NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
CETRO
1
DAFTAR ISI Halaman i
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
ii
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Penyempurnaan 1. Landasan Filosofis 2. Landasan Sosiologis 3. Landasan Yuridis D. Metode E. Sistematika Penulisan
1 1 1 2 2 2 3 4 4
BAB II
ARAH DAN TUJUAN PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN A Menuju Sistem Pemilu yang Demokratis B Menuju Sistem Pemerintahan yang Efektif C Pemikiran bagi Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif D Hubungan Sistem Kepartaian dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Sistem Presidensial
5 5 5 6 7
BAB III
PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
9
BAB IV
MATERI RANCANGAN UNDANG-UNDANG
13
A.
13 13 13
B. BAB V
Materi Penyempurnaan 1. Ketentuan Umum 2. Asas, Pelaksanaan, Lembaga Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 3. Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 4. Hak Memilih 5. Penyusunan Daftar Pemilih 6. Pencalonan 7. Kampanye 8. Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu 9. Pemungutan Suara 10. Penghitungan Suara 11. Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 12. Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 13. Pelantikan 14. Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang 15. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan 16. Pengawasan 17. Pemantauan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 18. Penyelesaian Preselisihan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 19. Ketentuan Pidana 20. Ketentuan Peralihan
14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16
Susunan Rancangan Undang-Undang
18
PENUTUP
13
16 16 16 17 17
20
DAFTAR PUSTAKA
21
LAMPIRAN: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
CETRO
2
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perjalanan kehidupan politik Indonesia mengalami dinamika yang besar ketika diputuskan untuk melaksanakan pemilihan umum secara langsung. Meskipun baru pertama kali, ternyata kita berhasil menyukseskan penyelenggaraan tiga pemilihan umum berturut-turut pada tahun 2004. Pertama, dilaksanakan pada tanggal 5 April yang secara simultan memilih anggota DPR,DPD dan DPRD dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota. Kedua, pada 5 Juli 2004, lima pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dinominasi oleh Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pemenang pemilu pada pemilihan umum legislatif tiga bulan sebelumnya berkompetisi pada putaran pertama pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilu putaran pertama ini tidak menghasilkan suara yang mayoritas absolut sehingga diselenggarakan pemilu putaran kedua. Pengalaman dalam pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada pemilu pertama tahun 1955 telah melahirkan keberhasilan sebagai babak baru dalam demokrasi secara nasional. Sekalipun demikian masih ada yang mempertanyakan apakah keberhasilan Pemilu itu sudah didukung oleh sistem pemilu dan aturan hukum cukup signifikan dalam memenuhi standar yang demokratis. Demikian pula halnya dengan keberhasilan tersebut dapatkah menjadi referensi bagi pengaturan ketentuan mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bagi penyempurnaan UU No. 23 Tahun 2003. Pengalaman Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan UU No. 23 Tahun 2003 telah memiliki legitimasi yang kuat, berkualitas dan dipilih melalui pemilu yang jujur, adil dan adil sesuai dengan semangat reformasi dan keinginan seluruh rakyat. Pemilu 2004 dapat diklaim sebagai keinginan rakyat karena pemilihan dilakukan secara langsung merupakan sarana bagi rakyat memberikan suaranya langsung kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan keinginannya. Demikian pula ruang kekuasaaan otoriter untuk menentukan kandidat presiden dan wakil presiden sudah diminimalisasi. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi one person one vote yang berarti suara mayoritas rakyat pemilihlah yang menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden. Hal lain yang perlu dicatat bahwa pemilihan langsung memungkinkan lahirnya kontrak politik antara pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dengan rakyat pemilihnya. Secara konstitusional visi dan misi serta program pasangan calon dalam masa kampanye menjadi kewajiban pasangan calon Presiden dan Wakil presiden untuk diwujudkan dalam masa jabatannya. Pemilu Presiden dan Wakiol Presidien merupakan pekerjaan besar dan kompleks. Tidak saja karena jumlah penduduk mecapai 215 juta jiwa dan jumlah pemilih mencapai 150 juta, tetapi juga penyebarannya yang luas dengan kondisi geografis yang berbedabeda, sehingga penanganannya pun membutuhkan sumber daya dan sumber dana besar yang harus ditopang oleh kinerja yang profesional, akuntabel dan transparan. Pengalaman tersebut di atas mendorong perlunya penyempurnaan UU No. 23 Tahun 2003 untuk meminimalisasi kekurangan yang belum diatur dan untuk menampung aspirasi yang signifikan dari masyarakat luas dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden guna pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 yang lebih efektif dan efisien. B.
Maksud dan tujuan
1.
Maksud
Pembentukan UU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimaksudkan untuk melakukan penyempurnaan atas UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
CETRO
1
Presiden dan Wakil Presiden, khususnya penyempurnaan atas berbagai materi pengaturan yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu, peserta pemilu, pendaftaran pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, prinsip umum pemungutan suara, penghitungan suara, pemantauan pemilu, dan penyelesaian sengketa pemilu. 2.
Tujuan
Tujuan pembentukan UU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah terbentuknya undang-undang sebagai landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan nasional, dalam rangka mewujudkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. C. Landasan Penyempurnaan 1. Landasan Filosofis Di dlam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diamanatkan bahwa Presiden dan Wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dalam perwujudannya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu. Amanat konstitusional tersebut sekaligus memberi arah bagi penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden didasarkan atas pemikiran bahwa penyelenggaraan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan bagian dari proses demokratisasi (kembali) kehidupan politik harus diorientasikan kepada 2 (dua) hal mendasar. Pertama, adalah bagaimana membangun proses pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dapat terselenggara dengan aman dan tertib dan dapat menampung dan mewujudkan harapan dan keinginan seluruh rakyat untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraannya sehingga akan dapat mencapai tujuan yang dicitacitakan bersama. Kedua, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dapat menghasilkan pasangan Presiden dan dan Wakil Presiden yang memenuhi persyaratanpersyaratan sebagai Kepala Pemerintahan, sehingga harapan seluruh rakyat untuk memiliki pemimpin yang akan mampu menyelenggarakan Pemerintahan Negara dengan sebaik-baiknya. Pemerintahan negara yang menjadi harapan rakyat tersebut dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Kedua hal tersebut akan dapat dicapai dengan baik jika semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden selalu dapat memahami dan menghayati nilai-nilai kebangsaan dalam memberikan dasar bagi penyempurnaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 2. Landasan Sosiologis Orientasi pemikiran sosiologis antara lain menunjukkan adanya perkembangan dinamika masyarakat, dan kecenderungan penilaiannya terhadap pengalaman empiris pada pemilu sebelumnya. Suasana reformasi dimana masyarakat menghendaki perbaikanperbaikan di bidang politik tak terkecuali perbaikan di bidang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Hal-hal yang diinginkan diantaranya seperti perlunya transparansi dalam pengelolaan dana kampanye baik dalam penerimaan, pengeluaran, serta pelaporan secara akauntabel, transparansi dalam proses pendafataran pemilih dan penghitungan suara yang harus dilakukan secara tertib mulai tingkat kelurahan atau desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun pada tingkat nasional. Dinamika masyarakat juga menghendaki adanya calon yang aspiratif, memiliki kompetensi kepemimpinan nasional dan berkualitas. Spesifikasi calon Presiden dan Wakil Presiden yang demikian merupakan harapan pemilih. Harapn demikian sesuai dengan
CETRO
2
kecenderungan masyarakat. Mengingat Presiden dan Wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, tentu rakyat memiliki legitimasi yang langsung pula terhadap kapasitas kepemimpinan pasangan calon terpilih sehingga hak legitimasinya harus mendapat perhatian secara proporsional bahkan sejak awal ketika penyelenggaraan pemilu dimulai. 3. Landasan Yuridis Sistem Pemilihan Umum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang telah melahirkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memiliki arah, substansi, serta sinergi dengan undang-undang lainnya. Perkembangan dalam pembangunan politik berdasarkan pengalaman Pemilu 2004 perlu mendapat perhatian. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 akan memberi arah lebih lanjut bagi penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mempunyai kaitan yuridis dengan undangundang lain. Undang-undang yang berkaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus menjadi dasar yuridis bagi penyempurnaannya. Di dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terdapat peran utama yang melibatkan partai politik peserta pemilu. Oleh karena itu undang-undang yang mengatur tentang partai politik harus menjadi dasar juga bagi penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden . Demikian pula hal dengan undang-undang yang mengatur pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD dan bahkan undang-undang yang mengatur mengenai susunan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Demikian pula halnya dengan telah lahirnya undang-undang yang mengatur penyelenggara Pemilu akan menambah dasar yuridis penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. D. Metode Pembentukan UU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan metode kerja sebagai berikut: a. Evaluasi atas pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. Pengkajian terhadap pasal-pasal dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 yang dinilai mengandung kelemahan dan/atau bermasalah; c. Pengkajian terhadap konsep teoritis tentang pemilihan umum presdien dan wakil persdien yang ideal; d. Penyesuaian dengan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu; dan e. Analisis komprehensif dan penyusunan konsep pengaturan yang baru. E. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan penelusuran dan pemahaman tentang penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, naskah akademik ini disusun sebagai berikut: Bab I memuat Pendahuluan yang berisi latar belakang perlunya dibuat rancangan Undang-undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maksud dan tujuan pembentukan Undang-Undang, landasan penyempurnaan, metode, dan sistematika penulisan. Bab II memuat Arah dan Tujuan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Di dalamnya dimuat mengenai arah dan tujuan menuju sistem Pemilu yang demokratis, sistem pemerintahan
CETRO
3
yang efektif, pemikiran bagi terbangunnya sistem pemerintahan presidensial yang efektif; dan hubungan penataan sistem politik demokratis dengan sistem pemerintahan efektif. Bab III memuat Problematika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang di dalamnya memuat materi mengenai penyelenggara, hak memilih, pendaftaran pemilih, persyaratan calon, kampanye, pengadaan perlengkapan, pemungutan suara, penghitungan suara, calon berhalangan tetap, pengawasan, pemantauan, penyelesaian sengketa, dan sanksi pidana. Bab IV memuat Materi Rancangan Undang-Undang, yang di dalamnnya dimuat Ketentuan Umum, Asas dan Pelaksanaan, Lembaga Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Hak Memilih, Penyusunan Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, Penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Pelantikan, Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan, Pengawasan, Pemantauan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Penyelesaian Perselisihan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Peralihan. Bab V memuat Penutup, yang di dalamnya berisi uraian penutup dari seluruh rangkaian penjelasan dalam naskah akademik mengenai perlunya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden .
CETRO
4
BAB II ARAH DAN TUJUAN PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN A. Menuju Sistem Pemilu yang Demokratis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 telah mengantarkan seluruh rakyat Indonesia berpartisipasi dalam menentukan pilihan secara langsung dalam rangka menentukan pemimpin pilihannya. Sistem pemilihan langsung tersebut di atas telah memberikan tempat yang luas bagi tumbuhnya sistem perpolitikan nasional pada satu segi, dan pada segi lain presiden terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena didukung oleh suara rakyat. Karena itu Presiden terpilih berada diatas segala kepentingan dan dapat menjembani berbagai kepentingan tersebut. Ada mekanisme kontrol dari rakyat dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ketika pasangan Presiden dan Wakil Presiden terlpilih selama masa pemerintahannya, sehingga Presiden dan Wakil presiden terpilih mempunyai beban konstitusional dalam memenuhi janji-janji, visi dan misi serta program yang disampaikan dalam masa kampanye, karena yang demikian adalah juga merupakan harapan rakyat. Hubungan senergis antara pasangan Presiden dan Wakil Presiden dan rakyat pemilih yang dijembatani oleh pemenuhan janji-janji, visi dan misi serta program yang disampaikan dalam masa kampanye, memberi gambaran telah terwujudnya nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden . Demikian pula sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung melahirkan check and balance antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif yang lebih seimbang karena kedua lembaga ini sama kuatnya, tidak ada satu lembaga yang dapat membubarkan lembaga lainnya. Sehingga dalam pengambilan kebijakan, masing-masing lembaga dapat saling bersinergi untuk menghasilkan keputusan yang terbaik bagi rakyat sebagai konstituennya. B. Menuju Sistem Pemerintahan yang Efektif Pengertian pemerintahan yang efektif adalah suatu proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik oleh lembaga-lembaga publik yang selaras dengan aspirasi dan keinginan rakyat berdasarkan tata perundangan yang berlaku. Sedangkan pengertian sistem pemerintahan yang efektif adalah suatu pola hubungan antara berbagai lembagalembaga publik dalam rangka pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik dengan dasar-dasar prinsip tertentu untuk menterjemahkan aspirasi dan keinginan rakyat. Pentingnya suatu sistem pemerintahan yang efektif, paling tidak bersumber pada 3 (tiga) alasan utama. Pertama, dengan adanya pemerintahan yang efektif, aktivitas pemerintahan menjadi lebih responsif. Pemerintah akan berusaha menerjemahkan keinginan rakyat menjadi kebijakan publik. Kedua, pemerintahan yang efektif akan membuat aktivitas pemerintahan lebih bisa didukung oleh berbagai kekuatan politik maupun masyarakat. Energi ini akan membuat pencapaian aktivitas pemerintah meluas oleh karena partisipasi masyarakat dan kekuatan politik dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan umum seperti memberikan pelayanan umum, mengatur konflik, maupun pembagian sumber-sumber ekonomi. Dan ketiga, pemerintahan yang efektif akan memungkinkan berlangsungnya aktivitas yang stabil dalam jangka panjang.
CETRO
5
Untuk mendukung tercapainya sistem pemerintahan yang efektif, maka perlu suatu upaya serius untuk menguatkan berbagai elemen sistem pemerintahan bagi kebijakan publik yang aspiratif dan responsif. Argumen teoritik pilihan terhadap sistem presidensialisme adalah: pertama, presiden adalah satu-satunya pejabat publik yang dipilih untuk mewakili seluruh rakyat dan wilayah negara. Dengan demikian presiden memiliki mandat yang kuat untuk melaksanakan kehendak rakyat dan wilayah. Asumsinya, dengan mandat yang demikian maka lembaga ini memiliki dasar untuk melaksanakan suatu pemerintahan yang efektif. Kedua, dalam banyak kasus, presiden biasanya dipilih langsung oleh rakyat dalam jangka waktu yang pasti. Dipilih langsung akan membuat kedudukannya tidak tergantung pada dinamika lembaga lain. Hubungan ini memungkinkan stabilitas kelembagaan yang akan berimplikasi kemungkinan tercapainya pemerintahan yang efektif. Ketiga, presiden terpilih memungkinkan untuk melaksanakan kebijakan nasional secara terencana dan responsif, dan efektif. Efektivitas fungsi pemerintahan menghendaki lembaga kepresidenan didukung oleh bekerjanya suatu sistem perwakilan yang efektif. Hubungan antara lembaga kepresidenan dan sistem perwakilan yang berimbang akan meletakan fondasi check and balances yang efektif.1 Secara umum dapat dikatakan bahwa penguatan sistem pemerintahan presidensial membutuhkan penguatan lembaga kepresidenan, penguatan lembaga perwakilan, serta perimbangan hubungan kelembagaan antara presiden dan legislatif. C. Pemikiran bagi Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif2 Sistem multipartai dan sistem presidensial merupakan dua sistem yang sulit digabungkan.3 Hal ini setidaknya telah dibuktikan pada 31 negara yang masuk kategori demokrasi yang stabil. Setidaknya ada tiga alasan mengapa kombinasi ini menimbulkan permasalahan. Tidak adanya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang mayoritas mutlak dalam legislatif ditambah dengan pembagian kekuasaan menimbulkan deadlock antara eksekutif dan legislatif. Dibandingkan dengan sistem dua partai, sistem multipartai lebih banyak menimbulkan polarisasi ideologi, serta koalisi antar partai akan lebih sulit untuk dibangun dan dipelihara pada sistem presidensial dibandingkan dalam sistem parlementer.Untuk dapat tercapainya suatu sistem pemerintahan yang efektif, maka perlu pemikiran yang serius untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang mungkin timbul dari persoalan personalisasi lembaga kepresidenan, koalisi yang memerintah, serta hubungan kelembagaan. Untuk menjawab pesimisme tersebut maka hal-hal yang berkaitan dengan problema kecendrungan personalisasi lembaga kepresidenan, perlu dibuatkan pengaturan kelembagaan detail yang memungkinkan munculnya lembaga kepresidenan yang kuat. Beberapa hal yang mestinya melekat pada konseptualisasinya, seperti refleksi konseptual, substansi, filosofi, serta kewenangan dari presiden.4 Shugart and Carey sebagai contoh menguraikan dimensi kewenangan presiden: We identify two basic dimensions of presidential power: one concerning power over legislation, the other encompassing non-legislative powers…The first set of aspects entail legislative powers constitutionally granted to the president. These aspects are the veto, the partial veto/override, presidential authority to legislate by decree, exclusive right to initiate certain legislative proposals, budgetary initiative, and power 1
Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multipartism, and Democracy:The Difficult Combination,” Comparative Political Studies, 26 (1993), 198-222. 2 Carlos Pereira and Bernardo Mueller, “The Cost of Governing: Strategic Behavior of the President and Legislators in Brazil’s Budgetary Process,” Comparative Political Studies, Vol. 37, No. 7, September 2004, 781-815. 3 R.William Liddle and Saiful Mujani, A New Multiparty Presidential Democracy, Asian Survey. Vol XLVI, No 1, January/February 2006 4 Matthew Soberg Shugart and John Carey, Presidents and Assemblies, Cambridge: Cambridge University Press, 1992
CETRO
6
to propose referenda. Aspects of presidential power apart from the legislative domain include cabinet formation, cabinet dismissal …. (Kami mengidentifikasi dua dimensi dasar dari kekuasaan presiden: kewenangan tentang legislasi, dan yang lain adalah kewenangan non-legislasi. Aspek pertama yang berkaitan dengan kewenangan legislasi yang dijamin konstitusi kepada presiden. Aspek-aspek tersebut adalah hak veto, hak veto bagian, mengeluarkan dekrit presiden, membuat usulan undang-undang, hak budget, dan membuat usulan referendum. Aspek yang merupakan kekuasan presiden tetapi terlepas dari domain legislatif termasuk pembentukan kabinet, pemberhentian anggota kabinet...) Hal ini tidak terlepas dari pesan historik yang tertuang dalam konstitusi maupun aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Kedua, adalah adanya suatu sistem pemilihan lembaga kepresidenan yang sesuai dengan paparan yang di atas. Sebagai contoh kalau hendak memilih presiden yang mewakili segenap rakyat dan teritori seluruh Indonesia, maka harus dibuat mekanisme yang memungkinkan persyaratan itu dipenuhi. Dalam teori, sistem dua putaran lebih memungkinkan munculnya calon yang demikian. Oleh karena persyaratan suara mayoritas absolut dan wilayah bisa dilekatkan pada putaran pertama dan persyaratan suara terbanyak bisa dilekatkan pada putaran kedua. Ketiga adalah perlu dikaji peran dan fungsi berbagai elemen penunjang lembaga kepresidenan serta pembentukan struktur kelembagaan penunjang berdasarkan fungsi tersebut. Perlu juga dibuatkan pengaturan peran, lingkup aktivitas, serta hubungan elemenelemen tersebut secara keseluruhan. Semuanya ditujukan untuk tercapainya sistem pemerintahan yang efektif. Persoalan gabungan partai politik pendukung Presiden dan Wakil presiden terpilih sebagaimana telah diarahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, secara teoretik mestinya dilanjutkan dengan formalisasi koalisi antara partai politik atau gabungan partai politik. Formalisme koalisi tersebut yang memiliki kader yang duduk dalam kabinet Presiden dan Wakil presiden terpilih.5 Koalisi ini diharapkan akan mencegah polarisasi dan fragmentasi berlebihan antara berbagai kekuatan yang ada. Koalisi yang demikian memberikan dukungan riil bagi penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dalam masa jabatan Presiden dan Wakil presiden Bagi munculnya sebuah koalisi yang berarti maka faktor kepemimpinan dalam partai dan kedisiplinan partai menjadi kunci.6 Karenanya adalah sesuatu yang mendesak untuk memperhatikan keterkaitan dan kalau perlu keberlanjutan koalisi antar partai sebelum dan setelah pemilihan presiden.7 D. Hubungan Sistem Kepartaian dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Sistem Presidensial. Beberapa literatur menunjukkan adanya hubungan yang relatif konsisten antara sistem kepartaian dalam kaitannya dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan sistem presidensial. Multipartai, terutama yang bersifat terfragmentasi, menyebabkan implikasi deadlock dan immobilism bagi sistem presidensial murni.8 Alasannya adalah bahwa presiden akan mengalami kesulitan untuk memperoleh dukungan yang stabil dari legislatif sehingga upaya mewujudkan kebijakan akan mengalami kesulitan. Pada saat yang sama koalisi yang mengantarkan presiden untuk memenangkan pemilu tidak dapat dipertahankan untuk menjadi koalisi pemerintahan. Tidak ada mekanisme yang dapat mengikatnya. Alasan lain adalah bahwa komitmen anggota Dewan terhadap kesepakatan 5
Jose Antonio Cheibub, “Minority Governments, Deadlock Situations, and the Survival of Presidential Democracies” Comparative Political Studies 35(3) (April 2003) 384-412, Sage Publications. 6 Joe Foweraker, “Institutional Design, Party Systems, Governability: Differentiating the Presidential Regimes of Latin America, British Annal of Political Science 28 (4) (Oct. 1998) 656-674, Cambridge University Press, 1998. 7 Joe Foweraker, “Institutional Design, Party Systems, Governability: Differentiating the Presidential Regimes of Latin America, British Annal of Political Science 28 (4) (Oct. 1998) 656-674, Cambridge University Press, 1998. 8 Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multipartism, and Democracy:The Difficult Combination,” Comparative Political Studies, 26 (1993), 198-222.
CETRO
7
yang dibuat pimpinan partai jarang bisa dipertahankan. Dengan kata lain tidak adanya disiplin partai membuat dukungan terhadap presiden menjadi sangat tidak pasti. Perubahan dukungan dari pimpinan partai sangat juga ditentukan oleh perubahan kontekstual dari konstelasi politik yang ada. Tawaran yang diberikan untuk memperkuat presidensial dengan membuatnya mampu memerintah adalah dengan menyederhanakan jumlah partai. Jumlah partai yang lebih sederhana (efektif) akan mempersedikit jumlah veto point dan biaya transaksi politik. Perdebatan yang terjadi diharapkan menjadi lebih fokus dan berkualitas. Publik juga akan mudah diinformasikan baik tentang keberadaan konstelasi politik maupun pilihan kebijakan bila jumlah kekuatan politik lebih sederhana. Sistem kepartaian mempunyai hubungan sinergik dengan sistem Pemilu yang sekaligus menunjukan dianutnya tipe pemilihan umum plural majority dan akan menghasilkan jumlah partai yang lebih sedikit. Selain itu ada pula tipe pemilihan umum sistem representasi proporsional yang akan melahirkan sistem multi partai. Untuk dapat menghasilkan tipe sistem kepartaian sederhana, maka perlu pengkondisian dalam proses pemilu. Untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya biasanya diberikan syarat minimal suara atau electoral threshold.
CETRO
8
BAB III PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara umum telah mengatur berbagai ketentuan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, pengamatan yang didasarkan pada perkembangan dinamika politik dan kemasyarakatan, evaluasi terhadap pengalaman penyelenggaraan Pemilihan Umum pada waktu sebelumnya, menimbulkan adanya berbagai aspirasi untuk melakukan beberapa perbaikan/penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang banyak mendapat perhatian masyarakat adalah problematika mengenai: penyelenggara, hak memilih, pendaftaran pemilih, persyaratan calon, kampanye, pengadaan perlengkapan, pemungutan suara, penghitungan suara, calon berhalangan tetap, pengawasan, pemantauan, penyelesaian sengketa, dan sanksi pidana. Hal-hal yang mendapat perhatian masyarakat tersebut di atas secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Penyelenggara Dengan telah dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka semua ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berkait dengan Undangundang tersebut di atas perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan. Hal ini perlu dilakukan mengingat rancangan undang-undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu rangkaian pengaturan dalam bidang politik. 2. Hak Memilih Ada berbagai pandangan yang berkembang menyangkut hak memilih bagi anggota TNI dan anggota POLRI dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sementara pandangan, dengan mendasarkan pada ketentuan tentang Hak Asasi Manusia menginginkan agar kepada anggota TNI dan anggota POLRI diberikan sebagaimana halnya anggota masyarakat lainnya. Pada sisi yang lain, anggota TNI dan anggota POLRI yang memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain menjaga keutuhan NKRI serta melindungi keamanan masyarakat perlu dipertimbangkan kembali agar anggota TNI dan anggota POLRI tidak menggunakan hak memilihnya. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut secara mendalam lebih lanjut dalam kaitannya dengan penyempurnaan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden . 3. Pendaftaran Pemilih Dari pengalaman penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya, banyak terjadi kasus dimana masyarakat yang memiliki hak memilih dirugikan sebagai akibat kekurang tertiban dalam proses pendaftaran pemilih. Hal itu dapat terjadi karena mekanisme pendaftaran, kelalaian petugas, dan juga kelalaian pemilih yang bersangkutan. Belajar dari pengalaman tersebut penyusunan daftar pemilih perlu mendapat perhatian sehingga berbagai kelemahan pada masa yang lalu dapat diperbaiki secukupnya. Oleh karena itu direkomendasikan oleh naskah akademik agar hal tersebut diamasukkan menjadi ketentuan dalam undang-undang penyempurnaan.
CETRO
9
4. Persyaratan Calon Pencalonan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, merupakan aspek yang sangat penting mengingat calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya akan menjadi kepala pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Selain syarat-syarat yang sudah ditentukan sebagai bakal calon perlu dilakukan verifikasi yang intensif terhadap dokumen-dokumen persyaratan yang harus diserahkan oleh setiap pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu hal yang penting adalah melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan digunakannya ijazah palsu dalam proses pencalonan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 5. Kampanye Dalam pelaksanaan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden banyak dijumpai berbagai kasus yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan kajian, kasus-kasus tersebut berkaitan dengan rentang waktu kampanye yang dianggap tidak cukup sehingga pelaksana kampanye cenderung melakukan curi start atau melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan. Selain itu, juga terjadi kasus dimana pihak-pihak yang seharusnya dilarang dilibatkan dalam kampanye, tetapi diikutsertakan dalam kampanye. Selanjutnya juga, materi kampanye pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden belum mencantumkan materi-materi yang bersifat mendasar seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian juga persepsi masyarakat yang masih menganggap belum adanya transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana kampanye. Hal-hal tersebut perlu dipikirkan untuk penyempurnaan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengingat hal tersebut dipandang masih belum memadai. 6. Pengadaan Perlengkapan Dalam hal perlengkapan penyelenggaraan Pemilu, banyak pandangan yang menyatakan bahwa tanggung jawab pengadaannya seyogyanya tidak menjadi kewenangan KPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut dapat mengganggu konsentrasi para anggota KPU untuk menjalankan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya yang bersifat lebih mendasar. Masalah tersebut dapat dipecahkan dengan kemungkinan melimpahkan pelaksanaan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dari anggota KPU kepada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Dengan demikian tanggungjawab penyelenggaraan pemilu dapat lebih dibagi secara proporsional, mendasar dan dapat lebih meningkatkan tertib administrasi pengadaan barang dan jasa khususnya dalam rangka pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilu. 7. Pemungutan Suara Berdasarkan hasil pengamatan oleh berbagai kalangan dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang lalu, bahwa dari segi jumlah pemilih pada setiap TPS dipandang kurang efisien oleh karena sebelum batas waktu berakhirnya pemungutan suara, proses pelaksanaan pemungutan suara sudah selesai sebelum batas waktu yang ditentukan, tentunya hal ini kurang efisien. Atas dasar hal tersebut maka jumlah pemilih pada setiap TPS perlu penambahan yang signifikan. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan efisiensi Namun tetap berpegang pada azas penyelenggaraan pemilu maka ketentuan mengenai pemungutan suara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu
CETRO
10
Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan penyempurnaan dan penegasan, utamanya penambahan jumlah pemilih di setiap TPS. 8. Penghitungan Suara Dari pengalaman Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang lalu, khususnya dalam proses penghitungan suara banyak ditemukan protes atau komplain bahkan adanya gugatan terhadap hasil penghitungan suara oleh masyarakat, saksi-saksi dari partai politik, dan pasangan calon. Hal ini dapat terjadi oleh karena berbagai kemungkinan seperti mekanisme penghitungan suara yang kurang memadai, kelalaian petugas penghitungan suara pada berbagai tingkatan proses penghitungan suara. Ketidak tepatan dalam penghitungan suara dapat menyebabkan kemungkinan ketidak absahan penetapan hasil pemilu. Oleh karena itu perlu dipikirkan upaya-upaya perbaikan terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan proses penghitungan suara. 9. Calon Berhalangan Tetap Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur ketentuan tentang pelantikan dinilai masih kurang memadai. Hal tersebut terutama yang berkaitan dengan belum diaturnya kemungkinankemungkinan jika pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan. Dalam hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud sehingga kemungkinan terjadinya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap, dapat diantisipasi sedini mungkin. 10. Pengawasan Berdasarkan pengalaman atas penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya, banyak terjadi kasus yang dilaporkan kepada lembaga pengawas pemilu, namun demikian, pada berbagai evaluasi dan pandangan masyarakat ternyata banyak kasus tidak dapat ditindak lanjuti dan diselesaikan secara memadai sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu perlu diupayakan agar lembaga pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditingkatkan peran dan fungsinya sehingga dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif dengan dituangkan dalam ketentuan undang-undang. 11. Pemantauan Pemantauan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh karena pemantauan selain dapat membantu perbaikan citra pelaksanaan Pemilu, juga melibatkan banyak pihak baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Pemantauan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden masih dipandang sangat minim dan baru diatur secara umum dalam dua pasal. Perlu dipikirkan upaya-upaya untuk mengatur hal pemantauan Pemilu tersebut secara memadai sehingga semua pihak yang terlibat di dalam proses pemantauan dapat memahami hak dan kewajibannya sehingga dapat memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya terhadap penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 12. Penyelesaian Sengketa Berdasarkan pengalaman dalam penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya, banyak terjadi kasus yang dilaporkan kepada lembaga
CETRO
11
pengawas pemilu, namun demikian, pada bebagai evaluasi dan pandangan masyarakat ternyata banyak kasus tidak dapat ditindak lanjuti dan diselesaikan secara memadai dalam waktu yang cepat sesuai dengan harapan masyarakat. Bahkan banyak diantarannya tidak ditindaklanjuti. Untuk itu perlu diupayakan agar ada perbaikan supaya kasus-kasus sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diselesaikan secara lebih tertib dalam waktu yang cepat melalui pengadilan dalam waktu yang dibatasi oleh undang-undang. 13. Sanksi Pidana Ketertiban dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, salah satunya sangat dipengaruhi oleh kepatuhan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kepatuhan dapat terwujud apabila ada ketentuan sebagai alat memaksa yang mengatur sanksi apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilu. Sanksi-sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dipandang masih ringan sehingga perlu diatur ketentuan pemberatan sanksi pidana sesuai dengan perkembangan saat ini.
CETRO
12
BAB IV MATERI RANCANGAN UNDANG-UNDANG
A. Materi Penyempurnaan Rincian rencana penyempurnaan yang dilakukan di berbagai ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum. Rincian rencana penyempurnaan yang harus dilakukan dan akan menjadi materi muatan dalam batang tubuh RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengandung banyak hal yang baru. Hal baru yang menjadi muatan materi penyempurnaan adalah seperti persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden, penyusunan daftar pemilih, verifikasi pasangan bakal calon, masa kampanye, materi kampanye, larangan dalam kampanye, dana kampanye, pengadaan dan distribusi perlengkapan Pemilu, ketentuan tentang calon Presiden terpilih yang berhalangan tetap sebelum pelantikan, pengawasan, penyelesaian perselisihan Pemilu dan ketentuan pidana. Dalam ketentuan umum tidak banyak perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya dilakukan beberapa penyesuaian dengan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu, RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. 2. Asas, Pelaksanaan, Lembaga Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2.1.
Asas dan Pelaksanaan
Kententuan mengenai asas di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak harus diadakan perubahan karena rumusan asas tersebut sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian pula halnya dengan ketentuan mengenai pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden , yang tidak mengalami perubahan rumusan karena sudah sesuai dan dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah menjadi pengalaman konstitusional yang lalu. 2.2.
Lembaga Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Sehubungan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sepanjang mengenai lembaga penyelenggara Pemilu telah dilakukan perubahan mendasar. Perubahan tersebut adalah dengan dibentuknya undang-undang tersendiri mengenai lembaga penyelenggara Pemilu, sehingga semua ketentuan tersebut di atas dipindahkan menjadi rumusan di dalam undang-undang mengenai lembaga penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu di dalam RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya diatur dalam satu pasal saja mengenai keberadaan KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, pengawas lapangan dan Panwaslu Luar Negeri. 3. Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Ketentuan mengenai Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu diadakan penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut mengenai
CETRO
13
persyaratan calon Presiden dan Wakil presiden terutama tentang penambahan syarat bahwa calon tidak pernah dihukum penjara karena korupsi dan/atau melanggar Ham berat serta penghapusan syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 4. Hak Memilih Kententuan mengenai hak memilih di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak harus diadakan perubahan karena rumusan hak memilih tersebut sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Penyusunan Daftar Pemilih Ketentuan mengenai penyusunan daftar pemilih dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu diadakan penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan harus memerinci hal-hal penting yang berkaitan dengan pemutakhiran data, daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap, daftar pemilih perubahan, rekapitulasi pemilih dan penerbitan kartu pemilih. Pemutakhiran data ini dilakukan sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang tentang Adminsitrasi Kependudukan, hal tersebut harus dilakukan guna meningkatkan akurasi data dan terjamin hak-hak pemilih. Hal tersebut direkomendasikan oleh naskah akademik ini agar dimasukan menjadi ketentuan hukum dalam RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 6. Pencalonan Ketentuan mengenai Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan penyempurnaan dan penegasan terutama untuk menghindari adanya penggunaan dokumen palsu. Berkaitan dengan hal ini pengaturan mengenai dokumen palsu harus dipertegas dalam RUU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah lolosnya pasangan calon yang mungkin menggunakan dokumen palsu. Oleh karena itu direkomendasikan oleh naskah akademik ini agar hal tersebut di atas dimasukkan dalam ketentuan RUU ini. 7. Kampanye Ketentuan mengenai kampanye dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan penyempurnaan dan penegasan untuk menghindari adanya pelanggaran kampanye oleh pasangan calon atau tim kampanye terutama dalam mencuri start kampanye (waktu kampanye). Selain itu harus ada penegasan penyempurnaan materi kampanye dengan mewajibkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk dimasukkan menjadi bagian pokok materi kampanye. Demikian pula halnya mengenai ketentuan dana kampanye terutama berkaitan dengan rekening khusus, kewajiban pelaporan, pencatatan penerimaan dan penggunaan sumbangan, dan audit dana kampanye. Berkaitan dengan hal ini pengaturan mengenai kampanye harus dipertegas dalam RUU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden . Oleh karena itu perlu direkomendasikan oleh naskah akademik ini agar hal tersebut di atas dimasukkan dalam ketentuan RUU ini. 8. Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Setelah dilakukan pengkajian mengenai ketentuan yang mengatur Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan penyempurnaan dan penegasan untuk membangun tertib administrasi pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu. Sehubungan dengan hal tersebut harus ada penegasan tanggungjawab pengadaan
CETRO
14
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu. Berkaitan dengan hal ini pengaturan mengenai pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu harus dipertegas menjadi tanggungjawab Sekretaris Jenderal. Hal tersebut perlu direkomendasikan oleh naskah akademik ini agar hal tersebut di atas dimasukkan dalam ketentuan RUU ini. 9. Pemungutan Suara Ketentuan mengenai pemungutan suara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan penyempurnaan dan penegasan untuk meningkatkan efisiensi dengan tetap berpegang teguh pada maksud dan esensi diselenggarakan Pemilu. Berkaitan dengan hal ini pengaturan mengenai pemungutan suara harus dipertegas dalam RUU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan meningkatkan jumlah pemilih dalam setiap TPS. Oleh karena itu perlu direkomendasikan oleh naskah akademik ini agar hal tersebut di atas dimasukkan dalam ketentuan RUU ini. 10. Penghitungan Suara Sehubungan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sepanjang mengenai lembaga penyelenggara Pemilu telah dilakukan perubahan mendasar, maka penghitungan suara dalam RUU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus menyesuaikan dengan Undang-Undang yang mengatur Penyelenggara Pemilu. Esensi dari penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terletak pada mekanisme penghitungan suara. Dari pengalaman Pemilu Preiden dan Wakil Presiden yang lalu, harus dirubah mekanismenya dari PPS menjadi KPPS. Mekanisme tersebut dirubah dengan maksud untuk menghindari adanya kemungkinan kecurangan dalam penghitungan suara di PPS. 11. Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Setelah dilakukan pengkajian yang mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terutama mengenai Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diperbandingkan dengan pengalaman Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang lalu, hal ini dipandang masih relevan. Oleh karena itu tidak perlu dilakukan perubahan dan diadop dalam RUU. 12. Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Setelah dilakukan pengkajian yang mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terutama mengenai Penetapan pasangan calon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terpilih diperbandingkan dengan pengalaman Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang lalu, hal ini dipandang masih relevan. Oleh karena itu tidak perlu dilakukan perubahan dan diadop dalam RUU.
13. Pelantikan Ketentuan mengenai pelantikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan penyempurnaan dan penegasan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan. Dengan demikian perlu ada penegasan penyempurnaan materi dengan mengatur ketentuan yang merespons kemungkinan terjadi. Kemungkinan tersebut seperti calon Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih kedua-duanya berhalangan tetap. Berkaitan dengan hal ini pengaturan mengenai pelantikan harus
CETRO
15
dipertegas dan dirinci dalam RUU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu perlu direkomendasikan oleh naskah akademik ini agar hal tersebut di atas dimasukkan dalam ketentuan RUU ini. 14. Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Setelah dilakukan pengkajian yang mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terutama mengenai Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang, diperbandingkan dengan pengalaman Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang lalu, hal ini dipandang masih relevan. Oleh karena itu tidak perlu dilakukan perubahan dan diadop dalam RUU. 15. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan Setelah dilakukan pengkajian yang mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terutama mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan diperbandingkan dengan pengalaman Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang lalu, hal ini dipandang masih relevan. Oleh karena itu tidak perlu dilakukan perubahan dan diadop dalam RUU. 16. Pengawasan Ketentuan mengenai pengawasan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan penyempurnaan dan penegasan meningkatkan efektivitas pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian perlu ada penegasan penyempurnaan materi dengan mengatur ketentuan pengawasan dalam porsi yang lebih besar atau dalam Bab tersendiri. Berkaitan dengan hal ini pengaturan mengenai pengawasan harus dipertegas dan dirinci dalam RUU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden . Oleh karena itu perlu direkomendasikan oleh naskah akademik ini agar hal tersebut di atas dimasukkan dalam ketentuan RUU ini. 17. Pemantauan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Ketentuan mengenai Pemantauan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu diadakan penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan harus memerinci hal-hal penting yang berkaitan dengan jenis pemantau, persyaratan dan tata cara, wilayah kerja, tanda pengenal, hak dan kewajiban, larangan, sanksi, pelaksanaan, pelaporan dan fasilitasi. Hal tersebut direkomendasikan oleh naskah akademik ini agar dimasukkan menjadi ketentuan dalam RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 18. Penyelesaian Perselisihan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Dalam upaya mengantisipasi adanya perkara perselisihan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselesaikan melalui pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi, dan pengadilan tinggi tata usaha negara, perlu dibentuk majelis hakim ad hoc dengan tujuan Majelis Hakim selalu tersedia. Jumlah majelis hakim ad hoc baik penunjukan sebagai anggota majelis hakim ad hoc, pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding maupun penempatan ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Guna mempercepat penyelesaian perkara perselisiahan hasil Pemilu perlu diatur juga dalam undang-undang ini, di dalam penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu dibatasi waktunya dan memastikan batas waktunya seperti rumusan Mahkamah Konstitusi berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan mengenai hasil pemilihan umum
CETRO
16
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan didaftarkan pada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Mengantisipasi kemungkinan tindak pidana Pemilu, penyidikan terhadap tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam undang-undang ini dilakukan oleh penyidik kepolisian sesuai dengan perundang-undangan, dan jika ada pengecualian, perlu diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Untuk mempercepat proses penyidikan dilakukan dan diserahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya laporan atau tertangkap tangan oleh penyidik. Jangka waktu ini dimaksudkan agar tidak berlama-lama dalam proses penyidikan. Demikian pula untuk memenuhi petunjuk jaksa penuntut umum apabila berkas perkara belum dinyatakan lengkap, tenggang waktu tersebut sudah harus termasuk jangka waktu penyidik melakukan penyidikan tambahan. Dalam hal berkas perkara dipandang lengkap jaksa penuntut umum melimpahkan perkara kepada pengadilan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sejak berkas perkara dari penyidik diserahkan kepada jaksa. Pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap perkara tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, harus dilakukan dalam waktu yang singkat sebanding dengan jangka waktu penyelenggara Pemilu yang singkat. Disarankan agar paling lambat 7 (tujuh) hari sejak perkara didaftar pada kepaniteraan pengadilan negeri perkara sudah diselesaikan. Langkah tambahan untuk mempersingkat penyelesaian perkara pada tingkat banding disarankan agar pengadilan tinggi menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat banding sebagai pengadilan tingkat terakhir dan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain dan paling lambat 7 (tujuh) hari perkara didaftar pada kepaniteraan pengadilan tinggi. Untuk merespons kemungkinan terdapat perkara perselisihan dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dimintakan untuk diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, perlu ditegaskan agar Pengadilan Tata Usaha Negara menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak perkara didaftar pada kepaniteraan pengadilan Tata Usaha Negara. Perlu ada ketegasan dalam undang-undang ini untuk menghindaari berlarut-larutnya penyelesian perkara, perlu dibuat ketentuan yang memerintgahkan agar pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, perkara pada tingkat banding sebagai pengadilan tingkat terakhir dan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain. Demikian pula halnya agar diatur secara tegas sehingga pengadilan tinggi tata usaha negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat banding sebagai pengadilan tingkat terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari sejak perkara didaftar pada kepaniteraan pengadilan tinggi. Saran-saran tersebut di atas direkomendasikan naskah akademik ini untuk dijadikan ketentuan dalam undang-undang penyempurnaan. 19. Ketentuan Pidana Pengaturan mengenai Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu diadakan penyempurnaan dengan pemberatan hukuman. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja petugas dan kepatuhan semua pihak dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu perlu penambahan lama hukuman dan jumlah denda. 20. Ketentuan Peralihan Dalam Rancangan Undang-Undang ini ditegaskan kembali bahwa dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, anggota TNI dan anggota POLRI tidak menggunakan hak memilihnya.
CETRO
17
B. Susunan Rancangan Undang-Undang RUU tentang Pemilihan Umum Presdien dan Wakil Presiden disusun dengan struktur Bab dan Pasal, yang terdiri atas 21 Bab dan 245 Pasal. Dibandingkan dengan UU Nomor 23 Tahun 2003 yang terdiri atas 15 Bab dan 103 Pasal, maka dalam RUU terdapat penambahan 6 Bab dan 142 Pasal. Secara lengkap, ke 21 Bab dan 245 Pasal dalam RUU adalah: BAB
I
KETENTUAN UMUM; terdiri atas 1 pasal, yaitu Pasal 1.
BAB
II
ASAS, PELAKSANAAN, DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PELPRES; terdiri atas 3 pasal, yaitu Pasal 2 sampai dengan Pasal 4.
BAB
III
PESERTA DAN PERSYARATAN MENGIKUTI PELPRES; terdiri atas 5 pasal, yaitu Pasal 5 sampai dengan Pasal 9.
BAB
IV
HAK MEMILIH; terdiri atas 2 pasal, yaitu Pasal 10 sampai dengan Pasal 11.
BAB
V
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH; terdiri atas 22 pasal, yaitu Pasal 12 sampai dengan Pasal 33.
BAB
VI
PENCALONAN; terdiri atas 13 pasal, yaitu Pasal 34 sampai dengan Pasal 46.
BAB
VII
KAMPANYE; terdiri atas 24 pasal, yaitu Pasal 47 sampai dengan Pasal 70.
BAB
VIII
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PILPRES; terdiri atas 2 pasal, yaitu Pasal 71 sampai dengan Pasal 72.
BAB
IX
PEMUNGUTAN SUARA; terdiri atas 20 pasal, yaitu Pasal 73 sampai dengan Pasal 92.
BAB
X
PENGHITUNGAN SUARA; terdiri atas 13 pasal, yaitu Pasal 93 sampai dengan Pasal 115.
BAB
XI
PENETAPAN HASIL PILPRES; terdiri atas 2 pasal, yaitu Pasal 116 sampai dengan Pasal 117.
BAB
XII
PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH; terdiri atas 2 pasal, yaitu Pasal 118 sampai dengan Pasal 119.
BAB
XIII
PELANTIKAN; terdiri atas 3 pasal, yaitu Pasal 120 sampai dengan Pasal 122.
BAB
XIV
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG; terdiri atas 4 pasal, yaitu Pasal 123 sampai dengan Pasal 126.
CETRO
18
BAB
XV
PILPRES LANJUTAN DAN PILPRES SUSULAN; terdiri atas 3 pasal, yaitu Pasal 127 sampai dengan Pasal 129.
BAB
XVI
PENGAWASAN; terdiri atas 38 pasal, yaitu Pasal 130 sampai dengan Pasal 167.
BAB
XVII
PEMANTAUAN PILPRES; terdiri atas 19 pasal, yaitu Pasal 168 sampai dengan Pasal 186.
BAB
XVIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM PILPRES; terdiri atas 11 pasal, yaitu Pasal 187 sampai dengan Pasal 197.
BAB
XIX
KETENTUAN PIDANA; terdiri atas 45 pasal, yaitu Pasal 198 sampai dengan Pasal 242.
BAB
XX
KETENTUAN PERALIHAN; terdiri atas 1 pasal, yaitu Pasal 243.
BAB
XXI
KETENTUAN PENUTUP; terdiri atas 2 pasal, yaitu Pasal 244 sampai dengan Pasal 245.
CETRO
19
BAB VII PENUTUP Naskah akademik ini telah diupayakan seoptimal mungkin namun dihubungkan dengan realitas dan tuntutan masyarakat tentu masih jauh dari sempurna. Naskah akademik ini, dijadikan dasar dan acuan dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden . Hal ini tercermin dari materi yang dimuat dalam naskah akademik ini yang secara substansial dapat dituangkan dalam rumusan bab, pasal dan ayat. Dengan demikian, melalui perumusan yang cermat dan mengakomodasi seluruh kondisi empirik dari pengalaman pelaksanaan sebelumnya diharapkan hal ini menjadi titik tolak menuju iklim demokrasi Indonesia yang lebih baik dengan tetap berlandaskan pada akar budaya bangsa.
CETRO
20
DAFTAR PUSTAKA Carlos Pereira and Bernardo Mueller, “The Cost of Governing: Strategic Behavior of the President and Legislators in Brazil’s Budgetary Process”, in Comparative Political Studies, Vol. 37, No. 7, September 2004. Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination”, in Comparative Political Studies, 26, 1993. Joe Foweraker, “Institutional Design, Party Systems, Governability: Differentiating the Presidential Regimes of Latin America”, British Annal of Political Science Cambridge University Press, 1998. Jose Antonio Cheibub, “Minority Governments, Deadlock Situations, and the Survival of Presidential Democracies” in Comparative Political Studies 35 (3), Sage Publications. April 2003) Matthew Soberg Shugart and John Carey, Presidents and Assemblies,: Cambridge University Press, Cambridge, 1992 R.William Liddle and Saiful Mujani, “A New Multiparty Presidential Democracy”, Asian Survey, Vol XLVI, No 1, January/February 2006. Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multipartism, and Democracy:The Difficult Combination”, in Comparative Political Studies, 26 (1993), 198-222. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
CETRO
21
