IMPLEMENTASI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI ANTARA DISDIKPORA KABUPATEN BOYOLALI DENGAN CV. DAMAR MUKTI ABADI PERSPEKTIF UU NO. 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI & PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NASKAH PUBLIKASI
Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Oleh: ZAKI BAGOS WIJAYANDARU NIM: C.100.100.035
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2014
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH Bismillahirrahmanirrohim Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : Nama
: ZAKI BAGOS WIJAYANDARU
NIM
: C 100100035
Fakultas/Jurusan
: HUKUM
Jenis
: SKRIPSI
Judul
: IMPLEMENTASI KONSTRUKSI
KONTRAK ANTARA
KERJA DISDIKPORA
KABUPATEN BOYOLALI DENGAN CV. DAMAR MUKTI ABADI PERSPEKTIF UU NO. 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI & PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk : 1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan. 2. Memberikan
hak
menyimpan,
mengalihmediakan/mengalihformatkan,
mengelola dalam bentuk pengkalan data (database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu minta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta. 3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.
ii
IMPLEMENTASI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI ANTARA DISDIKPORA KABUPATEN BOYOLALI DENGAN CV. DAMAR MUKTI ABADI PERSPEKTIF UU NO. 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI & PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Zaki Bagos Wijayandaru , C.100100035, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ABSTRAK Kontrak adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tertulis sebagai media perikatan dan alat bukti bagi pihak yang berkepentingan. Di dalam pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Sebagai contoh Kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dalam pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Dari hasil penelitian, bahwa Prosedur Kontrak, Pelaksanaan Perjanjian dan Problematika dalam pelaksanaan perjanjian antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi telah dianalisis dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Kata Kunci : Kontrak, Kontrak Kerja Konstruksi. ABSTRACT A contract is an agreement made by the parties in writing as the media Alliance and the evidence for the parties concerned. In article 1, paragraph (5) of Act No. 18 of 1999 regarding construction services mention that Construction Work Contract is the entire document that governs the legal relationship between service users and service providers in implementing construction work. For example the construction work Contract between Disdikpora and Boyolali district in the construction of the library Space SDN 3 Embankment Subdistrict Mojosongo Boyolali Regency. From the results of research, that the procedure for the execution of the contract, the problem of execution agreement between Disdikpora and Boyolali district with CV. Resin Mukti Abadi has been analysed by Act No. 18 of 1999 regarding construction service and presidential Regulation No. 54 of 2010 about Government procurement of goods/services.
Keyword: Contract, Contract Construction Work.
iv
1
PENDAHULUAN Dewasa ini Indonesia tengah melakukan pembangunan di segala bidang untuk membuat negara ini menjadi lebih maju, yang sesuai dengan tujuan negara Indonesia yaitu kesejahteraan, adil dan makmur yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Serta menggunakan berbagai peraturan-peraturan atau perundangundangan yang diformalisasikan untuk melindungi seluruh masyarakat sekaligus memberikan kebebasan bagi para investor untuk mengembangkan investasiya. Ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, bahwa: “Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan, Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ini mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang mengikat dalam kontrak kerja konstruksi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.” Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi terdapat dua pihak yang mengadakan kontrak kerja konstruksi, pertama pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan hukum sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi dan yang kedua adalah penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Kedua belah pihak melakukan suatu perjanjian yang
2
disebut dengan Kontrak Kerja Konstruksi, dimana menurut pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi bahwa: “Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.”
Kontrak Kerja Konstruksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dan juga Penyedia Jasa ini terjadi karena adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Sedangkan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. 1 Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban, hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban. 2 Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi juga mengatur akibat hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, dimana Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan Konstruksi sesuai apa yang telah diperjanjikan dengan Pengguna Jasa sebelumnya. Sedangkan Pengguna Jasa berhak atas suatu Pekerjaan Konstruksi yang telah dikerjakan oleh Penyedia Jasa. Adanya Kontrak antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa berfungsi
untuk
memberikan
kepastian
hukum
para
pihaknya
ini, dan
1
Salim, 2009, Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak), Jakarta: Sinar Grafika, hal.
5. 2
Ibid.
3
menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai ekonomi yang lebih rendah menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi. 3 Selain Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dalam Kontrak Kerja Konstruksi juga diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa: “Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau sering disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.” Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, suatu kontrak kerja konstruksi yang dilakukan oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang selanjutmya disebut dengan K/L/D/I sebagai Pengguna Jasa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam melaksanakan pembangunan Kontruksi. Sebelum pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi antara Pemerintah selaku Pengguna Jasa dan Badan Usaha atau orang Perseorangan selaku Penyedia Jasa, ada beberapa metode pemilihan Penyedia Jasa yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menentukan Penyedia Jasa yang akan melakukan pekerjaan Konstruksi di bawah kontrak dengan Pengguna Jasa, yaitu Pelelangan Umum, 3
Salim, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, 2007, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), Jakarta: Sinar Grafika, hal. 23.
4
Pelelangan Terbatas, Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, Seleksi Umum, Seleksi Sederhana, Seyembara, Kontes, Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung. Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang berada di daerah provinsi Jawa Tengah yang saat ini melakukan pembangunan disegala bidang, dan salah satunya di bidang pendidikan. Keberadaan pembangunan gedunggedung di bidang pendidikan tersebut akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat Boyolali pada umumnya dan para pelajar pada khususnya, sehingga Boyolali akan menjadi lebih maju dalam segala bidang serta akan terus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Peran pemerintah dalam pembangunan ini sangatlah penting, mengingat sumber dana paling besar adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan tujuannya tersebut Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora)
Kabupaten
Boyolali
melaksanakan
Pembangunan
ruang
perpustakaan SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Untuk melaksanakan pembangunan ruang perpustakaan SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, diperlukan adanya perlindungan hukum yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa (Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Mengingat ingin terlaksananya pembangunan gedung perpustakaan SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali berjalan dengan lancar dan baik, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten
5
Boyolali dan CV. Damar Mukti Abadi melakukan kontrak kerja pembangunan ruang perpustakaan SDN 3 Tambak. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Boyolali adalah salah satu Institusi yang dibentuk Pemerintah untuk memajukan suatu program dari Pemerintah itu sendiri di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Sementara CV. Damar Mukti Abadi merupakan salah satu Kontraktor Bangunan yang terletak di Kabupaten Boyolali. Dan pengertian Kontraktor Bangunan sebagai berikut: “Kontraktor Bangunan adalah perusahaan-perusahaan yang bersifat perorangan yang berbadan hukum atau badan hukum yang bergerak dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud di atas adalah pembangunan pergedungan seperti rumah, pabrik, gedung, dsb.; sipil seperti pengairan, jalan, jembatan, dsb.;dan instalasi seperti bangunan, listrik, mesin, air, gas, lift, dsb.” Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana prosedur Kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan pihak CV. Damar Mukti Abadi? (2) Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi dalam Kontrak kerja Konstruksi? Dan (3) Problematika apa yang muncul di dalam pelaksanaan kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi? Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendiskripsikan prosedur Kontrak kerja Konstruksi
antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan pihak CV. Damar
Mukti Abadi. (2) Mendiskripsikan pelaksanaan perjanjian antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi dalam Kontrak kerja
6
Konstruksi. Dan (3) Mendiskripsikan Problematika yang muncul di dalam pelaksanaan kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi. Manfaat penelitian ini adalah: (1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum mengenai perjanjian konstruksi menurut pandangan Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2) Dapat mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan, syarat-syarat dan hubungan hukum antara Pihak Pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa di dalam perjanjian konstruksi menurut pandangan Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta dapat informasi yang jelas kepada pembaca dan masyarakat pada umumnya tentang bentuk beserta isi-isi perjanjian konstruksi di dalam kerjasama konstruksi antara pengguna barang/jasa dengan penyedia Barang/Jasa menurut pandangan Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Secara metodologis, Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Doktrinal Normatif, 4 yaitu kenyataan yang dapat ditemukan dalam dokumen tertulis yang tertuang di dalam kontrak kerjasama Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi. 4
Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Surakarta: UMS, hal. 13.
7
Jenis kajian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat Deskriptif. Metode Deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan penjelasan yang dapat memberikan data sedetail mungkin tentang obyek yang diteliti dalam kontrak kerja antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi dalam pembangunan gedung perpustakaan SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Lokasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Disdikpora Kabupaten Boyolali dan CV. Damar Mukti Abadi di Boyolali yang mana sesuai dengan penelitian yang penulis susun, sehingga memudahkan dalam pencarian guna memperoleh data. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: (1) Data primer, Merupakan sejumlah data keterangan atau fakta yang secara langsung didapatkan melalui penelitian lapangan, dalam hal ini data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan di CV. Damar Mukti Abadi. Dan (2) Data sekunder, Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi bukubuku, artikel, dan dokumen-dokumen internet yang berkaitan dengan objek penelitian dari skripsi. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, yaitu: (1) Studi kepustakaan,
dengan
cara
mengumpulkan,
mencari,
mempelajari
dan
menginventaris buku-buku dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahannya. (2) Studi lapangan (observasi), pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kelapangan atau tempat dimana objek berada, guna mendapat data primer yang disesuaikan dengan sumber-sumber pada data kepustakaan dalam tahap awal. Dan (3) Wawancara, pengumpulan data
8
dengan jalan melakukan wawancara dengan narasumber melalui pengajuan daftar pertanyaan untuk memperoleh data-data primer. 5 Wawancara yang dilakukan dengan Pihak Disdikpora Kabupaten Boyolali serta Pihak CV. Damar Mukti Abadi tersebut.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Prosedur Kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi Pelaksanaan Kontrak kerja Konstruksi yang dilakukan oleh Disdikpora Kabupaten Boyolali selaku pengguna jasa dengan CV. Damar Mukti Abadi selaku penyedia jasa dalam Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali harus melalui Prosedur yang telah ditentukan, dari sebelum pelaksanaan Kontrak, pelaksanaan Kontrak hingga berakhirnya Kontrak. Adapun Prosedur pelaksanaan Kontrak kerja Konstruksi Disdikpora Kabupaten Boyolali dalam Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut: a. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Penunjukan Langsung CV. Damar Mukti Abadi sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Pembangunan Ruang SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali dilakukan dalam hal Pekerjaan Konstruksi bangunan yang hanya dapat dilaksanakan dengan teknologi khusus dan hanya ada satu Penyedia Barang/Jasa yang mampu, yaitu CV. Damar Mukti Abadi serta merupakan kesatuan sistem konstruksi dan Penyedia Barang/Jasa akan 5
S. Nasution, 2001, Metode Research (Penelitian Hukum), Jakarta: Bina Aksara, hal.113.
9
bertanggung jawab bila terjadi kegagalan bangunan, sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) huruf b dan ayat (5) huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barng/Jasa Pemerintah b. Penetapan dan Pengumuman Pemenang ULP/Pejabat Pengadaan menetapakan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui website Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya dan papan pengumuman resmi. Sesuai dan diatur dalam Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. c. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Setelah terpilihnya CV. Damar Mukti Abadi selaku Penyedia Jasa yang ditunjuk oleh Disdikpora Kabupten Boyolali selaku Pengguna Jasa dalam Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera diserahkan kepada pemenang yang bersangkutan. Sesuai dengan Pasal 85 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. d. Jaminan Pelaksanaan Jaminan Pelaksanaan adalah Jaminan yang diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jaminan ini diberikan setelah diterbitkan
10
Surat
Penunjukan
Penyedia
Barang/Jasa
(SPPBJ)
dan
sebelum
penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Nilai Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau sebesar 5% x Rp 119.710.000,00 = Rp 5.985.500,00 (Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah). Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal kontrak sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi dan akan dikembalikan setelah penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. e. Jaminan Uang Muka Kontrak kerja Konstruksi biasanya mengatur besaran Uang Muka yang diterima adalah maksimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak. Dalam Kontrak antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi, bahwa CV. Damar Mukti Abadi mengajukan permohonan pembayaran Uang Muka sebesar 30% dari nilai Kontrak atau 30% x Rp 119.710.000,00 = Rp 35.913.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah). f. Penandatanganan Kontrak Proses
penadatanganan
Kontrak,
yaitu
PPK
menyempurnakan
rancangan Barang/Jasa yang akan ditandatangani, penandatanganan dilakukan setelah DIPA atau DPA disahkan, ditandatangani setelah penyerahan Jaminan Pelaksanaan paling lambat empat belas hari setelah dikeluarkannya SPPBJ,
11
hanya pihak yang berwenang yang bisa tanda tangan, yaitu direksi atau kepala lembaga/instansi dan/atau yang diberi kuasa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. g. Jaminan Pemeliharaan Jaminan Pemeliharaan merupakan jaminan yang wajib diberikan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen). Nilai jaminan ini sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak, serta dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai. Sesuai dengan Pasal 71 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pelaksanaan Perjanjian antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Konstruksi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, pasti keduanya melakukan perjanjian tertulis atau Kontrak yang mengatur tentang hal-hal yang menjadi hak maupun kewajiban hingga penyelesaian masalah bila terjadi suatu problematika yang dibuat dan telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. a. Para Pihak Dalam Kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi ini, CV. Damar Mukti Abadi yang diwakili oleh Direkturnya yaitu Tri Widodo, adalah Pihak Debitur, karena CV. Damar Mukti Abadi adalah Pihak yang berkewajiban untuk melakukan Penyediaan
12
Barang/Jasa terkait dengan pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Sedangkan Disdikpora Kabupaten Boyolali yang diwakili oleh Darmanto S. Pd. selaku Kepala Bidang SD Disdikpora Kabupaten Boyolali disebut sebagai Kreditur. Sebab lazimnya seorang Kreditur adalah menuntut hak dari apa yang dilaksanakan atau apa yang menjadi kewajiban seorang Debitur, dimana Disdikpora berhak menuntut kepada CV. Damar Mukti Abadi agar menyelesaikan pekerjaan Konstruksinya tepat pada waktunya serta sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Para Pihak yang mewakili tanda tangan dalam Kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi tentang Pembangunan Ruang perpustakaan SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yang menuliskan identitas secara jelas sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. b. Rumusan Pekerjaan Tujuan Kontrak, lingkup pekerjaan, dokumen kontrak, jenis dan nilai kontrak serta jangka waktu dan pelaksanaan kontrak tidak dijelaskan secara spesifik dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ataupun Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun di dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b Undangundang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, menyebutkan bahwa Tujuan Kontrak, lingkup pekerjaan, dokumen kontrak, jenis dan nilai kontrak serta jangka waktu dan pelaksanaan kontrak merupakan Rumusan Pekerjaan,
13
yang mana Pasal Pasal 22 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. c. Pengawas Lapangan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, Kepala Disdikpora Kabupaten Boyolali menunjuk personil dari DPU dan ESDM Kabupaten Boyolali serta Kepala Sekolah Penerima Bantuan sebagai Pengawas Lapangan, yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala Disdikpora Kabupaten Boyolali Selaku Pengguna Anggaran. Mengenai Pengawas Lapangan dalam Kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi tentang Pembangunan Ruang perpustakaan SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali bisa disebut dengan Pengawas konstruksi yang sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi d. Tata Cara Pembayaran Cara pembayaran dalam Kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) huruf b, dimana Pembayaran Prestasi pekerjaan dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin). e. Pekerjaan Tambah Kurang Pekerjaan tambah kurang yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi antar Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti
14
Abadi di atas telah sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Yang pada intinya Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak mengenai Spesifikasi pekerjaan selama tidak melebihi 10% dari nilai Kontrak semula atau selama masih tesedianya anggaran. f. Penghentian dan Pemutusan Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan apabila pekerjaan sudah selesai dan juga karena terjadinya hal-hal di luar kekuasaan Disdikpora Kabupaten Boyolali maupun CV. Dammar Mukti Abadi, sehingga kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan di dalam Kontrak. Akan tetapi dalam hal penghentian Kontrak, Disdikpora Kabupaten Boyolali wajib membayar kepada CV. Damar Mukti Abadi sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Dalam hal Pemutusan Kontrak dilakukan bilamana CV. Damar Mukti Abadi cidera janji/wanprestasi dan Disdikpora kabupaten Boyolali dapat memutus Kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan Pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan CV. Damar Mukti Abadi sudah melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan. Dalam hal wanprestai, CV. Damar Mukti Abadi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak. Pemutusan Kontrak ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. g. Penyelesaian Perselisihan Dalam Kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi tentang Pembangunan Ruang perpustakaan
15
SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat, maka penyelesaian perselisihan melalui Pihak Ketiga atau melalui Pengadilan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Isi Kontrak antara Disdikpora Kabuaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi seperti di atas sesuai dengan Pasal 94 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada intinya mengatur Penyelesaian Perselisihan dapat dilakukan dengan cara musyawarah, tetapi bila tidak menemukan kata mufakat maka penyelesaian perselisihan akan dilakukan dengan cara arbitrase atau pengadilan. h. Sanksi Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak yang meliputi bahan, peralatan, personil, administrasi, metode dan manajemen pelaksanaan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan dan administrasi Kontrak, maka Disdikpora Kabupaten Boyolali dapat melakukan: (1) Memberikan teguran dan peringatan, (2) Menangguhkan pembayaran angsuran, (3) Memberikan perintah pembongkaran/penggantian, (4) Penghentian pekerjaan dan menunjuk Penyedia Jasa lain untuk penyelesaian sisa pekerjaan atas biaya CV. Damar Mukti Abadi, (5) Mengenakan denda sebesar seperseribu dari nilai Kontrak untuk setiap hari keterlambatan, (6) Pemutusan Kontrak, (7) Pencairan Jaminan Pelaksanaan, (8) Memasukkan CV. Damar Mukti Abadi ke dalam daftar hitam Penyedia Jasa.
16
Bahwa penjelasan pemberian sanksi seperti di atas, telah sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menjelaskan bahwa Pengguna Jasa akan meberikan sanksi kepada Penyedia Jasa apabila Penyedia Jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab. i. Kegagalan Bangunan/Hasil Pekerjaan Dalam Kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi tentang Pembangunan Ruang perpustakaan SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, Kegagalan Banggunan/Hasil Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab CV. Damar Mukti Abadi ditentukan terhitung sejak tanggal Berita Acara Penyerahan Kedua sampai dengan berakhirnya masa pertanggungjawaban paling lama 10 (sepuluh) tahun yang ditetapkan oleh Penilai Ahli. Ketentuan di atas tentang Kegagalan Bangunan sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 25 Undangundang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. j. Domisili Disdikpora Kabupaten Boyolali dan CV. Damar Mukti Abadi sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di wilayah Hukum Kantor Pengadilan Negeri Boyolali. k. Hak dan Kewajiban Para Pihak Kewajiban dari Disdikpora Boyolali adalah membayarkan uang yang telah disepakati dalam Nilai Kontrak, sedangkan hak dari Disdikpora adalah menerima hasil bangunan berupa Ruang Perpustakaan SDN 3 Tambak Kacamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Sementara kewajiban CV.
17
dammar mukti abadi yaitu menyelesaikan bangunan berupa Ruang Perpustakaan SDN 3 Tambak sesuai dengan spesifikasi bangunan dan jangka waktu yang telah ditentukan. Dan hak CV. Damar Mukti Abadi adalah menerima uang pembayaran sperti yang telah disepakati dalam Kontrak. l. Wanprestasi Wanprestasi dalam pasal 1238 KUH Perdata adalah Si berutang lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. 6 Wanprestasi yang dilakukan biasanya tidak sesuainya spesifkasi bengunan yang direncanakan dengan pekerjaan di lapangan atau telah habis tempo, bangunan yang dikerjakan belum 100% (seratus persen) selesai. Wanprestasi atau cidera janji dalam Kontrak kerja Konstruksi diatur dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa Konstruksi. m. Keadaan Memaksa (Overmacht/Force Majeur) Keadaan Memaksa (overmacht/force majeur) adalah tidak dipenuhinya kewajiban/prestasi oleh salah satu pihak akibat adanya keadaan memaksa atau keadaan di luar kemampuan kehendak para pihak untuk memungkinkan dipenuhinya kewajiban/prestasi. Bahwa Wanprestasi dalam Kontrak kerja Konstruksi diatur di Pasal Pasal 22 ayat (2) huruf j Undang-undang Nomor 18 6
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta; Padnya Paramita, hal. 323.
18
tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 91 ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Problematika yang Timbul dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi antara Disdikpora Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi Problematika atau Permasalah yang muncul dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan pastilah menjadi suatu hal yang wajar, baik itu masalah internal ataupun masalah eksternal. Masalah internal merupakan masalah yang timbul antara pihak yang mengadakan perjanjian atau pihak ketiga yang terikat di dalamnya, sedang masalah eksternal merupakan masalah yang timbul akibat adanya pro dan kontra dari luar masyarakat maupun pihak-pihak lain. a. Problematika/Masalah Internal Dalam masalah internal ini biasanya adalah ketika terjadi kegagalan bangunan. Terkait dengan Kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi dalam Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, apabila terjadi kegagalan bangunan maka pasti perselisihan antara kedua belah pihak akan terjadi, antara pihak satu dan pihak yang lainnya pasti tidak ingin menjadi pihak yang disalahkan b. Problematika/Masalah Eksternal Sosialisasi kepada masyarakat selalu dilakukan sebelum adanya pekerjaan Konstruksi, namun masih ada saja masyarakat yang tidak memahami tentang maksud dan tujuan adanya pekerjaan Konstruksi. CV. Damar Mukti
19
Abadi selaku Penyedia Jasa tidak jarang menemui masalah seperti ini, antara lain adanya orang/masyarakat yang tidak mempunyai kewenangan dan tidak bertanggung jawab, dengan cara membuat ketidaknyamanan pelaksanaan Pembangunan dengan cara meminta upeti hanya untuk kepentingan pribadi semata.
PENUTUP Kesimpulan Prosedur Kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi adalah sebagai berikut: Pertama, metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung. Kedua, menetapkan hasil pemilihan melalui website K/L/D/I dan pengumuman papan resmi. Ketiga, Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan SPPBJ untuk menunjuk CV. Damar Mukti Abadi sebagai Penyedia Jasa. Keempat, CV. Damar Mukti Abadi memberikan Jaminan Pelaksanaan sebesar nilai kontrak. Kelima, CV. Damar Mukti Abadi mengajukan Jaminan Uang Muka sebesar 30% dari nilai kontrak. Keenam, Kontrak di tandatangani oleh Darmanto S. Pd. selaku Kepala Bidang SD Disdikpora Kabupaten Boyolali dan Tri Widodo selaku Direktur CV. Damar Mukti Abadi. Ketujuh, setelah pekerjaan selesai 100% CV. Damar Mukti Abadi wajib memberikan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai Kontrak. Pelaksanaan Perjanjian antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi Adapun Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Kontrak yang telah ditandantangani oleh kedua belah pihak, yang intinya CV. Damar Mukti Abadi harus
menyelesaikan
pekerjaan
Konstruksi
berupa
Pembangunan
Ruang
20
Perpustakaan SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali sesuai dengan spesifikasi atau perencanaan bangunan yang ditetapkan oleh Perencana Konstruksi. Sedangkan Disdikpora Kabupaten Boyolali memberikan uang sesuai dengan nilai Kontrak kepada CV. Damar Mukti Abadi dengan cara termijn atau berdasarkan tahapan pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan. Problematika yang Timbul dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi antara Disdikpora Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi adalah: Pertama, Problematika Internal dan Kedua, Problematika Eksternal.
Saran Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: Pertama, Apabila terjadi kegagalan bangunan dan ada unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka Pihak yang bersangkutan segera diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan ataupun perundangan yang berlaku, sehingga menimbulkan efek jera serta pembangunan Konstruksi di segala bidang di Indonesia lebih berkualitas dan Kedua, Setelah diadakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, maka masyarakat wajib ikut serta mendukung apa yang dilakukan pemerintah dalam upaya memajukan bangsa terutama di bidang pendidikan ini, dan tidak memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi semata.
21
DAFTAR PUSTAKA BUKU-BUKU Dimyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Surakarta: UMS. Nasution S., 2001, Metode Research (Penelitian Hukum), Jakarta: Bina Aksara. Salim, 2009, Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak), Jakarta: Sinar Grafika. Salim, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, 2007, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), Jakarta: Sinar Grafika. Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta; Padnya Paramita. PERATURAN/PERUNDANGAN Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pepres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
