun kerangka teori dari aspek penelitian ini, yaitu : 1. Kebijakan Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan harus dapat berinteraksi dengan orang lain. Didalam setiap interaksi itu kadangkala membawa masalah. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan yang mencakup segala sendi kehidupan bermasyarakat harus dapat mengatasi masalah yang timbul tersebut yakni dengan lahirnya kebijakan-kebijakan tapi kadangkala, kebijakan itu tidak dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang ada.
7
Riant Serangkaian
D.
Nugroho
tindakan
(2004:4)
yang diusulkan
mendefinisikannya seseorang,
sebagai:
kelompok
atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada rangka mencapai tujuan tertentu. Kebijakan dapat pula diartikan sebagai bentuk ketetapan yang mengatur yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan, jika ketetapan tersebut memiliki sasaran kehidupan orang banyak atau masyarakat luas maka kebijakan itu dikategorikan sebagai kebijakan publik. 2. Formulasi Kebijakan Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji (Winarno, 2005:28). Lebih lanjut Winarno (2005:81) mengemukakan bahwa suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Winarno (2005:82-84) menuliskan bahwa tahapan-tahapan dalam perumusan kebijakan terdiri dari : Perumusan masalah (defining problem), Agenda kebijakan, Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dan Penetapan kebijakan.
8
3. Aktor-Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Perumusan kebijakan dalam prakteknya akan melibatkan berbagai aktor, baik yang berasal dari aktor negara maupun aktor non negara atau yang disebut Budi Winarno (2012:136-138) sebagai pembuat kebijakan resmi
(official
policy-makers)
dan
peserta
non
pemerintahan
(nongovernmental participants). Pembuat kebijakan resmi atau disebut pula aktor resmi adalah mereka yang memiliki kewenangan legal untuk terlibat dalam perumusan kebijakan publik. Yang termasuk dalam aktor resmi adalah agen-agen pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), legislatif dan yudikatif. Selain pembuat kebijakan resmi, terdapat pula peserta lain yang terlibat dalam proses kebijakan yang meliputi diantaranya kelompok kepentingan, partai politik, organisasi penelitian, media komunikasi, serta individu masyarakat. Mereka ini yang disebut oleh Anderson sebagai peserta non pemerintahan (nongovernmental participants) atau aktor tidak resmi, karena penting atau dominannya peran mereka dalam sejumlah situasi kebijakan tetapi mereka tidak memiliki kewenangan legal untuk membuat kebijakan yang mengikat. Peranan mereka biasanya adalah dalam menyediakan informasi, memberikan tekanan, serta mencoba untuk mempengaruhi (Budi
Winarno,2012:136-138). Mereka juga dapat
menawarkan proposal kebijakan yang telah mereka siapkan. Untuk memahaminya perlu memahami pula sifat-sifat semua pemeran serta (participants), bagian atau peran apa yang mereka lakukan, wewenang
9
atau bentuk kekuasaan yang mereka miliki, dan bagaimana mereka saling berhubungan serta saling mengawasi. 4. Nilai-nilai Yang Berpengaruh James Anderson dalam Winarno (2012:136-138) menekankan perlunya memperhatikan kriteria-kriteria pokok dalam merumuskan kebijakan yang merupakan bagian penting dalam analisis kebijakan yaitu a. nilai-nilai politik, b. nilai-nilai organisasi, c. nilai-nilai pribadi, d. nilai-nilai kebijakan, e. nilai-nilai ideologis. 5. Model Formulasi Kebijakan Perkembangan yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) model perumusan kebijakan (Nugroho,2009:396-422) yaitu: model kelembagaan (institutional), model proses (process), model teori kelompok (group), model teori elit (elite), model teori rasionalisme (rational), model inkremental (incremental), model pengamatan terpadu (mixed scanning), model demokratis, model strategis, model teori permainan (game theory), model pilihan publik (public choice), model sistem (system) dan model deliberatif atau musyawarah. Berbagai model formulasi kebijakan di atas adalah berorientasi pada masalah atau problem oriented. Tidak kalah penting pula adalah model formulasi kebijakan yang berorientasi pada tujuan atau goal
10
oriented. Model perumusan ke masa depan ini biasanya ditopang oleh model-model perumusan kebijakan yang bersifat peramalan (forecasting) yang tidak bersifat ekstrapolatif atau menggunakan masa lalu sebagai acuan masa depan (Nugroho,2009:430-433).
E. Kerangka Berfikir Kerangka berfikir adalah penjabaran lebih lanjut mengenai gejala yang diteliti dan dikelompokkan dalam variabel penelitian.Adapun kerangka
berfikir
yang
digunakan
untuk
mempermudah
dalam
menjelaskan gejala-gejala yang diteliti, disamping itu juga untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian konsep tersebut dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi indikator dari Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) program raskin adalah: Bagan I.1 Kerangka Berfikir Daftar Penerima Manfaat (DPM) Bantuan Raskin Tahun 2014
Pedoman Umum Raskin (Beras Miskin) 2014 Verifikasi Penerima Manfaat Bantuan Raskin dan Usulan Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM) Dari Hasil Verifikasi Kriteria Kemiskinan Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS)
Musyawarah Kelurahan Berdasarkan Perubahan Data Daftar Penerima Manfaat Pengganti Bantuan Raskin
11
Daftar penerima manfaat bantuan raskin yang diperoleh Kelurahan dari Kecamatan sebelum dilaksanakan program raskin dimasyarakat pihak Kelurhan memberikan data penerima manfaat kepada RT untuk melakukan Verifikasi terhadap daftar penerima manfaat bantuan raskin tersebut. Selain Kelurahan memerintahkan RT untuk melakukan verifikasi, RT juga menerima kewenangan untuk melakukan usulan pengganti penerima manfaat bantuan raskin jika terjadi ketidak sesuaian terhadap daftar penerima manfaat setelah dilakukan verifikasi. Setelah melakukan usulan pengganti penerima manfaat maka akan dilakukan musyawarah Kelurahan atas perubahan penerima manfaat bantuan raskin di Kelurahan Sungai Lekop.
F. Metode Penelitian 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, misalnya untuk menguji dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu, cara utama ini digunakan setelah penyelidikan memperhitungkan kewajaran ditinjau dari segi tujuan penyelidikan serta dari situasi penyelidikan (Winarno Surachmad,2002:120). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara atau alat utama yang digunakan dalam penelitian, dimana cara atau alat tersebut mempunyai syarat yang mengikat, mempunyai kecermatan yang optimal dan memperhatikan situasi dan
12
kondisi yang akan diteliti. Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskripsi kualitatif
yang dapat diartikan sebagai proses investigative
didalam peneliti secara perlahan-lahan memaknai suatu fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, menggandakan, mengkatalogkan, mengklasifikasikan objek penelitian.
2. Fokus Penelitian Analisis pemukhtahiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) Bantuan Beras Miskin (RASKIN), khususnya di Kelurahan Sungai Lekop Kabupaten Bintan Kecamatan Bintan Timur. 3. Informan Informan yaitu orang-orang yang memberikan data atau informasi berupa kata-kata atau tindakan, serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Fakta yang dibutuhkan meliputi katakata dan tindakan informan yang memberikan data atau informasi tentang proses pemutakhiran penerima manfaat bantuan raskin melalui proses wawancara dan pengamatan. Informan utama dalam penelitian ini, yaitu: Tabel 1.1 Informan penelitian No 1 2 3 4
Nama
Kelurahan Sungai Lekop Ketua RW (Rukun Warga) Ketua RT (Rukun Tetangga) Warga Sungai Lekop Total Sumber: Data Olahan Tahun 2014
Jumlah 3 orang 2 orang 2 orang 5 orang 12 orang
13
4. Jenis dan Sumber Data Proses mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adapun sebagai berikut: a. Data primer Yaitu data utama yang terjaring langsung dari responden, yang berkaitan dengan realitas yang ada yaitu Analisis Kebijakan Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) Bantuan Beras Miskin (RASKIN) di Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan pada Tahun 2014. b. Data sekunder Pada penelitian ini penulis dapatkan untuk memperkuat dan mendukung data primer, dapat berupa dokumen-dokumen resmi raskin Kelurahan Sungai Lekop petunjuk pelaksanaan dan dokumen hasil musyawarah desa, dari buku, koran, jurnal dan situs internet yang berisi tentang Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) Bantuan Beras Miskin (RASKIN). 5. Teknik Pengumpulan Data Baik buruknya suatu penelitian, hasilnya tergantung dari teknikteknik pengumpulan datanya, pengumpulan data ilmiah untuk memperoleh data penelitian, menggunakan teknik-teknik, prosedur, alat, kegiatan variabel yang dapat diandalkan. Prosedur-prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
14
a. Wawancara Melakukan face to-face interview (wawancara berhadaphadapan) dengan partisipan dan mewawancarai
adalah untuk
mendapatkan data informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam arena penelitian dengan jalan mengungkap data yang masih tersembunyi dan tidak dapat diungkap dengan menggunakan metode kuisioner. b. Dokumentasi Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan yang dilakukan. Dengan demikian sumber-sumber data tersebut digunakan sebagai literature dalam penelitian yang berhubungan dengan penelitian tersebut.
5. Teknik Analisis Data Metode deskriptif kualitatif menuntut analisis data dilakukan terus menerus selama melakukan penelitian. Oleh karena itu, disetiap langkah dalam penelitian saling berhubungan. Penelitian ini menggunakan analisis data yang terdiri dari 3 komponen, yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan verivicatian/ concluding drawing (penarikan kesimpulan). Kemudian analisis dilakukan dengan menggabungkan ketiga komponen tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:
15
a. Data Reduktion (Reduksi Data) Reduksi data merupakan proses pemilihan, mengabstrakkan data transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dari lokasi penelitian. Reduksi data ini merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik
kesimpulan
sementara.
Dengan
reduksi
data
dapat
menyederhanakan data dan mentransformasikan dengan cara, misalnya dengan menyeleksi data yang ketat, ringkasan atau menggolongkan dalam pola yang lebih jelas. b. Data Display (Penyajian Data) Penyajian data merupakan alur penting dalam kegiatan penelitian. Membatasi suatu penyajian sebagai kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. c. Verivicatian/ Concluding Drawing (Penarikan Kesimpulan) Dalam penelitian kualitatif,
penarikan kesimpulan dilakukan
terus menerus selama penelitian belangsung, penarikan tersebut disebut dengan penarikan kesimpulan sementara (tentative). Penelitian berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang telah dikumpulkan, taitu dengan berusaha mencari pola hubungan dan hal-hal yang timbul dalam
kesimpulan-kesimpulan
sementara
(tentative).
Dengan
bertambahnya data melelui proses verivikasi secara terus menerus, barulah ditarik kesimpulan yang bersifat mendasar (grounded), dengan
16
kata lain setiap kesimpulan yang dibuat senantiasa dilakukan verifikasi selama waktu penelitian.
G. Hasil Penelitian 1. Analisis pemutakhiran daftar penerima manfaat bantuan beras miskin di Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. Proses pemutakhiran daftar penerima manfaat bantuan beras miskin tidak dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana program raskin dan aktor-aktor yang berperan didalam berjalannya program bantuan raskin itu sendiri, serta proses pemutakhiran daftar penerima manfaat bantuan raskin yang dilakukan dengan tidak tetap sasaran serta masih ada daftar penerima manfaat yang tidak dimutakhirkan. 2. Faktor yang menyebabkan diantaranya adalah musyawarah yang dilaksanakan dengan tidak baik oleh pelaksana program raskin dan aktor – aktor yang berperan dalam pemutakhiran daftar penerima manfaat bantuan raskin, serta tidak adanya verifikasi kembali terhadap penerima manfaat bantuan beras raskin oleh pihak Kelurahan itu sendiri. H. Kesimpulan Adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan berdasarkan paparan hasil analisa penelitian adalah musyawarah yang dilakukan oleh kelurahan dalam proses pemutakhiran daftar penerima manfaat bantuan beras miskin tidak dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana program raskin dan aktoraktor yang berperan didalam berjalannya program bantuan raskin itu sendiri,
17
serta proses pemutakhiran daftar penerima manfaat bantuan raskin yang dilakukan dengan tidak tetap sasaran serta masih ada daftar penerima manfaat yang tidak dimutakhirkan. Penentapan penerima manfaat bantuan raskin tidak melihat berdasarkan kriteria kemiskinan yang ada, sehingga penerima manfaat yang sudah sejahtera, bekerja tetap dan berpenghasilan masih saja terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan raskin. Bahwa usulan penerima manfaat pengganti RT turut mempengaruhi suatu program meskipun dalam lingkup yang dilihat hanya dalam wilayah yang kecil yakni dalam lingkungan RW, namun dapat mempengaruhi suatu musyawarah yang ada di Kelurahan. Dalam hal ini pihak kelurahan tidak melakukan peninjauan kembali terhadap penerima manfaat pengganti bantuan raskin yang ada di setiap RT. Kelurahan telah memberikan kewenangan dalam setiap usulan perubahan penerima manfaat pengganti bantuan raskin namun RT yang berperan dalam proses verifikasi penerima manfaat bantuan raskin tidak menjalakan dengan baik sesuai kriteria kemiskinan dari BPS dalam penetapan penerima pengganti yang ada dimasyarakat Kelurahan Sungai Lekop. Proses pengesahan usulan penerima manfaat pengganti yang telah dilakukan dengan musyawarah Kelurahan yang bersumber data usulan setiap RT tentang pemuktakhiran daftar penerima manfaat bantuan raskin tanpa meninjau kembali terhadap usulan pengganti. Maka pihak kelurahan yang dikepalai oleh Lurah menandatangani hasil dari perubahan yang telah
18
disepakati didalam musyawarah kelurahan tanpa melihat kembali hasil dari usulan perubahan daftar penerima manfaat bantuan raskin tersebut.
I. Saran Adapun saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut : 1. Kepada seluruh pegawai Kantor Kelurahan agar melakuakan pemutakhiran terhadap penerima manfaat bantuan raskin agar lebih baik dan melihat peninjauan kembali terhadap usulan daftar penerima manfaat pengganti dalam pelaksanaan pemutakhiran rumah tangga sasaran penerima manfaat bantuan raskin. 2. Kepada pelaksana verifikasi daftar penerima manfaat bantuan raskin agar dalam melakukan usulan penerima manfaat pengganti bantuan raskin lebih melihat pedoman raskin dan kriteria kemiskinan berdasarkan badan pusat statistik.
19
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku Abdul Wahab, Solichin. 2014. Analisis Kebijakan. Bumi Aksara: Jakarta. Ali, Faried dan Andi Syamsu Alam. 2012. Studi Kebijakan Pemerintah. Refika Aditama: Bandung. Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung. Hadi, Sutrisno. 2001. Statistik Jilid I dan II. Yayasan Fakultas Psikologi UGM: Yogyakarta. Syafiie, Inu Kencana. 2009. Pengantar Ilmi Pemerintahan, Refika Aditama: Bandung. KBBI, 2009. Kamus Besar Bahasa Indonesia.WidiaKarya: Semarang. Labolo, Muhadam. 2011. Memahami Ilmu Pemerintahan:Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Milles, Mattew B, A. Michael Huberman. 1992. Analsis Data Kualitatif. UI Press: Jakarta. Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. PT Elex Media Komputindo: Jakarta. 2009. Publik policy. Elex/Gramedia: Jakarta. 2014. Kebijakan Sosial untuk Negara Berkembang. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Sitepu, Anwar, dkk. 2014. Evaluasi Implementasi Kebijakan Raskin 2014. Puslitbangkesos kementrian sosial RI. Jakarta. Suharto, Edi, Ph.D.2010. Analisa Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung. . 2011. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung. ____________. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia. Alfabeta: Bandung.
Sutrisno, Edy. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Kencana: Jakarta. Surachmad, Winarno. 2002. Metode Penelitian Sosial. Gunung Agung: Jakarta. Wahab, Solichin Abdul. 2010. Analisis Kebijakan dari Formula Keimplementasian Kebijakan Negara. Bumi Aksara: Jakarta. Winarno, Budi. 2005. Teori dan Proses KebijakanPublik. Media Pressindo: Yogyakarta. 2012. Kebijakan Publik. C A P S: Yogyakarta. B. Dokumen Pedoman Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (2014). Provinsi Kepulauan Riau, Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendistribusian Beras Miskin Nomor 4 Tahun 2014. C. Internet http://www.bulog.co.id/sekilasRaskin_v2.php (22 Januari 2015). http://www.kompas.com/ver1/Metropolitan/0701/11/221046.htm (22 Januari 2015). file:///I:/MATERI%20KEMISKINAN/keberhasilan-implementasiprogram_7854.html (23 Januari 2015). http://www.cnnindonesia.com/ (21 Mei 2015)
