MURTAD SEBAGAI PENGHALANG HADHANAH

MURTAD SEBAGAI PENGHALANG HADHANAH (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 1700/Pdt. G/2010/PAJT)

SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh : LILIS SUMIYATI NIM. 1111044100083

KONSENTRASI PERADILAN AGAMA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H/ 2015 M

ii

iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi berjudul MURTAD MENJADI PENGHALANG HADHANAH (Studi Analisis

Putusan

Pengadilan

Agama

Jakarta

Timur

Perkara

Nomor

1700/Pdt.G/2010/PAJT) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada….. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.sy) pada program studi……

Ciputat, …………………..

iv

ABSTRAK Lilis Sumiyati. NIM 1111044100083. Murtad Sebagai Penghalang Hadhanah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT). Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 1436 H/ 2015 M. xi + 112 halaman + 95 halaman lampiran. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan pengasuh anak yang disebabkan salah satu orang tuanya murtad, yang kemudian dalam hukum Islam menjadi penghalang untuk memperoleh hak dalam mengasuh anak melalui putusan No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT, serta mengindentifikasi pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang dikarenakan murtad, yang mana hak dalam mengasuh anak tersebut tidak diberi kewenangan bagi salah satu orang tuanya yang murtad. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menekankan pada kualitas dengan pemahaman deskriptif pada putusan pengadilan tersebut. Pendekatan yang penulis lakukan menggunakan pedekatan yuridis-normatif dengan melihat objek hukum yang berkaitan dengan Undang-undang. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung dengan wawancara kepada hakim yang memutus perkara di Pengadilan Agama Jakarta Timur serta hakim lainnya. Adapun pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang kongkret yang dihadapi. Penelitian ini membuktikan bahwa tidak semua perkara hadhanah itu diberikan pada seorang ibu. Majelis Hakim beralasan bahwa dalam perkara hadhanah yang disebabkan salah satu orang tuanya murtad, maka akibat murtad inilah yang benar-benar menjadi penghalang untuk mendapatkan hak asuh anak, karena faktor agama orang tua yang menjadi hal yang paling utama sebagai pengasuh anak, disebabkan agama merupakan pondasi dalam kehidupan dan menjadi prioritas utama dalam merawat dan mendidik anak. Oleh karena itu hakim dalam memutus tidak hanya berpedoman pada satu pasal yang menyatakan hak asuh anak adalah hak seorang ibu, akan tetapi harus melihat pada kemaslahatan dan perlidungan bagi anak-anaknya, karena kedudukan sebagai orang tua tidak saja memenuhi kebutuhan materialnya tetapi juga lingkungan, pendidikan serta pembinaan akhlak wajib dan harus diperhatikan dari anak itu masih kecil sampai tumbuh dewasa.

Kata Kunci Pembimbing Daftar Pustaka

: Murtad Sebagai Penghalang Hadhanah, Perkara Nomor: 1700/Pdt.G/2010/PAJT : Sri Hidayati, M.Ag : Tahun 1974 sampai Tahun 2014

v

KATA PENGANTAR Bismillahirrahmaanirrahim Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan kepada penulis. Sehingga atas karunia pertolongan-Nya lah

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta

salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para umat-Nya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muhammad Soleh dan Ibunda Umi Sumiati beserta kakak Muhlis Ali dan adik-adik yang penulis sayangi Sofia, ikhwan, dan Nur laila, yang tiada lelah dan bosan memberikan motivasi, bimbingan, kasih sayangnya serta do’a, begitu juga waktu dan senyumannya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayang kepada mereka semua. Dalam penulisan skripsi ini, tiada sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi, akan tetapi syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan inayah-Nya, kesungguhan, serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung segala hambatan dapat diatasi, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalamdalamnya kepada: 1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

vi

2. Bapak H. Kamarusdiana, S.Ag., MH., dan Ibu Sri Hidayati, M.Ag., selaku Ketua Program Studi dan sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (SAS) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta. 3. Ibu Sri Hidayati, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk mengarahkan dan memotivasi selama membimbing penulis. 4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar pada lingkungan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis dari awal bangku kuliah sampai pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 5. Segenap jajaran Staf dan karyawan akademik Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum dan Perpustakaan Utama yang telah membantu penulis dalam pengadaan referensi-referensi sebagai bahan rujukan skripsi. 6. Ibu Dra. Nurroh Sunah, SH., dan bapak Drs. Sultoni, MH., serta bapak Drs. H. Jarkasih, MH., sekalu hakim yang penulis teliti di Pengadilan Agama Jak-Pus, Jak-Tim dan Jak-sel, yang senantiasa telah memberikan waktu untuk bisa diwawancarai dan bimbingannya serta nasehat dan saran selama penulis melakukan wawancara. 7. Bapak Drs. Ahmad Zawawi, MH, selaku hakim PA Jak-Tim yang telah membantu dan membimbing penulis selama melakukan wawancara. Dan segenap jajaran Staf dan karyawan di Pengadilan Agama Jakarta Timur, PA Jak-Selatan dan PA Jak-Pusat yang telah memberikan kesempatan kepada

vii

penulis dalam mencari data-data sebagai rujukan penulis dan membantu proses administrasi penulis selama melakukan wawancara. 8. Do’a dan harapan penulis panjatkan kepada kedua sahabat tersayang Epi Yulianti dan Safira Maharani yang senantiasa memberikan semangat, cinta kasihnya, ilmunya serta kesabaran dan kesetiannya menemani penulis dari awal semester dan sampai pada akhirnya sama-sama menyelesaikan skripsi. 9. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis lainnya, Andi Asyraf Rahman, Hendrawan, M. Fathin, Juni, Rina, Nadia, Kamel, Didah, Triana, Denis, Vemi, Burhan, Rudi, Farhan, Hira, Tiflen, Azhar Syukri, Syukra, Naili dan Ayun yang terus memberikan ilmu dan motivasinya serta semangat kepada penulis. 10. Semua teman-teman Peradilan Agama Angkatan 2011 dan KKN SMITH 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kenangan indah penulis yang tidak dapat terlupakan bersama kalian semuanya. Tidak ada yang dapat penulis berikan atas jasanya, hanya doa semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Jakarta, 20 Mei 2015

Penulis

viii

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................... ii LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................... iii PENGESAHAN PANITIA UJIAN ................................................................... iv ABSTRAK ........................................................................................................... v KATA PENGANTAR ....................................................................................... vi DAFTAR ISI ...................................................................................................... ix BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1 B. Identifikasi Masalah ....................................................................... 9 C. Pembatasan dan Perumusan Masalah .......................................... 10 D. Tujuan dan Manfaat Penulisan .................................................... 11 E. Review Studi Terdahulu .............................................................. 12 F. Metode Penelitian ........................................................................ 14 G. Sistematika Penulisan ................................................................. 18

BAB II

PENGASUHAN ANAK (HADHANAH) MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF A. Pengertian Hadhanah .................................................................. 20 B. Dasar Hukum Hadhanah ............................................................ 24 C. Syarat-syarat Sebagai Pengasuhan Anak .................................... 34 D. Pihak-pihak Yang Berhak Atas Pengasuhan Anak ..................... 42

ix

E. Masa Berlakunya Hadhanah ....................................................... 50 F. Faktor Penghalang Hadhanah ..................................................... 55 BAB III

PERKARA-PERKARA HADHANAH DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR A. Perkara Hadhanah Pada Tahun 2011 .......................................... 59 B. Perkara Hadhanah Pada Tahun 2012 .......................................... 63 C. Perkara Hadhanah Pada Tahun 2013 .......................................... 67

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR NOMOR 1700/Pdt.G/2010/PAJT A. Kronologis Perkara Putusan No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT .......... 75 1. Duduk Perkara ....................................................................... 75 2. Tuntutan Para Pihak Dalam Gugatan .................................... 78 B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT ............................................................... 79 C. Amar Putusan Dalam Perkara No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT ....... 83 D. Analisis Penulis ........................................................................... 84 BAB V

PENUTUP D. Kesimpulan ......................................................................... 103 E. Saran .................................................................................... 106

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 108

x

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Surat Mohon Kesediaan Pembimbing Skripsi 2. Surat Permohonan Data/Wawancara Ke PA Jakarta Timur 3. Surat Permohonan Data/Wawancara Ke PA Jakarta Selatan 4. Surat Permohonan Data/Wawancara Ke PA Jakarta Pusat 5. Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara dari PA Jak-Tim 6. Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara dari PA Jak-Sel 7. Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara dari PA Jak-Pus 8. Hasil Wawancara dengan Hakim PA Jak-Pus 9. Hasil Wawancara dengan Hakim PA Jak-Tim 10. Hasil Wawancara dengan Hakim PA Jak-Sel 11. Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT 12. Dokumentasi Gambar Melakukan Wawancara

xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia, maka adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan, dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat dan untuk membentuk sebuah masyarakat kecil yang akan meneruskan perjalanan peradaban manusia.1 Islam memandang perkawinan itu suatu nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah dan Sunnah Nabi yang terdapat dalam AlQur’an dan Hadis. Sehingga unsur ibadah dalam perkawinan yang berarti ingin menyempurnakan sebagian dari agama dan menumbuhkan nilai kemanusian serta rasa kasih sayangnya terhadap manusia lainnya.2 Keluarga merupakan bagian terkecil dari sebuah masyarakat yang didalamnya hanya terdiri dari suami, istri dan anak. Setiap individu juga pasti menginginkan sebuah keluarga yang bahagia dibutuhkan rasa saling kasih sayang, terciptanya keharmonisan, ketentraman dalam berkeluarga (sakinah, mawaddah, wa rahmah) dan itulah merupakan kunci dari tujuan sebuah perkawinan.3

1

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008),

h. 1 2

Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1974), h. 5-9 3

Mudderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga System Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 7

1

2

Tujuan dari sebuah perkawinan, sebagaimana termaktub dalam AlQur’an ialah: “…Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang….” (QS. Ar-Rum: 21) Maksud dari penjelasan arti ayat di atas, bahwa dalam membina rumah tangga yang tentram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan istri, perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sejahtera. Sebuah keluarga akan berjalan dengan harmonis dan tentram, apabila seorang ayah akrab dengan anak dan bekerja sama dengan ibu dalam memberi bimbingan atau pendidikan kepada anak.4 Menurut ajaran agama, anak merupakan amanah atau titipan dari Yang Maha Kuasa melalui anugerah-Nya yang diberikan kepada siapapun hamba-Nya yang dikehendaki agar dijaga, dipelihara dan dilindungi, karena itu menjadi tanggung jawab orang tua.5 Di samping itu, salah satu yang perlu diperhatikan adalah tanggung jawab pemeliharaan anak. Maka pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua sehingga pemeliharaan anak meliputi berbagai hal seperti, kasih sayang, pendidikan, ekonomi dan kebutuhan pokok anak lainnya. Pemeliharaan anak juga bukan kepada material saja, melainkan kepada kebutuhan dalam menjaganya yang penuh rasa kasih sayang,

4

Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 80 5

Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, (Jakarta: el-kahfi, 2008), h. 310

3

kesabaran dan ikut turut menjadi faktor penentu pembentuk kepribadian anak dan unsur penting dalam pertumbuhan seorang anak. Sehingga antara anak dan orang tua itu bisa berkomunikasi dengan baik dan agar tidak terjadi kerusakan pada mental anak, tetapi apabila itu tidak dipenuhi maka kemungkinan besar anak akan terpengaruh oleh pergaulan yang negatif yang bisa merusak anak.6 Pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian dalam bahasa fiqih disebut dengan hadhanah. Hadhanah adalah memelihara seseorang (anak) yang belum (atau tidak) bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan madharat atau kesengsaraan bagi anak.7 Proses pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh ada dua istilah yang berdekatan maksudnya yaitu kata hadhin dan kata wali, hadhin atau hadhanah dalam bahasa arab adalah pemeliharaan anak atau hak asuh. Secara etimologis, hadhanah ialah meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan. Sedangkan secara terminologisnya ialah pemeliharaan anak yang belum mumayyiz yang tujuannya untuk mendidik, menjaga dan menyayanginya, karena masih belum mampu berdiri sendiri untuk keperluannya.8 Hak asuh (hadhanah) anak yang berhak dalam pemeliharaannya adalah ibunya yang secara emosional lebih sabar dibandingkan ayahnya, 6

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), h. 240

7

Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, h. 316

8

Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 157

4

dan selama ibunya itu tidak menikah dengan laki-laki lain. Karena apabila ibunya menikah, maka hak hadhanah tersebut beralih kepada ayahnya.9 Agama Islam itu memberikan syarat-syarat kepada seorang pengasuh yaitu: berakal, baligh, mempunyai kemampuan, tidak membenci anak dan beragama Islam/ seakidah dengan sang anak.10 Dalam Undang-undang yang ada di Indonesia sendiri mengenai hak asuh anak bahwasannya tidak menjelaskan secara langsung mengenai syarat-syarat bagi pengasuh anak, karena dalam undang-undang itu sendiri hanya mengatur seorang yang berhak sebagai pengasuh anak yang melihat pada kesejahteraan bagi anak itu sendiri sedangkan dalam ajaran Islam itu sendiri ditetapkan adanya syarat-syarat bagi pengasuhnya (hadhin). Di dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 jo. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Bab III mengenai hak dan kewajiban anak, bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang

dapat

membahayakan

atau

menghambat

pertumbuhan

dan

perkembangan dengan wajar. Oleh karena itu kebahagian anak merupakan pula kebahagiaan orang tua, maka seorang anak perlu mendapatkan rasa kasih sayang dari orang tua, dimana kondisi setiap anak itu dapat

9

Abdul fatah Idris dan Abu Ahmadi, Fikih Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal.

251 10

Ibid., h. 293

5

melaksanakan hak dan kewajibannya.11 Dan jika tidak ingin terjadi adanya keresahan pada anak atau menjadi korban akibat sebuah perceraian atau menderita kerugian seperti mental, fisik dan sosial bagi anak, maka peranan orang tua yang merupakan tanggung jawab sepenuhnya atas pertumbuhan dan perkembangan anak.12 Namun tanggung jawab pemeliharaan ada dua sifat yaitu ada yang bersifat meteril dan bersifat pengasuh dan keduanya berbeda masalah tanggung jawabnya, bahwa tanggung jawab yang bersifat materil itu kaitannya dengan seorang ayah yang harus memenuhi pembiayaan untuk penghidupan anak, termasuk biaya pendidikannya dan apabila ayah tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.13 Hal tersebut termaktub dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 41 ayat (2), sedangkan tanggung jawab yang bersifat pengasuh bahwa ibu lah yang memegang hak asuh, selama anak itu belum mumayyiz. Berakhirnya masa asuhan atau dibebaskan untuk memilih adalah pada waktu anak itu sudah mumayyiz atau sudah bisa ditanya dan memilih

11

Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), h. 17-

18

197-198

12

Ibid., h. 35

13

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h.

6

kepada siapa dia akan terus ikut. Jadi secara umum anak yang belum mumayyiz hak asuh diberikan kepada ibunya.14 Melihat ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak Undangundang No. 23 tahun 2002 jo. Udang-undang No. 35 tahun 2014 bahwa hak asuh di samping hak orang tua juga merupakan hak anak, karena anak termasuk salah satu anggota keluarga. Hal tersebut diterangkan dalam pasal 37 ayat (1) yaitu: “Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar…”. Jadi terpeliharanya anak dari adanya akibat perceraian dikarenakan seorang ibu yang murtad yaitu berpindah agama ke non-muslim sehingga berakibat mengabaikan anak yang diasuhnya. Maka hal ini perlu adanya tindakan suami kepada istri untuk kembali ke jalan yang sesuai dengan ajaran Islam yang kemudian menjadi perebutan hak asuh anak bagi kedua orang tuanya ketika terjadi perceraian. Oleh karenanya Majelis Hakim juga tidak selamanya memberikan hak asuh itu kepada ibunya karena melihat pada hak-hak seorang anak dan kesejateraannya. Maka persamaan agama tidaklah menjadi syarat yang dominan bagi pengasuh kecuali jika dikhawatirkan ia akan memalingkan si anak dari agama Islam. Sebab yang terpenting dalam hadhanah ialah pengasuh mempunyai rasa cinta dan

14

h. 69

Arskal Salim. dkk, Demi Keadilan dan Kesetaraan, (Jakarta: PUSKUMHAM, 2009),

7

kasih sayang kepada anak serta bersedia memelihara anak sebaikbaiknya.15 Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat gugur kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya b. Ia berkelakuan buruk sekali Maka dalam hal hak asuh (hadhanah) anak yang diberikan kepada si ibu yang murtad maka bisa saja dapat gugur, dan bisa diberikan kepada keluarga anak garis ke atas dari pihak ibu seperti nenek dari ibu saudara perempuan sekandung, anak perempuan saudara perempuan/ laki-laki seibu dan sebapak, bibi yang sekandung dengan ibu, demikian seterusnya. Jika tidak bisa menjaganya atau tidak ada yang akan melakukan hak asuhnya pada tingkat perempuan, maka hak asuh anak bisa diberikan kepada pihak laki-laki ayahnya garis keatas atau pejabat berwenang yaitu pemerintah.16 Perceraian yang sering terjadi di masyarakat mengakibatkan konflik dalam hadhanah atau pemeliharaan anak. Tetapi dalam Undang-

15

16

h. 219-220

Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 182 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Press, 2009),

8

undang dan pendapat para Fuqoha bahwasannya hak asuh itu diberikan kepada ibu apabila anak belum mumayyiz, masalah seperti inilah yang akan menimbulkan ketidakadilannya kepada pihak ayah dari anak, karena timbulnya perceraian yang disebabkan kemurtadan seorang ibu maka ibu sudah tidak lagi memiliki cakap hukum atau tidak berhak atas penguasaan anak. Oleh sebab itu penulis ingin meneliti lebih alasan-alasan yang mengakibatkan hak asuh ibu dan seterusnya dari pihak ibu terhalang karena ibu murtad. Berdasarkan masalah di atas, yaitu hak pengasuhan anak yang merupakan hak ibunya yang ternyata dalam praktek dan teorinya berbeda dengan putusan yang ditetapkan di Pengadilan Agama. Karena seorang ibu yang melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu kepada anaknya dan keluarnya ibu dari agama Islam (Murtad) yang tidak sesuai yang diajarakan oleh perintah Allah. Maka sebab-sebab seperti itu yang akan membawa kemudharatan bagi anak baik secara mental, akhlak dan agama. Karena adanya rasa kekhawatiran seorang ayahnya apabila hak asuh itu diberikan pada ibunya akan mengikuti perilaku ibu yang tidak sesuai dengan ajaran-Nya. Seorang bapak bisa saja lebih berhak mendapatkan pengasuhan anak tersebut, diakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak yang dimiliki seorang anak. Walaupun hakikatnya hak asuh ibulah yang memiliki kemampuan dalam merawat dan mendidik anak atas hak asuh anak yang ghairu mumayyiz. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang dari putusan

9

penulis akan diteliti lebih jauh lagi masalah ini melalui karya tulis ilmiah, yang penulis teliti tentang Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur serta alasan mengapa hakim tidak menjatuhkan hak asuh anak itu kepada ibunya melainkan diberikan pada bapaknya yang ketidaksesuaian dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dikarenakan dalam masalah yang terjadi dalam putusan di Pengadilan Jakarta Timur disebutkan hak asuh anak belum mumayyiz diberikan hak kepada bapak. Maka penulis tertarik untuk mengambil sebuah tema skripsi ini untuk membahas dan merumuskannya kedalam sebuah karya tulis dengan judul: “Murtad Sebagai Penghalang Hadhanah” (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT). B. Identifikasi Masalah Identifikasi masalah merupakan suatu permasalahan yang terkait dengan judul skripsi yang sedang dibahas. Masalah-masalah yang sudah tertuang pada subbab latar belakang diatas

pada umumnya

kerap

dijumpai direalita kehidupan untuk saat ini, maka dari itu penulis memaparkan beberapa permasalahan yang ditemukan sesuai dengan bagian latar belakang penelitian ini, diantaranya adalah: 1. Bagaimana hakim memutuskan perkara hak asuh anak yang salah satu orang tuanya murtad

10

2. Bagaimana metode ijtihad seorang hakim dalam memutus perkara hak asuh anak pada bapak 3. Apa saja faktor penghambat seseorang mendapatkan hak asuh anak 4. Apakah

murtad

bisa

dijadikan

alasan

penghalang

untuk

mendapatkan hak asuh anak. C. Pembatasan dan Perumusan Masalah a. Pembatasan Masalah Dalam pembahasan skripsi ini penulis memilih Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagai obyek penelitian. Mengingat banyaknya perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama tersebut, maka penulis melakukan pembatasan yakni agar pembahasan terarah dan lebih spesifik, maka pembahasan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada pemberian hak asuh anak yang dberikan kepada bapak akibat ibu murtad dalam putusan Nomor 1700/Pdt. G/2010/PAJT. Menarik untuk penulis teliti dalam skripsi ini sehingga nantinya tidak meluas atau keluar dari pokok bahasan yakni sehubungan dengan beraneka ragamnya kasus Hadhanah anak, maka dalam skripsi ini penulis membatasi hanya pada kasus di atas yang difokuskan pada argumentasi dan landasan hukum hakim dalam memutus perkara tentang hak-hak anak dalam perebutan hak asuh anak yang disebabkan salah satu dari orang tuanya murtad (Kristen).

11

b. Perumusan Masalah Sehubung dengan permasalahan di atas dan untuk memudahkan penulis dalam penulisan skripsi ini, maka rincian rumusan masalah skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana hakim memutuskan perkara hak asuh anak yang salah satu orang tuanya murtad? 2. Apakah

murtad

bisa

dijadikan

alasan

penghalang

untuk

mendapatkan hak asuh anak? D. Tujuan dan Manfaat Penulisan a. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka yang menjadi tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengidentifikasi putusan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak akibat murtad. 2. Untuk mengetahui alasan penghalang seseorang yang murtad untuk mendapatkan hak asuh anak. b. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Memperkaya keilmuan intelektualitas di bidang hukum Islam serta hukum- hukum lainnya yang diterapakan di Indonesia. 2. Menjadikan bahan pertimbangan para penegak hukum dalam hal ini hakim untuk lebih mengedepankan prinsip keadilan

12

dalam

memutuskan

perkara

selain

mengedepankan

pertimbangan hukum. 3. Memberikan informasi atau wawasan kepada masyarakat lainnya terkait dengan hak asuh anak akibat seseorang yang berpindah agama ke non-muslim (murtad) dan untuk lebih melihat pada kepentingan hak anak bukan pada hak orang tuanya. E. Review Studi Terdahulu Terdapat beberapa skripsi yang ada kaitannya dengan hadhanah, di antaranya adalah: 1. Skripsi Widya Eka Rahmawati, Hak Hadhanah Ghairu Mumayyiz Kepada Ayah Karena Perdamaian (Analisis Putusan PA Jakarta Selatan No. 1091/Pdt.G/PA.JS), Administrasi Keperdataan Islam, 2009. Skripsi ini membahas tentang hak hasuh anak yang diberikan kepada bapaknya atas perdamaian dari kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat, jadi penyerahannya anak itu atas kerelaan dari

ibunya,

maupun

ini

sama

membahas

skripsi

yang

pengasuhannya kepada bapak. Perbedaannya dalam penelitian penulisan skripsi ini, penulis membahas hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada bapaknya akibat ibu yang murtad yang akan menimbulkan kerusakan pada akhlak anak dan melalaikannya dalam mengurus anak, maka bukan berdasarkan atas kerelaan dari ibunya.

13

2. Skripsi Nova Andriani, Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2008/PA.JB, Administrasi Keperdataan Islam, 2011. Pada skripsi ini membahas tentang peranan seorang hakim dalam memutus perkara hadnanah akibat perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Perbedaan dari penelitian penulis, penulis membahas mengenai penghalang hak asuh anak yang akibat ibu murtad, yang sehingga hak asuh itu tidak berhak bagi pihak ibu keatas, sehingga hak asuh anak yang belum mumayyiz itu berpindah kepada bapaknya. 3. Skripsi Moh Anas Maulana Ibroohim, Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 345/Pdt.G/2007/PA.Bks, Peradilan Agama, 2014. Skripsi ini membahas tentang hak asuh anak yang diberikan kepada bapak yang disebabkan kurang harmonis dan ibu tidak bisa lagi menjaga dan merawat anaknya dengan baik, sehingga mengakibatkan perceraian bagi keduanya maka hak asuh tersebut diberikan kepada bapak. Sedangkan perbedaannya, penulis membahas tentang seorang ibu murtad yang menjadi penghalang untuk mendapatkan hak asuh, sehingga dalam putusan di Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT hak asuh anak itu diberikan bapaknya tanpa melihat anak yang belum mumayyiz tersebut.

14

Dengan demikian skripsi yang akan penulis angkat terdapat perbedaan dengan skripsi-skripsi yang sudah dibahas terdahulu, karena skripsi penulis ini akan membahas tentang hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz yang diberikan kepada bapak akibat ibu yang murtad. Sehingga seorang yang murtad akan menjadi penghalang mendapatkan hak asuh anaknya, maka hal imi terdapat dalam analisis putusan No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT. F. Metode Penelitian Dalam mengumpulkan data dalam penulisan penelitian skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut: 1. Pendekatan Penelitian Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan normatif. Dilakukan pendekatan ini yaitu untuk lebih meneliti aturan hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis.17 Maka dapat mengindentifikasikan konsep dan dituangkan dalam meneliti bentuk analisis hasil pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT. Dengan dilakukannya pendekatan ini, penulis melakukan wawancara dan akan lebih aktual mendapatkan informasi mengenai hak asuh anak.

17

Yayan Sopyan, Pengantar Metode Penelitian, (Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 30

15

2. Jenis penelitian Dalam jenis penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data yang sejelas mungkin tentang objek yang diteliti.18 3. Sumber Data Jenis-jenis data dalam penulisan skripsi ini yaitu kualitatif dan terbagi menjadi dua yaitu: a. Data Primer Sumber data ini diperoleh dari data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau dari sumber pertamanya.19 Yaitu melalui penelitian dokumentasi, serta melalui wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, terutama majelis hakim yang berwenang dalam menangani putusan perkara Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT tentang adanya penghalang hak asuh anak dari ibu yang murtad. b. Data Sekunder Data ini didapat dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer,20 yang didapatkan dari peraturan

18

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 43

19

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 39

20

35

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.

16

perundang-undangan, Al-Qur’an, Hadits, data-data resmi dari instansi pemerintah yang berwenang, buku-buku literatur, karangan ilmiah, jurnal, makalah umum dan bacaan lain yang berkaitan dengan judul penelitian. 4. Teknik Pengolahan Data Dalam rangka mengumpulkan, mengelolah dan menyajikan bahan-bahan yang diperlukan, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut: a. Studi Dokumentasi (document research) Melalui penelitian ini, penulis memfokuskan untuk dapat menelaah

bahan-bahan

atau

data-data

yang

diambil

dari

dokumentasi dan berkas yang mengatur tentang pemeriksaan putusan yang terkait masalah hak asuh anak (Hadhanah) dalam putusan perkara No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT. b. Studi Pustaka (library research) Melalui

studi

pustaka

ini

dikumpulkan

data

yang

berhubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu dari Undangundang, buku-buku, jurnal, literatur-literatur dan sumber bacaan lainnya yang memuat laporan hasil penelitian21, yang kemudian sebagai dasar teori dalam pembahasan masalah. Pengolahan data studi pustaka ini dilakukan dengan cara dibaca, dikaji dan

21

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, h. 18

17

dikelompokkan sesuai dengan pokok masalah yang terdapat dalam skripsi ini. c. Wawancara (interview) Melalui penelitian ini, didapatkannya data-data untuk mendapatkan informasi dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dan majelis hakim yang menyidangi perkara putusan Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT yaitu hakim Dra. Nurroh Sunnah, SH, Dra. Haulillah, MH dan Drs. H.M Syamri Adnan, SH., MHI. Wawancara ini menggunakan metode bebas dan terstruktur kemudian penulis kaji dan penulis jadikan referensi untuk memperkuat data. 5. Pengolahan Data Setelah memperoleh data-data tersebut di atas, penulis mengolah data dengan metode deskriptif dan komparatif. Dan kemudian dalam penyajian tersebut dikomparatifkan antara data yang tertera pada teori yang diambil dari studi pustaka dan kenyataan

sesungguhnya

yang

didapatkan

dari

penelitian

dilapangan dan data-data yang menyangkut masalah hak anak dan pengasuhan anak. 6. Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu cara penelitian yang menghasilkan data dekriptif analisis, yang tujuannya untuk menggambarkan masalah-masalah

18

yang terkait terhadap kasus-kasus yang diteliti, yang kemudian analisis ini didasarkan pada dokumen, wawancara, buku-buku serta sumber data lainnya. Dan dalam teknis penulisan ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi dan buku metode penelitian. G. Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan penulisan ini ialah berformat dalam bentuk bab dan sub bab secara ringkas dan terurai, yang kemudian dibagi ke dalam empat bab yaitu: Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, review studi terdahulu, serta sistematika penulisan. Bab kedua, membahas tentang pengasuhan anak (hadhanah) menurut hukum Islam dan hukum positif, yang terdiri dari sub bab: pengertian hadhanah, dasar hukum hadhanah, syarat-syarat untuk mendapatkan hak asuh anak, pihak-pihak yang berhak melakukan hadhanah, masa berlakunya hadhanah, dan mencantumkan faktor pengahalang yang menghalangi mendapatkan hak asuh (Hadhanah). Bab ketiga, berisi deskripsi tentang perkara-perkara Hadhanah yang pernah diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam tiga (3) tahun terakhir. Uraian ini diperlukan untuk memberikan gambaran umum tentang putusan Hadhanah di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

19

Bab keempat, membahas analisis putusan di Pengadilan Agama Jakarta Timur tentang hadhanah yang terdiri dari: kronologis perkara yang meliputi duduk perkara, tuntutan para pihak, pertimbangan hakim dan amar putusan, dan pada bab ini penulis langsung menganalisis terhadap putusan No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT tersebut tentang murtad menjadi pengahalang hadhanah. Bab kelima, merupakan tahap akhir dari penulisan skripsi yang berupa kesimpulan dari beberapa persoalan yang dibahas dan saran-saran penulis terhadap masyarakat dan penegak hukum untuk lebih teliti dan jelas dalam menangani permasalahan hadhanah.

BAB II PENGASUHAN ANAK (HADHANAH) MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Hadhanah Hadhanah ‫ حضانة‬secara etimologi (bahasa) ialah jamak dari kata ‫( احضان‬ahdhan) atau ‫( حضن‬hudhun) terambil dari kata ‫حضن‬ (hidhn) yang berarti anggota badan yang terletak atau berada di bawah ketiak.22 Atau juga bisa disebutnya dengan “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan”. Maksudnya adalah pendidikan dan pemeliharaannya anak sejak dari lahir sampai sanggup mandiri atau berdiri sendiri.23 Mengenai hadhanah dalam kamus besar bahasa Indonesia pemeliharaan anak (hadhanah) terdiri dari dua kata yaitu pemelihara dan kata anak, pemelihara berasal dari kata pelihara yang memiliki arti jaga. Sedangkan kata pemeliharaan yang berarti proses, cara, perbuatan penjagaan, perawatan pendidikan.24 Berdasarkan dari penjelasan secara bahasa (etimologis) di atas, bahwa makna dari hadhanah ialah sebagai mengasuh anak dan mendidiknya sejak pertama kali keberadaanya di dunia ini. Baik hal 22

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir-Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Ponpes al-Munawwir), h. 296 23

Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 175

24

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 661

20

21

tersebut dilakukan oleh ibu atau ayahnya maupun oleh orang lain yang menggantikannya, sehingga hadhanah merupakan langkah pertama dalam perwalian atau bimbingan terhadap anak.25 Sedangkan menurut Istilah fiqh hadhanah atau yang disebut pemeliharaan atau pengasuhan ialah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.26 Kemudian dari pengertian lainnya, yang ada di dalam kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa hadhanah diambil dari kata alhidhnu yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun secara syara hadhanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anak dan orang dewasa tetapi gila.27 Adapun maksud dari pemeliharaan anak ialah merupakan tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tuanya. Pemeliharaan anak juga meliputi pengawasan, pelayanan dan pembelanjaan dalam arti luas. Pengawasan berarti membentuk lingkungan anak dalam suasana yang sehat, baik jasmani maupun 25

Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Anak, Cet.1, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004),

h. 101 26

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indnesia, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 327 27

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie alKattani, dkk: Penyunting Budi Permadi, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 59

22

rohani, sehingga anak menjadi manusia yang memiliki jiwa sosial. Pelayanan berarti menanamkan rasa kasih sayang orang tua terhadap anak. Sedangkan kebutuhan hidup adalah kebutuhan primer atas tempat tinggal, makanan dan pakaian menjadi kebutuhan yang ditekankan pada soal nafkah.28 Oleh karena itu kekuasaan orang tua terhadap anak yang berisi kewajiban pemeliharaan anak itu mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahan dan berakhir pada saat anak itu sudah menjadi dewasa atau menikah. Akan tetapi kekuasaan orang tua itu tidak saja meliputi diri si anak, tetapi juga meliputi benda atau kekayaan yang dimiliki anak.29 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hadhanah adalah hak yang berkaitan dengan seorang anak yang masih kecil baik itu anak laki-laki maupun perempuan karena ia masih sangat membutuhkan perawatan, pemeliharaan, penjagaan, pendidikan dan melindunginya serta kasih sayang yang kemudian untuk lebih bisa membimbing untuk membedakan baik dan buruk perilaku agar menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab di masa depannya. B. Dasar Hukum Hadhanah Dasar hukum melakukan hadhanah adalah wajib, karena pada prinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk 28

Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: CV. Zahir Trading, 1975), h. 204 29

Subekti, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), h. 51

23

dilindungi, baik atau keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka.30 Jika hadhanah itu dilalaikan akan merusak anak sehingga wajib menjaganya dari kehancuran, begitu juga wajib menafkahi dan menghindarkan anak dari hal-hal yang dapat mencelakakannya.31 a. Al-Qur’an dan Hadis Adapun dasar hukum pemeliharaan anak dalam Firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan:

“Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang makruf...”(QS. Al-Baqarah: 233). Sebagaimana maksud dari ayat Al-Qur’an di atas yaitu menjelaskan mengenai hukum penyusuan anak ketika terjadinya talak dapat di artikan bahwa keluarga mengandung arti hubungan yang tidak dapat lepas dari kedua suami istri yang bersangkutan, yaitu tentang anak yang masing-masing punya andil padanya dan terikat dengannya. Apabila dalam kehidupan rumah tangga kedua orang tua itu bubar, maka si kecil ini harus diberi jaminan secara terperinci yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya dalam setiap keadaannya. Kemudian seorang ibu yang telah diceraikan itu mempunyai kewajiban terhadap 30

31

Bagir Manan, dkk, Mimbar Hukum, (Jakarta: PPHIMM, 2010), Ed. 70, h.201

Aris bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka fiqh al-qadha, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 205

24

anaknya yang masih menyusu, hal tersebut merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dan tidak dibiarkan-Nya meskipun fitrah dan kasih sayang untuk anak terkurangi akibat dari perceraian kedua orang tuanya, sehingga Allah mewajibkan bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Karena ibu mengetahui bahwa masa usia anak ketika dua tahun merupakan waktu yang paling ideal ditinjau dari segi kesehatan maupun jiwa anak dan pada masa usia tersebut merupakan kebutuhan yang vital bagi pertumbuhan anak baik mengenai kesehatan maupun mentalnya.32 Kemudian sebagai timbal balik dari melaksanakan kewajiban yang ditetapkan Allah terhadap si ibu kepada anaknya tersebut, maka seorang ayah (meskipun telah menceraikannya) berkewajiban untuk memberi nafkah dan pakaian kepada si ibu secara patut dan baik. Jadi kedua-keduanya mempunyai beban dan tanggung jawab terhadap anak yang masih menyusui sampai ia dewasa. Sehingga kewajiban bagi seorang ibu ialah merawat anak dengan menyusui dan memeliharanya, dan kewajiban ayah harus memberi makanan dan pakaian kepada si ibu itu supaya dia dapat memelihara anaknya dan masing-masing dari kedua orang tuanya harus menunaikan kewajibannya sesuai batas kemampuannya.33 32

Syahid Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur’an: Di bawah Naungan Al-Qur’an, (Darusy-Syuruq: Bairut, 1412 H/1992 M), Penerjemah As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, Penyunting Tim Simpul dan Tim GIP, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Jilid 1, Cet. 1, h. 301-302 33

Ibid., h. 302

25

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban membiayai anaknya yang masih kecil bukan hanya berlaku pada ayah dan ibu yang masih terikat perkawinan, namun berlanjut setelah terjadinya perceraian.34 Oleh karena itu seorang ayah tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anaknya dan seorang ibu tetap berkewajiban merawat, mendidik anak dengan baik sampai anak itu menikah dan mampu berdiri sendiri (mumayyiz). Adapun dalam Firman Allah SWT pada surat at-Tahrim ayat 6:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...”(QS. at-Tahrim: 6). Ayat Al-Qur’an di atas menjelaskan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah, dimana dari ayat tersebut walaupun secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah) tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan lelaki (ibu dan ayah), maka dengan demikian hal ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan pasangan masing-masing sebagaimana suami dan istri bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah dan ibu serta anak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga atau keluarga yang diliputi oleh nilainilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis. Maksud dari manusia menjadi bahan bakar neraka, dipahami thaba’thaba’i dalam 34

h. 327

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007),

26

arti manusia terbakar dengan sendirinya.35 Oleh sebab itu manusia diperintahkan untuk selalu menjauhi segala perintah yang dilarang oleh Allah, yang mana siksaan api neraka lebih panas sampai bisa membakar manusia. Sebagaimana yang sudah dijelakan diatas mengenai ayat tersebut juga dapat disimpulkan bahwa yang diperintahkan oleh Allah yaitu pemeliharaan anak merupakan kewajiban kedua orang tua yang tujuannya untuk memelihara keluarganya dari api neraka dengan berusaha agar keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan Allah, maksud dari keluarga dalam ayat ini adalah anak.36 Kemudian mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun umum untuk bekal mereka kejenjang dewasa.37 Dalam kaitannya dengan pemeliharaan, merawat dan mendidik anak kecil diperlukan adanya kesabaran, kebijaksanaan, pengertian dan kasih sayang.38 Karena hadhanah merupakan hak anak sebagai manusia dan bisa jadi tidak terpenuhi karena perceraian orang tuanya. Ditinjau dari sisi hak anak yang masih kecil dan belum mandiri, pengasuhan

(hadhanah)

adalah

suatu

perbuatan

35

yang

wajib

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 15, Cet. 1, h. 326 36

Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 177

37

Ibid., h. 176

38

Sulaiman Rasyid, Fikih Islam, (Jakarta: Attahiriyah, 1975), h. 404

27

dilaksanakan oleh orang tuanya karena tanpa adanya pemeliharaan, maka anak akan menjadi terlantar yang berarti kehilangan hakhaknya.39 Sedangkan dalam dalil Hadis yang bersumber pada Hadits Nabi riwayat dari Abdullah ibn Amr menceritakan:40

“Seorang Perempuan berkata (kepada Rasulullah Saw): Wahai Rasulullah Saw, anakku ini yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan dibilikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dari aku”, maka Rasulullah Saw, bersabda: “Kamulah yang lebih berhak untuk memelihara anak itu, selama kamu belum menikah lagi.” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim Menshahikannya). Hadits tersebut menegaskan bahwa seorang ibu lebih berhak untuk mengurus hadhanah anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya.42 Maka perempuan lah yang lebih berhak dari pada kalangan laki-laki, karena perempuan lebih dalam hal belas kasih sayang, ketelatenan dalam merawat dan menjaganya serta memiliki kesabaran yang lebih,43 dan selama ibunya tidak menikah dengan laki-

39

Rahima, “Pandangan Islam Tentang Pengasuhan Anak (Hadhanah); Suplemen Edisi 45”, artikel diakses pada 19 Maret 2015 dari http://www.rahima.or.id/ 40

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, h. 199

41

Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats bin Ishaq, Sunan Abu Dawud, Juz 2, Hadis 2276, (Bairut: Maktaba Al-Ashriyah), h. 283 42

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie alKattani, dkk: Penyunting Budi Permadi, Cet. 1, h. 61 43

Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka fiqh al-qadha, (Jakarta: Rajawali Press), 2012, Ed. 1, Cet. 1, h. 212

28

laki lain. Apabila ibunya telah menikah maka hak hadhanah tersebut beralih kepada bapaknya alasannya ialah jika ibu anak tersebut menikah maka besar kemungkinan perhatian seorang ibu akan beralih kepada suami barunya dan bahkan mengalahkan perhatiannya kepada anak kandungnya sendiri.44 b. Hukum Positif 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, yang meliputi berbagai hal masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Oleh karena itu yang terpenting dalam memelihara anak ialah kerja sama dan saling tolong menolong antara suami dan istri sampai anak tersebut

dewasa.

Bahwa

faktanya

di

dalam

Undang-undang

Perkawinan tidak secara rinci mengatur masalah tersebut, karena tugas dan kewajiban memelihara anak intern dengan tugas dan tanggung jawab suami sekaligus sebagai bapak bagi anak-anaknya.45 Kemudian di dalam ketentuan pasal 45 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyatakan: Pasal 45 1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknnya. 2. Kewajiban kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri

189

44


45

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h.

29

sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus. Oleh sebab itu dalam mengenai hadhanah, seorang bapak dan ibu tetap berkewajiban untuk memeliharanya meskipun ikatan perkawinan dari kedua orang tuanya telah putus, sebagaimana telah diatur dalam pasal 41 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dinyatakan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian: 1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anakanak pengadilan memberi keputusannya. 2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diberlakukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Dari uraian pasal diatas menjelaskan bahwa kedua orang tua tetap

berkewajiban

memelihara

anak

yang

didasarkan

untuk

kepentingan di masa yang akan datang yaitu ketika anak tersebut sudah dikatakan dewasa atau cakap hukum dan bukan untuk kepentingan masing-masing pihak orang tua dalam mengambil haknya. Oleh karena itu adanya kedua orang tua bagi anak ialah untuk saling memikul bersama-sama dalam hal bertanggung jawab memelihara anaknya.

30

2. Undang-Undang Perlidungan anak No. 23 Tahun 2002 jo. No. 35 Tahun 2014 Dan Convention on the Right of the Child (CRC) Tahun 1989 Dalam Undang-undang perlindungan anak No. 23 tahun 2003 jo. UU No. 35 tahun 2014 ternyata pada prinsipnya sama dengan yang diajarkan dari keteladanan Nabi Muhammad Saw, dan ajaran Islam memiliki kesamaan dan persamaan dengan Prinsip-prinsip dasar yang ada dalam CRC atau bisa disebut dengan Konvensi Hak Anak. Undangundang perlindungan Anak juga terinspirasi adanya CRC (Convention on the Right of the Child) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989, telah disebutkan bahwa ada empat prinsip dasar di dalam CRC yaitu: non discrimination, the best interest of child, right of survival, develope and participation.46 Dalam perlindungan Konvensi Hak Anak juga mengatakan kedua orang tua bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan bagi anak dan pengembangan pertumbuhan bagi anaknya. Hal ini tercantum dalam pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa: “Orang tua atau mereka yang bertanggung jawab atas anak memikul tanggung jawab utama untuk menjamin, dalam batas-batas kemampuan dan keuangan mereka, kondisi kehidupan yang diperlukan bagi pengembangan anak.” Sehingga pengasuhan anak menjadi dasar hukum yang wajib dilakukan bagi orang tuanya untuk mengasuh, merawat dan mendidik

46

Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, (Jakarta: el-kahfi, 2008), Cet. 1, h. 306

31

anak-anaknya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam pasal 26 Undang-undang Perlindungan Anak bahwa: 1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. 2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), maka hal ini dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, apabila kedua orang tua telah bercerai maka pengasuhan dan pemeliharaan anak tetap merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi orang tua, walaupun dari salah satu kedua orang tuanya memiliki hak asuh anak. Akan tetapi dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan hak anak-anaknya lah yang lebih di utamakan demi untuk kemaslahatan anak ke depannya. Hal ini tercantum dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo. No. 35 tahun 2014 tentang perlidungan anak yang menyatakan: 1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. 2. Dalam terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak: a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya. b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

32

Dari pasal di atas, hal tersebut sejalan dengan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagaimana penjelasan pada pasal 9 yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang anak berhak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Hak anak untuk mempertahankan hubungan dengan orang tuanya jika terpisah dari salah satu atau keduanya, maka kewajiban Negara dalam kasus di mana pemisahan seperti itu terjadi akibat tindakan Negara. Namun dalam hal ini Negara juga berwenang atas pemisahan anak dari orang tuanya sesuai dengan keputusan pengadilan. Oleh karena itu dari ketentuan hukum mengenai perlindungan anak bahwa prinsipnya yaitu pada asas kepentingan terbaik bagi anak yang harus dijadikan pertimbangan utama, sebagaimana termaktud dalam KHA (Konvensi Hak Anak) pasal 3 ayat 1 yang berbunyi: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislative, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.” Dari penjelasan yang sudah diterangkan sebelumnya, kaitannya dengan perlindungan anak dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak ada empat yang harus dan perlu diperhatikan yaitu perkembangan fisik, mental, sosial dan spiritual. Oleh karena itu hak asasi inilah hak yang menjadi dasar bagi anak yang harus dilindungi, baik oleh pemerintah (Negara), masyarakat, keluarga dan orang tua. Sehingga

33

untuk mengimplementasikan dan mewujudkan perkembangan anak bukan hanya merupakan kewajiban kemanusian sebagai realisasi hak asasi manusia, namun lebih dari itu adalah merupakan kewajiban agama.47 3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hal ini juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XIV pasal 98 yang dijelaskan sebagai berikut: 1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. 2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. 3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal. Dari penjelasan pasal tersebut bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, serta membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasanya.48 Demikianlah ketentuan mengenai pemeliharaan anak dan batasbatasnya yang menjadi tanggung jawab orang tua terutama bapak sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan pelindung keluarga bagi istri dan anak-anaknya.49 Karena orang tua tidak lain sebagai cerminan 47

Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, h. 312-313

48

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.

49

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet. 1, h. 197

65

34

anak di masa yang akan datang dan apabila tidak berhati-hati dalam merawatnya, ditakutkan anak bisa lebih mudah terpengaruh terhadap perbuatan yang bisa mencelakakan baik itu jasmani dan rohaninya. Dari dasar hukum yang disebutkan diatas, baik itu secara hukum Islam maupun hukum Positif mengenai pemeliharaan anak, dapat disimpulkan bahwa dari kedua hukum tersebut,telah jelas menyatakan pemeliharaan anak hukumnya bersifat wajib. Adanya sifat wajib disini ialah baik orang tuanya dalam ikatan perkawinan maupun bercerai, mereka tetap harus merawat, melidungi, menjaga anakanaknya sebaik mungkin tanpa menghilangkan hak anak tersebut. C. Syarat-syarat Bagi Yang Melakukan Hadhanah Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut hadhin dan anak yang diasuh atau mahdhun. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan anak. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan bapak secara bersamaan berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinannya, akan tetapi jika suami dan istri bercerai dan keduanya berpisah maka sebagai kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara anaknya sendiri-sendiri.50

50

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, h. 328

35

Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Kifayatul ahyar, mengenai syarat-syarat bagi yang melakukan hadhanah, yaitu terdapat tujuh macam di antaranya:

“syarat-syarat bagi orang yang akan melakukan tugas hadhanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, dan tidak bersuami baru, bermukim (di daerah tertentu), apabila kurang dari satu di antara syarat-syarat tersebut, gugurlah hak hadhanah (dari tangan ibu).” Mengingat adanya syarat-syarat bagi pengasuh anak maka hal tersebut menjadi kepentingan anak, mengenai syarat secara jelasnya ialah, sebagai berikut:52 1. Mukallaf (sudah baligh berakal), karena orang yang belum baligh, orang-orang yang kurang akal dan yang mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan si anak.53 Oleh sebab itu seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau ingatannya tidak layak melakukan hadhanah. Ahmad bin Hanbal menambahkan agar yang melakukan hadhanah tidak mengidap penyakit menular.54

51

Abu Bakar Taqinuddin Syafi’i, Kifayatul Ahyar, Juz.1, (Damaskus: Darul Khair, 1994), h. 447 52

Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 172 53

Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 134 54

Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, h. 172

36

2. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik mahdhun (anak yang diasuhnya) dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas hadhanah menjadi terlantar. 3. Mempunyai sifat amanah, maka dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak, karena orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas ini. 4. Tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki yang lain, apabila pengasuh itu adalah wanita atau ibu kandungnya, sesuai dengan sabda Rasulullah kepada seorang wanita yang anaknya akan diambil oleh bekas suaminya:

“…Engkau lebih berhak terhadap anakmu itu selama engkau belum menikah lagi.”(HR. Abu Dawud) Apabila ibunya yang menikah dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan anak maka ia tetap mempunyai hak tersebut, mengingat terhadap kemaslahatan anak yang diasuhnya. Apabila kemaslahatan si anak diduga akan terjaga, sekalipun ibunya telah menikah dengan laki-laki yang bukan mahram si anak, maka pengasuh tetap mempunyai haknya.56

55

Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats bin Ishaq, Sunan Abu Dawud, Juz 2, Hadis 2276, (Bairut: Maktaba Al-Ashriyah), h. 283 56

Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, h. 134-135

37

5. Seseorang yang melakukan hadhanah harus beragama Islam. Karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Apabila anak diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak akan mengikuti agamanya.57 Akan tetapi jika terjadinya perceraian yang di akibatkan seorang istri atau ibu si anak pindah agama (murtad), yang di satu sisi seorang ibu lebih berhak atas pemeliharaan anak tersebut. Maka hal ini yang menjadi problematika di kalangan ulama fiqih karena adanya perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya hak asuh bagi ibu yang murtad. Tetapi apabila seorang ibu melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk yang menimbulkan dampak negatif pada anak, maka hak asuh tersebut menjadi gugur serta penghalang untuk mendapatkan hak asuh anak. Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai syarat seseorang yang mengasuh beragama Islam. Bahwa kalangan dari ulama Hanafiyyah

dan

Malikiyyah

tidak

mensyaratkan

orang

yang

memelihara anak harus beragama Islam, akan tetapi jika non-muslim itu kitabiyah atau ghairu kitabiyah boleh menjadi hadhanah baik ia ibu sendiri maupun orang lain.58 Oleh sebab itu mengenai masalah agama yang dianut oleh pengasuh tidak menjadi syarat apakah pengasuh itu 57

58


Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie alKattani, dkk: Penyunting Budi Permadi, Cet. 1, h. 67

38

seorang yang beragama Islam atau tidak, karena kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya tidak akan terpengaruh karena perbedaan agamanya dan agama anak itu, kecuali anak dikhawatirkan akan terpengaruh dengan perilaku agama yang berlainan dengan anak atau memakan makanan yang haram menurut hukum Islam.59 Akan tetapi bagi seorang yang beragama Islam menerapkan sikap yang sangat tegas dalam menghadapi kemurtadan, khususnya bila para pelakunya menyatakan kemurtadan diri mereka dan menjadi pengaruh kepada orang lain untuk melakukan kemurtadan. Karena sesungguhnya mereka merupakan bahaya yang sangat serius yang akan menghancurkan dasar-dasar aqidah.60 Sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadis Nabi Saw diriwayatkan oleh Abu Hurairah. ra:

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannnya penganut yahudi, nasrani, atau majusi”. (HR. Bukhari Muslim) Hadis diatas menerangkan bahwa bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci dan bersih, seperti sehelai kertas putih. Jika digoresi dengan tinta hitam, dia menjadi hitam dan jika ditulisi dengan 59

Zakariya Ahmad Al-Barry, Hukum Anak-anak Dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang,

1977), h. 59 60

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, Penerjemah khairul amru harahap, faisal saleh, jilid 3, cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 672-673 61

Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, Kitab Shahih Al-Bukhari, No. 1385, Juz. 9, Cet. 1, (Damaskus: Daru Tukin Nujjati), h. 100

39

tinta merah, dia akan menjadi merah. Maksudnya ialah, apabila akhlak dan kepribadian anak itu amat tergantung kepada rawatan, asuhan dan didikan ibu dan bapaknya. Ibu dan bapaknya lah yang me-Yahudi-kan anaknya atau me-Nasrani-kan atau me-Majusi-kannya.62 Sehingga menunjukkan bahwa kemurnian agama anak tidak akan aman jika orang tua yang mengasuhnya kafir, karena ruang lingkup hadhanah meliputi pendidikan agama anak.63 Oleh karena itu pemeliharaan anak dari salah satu orang tuanya yang bukan Muslim dipandang tidak berhak mengasuh anak karena kekafirannya yang sudah tentu akan langsung berpengaruh terhadap anaknya.64 sebagaimana diterangkan dalam firman Allah surat An-Nissa ayat 141 mejelaskan:

“…dan Allah sekali-kali tidak akan memeberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nissa: 141) Mengenai adanya perbedaan pendapat para ulama dalam pengasuhan yang diterangkan diatas, maka dari berpengaruhnya akidah dan agama anak disinilah yang menjadi bahaya terbesar yang akan dialami si anak, apabila ada kewenangan bagi orang yang non-muslim untuk mengasuh anaknya.

62

A. Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), Cet. 1, h. 220 63

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, Penerjemah khairul amru harahap, faisal saleh, jilid 3, cet. 2, h. 673 64


40

6. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasiq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.65 Sedangkan dalam ketentuan Perundang-undangan di Indonesia sendiri tidak terlihat adanya syarat-syarat untuk melakukan hadhanah, tetapi lebih melihat kepada tanggung jawab serta kewajiban seorang ibu dan bapaknya terhadap anaknya baik dalam ikatan perkawinan maupun terjadinya perceraian. Karena tidak adanya ketentuan tersebut, sehingga tidak memberikan pengaturan secara tegas mengenai kriteria sebagai pengasuh anak. Hal ini berbeda dengan aturan fikih yang menetapkan bahwa seorang pengasuh harus memenuhi beberapa kriteria, sebagaimana yang telah disebutkan diatas jika ia ingin mendapatkan hak asuhnya.66 Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (mahdhun) itu adalah:67 1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri. 65


66

Arskal Salim. dkk, Demi Keadilan dan Kesetaraan, (Jakarta: PUSKUMHAM, 2009),

67


h. 69

41

2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalnya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapa pun. Apabila kedua orang tua dari anak tersebut masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan hadhanah atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia anak yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang, dan apabila anak berada dalam asuhan seorang ibu maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada dibawah tanggung jawab si ayah, dari hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati para ulama.68 Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga sudah menjelaskan sama halnya dengan keterangan di atas bahwa seorang ibu lebih berhak atas anaknya yang masih kecil untuk dipeliharanya dan diatur dalam pasal 105 KHI yang menyatakan: Dalam hal terjadinya perceraian: 1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah ha ibunya; 2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; 3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

68

Ibid., h. 329

42

Adapun yang dimaksud dalam pasal tersebut bahwa ibu mendapatkan prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak belum mumayyiz. Apabila anak yang sudah mumayyiz maka anak disuruh memilih kepada siapa di antara ayah dan ibunya, dia akan ikut.69 Dan tampak jelas dengan ketentuan pasal tersebut dalam hal tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur, walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah kawin lagi.70 D. Pihak-pihak Yang Berhak Atas Hadhanah Adapun pihak yang lebih berhak atas hadhanah adalah kaum wanita, karena lebih bisa merawat, mendidik dan mempunyai lebih rasa kasih sayang terhadap anak, oleh karena itu kaum wanita lebih di depankan dalam hal mengurus anak. Adapun pendapat para fuqoha terkadang lebih mengedepankan dari salah satu orang tuanya, karena demi kemaslahatan anak yang dipelihara. Kemudian dipilihlah salah satu orang tua yang lebih dekat dengan anak yang akan dipelihara, dan setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari kalangan laki-laki. Hal seperti ini ulama berbeda pendapat ketika menentukan urutan yang tepat sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan.71 Adanya sebab yang menjadi perbedaan pendapat ulama atas hak hadhanah adalah ketika hak itu merupakan hak anak (Mahdhun)

69


70

Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, h. 67

71

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 10, h. 61

43

apa hak pemegang hadhanah (hadhin), menurut sebagian pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa hadhanah itu adalah hak anak, karena anak dapat menentukan pilihannya ia akan didik dan dipelihara dengan baik atau tidak. Jika ia menginginkan tentu hal itu baik baginya, sebaliknya jika ia tidak bersedia dididik dan dipelihara oleh hadhin maka hadhin tidak dapat memaksanya karena hadhanah itu hak si anak. Apabila hal tersebut terjadi yaitu diasuh bukan hadhin yang disukai anak atau hadhin tidak berkelakuan baik, maka ditakutkan akan berakibat anak tidak bisa terdidik dan terpelihara.72 Sedangkan mazhab Syafi’i, mazhab Hanbali dan sebagian pengikut mazhab maliki berpendapat bahwa hadhin lah yang berhak atas itu. Apabila hadhin tidak bersedia melaksanakan hadhanah, maka ia tidak dapat dipaksa untuk melaksanakannya karena hadhanah itu adalah haknya dan hadhin boleh memilih untuk melakukan atau tidak. Oleh karena itu apabila mengasuh anak dilakukannya dengan secara terpaksa, maka dikhawatirkan anak akan terlantar pendidikan dan pemeliharaannya.73 Akan tetapi pada lahirnya hadhanah berkaitan dengan tiga hak terpadu, hak ibu, hak anak dan hak bapak maka ketiganya harus terwujud, maka jika saling bertentangan maka yang didahulukan hak si

72

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh, Jilid 2, Cet. 2, (Jakarta: IAIN, 1983), h. 212 73

Ibid., h. 212

44

mahdun.74 Setiap hadhinah (ibu pengasuh) dan mahdhun anak yang diasuh) sama-sama memiliki hak hadhanah, tetapi hak mahdhun lebih besar daripada hadhinah dan sekalipun hak hadhinah dilepaskan akan tetapi hak hadhanah anak yang masih kecil tidak dapat gugur. Oleh sebab itu seorang ibu diharuskan melakukan pengasuhan anak, jika jelas anak-anak tersebut membutuhkannya dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya, hal ini dimaksudkan agar jangan sampai hak anak atas pemeliharaan dan pendidikannya tersia-siakan. Akan tetapi jika ternyata dapat ditangani orang lain seperti dari pihak ibu ke atas yang mempunyai hak untuk mengasuh dan ia rela melakukannya, sedangkan ibunya tidak mau mengasuh atau tidak mampu merawatnya maka hak dari ibu untuk mengasuh dapat gugur.75 Urutan-urutan yang berhak melakukan hadhanah dari kalangan perempuan menurut para ulama fiqih adalah sebagai berikut:76 a. Hanafiyyah: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, putri-putri saudara lelaki, bibi jalur ayah, kemudian ashabah sesuai urutan warisan. a. Malikiyyah: Ibu, nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah ke atas, kemudian saudara perempuan, bibi dari

74

Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha, h.

75

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: PT. Alma’arif, 1983), Cet. 2, Jilid. 8, h. 161

76

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10, h. 63

210

45

ayah, dan putri dari saudara, orang yang mendapat wasiat dan bagian ashabah yang nanti akan dijelaskan. b. Syafi’iyyah: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, putri-putri saudara lelaki, putri-putri saudara perempuan, bibi dari ayah, orang yang termasuk mahram. c. Hanabilah: Ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, kakek dan ibunya kakek, saudara perempuandari kedua orang tua, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, bibi dari jalur kedua orang tua, bibi dari jalur ibu, bibi dari jalur jalur ayah, bibinya ibu, bibinya ayah, putrinya saudara lelaki, putri paman ayah dan kerabat yang paling dekat. Urutan-urutan yang berhak atas hadhanah dari kalangan lakilaki yaitu: bapak, kakek terus ke atas, saudara dan putra-putranya terus ke bawah, paman-paman dan putra-putranya. Karena apabila tidak ada satu pun dari kalangan perempuan di atas, maka hak hadhanah pindah ke kalangan laki-laki.77 Bahwa dari urutan yang disebutkan diatas, banyak yang tidak sepakat dalam keutamaan haknya. Apabila ibu yang berhak dan memenuhi syarat melepaskan haknya maka kepada siapa hak hadhanah itu beralih. Dari sebagian ulama berpendapat hak hadhanah pindah kepada ayahnya, karena ibu ibunya merupakan cabang sedangkan ayah bukan merupakan cabang daripada haknya. Pendapat kedua yang 77

216


46

dianggap lebih kuat mengatakan bahwa bila ibu melepaskan haknya, maka hak tersebut pindah kepada ibunya ibu karena kedudukan ayah dalam hal ini lebih jauh urutannya.78 Maksudnya ialah, apabila anak belum

mencapai

masa mumayyiz

(berakal)

maka ibu

tetap

berkewajiban mengasuh anaknya. Jika ibu tidak mampu mengasuh anaknya maka dapat dilakukan oleh ibunya ibu (nenek dari anak) hingga garis keturunan seterusnya. Jika dari semua golongan dari ibunya ibu hingga garis keturunan seterusnya tidak mampu mengasuh maka menjadi kewajiban ayah untuk mengasuh atau mencari pengasuh yang mampu untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya.79 Oleh karena itu mengenai urutan-urutan yang berhak atas hadhanah anak yang belum mumayyiz menurut pasal 156 huruf (a), (b), (c) Kompilasi Hukum Islam adalah: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. Ayah; 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah 78

79

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, h. 332-333

Farid Ma’ruf, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian”, artikel diakses pada 24 Maret 2015 dari https://baitijannati.wordpress.com/2007/06/02/hak-asuh-anak-pasca-perceraian/

47

dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. Dari penjelasan pasal di atas mengenai urutan-urutannya yang berhak melakukan hadhanah tidak jauh berbeda dengan pendapat ulama fiqih, maka hak hadhanah tersebut menunjukkan bahwa kewenangan seorang ibu lebih berhak memelihara anak yang belum mumayyiz, kecuali jika ada hal yang benar-benar seorang ibu tidak berhak atas pengasuhan anak. Sehingga hak asuh itu bisa diberikan pada garis lurus ibu ke atas dan apabila anak tersebut telah dewasa maka dia boleh untuk memilih sendiri kepada siapa dia akan diasuhnya dan Pengadilan juga berwenang atas pemindahan hak asuh anak karena melihat pada kepentingan anaknya. Undang-undang No. 1 tahun 1974 di dalam pasalnya menerangkan mengenai seorang yang berhak atas hadhanah anak di bawah umur adalah orang tuanya. Apabila hak asuh orang tua dicabut, maka hak asuh tersebut berpindah ke keluarga garis lurus ke atas, berpindahnya kekuasaan anak itu adanya yang menuntut pengalihan tersebut, hal ini tertuang di dalam Pasal 47, 48, 49 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan: Pasal 47 1. Anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya. 2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

48

Pasal 48 Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Pasal 49 1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali. 2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Oleh karena itu apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya hadhanah telah dicukupi, pengadilan agama dapat memindahkan hak asuh anak atas permintaan kerabat anak yang juga mempunyai hak hadhanah. Apabila terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, maka Pegadilan Agama memberikan keputusan berdasarkan aturan-aturan di atas.80 Sedangkan menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002 jo. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, apabila hak asuh dari orang tuanya dicabut maka hak asuh tersebut bisa beralih ke pihak keluarganya, seperti dijelaskan dalam Pasal 31 yang intinya adalah:81

80


81

Ibid., h. 248

209

49

“Apabila orang tua tidak mampu atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban itu dapat dialihkan ke keluarganya. Namun jika orang tua justru melalaikan kewajibannya, dapat dilakukan tindakan pengawasan bahkan sampai pada pencabutan kuasa orang tua oleh pengadilan, selanjutnya pengadilan dapat menunjuk orang yang berhak memelihara itu harus seagama dengan anak, atau lembaga pemerintah/ masyarakat sebagai walinya”. Adanya penjelasan mengenai hak orang tua yang dicabut hak asuh anaknya, yaitu apabila dari salah satu orang tuanya tidak mampu untuk merawat serta mengasuh atau tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh anak, maka yang didahulukan dalam pemeliharaan anak adalah kepentingan anak tersebut. Karena jika hak asuh anak tetap diberikan pada orang tuanya yang tidak mampu mengasuh anaknya, maka ditakutkan dari orang tua tidak dapat menjamin keselamatan bagi anak itu sendiri dan akan menyebabkan anak menjadi terlantar. Sehingga dari ketentuan tersebut bisa dijadikan sebagai rujukan dasar oleh hakim untuk meniadakan kepatutan sebagai orang tua yang berhak mendapatkan hak asuh anak, dengan alasan mengancam dan melalaikan kepentingan anaknya.82 Walaupun sebenarnya hak asuh anak dalam ketentuan KHI dan penjelasan di dalam Undang-undang lainnya serta pendapat para ulama, bahwa hak anak yang masih kecil milik ibunya dan berakhir ketika anak itu telah dewasa atau si ibu tidak bisa menjaga, baik itu secara fisik, mental, spiritual maupun sosial kehidupan anak.

82

Ibid., h. 249

50

E. Masa Berlakunya Hadhanah Hadhanah itu berlaku ketika anak tersebut masih kecil dan berakhirnya masa hadhanah ketika anak sudah mampu berfikir atau sudah mampu untuk menikah. Dalam literatur fiqih disebutkan dua periode anak dalam hadhanah, yaitu masa sebelum mumayyiz dan sesudah mumayyiz kaitannya dengan itu adalah:83 a. Periode sebelum mumayyiz Periode ini dimulai dari waktu anak itu lahir sampai menjelang umur tujuh tahun atau delapan tahun. Pada masa tersebut anak masih dikatakan belum mumayyiz, karena masih belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya. Adanya syarat-syarat sebagai pengasuh pada periode ini, ulama menyimpulkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan kewajiban hadhanah. Karena anak pada masa itu masih membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya,84 dan tidak ada batasan waktu tertentu mengenai habisnya, hanya saja ukuran yang dipakai adalah mumayyiz dan kemampuan berdiri sendiri, jika ia telah dapat membedakan ini dan itu serta dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri maka hadhanahnya berakhir.85 Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan umur bagi laki-laki dan perempuan adalah:

242

83


84

Ibid., 181

85


51

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa masa berakhirnya hadhanah itu ketika anak laki-laki berumur 7 (tujuh) tahun dan 9 (sembilan) tahun atau 11 (sebelas) tahun.86 Hadhanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari seperti makan, minum dan sebagainya. Sedang masa hadhanah wanita berakhir apabila ia telah baligh atau telah datang masa haidnya pertamanya.87 Ulama Malikiyyah juga berpendapat bahwa masa hadhanah bagi anak laki-laki sampai ia baligh, meskipun anak itu gila ataupun sakit. Sedangkan anak perempuan masa hadhanah sampai ia menikah, meskipun ibunya kafir. Menurut pendapat Hanafiyyah dan Malikiyyah, seorang anak tidak diminta untuk memilih pengasuh, karena pada masa itu anak belum bisa menentukan pilihan dengan akal sehatnya dan umur anak yang masih kecil.88 Kemudian menurut Ulama Syafi’iyyah bahwa masa hadhanah itu berakhir ketika berumur sampai usia 7-8 tahun. Jika suami istri bercerai dan punya anak yang sudah mumayyiz, yaitu yang menginjak umur tujuh sampai delapan tahun dan anak termasuk yang berakal sehat. Karena kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus hadhanah, tetapi jika dari keduanya saling berebut untuk mengasuh,

86


87


88

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 10, h. 80

52

maka anak dibolehkan untuk memilih salah satu di antara kedua orang tuanya.89 Sedangkan menurut pendapat Hanabilah, ia pun sependapat dengan Syafi’iyyah yaitu apabila anak laki-laki yang sudah berumur tujuh tahun dan telah mencapai usia tersebut, maka anak dipersilahkan untuk memilih diantara kedua orang tuanya.90 Adapun anak perempuan jika sudah mencapai umur tujuh tahun atau lebih maka sang ayah lebih berhak sampai ia baligh dan untuk mengurusnya tanpa diberi kesempatan untuk memilih.91 Setelah dikemukakan perbedaan pendapat para ulama fiqih di atas mengenai batasan masa hadhanah, maka dari hal tersebut tidak ada yang menerangkan secara jelas mengenai masa pengasuhan anak, hanya saja para ulama sepakat bahwa masa hadhanah itu dimulai sejak kelahiran anak sampai usia mumayyiz, sebab pada hadhanah anak sudah terdapat upaya memelihara kemaslahatan anak dalam naungan bimbingan dan pemeliharaan orang tuanya .92 Oleh karena itu adanya perbedaan pendapat tersebut, maka dari ketentuan Undang-undang menyerahkannya kepada kebijaksanaan dan keputusan hakim dengan memberikan ketentuan mengenai batasan akhir umur anak ketika hak asuh itu diberikan, namun hal ini harus sejalan dengan pedoman bahwa 89

Ibid., h. 80

90

Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Anak, Cet. 1, h. 114

91

Jaih Mubarok, Peradilan Agama Di Indonesia, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 196 92


53

kemaslahatan anak lebih diutamakan.93 Dalam ketentuan Undangundang juga tidak dijelaskan secara rinci umur masing-masing anak, baik itu anak laki-laki maupun perempuan, tetapi dari hal tersebut menjelaskan batasan umur anak terakhir dibawah pengasuhan orang tuanya, seperti yang dijelaskan dalam KHI pasal 105 huruf (a) bahwa: “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Di dalam Undang-undang perkawinan terdapat perbedaan mengenai umur pencapaian anak yang belum mumayyiz. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 ayat 1 bahwa: “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.” Mengenai usia anak yang belum mumayyiz maka tidak menjadi alasan untuk tidak mengasuhnya, karena sebagai orang tua ataupun pengasuh tetap yang didahulukan hak anak bukan masing-masing yang memiliki kekuasaan terhadap anak. Sehingga anak yang belum mumayyiz tetap merupakan kewajiban bagi orang tuanya untuk merawat, mendidik, memelihara sampai anak itu dewasa dan menikah. b. Periode Mumayyiz Masa mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai ia baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan masa yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi 93

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh, Jilid 2, Cet. 2, h. 215

54

dirinya. Oleh karena itu anak sudah dianggap mampu menjatuhkan pilihannya

sendiri

untuk

memilih

seseorang

yang

berhak

mengasuhnya, apakah ia akan ikut ibu atau bapaknya. 94 Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 105 huruf (b) bahwa seorang anak yang sudah mumayyiz boleh menentukan pilihan diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Akan tetapi apabila dalam satu kondisi dimana pilihan anak itu tidak menguntungkan bagi dirinya, maka yang berhak menentukan siapa yang paling berhak melakukan hadhanah pada orang-orang yang memiliki kualifikasi sama adalah Qadhi yaitu hakim Pengadilan Agama.95 Sebagaimana telah diatur juga dalam pasal 156 huruf (c) menjelaskan, apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan anaknya, maka pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak atas itu. Disamping itu seseorang yang akan melakukan hadhanah harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara serta mendidik anaknya agar tidak mengakibatkan anak menjadi terlantar.96 Pengasuhan berakhir apabila seorang anak sudah mencapai umur dewasa yang dapat mampu berfikir dewasa dan sampai ia menikah. Sedangkan untuk mencapai kemaslahatan anak maka masing-masing

94


95


96


55

dari orang tua untuk mampu mengendalikan dirinya dari penguasaan anak, karena bagi seseorang yang berhak melakukan hadhanah sama sekali tidak menggambarkan anak hanya menjadi miliknya yaitu dari masing-masing orang tua melainkan hak hadhanah itu milik bersama kedua orang tua, yang merupakan kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya yang kemudian mengantarkan anak ke masa depan yang cemerlang.97 F. Faktor Penghalang Hadhanah Faktor yang dapat menghalangi hadhanah terdapat berbagai macam yang dapat mengugurkan hak asuh pada anak. Meskipun pengasuhan anak merupakan hak seorang ibu, namun terkadang ia tidak bisa mendapatkan hak pengasuhannya disebabkan ada beberapa faktor yang dapat menghalangi haknya. Diantaranya sebagai berikut:98 a. Hak seorang hadhinah gugur jika ia seorang budak Maksudnya orang yang sebagai pengasuh anak berstatus sebagai budak, karena hadhanah merupakan salah satu jenis tanggung jawab. Dan seorang budak tidak mempunyai hak perwalian, disebabkan ia akan disibukkan dengan pelayanan terhadap majikannya dan segala ia lakukan terbatasi haknya. b. Perginya hadhin ke tempat yang jauh

97

98

Ibid., h. 202

TK Islam Mutiara Sunnah, “Hak Pengasuhan Anak Dalam Islam Bagian 1, artikel diakses pada 26 Maret 2015 dari https://tkmutiarasunnah.wordpress,com/2008/06/19/hakpengasuhan-anak-dalm-islam/

56

Perginya hadhin ke tempat yang jauh dengan menempuh jarak lebih dari 133 km. Menurut pendapat ulama Malikiyyah, jika jarak yang ditempuh lebih dari itu maka seorang berhak mengambil anak tersebut dari hadhinah dan gugurlah hak asuh anaknya, kecuali ia membawa anak itu dalam perjalanan. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa hak pengasuh dapat dianggap gugur jika hadhinah yang berstatus janda pergi ketempat jauh, dan ayahnya tidak dapat mengasuhnya. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyyah, hak seorang pengasuh menjadi gugur jika ia pergi ketempat yang membahayakan atau pergi dengan niat untuk pindah baik jarak dekat maupun jauh. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa hak asuh gugur jika orang yang mengurus berpergian jauh dengan menempuh jarak yang dibolehkan qashar.99 c.

Seorang hadhin mengidap penyakit yang membahayakan Hak seorang hadhin gugur jika ia memiliki penyakit yang

membahayakan, seperti gila, lepra, dan kusta. d.

Seorang hadhin fasiq atau pengetahuan agamanya kurang Seorang yang fasiq atau berpengetahuan kurang, ia tidak dapat

dipercaya untuk mengurus anak karena tidak tercapainya kemaslahatan anak dalam asuhannya.100 Karena yang ditakutkan akan mengerjakan maksiat sehingga keluar dari kataatan kepada Allah, dan akan

99

100

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10, h. 70 Ibid., h. 70-71

57

berpengaruh negatif pada diri anak yang tentunya berdampak pada pendidikan anak.101 e.

Seorang hadhin kafir Bahwa seorang kafir tidak boleh diserahi hak mengasuh anak yang

beragama Islam. Karena kondisi orang kafir lebih buruk dari orang fasiq dan bahaya yang muncul akan lebih besar, ditakutkan anak mengikuti perbuatannya dan mengeluarkannya dari Islam melalui penanaman agamanya. Oleh karena itu orang tua wajib mendahulukan pertimbangan agama sebagai pengasuh anak daripada pertimbangan ekonomi dan lain-lain. Alasannya bahwa lingkungan, pendidikan dan pembinaan akhlak wajib diperhatikan demi pembentukan lingkungan akhlak yang baik, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an surat AtTaubah ayat 24:102

“Katakanlah, “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudarasaudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya.” Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.” (QS. At-Taubah: 24) f.

Hak seorang hadhinah gugur jika ia sudah menikah lagi

101

TK Islam Mutiara Sunnah, “Hak Pengasuhan Anak Dalam Islam Bagian 1, artikel diakses pada 26 Maret 2015 dari https://tkmutiarasunnah.wordpress,com/2008/06/19/hakpengasuhan-anak-dalm-islam/ 102

Cet.1, h. 361

Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),

58

Dalam masalah pengasuan anak, apabila hadhin menikah lagi dengan laki-laki yang bukan mahram bagi anaknya maka hak asuh tersebut gugur, kecuali hadhin menikah dengan yang mahram bagi anak maka hak asuh tesebut tidak dapat gugur.103 Demikianlah

beberapa

faktor

yang

dapat

menghalangi

seseorang tidak memperoleh hak asuh anak. Apabila faktor-faktor penghalang ini lenyap misalnya jika seorang budak telah merdeka seutuhnya, orang fasiq itu bertaubat dan orang kafir telah memeluk islam serta ibu telah diceraikan kembali, maka orang-orang ini akan memperoleh haknya kembali untuk mengasuh anaknya.104 Oleh sebab itu dari kondisi yang awalnya tidak diberi kewenangan untuk mengasuh anak dengan alasan-alasan tersebut, tetapi hak asuh anak bisa

lagi

berpindah

apabila

kemaslahatan

pada

anak

sudah

dilaksanakan. Karena yang terpenting dalam hadhanah adalah memberikan kemanfaatan bagi anak itu sendiri, yang tujuannya untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera dengan cara mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat bagi kehidupannya.105

103


104

TK Islam Mutiara Sunnah, “Hak Pengasuhan Anak Dalam Islam Bagian 1, artikel diakses pada 26 Maret 2015 dari https://tkmutiarasunnah.wordpress,com/2008/06/19/hakpengasuhan-anak-dalm-islam/ 105

Ibid., h. 62

BAB III PERKARA-PERKARA HADHANAH DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR A. Perkara Hadhanah Pada Tahun 2011 Dari beberapa faktor-faktor penghalang seorang pengasuh tidak mendapatkan hak asuh anak yang penulis sampaikan pada teori di bab sebelumnya, bahwa terlihat jelas dari jumlah kasus perkara hadhanah yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk tahun 2011, baik perkara yang diterima dan diputus dengan beberapa alasannya yaitu untuk perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk tahun 2011 terdapat 33 perkara dan perkara yang diputus 26 perkara. Akan tetapi penulis memfokuskan lebih meneliti alasan seorang ibu tidak mendapatkan hak asuh anak, sehingga hak tersebut berpindah kepada ayahnya yang kemudian dijelaskan dalam putusan perkara hadhanah. Pada jumlah perkara hadhanah untuk tahun 2011 disebutkan di dalam tabel.1. Dari data yang ada pada tabel.1 dapat dilihat bahwa banyaknya perkara hadhanah yang diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Timur baik itu dari pihak ibu ataupun ayahnya. Pada tahun ini ternyata perkara yang diputus oleh hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur putusan No. 0121/Pdt.G/2011/PAJT, bahwa hakim telah memutus hak asuh anak yang jatuh pada Tergugat (ayah), disebabkan Penggugat (ibu) tidak bertanggung jawab sebagai istri.

59

60

Tabel. 1 Jumlah Perkara Hadhanah Yang Diterima & Diputus Di Pengadilan Agama Jakarta Timur Pada Tahun 20111 No.

Bulan

Diterima

Diputus

1.

Januari

5

4

2.

Februari

2

1

3.

Maret

4

2

4.

April

5

1

5.

Mei

1

4

6.

Juni

2

1

7.

Juli

2

3

8.

Agustus

-

1

9.

September

2

2

10.

Oktober

3

2

11.

November

1

1

12.

Desember

6

4

33

26

Jumlah

Menurut alasan pertimbangan hakim menyatakan bahwa pada putusan ini anak penggugat dan tergugat merasa lebih dekat dengan ayahnya daripada ibunya, sehingga dengan kedekatan anak dengan tergugat (ayah) dan keinginan anak tersebutlah hakim memutus hak asuh anak kepada tergugat. Karena apabila hak asuh anak tetap berada pada ibunya tetapi anak tidak menginginkannya, dikhawatirkan anak tidak merasa nyaman terhadap psikologis anak nantinya. Oleh karena itu 1

Data Hasil Laporan Perkara Hadhanah Pada Tahun 2011 di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Diambil Pada Tanggal 08 Juni 2015

61

pertimbangan hakim pada putusan ini lebih merujuk pada kepentingan anak secara psikologis, pendidikan dan perawatannya serta keinginan anak untuk diasuh bersama tergugat (ayah), maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur memutuskan hak asuh anak diberikan kepada tergugat selaku ayah kandungnya. Pada perkara di tahun 2011 Majelis Hakim untuk kedua kalinya memutus perkara hadhanah dengan memberikan hak asuh anak kepada pihak ayah, seperti di dalam putusan No. 2680/Pdt.G/2011/PAJT dimana Tergugat (istri) nusyuz kepada Penggugat (suami) karena tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri maupun sebagai ibu. Akibat dari hal tersebut anak menjadi terlantar dan untuk merawat anak juga sang ibu menitipkannya kepada orang lain karena kesibukan Tergugat (ibu) yang bekerja. Menurut pertimbangan hakim bahwa seorang ayah terlihat lebih mampu untuk menjaga anaknya dikarenakan ketika anak bersama Penggugat (ayah), anak dalam keadaan sehat, penuh perhatian, kasih sayang dan hidup dalam lingkungan yang agamis. Sehingga dengan hal tersebut hak asuh anak jatuh kepada ayahnya yang disebabkan faktor kesibukan ibu sebagai wanita karir, yang mengakibatkan hak asuh anak dapat beralih atau gugur dari pihak ibu. Karena tujuan sebagai orang tua adalah untuk menjaga anak sebaik-baiknya demi kepentingan anak. Setelah dua perkara yang sudah dijelaskan di atas mengenai hak asuh anak berada pada ayah kandungnya, ternyata diketemukan kembali pada tahun ini yaitu pada putusan perkara No. 2223/Pdt.G/2011/PAJT

62

bahwa hasil pertimbangan hakim memberikan hak asuh anak kepada ayahnya (Penggugat), dikarenakan seorang ibu (tergugat) diketahui pergi meninggalkan rumah dan berperilaku kasar dalam membina anak. Dalam pertimbangan hakim bahwa salah satu faktor penghalang hadhanah adalah perginya hadhinah dengan niat untuk meninggalkan rumah, maka dengan hal tersebut seorang ibu dapat gugur untuk memperoleh hak asuh anak. Bukan karena alasan itu saja dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim juga mendapatkan bahwa mengenai perilaku kasar Tergugat selaku ibu kepada anak yang membuat jiwa anak terganggu dan seorang ibu yang tidak bertanggung jawab dalam memelihara rumah tangganya, maka hak asuh anak dapat berpindah kepada pihak ayah. Sedangkan untuk putusan No. 2800/Pdt.G/2011/PAJT Majelis Hakim juga telah memutuskan dengan memberi kewenangan kepada ayahnya (Penggugat) untuk mengasuh anak, alasannya ialah ibu (Tergugat) yang meninggalkan rumah tanpa jelas sehingga membuat anak ditelantarkan dan diketahui si ibu memiliki sifat pembohong. Kemudian karena yang dikhawatirkan dalam pertimbangan hakim adalah anak yang akan mudah terpengaruh perilaku ibu yang suka pembohong dan diketahui ternyata ibu (Tergugat) telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Oleh sebab itu hak asuh dapat beralih kepada pihak ayah, karena bagaimana juga seorang pengasuh ataupun orang tua harus memberikan contoh kepada anak. Sehingga dengan sifat ayah yang bisa membawa anak berperilaku baik dan tidak menimbulkan ke mudharatan baginya, maka

63

hak asuh anak terhadap ibu menjadi gugur atau penghalang yang dikarenakan ibu juga telah menikah lagi. Oleh karena itu dengan dasar pertimbangan hakim di atas, maka wajar apabila Majelis Hakim menetapkan pengasuhan anak penggugat dan Tergugat berada di bawah pemeliharaan penggugat (ayah kandung). Selanjutnya pada putusan No. 2096/Pdt.G/2011/PAJT Majelis hakim memutuskan hak asuh anak dijatuhkan kepada Penggugat (ayah), karena Tergugat (istri) tidak bertanggung jawab sebagai ibu yang tidak memperdulikan anak dan berperilaku kasar serta tergugat yang sering meninggalkan rumah. Dengan demikian pada pertimbangannya hakim menyatakan bahwa Tergugat (Ibu) dinilai tidak bertanggung jawab terhadap anak dengan meninggalkannya dan tidak memperdulikan keadaan anak-anaknya. Dalam pertimbangan hukum yang lainnya Majelis hakim menyatakan bahwa Penggugat (ayah) dianggap lebih mempunyai kepedulian dan mampu menjaga serta bertanggung jawab terhadap anakanaknya. Sehingga dengan ibu yang tidak mempunyai rasa tanggung jawabnya kepada anak, maka hak asuh anak tersebut beralih pada pihak ayah yang lebih mempunyai rasa tanggung jawab sebagai orang tua. B. Perkara Hadhanah Pada Tahun 2012 Dari jumlah kasus perkara hadhanah yang masuk di Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk tahun 2012, baik perkara yang diterima dan diputus telah disebutkan di dalam tabel.2 sebagai berikut:

64

Tabel. 2 Jumlah Perkara Hadhanah Yang Diterima & Diputus Di Pengadilan Agama Jakarta Timur Pada Tahun 20122 No.

Bulan

Diterima

Diputus

1.

Januari

2

1

2.

Februari

2

5

3.

Maret

7

6

4.

April

3

5

5.

Mei

7

4

6.

Juni

9

4

7.

Juli

6

8

8.

Agustus

6

2

9.

September

8

4

10.

Oktober

4

7

11.

November

1

1

12.

Desember

1

2

59

49

Jumlah

Dari data yang ada pada tabel. 2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkara hadhanah yang diterima pada tahun 2012 adalah 59 perkara dan yang diputus adalah 49 perkara oleh hakim Pengadilan Agama Jakarta timur, sedangkan dari jumlah-jumlah tersebut dapat dilihat bahwa majelis hakim memutuskan perkara hadhanah tahun ini hampir mencapai keseluruhan dari perkara yang diajukan para pihak ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Akan tetapi dari banyaknya perkara yang diajukan di 2


65

Pengadilan Agama Jakarta Timur baik dari pihak ibu ataupun ayahnya, tidak sepenuhnya hak asuh anak berpindah pada ayahnya. Kemudian untuk perkara hadhanah yang diputus dan jatuh kepada pihak ayah yaitu terdapat pada putusan No. 0654/Pdt.G/2012/PAJT karena faktor Tergugat (ibu) tidak bertanggung jawab sebagai istri atau ibu dan sang ibu yang bersifat kasar kepada anaknya, maka keadaan inilah yang menyebabkan hak asuh anak dari pihak ibu dapat beralih kepada ayahnya. Dari hasil pertimbangan hakim yang menyatakan anak terlihat lebih dekat dengan Penggugat (ayah) setiap waktunya dan ayahnya juga dapat memelihara kepentingan anak. Dengan demikian penggugat (ayah) dianggap lebih mampu merawat, membimbing anak dengan baik sehingga hak asuh anak dengan mudah dapat beralih kepada pihak ayah. Selanjutnya pada putusan No. 0940/Pdt.G/2012/PAJT bahwa hak asuh anak diberikan kepada Tergugat (ayah) dikarenakan Penggugat (istri) sering kali keluar rumah malam tanpa seizin tergugat (suami) sampai pagi dan memiliki laki-laki lain, serta Penggugat tidak dapat mengurus kedua anaknya dengan baik sehingga anak ditelantarkan. Oleh sebab itu dengan pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa perbuatan (Penggugat) istri nusyuz disebabkan si istri sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai ibu atau istri dan membangkang kepada suami serta keluar rumah tanpa seizin suami. Oleh karena perbuatan dan sifat penggugat (ibu) tidak memberikan contoh yang baik bagi ketiga anak-anaknya, sedangkan anak seusia tersebut butuh panutan atau teladan bagi dirinya, maka dengan itu

66

Majelis hakim menetapkan yang berhak untuk mengasuh dan memelihara ketiga orang anaknya tersebut adalah Tergugat (ayah). Faktanya bahwa anak-anak lebih dirawat dan dijaga oleh tergugat (ayahnya) ketika penggugat (ibu) tidak ada di rumah, dan karena tergugat dapat membagi waktunya ketika libur bersama dengan anak-anaknya dan memiliki perhatian untuk menjenguk anaknya yang bersekolah di pesantren. Maka dengan diputuskannya mengenai hal tersebut, pada akhirnya tergugat memilki kewenangan untuk hak asuh anaknya. Kemudian dalam putusan No. 1528/Pdt.G/2012/PAJT bahwa hak asuh anak diberikan kepada Penggugat (ayah) disebabkan perselisihan atau pertengakaran antara suami dan istri, karena tidak ada kecocokan bagi keduanya sehingga berujung pada sebuah perceraian. Dan sifat Tergugat (istri) yang sudah tidak memiliki rasa tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Maka Majelis hakim menimbang dalam pertimbangan hukum pada putusan ini bahwa antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) tidak dapat disatukan kembali, dan pemisahan ini juga dalam menjaga kepentingan anak. Oleh karena itu hak asuh anak jatuh kepada penggugat (ayah) yang dikhawatirkan anak ketika bersama tergugat (ibu) tidak dirawat dan dibimbing sebaik-baiknya. Maka dari hal-hal yang berkaitan dengan perkara hadhanah dan pertimbangan hakim pada tahun 2012 ini, bahwa penyebab hak asuh anak berpindah kepada ayahnya yang disebabkan ibu tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam membimbing anak dan rumah tangganya dengan

67

baik. Oleh sebab itu dari permasalahan perkara hadhanah dari tahun 2011 sampai 2012 ini terlihat bahwa pada kedua tahun tersebut memilki penyebab yang sama, sehingga untuk memutuskannya hakim tidak lepas dari apa yang sudah menjadi kekuatan hukum tetap dalam memutus suatu perkara, terutama mengenai pekara hadhanah setiap tahunnya. C. Perkara Hadhanah Pada Tahun 2013 Dari jumlah perkara hadhanah yang masuk di Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk tahun 2013 baik perkara yang diterima dan diputus telah disebutkan di dalam tabel.3. Dari data pada tabel.3 dapat dilihat bahwa jumlah perkara hadhanah yang diterima pada tahun 2013 adalah 4 perkara dan yang diputus adalah 37 perkara oleh hakim Pengadilan Agama Jakarta timur. Sedangkan dari jumlah tersebut bahwa majelis hakim memutuskan perkara hadhanah tahun ini keseluruhan dari perkara yang diajukan para pihak ke Pengadilan Agama Jakarta ternyata lebih banyak diputusnya, karena perkara yang ada pada tahun sebelumnya baru diputus pada tahun ini, maka angka yang diputus tidak sesuai dengan angka perkara yang diterima. Oleh karena itu dari banyaknya perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, baik itu yang diberi kewenangan untuk mengasuh anak dari pihak ibu ataupun ayahnya. Pada tahun ini juga hanya memfokuskan mengenai perkara hak asuh anak yang jatuh pada pihak ayah yang terdapat pada putusan perkara No. 1474/Pdt.G/2013/PAJT yang dikarenakan faktor agama pengasuh

68

yakni seorang ibu (tergugat) telah beralih agama menjadi agama Kristen (murtad). Tabel. 3 Jumlah Perkara Hadhanah Yang Diterima & Diputus Di Pengadilan Agama Jakarta Timur Pada Tahun 20133 No.

Bulan

Diterima

Diputus

1.

Januari

-

1

2.

Februari

-

3

3.

Maret

2

-

4.

April

-

5

5.

Mei

-

5

6.

Juni

-

-

7.

Juli

1

5

8.

Agustus

-

4

9.

September

-

3

10.

Oktober

-

4

11.

November

1

2

12.

Desember

-

5

4

37

Jumlah

Bahwa faktanya untuk tahun ini hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah kembali memutus bahwa murtad benar-benar menjadi penghalang untuk mendapatkan hak asuh anak. Menurut hakim dalam pertimbangannya dikhawatirkan anak akan terpengaruh dengan agama

3


69

ibunya dan untuk menjadi seorang pengasuh yang terpenting adalah mengedepankan agama anak dan kemaslahatannya. Sehingga dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa anak saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan tinggal bersama Penggugat, dan penggugat sanggup memelihara anaknya. Oleh karena itu dengan pertimbangan hakim seperti itu maka hak asuh anak telah kembali diputus kepada pihak ayah. Selanjutnya untuk putusan No. 1159/Pdt.G/2013/PAJT bahwa di dalam pertimbangan hakim menyatakan karena seorang ibu yang lalai dan tidak bertanggung jawab untuk merawat anaknya, sehingga anak menjadi terlantar dan sebab ibu berperilaku kasar dengan anaknya membuat diri anak merasa terganggu dan tertekan bila bertemu dengan Tergugat (Ibu) dan ibu yang tidak pernah memperhatikan kesehatan anaknya membuat anak sering sakit. Oleh sebab itu dari pertimbangan hakim yang merujuk pada kepentingan anak yang harus lebih diutamakan, maka untuk pertimbangannya majelis hakim memutus untuk hak asuh anak jatuh kepada ayahnya. Karena pada nyatanya penjagaan seorang ayah selama mengasuh anak mulai dari perkembangan dan kesehatan serta pendidikan anaknya telah dijaga dengan baik. Pada putusan No. 0562/Pdt.G/2013/PAJT bahwa penyebab hak asuh anak berpindah ke pihak ayah yaitu disebabkan ibu yang sering berkerja diluar (wanita karir), sehingga anak yang di asuhnya menjadi tidak terawat dengan baik. Karena dengan kesibukan pengasuh yang sering bekerja dapat menjadi penghalang untuk mendapatkan hak asuh anak.

70

Oleh karena itu dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa hak anak lebih diutamakan dalam tanggung jawab orang tuanya, maka hak asuh anak gugur dari tergugat (ibu) yang berhak untuk merawatnya, dikarenakan hak dan kesejahteraan yang dimiliki anak tidak terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sedangkan pada putusan No. 2217/Pdt.G/2013/PAJT bahwa hak asuh anak berpindah kepada ayahnya (Penggugat), yang dikarenakan ibu (Tergugat) seringkali melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri atau sebagai ibu dari anak-anaknya, dan ibu sering kali pergi meninggalkan rumah sampai larut malam bahkan sering menginap tanpa izin, yang akibatnya meninggalkan anak-anak berhari-hari tanpa adanya rasa kasih sayang dari seorang ibu, serta diketahuinya tergugat memilki laki-laki lain. Menurut pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa tugas sebagai orang tua yang pertama-tama dilakukan adalah harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya, sehingga dengan ibu yang sudah tidak mengindahkan ajaran agama berupa pelanggaran terhadap atas larangan melakukan hubungan dengan laki-laki lain selain suami dan tidak bertanggung jawab dalam membimbing anak, maka hak asuh anak tersebut beralih kepada pihak ayah yang lebih mampu untuk merawat dan membimbing anak-anaknya. Perkara hadhanah lainnya yaitu terdapat pada putusan No. 2424/Pdt.G/2013/PAJT, penyebab hak asuh anak berpindah kepada pihak ayahnya (Penggugat) dikarenakan Tergugat (ibu) sudah tidak bertanggung

71

jawab dalam merawat kedua anaknya dan ibu yang berkelakuan kasar kepada anaknya, hal tersebut membuat anak merasa ketakutan apabila bersama dengan tergugat (ibu). Menurut Majelis hakim yang memberi hak asuh anak kepada ayah, bahwa anak akan lebih terjaga baik jasmani dan rohaninya daripada ketika anak tersebut bersama dengan ibunya yang lebih sering

memperlakukannya

secara

kasar.

Dengan

demikian

dari

pertimbangan hukum tersebut, keluarlah putusan perkara hadhanah ini yang menyatakan bahwa pemberian hak asuh anak dilimpahkan kepada penggugat selaku ayah dikarenakan selama kesehariannya ayah dapat menjaga dan merawat anak, sehingga dengan terwujudnya hak-hak anak maka akan terbentuknya kesejahteraan anak yang sebaik-baiknya. Dari hasil ketiga tabel di atas dapat diketahui bahwa diputusnya perkara hadhanah di Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk tiap tahunnya meningkat yaitu pada tahun 2011 berjumlah 29 perkara dan untuk tahun 2012 berjumlah 49 perkara sedangkan untuk tahun 2013 perkara hadhanah berjumlah 37. Sebab meningkatnya perkara hadhanah tiap tahunnya dikarenakan perkara diputus telah tercampur dengan perkara pada tahun sebelumnya, sehingga untuk diputus dengan diterima tiap bulannya tidak sama. Oleh karena itu dari ketiga tahun tersebut, hakim dalam memutus mengenai pengasuhan anak (hadhanah) lebih kepada hak asuh anak yang diberikan pada ibunya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

72

Dari ketiga tahun dalam perkara hadhanah tidak seluruhnya hanya seorang ibu yang diberi kuasa untuk hak asuh anak, akan tetapi hal tersebut dapat beralih kepada ayahnya. Karena untuk perkara hadhanah di Pengadilan Agama Jakarta Timur yang hak asuh anak jatuh pada pihak ayah, hal tersebut diketahui tiap tahunnya ternyata Majelis Hakim pernah memutus dengan alasan atau penyebab yang sama, yaitu disebabkan berbagai faktor sang ibu yang tidak dapat memenuhi kepentingan anak baik secara jasmani dan rohani yang dijelaskan pada putusan hadhanah setiap tahunnya di Pengadilan Jakarta Timur. Oleh karena itu hakim dalam memutus perkara hadhanah tidak selalu berijtihad bahwa yang berhak mendapatkan hak asuh anak pada pihak ibu saja, melainkan pihak ayah juga dapat mampu merawat anak dengan baik yang sama halnya seperti seorang ibu. Dengan demikian untuk tiga tahun terakhir dari 2011 sampai 2013 yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur bahwa penyebab perkara hadhanah yang diberikan atau beralih kepada pihak ayah bukan hanya murtad saja yang menjadi penghalang, akan tetapi bisa juga disebabkan karena perceraian yang mengakibatkan perselisihan, nusyuz, wanita karir dan ibu yang tidak bertanggung jawab dalam menjaga dan merawat anak. Oleh karena itu dari hasil pertimbangan hukum mengenai perkara hadhanah untuk tiga tahun terakhir ini, penyebab dari permasalahan perkara yang diputus kepada pihak ayah diantaranya karena pihak ibu yang berkelakuan kasar terhadap anak dan pihak ibu yang tidak

73

bertanggung jawab dalam menjaga dan merawat anak-anaknya. Akibat dari sifat ibu tersebut maka anak menjadi terlantar dan psikologis pada diri anak dapat terganggu karena tertekan dengan kelakuan ibu yang kasar. Begitu juga bagi ibu yang tidak dapat bertanggung jawab untuk keadaan rumah tangganya, masih memungkinkan terjadinya perebutan hak asuh anak, walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 Huruf (a) menyatakan seorang ibu lebih berhak atas anak yang masih kecil. Akan tetapi dari yang penulis jelaskan di dalam perkara-perkara hadhanah di atas, pada kenyataanya hak asuh anak dapat gugur dari tangan seorang ibu kepada ayahnya disebabkan adanya faktor yang membuat penghalang pihak ibu untuk tidak sepenuhnya diberi kewenangan dalam mengasuh anak, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam putusan mengenai hadhanah. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari berbagai pertimbangan hukum mengenai perkara hadhanah, terlihat Majelis Hakim dalam hal memutuskan perkara ini tidak sepenuhnya meleaskan peran dan tanggung jawab orang tua terhadap tumbuh kembang diri si anak, walaupun yang berhak mengasuh adalah salah satu orang tuanya. Hal ini juga berlaku ketika orang tua telah putus ikatan perkawinannya mereka tetap bertanggung jawab dalam merawat anak tanpa mengurangi hak sebagai anak, karena dari masing-masing orang tua dalam menjaga anak semata-mata untuk kepentingan anak di masa yang akan datang.

74

Oleh sebab itu dalam perkara hadhanah untuk setiap tahunnya ini, sudah biasa bagi para hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak hanya berdiam dengan satu putusan yang telah ada sebelumnya tetapi juga tidak kaku untuk menggunakan ijtihad dan penafsiran atas hukum, karena sudah berulang kali terjadinya hak asuh anak gugur dari pihak ibu dan diberikan kepada ayah. Namun pada hakikatnya seorang hakim juga tidak sematamata begitu saja memutus suatu perkara hadhanah beralih kepada ayah, akan tetapi juga harus melihat dan mempertimbangkan kepentingan anak atau sebab-sebab lainnya. Demikian juga dari sekian masalah perkara hadhanah yang jatuh kepada pihak ayah tidak seharusnya berlarut menjadi suatu persoalan yang panjang, karena dari sekian banyak perkara hadhanah Majelis Hakim tetap memutus dan menimbang agar hak anak lebih diprioritaskan dan terpenuhi. Serta melihat peran salah satu orang tuanya yang lebih mampu untuk merawat dan menjaga anak. Oleh karena itu yang menjadi peran utama dan hal yang terpenting dalam perkara hadhanah adalah kepentingan dan kemaslahatan pada diri anak.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA TIMUR NOMOR 1700/Pdt.G/2010/PAJT A. Kronologi Perkara Putusan No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT 1. Duduk perkara Perkara pada nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT yang didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Timur ialah pada saat Mindo Roslina Simanullang binti Manullang sebagai Penggugat dan kuasanya S. Limantong, SH, Aji Suharto, SH, dan Joiada Pangaribuan, SH, dengan mengaju gugatannya di Pengadilan Jakarta Timur dengan Daryono bin Tumino sebagai Tergugat dan kuasanya Kristianadi Pramudito, SH dan Rahmat Suryo Hadi Saputro, SH. Pada awalnya Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya dihadapan KUA Kecamatan Palmerah Slipi, Jakarta barat Nomor 0302/77/V/99 tertanggal 24 Mei 1999. Dalam mengarungi

kehidupan

rumah

tangganya

dengan

rukun,

setelah

perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Gabe Maulana (Laki-laki) dan Sandrina Bintang Natalia (Perempuan). Pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi percekcokan dan perselisihan antar keduanya, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Terjadinya percekcokan karena faktor tingkah laku tergugat yang temperamental, sering pulang malam, selalu berfoya-foya dengan teman-temannya dan tidak pernah

75

76

memberi nafkah. Tergugat juga yang memiliki sifat emosional, ia juga suka membentak dan memarahi anak-anaknya serta memukulnya. Kebutuhan rumah tangga antara Penguggat dan Tergugat, Pengugatlah yang selalu memenuhi kebutuhan tersebut dan Penggugat juga sudah mengingatkan Tergugat untuk memperbaiki diri, tetapi Tergugat tidak memperdulikan yang mengakibatkan si Tergugat seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Karena si Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan si Tergugat yang sering membuat keributan dirumah, maka Penggugat pun minggat dari rumah dengan membawa kedua anaknya. Kemudian di tahun 2005 Tergugat datang menghampiri Pengugat dengan membuat keributan karena Tergugat ingin mengambil anak sulungnya yang bernama Gabe Maulana dari tangan Penguggat dan anak tersebut dibawa oleh Tergugat ke rumah orang tuanya yang berada di Depok selama 3 (tiga) tahun, sehingga Penggugat sudah tidak lagi bertemu dengan anaknya karena tidak dibolehkan oleh Tergugat. Penggugat pada bulan agustus 2008 juga sudah mengajak anaknya untuk kembali ke rumahnya, tetapi pada akhirnya bapak dari si Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan melakukan kekerasan terhadapnya sampai mengeluarkan darah dan mengurung Penggugat di kamar mandi. Maka Penggugat tidak bisa berdiam diri dengan perlakuan yang membahayakannya, sehingga Penggugat melaporkan kasus itu ke Polres Depok, dan sampai saat ini Penggugat tidak bisa lagi berkomunikasi dengan anak sulungnya. Oleh karena itu adanya hal seperti inilah,

77

penggugat dan tegugat sulit untuk didamaikan lagi, maka Penggugat mengajukan cerai gugatnya di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Bahwa dalam kronologis perkara yang dijelaskan oleh Pengugugat, pihak Tergugat pun memiliki bantahan (duplik) terkait terjadinya masalah perceraian yang menjelaskan bahwa Tergugat menyangkal penyebab terjadinya percekcokan bukanlah karena tingkah laku Tergugat yang temperamental, pulang malam dan menghamburkan uang, melainkan Penggugat setelah melahirkan anak pertamanya, Penggugat telah kembali ke agama asalnya atau telah pindah agama menjadi agama Kristen yang semula perkawinanya beragama Islam. Penggugat juga terus berusaha untuk mempengaruhi tergugat dan anaknya agar mengikuti agamanya, dan semenjak itulah Tergugat dan Penggugat sering kali terjadi percekcokan. Penggugat juga melakukan kekerasan pada anak-anaknya dan mengasut anaknya untuk pergi ke gereja, di dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa tergugat tidak memberikan nafkah, sedangkan dalam dupliknya, Tergugat telah memberikan penghasilannya untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian adanya kebohongan yang dibuat Penggugat kepada Tergugat tentang Tergugat yang memiliki sifat emosional dengan melakukan kekerasan, dan bahwasannya yang seperti itu Tergugat lah yang menjadi korban atas kekerasan yang dilakukan Penggugat. Penggugat juga telah membawa anak-anaknya ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat meninggalkan anak-anaknya disana dan Penggugat melalaikan

78

kewajibannya sebagai ibu yaitu menjaga, mendidik dan merawat anaknya. oleh karena itulah terjadinya percekcokan antara Penggugat dan Tergugat seperti yang dijelaskan diatas, oleh sebab itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan/ dirukunkan kembali seperti halnya dalam kehidupan bersuami dan istri. 2. Tuntutan (Petitum) Para Pihak Dalam Gugatan Tuntutan Penggugat mengenai hal perceraian yang disebabkan Tergugat maka si Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan seluruhnya, menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena cerai, menetapkan hak asuh anak (hadhanah) terhadap kedua anaknya kepada Penggugat (ibu kandung), membebankan Tergugat untuk memberi biaya nafkah anak untuk kehidupan kedua anaknya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara mengenai hal yang diajukan Penggugat di Pengadilan Agama Timur. Sedangkan Tergugat menuntut untuk menolak sebagian gugatan Penggugat terhadap Tergugat, menyatakan pernikahan Tergugat dengan Penggugat yang tercatat dikantor KUA Kecamatan Palmerah No. 0302/77/V/99 tertanggal 24 Mei 1999 dinyatakan putus karena perceraian, kemudian menyatakan Penggugat telah berpindah agama (murtad), dan memiliki sifat yang tidak amanah serta bersifat emosional, sehingga dengan perilaku dan sifat Penggugat yang seperti itu maka Tergugat

79

memohon untuk menetapkan hak asuh kedua anaknya tersebut untuk diberikan kepada Tergugat (bapak kandung), menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu dari hasil permohonan antara Pengugat dan Tergugat yaitu tidak lain masalah pemeliharaan anak maka untuk itu memohon kepada Majelis hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan seadil-adilnya. B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT Pertimbangan hakim pada putusan mengenai perceraian dan perebutan dalam pemeliharaan anak maka Majelis Hakim menimbang atas maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah: Majelis Hakim menimbang dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, bahwa terbukti adanya penikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara hukum Islam. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) nya perkawinan yang dilakukan secara islam dinyatakan sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum, sehingga menjadi dasar untuk dikabulkan atas gugatan yang diajukan. Menurut Majelis Hakim, bahwa dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Karena penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai, yaitu karena adanya faktor yang menimbulkan

80

perselisihan dan percekcokan bagi keduanya serta sudah pisah rumah selama 5 tahun. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena tujuan utama perkawinan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

dan Al-Qur’an surat a-Rum ayat 21 yaitu tidak lain untuk

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undangundang No. 3 tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 143 KHI bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun kembali. Dan dalam aturan PERMA RI No 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 130 HIR, Penggugat sudah didamaikan kembali di luar Pengadilan tetapi keduanya sulit untuk didamaikan. Alasannya bahwa dari gugatan cerai Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT yaitu adanya pengakuan dari Penggugat bahwa agama yang dianutnya adalah Kristen Protestan. Dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahu 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah cukup terbukti alasan keadaan mereka sudah tidak dapat dirukunkan kembali. Berdasarkan hukum yang ditetapkan dalam pasal 119 ayat 2 huruf (f) KHI, karena yang mengajukan Penggugat yaitu istri maka perkaranya adalah cerai gugat, dan antara Penggugat dan Tergugat belum

81

pernah bercerai maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat adalah talak ba’in sughra. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada Bukti surat P.2 dan P.3 berupa kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, yang merupakan bukti atas kelahiran anak antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dengan adanya bukti autentik seperti itu, maka sesuai dengan pasal 165 HIR bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum. Dalam buku kutipan Fiqih Sunnah oleh Sayyid Sabiq halaman 143 sampai dengan 146 tentang syarat pengasuhan anak ada 5 macam, yang mana dalam point 5 nya disebutkan beragama islam, bahwa anak yang muslim tidak boleh diasuh oleh yang tidak beragama islam. Kemudian pada buku Fikih Imam Syafi’i oleh Prof. Wahbah az-Zuhaili halaman 6667 tentang syarat pengasuhan dan pengasuh, dan hal 69 tentang hal membatalkan pengasuhan. Oleh karena itu Majelis Hakim menimbang bahwa pendapat ulama yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis dapat bisa dijadikan dasar hukum dalam berijtihad. Berdasarkan sudut nomatifnya, majelis hakim menimbang dalam pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz yang berhak memelihara adalah ibunya. Hal ini bisa berlaku apabila orang tuanya seagama dengan anaknya yaitu beragama Islam. Karena adanya Undang-undang No. 23 tahun 2002 yang tertera dalam pasal 6 dinyatakan bahwa “setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekpresi sesuai

82

dengan kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua”. Maka hal ini bisa menyimpang dari aturannya apabila penggugat melanggar, seperti diketahuinya penggugat menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Kristen secara sengaja, oleh karena itu hak pengasuhan pada ibunya kepada anaknya menjadi gugur. Sebagaimana dalam buku Fiqih Sunnah Jilid IV hal 143-147 karangan Sayyid Sabiq tentang syarat menjadi pengasuh anak, yang dijelaskan bahwa di dalam salah satu syarat tersebut yaitu adanya beragama Islam. Karena faktanya penggugat sudah pindah agama ke agama awalnya (Kristen Protestan), oleh karena itu anak-anak yang beragama Islam tidak boleh di asuh oleh orang yang berbeda agama (nonmuslim), dan penggugat juga berusaha mendidik anaknya untuk beragama Kristen dan tidak amanah dalam menjaganya, maka hak asuh penggugat terhadap anaknya menjadi gugur. Adanya pertimbangan Majelis Hakim yang berdasarkan pada Yurisprudensi MARI No. 349K/AG/2006 menjelaskan bahwa, “hadhanah terhadap anak bisa jatuh ke tangan bapaknya bilamana memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak untuk beribadah menurut agamanya”. Dan melihat dari segi sosiologisnya yaitu kepentingan anak sehingga agama anak harus sejalan dengannya yaitu agama Islam. Maka dengan adanya ketetapan dalam pasal 41 huruf (a) Undang-undang No. 1 tahun 1974 majelis hakim menetapkan hak asuh pada tergugat.

83

Mengenai dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 yang diubah lagi menjadi Undang-undang No. 50 tahun 2009 yaitu dalam hal pengajuan gugatan maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat. C. Amar Putusan Dalam Perkara No. 1700/Pdt. G/2010/PAJT Berdasarkan pertimbangan hakim yang tertera dalam putusan Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT, maka hakim memutus atas gugatan yang diajukan tersebut yang salah satunya adalah:102 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat. 3. Menetapkan dua orang anak penggugat yang bernama Gabe Maulana dan Sabrina Bintang Natalia, berada dalam pemeliharaan tergugat (bapak kandung) dengan member kesempatan kepada penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya tanpa mengganggu kepentingan anakanaknya. 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusannya yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Palmerah Kota Jakarta Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. 5. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat selebihnya.

102

Dokumentasi Data Perkara Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT

84

6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1. 291.000,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah). D. Analisis Penulis Dalam perkara putusan hak hadhanah yang terjadi antara Penggugat (istri) dengan Tergugat (suami) di atas, dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memutus perkara tersebut telah menjatuhkan hak asuh anak kepada Tergugat (bapak), dikarenakan pihak penggugat (ibu) telah berpindah agama menjadi agama Kristen (murtad). Oleh karena itu terjadilah perebutan hak asuh anak dan yang seharusnya dari kedua orang tuanya bisa saling melindungi dan merawatnya secara bersama-sama. Akan tetapi dalam kepengurusan anak menjadikan perdebatan pemikiran dan penguasaan antara masing-masing orang tua dalam menuntut haknya. Maka disinilah peran dan kewenangan seorang hakim untuk meluruskan suatu perkara yang timbul di tengah masyarakatnya. Mengenai perkara di dalam putusan No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT, penulis berpendapat bahwa penerapan hukum yang Majelis Hakim gunakan dalam memutus perkara hak asuh anak lebih menekankan prinsip kemaslahatan baik untuk anak maupun kedua orang tua, karena dalam pengasuhan anak itu yang lebih diutamakan ialah kepentingannya, bukan kepada hak yang dimiliki oleh orang tuanya, walaupun di dalam Undangundang dan nash Al-Qur’an menyatakan bahwa hak asuh anak merupakan

85

hak ibunya, karena hakikatnya seorang ibu cenderung lebih memiliki sifat kasih sayang dan lemah lembut, serta mampu untuk merawat, menjaga, membimbing, dan mendidik anak daripada seorang ayah.103 Namun kedua orang tua tetap berkewajiban untuk memenuhi hak anak-anaknya, baik ketika orang tua masih dalam ikatan perkawinan ataupun sudah bercerai, dan diwajibkan bagi keduanya secara bersama-sama memikul tanggung jawab dalam mengasuh anak, mendidik dan memeliharanya. Akan tetapi hak itu bisa saja dicabut (ontzet) atau hak orang tua itu dibebaskan (ontheven) oleh hakim karena sesuatu alasan.104 Seperti halnya apabila kedua orang tuanya telah berbuat lalai atau tidak mampu untuk merawat dan menjaga anaknya, maka hak asuh anak tersebut oleh pengadilan yang berwenang dalam memutus hal ini dapat dicabut dan dijatuhkan kepada pihak yang memiliki hak asuh anak oleh Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 Undang-undang No. 1 tahun 1974, disebutkan bahwa apabila salah seorang atau kedua orang tuanya telah melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk, maka pengadilan agama berhak untuk mencabut kekuasaan atas pengasuhan anak dari kedua orang tuanya atau dari salah satunya. Didukung dengan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, “apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama 103

Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Anak, h. 102

104

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), Cet. 31, h. 50

86

dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.” Pada hakikatnya sang ibu selaku penggugat yang mempunyai hak asuh terhadap anak-anaknya yang belum mumayyiz. Akan tetapi karena adanya perselisihan mengenai hak asuh anak yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh perbedaan agama, sehingga menimbulkan perebutan hak asuh anak bagi kedua orang tuanya. Menurut penulis dalam pertimbangan hukum pada putusan tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan hak asuh anak kepada Tergugat (ayah) bukan kepada Penggugat (ibu). Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran tergugat terhadap pengaruh agama yang dianut penggugat dalam mengasuh anaknya, terutama anak kecil yang lebih cepat ikut terpengaruh dengan perilakuperilaku yang dikerjakan orang tuanya. Jadi faktor agama Penggugat menjadi salah satu penghalang untuk hadhin (yang mengasuh anak) dalam masalah pengasuhan anak. Meskipun pada kenyataanya di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ataupun Undang-undang lainnya tidak disebutkan secara jelas mengenai syarat-syarat pengasuhan anak seperti agama pengasuh. Bahwa menurut penulis seorang hakim tidak hanya berpacu atau menggunakan hukum pada Undang-undang saja, melainkan dengan sumber hukum lainnya termasuk salah satunya yaitu mengacu pada literatur fiqih, dimana telah termuat syarat-syarat bagi yang melakukan hadhanah diantaranya: harus berakal sehat, dewasa, mampu mendidik,

87

amanah, beragama Islam, merdeka, dan belum menikah lagi. Oleh karena itu apabila syarat-syarat seorang pengasuh tidak terpenuhi salah satunya, termaksud agama yang dianut oleh orang tua, maka gugurlah kebolehan untuk mengasuh anak.105 Setelah penulis melakukan wawancara dengan ketua majelis hakim yang memutus perkara No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT beliau menyatakan bahwa Penggugat (ibu) tidak diberi kewenangan untuk mengasuh anak, disebabkan karena murtadnya Penggugat (ibu) dengan alasan bahwa keberadaan ibu sebagai orang yang dekat dengan anak dan sekaligus memberikan pelajaran agama sebagai pondasi dalam kehidupan anak untuk masa yang akan datang. Karena faktanya kelahiran anak tersebut telah menganut agama Islam sedangkan ibunya berbeda agama dengan anak tersebut. Sehingga tidak patut diberi kewenangan secara keseluruhan apabila

dalam

pertimbangan

hukum

majelis

hakim

menetapkan

pelimpahan hak asuh anak diberikan kepada ibu yang murtad, karena pada realitanya posisi ayah kandung dapat mengambil alih untuk mengasuh, mendidik, dan membiayai anak serta membimbing dalam beragama sebab sang ayah masih dalam kondisi beragama Islam.106 Dalam hal ini penulis sependapat dengan putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Timur, karena sudah memutus perkara tersebut dengan tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan 105

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Terj. Moh. Thalib, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1983), Cet. 2, Jilid 8, h. 165 106

Wawancara Pribadi dengan Ibu Hakim Dra. Hj. Nurroh Sunah, SH., di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 14 April 2015

88

serta kemaslahatan bagi anak. Akan tetapi hal tersebut telah terjadi ketidaksesuaian antara peraturan dalam pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dengan amar putusan yang hakim putus tersebut, sebagaimana disebutkan dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan dalam hal tejadinya perceraian, “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.” Kemudian di dalam pasal 156 huruf (a) juga telah menjelaskan hal seperti itu, bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan pengasuhan dari ibunya. Tetapi di dalam amar putusan tersebut majelis hakim terlihat tidak hanya terpaku pada aturan yuridis saja, namun juga mempertimbangkan dari fakta empirik yang ada serta melihat dan menggali nilai-nilai atau norma-norma hukum yang hidup di masyarakat agar tercipta kemaslahatan umum. Hal ini dikuatkan juga dari hasil wawancara penulis dengan bapak hakim Sultoni, beliau menjelaskan sebagimana yang sudah dipaparkan diatas, bahwa seorang hakim tidak hanya berpacu pada Undang-undang, namun juga dengan cara menggali hukum yang terdapat ditengah lingkungan masyarakatnya.107 Menurut penulis walaupun pada kenyataanya seorang hakim dalam bidang hukum perdata itu bersifat pasif, namun maksud pasif disini menurut Sudikno Mertokusumo,108 bahwa hakim tidak boleh menentukan secara luas dari pokok sengketa, dan hakim tidak boleh menambahkan atau 107

Wawancara Pribadi dengan Bapak Hakim Drs. Sultoni, MH., di Pengadilan Agama Jakarta Timur, pada tanggal 01 April 2015 108

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), Ed. 7, Cet. 1, h. 13

89

menguranginya. Karena seorang hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh pihak, maka para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan dan bukan hakim, asas ini disebut Verhandlungsmaxime. Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif dalam menggali hukum, karenanya selaku pimpinan sidang hakim harus aktif memimpin pemeriksaan dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Oleh karena itulah hakim boleh saja menerobos apa yang ada di dalam ketentuan Undang-undang, karena hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang. Adapun yang penulis teliti juga mengenai hal tersebut, bahwa dari hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyatakan bahwa hak hadhanah merupakan hak ibu karena di dalam ketentuan yuridis formilnya menyebutkan hak asuh anak dibawah 12 tahun itu adalah hak ibunya, namun maksud pernyataan di atas tidak berlaku secara keseluruhan, artinya jika terdapat hal-hal buruk yang dapat dikatagorikan bisa mempengaruhi hak pengasuhan anak maka itu bisa dikesampingkan dari ketentuan pengasuhan itu sendiri.109 Dalam hal ini penulis sangat setuju dengan pendapat hakim seperti itu, karena apabila hakim hanya berpaku pada satu pasal tersebut maka hukum tidak akan seimbang atau tidak terpenuhinya tujuan hukum, yang mana tujuan hukum itu sendiri terdiri dari keadilan (validitas filosofis), 109

Wawancara Pribadi dengan Bapak Hakim Drs. H. Jarkasih, M.H., di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada tanggal 10 April 2015

90

kemafaatan (validitas sosiologis), dan kepastian hukum (validitas yuridis). Oleh karena itu dalam kasus hak hadhanah yang ternyata Penguggat (ibu) tidak sama sekali mendapatkan hak mengasuh dari kedua anaknya tersebut. Maka menurut penulis di dalam putusan ini sudah dikatakan tepat jika hak asuh anak itu diberikan kepada Tergugat (ayah), karena dari pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memutus perkara No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT di Pengadilan Agama Jakarta Timur dapat terlihat dalam putusannya sudah memenuhi tujuan dari penegakan hukum yaitu keadilan. Keadilan dalam hal ini dimaknai memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Sehingga tuntutan atas hak yang para pihak tuntut dapat terpenuhi dengan keadilan, terutama Tergugat (ayah) yang ingin melindungi kehidupan keagamaaan anak-anaknya sekaligus memiliki kemampuan untuk merawat dan menjaganya. Dari sini dapat dibuktikan bahwa penerapan hukum yang Majelis Hakim gunakan dalam memutus perkara No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT dan Hakim lainnya, dalam hal menangani perkara hadhanah ternyata memerlukan pengetahuan hukum Islam yang sangat luas dan harus memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya. Apabila Majelis Hakim hanya menguasai hukum materil dalam perundang-undangan dapat dikatakan masih belum mencukupi, karena besar kemungkinan akan sulit menemukan keadilan hukum yang sesuai dengan prinsip Islam. Kemudian setelah penulis melakukan wawancara dengan ketiga hakim yang berbeda, penulis menemukan titik persamaan

91

pendapat mengenai tujuan hukum dalam perkara hadhanah, bahwa ketiga hakimnya menyatakan walaupun tujuan hukumnya bertentangan dengan Undang-undang, akan tetapi hal tersebut bisa dikesampingkan karena hukum itu bertujuan untuk kemaslahatan terutama kemaslahatan anak dalam pengasuhan orang tuanya. Selama hukum itu terdapat kemaslahatan maka disitulah hukum itu boleh diterapkan, dan hakim tidak perlu takut bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang, karena hakim bukan hanya sebagai corong Undang-undang melainkan hakim ialah corong keadilan dan pembuat Undang-undang atau yang disebut jugde made law.110 Oleh karena itu prinsip hukum yang digunakan hakim dalam perkara hadhanah yang tidak lain adalah: “Maqashidul Syar’iyyah li Maslahatil Am’mah” bahwa syariah itu dibuat untuk kemaslahatan bersama, bukan hanya untuk sebagian individu maupun kelompok tertentu. Disamping berdasarkan alasan hakim diatas, penulis juga merujuk pada sebuah kaidah fiqh yang berbunyi:

“Menolak mafsadah lebih utama daripada meraih maslahat”. Maksud kaidah fiqhiyah tersebut dalam kaitannya dengan hak asuh anak, bahwa manfaat yang timbul jika hak asuh anak dijatuhkan kepada 110

Wawancara Pribadi dengan Ketiga Hakim Pengadilan Agama yang berbeda yaitu dengan, Ibu Dra. Hj. Nurroh Sunah, SH., (Pengadilan Agama Jak-Pus), Bapak Drs. H. Jarkasih, M.H., (Pengadilan Agama Jak-Sel), dan Bapak Drs. Sultoni MH., (Pengadilan Agama Jak-Tim), mengenai tujuan hukum dalam perkara murtad menjadi penghalang hadhanah. 111

Ahmad bin Syaikh Muhammad Az-zirku, Syarhu Al- Qawaidh Fiqhiyah, (Damaskus: Darul Qalam, 1989), Cet. 2, h. 25

92

ibu harus dikesampingkan terlebih dahulu karena yang lebih diutamakan adalah mengilangkan mafsadahnya, yaitu seorang ibu yang telah berpindah agama, sehingga hal seperti ini lebih baik dihindarkan dari anak daripada kelak akan memberi dampak buruk baginya. Dari penjelasan hakim diatas, mengenai prinsip hukum dalam memutus perkara hadhanah, maka penulis sangat setuju dengan putusan yang diberikan oleh hakim dan putusan tersebut sangatlah tepat, karena telah memenuhi asas menolak mudharat dan mengambil manfaat. Menurut Ahmad Djazuli,112 bahwa apabila menghadapi mafsadah dan manfaat pada waktu yang sama, maka yang harus didahulukan menghindari mafsadah. Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat) dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan. Oleh Sebab itu penulis sependapat dengan putusan hakim bahwa dengan Penggugat (ibu) telah berpindah agama menjadi agama Kristen, artinya keluar dari keyakinan semula (Islam), sehingga menyebabkan perilaku dan ajaran seorang ibu telah berubah, yang kemudian Penggugat menjadi sulit untuk mendapatkan hak pengasuhan anak karena ibu terlihat kurang memenuhi kemaslahatan untuk anak-anaknya terutama pada aspek agama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama 112

Ahmad Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. 1, h. 28

93

anak dari kecil akan mewujudkan kemaslahatan pada anak di masa yang akan datang dan hal ini merupakan salah satu aspek utama dalam membangun akidah dan akhlak anak. Penulis juga menganalogikan bahwa perbuatan ibu yang berpindah agama dalam putusan No.1700/Pdt.G/2010/PAJT penulis mengaitkan hal tersebut dengan pendapat Yusuf Al-Qardhawy,113 yang menjelaskan tentang kemurtadan seseorang yang bukan sekedar terjadinya perubahan pemikiran, tetapi perubahan pemberian kesetiaan dan perlindungan. Oleh sebab itu Islam menerapkan sikap sangat tegas dalam menghadapi kemurtadan, khususnya bila para pelakunya menyatakan kemurtadan diri mereka dan menjadi pengaruh kepada orang lain untuk melakukan kemurtadan. Karena sesungguhnya mereka merupakan bahaya yang sangat serius terhadap identitas masyarakat dan menghancurkan dasar-dasar aqidahnya. Maka sudah dipastikan seorang ibu tidak berhak mendapatkan hak-haknya sebagai ibu, karena hak yang dimiliki seorang ibu bertentangan dengan hak-hak seorang anak yaitu kepentingannya baik secara fisik, psikologis dan agama. Dari faktanya bahwa Penggugat mengakui dirinya telah berpindah agama menjadi agama Kristen disaat persidangan Mediasi dilangsungkan, dan di dalam pembuktian yang diajukan oleh Tergugat, telah terbukti adanya bukti tertulis berupa akta ketika Penggugat masuk Islam (muallaf) sebelum Penggugat kembali ke agama semulanya (Kristen), dan 113

Yusuf Al-Qardhawy, Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasakan Al-Qur’an dan As-Sunnah, Penerjemah Bahruddin. F, Penyunting Ainur Rafiq Shaleh Tamhid, Cet. 1, (Jakarta: Robbani press, 1996), h. 188-189

94

Penggugat (ibu) juga telah menyekolahkan anak-anaknya di sekolahan tidak berbasis Islam. Maka terbukti bahwa Penggugat (ibu) telah murtad dan telah secara paksa membawa anak-anaknya untuk mengikuti agama kristen yang dianut oleh pengugat (ibu). Oleh karena itu yang menjadi penyebab majelis hakim tidak memberikan hak asuh anak pada Penggugat (ibu), karena pihak ibu telah mengajarkan dan menuntun anak ke jalan yang tidak diperkenankan oleh agama Islam dan pihak ibu juga telah memaksakan kehendak untuk melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan anak dan tidak disukai oleh anak. Adapun barometer atau tolak ukur yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkaranya juga disebabkan Penggugat telah bertentangan dengan hak anak yang ditercantum dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 jo. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hak-hak yang dimiliki anak, sebagaimana dalam pasal 4 yang menjelaskan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dan terkhususnya lagi di dalam pasal 6 Undang-undang Perlindungan Anak yang menyatakan, “setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.” Selain itu penulis juga berpendapat bahwa keputusan yang diberikan oleh majelis hakim sesuai dengan asas lex superior derogat legi

95

inferior, artinya aturan atau Undang-undang yang lebih tinggi harus didahulukan pemberlakuannya dari pada aturan atau Undang-undang yang lebih rendah, karena standarisasi kepentingan anak diatur dalam undangundang, sementara standar lainnya diatur dalam dalam Kompilasi Hukum Islam yang keberlakuannya berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 1991.114 Dalam pasal 41 Undang-undang Perkawinan juga menyebutkan “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.” Dalam hal mengenai pasalpasal tersebut jika dikaitkan satu sama lain maka yang harus dijadikan standar dalam penentuan hak asuh anak adalah kepentingan anak (the best interest of child) atau pada kemaslahatannya. Kemaslahatan anak sebagaimana dijelaskan di dalam buku Maqashid

Syariah

karangan

Ahmad

Al-Musri

Husain

Jauhar,

bahwasannya dalam kemaslahatan dunia dikatagorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan. Kemaslahatan dharuriyyah ialah kemaslahatan maqashid syar’iyyah yang berada dalam urutan paling atas, sedangkan kemaslahatan ghairu dharuriyyah ialah kemaslahatan yang tergolong penting dan tidak bisa dipidahkan.115 Sehingga dalam perkara hak pengasuh anak antara Penggugat dan Tergugat dalam putusan No.

114

Muhamad Rizki, “Aspek Psikologis Dalam Perkara Hadlonah”, artikel diakses pada tanggal 29 Maret 2015 dari http://www.badilag.net/artikel/publikasi/artikel/page-32 115

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Penerjemah Khikmawati, Maqashid Syariah, (Jakarta: Amzah, 2009), Cet. 2, h . xv

96

1700/Pdt.G/2010/PAJT, lebih mengutamakan kemaslahatan dharuriyyah, karena dalam memenuhi kemaslahatan bagi anak. Sedangkan menurut Mohammad Daud Ali, sebagaimana dijelaskan di dalam buku karangannya bahwa kemaslahatan tersebut harus mencakup lima hal yang telah disepakati dalam syariat Islam, diantaranya adalah:116 1. Menjaga agama, alasannya bahwa agamalah yang diprioritaskan paling utama

dalam

membentuk

kemaslahatan

anak,

karena

agama

merupakan pondasi utama dalam kehidupan. 2. Menjaga jiwa, diantaranya untuk menjaga kemuliaan, dan kebebasan dalam menentukan pilihan anak, dengan siapa ia diasuh. Apabila hal tersebut betentangan dengan hak yang dimiliki anak, ditakutkan anak akan diterlantarkan. 3. Menjaga akal, alasannya untuk menjaga anak dari perilaku yang dapat merusak dan mencelakakannya, baik secara fisik, akal pikiran, dan psikologis anak. 4. Menjaga harta, bahwa orang tua harus selalu menjaga dan mengembangkan harta yang dimiliki anak. 5. Menjaga keturunan, alasannya agar orang tua selalu berkewajiban menjaga dan merawat anaknya sampai ia dewasa dan agar menjadi anak atau manusia yang baik dan sejahtera di kemudian harinya. Berdasarkan keterangan di atas mengenai lima dasar tujuan syariat yang harus dilindungi dan dijaga bagi anak, Penggugat (ibu) tidak bisa 116

Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), Ed. 6, h. 63-64

97

melindungi agama anaknya, sehingga hak asuh anak jatuh kepada Tergugat (ayah). Meskipun pasal 156 huruf (a) KHI dan para ulama-ulama fiqih yang menyebutkan, pihak ibu berada pada urutan teratas daripada urutan pihak ayah. Namun ternyata dalam hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menguasai masalah hak asuh anak, menyampaikan bahwa Tergugat (Ayah) masih ada dan mampu untuk mengasuh, mendidik, dan merawatnya, maka hal tersebut tidak bisa digantikan kepada pihak ibu dan seterusnya ke atas, sebab menitik beratkan pada unsure kemaslahatannya. Sehingga yang menjadi dasar dalam pertimbangan hakim pada putusan No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT, bahwa yang terpenting pada prinsip merawat dan mengasuh anak yaitu sebagai orang tua harus bisa melindungi anak baik secara fisik, psikis, dan keseluruhannya.117 Karena dengan melihat pada keterangan Tergugat yang disampaikan dalam jawaban (duplik) gugatan Penggugat pada Putusan No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT bahwa

pihak garis ibu ke atas (nenek) juga

beragama Kristen, maka sulit bagi pihak ibu mendapatkan haknya karena dengan nenek yang beragama Kristen dikhawatirkan akan memberi dampak yang signifikan terhadap sang anak. Bahwa ibu dan garis pihak ibu ke atas (nenek) dianggap tidak berhak diberikan hak asuh anak, karena agama neneknya juga sama seperti dengan Penggugat yaitu beragama Kristen, sedangkan syarat sebagai pengasuh harus beragama Islam bagi anak yang dilahirkan dari keluarga 117

Wawancara Pribadi dengan Hakim Bapak Drs. H. Jarkasih, M.H., di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Pada tanggal 10 April 2015

98

yang beragama Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim di dalam putusan No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT Hakim menggunakan Yurisprudensi MARI No. 349/AG/2006 tertanggal 3 Januari 2007 sebagai acuan bahwa hak asuh anak bisa berada pada pihak ayahnya, bilamana memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan untuk beribadah menurut agamanya. Menurut penulis dengan dikeluarkan keputusan Yurisprudensi MARI No. 349/AG/2006 telah menjadi ketentuan hukum yang tetap, yang mana Yurisprudensi merupakan keputusan hakim terdahulu yang sering ikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama,118 sehingga hal tersebut menjadi acuan tetap dan merupakan hal yang tepat majelis hakim mengeluarkan keputusan tersebut. Dalam hal ini seorang ayah telah berhak untuk mengambil alih asuh anak dari ibunya, walaupun pada kenyataannya seorang ibu yang dari awal melahirkannya dan merawatnya, akan tetapi apabila ibu tidak bisa merawat anak khususnya demi kepentingan anak, maka hak tersebut bisa beralih kepada ayahnya tanpa melihat pihak ibu ke atas juga memiliki kewenangan atas hak asuh anak. Oleh karena itu dengan ditetapkannya bahwa yang berhak memelihara, mendidik dan merawat anak yang dibawah umur tersebut adalah ayahnya, yaitu dengan pertimbangan agama agama dan keberlangsungan dalam menjalankan ibadah sang anak.

118

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet. 8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 50

99

Oleh sebab itulah hakim dituntut dalam memutus perkara didasarkan pada keadilan, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu dengan cara menggali hukum yang hidup di tengah masyarakat, seperti yang termaktub dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dari ketentuan pasal 5 ayat (1) di atas dapat diartikan bahwa oleh karena hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hakim harus terjun ke tengah-tengah masyaraat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim akan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.119 Sehingga hukum yang diterapkan sesuai dengan kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat masa kini, dan peran hakim juga tidak Reaktif terhadap pembaharuan dan perkembangan hukum dari segi tata kemaslahatan masyarakat. Namun dalam hal peran hakim dalam menafsirkan dan menentukan undang-undang harus tetap beranjak dari Common Basic idea (landasan cita-cita umum) yang terdapat dalam falsafah bangsa dan tujuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

119

Chazim Maksalina, “Penerapan Hermeneutika Hukum Dalam Prespektif Penemuan Hukum Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur”, (Disertasi S3 Bidang Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Bandung, 2014), h. 6-7

100

Maka dari itu peranan hukum Islam dan pembangunan hukum positif saling terkait dalam praktiknya. Pertama, hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Kedua, hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibuat.120 Dalam hal ini dapat diketahui bahwa perubahan ketentuan fikih pada masalah hadhanah menjadi ketentuan yang termuat dalam peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia.121 Hemat penulis, bahwasannya dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga telah mencoba mengatur permasalahan pemeliharaan anak sejelas mungkin untuk menjamin hak-hak yang dimiliki anak dan orang tuanya. Namun ternyata dalam persoalan perselisihan hak asuh anak dalam memutuskan perkaranya, masih melibatkan unsur gender sehingga manuai perdebatan. Oleh sebab itu hak asuh anak dalam ketentuan tersebut hanya berlaku pada ibu saja, karena kaum perempuan yang memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memelihara anak, sementara bagi bapak yaitu kaum laki-laki yang tak terlihat memiliki kemampuan seperti itu. Menurut penulis dalam perebutan hak asuh anak semestinya tidak menjadikan prioritas utama diperuntukkan bagi kaum perempuan, tetapi juga kepada kaum laki-laki, karena kaum ayah juga patut dan berhak untuk mengasuh, merawat serta membimbing anak-anaknya selama anak 120

Moh. Anas Maulana Ibrohim, “Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 345/Pdt.G/2007/PA. Bks),” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h. 43 121

Ibid., h. 43

101

tersebut belum dewasa atau menikah. Maka dari itu dalam sengketa pemeliharaan anak dan segala tindakan yang menyangkut diri anak harus selalu ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan aspek dari kepentingan itulah yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan dalam menjatuhkan putusan mengenai hak asuh anak, agar terciptanya kesejahteraan bersama dalam merawat anak. Karena kedua orang tua masih mempunyai kewenangan dalam hal pemeliharaan anak. Begitu juga dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap agama anak, yang meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengalaman ajaran agama, setiap anak harus dijamin untuk dapat beribadah menurut agamanya. Dengan demikian adanya peran seorang hakim yang memiliki hak prerogatif dalam menangani putusan, maka dari putusan perkara No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT mengenai kasus hak asuh anak akibat ibu murtad, bahwa di dalam pertimbangannya majelis hakim sudah benar-benar mengutamakan kepentingan serta perlindungan bagi anak-anak, karena demi terwujudnya kemaslahatan pada anak dan ayah kandungnya, serta untuk terhidarnya perilaku-perilaku yang dilarang agama Islam. Oleh sebab itu di dalam putusan tersebut hak asuh anak berada ditangan ayah, sebab di bawah asuhan ayahnya anak dapat dididik dan dibimbing atas kemaslahatan atau kepentingan anak, karena dari keadaan sosial, agama dan psikologisnya pada masa mendatang anak akan lebih terjamin dengan ayahnya daripada dipihak ibu yang dikarenakan murtad (Kristen) maka tidak berhak untuk menguasai anak secara sepenuhnya.

102

Akan tetapi apabila seorang ibu tetap berkeinginan mengasuh anak, maka sebagai seorang ibu harus bisa berhati-hati lagi dalam merawat, menjaga dan membimbingnya serta tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki anak. Karenanya anak merupakan amanah Allah yang harus dilindungi dan dijaga bagi semua orang tua, terutama melindungi agama anak dari kecil sampai ia dewasa.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan dari hasil penelitian dan permasalahan yang penulis teliti, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa terlihat dari penelitian penulis, hakim dalam memutus perkara hak asuh anak dari salah satu kedua orang tuanya yang murtad yaitu dengan melihat kemaslahatan anak serta lebih mengedepankan perlindungan terhadapnya, walaupun pada hakikatnya seorang ibu yang menjadi peran utama dalam mengasuh anak. Akan tetapi di dalam putusan perkara No.1700/Pdt.G/2010/PAJT, hak asuh anak tersebut tidak diberikan pada ibunya yang disebabkan telah berpindah agama menjadi Kristen (murtad). Maka peran Hakim dalam memutus perkara tersebut, lebih berpedoman dengan prinsip lain bukan selalu kepada ketentuan yuridis formil yang sudah ditetapkan di dalam Undangundang Perkawinan dan KHI yang menyatakan hak asuh anak adalah hak ibu, karena jika hakim berpacu pada ketentuan tersebut maka hak asuh anak bisa saja diberikan kepada ibu yang murtad. Oleh sebab itulah hakim dalam memutus hak asuh anak tidak mudah untuk memberikan kewenangan kepada ibu yang murtad. Sebab yang dikhawatirkan oleh seorang hakim adalah agama, akidah dan akhlak anak serta yang lebih dikhawatirkan lagi ialah anak akan mudah

103

104

terpengaruh dengan agama ibunya yang menganut agama Kristen dan perilaku ibu yang membawa anak ke jalan yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu kaitannya dari salah satu orang tua yang murtad, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim yaitu dengan melihat salah satu orang tuanya sudah memenuhi kualifikasi atau tidak sebagai pengasuh untuk kemaslahatan anak. Apabila dari kedua orang tuanya tidak memenuhi salah satu syarat sebagai pengasuh, maka hak asuh anak akan mudah berpindah kepada salah seorang yang mampu merawat, melindungi anak dan layak sebagai pengasuh. Karena hal terpenting dalam mengasuh anak bukan hanya fisik, melainkan melindungi secara psikologis dan menjaga agamanya, sehingga faktor agama orang tualah yang menjadi dasar paling utama sebagai pemeliharaan anak, karena agama merupakan pondasi dalam kehidupan. Oleh sebab itu untuk terciptanya “Demi kepentingan anak” maka hal seperti ini bisa dijadikan standar penentuan hak hadhanah, maksud dari kepentingan anak adalah suatu yang abstrak, tidak nyata atau tidak kongkret dan susah diukur, seperti hal memberi kasih sayang dan merawatnya. Sehingga hakim dalam memutus perkara hak asuh anak harus memprediksikan masa depan terbaik anak, karena perlu diperhatikan juga dari aspek psikologisnya dalam menyelesaikan perkara hadhanah, tetapi bukan hanya semata-mata kepentingan dari salah satu pihak orang tuanya.

105

2. Alasan seseorang yang murtad tidak mendapatkan hak asuh anak yaitu disebabkan anak akan mudah terpengaruh terhadap perilaku-perilaku yang dilarang oleh agama syariat Islam, terutama jika anak tersebut masih kecil yang belum mengerti tentang agama. Oleh karena itu agama anak harus diselamatkan dari semenjak anak itu dilahirkan dan sampai anak mengerti akan pentingnya suatu agama. Sebab dari murtadnya seorang pengasuh terutama ibunya, yang akan memberikan dampak pada diri anak bukan sekedar terjadinya perubahan pemikiran, tetapi perubahan pemberian kesetiaan dan perlindungan. Oleh sebab itulah murtad benar-benar menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan hak asuh anak. Sehingga apabila hak asuh anak tetap diberikan pada seorang pengasuh yang murtad, maka hal ini dapat dikatakan tidak sejalan dengan hak-hak anak yang disebutkan di dalam pasal 6 Undangundang No. 23 tahun 2002 jo. Undang-undang No. 35 tahun 2014 bahwasannya setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua dan wali. Maka dari ketentuan pasal itulah hak anak tersebut harus lebih diutamakan, karena kaitannya dengan perlindungan anak kedepannya. Oleh karena itu jika hak asuh anak tetap diberikan pada seorang pengasuh yang murtad, maka pengasuh tersebut telah melanggar hak anak yang seharusnya didapat pada diri

106

anak sampai ia dewasa, yaitu menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan untuk anak-anaknya. Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa seorang yang murtad (Kristen) benar-benar menjadi penghalang untuk mendapatkan hak asuh anak dari anak yang dilahirkan secara Islam. Karena menurut ajaran agama Islam sebagai orang tua seharusnya tidak saja mempunyai kewajiban memberi makan dan minum kepada anakanaknya, tetapi juga memberikan perhatian teradap lingkungan, pendidikan

dan

pembinaan

akhlak

wajib

diperhatikan,

demi

pembentukan akhlak yang baik. Maka sebagai orang tua yang berhak atas pengasuhan anak wajib mendahulukan pertimbangan agama daripada pertimbangan lainnya, dikarenakan hal semacam ini jangan hanya dianggap semata-mata suatu teori pendidikan atau konsep psikologis, tetapi hal ini adalah kewajiban agama. B. Saran Bagi para hakim Pengadilan Agama hendaklah lebih berhati-hati dan adil dalam memutus perkara hak asuh anak, karena hak pengasuhan ini bukan hanya tanggung jawab siapa yang lebih berhak untuk mengasuh, tetapi lebih melihat kepada hak-hak anak yang tidak terpenuhi dalam peranan keluarga yang akan berdampak pada psikologis, fisik maupun sosiologis anak tersebut, dan akan juga berakibat pada masa depan mereka. Oleh karena itu dalam perkara hadhanah hakim juga harus megedepankan hak seorang ayah, karena tidak selamanya hak asuh itu

107

ditangan ibunya walaupun dalam ketentuan yuridis formilnya menyatakan seperti itu, akan tetapi syarat-syarat agama dalam pengasuhan anak itu penting bagi anak yang diasuh agar terjamin kesejahteraan dan kemaslahatan bagi diri anak. Dalam hal ini penulis menyarankan tujuan di balik hukum pemeliharaan anak, maka yang harus diutamakan yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi anak dan orang tua. Oleh karenanya dalam penerapan hukum positif tersebut harus tetap mempertimbangkan bagaimana peran masingmasing orang tua dalam menjaga, mendidik, serta mengasuh anak dengan baik. Karena upaya menjaga kemaslahatan hak anak dan kesejahteraannya bukan semata-mata merebutkan hak pengasuhan anak, melainkan tetap mengasuhnya, walaupun keduanya telah putus ikatan perkawinannya. Meskipun dalam hukum positif secara tegas mengatur hak asuh anak adalah hak ibu, akan tetapi ketentuan ini tidak dapat diterapkan secara luas khususnya seorang ibu yang murtad yang membawa dampak buruk bagi akidah dan akhlak anaknya. Oleh karena itu bagi salah satu orang tua yang murtad sebaiknya jangan memperebutkan hak pengasuhan anak, tetapi harus lebih melihat kepentingan anaknya dan hak-hak anak yang seharusnya dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Bahwa pada hakikatnya tidak ada suatu ketentuan pasti dalam masalah hak asuh anak, akan tetapi terserah kepada kemaslahatan anak yang bersangkutan dimana dia dapat lebih berkembang dan lebih bermanfaat, maka di situlah anak berada.

LAMPIRAN–LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA Hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yaitu Bapak Drs. Sultoni, MH pada hari rabu tanggal 01 April 2015 adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pandangan bapak/ibu hakim untuk status murtad orang tua terhadap hak asuh anak? Jawaban: menurut hakim bapak Sultoni, bahwa ya sebagai konsekuensi dari fanatisme orang Islam, yang berkaitan dengan perkara yang diajukannya adalah masalah hadhanah seperti ini, tentu saya sangat berusaha bahwa seorang anak diberikan kepada pengasuh yan segama. Akan tetapi misalnya anak yang masih kecil bahwa hak asuh itu hak ibu, maka masalah seperti itu bisa disimpangi, maksud disimpangi itu dengan alasan-alasan diataranya seperti ibu yang murtad. Sehingga dengan adanya pasal 105 KHI itu, pasal tersebut bisa bisa sampingkan, karena kita khawatir akidah dan akhlak anak mengiuti ibunya yang seperti itu. Maka hal inilah yang menjadi alasan utama dalam hal hak asuh anak. 2. Apabila penyebab murtad karena faktor agama yang berbeda, apakah mengenai hal tersebut menjadi alasan penghalang orang tua untuk mendapatkan hak asuh? Jawaban: yaitu diantara adanya fanatisme dalam beragama Islam maka terdapat tujuh syarat seorang ibu tetap berhak untuk mengasuh anaknya ketika terjadi perceraian, akan tetapi masih dalam kondisi diantaranya yaitu masih beragama Islam. Dengan demikian maka dalam konotasi fiqih, bahwa fiqih juga memberi sinyal kepada seorang hakim dalam memutus hak

hadhanah yang diberikan kepada orang tua yang seagama. Sebagai contoh bapak yang non Islam tetapi anak masih dibawah umur, jelas dalam normatifnya seorang ibu yang berhak atas hak asuh anaknya. Tetapi apabila dibalik secara normatifnya yaitu dalam pasal 105 KHI yang menyebutkan hak asuh adalah hak ibunya. Akan tetapi jika ibunya yang non Islam, maka dengan adanya justifikasi karena alasan ibu murtad, sehingga hal tersebut bisa disimpangi walaupun normatifnya seperti itu, yang terkait di dalam pasal 105 KHI tersebut. 3. Apakah dasar hukum yang digunakan dalam perkara ini melalui kaidah fiqhiyah/ ushul fiqh? Jika ada, kaidah apa yag digunakan dalam memutus perkara ini? Jawaban: dasar hukumnya bahwa kalau dalam bahasa ushul fiqh yaitu maghfum mughalaffah, sedangkan dalam hukum positifnya bahwa hakim itu judge made law dan ada juga aliran straight law/ stage law yang hanya merujuk pada Undang-undang saja, ada juga yang jugde made law bahwa hakim itu pembuat Undang-undang. Ketika keadaan normal hakim tidak memungkinkan, maka hakim memasang dinding yang bisa disimpangi dengan melihat pada keadilan dan kemanfaatan dalam perkara tersebut. 4.

Apabila ditengok pada kitab-kitab terdahulu, para ulama memposisikan garis keturunan ibu untuk didahulukan, lalu bagaimana

menurut pandangan

bapak/ibu hakim mengenai putusan ini? Jawaban: apabila dilihat pada Undang-undang perkawinan pasal 45, yang menjelaskan hak asuh anak adalah hak orang tuanya. Namun jika melihat

pada fiqih urutannya adalah apabila ibu tidak mampu maka diberikan kepada nenek lalu pihak ayah, walapupun benar hak asuh anak adalah hak ibu terlebih dahulu. Apabila ada alasan-alasan yang tidak memungkinkan seperti murtad, maka hal seperti itu bisa disimpangi dengan alasan justifikasi yang kuat, karena ibu murtad dan neneknya yang nasrani, ditakutkan apabila hak asuh dberikan kepada neneknya yang nasrani, ibu akan bolak balik ke neneknya atau cucu akan ikut nenek. Maka pengaruh akidah terhadap anak juga sangat tinggi, maupun nenek beragama Islam saja, ibunya akan masih menginginkan untuk mempengaruhi akidah anak. Oleh karena itu hak asuh diberikan pada bapaknya yang mana tidak menjadi masalah bagi anaknya. Bagaimanapun fanatisme agama tetap harus dijunjung tinggi, karena tidak boleh ajaran Islam memberikan keturunan yang kemudian murtad. Dan tidak hanya Islam saja, non Islam pun juga begitu ketika orang tuanya Kristen dan anak juga mengikuti agama yang dianut oleh orang tuanya, dan agama Islam pun juga demikian. Ketika orang nasrani (non-Islam) yang otoritasnya secara umum menginginkan anaknya yang seagama olehnya. Kenapa kita sebagai agama Islam tidak lah sama halnya seperti itu. Sehingga hal itu hanya secara umum yang ada dalam Undang-undang dan jika tidak salah itu hanya asas umum. 5.

Apakah menurut bapak/ibu hakim dalam putusan ini sudah dapat memenuhi tujuan hukum? Padahal pada dictum putusan yang termuat terlihat menyimpang dari ketentuan Undang-undang yang ada.

Jawaban: walaupun tujuan hukumnya bertentangan dengan Undang-undang akan tetapi hal tersebut bisa disimpangi, karena hakim bukanlah corong undang-undang, maksudnya adalah apa yang udah ada di Undang-undang tidak bisa diubah. Sehingga hakim ialah pembuat Undang-undang, oleh karena itu hakim disebut judge made law, sebagaimana yang tertera pada pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa hakim dalam memutus perkara dengan menggali hukum yang hidup di tengah masyarakatnya. Maksud dari pengertian menggali ialah saya berpendapat bahwa ketika mayoritas ditengah-tengah masyarakat itu beragama Islam, kemudian nikah dengan orang nasrani dan orang nasrani telah masuk agama Islam (ijab), ketika bercerai telah keluar kembali ke agama semula yaitu nasrani. Dan yang menjadi masalah anak dari pernikahan mereka ikut siapa? tentu masyarakat itu mayoritas Islam, maka yang kita (hakim) bantu Islam kerena terlihat dari awal pernikahan mereka telah beragam Islam, sehingga anak mengikuti agama yang diasuh diawalnya. Sebagai contoh yang pernah memutus perkara masalah poligami, yang sebenarnya istri mempunyai keturunan, alasannya hanya ingin melaksanakan sunah Rasul. Dan istri hanya mengaharapkan surga, justru istri yang mencarikan calon untuk suaminya, apabila ingin melakukan poligami didasarkan pada alasan jika istri tidak berfungsi lagi sebagai istri, istri cacat dan tidak memiliki keturunan. Alasan seperti itu tidak ada terhadap istrinya, akan tetapi hakim berani mengambil keputusan yaitu dengan melihat kepada pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 bahwa hakim wajib

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. karena Al-qur’an adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat Islam, maka itu dilaksanakan. Disatu sisi ingin melaksanakn ajaran Islam, terlepas dari kompensasi seperti apa, karena dia hidup ditengah-tengah orang Islam dan ingin melaksanakan ajaran Islam, ia berbuat zina, dan ini sebagai bukti dari penyimpangan hukum. Dalam kasus kedua yang pernah diputus yaitu wanita yang dinikahi punya 4 anak yatim yang ditinggal mati oleh suami/bapaknya, disatu sisi kita sebagai hakim ingin menangkat anak itu supaya bisa hidup layak, bisa mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya dan supaya menjadi anak yang baik lagi. Dengan hasil pertimbangan hukum, hakim berani untuk mengabulkan meskipun tidak ada alasan sesuai dengan normatif yang ada pada pasal 6 atau 7 Undang-undang perkawinan. 6. Apa saja faktor yang dapat menghalangi untuk mendapatkan hak asuh anak? Jawaban: bagi syarat seseorang yang melakukan tugas hadhanah, diantaranya belum menikah, tidak keji, sifatnya baik, punya penghasilan sendiri dan masih Islam. Sebagaimana yang disebutkan, yang tidak lain ada pada kitab Kifayatul Ahyar II: 94 yang menjelaskan: “syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru, apabila kurang satu di antara syarat-syarat tersebut, gugur hk hadhanah dari tangan ibu.” Oleh karenanya seorang bu berhak mendapatkan hak asuh anak dengan memenuhi syarat-syarat tersebut,

sedangkan dalam normatifnya ialah tidak pemboros, tidak penjudi, dan hal lainnya, sebagaimana yang tertera dalam pasal 109 KHI bahwa, pengadilan agama dapat mencabut hak seseorang dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya, apabila walinya pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan melalaikannya. Dan untuk dalam Undang-undang perkawinan yang dijelaskan di dalam bab hak dan kewajiban antara orang tua dan anak di dalam pasal 49 bahwa apabila salah satu kedua orang tuanya telah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk, maka hak asuh itu bisa dicabut. Oleh karena itu dari beberapa penjelasan yang menerangkan seperti itu maka bisa dihubungkan dalam kitab-kitab maupun Undang-undang lainnya. Sehingga apabila orang tuanya telah melanggar syarat ataupun faktor-faktor yang menyebabkan hak asuh itu gugur, maka terhalanglah untuk mendapatkan hadhanah.

Jakarta, 13 April 2015 Pihak yang diwawancarai

pewawancara

Kepada

(Drs. Sultoni, MH)

(Lilis Sumiyati)

HASIL WAWANCARA Hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yaitu Bapak Drs. Jarkasih, M.H pada hari rabu tanggal 10 April 2015 adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pandangan bapak/ibu hakim untuk status murtad orang tua terhadap hak asuh anak? Jawaban: menurut bapak hakim Drs. Jarkasih, M.H, bahwa dalam pengasuhan streasingnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri. Dan disebutkan juga di dalam pasal 105 KHI bahwa anak yang ghairu mumayyiz di bawah 12 tahun itu dibawah pengasuhan ibunya, setelah 12 tahun anak itu berhak memilih, jika memilih ibu silahkan dan apabila memilih ayahnya ya silahkan, itu anak sendiri yang menentukan. Akan tetapi ketentuan yuridis formal tidak berlaku secara keseluruhan, artinya jika ada hal-hal yang dapat dikatagorian bisa mempengaruhi sebagai pengasuhan, maka itu bisa dikesampingkan dari pengasuhan itu sendiri. Sebenarnya di dalam fiqih Islam, bahwa yang bisa mengalihkan hak hadhanah ibu kepada ayah, yaitu ada 2 (dua): 1. Apabila si istri menikah lagi, sebagaimana di dalam hadis Rasul, ketika seorang bertanya kepada Rasul, bercerai suami istri dan bertanya kepada Rasul: “siapa yang berhak mengasuh anak?, kemudian dijawab oleh Rasul: “Engkau ibunya” (“hatta tunki”), sampai kamu (ibu) menikah lagi, artimya jika sudah menikah, maka keistimewaan ibu itu gugur, bisa jadi ke ayahnya jika seorang ibu sudah menikah lagi.

2. Dan juga di dalam fiqih Islam, faktor keduanya itu pidah tempat tinggal, sebagai contoh,: kasus si istri diberikan hak pengasuhan anak, tiba-tiba sekarang karena si ibu tinggal di Jakarta, dan tiba-tiba ibu ingin pindah ke belanda, dan anak ingin dibawa oleh ibunya ke belanda. Si ibu minta pengasuhan anaknya. karena dengan alasan tersebut maka di tolaklah oleh Pengadilan Agama, karena hal itu salah satu faktor yang mengugurkan keistimewaan seorang ibu untuk mendapatkan dan memiliki pengasuhan itu, sebabnya adalah si ibu tidak tepat sebagai pengasuh, di dalam ilmu fiqih, dengan demikian alasan-alasannya. Akan tetapi di dalam pengasuh juga tidak terlepas dari Undang-undang No. 23 tahun 2002, yang sekarang diperbaharui oleh Undang-undang No. 35 tahun 2014, di dalam pasal 6 nya menyatakan bahwa perlindungan anak itu salah satunya adalah melindungi hak-hak ke agamaannya. Menurut keyakinan bapak, melindungi anak bukan hanya secara fisik tapi membuat perlindungan anak secara psikis, dan juga untuk menjaga keagamaan, sebagaiman yang tertera di dalam pasal 6 Undang-undang No. 23 tahun 2003, yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindugan anak. 2. Apabila ditengok pada kitab-kitab terdahulu, para ulama memposisikan garis keturunan ibu untuk didahulukan, lalu bagaimana

menurut pandangan

bapak/ibu mengenai putusan ini? Jawaban: pengasuhan anak (hadhanah) itu disanggah untuk kemaslahatan anak. sebenarnya di dalam Undang-undang memang mengarahnya boleh

kepada ke hak garis ke ibu, tetapi ketika ayahnya dan ibunya masih ada, maka hakim boleh menilai kemaslahatannya. Dan yang terpenting prinsipnya atau streasingnya, bagaimana anak ini bisa dilindugi baik itu fisiknya, psikisnya dan seluruhnya, dan seluruh dari kebutuhan-kebutuhan anak. seperti halnya dapat kita logikan: si istri dalam Undang-undang menyebutkan hak asuh anak pada arah ke ibu. Dan neneknya tidak tahu atau tidak menegerti apa-apa, selama ini neneknya juga jauh. Kemudian ayahnya selama ini tidak diberikan hak pengasuhan anak, tetapi seorang ayah diberikan kewajiban memberi nafkah, weekend seriap sabtu bertemu, dan seperti itulah membuat lebih dekat antara ayah dan anak, dan yang melindungi selama ini. Maka secara psikologi, hakim boleh membuat rechtvinding hukum (penemuan hukum) yaitu untuk kemaslahatan anak. Sehingga penekanannya adalah bagaimana perlindungan atau kemaslahatan anak tersebut. 3. Apakah menurut bapak/ibu dalam putusan ini sudah dapat memenuhi tujuan hukum? Padahal pada dictum putusan yang termuat terlihat menyimpang dari ketentuan Undang-undang yang ada. Jawaban: ya, hukum dibuat untuk kemaslahatan, (“Maqasidul Syar’iyah bil Maslahatil Am’mah”), bahwa hukum itu tujuannya untuk kemaslahatan umat. Sehingga diturunkan hukumnya untuk kemaslahatan, selama ada maslahat disitu. Maka disitulah boleh diterapkan, dan hakim tidak perlu takut bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang, karena hakim bukan corong Undang-undang melainkan hakim corong keadilan, maka disitulah seorang hakim. Dan nama di dalam ilmu hukumnya ialah rechtvinding hukum

(penemuan hukum), hakim boleh memutuskan semaam itu, karena asasnya hukum itu harus ada kemanfaatan, keadilan dan kemaslahatan itu sendiri. 4. Apakah dasar hukum yang digunakan dalam perkara ini melalui kaidah fiqhiyah/ ushul fiqh? Jika ada, kaidah apa yag digunakan dalam memutus perkara ini? Jawaban: dasar hukumnya seperti yang dijelaskan diatas (“Maqasidul Syar’iyah bil Maslahatil Am’mah”), sedangkan dasar hukum dalam pemikiran Atbun A’tufi, maslahah ada 3 (tiga): 1. Maslahah Mu’tabara, yaitu maslahah yang ada di Al-Qur’an. Maslahah Mursalah, yaitu maslahah yang disesuaikan dengan kemaslahatan umum. 2. Maslahah al-bulgha, yaitu maslahah yang tidak bisa atau tidak boleh dilakukan. Dan seorang hakim tidak perlu harus mendasarkan selalu kepada maslahah mu’tabara yang ada di Al-Qur’an, tetapi lebih ditekankan kepada maslahah mursalah yaitu maslahah untuk kemaslahatan yang actual dan ini adalah dasar

hukumnya.

Dan

yang

jelas

menurut

bapak,

ketika

untuk

mempertimbangkan hukumnya dan dasar hukumnya di dalam pertimbangan hukum yang berkaitan dengan hal ini, maka dasar hukum Undang-undang yang digunakan adalah pasal 6 Undang-undang perlindungan Anak. 5. Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk menjamin hak asuh anak yang diberikan kepada bapak atau pihak lainnya?

Jawaban: ya jelas, syaratnya itu harus untuk memenuhi kualifikasi sebagai pengasuh. Dan seorang pengasuh tentunya orang yang berakhlak baik secara pribadi yang didalamnya tidak minum-minuman, tidak narkoba dan seterusnya, kemudian beribadah baik dan pengasuh sanggup secara financialnya. Pengasuh (bapaknya) memeberikan nafkah, memberikan perlindungan pada anak itu, dan klasifikasi-klasifikasi inilah yang menjadi penentu, boleh atau tidaknya pengasuh mendapatkan hak hadhanah itu. Bahwa ya tidak sembarangan untuk menjadi pengasuh, maka harus dilihat dahulu

kemampuannya.

Contohnya

istri

murtad

ternyata

suami

pengangguran, jika dilihat suami tidak punya uang untuk nafkahi dan kerjanya tidak jelas, maka tidak bisa langsung beralih dari murtadnya istri itu beralih kepada suami. Dan apabila dilihat dari itu apa yang mau dilihat sebagai pengasuh?, maka syarat sebagai pengasuh harus dilihat terlebih dahulu sudah memenuhi kualifikasi atau tidak. Jadi yang terpenting adalah dimanalah kemaslahatan anak untuk perlindungannuya, lebih baik kemana diberikan hak asuh dalam kondisi cerai. Oleh karena itu,dalam memutus perkara hak hadhanah antara siapa dengan siapa yaitu suami istri. Maka hakim dalam memutus selalu melihat yang terbaik untuk anak (The Best of Interest of Child), yang artinya membuat perlindungan terbaik untuk anak, maka seperti itulah prinsipnya. 6. Murtad seperti apa yang bisa menjadi penghalang hadhanah? Jawaban: bahwa sebenarnya di dalam hukum Undang-undang tidak ada yang membahas murtad seperti apa, kata murtad di dalam filsafat transparan dan

secara redaktorial dikatakan murtad menjadi paham dalam hal itu, tentu tidak. Ini hanya penalaran hukum, yaitu jika seorang istri murtad, inilah yang akan berpengaruh nanti dari kejiwaan anak, dan sebagai contoh: bisa jadi ibu membawa keyakinan anak yang awalnya beragama Islam untuk beralih agama seperti ibunya, dan orang tua ini melindungi dan hukum (hakim) juga melindungi. Akan tetapi sebernarnya dimana pasal yang berkaitan dengan hal itu. Ya tentu tidak, hanya saja berkiaitannya dengan perlindungan anak itu sendiri, oleh karena itu kembali lagi kepada pasal 6 Undang-undang Perlindungan Anak, yang menjelaskan setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpkir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.

Jakarta, 14 April 2015 Pihak yang diwawancarai

(Drs. Jarkasih, M.H)

pewawancara

(Lilis Sumiyati)

HASIL WAWANCARA Hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yaitu Ibu Dra. Hj. Nurroh sunah, SH pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pandangan bapak/ibu hakim untuk status orang tua yang murtad terhadap hak asuh anaknya? Jawaban: menurut hakim ibu Nurroh Sunah,sebagai seorang muslim, apalagi seorang hakim secara moral mempunyai tanggung jawab dihadapan Allah, untuk menyelamatkan manusia dari kekufuran, dan menyelamatkan anak yang belum mengetahui apa-apa tentang agama. Orang tua terutama ibu sebagai orang yang terdekat dengan anak yang akan memberikan pelajaran agama sebagai pondasi dalam kehidupan anak menjadi sangat penting. Oleh karena itu saya sebagai hakim tidak akan meyerahkan pengasuhan anak kepada ibu yang murtad, apalagi yang bapaknya sejak awalnya seorang muslim yang masih melaksanakan syariat Islam dan masih sanggup untuk mengasuh, mendidik, dan membiayai anak untuk pendidikan agama Islam yang baik. Sehingga cukup alasan untuk menyerahkan pengasuhan anak tersebut kepada bapaknya. 2. Apakah dasar hukum yang digunakan dalam perkara ini melalui kaidah fiqhiyah/ ushul fiqh? Jika ada, kaidah apa yag digunakan dalam memutus perkara ini? Jawaban: dasar hukum dalam pengertian secara Islam, bahwa orang yang paling dekat dengan anak adalah ibu. dan penanaman nilai agama pertama kali yaitu berasal dari ibu, dan untuk dasar pondasi agama ialah: “anak itu

dilahirkan dari kertas putih yang berarti suci, Sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadis Nabi, “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannnya penganut yahudi, nasrani, atau majusi”. Dan agama anak itu dianut dari orang tuanya terutama seorang ibu, maka jika anak muslim, akan tetapi ibu non-muslim, maka disitulah yang akan memberikan kekhwatiran pada anaknya dan pada akhirnya mengikuti atau membawa anak ke agamanya. Mengenai kaidah fiqih yang digunakan yaitu dalam hal antara manfaat dan mudharat, maka yang lebih utama adalah menghilangkan kemudharatannya. Maka, penanaman agama anak yang tidak mengetahui apa-apa dan anak akan mengenal agama itu dari orang tuanya, terutama ibu. Oleh karena itu ibu sebagai orang tua harus beragama bagus (muslim) dan baik, agar menciptakan anak yang baik dan kelak anaknya itu menjadi anak yang soleh-sholehah. 3. Apakah murtad menjadi alasan penghalang orang tua untuk mendapatkan hak asuh anak? Jawaban: ya tentu menjadi penghalang hak asuh anak, karena disebabkan anak akan menjadi tidak soleh-sholehah, yang disebabkan salah satu orang tunya murtad, terutama seorang ibu yang setiap hari berkomunikasi. Dan apabila seorang ibu itu mampu dalam financialnya akan tetapi agama ibu keluar dari agama Islam (murtad), justru disinilah apabila hak asuh tetap diberikan ibunya, maka anak cepat sekali terpengaruh agama ibunya, karena ibulah yang sangat dekat. Oleh karenanya, jika ibunya murtad tetap menjadi pengahalang untuk mendapatkan hak asuh anaknya apalagi ayahnya mampu

membawa anak itu ke jalan yang baik (menjadi seorang muslim dan muslimah). 4.

Apabila ditengok pada kitab-kitab terdahulu, para ulama memposisikan garis keturunan ibu untuk didahulukan, lalu bagaimana

menurut pandangan

bapak/ibu mengenai putusan ini? Jawaban: yaitu terlihat alasan satunya itu dari segi agama orang tuanya, dan apabila hal ini dikaitkan pada Undang-undang saja hal tersebut menjadi kalah kekuatanya, karena di dalam pasal 105 KHI yang menyebutkan anak yang dibawah umur 12 tahun itu hak asuhnya ada pada ibunya. Walaupun hal tersebut berlainan arah dengan pasal Undang-undangnya, akan tetapi faktanya orang tuanya atau ibunya agamanya berbeda dengan anaknya. Maka hakim berkeyakinan bahwa akibat berbeda agama seperti itu, jangan sampai hak asuh anak yang muslim dibina oleh agama non-muslim. Dalam kasus perkara No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT, karena jika hak asuh berada dipihak ibunya yang non-muslim atau murtad, maka tetap saja anak akan terpengaruh agama ibunya. Dan apabila pada saat itu ibu juga sedang mengalami kasus yang mengakibatkan seorang ibu tidak bisa mengasuh anaknya, maka hak asuh tersebut akan berpindah, dan melihat pada kondisi ayahnya yang sanggup untuk memeliharanya, dan mampu memberikan nafkah pada anaknya, karena ayah terlihat mampu dan terbukti memberikan kemaslahatan bagi anaknya, maka hak asuh bisa diberikan atau dijatuhkan kepada ayahnya, karena melihat alasan si istri yang terjerat kasus dan kemurtadan yang terjadi pada ibunya.

5. Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk menjamin hak asuh anak yang diberikan kepada bapak atau pihak lainnya? Jawaban: syarat bagi pihak yang berhak mengasuh anak itu terlihat pada agamanya yang bagus dan berkelakuan baik, tidak pernah meninggalkan sholatnya, tidak penjudi, tidak pemabuk, belum menikah dan kemudian mampu memberikan nafkah pada anaknya. sehingga bisa memenuhi hak-hak yang ada pada anak demi kemaslahatan. Maka oleh karena alasan ibu yang murtad, seorang ibu tidak berhak mendapatkan pengasuhan anak, karena syarat-syarat dalam melakukan hadhanah tidak lain agamanya, sehingga tanpa ada salah satu syarat tersebut, dengan itu ibu bisa saja menjerumuskan anak-anaknya untuk mengikuti perilaku yang diinginkan ibunya. 6.

Apakah menurut bapak/ibu dalam putusan ini sudah dapat memenuhi tujuan hukum? Padahal pada dictum putusan yang termuat terlihat menyimpang dari ketentuan Undang-undang yang ada. Jawaban: bahwa tujuan hukum itu ada tiga, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Maka dari segi kemanfaatannya, orang tua manfaat bagi anaknya, yaitu dari segi merawat, menjaga serta mendidiknya. Maka apabila orang tuanya atau ibunya murtad dan tidak berkelakuan baik, sehingga dengan itu, orang tua terbukti tidak memberikan manfaat bagi anaknya. Sedangkan untuk kedilannya, karena salah satu orang tuanya tidak bisa memberikan manfaat bagi anak untuk mengasuhnya, seperti ibu yang murtad, maka hakim mengambil dari kemaslahatan anaknya, walaupun anak masih kecil masih berada naungan ibunya, akan tetapi jika hak asuh anak pada

ibunya, ditakutkan anak ikut terpengaruh, sehingga hak asuh diberikan kepada ayahnya, yang mana terlihat ayahnya mampu untuk mengasuh anaknya. karena ayahnya lah yang mengerti akan hak-hak yang dimiliki anak. 7. Adakah yang menjadi alasan seorang pengasuh tidak bisa mendapatkan hak asuh anak? Jawaban: alasan dari sesorang tidak mendapatan hak asuh anak, apabila berkelakuan tidak baik, tidak sayang kepada anaknya, dan walaupun agamanya bagus akan tetapi yang baik dikerjakan dan yang tidak baik juga dikerjakan, suka berfoya-foya, tidak mampu mangurus anak, dan menikah dengan orang lain yang menyebabkan anak itu ditelantarkan. Maka hal inilah yang menjadi alasan tidak mendapatkan hak asuh anak. akan tetapi apabila hak asuh memang berada pada ayahnya karena disebabkan ibu terkena kasus, tetapi ayahnya diketahui menikah dengan orang lain kemudia menelantarkan anaknya, tidak diurusi agama anaknya, maka sebagai seorang ibu bisa kembali menuntut anaknya yang dibawah 12 tahun untuk berada pada pengasuhannya. Oleh karena itu yang terpenting dalam pengasuhan anak adalah terciptanya kemaslahatan bagi anak itu sendiri dikemudian harinya.

Jakarta, Jum’at 24 April 2015 Pihak yang diwawancarai

(Dra. Hj. Nurroh Sunah, SH)

Pewawancara

(Lilis Sumiyati)

R ep ub PUTUSAN

Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

A gu

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara

In

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang musyawarah majelis telah memberikan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

lik

ah

Mindo Rosalina Simanullang binti Manullang, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT Anugerah Nusantara, tempat tinggal di Jalan Puyuh

ub

m

No.1 RT.018 RW.003 Cluster Tulip Cipinang Indah 2 Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada S. Limanto, SH, Aji Suharto, SH dan Joiada

ka

Pangaribuan, SH sebagai Advokad / Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa

ep

khusus tertanggal 1 Juli 2011 bertindak secara sendiri-sendiri / bersama-sama

si

Melawan

ng

ne

R

ah

untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut Penggugat.

Daryono bin Tumino, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal

di Perumahan Telaga Golf Nuansa Belanda No.29 Kel. Pondok Cabe Kec.

A gu

do

Sawangan Kotamadya Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Kristianadi Pramudito, SH dan Rahmat Suryo Hadi Saputro, SH sebagai

In

Advokad / Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9

Desember 2010 bertindak secara sendiri-sendiri / bersama-sama untuk dan atas

lik

Pengadilan Agama tersebut;

ub

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi; TENTANG DUDUK PERKARANYA

ep

ka m ah

nama pemberi kuasa selanjutnya disebut Tergugat.

R

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30

s

Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan

ng

ne

register perkara Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT, tanggal 30 Agustus 2010 pada

do In

A

gu

pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

do

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

ng

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 1

R ep ub


1

Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di

ne si a

hk am


Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah Slipi, Jakarta Barat sebagaimana terdapat dalam Kutipan AKta Nikah Nomor 0302/77/V/99 2

ng

tertanggal 24 Mei 1999.

Bahwa selama dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah

3

do

1

Gabe Maulana (laki-laki) lahir pada tanggal 10 Agustus 1999.

2

Sandrina Bintang Natalia (perempuan) lahir pada tanggal 23 Desember 2001.

In

A gu

mempunyai keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak, yakni :

Bahwa mulai dari tahun 2001 sewaktu penggugat dan tergugat masih tinggal di

lik

ah

rumah kontrakan di daerah Petukangan, Slipi, Jakarta Barat, antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcokan atau pertengkaran-pertengkaran secara

ub

m

terus menerus yang mengakibatkan hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak harmonis.

ka

4

Bahwa yang menjadi faktor penyebab percekcokan atau pertengkaran ini adalah

ep

karena tingkah laku tergugat yang temperamental / emosional, sering pulang malam tanpa alasan yang jelas dan selalu berpoya-poya dengan teman-teman

R

ah

sejawatnya untuk menghambur-hamburkan uang yang tidak pernah sama sekali

si

memberikan nafkah maupun kebutuhan-kebutuhan rumah tangga layaknya sebagai seorang suami atau kepala keluarga.

ne

Bahwa selama dalam perkawinan ini, penggugat dengan penuh kesabaran dan

ng

5

perjuangan untuk mempertahankan keluarga dan masa depan anak-anak,

A gu

do

penggugat-lah yang selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak tersebut.

6

Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga atau perkawinannya,

In

penggugat selalu menghimbau dan terus mengingatkan tergugat untuk

lik

temperamental / emosional, sering pulang tengah malam dan berpoya-poya dengan teman-temannya akan tetapi tergugat tidak mempedulikannya dan

ub

bahkan berujung dengan kekerasan dengan cara menampar dan memukul penggugat apabila penggugat mengingatkannya. 7

Bahwa selain itu pula anak-anak pun kerap menjadi sasaran temperamental /

ep

emosional tergugat, dengan cara membentak, memarahi anak-anak dan bahkan memukul anak-anak dengan menggunakan ikat pinggang tanpa suatu alasan yang masuk diakal.

Bahwa pada ± bulan April tahun 2004 sewaktu penggugat dan tergugat tinggal

s

8

R

ah

ka m ah

memperbaiki dirinya, agar tidak mengulangi kebiasaan buruknya yang

ng

tergugat pulang tengah malam dan penggugat pun menanyakan dari mana, akan

do In

A

gu

tetapi tergugat langsung marah-marah dan memukul pengugat sampai pipi /

ne

M

di Kemanggisan Jl. Anggrek Rosliana Raya Blok H No.86 Kec. Palmerah, saat

ik

h


Halaman 2

R ep ub


mukanya bengkak dan adek dari penggugat pun (Fernando Simanullang)

ne si a

hk am


mengetahui hal tersebut dan langsung melaporkan tergugat ke pihak yang berwajib (Polres Jakarta Barat) untuk diproses secara hukum.

Bahwa atas kelakuan tergugat yang semakin menjadi-jadi atau kelewat batas

ng

9

terhadap penggugat, akhirnya penggugat pun tidak tahan lagi untuk hidup

A gu

do

bersama dengan tergugat, sehingga penggugat pun minggat dari rumah dengan membawa kedua anaknya.

10 Bahwa pada tahun 2005 setelah tergugat mengetaui keberadaan atau tempat

In

tinggal penggugat, tergugat langsung mendatangi tempat tinggal penggugat dan tergugat membuat keributan dirumah tersebut serta mengambil paksa anak

lik

ah

sulungnya yang bernama Gabe Maulana dan membawa anaka tersebut kerumah orang tuanya yang tinggal di daerah Depok, Jawa Barat.

ub

m

11 Bahwa selama 3 tahun lamanya penggugat tidak pernah bertemu dengan anaknya yang bernama Gabe Maulana karena tidak diperkenankan oleh

ka

tergugat. Dengan rasa rindu yang sangat dalam dari seorang ibu, akhirnya

ep

penggugat pun memberanikan diri untuk pergi menjenguk anaknya tersebut pada ± bulan Agustus 2008 ke tempat kediaman orang tua tergugat yang berada

R

ah

di daerah Depok. Setelah penggugat bertemu dengan anaknya dan memeluknya

si

penggugat pun mengajak anaknya untuk tinggal bersamanya. Mendengar ajakan tersebut pihak keluarga tergugat (dalam hal ini tergugat dan Bapak tergugat)

ng

ne

langsung marah-marah, kemudian memukul penggugat dengan menggunakan

roll / balok, mencekik leher penggugat, sampai hidung penggugat mengeluarkan

A gu

do

darah, mengurung penggugat dikamar mandi serta mengancam penggugat

dengan menunjukkan sebilah pisau, supaya penggugat tidak mengajak-ajak anaknya untuk ikut bersamanya.

In

12 Bahwa atas peristiwa tersebut diatas, pihak keluarga penggugat pun langsung

lik

ke Polres Depok.

13 Bahwa semenjak peritiwa tersebut sampai dengan sekarang ini, penggugat tidak

ub

pernah lagi bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya yang bernama Gabe Maulana karena selalu dihalang-halangi oleh pihak keluarga tergugat. 14 Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, penggugat berhak menuntut agar perkawinan

ep

antara penggugat dan tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 1999 dengan Buku Nikah nomor 0302/77/V/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah Slipi, Jakarta Barat putus karena

R

ah

ka m ah

mengambil tindakan dan melaporkan perbuatan tergugat dan orang tua tergugat

s

perceraian sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun

M

1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah

do In

A

gu

ng

ne

Nomor 9 tahun 1975.

ik

h


Halaman 3

R ep ub


15 Bahwa mengingat usia kedua anak tersebut yang masih dibawah umur (belum mumayyiz) yang membutuhkan belaian kasih sayang dari seorang ibu, serta

membutuhkan bimbingan dari seorang ibu demi masa depan anak-anak tersebut

ng

kelak, maka sudah selayaknya lah Bapak majelis hakim yang memeriksa

perkara ini untuk memberikan serta memutuskan bahwa hak asuh anak

A gu

do

tersebut diberikan kepada penggugat.

16 Bahwa selain itu pula penggugat berhak menuntut kepada tergugat untuk membayar uang nafkah pada penggugat berikut anak-anaknya sebesar Rp

In

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

17 Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam secara jelas

lik

ah

menyatakan : “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun diasuh oleh ibu”. Maka dengan ini mohon

ub

m

kepada Bapak majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan hak asuh (hadhanah) tersebut kepada penggugat dan menghukum tergugat untuk

ka

menyerahkan kedua anak tersebut kepada penggugat untuk dipelihara tanpa

ep

syarat apapun. Sedangkan penggugat tidak akan menghalang-halangi tergugat untuk melakukan hubungan kekeluargaan selaku bapak dari kedua anak

si

R

ah

tersebut.

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya

do

A gu

PRIMAIR :

ng

berikut :

ne

Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur berkenan menjatuhkan putusan sebagai

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat pada

In

tanggal 24 Mei 1999, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.

lik

nomor 0302/77/V/99 tertanggal 24 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

ub

3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah Slipi, Jakarta Mei 1999, putus karena cerai.

ep

Barat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0302/77/V/99 tertanggal 24 4. Menetapkan hak pengasuhan (hadhanah) terhadap kedua anak yang bernama Gabe Maulana berumur 10 (sepuluh) tahun dan Sandrina Bintang Natalia berumur 8

R

ka m ah

Kecamatan Palmerah Slipi, Jakarta Barat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah

s

(delapan) tahun kepada penggugat.

do In

A

gu

hukum.

ng

Natalia kepada penggugat tanpa syarat apapun sejak putusan ini berkekuatan

ne

5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan Gabe Maulana dan Sandrina Bintang

ik


h

ah

M

ne si a

hk am


Halaman 4

R ep ub


6. Menetapkan secara hukum tergugat dibebani biaya nafkah penghidupan untuk kedua

anaknya, yang bernama Gabe Maulana dan Sandrina Bintang Natalia sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untk setiap bulannya dan dibayar kepada

ng

penggugat sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun.

A gu

do

7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon

In

putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

lik

ah

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir di persidangan yang didampingi oleh kuasa hukumnya semula oleh advokad dan

ub

m

konsultan hukum dari Law Firm ”Dody Julianto Siahaan & Partners” berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Agustus 2010 sedangkan tergugat belum hadir di persidangan

ka

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan

ep

tertanggal 8 Nopember 2010 tetapi tergugat mengirimkan surat pernyataan tertanggal 22 Nopember 2010 melalui sub bag umum Pengadilan Agama Jakarta Timur yang intinya

R

ah

tergugat menyatakan bersedia digugat cerai oleh penggugat dengan alasan adanya

si

perbedaan keyakinan kepada Tuhan YME dan telah pisah rumah selama 5 tahun selanjutnya alasan lain tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka dengan demikian

ne

ng

kemudian majelis hakim membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 30 Agustus 2010 yang intinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa adanya perubahan.

A gu

do

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya tergugat datang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberi nasehat kepada penggugat dan

In

tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil penggugat menyatakan tetap pada

lik

kemudian dalam rangka melaksanakan PERMA Nomor 01 tahun 2009 tentang mediasi jo. Pasal 130 HIR para pihak telah mengikuti proses mediasi yang dilaksanakan pada

ub

tanggal 13 Desember 2010, tanggal 10 Januari 2011 dan tanggal 14 Januari 2011 dan telah dilaksanakan oleh mediator secara maksimal sesuai dengan laporan dari mediator tertanggal 14 Januari 2011 namun gagal.

ep

Pada saat upaya mediasi I, penggugat dan tergugat hadir pada saat itu penggugat mengakui telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan. Oleh karena belum sempurna mediasinya maka akan diadakan mediasi ke 2 kedua belah pihak akan

R

ka m ah

gugatannya sedangkan tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat

s

hadir dengan mengajak anak masing-masing, ternyata mediasi ke 2, penggugat tidak

ng

ke 3, ternyata penggugat juga hanya diwakili kuasanya sedangkan tergugat hadir dengan

do In

A

gu

mengajak anak I yang ada pada tergugat dan dalam mediasi ke 3 kuasa hukum

ne

hadir tetapi diwakili kuasa hukumnya. Kemudian tergugat minta untuk diadakan mediasi

ik


h

ah

M

ne si a

hk am


Halaman 5

R ep ub


penggugat menyatakan bahwa penggugat tidak akan hadir dalam upaya mediasi maka

ne si a

hk am


dinyatakan mediasi gagal.

Menimbang, bahwa setelah didamaikan melalui mediasi tidak berhasil

ng

didamaikan / gagal, kemudian dibacakan kembali surat gugatan penggugat tertanggal 30 Agustus 2010 yang intinya penggugat tetap pada gugatannya.

do

A gu

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat menyampaikan

jawaban secara tertulis tertanggal 11 April 2011 sebagai berikut: Dalam Pokok Perkara (Fundamentum Petendi) 1

Bahwa tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil-

In

I

dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya

lik

ah

tertanggal 3 Agustus 2010, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh tergugat.

ub

Bahwa adalah fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan

m

2

bahwa antara tergugat dengan penggugat adalah pasangan

ka

suami

istri

sesuai

dengan

telah

melangsungkan

ep

perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah Slipi, Jakarta Barat dan telah dicatat oleh

R

ah

penghulu / Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

si

Agama (KUA) Kecamatan Palmerah Slipi, Jakarta Barat,

ne

Bahwa adalah fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan bahwa

PENGGUGAT

pernikahannya

sebelum

melangsungkan

dengan TERGUGAT menganut

atau

beragama Kristen Protestan, PENGGUGAT menyadari bahwa

antara

PENGGUGAT

dengan

TERGUGAT

In

A gu

3

Nomor 0302/77/V/99 tertanggal 24 Mei 1999.

do

ng

Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah

memiliki perbedaan prinsip dalam beragama (aqidah),

lik

ka m ah

namun PENGGUGAT tetap menjalani hubungan dengan TERGUGAT dan akan menikah dengan TERGUGAT, itu

PENGGUGAT

dengan

kesadaran

dan

ub

Untuk

keihklasannya memeluk agama Islam dan PENGGUGAT menjadi Muamalaf di Kantor Urusan Agama (KUA)

ep

Kecamatan Palmerah, Slipi, Jakarta Barat pada tanggal 10 Mei 1999. Perkawinan antara TERGUGAT dengan

R

ah

PENGGUGAT merupakan pernikahan yang sah karena

s

berdasarkan Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2

ng

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Slipi, Jakarta

do In

A

gu

Barat seperti sesuai pada point 2 diatas;

ne

M

ay at 1 jo KHI Bab II Pasal 2 serta perkawinan di Kantor

ik

h


Halaman 6

R ep ub


Bahwa adalah fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan

ne si a

4

bahwa antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah melakukan

hubungan

ng

selayaknya

suami

pernikahan

isteri

pada

(ba'daddukhul)

umumnya,

dalam

pernikahannya telah Menjalani Bahtera Pernikahannya

A gu

dengan penuh Kebahagiaan, hal tersebut dibuktikan telah

do

hk am


Dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:

4.1. GABE MAULANA, anak Pertama Laki-Laki, lahir pada tanggal 10 Agustus .2.

In

1999, usia 11 tahun;

SANDRINA BINTANG NATALIA, anak Kedua Perempuan, lahir pada

lik

ah

tanggal 23 Desember 2001, usia 9 tahun.

Bahwa kedua anak dari perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT

ub

m

tersebut diatas sejak lahir dan hingga kini menganut dan memeluk Agama Islam; Dengan lahimya kedua anak tersebut terlihat dengan Nyata dan Jelas bahwa

ka

kebahagiaan diantara TERGUGAT dengan PENGGUGAT sangatlah Sempurna,

ep

karena dalam keutuhan Rumah tangga bisa dinyatakan Sempuma bila telah dikaruniai Anak.

Bahwa setelah perkawinannya, TERGUGAT dengan

R

ah

5

si

PENGGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua

Kemanggisan,

Kecamatan

Palmerah,

Jakarta

ne

Raya Blok H No. 86 Rt.009 Rw.05, Slipi, Kelurahan

Barat.

Setelah itu TERGUGAT dan PENGGUGAT pindah di

do

A gu

ng

TERGUGAT yang beralamat di Jalan Anggrek Rosliana

rumah Kontrakan yang beralamat di jalan Mesjid AMD V

Petukangan Utara, Jakarta Selatan, pada saat akan anak

pertama

TERGUGAT

bersama

In

melahirkan

PENGGUGAT kembali ke rumah orang tua TERGUGAT

lik

ka m ah

di Jalan Anggrek Rosliana VI, Rt.009 Rw.05 Slipi Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta

ub

Barat., hingga anak kedua lahir, setelah itu tinggal di daerah Depok Pancoran Mas di rumah yang disewa oleh TERGUGAT, jadi apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT

ep

dalam gugatannya mengenai domisili tinggal bersama tidak seluruhnya benar; Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dan tegas atas

R

ah

6

s

dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada point 4 yang

ng

" faktor Penyebab percekcokan atau pertengkaran adalah tingkah laku TERGUGAT

do In

A

gu

yang temperamental/emosional, sering pulang tengah malam, berpoya-poya dengan

ne

M

pada intinya menyatakan :

ik

h


Halaman 7

R ep ub


teman'teman sejawatnya untuk menghamburkan uang dan tidak memberikan nafkah lahir ".

ne si a

hk am


Bahwa adalah fakta hukum yang tidak dapat dibantah, bahwa PENGGUGAT sejak

ng

setelah melahirkan anak pertama pada tahun 2000 PENGGUGAT telah kembali

memeluk agama asalnya atau beragama Kristen Prostestan, dalam artian bahwa

do

A gu

PENGGUGAT telah Peralihan Agama atau Murtad dari Agama Islam yang telah dianutnya sebelum melangsungkan pernikahan, adalah fakta hukum yang tidak dapat

dibantah, yang menjadi akar permasalahan atau percekcokan antara TERGUGAT PENGGUGAT

karena

ke-murtad-an

PENGGUGAT.

TERGUGAT

In

dengan

sesungguhnya merasakan perubahan perilaku PENGGUGAT, sejak kelahiran anak

lik

ah

pertama. Terutama sejak PENGGUGAT menampakkan perpindahan agamanya kembali menjadi seorang nasrani (Kristen Protestan). Bahwa PENGGUGAT telah

ub

m

Peralihan Agama atau Murtad. sangat jelas indikasinya yaitu dengan adanya Injil di rumah yang kerap dibaca/digunakan oleh PENGGUGAT, lalu PENGGUGAT mulai

ka

menghadiri peribadatan natal baik dirumah maupun di gereja atau tempat lainnya

ep

yang dijadikan tempat peribadatan, dan PENGGUGAT mulai menghadiri peribadatan mingguan umat nasrani digereja-gereja atau ditempat yang dijadikan

R

ah

tempat peribadatan, dimulai dengan secara diam-diam menjadi terang-terangan

si

diantaranya gereja Tiberias yang berlokasi di Semanggi, gereja di kawasan Roxy, di Senayan dan tempat-tempat lainnya bahkan PENGGUGAT selalu berupaya

ng

ne

mempengaruhi TERGUGAT serta anak-anak agar mengikuti aktifitas ibadah

PENGGUGAT tersebut walaupun sesungguhnya TERGUGAT telah menolak. Jadi

A gu

do

sangatlah tidak benar jika PENGGUGAT menyatakan dirinya Peralihan Agama atau

Murtad setelah pisah rumah dengan TERGUGAT. Sejak Peralihan Agama atau

Murtad-nya PENGGUGAT itulah mulai sering terjadi percekcokan pertengkaran,

In

PENGGUGAT tiba-tiba sering marah-marah, memaki-maki TERGUGAT dengan

lik

TERGUGAT telah berusaha membimbing dan mencegah agar PENGGUGAT tetap menjadi muallaf namun usaha TERGUGAT sia-sia karena PENGGUGAT tetap

ub

melakukan ke-murtad-annya, dan juga PENGGUGAT selalu berusaha untuk mengajak dan memaksa TERGUGAT bersama anak-anak untuk mengikuti PENGGUGAT, pada tahun 2004 PENGGUGAT pernah meminta dengan cara

ep

memaksa kepada TERGUGAT untuk mengantarkan PENGGUGAT ke Gereja Tiberias Semanggi, PENGGUGAT juga memaksa dengan kekerasan (membentakbentak dan mencubit) kedua anak tersebut untuk ikut PENGGUGAT ke Gereja tersebut;

s

R

ah

ka m ah

alasan yang tidak jelas bahkan melakukan pemukulan;

ng

psikis terhadap TERGUGAT maupun anak-anak, dengan berupaya mempengaruhi

do In

A

gu

serta melakukan pemaksaan kehendaknya diantaranya melakukan pelarangan

ne

M

Sesungguhnya PENGGUGAT-lah yang telah melakukan kekerasan secara fisik dan

ik

h


Halaman 8

R ep ub


terhadap TERGUGAT dan anak-anaknya untuk melakukan ibadah sholat Idul Fitri

ne si a

hk am


dengan cara mencegat/menghalang-halangi, di pintu rumah sambil PENGGUGAT

berkata " langkahi mayat saya ", lalu menarik dengan paksa anak pertamanya ( Gabe

ng

Maulana ) serta TERGUGAT hingga baju yang dikenakan TERGUGAT robek;

Dengan kepribadian PENGGUGAT yang selalu berpindah-pindah agama, maka

A gu

do

dengan demikian PENGGUGAT telah memenuhi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49 ayat 1 huruf b:

" Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang

In

anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain,

keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa

lik

ah

atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

ub

m

b. la berkelakuan buruk sekali.";

serta PENGGUGAT memaksa dengan kekerasan (membentak-bentak dan /

ka

mencubit) kedua anak tersebut untuk ikut PENGGUGAT ke Gereja telah nyata-nyata

ep

melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 6 yakni:

R

ah

" Setiap anak berhak untui beribadab menurut agamanya, berpiiir, dan berekspresi Oleh

karenanya

dali-dalil

PENGGUGAT tersebut

hanya

berusaha

si

sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua " untuk

ng

ne

mengaburkan fakta hukum atau memutarbalikkan fakta-fakta hukum dan juga

berusaha keras mencari pembenaran-pembenaran dengan berbagai cara serta

A gu

do

berusaha menarik perhatian Majelis Hakim agar dapat terpengaruh dengan dalil-

dalilnya. Maka sekiranya Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo dapat menilai Apakah dalil-dalil yang diajukkan oleh PENGGUGAT

In

memiliki kebenaran yang Sah menurut Hukum ? atau-kah PENGGUGAT hanya

lik

dan juga berusaha keras mencari pembenaran-pembenaran dengan berbagai cara serta berusaha menarik perhatian Majelis Hakim agar dapat terpengaruh dengan

ub

dalil-dalilnya. Dengan demikian TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo sekiranya dapat menyatakan Menolak dalil-dalil PENGGUGAT tersebut atau setidak-tidaknya

ep

menyatakan dalil-dalil PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima. maka sepantasnya Jawaban TERGUGAT dapat Diterima atau Dikabulkan untuk Seluruhnya; Agar Tercapai Kebeneran yang Hakiki untuk itu TERGUGAT memohon kepada

R

ah

ka m ah

berusaha untuk mengaburkan fakta hukum atau memutarbalikkan fakta-fakta hukum

s

Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo sekiranya

M

dapat Memanggil dan Mendengarkan keterangan dan kedua anak TERGUGAT dan

do In

A

gu

ng

ne

PENGGUGAT, Apakah dalil TERGUGAT benar atau bohong,

ik

h


Halaman 9

R ep ub


7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dan tegas atas dalil PENGGUGAT

ne si a

hk am


dalam Gugatannya pada point 4 dan 5 yang pada intinya menyatakan : " TERGUGAT tidak pernah memberikan Nafkah Lahir kepada Keluarga dan

ng

berpoya'poya dengan teman-toman sejawatnya"

TERGUGAT sebelum melangsungkan pernikahannya dengan PENGGUGAT,

do

A gu

TERGUGAT bekerja di berbagai perusahaan dengan berpenghasilan tetap dan saat

ini TERGUGAT bekerja di PT. Global Goup dari tahun 2009 hingga kini. dengan berpenghasilan

tetap

pula,

dan

penghasilannya

telah

diberikan

kepada

In

PENGGUGAT guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, TERGUGAT selalu berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangganya, hal ini dapat dilihat dari tanggung

lik

ah

jawab TERGUGAT dengan membiayai kebutuhan keluarga seperti persalinan kedua anaknya, perawatan kesehatan istri dan kedua anaknya, pendidikan kedua anaknya,

ub

m

sewa/kontrak rumah, kebutuhan hidup sehari-hari, hingga membantu keperluan keluarga PENGGUGAT yakni pernah memberikan uang muka kepemilikan motor

ka

dan uang keperluan kuliah adik PENGGUGAT. TERGUGAT tentunya melakukan

ep

hal ini dengan keikhlasannya semata-mata untuk ibadah yaitu menafkahi rumah tangga dan membantu keluarga PENGGUGAT. Maka berdasarkan dalil-dalil

R

ah

PENGGUGAT pada point 4 dan 5 yang menyatakan TERGUGAT tidak pernah

si

memberikan Nafkah Lahir kepada Keluarga adalah suatu rekayasa saja dan apakah pemberian Nafkah Lahir dari suami harus dibuatkan tanda terima ?. Jadi dalil

ng

ne

PENGGUGAT tersebut hanya berusaha untuk mengaburkan fakta hukum atau memutarbalikkan fakta-fakta hukum dan juga berusaha keras mencari pembenaran-

do

A gu

pembenaran dengan berbagai cara. Oleh karenanya TERGUGAT memohon kepada

Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo sekiranya menyatakan dalil-dalil PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima;

Bahwa TERGUGAT mensomeer PENGGUGAT atas dalil yang menyatakan

PENGGUGAT

telah

melakukan

kebohongan

dalam

mendalilkan

suatu

ub

permasalahan;

lik

" TERGUGAT tidak pernah memberikan Nafkah Lahir kepada Keluarga ". karena

9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dan tegas atas dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada point 4 dan 6 yang pada intinya menyatakan :

ep

" TERGUGAT soring pulang tengah malam, berpoya-poya dengan teman –teman sejawatnya untuk menghamburkan uang "

Bahwa pada tahun 2003 TERGUGAT pernah bekerja di PT. Gaja Motor sebagai

R

ah

ka m ah

8

In

dapat menyatakan Menolak dalil-dalil PENGGUGAT tersebut atau setidak-tidaknya

s

Sales Marketing kendaraan bermotor, TERGUGAT berkerja ditempat tersebut hanya

ng

dikejar target maka TERGUGAT pernah pulang malam hingga jam 20.00 WIB

do In

A

gu

namun tidak pulang tengah malam seperti apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT

ne

M

beberapa bulan saja, karena tuntutan pekerjaan sebagai Sales Marketing yang selalu

ik

h


Halaman 10

R ep ub


tersebut, bilamana TERGUGAT pulang malam itupun sepengetahuan PENGGUGAT

ne si a

hk am


dan PENGGUGAT juga mengetahui keberadaan TERGUGAT. Dan mengenai

berpoya-poya dengan teman-teman sejawatnya untuk menghamburkan uang, seperti

ng

apa yang TERGUGAT telah uraikan pada point 7 diatas dalam Jawaban a quo, hal

tersebut tidaklah mungkin karena penghasilan TERGUGAT tidaklah berlebihan

A gu

do

namun cukup buat keluarga. Oleh karena sekiranya Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo dapat menilai Apakab dalil-dalil yang

diajukkan oleh PENGGUGAT memiliki kebenaran yang Sah menurut Hukum ? atau-

In

kah PENGGUGAT hanya berusaha untuk mengaburkan fakta hukum atau

memutarbalikkan fakta-fakta hukum dan juga berusaha keras mencari pembenaran-

lik

ah

pembenaran dengan berbagai cara serta berusaha menarik perhatian Majelis Hakim agar dapat terpengaruh dengan dalil-dalimya. Dengan demikian TERGUGAT

ub

m

memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo sekiranya dapat menyatakan Menolak dalil-dalil PENGGUGAT tersebut atau

ka

setidak-tidaknya menyatakan dalil-dalil PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima. maka

ep

sepantasnya Jawaban TERGUGAT dapat Diterima atau Dikabulkan untuk Seluruhnya; TERGUGAT

berpoya-poya

dengan

teman-teman

sejawatnya

untuk

si

“

R

ah

10. Bahwa TERGUGAT Mensomeer PENGGUGAT atas dalil yang menyatakan: menghamburkan uang ". karena PENGGUGAT telah melakukan kebohongan dalam

ne

ng

mendalilkan suatu permasalahan;

11.Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dan tegas atas dalil PENGGUGAT dalam

do

A gu

Gugatannya pada point 4, point 6 dan point 8 yang pada intinya menyatakan:

" bahwa Tergugat seorang yang temperamental / emosional serta melakukan kekerasan dengan cara menampar dan memukul terhadap Penggugat."

In

Bahwa seperti yang telah TERGUGAT uraikan pada point 6 diatas, dan perlu

lik

tangga dan secara fakta hukum yang terjadi adalah bahwa PENGGUGAT-lah yang memiliki sifat " temperamental/emosional serta melakukan kekerasan dengan cara

ub

menampar dan memukul", Perbuatan yang dilakukan tersebut terjadi sejak PENGGUGAT melakukan Peraliban Agama atau Mwtad. hal tersebut dilakukan untuk melakukan Intimidasi dan berupaya keras agar TERGUGAT berserta anak-

ep

anak dan juga Keluarga Besar TERGUGAT untuk memeluk dan menganut Agama Kristen Protestan. Dan kekerasan yang terjadi dan yang sebenarnya menjadi korban kekerasan

adalah

TERGUGAT,

adapun

kekerasan

yang

dilakukan

oleh

R

ah

ka m ah

TERGUGAT tambahkan bahwa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan berumah

s

PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dilakukan didepan urnum (di jalan Anggrek

do In

A

gu

ng

orang tua TERGUGAT yang beralamat di Jalan Anggrek Rosliana Raya Blok H No.

ne

M

Rosliana dan depan pos keamanan RW), hal ini terjadi pada tahun 2004 di rumah

ik

h


Halaman 11

R ep ub


86 Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan, Slipi, Jakarta Barat. Kekerasan ini terjadi karena alasan yang tidak jelas kenapa PENGGUGAT marah-marah;

ne si a

hk am


Bahwa benar TERGUGAT dilaporkan oleh PENGGUGAT atas kekerasan yang

ng

terjadi pada tahun 2004 pada saat di rumah orang tua TERGUGAT yang di Jalan Anggrek Rosliana VI Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan, Slipi, Jakarta

A gu

do

Barat., kepada Polres Jakarta Barat, pada saat itu kejadian yang sebenarnya

TERGUGAT-lah yang dianiaya oleh PENGGUGAT dengan cara dipukul dengan

best (stang motor), digigit langan TERGUGAT dan dicakar badan TERGUGAT,

In

kejadian tersebut terjadi pada saat TERGUGAT pulang dari kerja, namun hingga saat

ini atas laporan PENGGUGAT tersebut Tidak Berkembang dan Tidak Berlanjut

lik

ah

karena yang menjadi korban dan yang terluka adalah TERGUGAT; Bahwa untuk atas dalil-dalil tersebut diatas maka TERGUGAT Mensomeer untuk

membuktikan

dalil-dalil

tersebut

serta

TERGUGAT

ub

m

PENGGUGAT

Mensomeer PENGGUGAT untuk membuktikan atas laporan Tindak Pidana

ka

Kekerasan yang dilakukan TERGUGAT. Oleh karenanya dalil PENGGUGAT

ep

tersebut hanya berusaha untuk mengaburkan fakta hukum atau memutarbalikkan fakta-fakta hukum dan juga berusaha keras mencari pembenaran-pembenaran

R

ah

dengan berbagai cara serta berusaha menarik perhatian Majelis Hakim agar dapat

si

terpengaruh dengan dalil-dalilnya. Dengan demikian TERGUGAT Memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo sekiranya menyatakan

tersebut

atau

setidak-

ne

tidaknya

ng

dapat menyatakan Menolak dalil-dalil PENGGUGAT

dalil-dalil PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima. maka

do

A gu

sepantasnya Jawaban TERGUGAT dapat Diterima atau Dikabulkan untuk Seluruhnya;

dalam Gugatannya pada point 7, yang pada intinya menyatakan:

In


lik

menggunakan ikatpinggang tanpa suatu alasan yang masuk akal."

Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan atau berbuat seperti yang didalilkan

ub

PENGGUGAT diatas terhadap anak-anak maupun terhadap PENGGUGAT-pun, justru PENGGUGAT-lah yang selalu melakukan atau berbuat seperti apa yang didalilkan sendiri, hal tersebut seperti sesuai apa yang telah TERGUGAT uraikan

ep

pada point 6 dan point 11 diatas dalam Jawaban a quo, serta PENGGUGAT pada tahun 2005 telah nyata-nyata mengungsikan dan meninggalkan anak kedua yakni SANDRINA BINTANG NATALIA di Medan di rumah kakak PENGGUGAT, hal ini

R

ah

ka m ah

" Tergugat sering membentak, memarahi dan memukul anak-anak dengan

s

diketahui oleh TERGUGAT pada tahun 2007 dari PENGGUGAT, karena anak kedua

ng

bersama dengan TERGUGAT, dan PENGGUGAT berusaha keras untuk memisahkan

do In

A

gu

TERGUGAT dengan anak keduanya serta PENGGUGAT juga tidak mengurus dan

ne

M

tersebut sakit, sedangkan PENGGUGAT pada saat itu berada di Jakarta tidak tinggal

ik

h


Halaman 12

R ep ub


merawat anak pertama yakni GABE MAULANA dan yang terlebih lagi

ne si a

hk am


PENGGUGAT tidak mengurus dan merawat anak kedua hingga pernah anak kedua tersebut jatuh sakit serta PENGGUGAT juga selalu memaksa dengan kekerasan

ng

(membentak-bentak dan mencubit) kedua anak tersebut untuk ikut PENGGUGAT menganut dan beribadah secara agama Kristen Protestan. Oleh karenanya sekiranya

A gu

do

Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo dapat

menilai Apakah dalil-dalil yang diajukkan oleh PENGGUGAT memiliki kebenaran yang Sah menurut Hukum ? atau-kah atau-kah PENGGUGAT hanya berusaha untuk

In

mengaburkan fakta hukum atau memutarbalikkan fakta-fakta hukum dan juga berusaha keras mencari pembenaran-pembenaran dengan berbagai cara serta

lik

ah

berusaha menarik perhatian Majelis Hakim agar dapat terpengaruh dengan dalildalilnya;

ub

m

Agar Tercapai Kebenaran yang Hakiki untuk itu TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo sekiranya

ka

dapat Memanggil dan Mendengarkan keterangan dari kedua anak TERGUGAT dan

ep

PENGGUGAT, Apakah dalil TERGUGAT benar atau bobong; Dengan demikian TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, PENGGUGAT

tersebut

atau

setidak-tidaknya

menyatakan

dalil-dalil

si

dalil

R

ah

Mengadili dan Memutus perkara a quo sekiranya dapat menyatakan Menolak dalilPENGGUGAT Tidak Dapat Diterima. maka sepantasnya Jawaban TERGUGAT

ng

ne

dapat Diterima atau Dikabulkan untuk Seluruhnya;

13. Bahwa seperti apa yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT pada point 9 dalam

A gu

do

Gugatan cerainya yang menyatakan:

" atas kelakuan TERGUGAT yang semakin menjadi-jadi atau ... ..dst.... sehingga PENGGUGATpun minggat dari rumah dengan membawa kedua anaknya.",

In

TERGUGAT membantah secara Tegas-tegas dan Keras atas dalil PENGGUGAT

lik

bersama tanpa alasan yang jelas dan permasalahan yang jelas pula. PISAH RUMAH yang telah terjadi sudah sering dilakukan oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT pergi

ub

dengan tujuan kampung halamannya di Medan mengunjungi keluarganya dalam rangka Natal dengan membawa serta anak kedua, dan kembali hanya seorang diri tanpa membawa serta anak kedua yakni SANDRINA BINTANG NATALIA yang

ep

pada saat itu berumur 2 ( dua ) tahun yang dititipkan dirumah keluarganya di Medan, tentu ini menjadi pertanyaan dari TERGUGAT untuk tujuan dan maksud apa PENGGUGAT melakukan hal tersebut. Setelah kurang lebih 7 ( tujuh ) bulan

R

ah

ka m ah

tersebut. PENGGUGAT pada pertengahan tahun 2005 meninggalkan rumah tinggal

s

akhirnya anak kedua dijemput kembali oleh PENGGUGAT dan kembali bersama

ng

dengan TERGUGAT dan untuk kesekian kalinya PENGGUGAT berupaya membawa

do In

A

gu

anak-anak pergi meninggalkan TERGUGAT, dan upaya terakhirnya adalah pada saat

ne

M

TERGUGAT. PENGGUGAT terus berupaya memisahkan kedekatan anak-anak

ik

h


Halaman 13

R ep ub


PENGGUGAT membawa pergi lagi anak kedua yakni SANDRINA BINTANG

ne si a

hk am


MAULANA saat itu berumur 4 (empat) tahun yang sedang tidur, setelah sekitar 5

(lima ) tahun TERGUGAT baru mengetahui kepastian keberadaan anaknya tersebut,

ng

yang ternyata selama ini tidak tinggal bersama PENGGUGAT melainkan berada di

Medan dititipkan kepada keluarga PENGGUGAT, sementara anak pertamanya

A gu

do

GABE MAULANA pada saat itu tidak terbawa dikarenakan pada saat itu sedang bermain diluar rumah. Perbuatan PENGGUGAT telah meninggalkan TERGUGAT Tanva Izin atau Tanpa Pemberitahuan kepada TERGUGAT serta Hanya membawa

In

anak kedua dan meninggalkan anak pertama pada TERGUGAT sehingga kedua anak

tersebut harus kehilangan kasih sayang orang tua baik anak kedua harus kehilangan

lik

ah

kasih sayang seorang ayah maupun anak pertama harus kehilangan kasih sayang seorang ibu, perbuatan PENGGUGAT tersebut telah 5 (lima) tahun lamanya dan

ub

m

perbuatan yang lebih buruk dari PENGGUGAT adalah membawa anak kedua pergi ke Medan dan meninggalkannya atau dititipkan kepada keluarga PENGGUGAT lalu

ka

PENGGUGAT kembali ke Jakarta. Oleh karenanya Perbuatan yang dilakukan oleh

ep

PENGGUGAT adalah suatu perbuatan Tercela atau Tidak Terpuji karena telah memisahkan kasih sayang kedua orang tua kepada anaknya, maka TERGUGAT

R

ah

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Haldm Yang Memeriksa

si

Perkara a quo dapat menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah suatu perbuatan Tercela atau Tidak Terpuji karena telah memisahkan kasih

ng

ne

sayang kedua orang tua kepada anaknya;

14. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dan tegas atas dalil-dalil PENGGUGAT

A gu

do

dalam Gugatannya pada point 11 dan point 12 dalam Gugatannya untuk keseluruhannya. Bahwa kejadian yang sebenarnya adalah pada awal tahun 2005 pada malam hari PENGGUGAT datang ke rumah orang tua TERGUGAT, karena

In

pada saat itu anak-anak berserta TERGUGAT sedang berada dan bermalam di rumah

lik

tersebut dengan paksa untuk dibawa pulang ke rumah tinggal bersama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, namun anak-anak sedang tidur nyenyak, TERGUGAT

ub

mencoba mencegah serta mengingatkan apa yang akan dilakukannya, karena anakanak sedang tidur dan ini sudah malam dan besok kita sama-sama pulang ke kontrakan, namun PENGGUGAT tidak mau dan langsung marah-marah ke

ep

TERGUGAT, hal tersebut dicoba direleraikan atau ditenangkan suasananya oleh orang tua TERGUGAT (bapak TERGUGAT) namun PENGGUGAT tetap pada pendiriannya, atas keras kepala PENGGUGAT maka orang tua TERGUGAT

R

ah

ka m ah

orang tua TERGUGAT, PENGGUGAT berusaha keras untuk mengambil kedua anak

s

menegor dengan alasan anak-anak sedang tidur dan saat ini sudah malam, namun

ng

percekcokan mulut antara orang tua TERGUGAT dengan PENGGUGAT dan

do In

A

gu

percekcokan tersebut juga didengar oleh warga, dan warga tersebut menjadi berang

ne

M

tergoran orang tua menjadi amarah bagi PENGGUGAT sehingga terjadi

ik

h


Halaman 14

R ep ub


terhadap PENGGUGAT karena tidak mau melihat kenyataannya bahwa anak-anak

ne si a

hk am


sedang tidur nyenyak dan saat ini sudah malam. Perlu Majelis Hakim ketahui kenapa

warga sekeliling rumah orang tua TERGUGAT juga berang karena selain kejadian

ng

tersebut, PENGGUGAT juga pernah membuat keonaran dan membuat keributan karena hal-hal perbedaan agama, menjelek-jelekkan Agama Islam dan mencaci-maki

A gu

do

orang tua TERGUGAT karena selalu ikut campur dalam rumah tangga, pernah

beberapa kali PENGGUGAT disertai dengan kerabatnya mendatangi dan membuat keributan keonaran dengan berteriak-teriak dan mengamuk di rumah Orang tua

In

TERGUGAT hal ini diketahui oleh warga sekitar, dan PENGGUGAT dengan arogannya tidaklah menghiraukan himbauan warga malah menantang sehingga

lik

ah

memancing kemarahan warga maka pada saat itu justru TERGUGAT yang melindungi PENGGUGAT dan TERGUGAT berusaha keras untuk menenangkan

ub

m

warga;

Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa apa yang dilaporkan oleh PENGGUGAT di

ka

Polres Depok adalah Orang Tua TERGUGAT dan TERGUGAT hanya sebagai saksi.

ep

Serta perlu Majelis Hakim ketahui juga hingga saat ini atas berita acara laporan PENGGUGAT tersebut Tidak Berkembang dan Tidak Berlanjut karena yang menjadi

R

ah

korban dan yang dirugikan adalah orang tua TERGUGAT; PENGGUGAT

untuk

membuktikan

dalil-dalil

tersebut

serta

si

Bahwa untuk atas dalil-dalil tersebut diatas maka TERGUGAT Mensomeer TERGUGAT

ng

ne

Mensomeer PENGGUGAT untuk membuktikan atas laporan Tindak Pidana

kekerasan yang dilakukan orang tua TERGUGAT. Oleh karenanya dalil

A gu

do

PENGGUGAT tersebut hanya berusaha untuk mengaburkan fakta hukum atau

memutarbalikkan fakta-fakta hukum dan juga berusaha keras mencari pembenaran-

pembenaran dengan berbagai cara serta berusaha menarik perhatian Majelis Hakim

In

agar dapat terpengaruh dengan dalil- dalilnya. Oleh karenanya TERGUGAT

setidak-tidaknya

menyatakan

lik

a quo sekiranya dapat menyatakan Menolak dalil-dalil PENGGUGAT tersebut atau dalil-dalil PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima.

ub

maka sepantasnya Jawaban TERGUGAT dapat Diterima atau Dikabulkan untuk Seluruhnya;

15.Bahwa TERGUGAT perlu memberitahukan dan mengingatkan kepada Majelis

ep

Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo, bahwa antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT Tidak Ada dan Tidak Pernah Terikat Perikatan atau Perjanjian Perkawinan baik sebelum maupun setelah perkawinan. Jadi apa yang

R

ah

ka m ah

memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara

s

didalilkan PENGGUGAT pada point 14 dalam Gugatan Cerai PENGGUGAT

ng

dengan Nomor 1700/Pdt.G/2010/ PAJT tertanggal 30 Agustus 2010, yang

do In

A

gu

menyatakan:

ne

M

tertanggal 03 Agustus 2010 dan terlegister di Pengadilan Agama Jakarta Timur

ik

h


Halaman 15

R ep ub


" sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tabun 1974 tentang

ne si a

hk am


Perkawinan Jo. Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ”. Bahwa untuk atas dalil-dalil tersebut diatas maka TERGUGAT Mensomeer

ng

PENGGUGAT untuk membuktikan dalil-dalil tersebut Apakah antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT Ada dan Pernah Terikat Perikatan atau Perianjian

A gu

do

Perkawinan ? baik sebelum maupun setelah perkawinan seperti yang diamanatkan dan pencantuman Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

In


ah

menyatakan :

lik

dalam Gugatannya pada point 15 dan point 17 dalam Gugatannya yang pada intinya " Mengenai usia kedua anak yang masih dibawab umur (belum Mumayyiz)

ub

m

selayaknya hak asuh anak berada kepada ibu "

Bahwa mengenai permintaan hak asuh anak yang disampaikan PENGGUGAT

ka

berdasarkan atas hak Hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz adalah benar bila

ep

ibu tersebut muslim sesuai dengan syarat-syarat dalam Kitab Fiqih Islam dan bagi PENGGUGAT adalah suatu kepentingan tertunda dari PENGGUGAT yang mana

R

ah

sesungguhnya PENGGUGAT tidak pantas mendapatkan hak tersebut, mengingat

si

PENGGUGAT telah Peralihan Agama atau Murtad. PENGGUGAT telah melalaikan tangggung jawabnya dengan secara sadar meninggalkan anak kedua untuk berada

ng

ne

dalam asuhan orang selain orang-tuanya padahal orang tuanya dalam hal ini ayah dan ibunya mampu, tanpa memperdulikan kepentingan anak akan kebutuhan kasih

A gu

do

sayang langsung dari orang-tua, PENGGUGAT lalai tidak dapat memberikan jaminan kesehatan, keselamatan jasmani dan rohani anak;

Berdasarkan Hukum Fiqih (Maqhosidusy Syari'ah) yang menjelaskan “akibat

In

perceraian orang tua harus meajaga aqidah anak";

lik

berhak mendapatkan Hak Asuh untuk anaknya",

Berdasarkan buku Fiqih Sunnah Jilid 3 yang menyatakan: " Syarat pengasuh yakni

ub

memiliki sifat amanah dan bermoral serta beragama Islam";

Berdasarkan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq halaman 154 jilid IV, menyatakan : " dari Abu Hurairah dia berkata, seorang perempuan menemui Rosululloh SAW, lalu

ep

berkata, " wahai Rosululloh sesungguhnya suamiku mau membawa anakku pergi padahal dialah yang selalu membantu mengambilkan air untukku dari kendi Abu Inabah dan keberadaannya amat bermanfaat bagiku, Rosululloh kemudian

R

ah

ka m ah

Dalam buku " Mim Hajul Muslim " yang menyatakan: " bahwa bapak bisa dan

s

bersabda, " ini adalah ayahmu dan inilah ibumu, pilihlah mana yang engkau sukai"

ng

berhak untuk memilih Jika Ibu Memenuhi Syarat-ayarat Dalam Hukum Fiqih;

do In

A

gu

Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq halaman 150 :

ne

M

kemudian anak itu memilih ibunya " , dari hadist ini dapat disimpulkan bahwa anak

ik

h


Halaman 16

R ep ub


" Ketetapan Fatwa dalam Mazbab Hanafi dan Mazhab lainnya, masa pengasuhan

ne si a

hk am


berakhir jika anak laki-laki telah berusia 7 tabun dan anak perempuan berusia 9 tahun.";

ng

Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid IV halaman 156: HR Ahmad, Abu Daud dan Hakim (Shoheh Bukhary Muslim berkata :

A gu

do

" Perintahkanlah anakmu melaksanakan Shalat ketika ketika berumur 7 tahun, pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun dan pisahkanlah

tempat tidur mereka ", dari hadist ini dapat disimpulkan atau diartikan bahwa anak

In

telah Aqil Balig berusia 7 tahun ;

Fiqih Imam Syafii 3 (dalam buku Prof. Dr. Wanbah Zuhaih) bab 12 tentang

lik

ah

Pengasuhan halaman 66, menyatakan:

" Jika suami istri bercerai yang paling berhak untuk mengasuh anaknya adalah istri

ub

m

atau perempuan dengan syarat yang akan dijelaskan, sampai anak berusia 7 tahun, setelah berusia 7 tahun anak diperbolehkan untuk memilih antara bapak dan ibu.

ep

. Berakal; . Merdeka', . Bisa menjaga diri; . Bisa dipercaya;

R

ah

. Beragama;

si

ka

Syarat Pengasuhan ada 7 macam, yaitu :

ng

ne

. Tidak menikah dengan laki-laki lain; . Mampu melaksanakannya.

A gu

do

Bila salah satu tidak terpenuhi maka Gugurlah Hak Asuh yang dimiliki oleh seorang ibu terhadap anaknya."

Dan Fiqih Imam Syafii 3 (dalam buku Prof. Dr. Wanbah Zuhaih) bab 12 tentang

In

Pengasuhan halaman 69 menyatakan :

lik

dijelaskan seperti- gila, budak, kafir, fasik, tidak dipercayai dan menikah dengan pria lain kecuali dengan pria yang berhak untuk mengasuh anak tersebut."

ub

Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq, jilid IV hal 143 - 147 tentang Syarat Pengasuhan Anak: 1. Berakal sehat, 2. Sudah Dewasa, 3. Memiliki kemampuan untuk mendidik, 4.Memiliki sifat amanah dan bermoral, dan 5. Beragama Islam.

ep

Anak-anak muslim tidak boleh diasuh oleh seorang pengasuh yang tidak beragama islam sebab pengasuhan terkait erat dengan masalah perwalian sementara Allah SWT., tidak membenarkan orang mukmin berada dibawah perwalian orang kafir."

R

ah

ka m ah

" Pengasuhan dilarang bagi seorang ibu yang tidak memenuhi syarat yang telah

s

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 ayat a :

A

berdasarkan

kepentingan

anak;

bilamana

ada

do

semata-mata

gu

anaknya,

ne

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelibara dan mendidik anak-

In

a.

ng

M

" Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

ik

h


Halaman 17

R ep ub


perselisihan

mengenai

penguasaan

anak-anak,

Pengadilan

memberi

ne si a

hk am


keputusannya. "

Dengan kepribadian PENGGUGAT yang selalu berpindah-pindah agama, maka

ng

PENGGUGAT telah memenuhi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49 ayat 1 huruf b :

A gu

do

" Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain,

keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa

In

atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

lik

ah

b. la berkelakuan buruk sekali.";

serta PENGGUGAT memaksa dengan kekerasan (membentak-bentak dan mencubit)

ub

m

kedua anak tersebut untuk ikut PENGGUGAT ke Gereja telah nyata- nyata melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal

ka

6 yakni :

ep

“ Setiap anak berhak untuk beribadab menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua “,

R

ah

Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 8 :

si

" Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial ";

ng

2007:

ne

Bahwa berdasarkan Yurispurdensi MARI No 349 k / AG / 2006 tertanggal 3 Januari

A gu

do

" Haddanah terhadap anak bisa jatuh ke tangan bapaknya, bilamana memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak untuk beribadat menurut agamanya."

In

Bahwa seperti apa yang telah TERGUGAT uraikan diatas ini serta juga seperti apa

lik

a quo, maka apakah seorang ibu seperti PENGGUGAT Masih Pantas dan Layak dengan memiliki kepribadian yang berubah-ubah dalam hal memeluk agama atau PENGGUGAT

telah

meninggalkan

ub

aqidah dan apakah seorang ibu seperti PENGGUGAT Masih Pantas dan Layak TERGUGAT

Tanpa

Izin

atau

Tanpa

Pemberitahuan kepada TERGUGAT serta Hanya membawa anak kedua dan

ep

meninggalkan anak pertama pada TERGUGAT sehingga kedua anak tersebut harus kehilangan kasih sayang orang tua baik anak kedua harus kehilangan kasih sayang seorang ayah maupun anak pertama harus kehilangan kasih sayang seorang ibu,

R

ah

ka m ah

yang diuraikan pada point 4, point 6, point 12, point 13 dan point 14 dalam Jawaban

s

perbuatan PENGGUGAT tersebut telah 5 (lima) tahun lamanya dan perbuatan yang

ng

meninggalkannya atau dititipkan kepada keluarga PENGGUGAT lalu PENGGUGAT

do In

A

gu

kembali ke Jakarta, oleh karenanya Perbuatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT

ne

M

lebih buruk dari PENGGUGAT adalah membawa anak kedua pergi ke Medan dan

ik

h


Halaman 18

R ep ub


adalah suatu perbuatan Tercela atau Tidak Terpuji karena telah memisahkan kasih

ne si a

hk am


sayang kedua orang tua kepada anaknya. Bahwa faktor utama yang perlu menjadi

perhatian untuk Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a

ng

quo yakni kedua anak dari perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tersebut diatas sejak lahir dan hingga kini menganut dan memeluk Agama Islam.

A gu

do

Bahwa secara nyata-nyata PENGGUGAT telah mengabaikan tanggung jawabnya

sebagai orang tua, dengan meninggalkan GABE MAULANA serta membawa pergi lalu untuk kemudian meninggalkan SANDRINA BINTANG NATALIA yang pada

In

saat itu berumur masih di bawah 5 ( lima ) tahun dibawah asuhan orang lain

walaupun itu kerabatnya, bukankah seharus tetap bersama dengan orang-tuanya,

lik

ah

baik bersama ibu ataupun ayahnya selama orang-tuanya masih ada dan mampu. Disini nampak jelas sesungguhnya PENGGUGAT telah melepaskan haknya secara

ub

m

sukarela sebagai ibu yang memiliki hak asuh atas anaknya. Dari argumentasi dan dalil TERGUGAT tersebut ini Apakah kedua anak dari hasil perkawinan

ka

TERGUGAT dengan PENGGUGAT harus berada pada PENGGUGAT-kah ? atau

ep

kah sebaiknya dan selayaknya kedua anak tersebut berada dan diasuh oleh TERGUGAT !;

R

ah


si

dalam Gugatannya pada point 16 dalam Gugatannya yang pada intinya menyatakan : " Menuntut TERGUGAT untuk membayar uang Nafkah pada PENGGUGAT

ne

ng

berikut anak-anaknya sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) "

Dalam hal ini seperti apa yang didalilkan PENGGUGAT, PENGGUGAT Tidak

A gu

do

Dapat Memperinci secara Jelaa dan Nyata uang Nafkah sebesar Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah) tersebut untuk apa saja, maka sudah Sepatutnya dan Selayaknya dalil-dalil PENGGUGAT tersebut oleh Majelis Hakim yang Memeriksa,

In

Mengadili dan Memutus perkara a quo Sekiranya dapat menyatakan Menolak

lik

seluruh dalil-dalil PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima. Dengan demikian Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo dapat Mengabultan atas Gugatan Cerai dari PENGGUGAT;

ub

Seluruh dalil-dalil TERGUGAT dan Mengabulkan Seluruh Jawaban TERGUGAT 18. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dan tegas atas dalil PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan :

ep

dalam Gugatannya pada point 16 dalam Gugatannya serta point 6 dalam petitum " Menuntut TERGUGAT untuk membayar uang Nafkah pada PENGGUGAT

R

ah

ka m ah

seluruh dalil PENGGUGAT tersebut atau Setidak-tidaknya dapat menyatakan

s

berikut anak-anaknya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) "

ng

untuk kedua anaknya yang bernama ...... dst.....untuk setiap bulannya dan

do In

A

gu

dibayarkan kepada PENGGUGAT sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun “

ne

M

" Menetapkan secara hukum TERGUGAT dibebani biaya Nafkah penghidupan

ik

h


Halaman 19

R ep ub


Dalam hal ini PENGGUGAT telah mengalami "Contradictio Interminis" karena di

ne si a

hk am


satu sisi pada point 16 dalam positanya menyatakan "Menuntut TERGUGAT untuk membayar uang Nafkah pada PENGGUGAT berikut anak-anaknya sebesar Rp.

ng

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)"

disisi lain PENGGUGAT dalam petitumnya

menyatakan " menetapkan secara hukum TERGUGAT dibebani biaya Nafkah

A gu

do

Penghidupan untuk kedua anaknya yang bernama ...... dst.....untuk setiap bulannya dan dibayarkan kepada PENGGUGAT sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun

". Disini terlihat dengan jelas bahwa dalil-dalil PENGGUGAT telah mengalami

In

"Contradictio Interminis". Dengan demikian sudah Sepatutnya dan Selayaknya

dalil-dalil PENGGUGAT tersebut oleh Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili

lik

ah

dan Memutus perkara a quo Sekiranya dapat menyatakan Menolak seluruh dalil PENGGUGAT tersebut atau Setidak-tidaknya dapat menyatakan seluruh dalil-dalil

ub

m

PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima. dengan demikian Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo dapat Mengabultan Seluruh

ka

dalil-dalil TERGUGAT dan Mengabulkan Seluruh Jawaban TERGUGAT atas

ep

Gugatan Cerai dari PENGGUGAT;

19. Bahwa alasan-alasan dan fakta-fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan Pasal

R

ah

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

si

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 ayat k Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan-alasan perceraian, dimana antara

ng

ne

TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah terjadi perselisihan dan percekcokkan yang terus menerus dan sulit untuk diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam

A gu

do

satu rumah tangga, dan PENGGUGAT telah benar-benar melanggar Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat 1 jo Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 dan Pasal 3, sehingga PATUT dan ADIL Perkawinan

lik

Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah nyata-nyata melakukan Peralihan Agama atau Murtad seperti sesuai uraian pada point 6, point 11, point 12, point 14 dan point

ub

16 diatas dalam Jawaban a quo, maka berdasarkan hukum, yakni pada Bab XVII Bagian Ketiga Pasal 156 ayat a angka 2 Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Fiqih, dengan demikian GABE MAULANA, anak Pertama Laki-Laki, lahir pada tanggal 10 Agustus 1999, usia 11 tahun, SANDRINA BINTANG NATALIA, anak Kedua

ep

.

Perempuan, lahir pada tanggal 23 Desember 2001, usia 9 tahun, yang merupakan anak -anak dari perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dan anak pertama

R

ah

ka m ah

Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo;

In

tersebut dinyatakan PUTUS atau BERAKHIR karena Perceraian Oleh Majelis

s

dan anak kedua tersebut secara psikologis lebih dekat dengan TERGUGAT, maka

ng

menetapkan Hak Asuh ( Hadhanah) kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT tidak

do In

A

gu

akan menghalangi-halangi PENGGUGAT untuk melakukan hubungan kekeluargaan

ne

M

TERGUGAT Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk

ik

h


Halaman 20

R ep ub


selaku Ibu dari anak tersebut, selama atau atas seizin dan sepengetahuan TERGUGAT; .

ne si a

hk am


Bahwa dari yang didalilkan oleh TERGUGAT benar apa adanya dan TERGUGAT

ng

sanggup membuktikan setiap dalil-dalil Gugatan Perkara a quo dengan mengajukan

alat-alat bukti pada persidangan nantinya, baik Alat Bukti Tertulis maupun Alat

A gu

do

Bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, dan juga TERGUGAT Memohon kepada

Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus sekiranya dapat Memanggil dan Mendengarkan keterangan dari kedua anak TERGUGAT dan

In

PENGGUGAT agar Tercapai Kebenaran vang Hakiki;

lik

ah

II. Permintaan TERGUGAT {Fundamentum Petitum)

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, MOHON dengan hormat kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua

ub

m

TERGUGAT

Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan

ka

Memutus perkara a quo, berkenan Mengabulkan Jawaban TERGUGAT atas Gugatan

ep

Perceraian perkara a quo, dan selanjutnya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Menolak Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT untuk

R

ah

1 2

si

sebagian;

Menyatakan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT

ng

ne

yang perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Palmerah, Slipi, Jakarta Barat dan telah dicatat oleh Penghulu /

ka m ah

3

do

Kecamatan Palmerah, Slipi, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0302 / 77 / V / 99 tertanggal Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

In

24 Mei 1999, Propinsi DKI Jakarta, dinyatakan Putus karena

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk

lik

A gu

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)

mengirimkan selembar Putusan Perceraian tanpa materai

ub

kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Slipi, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta yang berwenang, untuk mencatat Putusan Perceraian a quo dalam Buku Daftar yang tersebut untuk itu,

ep

4

Menyatakan PENGGUGAT telah Peraliban Agama atau Murtad.

5

Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah

R

ah

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

s

suatu perbuatan Tercela atau Tidak Terpuji karena telah memisahkan

ng

kedua di Medan tanpa diberikan kasih sayang orang tua, tidak

do

Tidak Jujur /

In

A

gu

merawat kedua anak dengan baik, PENGGUGAT

ne

M

kasih sayang orang tua kepada anaknya, telah meninggalkan anak

ik

h


Halaman 21

R ep ub


Tidak Amanah ( fasakh ), Emosional / temperamental dan

ne si a

hk am


PENGGUGAT-lah yang telah melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap tergugat dan anak-anaknya serta memaksakan kehendak

ng

penggugat kepada tergugat, kedua anak dan orang tua tergugat untuk bahwa

penggugat

telah

lalai

melaksanakan

kewajibannya sebagai orang tua terhadap Gabe Maulana anak pertama

laki-laki,

Sandrina

Bintang

Natalia

anak

kedua

In

perempuan, yang merupakan anak-anak dari perkawinan tergugat dengan penggugat. 7

ah

Menyatakan

do

6

Menetapkan hak asuh terhadap Gabe Maulana anak pertama laki-

lik

A gu

Peralihan Agama atau Murtad.

laki, lahir pada tanggal 10 Agustus 1999, usia 11 tahun, tetap berada 8

ub

m

dan diberikan kepada tergugat.

Menetapkan hak asuh terhadap Sandrina Bintang Natalia anak

ka

kedua perempuan, lahir pada tanggal 23 Desember 2001, usia 9 9

ep

tahun, berada dan diberikan kepada tergugat. Menyatakan sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya atas

R

ah

hak asuh terhadap Gabe Maulana anak pertama laki-laki, lahir pada

si

tanggal 10 Agustus 1999, usia 11 tahun dan Sandrina Bintang

ng

2001, usia 9 tahun, diberikan kepada tergugat.

10 Memerintahkan

kepada

penggugat

untuk

menyerahkan

ne

Natalia anak kedua perempuan, lahir pada tanggal 23 Desember dan

do

A gu

memberikan Sandrina Bintang Natalia anak kedua perempuan, lahir pada tanggal 23 Desember 2001, usia 9 tahun, kepada tergugat.

In

(uitvoerbaar bijvoorraad), walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding maupun kasasi.

lik

12 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

ub

Apabila yang terhormat majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon kebijaksanaan untuk memberikan putusan yang seadil –

ep

adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat menyampaikan

1

s

Dalam pokok perkara :

R

repliknya secara tertulis sebagai berikut :

M

Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam gugatan penggugat mohon dianggap

do In

A

gu

ng

ne

sebagai satu kesatuan dalam replik penggugat ini;

h


ik

ah

ka m ah

11 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Halaman 22

R ep ub


2

Bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban tergugat kecuali terhadap

ne si a

hk am


hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh penggugat; 3

Bahwa dalil tergugat pada point 1 sampai dengan 4 adalah hal yang menguatkan

ng

fakta antara penggugat dan tergugat adalah istri dan suami yang sah dan sampai sekarang adalah orang tua dari anak-anak penggugat dan tergugat yang tumbuh

A gu

do

dan berkembang sesuai dengan ajaran yang dianut oleh kedua orang tuanya, yaitu agama Islam;

4

Tanggapan terhadap dalil tergugat pada poin 5 dan 6.

In

Bahwa dalil tergugat yang mendalilkan mengenai tempat tinggal tidak sepenuhnya

benar, fakta sebenarnya bahwa penggugat dan tergugat lebih lama dan sering tinggal

lik

ah

bersama dengan anak-anak penggugat di Jalan Anggrek Rosliana Raya Blok H No.86 RT.009 RW.05 Slipi Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta

ub

m

Barat.

Bahwa mengenai kekerasan yang kerap kali dilakukan tergugat kepada penggugat

ka

adalah fakta yang tidak terbantahkan yaitu dengan dilaporkannya tergugat tentang

ep

kekerasan terhadap penggugat pada pihak kepolisian dalam hal ini Polres Jakarta Barat.

R

ah

Mengenai adanya peralihan agama ke agama penggugat lama, adalah tidak benar 5

si

karena secara administrasi anak-anak masih beragama Islam. Tanggapan terhadap dalil tergugat pada poin 7,8,9 dan 10.

ng

ne

Bahwa terhadap dalil tergugat pada poin diatas, penggugat tetap pada posita gugatan penggugat yaitu sudah tidak ada kesesuaian dan ketidakharmonisan lagi untuk

A gu

do

meneruskan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Mengenai dalil-dalil yang dikemukakan tergugat faktanya semua kebutuhan sehari-

hari penggugat berusaha sekuat tenaga untuk membiaya keluarga dan anak-anak Tanggapan terhadap dalil tergugat pada poin 11,12,13 dan 14.

lik

Bahwa adanya tindak kekerasan yang dilakukan tergugat kepada penggugat adalah bukti adanya laporan penggugat ke pihak kepolisian dan sudah sesuai dengan bukti

ub

laporan, dan tergugat juga mengetahui peristiwa tersebut jadi penggugat tidak perlu lagi untuk menjelaskan lebih rinci dalam replik ini.

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan tergugat adalah membuktikan antara penggugat

ep

dan tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali dan rumah tangga yang demikian sangat rentan untuk terus dilanjutkan. 7

Tanggapan terhadap dalil tergugat pada poin 15,16,17 dan 18.

R

ah

ka m ah

6

In

penggugat.

s

Bahwa hak atas anak sudah sepatutnya dan selayaknya diserahkan kepada ibu dari

ng

dan biaya pendidikan yang diperlukan bagi seorang anak sampai dewasa dan dapat

do In

A

gu

berdiri sendiri adalah tanggung jawab tergugat (ayah), sekali lagi penggugat

ne

M

anak-anak, dengan demikian tanggung jawab untuk memberikan semua biaya nafkah

ik

h


Halaman 23

R ep ub


ne si a

nyatakan bahwa gugatan nafkah anak dan pendidikan tersebut diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni : •

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a,b dan c.

•

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf a.

ng

hk am


Bahwa berdasarkan uraian diatas adalah cukup beralasan apabila penggugat

A gu

do

diberikan hak perwalian terhadap anak-anak penggugat dan tergugat yang bernama

Gabe Maulana, laki-laki, yang lahir di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1999 dan

In

Sandrina Bintang Natalia, perempuan, yang lahir pada tanggal 23 Desember 2001. dan untuk anak laki-laki yang bernama Gabe Maulana yang saat ini berada pada tergugat segera diserahkan kepada penggugat, hal demikian adalah cukup beralasan.

lik

ah

Mengenai nafkah anak-anak yang masih mumayyiz adalah angka Rp 10.000.000,( sepuluh juta rupiah) suatu yang wajar, mengingat anak-anak masih memerlukan 8

ub

m

biaya pendidikan sampai dengan tumbuh dewasa (21 tahun). Tanggapan terhadap dalil tergugat poin 19.

ka

Bahwa terhadap dalil tergugat pada poin tersebut diatas adalah merupakan suatu

ep

proses yang cukup lama perihal persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat

ah

yang sudah lama selalu mengalami persoalan yang tidak pernah tercapai suatu didamaikan.

si

R

kerukunan dan satu sama lain selalu bertengkar secara terus menerus dan sulit untuk

ng

ne

Maka adalah cukup beralasan apabila majelis hakim yang memimpin, meriksa dan memutus perkara aquo untuk menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

do

Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh penggugat tersebut diatas

A gu

9

dan hal-hal yang tidak ditanggapi secara khusus oleh penggugat, maka

In

seluruhnya ditolak, dan dengan demikian penggugat tetap pada gugatan semula.

lik

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, penggugat mohon kepada majelis hakim yang memimpin, memeriksa dan memutus perkara pada Pengadilan Agama

ub

Jakarta Timur untuk menjatuhkan putusan ini sebagai berikut : 1

Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

2

Menyatakan sah perkawinan antara penggugat dan

ep

tergugat yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Palmerah, Jakarta Barat sebagaimana

ah

ka m ah

PRIMAIR :

R

Kutipan Akta Nikah Nomor : 0302/77/V/99 yang

s

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

ne do In

A

gu

ng

M

Palmerah, Jakarta Barat.

ik

h


Halaman 24

R ep ub


3

Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara

ne si a

hk am


penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Jakarta

ng

Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, putus karena cerai dengan segala akibatnya.

Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) terhadap

do

A gu

4

kedua anak yaitu yang bernama Gabe Maulana (laki-laki) berumur 10 (sepuluh) tahun dan Sandrina Bintang

In

Natalia berumur 8 (delapan) tahun kepada penggugat. 5

Menghukum tergugat untuk menyerahkan Gabe Maulana

lik

ah

dan Sandrina Bintang Natalia kepada penggugat tanpa syarat apapun sejak putusan ini berkekuatan hukum. Menetapkan secara hukum tergugat dibebani biaya nafkah

ub

m

6

penghidupan untuk kedua anaknya yang bernama Gabe

ka

Maulana dan Sandrina Bintang Natalia sebesar Rp

ep

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya dan dibayar kepada penggugat sampai kedua anak tersebut

R

ah

berusia 21 tahun.

Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang

si

7

ng

ne

timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

A gu

do

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalil-dalil atau argumentasi yang terurai dalam jawaban tergugat pada

lik

1

tanggal 11 April 2011 dengan Nomor Surat 011/C&Co/G.P.PA/G.Pdt/IV-11

ub

mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam duplik a quo. 2

Bahwa tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan

ep

oleh penggugat dalam repliknya tertanggal 18 April 2011, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. 3

Bahwa tergugat menolak secara tegas-tegas dan nyata-nyata atas dalil atau

R

ah

ka m ah

dupliknya secara tertulis tertanggal 25 April 2011 sebagai berikut :

In

Menimbang, bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat menyampaikan

ne do In

A

gu

ng

M

menyatakan :

s

argumentasi penggugat pada point 3 dan point 4 dalam repliknya yang

ik

h


Halaman 25

R ep ub


“Bahwa dalil tergugat pada ............ s/d.............. dan sampai sekarang adalah orang

ne si a

hk am


tua dari anak-anak penggugat dan tergugat yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaran yang dianut oleh kedua orang tuanya, yaitu agama Islam”.

ng

“Mengenai adanya peralihan agama ke agama penggugat lama, adalah tidak benar karena secara administrasi anak-anak masih beragama Islam”.

A gu

do

Bahwa atas dalil penggugat tersebut yang menyatakan “anak-anak penggugat dan tergugat yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaran yang dianut oleh

kedua orang tuanya, yaitu agama Islam” dan “Mengenai adanya peralihan agama

In

ke agama penggugat lama, adalah tidak benar”. Dalil tersebut sangatlah mengadaada dan merekayasa atau hanya berusaha untuk mengaburkan fakta hukum atau

lik

ah

memutarbalikkan fakta-fakta hukum dan juga berusaha keras mencari pembenaranpembenaran dengan berbagai cara serta berusaha menarik perhatian majelis hakim

ub

m

agar dapat terpengaruh dengan dalil-dalil penggugat, karena pada kenyataannya dan secara fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa penggugat melakukan peralihan

ka

agama atau murtad sejak tahun 2000 seperti sesuai yang telah diuraikan pada point 6

ep

dalam jawaban tergugat pada tanggal 11 April 2011 dengan Nomor surat 011/C&Co/ G.P.PA/G.Pdt/IV-11 dan sesuai pengakuan penggugat sendiri di depan hakim

R

ah

mediator pada tanggal 13 Desember 2010, yakni penggugat beragama Kristen

si

Protestan. Jadi penggugat secara nyata-nyata mengakui dan menyatakan bahwa agama yang dianutnya adalah Kristen Protestan.

ng

ne

Bahwa atas dalil penggugat tersebut yang menyatakan “secara administrasi anak-

anak masih beragama Islam” , hal tersebut adalah hal-hal yang mengada-ada dan

A gu

do

tidak jelas dalil tersebut dan dalil tersebut juga terkesan hanya berusaha untuk

mengaburkan fakta hukum atau memutarbalikkan fakta-fakta hukum dan juga

berusaha keras mencari pembenaran-pembenaran dengan berbagai cara serta

In

berusaha menarik perhatian majelis hakim agar terpengaruh dengan dalil-dalil

lik

aquo ketahui secara fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa anak kedua yang bernama Sandrina Bintang Natalia selalu dipaksa untuk melakukan peralihan agama

ub

atau murtad mengikuti penggugat juga didik Kristen dengan cara dimasukkan ke sekolah Badan Pendidikan Kristen Penabur (sekolah beragama Kristen) yang beralamat di Cipinang Jakarta Timur.

ep

Serta hal mengenai“secara administrasi anak-anak masih beragama Islam” , dalil penggugat ini sangatlah bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku karena dalam Pancasila dan UUD yang sebagai dasar hukum dan landasan hukum

R

ah

ka m ah

penggugat. Perlu majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara

s

bangsa Indonesia tidak pernah menyatakan ataupun tertulis bahwa agama hanya

ng

melindungi agama seseorang atau setiap warga negara. Jadi kami tergugat sangat

do In

A

gu

keberatan dan menolak secara tegas-tegas atas dalil penggugat yakni “secara

ne

M

sebagai administrasi saja bagi warga negara atau orang, namun Pancasila dan UUD

ik

h


Halaman 26

R ep ub


administrasi anak-anak masih beragama Islam” karena agama bukanlah sebagai

ne si a

hk am


administrasi bagi setiap warga negara atau setiap orang namun merupakan suatu kepercayaan dan keyakinan atau dengan kata lain aqidah terhadap sang pencipta,

ng

dan kami tergugat juga memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo agar sekiranya sependapat dengan dalil tergugat tersebut

A gu

do

diatas dan menolak seluruh dalil-dalil penggugat serta memberi catatan dan memberi teguran kepada penggugat atas dalil tersebut diatas.

Bahwa pada kesempatan ini kami tergugat ingin mempertanyakan kepada 4

In

penggugat, apakah agama adalah hal yang menyangkut administrasi saja???

Bahwa tergugat menolak secara tegas-tegas dan nyata-nyata atas dalil atau

lik

ah

argumentasi penggugat pada point 4 alenia 1 dalam repliknya yang pada intinya menyatakan :

ub

m

“penggugat dan tergugat lebih lama dan sering tinggal bersama anak-anak penggugat di Jalan Anggrek Rosalina Raya Blok H No : 86 RT.009 RW.05 Slipi,

ka

Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat”.

ep

Bahwa penggugat tidak bisa mengartikan dan mengerti dalil tergugat pada point 5 dalam jawaban tergugat pada tanggal 11 April 2011 dengan nomor surat 011/C&Co/

R

ah

G.P.PA/G.Pdt/IV-11, bahwa dalam dalil tergugat terurai dengan jelas dan gamblang

si

yakni tempat tinggal bersama tergugat dan penggugat selalu berpindah-pindah dari yang beralamat di Jalan Anggrek Rosliana Raya Blok H No : 86 RT.009 RW.05

ng

ne

Slipi, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pindah di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Mesjid AMD V Petukangan Utara Jakarta

A gu

do

Selatan, kembali ke rumah orang tua tergugat di Jalan Anggrek Rosalina VI RT.009

RW.05 Slipi, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dan setelah itu tinggal di daerah Depok Pancoran Mas di rumah yang disewa oleh

In

tergugat. Jadi rumah terakhirlah yang lebih lama ditempati yakni di daerah Depok

lik

meninggalkan tergugat dan anak pertama yang bernama Gabe Maulana pada pertengahan tahun 2005, dan penggugat pergi tanpa izin dan pemberitahuan serta

ub

membawa anak kedua yang bernama Sandrina Bintang Natalia. Dan selama dari awal pernikahan hingga awal tahun 2005 tergugat, penggugat dan anak-anak dari hasil pernikahan tergugat dan penggugat selalu tinggal bersama-sama. Bahwa tergugat menolak secara tegas-tegas dan nyata-nyata atas dalil atau

ep

5

argumentasi penggugat pada point 4 alenia 2 dan pada point 6 dalam repliknya yang pada intinya menyatakan :

R

ah

ka m ah

Pancoran Mas di rumah yang disewa oleh tergugat sebelum penggugat

s

“bahwa tergugat kerap kali melakukan kekerasan terhadap penggugat, dan

ng

Bahwa memang benar kekerasan kerap kali terjadi dalam rumah tangga tergugat

do In

A

gu

dengan penggugat dan memang benar penggugat pernah melaporkan kekerasan yang

ne

M

kekerasan tersebut oleh penggugat telah melaporkan kepada pihak Kepolisian”

ik

h


Halaman 27

R ep ub


dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat di Polres Jakarta Barat, namun apa

ne si a

hk am


yang terjadi dan bagaimana peristiwanya serta siapa korbannya tergugat telah menguraikan dengan jelas terperinci dan gambling pada point 6,11,12,13 dan 14

ng

dalam jawaban tergugat pada tanggal 11 April 2011 dengan nomor surat 011/C&Co/ G.P.PA/G.Pdt/IV-11, oleh karenanya tergugat tidak perlu menguraikan kembali agar

A gu

do

tidak terjadi pengulangan dalil atau kalimat. Bahwa apa yang telah tergugat uraikan dalam jawabannya jelas dan nyata bahwa yang menjadi korban kekerasan adalah

tergugat bukan sebaliknya dan laporan kekerasan pada kepolisian pun tidak berjalan

In

atau tidak berlanjut karena pihak kepolisian pun tahu dan melihat fakta-fakta

kekerasan dan luka yang ada pada tergugat, oleh karenanya penggugat tidak pernah

lik

ah

bisa membuktikan adanya kekerasan yang dilakukan oleh tergugat terhadpa penggugat. Jadi pada intinya penggugat hanya berusaha untuk mengaburkan fakta

ub

m

hukum atau memutarbalikkan fakta-fakta hukum dan juga berusaha keras mencari pembenaran-pembenaran dengan berbagai cara serta berusaha menarik perhatian

ka

semua pihak untuk dapat berpihak kepada penggugat dan menyatakan tergugat

ep

bersalah, melakukan kekerasan dan tidak bisa berbuat baik dan benar sebagai suami.

R

ah

Tergugat tetap mensomeer penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang tertulis

si

pada point 8, point 12 dalam gugatan aquo serta point 4 alenia 2 dan point 6 alenia 1. Serta tergugat mensomeer penggugat untuk membuktikan atas laporan tindak pidana

do

Bahwa tergugat menolak secara tegas-tegas dab nyata-nyata atas dalil atau

A gu

6

ng

terjadi.

ne

kekerasan yang dilakukan tergugat dan apakah kekerasan tersebut benar-benar

argumentasi penggugat pada point 7 dalam repliknya untuk keseluruhannya. Karena seperti yang telah tergugat tuangkan dan uraikan pada point

In

6,11,12,13,14,16,17 dan point 18 dalam jawaban tergugat pad atanggal 11 April

2011 dengan nomor surat 011/C&Co/G.P.PA/G.Pdt/IV-11, serta juga tergugat

lik

duplik tergugat ini, oleh karenanya tergugat tidak perlu menguraikan kembali

ub

agar tidak terjadi pengulangan dalil atau kalimat. Maka tergugat hanya perlu mempertegas fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi bahwa penggugat telah melakukan peralihan agama atau murtad, dengan demikian secara sah dan secara

ep

hukum yang berlaku serta secara hukum fiqih yang ada, maka penggugat sudah tidak berhak lagi untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tergugat dengan penggugat. Bahwa tergugat sangat perlu untuk menyampaikan informasi kepada majelis

s

7

R

ah

ka m ah

juga telah menguraikan secara tegas-tegas seperti sesuai pada point 2 dalam

ng

berdasarkan pemberitaan melalui beberapa media elektronik dan media cetak

do In

A

gu

pada tanggal 22 s/d 24 April 2011, yang intinya memberitakan : saudari Mindo

ne

M

hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo bahwa

ik

h


Halaman 28

R ep ub


alias Rosa alias Ratna alias “R” saat ini ditangkap dan diperiksa oleh Komisi

ne si a

hk am


Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan sangkaan melakukan tindakan

gratifikasi (suap) serta saat ini penggugat ditahan di LP Pondok Bambu. Agar

ng

informasi ini berimbang, tergugat memohon kepada majelis hakim yang

memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk dapat mempertanyakan

A gu

do

kebenaran informasi tersebut kepada penggugat. Bilamana hal tersebut merupakan kebenaran yang nyata, maka apa yang telah penggugat lakukan akan memberi contoh yang sangat tidak baik bagi anak-anak. Oleh karenanya

In

sangatlah tepat dan selayaknya berdasarkan hukum fiqh dan hukum Kompilasi

Islam maka hak asuh dan perwalian jatuh atau diberikan kepada tergugat demi

lik

ah

mempertimbangkan aqidah, kedekatan dan pertumbuhan moral dan perilaku anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tergugat dengan penggugat.

ub

m

Perlu majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo ketahui bahwa keluarga Mindo Rosalina binti Poiln Manullang adalah keluarga yang

ka

menganut atau memeluk agama Kristen Protestan dan tidak ada satu pun dari

ep

keluarga tersebut yang menganut atau memeluk agama Islam. Jadi suatu hal yang tidak mungkin dan tidak dibenarkan oleh hukum fiqh bahwa seseorang anak Bahwa oleh karena penggugat telah nyata-nyata melakukan perlaihan agam atau

si

8

R

ah

muslim diasuh dan dirawat oleh keluarga non muslim. murtad sesuai uraian pada 6,11,12,13,14,16,17 dan point 18 dalam jawaban

ng

ne

tergugat pad atanggal 11 April 2011 dengan nomor sura011/C&Co/G.P.PA/

G.Pdt/IV-11, serta juga tergugat juga telah menguraikan secara tegas-tegas

A gu

do

seperti sesuai pada point 2, point 6 dan point 7 dalam duplik tergugat ini, maka berdasarkan hukum, yakni pada bab VXII bagian ketiga Pasal 156 ayat a angka 2 Kompilasi Hukum Islam dan hukum fiqh, dengan demikian Gabe Maulana,

In

anak pertama laki-laki, lahir pada tanggal 12 Agustus 1999, usia 11 tahun,

lik

Desember 2001, usia 9 tahun, yang merupakan anak-anak dari perkawinan tergugat dengan penggugat, dan anak pertama dan anak kedua tersebut secara

ub

psikologis lebih dekat dengan tergugat, maka tergugat mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara aquo untuk menetapkan hak asuh (hadhanah) kepada tergugat, dan tergugat tidak akan menghalang-halangi penggugat untuk

ep

melakukan hubungan kekeluargaan selaku ibu dari anak tersebut, selama atau atas seizin dan sepengetahuan tergugat. 9

Bahwa dari yang didalilkan oleh tergugat benar apa adanya dan tergugat sanggup

R

ah

ka m ah

Sandrina Bintang Natalia, anak kedua perempuan, lahir pada tanggal 23

s

membuktikan setiap dalil-dalil gugatan perkara aquo dengan mengajukan alat-

ng

berupa keterangan saksi-saksi, dan juga tergugat memohon kepada majelis hakim

do In

A

gu

yang memeriksa, mengadili dan memutus sekiranya dapat memanggil dan

ne

M

alat bukti pada persidangan nantinya, baik alat bukti tertulis maupun alat bukti

ik

h


Halaman 29

R ep ub


mendengarkan keterangan dari kedua anak tergugat dan penggugat agar tercapai

ne si a

hk am


kebenaran yang hakiki.

ng

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas,

tergugat mohon dengan hormat sekiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan

do

A gu

Agama Jakarta Timur cq majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, berkenan mengabulkan jawaban tergugat atas gugatan perceraian perkara aquo, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Menolak gugatan penggugat terhadap tergugat untuk

In

1

sebagian.

Menyatakan perkawinan antara tergugat dengan penggugat

lik

ah

2

yang perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)

ub

m

Kecamatan Palmerah, Slipi, Jakarta Barat dan telah dicatat oleh penghulu / pegawai pencatat nikah pada Kantor

ka

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Slipi, Jakarta

ep

Barat, Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 0302/77/V/99 tertanggal 24 Mei 1999,

R

ah

Propinsi DKI Jakarta, dinyatakan putus karena perceraian Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

ne

Jakarta Timur untuk mengirimkan selembar putusan perceraian tanpa materai kepada Kantor Urusan Agama

DKI Jakarta yang berwenang, untuk mencatat putusan perceraian aquo dalam buku daftar yang tersebut untuk itu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 4

Menyatakan penggugat telah peralihan agama atau

5

lik

murtad.

ka m ah

do

(KUA) Kecamatan Palmerah, Slipi, Jakarta Barat, Propinsi

In

A gu

ng

3

si

dengan segala akibat hukumnya.

Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh penggugat

ub

adalah suatu perbuatan tercela atau tidak terpuji karena telah memisahkan kasih sayang orang tua kepada anaknya, telah meninggalkan anak kedua di Medan tanpa diberikan

ep

kasih sayang orang tua, tidak merawat kedua anak dengan baik, penggugat tidak jujur / tidak amanah (fasakh)

R

ah

emosional / temperamental dan penggugatlah yang telah

s

melakukan kekerasna fisik dan psikis terhadap tergugat

ng

kepada tergugat, kedua anak untuk peralihan agama atau

do In

A

gu

murtad.

ne

M

dan anak-anaknya serta memaksakan kehendak penggugat

ik

h


Halaman 30

R ep ub


6

Menyatakan bahwa penggugat telah lalai melaksanakan

ne si a

hk am


kewajibannya sebagai orang tua terhadap Gabe Maulana, anak pertama laki-laki, Sandrina Bintang Natalia, anak

ng

kedua perempuan, yang merupakan anak-anak dari perkawinan tergugat dengan penggugat.

Menetapkan hak asuh terhadap Gabe Maulana, anak

do

A gu

7

pertama laki-laki, lahir pada tanggal 12 Agustus 1999, usia 11 tahun, tetap berada dan diberikan kepada tergugat.

Menetapkan hak asuh terhadap Sandrina Bintang

In

8

Natalia, anak kedua perempuan, lahir pada tanggal 23

lik

ah

Desember 2001, usia 9 tahun, berada dan diberikan kepada tergugat.

Menyatakan sah dan berharga dengan segala akibat

ub

m

9

hukumnya atas hak asuh terhadap Gabe Maulana, anak

ka

pertama laki-laki, lahir pada tanggal 12 Agustus 1999, usia

ep

11 tahun, Sandrina Bintang Natalia, anak kedua perempuan, lahir pada tanggal 23 Desember 2001, usia 9

R

ah

tahun, diberikkan kepada tergugat.

si

10 Memerintahkan kepada penggugat untuk menyerahkan perempuan, lahir pada tanggal 23 Desember 2001, usia 9

ne

ng

dan memberikan Sandrina Bintang Natalia, anak kedua

tahun, kepada tergugat.

do

dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding, maupun kasasi.

In

12 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

lik

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon kebijaksanaan untuk memberikan putusan yang seadil –

ub

adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti antara lain : 1

ep

Bukti surat yang telah bermaterai cukup yang terdiri dari :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/DN/I/2010 tertanggal 7 Januari 2010, yang diberi tanda (P.1).

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.15.157/JT/KLT/2010 tertanggal 6

s

2

R

ah

ka m ah

A gu

11 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.15.156/JT/KLT/2010 tertanggal 6

do In

A

gu

Desember 2010, yang diberi tanda (P.3).

ne

3

ng

M

Desember 2010, yang diberi tanda (P.2).

ik

h


Halaman 31

R ep ub


4

Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tergugat tertanggal 22

ne si a

hk am


Nopember 2010, yang diberi tanda (P.4). 5

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3175074202750013 tertanggal 29 Juli 2011

ng

berlaku hingga tanggal 2 Februari 2016 atas nama Mindo Rosalina Manulang, yang diberi tanda (P.5).

do

Fotokopi Kartu Keluarga No. 3175071301100010 tertanggal 27 Juli 2011 atas

A gu

6

nama Mindo Rosalina Manulang, yang diberi tanda (P.6).

7

Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam tertanggal 14 Mei 1999 atas

In

nama Mindo Rosalina Manulang yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, yang diberi tanda (P.7).

Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan ke Polres Metro Jakarta

lik

ah

8

Selatan Nomor LP/1102/K/VII/2011/PMJ/ResJakSel tertanggal 12 Juli 2011, 9

ub

m

yang diberi tanda (P.8).

Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan atas nama Mindo Rosalina

ka

Manullang Nomor B/2269/VII/2011/Restro Jaksel tertanggal 21 Juli 2011 dari

ep

Polres Metro Jaksel kepada Kepala Rutan Pondok Bambu, yang diberi tanda (P.9).

R

ah

10 Fotokopi Surat Teguran dari sekolah SDK 4 Penabur Nomor 122/JKT/DO4/SIS/

si

G06/VIII/2011 tertanggal 11 Agustus 2011, yang diberi tanda (P.10). Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali

ng

tergugat.

ne

bukti P.1 (tanpa asli) P.4 aslinya ada pada tergugat, P.7 aslinya sudah disobek oleh

A gu

do

Menimbang terhadap bukti-bukti penggugat tersebut, tergugat menyatakan keberatan terhadap bukti P.1, P.5, P.6 dan P.7 serta bukti P.10.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat mengajukan keterangan 3

In

orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

lik

Protestan, tempat tinggal di Jl. Palsigunung 9F RT.07 RW.03 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok, setelah berjanji menerangkan :

bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat.

ub

•

bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat akan bercerai.

•

bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami istri sejak tahun

ep

•

1999, menikah secara Islam, setelah menikah mereka tinggal di

ah

ka m ah

1. Rossi Kristiani Manullang binti Palin Manullang, umur 31 tahun, agama Kristen

R

rumah orang tua tergugat dan terakhir mengontrak rumah di Depok,

do In

A

gu

Bintang Natalia lahir pada tanggal 23 Desember 2001.

ne

ng

M

Gabe Maulana lahir pada tanggal 10 Agustus 1999 dan Sandrina

s

mereka telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama

ik

h


Halaman 32

R ep ub


•

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa sebelum menikah penggugat beragama Kristen, namun pada saat pernikahan penggugat sudah beragama Islam.

bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat

ng

•

sudah tidak rukun, tergugat jarang ada di rumah, tergugat kadang 2 hari tidak pulang, kalau pulang kadang menginap kadang tidak,

do

A gu

antara 3-4 jam di rumah terus pergi lagi dan bila menginap penggugat dengan tergugat tidak tidur sekamar, kira-kira pertengahan

In

tahun 2008 tergugat pergi dan tidak pulang lagi, mereka sering bertengkar, beberapa kali tergugat memukul penggugat saat itu pada bulan Juli – Agustus 2008 malam penggugat datang untuk menengok

lik

ah

anak datang dengan baik-baik namun tergugat marah kemudian terjadi pertengkaran, tergugat dan orang tua tergugat memukul sejak tahun 2006.

ub

m

penggugat. Saksi mengetahui karena saksi tinggal bersama mereka

ka

Adapun penyebabnya karena menurut penggugat, bahwa tergugat tidak memberi

ep

nafkah, tergugat memeras klien penggugat dengan meminta beratus-ratus juta,

ah

saksi mengetahui karena ada laporan dan setelah itu tergugat dipecat dari

si

•

R

pekerjaannya pada tahun 2008.

Bahwa 2 orang anak penggugat dengan tergugat sekarang berada

ng

ne

bersama tergugat, semula anak ke 2 bersama penggugat namun tiba-

tiba diambil paksa oleh tergugat ketika sedang diajak bermain di

Bahwa sekarang antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada komunikasi dan saksi tidak sanggup mendamaikan mereka.

In

A gu

•

do

Mall Taman Anggrek.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan kuasa penggugat, saksi menerangkan bahwa

lik

tahun 2007 saat penggugat dikurung di bak mandi, anak-anak mereka juga melihatnya. Dan atas peristiwa tersebut dilaporkan ke Polres Depok saat itu saksi

ub

sendiri yang menjadi saksi kemudian pada tahun 2007 anak pertama hilang dilaporkan ke polisi ternyata ada di tempat tergugat dan ada perempuan lain bernama Vivi, setelah dikonfirmasi dengan RT setempat, ternyata tergugat tinggal bersama

ep

ah

ka m ah

ketika terjadi pemukulan pada malam hari, anak-anak mereka melihatnya dan pada

perempuan tersebut namun saksi tidak tahu apakah mereka menikah / tidak. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kuasa tergugat, menyatakan keberatan

R

atas keterangan saksi yang mendapatkan informasi adanya WIL sumbernya dari RT

s

do In

A

gu

ng

penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan jawaban sebagai berikut :

ne

M

dan adanya laporan ke kepolisian karena tidak ada dalam gugatan kemudian kuasa

ik

h


Halaman 33

R ep ub


-

Bahwa semula penggugat beragama Kristen Protestan kemudian masuk Islam

ne si a

hk am


dan menikah secara Islam dan sampai sekarang masih beragama Islam, dan

menurut cerita penggugat dipukuli oleh tergugat pada tahun 2008 di daerah -

ng

Petukangan.

Bahwa pada tahun 2004 tergugat jarang pulang dan sejak pertengahan tahun

A gu

do

2008 tergugat tidak pulang lagi sampai sekarang.

2. Fernando Gumsali Manullang bin Palin Manullang, umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, tempat tinggal di Jl. H. gaim No.16A RT.12 RW.02 Kel.

In

Petukangan Utara Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, setelah berjanji menurut agamanya menerangkan :

bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah adik

lik

ah

•

kandung penggugat.

bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara Islam pada

ub

m

•

tahun 1999, mereka telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang

ka

anak namun sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi,

ep

mereka sering bertengkar tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti

ah

sejak kapan, yang jelas pernah di kamar mandi rumah orang tua

si

R

tergugat daerah Slipi, penggugat dipukuli oleh tergugat lalu dilaporkan ke Polsek Jakarta Barat, dan atas permintaan orang tua

ng

ne

tergugat perkaranya dicabut, dan setelah kejadian itu mereka rukun

lagi. Disamping itu ada peristiwa lain ketika mereka tinggal di

ka m ah

•

do

mereka bertengkar.

bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak

In

•

penggugat dan tergugat bertengkar, awalnya saksi datang dan melihat

tergugat pergi meninggalkan rumah tetapi saksi tidak tahu sejak kapan dan saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti.

lik

A gu

Depok tahun 2006 –mereka bertengkar, awalnya saksi dikabari kalau

Bahwa sekarang kedua anak penggugat dengan tergugat berada bersama tergugat yang semula anak yang perempuan berada pada

ub

penggugat tetapi tiba-tiba diambil paksa oleh tergugat ketika anak sedang bermain di Mall Taman Anggrek, hal ini menurut keterangan

ep

saudara sepupu saksi kejadiannya sekitar bulan Juni 2011 dan sekarang antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada Bahwa saksi sudah memberikan saran dan keluarga sudah

s

•

R

ah

komunikasi.

M

menasehati agar rukun kembali namun tidak berhasil dan saksi tidak

do In

A

gu

ng

ne

sanggup lagi mendamaikannya.

ik

h


Halaman 34

R ep ub


Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat memberikan pertanyaan kepada saksi dengan jawaban sebagai berikut :

Bahwa benar tergugat telah mempunyai perempuan lain katanya namanya Vivi, saksi

ng

melihat sendiri ketika saksi datang ke tempat tergugat bersama penggugat, RT, RW warga dan kepolisian setempat dalam rangka mencari keberadaan anak penggugat

do

A gu

dan tergugat yang tiba-tiba hilang ternyata anak tersebut berada di tempat tergugat bersama tergugat dan perempuan yang bernama Vivi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa tergugat bertanya bahwa penggugat sekarang masih beragama Islam yang semula

ah

beragama Kristen Protestan. •

lik

•

In

kepada saksi dengan jawaban sebagai berikut :

Bahwa ketika di Kemanggisan / Palmerah saksi melihat sendiri

ub

m

penggugat dipukul oleh tergugat di kamar mandi kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke polisi namun akhirnya dicabut oleh

ka

penggugat.

ep

3. Agus Mulyadi bin Meri, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat

ah

tinggal di Jl. Pasedan No.31 RT.04 RW.03 Kelurahan Paseban Kec. Senen Jakarta bahwa saksi adalah sopir penggugat sejak bulan Juni 2010, saksi

ng

ne

belum kenal dengan tergugat.

•

si

•

R

Pusat, setelah bersumpah menurut agama Islam menerangkan :

Bahwa saksi tugasnya mengantar penggugat dan anak penggugat

•

do

penggugat karena anak tersebut diambil oleh tergugat yang semula ikut penggugat. Saksi mengantar anak tersebut sejak bulan Juni 2010 sampai tanggal 27 Mei 2011.

In

A gu

sekolah di SD Panabur, tetapi sekarang sudah tidak mengantar anak

Bahwa saksi mengantar penggugat tidak rutin tergantung permintaan

lik

ka m ah

penggugat diantaranya saksi pernah mengantar penggugat ke masjid At-Tin 3 kali dan ke masjid Sunda Kelapa setiap malam Jum’at. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat menyatakan

ub

cukup sedangkan tergugat menyatakan keberatan karena tergugat tidak mengenal saksi karena sopir penggugat bernama Agus Widono yang telah berhenti sejak bulan

ep

April 2011 dan kuasa tergugat memberikan pertanyaan kepada saksi dengan jawaban bahwa saksi mengantar penggugat ke kantornya yang berada di daerah Buncit dan terakhir mengantarnya pada bulan Mei 2011. Adapun sekarang penggugat berada di

ah

s

R

penampungan Pondok Bambu tetapi saksi lupa sejak kapan pengggugat di

do In

A

gu

pembuktiannya.

ng

Menimbang, bahwa penggugat dan kuasanya menyatakan telah cukup dalam

ne

penampungan Pondok Bambu.

ik


h

M

ne si a

hk am


Halaman 35

R ep ub


Menimbang, bahwa kemudian tergugat mengajukan bukti-buktinya yang berupa

ne si a

hk am


bukti surat yang terdiri dari : 1

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.09.5208.420274.6615 tertanggal 21 Juli 2009

ng

berlaku hingga tanggal 2 Februari 2014 atas nama Mindo Rosalina Manullang yang

dikeluarkan oleh Kelurahan Duri Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta Barat, yang 2

do

A gu

diberi tanda (T.1).

Fotokopi gugatan cerai Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT tertanggal 3 Agustus 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda (T.1a).

Fotokopi Kutipan Buku Minhajul Muslim halaman 781 sampai dengan 782 huruf E

In

3

tentang kapan hak hadhanah itu gugur, yang diberi tanda (T.2a).

Fotokopi Kutipan Buku Fikih Sunah halaman 143 sampai dengan 146 tentang Syarat Pengasuhan Anak, yang diberi tanda (T.2b).

Fotokopi Kutipan Buku Fikih Imam Syafi’i oleh Prof. Dr. Wahbah Zuhaili halaman

ub

m

5

lik

ah

4

66 sampai dengan 69, yang diberi tanda (T.2c).

ka

6

Fotokopi Kutipan dari website Politik Indonesia tertanggal 22 April 2011, yang

ep

menyatakan “KPK resmi tahan Wafid, Mirdo (sebenarnya Mindo Rosalina Manulang) dan Idris”, yang diberi tanda (T.3a). Fotokopi Kutipan dari website Republika.co.id tertanggal 29 April 2011, yang

R

ah

7

(T.3b).

ne

Fotokopi Kutipan dari website Vivanews.com tertanggal 29 April 2011, yang

ng

8

si

menyatakan “Nama perusahaan Rosalina bekerja diamankan”, yang diberi tanda

A gu

(T.3c).

do

menyatakan “Surat Rosa Akui Bendahara Demokrat atasannya”, yang diberi tanda 9

Fotokopi Kutipan dari website Kompas.com tertanggal 3 Mei 2011, yang menyatakan “KPK Periksa Para Petinggi PT. DGI”, yang diberi tanda (T.3d).

In

10 Fotokopi Kutipan dari website Kompas.com tertanggal 4 Mei 2011, yang

lik

11 Fotokopi Kutipan dari website DetikNewa.com tertanggal 12 Mei 2011, yang menyatakan “Hikayat Lidah Rosa Tak Bertulang”, yang diberi tanda (T.3f).

ub

12 Fotokopi Kutipan dari website Waspadaonline tertanggal 13 Mei 2011, yang menyatakan “KPK Cari Oknum Penerima Suap Rosa”, yang diberi tanda (T.3g). 13 Fotokopi Kutipan dari website Antaranews.com tertanggal 31 Mei 2011, yang

ep

menyatakan “Rosalina Manullang Berobat di luar Rutan”, yang diberi tanda (T.3h). 14 Fotokopi Kutipan dari website Tribunnews.com tertanggal 17 Juni 2011, yang

R

menyatakan “Rosa : kenal istri Nazaruddin dalam mimpi”, yang diberi tanda (T.3i).

s

15 Fotokopi Kutipan dari website Antaranews.com tertanggal 15 Juni 2011, yang

do

ng

In

A

gu

(T.4a).

ne

menyatakan “Rosa juga diperiksa untuk kasus pengadaan PLTS”, yang diberi tanda

M

h


ik

ah

ka m ah

menyatakan “PK Telusuri Dollar di Tempat Sampah”, yang diberi tanda (T.3e).

Halaman 36

R ep ub


16 Fotokopi Kutipan dari website Kompas.com tertanggal 15 Juni 2011, yang

ne si a

hk am


menyatakan “Rosa – Neneng diduga terlibat kasus yang sama”, yang diberi tanda (T.4b).

ng

17 Fotokopi Kutipan dari website Kompas.com tertanggal 4 Juli 2011, yang menyatakan “Kasus Kemendiknas –Kemenkes lanjut”, yang diberi tanda (T.4c).

A gu

do

18 Fotokopi Kutipan dari website KPK.go.id tertanggal 10 Mei 2011, yang menyatakan “KPK periksa panitia pembangunan wisma atlet”, yang diberi tanda (T.5a).

19 Fotokopi Kutipan dari website News okezone.com tertanggal 13 Mei 2011, yang

In

menyatakan “KPK periksa sopir pribadi Rosa Manulang”, yang diberi tanda (T.5b).

20 Fotokopi surat keterangan kerja, untuk atas nama Daryono (tergugat) yang

lik

ah

dikeluarkan oleh PT Anugerah Nusantara tertanggal 19 Juni 2009, yang diberi tanda (T.6).

ub

m

21 Fotokopi Kutipan dari website Tempointeraktif.com tertanggal 1 Mei 2011, yang menyatakan “Asal usul cek suap kasus suap proyek SEA Games”, yang diberi tanda

ka

(T.7).

ep

22 Fotokopi Kutipan dari website nasional.vivanews.com tertanggal 15 Juni 2011, yang

R

ah

menyatakan “Mindo Rosalina juga diperiksa korupsi PLTS”, yang diberi tanda (T.8).

si

23 Foto Mindo Rosalina Manulang (penggugat) yang terdapat didalam kutipan dari website nasional.vivanews.com, terganggal 15 Juni 2011, yang diberi tanda (T.8a).

ng

ne

24 Fotokopi Kutipan dari website News.okezone.com tertanggal 8 Agustus 2011, yang

menyatakan “Nazar ditangkap, Mindo Rosalina bilang “puji Tuhan…”, yang diberi

A gu

do

tanda (T.9a).

25 Fotokopi Kutipan dari website Tempointeraktif.com tertanggal 8 Agustus 2011, yang menyatakan “Mindo Rosalina Puji Tuhan Nazar tertangkap”, yang diberi tanda

In

(T.9b).

lik

Haleluya, yang diberi tanda (T.10a).

27 Fotokopi kutipan browsing mengenai puji Tuhan, yang diberi tanda (T.10b).

ub

28 Fotokopi surat pemberitahuan penghentian penyidikan, dengan Nomor Surat : B/89/ S.8/VII/2011/Res.Jt, bulan Juli 2011, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, tembusan kepada Sdr. Daryono, yang diberi tanda (T.11a).

ep

29 Fotokopi surat pernyataan pencabutan laporan polisi dari Mindo Rosalina Manulang (penggugat) tertanggal 6 Desember 2010, yang ditujukan kepada Kapolres Metro

R

Jaktim, yang diberi tanda (T.11b).

s

30 Fotokopi Kutipan dari website Republika.co.id tertanggal 20 Juli 2011, yang

do

ng

In

A

gu

(T.12a).

ne

menyatakan “Rosalina terancam hukuman penjara lima tahun”, yang diberi tanda

M

h


ik

ah

ka m ah

26 Fotokopi Kutipan dari berbagai website mengenai Puji Tuhan sama dengan

Halaman 37

R ep ub


31 Fotokopi Kutipan dari website Detiknews.com tertanggal 20 Juli 2011, yang

ne si a

hk am


menyatakan “Sidang suap Kemenpora didakwa menyuap, Rosa diancam penjara 5 tahun”, yang diberi tanda (T.12b).

ng

32 Fotokopi Kutipan dari website Tempointeraktif.com tertanggal 7 Agustus 2011, yang menyatakan “Proyek RS Dharmasraya, Kejati Sumatera Barat akan periksa Rosa”,

A gu

do

yang diberi tanda (T.13a).

33 Fotokopi Kutipan dari website indonesiacompanynews.wordpress.com tertanggal 8 Agustus 2011, yang menyatakan “Proyek rumah sakit Dharmasraya Nazar dan Rosa

In

bakal jadi tersangka”, yang diberi tanda (T.13b).

34 Fotokopi surat Al-Fath Cirendeu tertanggal 26 Juli 2011 mengenai “observation /

lik

ah

interview result”, untuk atas nama Bintang Safitri (Sandrina Bintang Natalia), yang diberi tanda (T.14a).

ub

m

35 Fotokopi surat tanda terima pembayaran dari SD Al-Fath Cirendeu tertanggal 8 Agustus 2011, yang diberi tanda (T.14b).

ka

36 Fotokopi Kutipan dari website Suara Pembaruan tertanggal 23 Agustus 2011, dengan

ep

judul “Rosa Minta Dua Rekeningnya dibuka”, yang diberi tanda (T.15). 37 Foto Mindo Rosalina Manulang (penggugat), foto ini merupakan hasil bidikan

si

tanda (T.16).

R

ah

kamera wartawan okezone, terlihat samar-samar tulisan okezone photo, yang diberi Bukti-bukti surat dari tergugat tersebut, semuanya telah dibubuhi materai cukup

ng

ne

namun tidak semua bukti ditunjukkan / dicocokkan dengan aslinya. Adapun bukti surat yang telah ditunjukkan / dicocokkan dengan asliny dan ternyata sesuai adalah bukti

A gu

do

T-1a, T-2b, T-2c, T-6, T-11a, T-14b dan T-16.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut penggugat memberikan

•

In

tanggapan sebagai berikut :

Bahwa tergugat hanya dapat memperlihatkan aslinya terhadap bukti surat yang

lik

T-3a sampai dengan T-3i, T-4a sampai dengan T-4c, T-5a, T-5b, T-7 sampai dengan T-10, T-11b sampai dengan T-13, T-15 dan T-16 tidak diperlihatkan

ub

aslinya sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian disamping itu apa yang akan dibuktikan dengan bukti-bukti surat tersebut ?

ep

Menimbang, bahwa selain bukti surat, tergugat mengajukan 3 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara agama Islam sebagai berikut :

ah

ka m ah

bertanda T.6, T-11a, T-14a dan T-14b saja, sedangkan bukti surat yang bertanda

Taemino bin Kartodirejo, umur 76 tahun, agama Islam, tempat tinggal di

R

1

s

Kampung Kekupu RT.03 RW.03 Kelurahan Rakapanjaya Kec. Pancoranmas

ne do In

A

gu

bahwa :

ng

M

Kota Depok, hubungannya dengan tergugat sebagai ayah kandung menerangkan

ik

h


Halaman 38

R ep ub


penggugat dengan tergugat telah menikah pada tahun 1999, mereka telah hidup

ne si a

hk am


rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak namun sekarang rumah tangganya sudah tidak rukun, mereka sering bertengkar sejak tahun 2005. Adapun penyebabnya

ng

karena pada saat itu tergugat belum bekerja, namun sekarang tergugat sudah bekerja,

disamping itu karena antara penggugat dengan tergugat beda agama, tergugat

A gu

do

beragama Islam sedangkan penggugat beragama Kristen. Mereka menikah secara

Islam, saat menikah penggugat beragama islam tetapi setelah anak pertama lahir

tahun 1999 penggugat kembali ke agamanya semula. Saksi mengetahui penggugat

In

kembali ke agamanya karena pernah ada misionaris datang dan mengatakan

“sebaiknya tergugat juga ikut Kristen...”, lalu saksi jawab “tidak bisa” dan fakta lain

lik

ah

ketika anak pertama masuk sekolah TK didaftarkan oleh penggugat anak tersebut beragama Kristen namun setelah tergugat mengetahui kemudian anak dicabut dari •

ub

m

sekolahan tersebut.

Bahwa saksi menerangkan bahwa tergugat sekarang sudah bekerja

ka

tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya yang jelas

ep

cukup untuk kebutuhan hidupnya bahkan pernah saksi diberi uang

ah

oleh tergugat.

Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat sekarang berada bersama

si

R

•

tergugat dan keduanya sekolah tetapi saksi tidak mengetahui dimana

ng

ne

anak-anak disekolahkan dan sekarang antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, kuasa tergugat bertanya kepada

•

do

dengan Rosa.

Bahwa ketika penggugat dan tergugat tinggal bersama saksi diantara mereka tidak ada pemukulan.

Bahwa pernah penggugat mengajak anak pertamanya secara paksa sampai anaknya menangis yaitu pada hari Minggu tetapi saksi tidak

ub

mengetahui anak tersebut mau diajak kemana.

Menimbang, bahwa kemudian kuasa penggugat memberikan pertanyaan kepada •

ep

saksi dengan jawaban sebagai berikut :

Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dengan saksi

Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat

s

•

R

pada tahun 2005 sampai mereka pindah.

ah

ka m ah

•

Bahwa misinonaris yang datang bernama Mangiring masih saudara

In

•

lik

A gu

saksi yang dijawab sebagai berikut :

ne

ng

M

pernah dilaporkan ke kepolisian Jakarta Barat, bahkan saksi

do In

A

gu

dipanggil tetapi saksi lupa tentang masalah apa.

ik

h


Halaman 39

R ep ub


•

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama saksi, yang memberi nafkah adalah saksi, memang penggugat bekerja dan saat

ng

itu tergugat belum bekerja. •

Bahwa orang yang mengajak tergugat masuk Kristen namanya

•

do

saksi dengan nama Mangiring, namun waktu kejadiannya saksi lupa.

Bahwa sepengetahuan saksi anak sebelumnya berada di Medan saksi

In

mengetahuinya lewat telepon karena anaknya menelpon saksi mengatakan bahwa ia sedang berada di Medan, dengan nada gembira tetapi kemudian tidak jelas suaranya karena langsung dilarang

lik

ah

A gu

Mangiring pada saat itu datang dan memperkenalkan diri kepada

berkomunikasi. •

Bahwa pernah juga penggugat dan tergugat tinggal bersama saksi di Kepolisian Depok.

ub

m

Depok, disana pernah terjadi pertengkaran sampai dilaporkan ke

ep

ka

2. Dedy Saputra bin Nurhali, umur 37 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Komplek Pertambangan III / 16 RT.03 RW.04 Kelurahan Sukabumi Selatan Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi pernah

si

•

R

ah

Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat.

bekerja satu kantor dengan mereka di PT Anugerah Nusantara.

ne

Bahwa tergugat sering keluar kota, tidak masuk kantor selama

ng

•

pernah dipecat serta tidak ada masalah lain.

Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat pergi ke kantor naik mobil

perusahaan dan sopir perusahaan, adapun nama sopir perusahaan yang mengantar penggugat adalah Agus Widodo dan saksi kenal baik

lik

dengannya dan saksi tidak kenal dengan sopir yang bernama Agus

ka m ah

Mulyadi karena saksi sudah keluar dari perusahaan tersebut pada •

ub

tahun 2010.

Bahwa pada saat saksi bekerja di perusahaan tersebut, saksi tidak mengetahui kalau penggugat dengan tergugat itu suami istri dan saksi tidak pernah melihat mereka naik mobil bersama-sama dan saksi

ep

ah

do

•

mengundurkan diri, akhirnya tergugat mengundurkan diri dan tidak

In

A gu

kurang lebih 15 hari kemudian mendapat teguran lalu disuruh

tidak mengetahui agama penggugat.

R

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa tergugat menyatakan

ne do In

A

gu

ng

M

jawaban sebagai berikut :

s

cukup sedangkan kuasa penggugat memberikan pertanyaan kepada saksi dengan

ik

h


Halaman 40

R ep ub


•

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa saksi pernah bekerja satu kantor dengan tergugat yaitu di PT Anugerah Nusantara, saksi bekerja sejak tahun 2008 sampai dengan

ng

tahun 2010, sedangkan tergugat sejak pertengkaran tahun 2008 sampai dengan tahun 2009.

Bahwa saksi kenal Agus Widono sejak pertengahan tahun 2008,

•

do

masuknya bekerja lebih dahulu saksi daripada Agus Widono.

Bahwa sejak keluar dari perusahaan tersebut, saksi jarang

berkomunikasi dengan Agus Widono dan saksi tidak mengetahui

In

A gu

•

apakah dia masih bekerja disana atau penggugat sudah ganti sopir.

lik

ah

3. Irwan Samsoro bin Sambasni, umur 31 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kp. Kekupu RT.03 RW.03 Kel. Rangke Panjaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok menerangkan

Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi menjadi adik

ub

m

•

ipar tergugat sejak tahun 2005.

Bahwa saksi mengetahui maksud penggugat ke pengadilan ini adalah

ep

ka

•

mau bercerai dengan tergugat. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri telah hidup

R

ah

•

ne

Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah

ng

•

si

rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.

tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar, saksi pernah bertengkar

dan

dalam

pertengkarannya

do

sepengetahuan saksi tidak ada kekerasan fisik. Adapun penyebabnya

adalah perbedaan agama antara penggugat dengan tergugat, tergugat beragama Islam sedangkan penggugat beragama Kristen.

Bahwa ketika penggugat dengan tergugat menikah secara agama Islam, saat menikah penggugat beragama Islam tetapi penggugat

lik

kembali ke agamanya semula, saksi pernah mengetahui pada hari Minggu penggugat mengajak anaknya sampai anak menangis karena

ub

tidak mau diajak ke gereja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa tergugat menyatakan cukup sedangkan kuasa penggugat memberikan pertanyaan kepada saksi dengan •

ep

jawaban sebagai berikut :

ah

ka m ah

•

mereka

In

A gu

mendengar

Bahwa waktu penggugat mengajak anak belum sempat berangkat

do In

A

gu

yang waktu itu berumur 9 tahun diajak penggugat ke gereja adalah

s

Bahwa saksi mengetahui kalau anak pertama yang bernama Gabe

ng

M

•

ne

kemana.

R

tetapi saksi tidak tahu apakah mereka berangkat ke gereja atau

ik

h


Halaman 41

R ep ub


dari percekcokan antara anak dengan penggugat waktu itu dan dari

ne si a

hk am


cerita anaknya sendiri yang mengatakan tidak mau diajak ke gereja.

Bahwa saksi pernah tinggal bersama penggugat dan tergugat ketika

ng

•

itu penggugat bekerja sedangkan tergugat tidak bekerja.

Menimbang, bahwa kemudian kuasa tergugat memohon kepada majelis hakim

do

A gu

agar diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi dengan jawaban sebagai berikut :

sekarang di sekolah swasta (kalau tidak salah di As-Sukro) sedangkan Bintang saksi tidak tahu.

Bahwa sekarang tergugat sudah berpenghasilan lebih dari cukup, ia

lik

•

ah

Bahwa sepengetahuan saksi dahulu Gabe sekolah di SD Negeri dan

In

•

bekerja sebagai programmer (free line). Saksi katakan demikian

ub

m

karena melihat kehidupan tergugat sekarang, sudah mempunyai kendaraan, menafkahi anak-anaknya dengan baik bahkan dapat

ep

ka

membantu orang lain yaitu ketika istri saksi dirawat di rumah sakit

ah

dibantu oleh tergugat sebesar Rp 30 juta.

si

R

Menimbang, bahwa pihak penggugat maupun tergugat menyatakan cukup dalam

ng

tertulis.

ne

pembuktiannya dan selanjutnya masing-masing menyampaikan kesimpulan secara Adapun kesimpulan dari penggugat sepanjang yang dapat disimpulkan oleh majelis

do

intinya penggugat dengan bukti-buktinya baik yang berupa surat maupun saksi-saksinya

A gu

dan dengan menanggapi bukti-bukti dari tergugat baik bukti-bukti surat maupun

keterangan saksi tergugat, bahwa penggugat merasa telah benar dan dapat membuktikan

In

dalil-dalil gugatannya oleh karenanya penggugat mohon putusan yang amarnya sebagaimana tertera dalam petitum surat gugatan penggugat.

lik

majelis adalah tergugat menyatakan telah dapat membuktikan bantahannya baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi-saksinya serta sanggahannya terhadap dalil-dalil

ub

dan bukti-bukti dari penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dari penggugat oleh karenanya tergugat memohon putusan yang amarnya sebagaimana

ep

tertera dalam petitum jawaban tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan perkara ini, maka majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang

s

R

tidak terpisahkan dengan putusan ini.

do In

A

gu

ng

ne

TENTANG HUKUMNYA

M

h


ik

ah

ka m ah

Sedangkan kesimpulan tertulis dari tergugat sepanjang yang dapat disimpulkan oleh

Halaman 42


tersebut diatas.

ne si a

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat

ng

telah melangsungkan pernikahan di hadapan PPN KUA Kec. Palmerah, Jakarta Barat

dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 01/DN/1/2010 tanggal 7 Januari 2010

A gu

do

berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.0302/77/V/1999 tanggal 24 Mei 1999, namun

sekarang kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karena itu

In

penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana

diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73

lik

ah

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Menimbang,

bahwa

penggugat

ub

m

tahun 2009 tentang Peradilan Agama. ketika

menikah

beragama

Islam

dan

ka

perkawinannya antara penggugat dengan tergugat dilaksanakan berdasarkan hukum

ep

Islam oleh karena itu berdasarkan Asas Personalitas Keislaman maka berlaku Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 1

R

ah

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a)

si

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun

ng

ne

2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan cerai ini dan oleh karena gugatan ini diajukan oleh penggugat sebagai

A gu

do

istri maka sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat tersebut.

In

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil untuk hadir di

lik

secara in person di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

ub

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam kembali namun tidak berhasil.

ep

majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat untuk rukun Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI No.1 tahun 2008

R

ka m ah

persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 122 HIR dan keduanya telah hadir

s

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 130 HIR majelis hakim telah memberi melalui mediator namun usaha tersebut tidak berhasil / gagal

ng

diluar persidangan

do In

A

gu

sebagaimana laporan mediator tertanggal 14 Januari 2011.

ne

kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan usaha damai (mediasi)

ik


h

ah

M

R ep ub

hk am


Halaman 43

R ep ub


Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat dapat disimpulkan bahwa penggugat mengajukan perkara cerai gugat ini dengan mendalilkan adanya percekcokan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan tergugat yang terjadi sejak tahun

ng

2001 yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis. Adapun penyebabnya

karena tingkah laku tergugat yang temperamental, sering pulang malam tanpa alasan

A gu

do

yang jelas, selalu berfoya-foya menghamburkan uang dengan teman-temannya, dan sama sekali tidak memberi nafkah maupun kebutuhan rumah tangga, sehingga

penggugatlah yang memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Penggugat sudah

In

berusaha mengingatkan tergugat namun tergugat tidak mempedulikannya bahkan

berujung adanya kekerasan dengan cara menampar dan memukul penggugat dan selain

lik

ah

itu anak-anak pun menjadi sasaran kemarahan dan pemukulan tergugat. Pad abulan April 2004, saat tergugat pulang tengah malam, penggugat menanyakan dari

ub

m

mana, tetapi tergugat langsung marah-marah dan memukul penggugat, adik penggugat mengetahui dan melaporkan ke polisi, sehingga penggugat tidak tahan lagi hidup

ka

bersama dengan tergugat lalu penggugat minggat dari rumah dengan membawa kedua

ep

anaknya. Kemudian pada tahun 2005 setelah tergugat mengetahui keberadaan penggugat langsung tergugat mendatangi ke tempat penggugat dan disana membuat keributan dan

R

ah

mengambil paksa anak sulungnya dibawa pulang ke rumah orang tua tergugat di Depok.

si

Sejak itu penggugat tidak bertemu dengan anak tersebut oleh karena itu pada bulan Agustus 2008 penggugat datang ke rumah orang tua tergugat untuk bertemu anak lalu

ng

ne

penggugat mengajak anak tersebut untuk tinggal bersama, setelah keluarga tergugat mendengar langsung tergugat dan bapaknya marah-marah memukul, mencekik leher

A gu

do

penggugat, mengurung penggugat di kamar mandi, mengancam penggugat dengan pisau

supaya penggugat tidak ngajak anak. Dengan peristiwa itu keluarga penggugat melaporkan tergugat dan orang tua tergugat ke kantor polisi, sejak itulah penggugat

In

sudah tidak dapat bertemu dengan anak tersebut karena selalu dihalang-halangi keluarga

lik

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban yang intinya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara

ub

penggugat dengan tergugat namun tergugat menolak tentang sebab-sebab terjadinya pertengkaran yaitu bukan disebabkan oleh hal-hal yang diutarakan oleh penggugat tetapi sebab pokoknya adalah karena perbedaan agama / aqidah, tergugat beragama Islam

ep

sedangkan penggugat telah murtad yaitu kembali ke agama semula (Kristen Protestan) sejak kelahiran anak pertama. Sejak itulah penggugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan berusaha mempengaruhi tergugat dan anak-anak untuk mengikuti

R

ka m ah

tergugat.

s

agamanya yaitu Kristen, tergugat tidak melakukan kekerasan terhadap penggugat dan

ng

dan anak-anak maka pelaporan penggugat ke polisi akhirnya dicabut sendiri oleh

do In

A

gu

penggugat karena tidak ada bukti. Dan intinya tergugat menyatakan tidak keberatan

ne

anak-anak tetapi sebaliknya penggugatlah yang melakukan kekerasan terhadap tergugat

ik


h

ah

M

ne si a

hk am


Halaman 44

R ep ub


bercerai dengan penggugat namun tidak setuju anak-anak diasuh oleh penggugat yang terbukti telah murtad dan tersangkut tindak pidana sehingga tidak pantas menjadi

pengasuh anak dan selanjutnya tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa

ng

perkara ini agar anak-anak ditetapkan pengasuhannya kepada tergugat.

A gu

do

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat menyampaikan

repliknya secara tertulis sepanjang yang dapat disimpulkan intinya penggugat tetap pada

gugatannya dan menolak semua dalil-dalil sanggahan tergugat kecuali yang diakui

In

secara tegas oleh penggugat yaitu jawaban point 1 sampai dengan 4 benar bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak

lik

ah

selain itu tetap sebagaimana dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa dari replik penggugat tersebut, tergugat dalam dupliknya

ub

m

menyatakan bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya yang merupakan satu kesatuan dengan dupliknya yang intinya tergugat menolak dan menyangkal semua dalil-

ka

dalil penggugat dalam repliknya kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya

ep

oleh tergugat dan selanjutnya menyatakan tetap pada jawabannya. Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat

R

ah

majelis hakim menilai bahwa tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya

si

perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat namun tergugat tidak setuju anak ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan

ng

ne

penggugat karena penggugat divonis telah melakukan tindak pidana gratifikasi, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah gugatan penggugat

A gu

do

mempunyai dasar dan alasan hukum untuk dikabulkan ?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal tersebut majelis hakim akan menilai

alat-alat bukti yang diajukan penggugat maupun tergugat.

In

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan

lik

Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah Jakarta Barat yang telah diberi materai cukup namun penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan tergugat menyatakan

ub

keberatan, namun di dalam jawabannya tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang terjadi pada tanggal 24 Mei 1999, disamping itu telah dikuatkan keterangan saksi-saksi baik saksi dari penggugat

ep

maupun tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa bukti P.1 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna selanjutnya majelis hakim menyatakan pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tangal 24 Mei 1999 adalah

R

ka m ah

Akta Nikah Nomor 01/DN/I/2010 tertanggal 7 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh

ng

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta

do In

A

gu

Kelahiran No. 15.157/JT/KLT/2010 tertanggal 6 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh

ne

gugatan cerai penggugat.

s

sah menurut hukum sehingga dapat menjadi dasar hukum untuk dapat dikabulkannya

ik


h

ah

M

ne si a

hk am


Halaman 45

R ep ub


Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, bukti tersebut adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dalam surat tersebut memuat tentang telah lahirnya seorang

ng

anak penggugat dan tergugat yang bernama Gabe Maulana, lahir tanggal 12 Agustus 1999. Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P.2 adalah bukti autentik pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 165 HIR.

do

A gu

yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan / Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta

In

Kelahiran No. 15.156/JT/KLT/2010 tertanggal 6 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah

lik

ah

diberi materai cukup, bukti tersebut adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dalam surat tersebut memuat tentang telah lahirnya seorang

ub

m

anak penggugat dan tergugat yang bernama Sandrina Bintang Natalia, lahir tanggal 23 Desember 2001. Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P.3 adalah bukti

ka

autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai

ep

kekuatan / pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 165 HIR. Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan

R

ah

yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat diatas materai pada tanggal 22 Nopember

si

2010 yang aslinya tidak ditunjukkan oleh penggugat karena aslinya ada pada tergugat telah diberi materai cukup. Bukti tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat

ng

ne

dengan tergugat sudah bermasalah dan sering cekcok bahkan sudah pisah rumah kurun

waktu 5 tahun. Bukti ini tidak disanggah oleh tergugat oleh karenanya majelis hakim

A gu

do

dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda

Penduduk No. 3175074202750013 tertanggal 29 Juli 2011 berlaku hingga tanggal 2

In

Februari 2016 atas nama Mindo Rosalina yang telah dicocokkan dengan aslinya dan

lik

Duren Sawit Jakarta Timur menunjukkan bahwa penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Jakarta Timur, terhadap bukti P.5 ini oleh karena yang

ub

mengeluarkan surat ini adalah pejabat yang berwenang dan alamatnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan maka majelis hakim dapat mempertimbangkan meskipun tergugat menyangkal karena tertera dalam surat tersebut, penggugat beragama

ep

Islam.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3175071301100010 tertanggal 27 Juli 2011 atas nama Mindo Rosalina Manullang yang

R

ka m ah

telah diberi materai cukup, bukti ini dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Bambu Kec.

s

telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, terhadap bukti ini tergugat menyatakan keberatan dan penggugat tidak menguatkan bukti ini dengan bukti

do In

A

gu

ng

ne

lain maka majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan.

ik


h

ah

M

ne si a

hk am


Halaman 46

R ep ub


Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7 berupa Fotokopi surat pernyataan memeluk agama Islam tertanggal 14 Mei 1999 atas nama Mindo Rosalina Manullang, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Palmerah Jakarta Barat yang diberi materai cukup

ng

tetapi penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena katanya telah disobek oleh

tergugat. Bukti tersebut disangkal oleh tergugat karena bukti tersebut hanya menyatakan

A gu

do

penggugat telah masuk Islam tetapi bukan berarti masih memeluk Islam sampai sekarang maka majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8 berupa Fotokopi surat tanda

In

penerimaan laporan pengaduan ke Polres Metro Jakarta Selatan No. LP/1102/K/ VII/2011/PMJ/ResJakSel tertanggal 12 Juli 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya

lik

ah

dan telah diberi materai cukup. Bukti ini menerangkan bahwa kuasa penggugat melaporkan tergugat dengan tuduhan tergugat melakukan perzinahan dengan seorang

ub

m

perempuan bernama Vivi, terhadap bukti ini tergugat tidak menanggapinya maka majelis hakim dapat mempertimbangkan.

ka

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9 berupa Fotokopi surat permohonan

ep

bantuan pemeriksaan atas nama Mindo Rosalina Manullang Nomor B/2269/VII/2011/ Restro Jaksel tertanggal 21 Juli 2011 dari Polres Metro Jaksel kepada Kepala Rutan

R

ah

Pondok Bambu, bukti ini telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai

si

cukup. Surat tersebut berisi permohonan bantuan pemeriksaan terhadap saksi Mindo Rosalina Manullang atas tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Lily Daryono

ng

ne

dengan Fifi, terhadap bukti ini tergugat tidak mengajukan tanggapan maka majelis

A gu

do

hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.10 berupa Fotokopi surat teguran dari

In

sekolah SDK 4 Penabur No.122/JKT-D04/SIS/G06/VIII/2011 tertanggal 1 Agustus 2011

lik

menerangkan bahwa anak yang bernama Sandrina Bintang Natalia tidak masuk sekolah selama 10 hari belajar sehingga apabila tanggal 5 Agustus 2011 tidak masuk sekolah

ub

maka dianggap mengundurkan diri. Terhadap bukti ini tergugat menyatakan keberatan namun oleh karena yang mengeluarkan surat tersebut adalah kepala sekolah tersebut maka majelis hakim dapat mempertimbangkan dan selanjutnya majelis hakim

ep

berpendapat bahwa penggugat telah sengaja menyekolahkan anak ke sekolah Kristen sebagai sekolah yang mempunyai akidah yang berbeda dengan akidah anak yang dinyatakan oleh penggugat beragama Islam.

R

ka m ah

yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup. Bukti ini

s

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, penggugat mengajukan 2 (dua) orang

ng

Fernando Gumsali Manullang bin Palin Manullang dan Agus Mulyadi bin Maini.

do In

A

gu

Saksi Rossi Kristiani Manullang intinya menerangkan :

ne

saksi masing-masing bernama Rossi Kristiani Manullang binti Palin Manullang,

ik


h

ah

M

ne si a

hk am


Halaman 47

ne si a

•

Bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 24 Mei 1999 mereka telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.

•

Bahwa sebelum menikah penggugat beragama Kristen tetapi pada saat menikah sudah beragama Islam sampai sekarang.

Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sekarang sudah tidak rukun

do

•

A gu

sering bertengkar masalah ekonomi karena tergugat tidak menafkahi keluarga

dan dalam pertengkarannya tergugat sering menganiaya penggugat di depan

•

In

anak-anaknya sehingga pernah dilaporkan polisi 2 kali.

Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2008

•

lik

ah

hingga sekarang tidak ada komunikasi karena tergugat pergi tidak kembali. Bahwa semula anak kedua tinggal bersama penggugat tetapi kemudian diambil

ub

m

paksa oleh tergugat sehingga kedua anak penggugat dan tergugat sekarang tinggal bersama tergugat. •

Bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada tahun 1999 secara Islam

ep

ka

Saksi Fernando Gumsali Manullang intinya menerangkan :

dan telah dikaruniai 2 orang anak namun sekarang rumah tangganya sudah tidak

R

ah

harmonis mereka sering bertengkar dan diantara mereka sekarang sudah pisah

si

rumah, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tetapi saksi tidak

ng

ne

mengetahui sejak kapan mereka berpisah dan apa sebabnya mereka demikian. •

Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat berada bersama tergugat, semula anak yang perempuan tinggal bersama penggugat tetapi tiba-tiba diambil paksa

A gu

do

oleh tergugat pada sekitar bulan Juni 2011 dan sekarang antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada komunikasi.

Bahwa saksi mengetahui tergugat mempunyai perempuan lain bernama Fifi

In

•

karena saksi pernah datang ke tempat tergugat dan ternyata ada perempuan

lik

Saksi Agus Mulyadi menerangkan bahwa sebagai sopir penggugat ia tugasnya mengantar anak penggugat sekolah di SDK 4 Penabur dan pernah mengantar penggugat

ub

ke masjid At-Tin 3 kali dan ke masjid Sunda Kelapa dan menerangkan bahwa penggugat sekarang berada di Penampungan Pondok Bambu tetapi saksi tidak tahu sejak kapan. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa antara penggugat dengan tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

ep

ka m ah

tersebut bersama tergugat.

terus menerus sedangkan masalah agama penggugat dan masalah anak akan

R

dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum.

do In

A

gu

ng

ne

bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksinya.

s

Menimbang, bahwa tergugat dalam menguatkan bantahannya telah mengajukan

ik


h

ah

M

R ep ub


ng

hk am


Halaman 48

R ep ub


Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda

Penduduk No.09.5208.420274.6615 tertanggal 21 Juli 2009 berlaku hingga tanggal 2 Februari 2014 atas nama Mindo Rosalina Manulang yang dikeluarkan oleh Kelurahan

ng

Duri Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta Barat, yang telah bermaterai cukup namun

tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya, dalam KTP tersebut tertera agama Mindo

A gu

do

Rosalina Manulang adalah Kristen. Maka oleh karena tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1a berupa Fotokopi gugatan cerai

In

nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT tertanggal 3 Agustus 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, bukti ini menunjukkan bahwa dari hasil catatan

lik

ah

mediator dan pengakuan penggugat asli (prinsipal) bahwa agama yang dianut oleh penggugat saat ini adalah Kristen Protestan. Maka oleh karena bukti ini tidak disanggah

ub

m

oleh penggugat maka majelis hakim dapat mempertimbangkan.

ka

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2a berupa Fotokopi Kutipan Buku

ep

Minhajul Muslim halaman 781 sampai dengan 782 yang ditulis oleh Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairi yang telah bermaterai cukup tetapi tidak ditunjukkan aslinya. Bukti

R

ah

tersebut berisi tentang gugurnya hak hadhanah ada 5 point diantaranya point 4 karena

si

agamanya dan point 5 karena kafir.

Terhadap bukti tersebut majelis hakim dapat menerima sebagai alasan apabila terbukti

ng

ne

memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2b berupa Fotokopi Kutipan Buku

A gu

do

Fikih Sunah oleh Sayyid Sabiq halaman 143 sampai dengan 146 tentang syarat pengasuhan anak ada 5 macam, pada point 5 adalah beragama Islam dan dalam penjelasannya adalah bahwa anak muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang tidak

In

beragama Islam. Kemudian bukti T-2c berupa Fotokopi Kutipan Buku Fikih Imam

lik

pengasuhan dan pengasuh, dan hal 69 tentang hal yang membatalkan pengasuhan. Kedua bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan

ub

oleh karena itu merupakan pendapat ulama besar yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits maka majelis hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk berijtihad oleh karenanya majelis hakim dapat mempertimbangkan.

ep

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.3a sampai dengan T.3i berupa Fotokopi kutipan dari website tersebut telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah bermaterai cukup yang intinya menjelaskan bahwa penggugat (Mindo Rosalina

R

ka m ah

Syafi’i oleh Prof. Dr. Wahbah Zuhaiki halaman 66 sampai dengan 67 tentang syarat

s

Manulang) telah ditangkap dan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

ng

ini telah menjadi tersangka tertanggal 22 April –April 2011 dan ditahan di Pondo Bambu

do In

A

gu

sejak tanggal 22 April 2011 hingga kini, terhadap bukti T.3a sampai dengan T.3i majelis

ne

dengan sangkaan melakukan tindakan gratifikasi (suap) tanggal 21 April 2011 dan saat

ik


h

ah

M

ne si a

hk am


Halaman 49

R ep ub


hakim menilai bahwa berita tersebut telah menjadi pengetahuan masyarakat umum maka majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.4a sampai dengan T.4c berupa

ng

Fotokopi kutipan dari website tertanggal 15 Juni 2011 –Juli 2011 yang telah dicocokkan

dengan fotokopinya dan telah bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa

do

A gu

penggugat (Mindo Rosalina Manulang) selain terkait dugaan suap dengan Sesmenpora juga dengan Kemendiknas, Kemenkes dan dugaan korupsi pengadaan PLTS, oleh karena berita

ini

telah

menjadi

pengetahuan

publik

maka

majelis

hakim

dapat

In

mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.5a sampai dengan T.5b berupa

lik

ah

Fotokopi kutipan dari website tertanggal 10 Mei 2011 dan 13 Mei 2011 yang telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah bermaterai cukup. Bukti tersebut berisi

ub

m

tentang sopir pribadi penggugat (Mindo Rosalina Manulang) adalah bernama Agus Widoni bukan Agus Mulyadi terhadap bukti tersebut

ka

mempertimbangkan.

majelis hakim dapat

ep

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.6 berupa Fotokopi surat keterangan kerja, untuk dan atas nama Daryono (tergugat) yang dikeluarkan oleh PT Anugerah

R

ah

Nusantara tertanggal 19 Juni 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah

si

bermaterai cukup. Surat tersebut berisi keterangan bahwa Daryono (tergugat) sebagai manager telah bekerja dengan baik, telah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut

ng

ne

tertanggal 18 Juli 2009. Bukti ini menolak keterangan saksi penggugat yang bernama

Rossy Christina Manullang yang menyatakan bahwa tergugat telah dipecat dari

A gu

do

perusahaannya karena sering memeras atasannya dan penggugat (Mindo Rosalina Manulang).

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.7 berupa Fotokopi website tertanggal 1

In

Mei 2011 yang telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah bermaterai cukup yang

lik

tergugat menerangkan nama Mangiring, tetapi majelis menilai bukti ini kurang relevan bila dihubungkan dengan keterangan saksi tergugat yang bernama Tumino oleh

ub

karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.8 berupa Fotokopi Kutipan dari website tertanggal 15 Juni 2011, yang menyatakan “Mindo Rosalina juga diperiksa korupsi

ep

PLTS” dan bukti T-8a yang berupa foto yang terdapat dalam bukti T-8 yang diperbesar, yang menunjukkan bahwa Mindo Rosalina Manullang mengenakan kalung salib, kedua bukti tersebut telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah bermaterai cukup oleh

R

ka m ah

menyatakan “Asal usul cek suap kasus suap proyek SEA Games” dalam bukti ini

s

karenanya majelis hakim dapat mempertimbangkan.

ng

Fotokopi Kutipan website yang telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah

do In

A

gu

bermaterai cukup yang menerangkan bahwa penggugat (Mindo Rosalina Simanullang)

ne

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.9a sampai dengan T.10b berupa

ik


h

ah

M

ne si a

hk am


Halaman 50

R ep ub


selalu mengucapkan “Puji Tuhan” yang merupakan ucapan yang selalu digunakan oleh pemeluk agama Kristen bila mengucapkan rasa syukurnya kepada Sang Pencipta (Tuhan) nya, terhadap bukti-bukti tersebut majelis hakim menilai bukti ini dapat

ng

memperkuat dalil tergugat yang menyatakan bahwa penggugat beragama Kristen sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan.

A gu

do

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.11a berupa Fotokopi Surat

Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, dengan Nomor : B/89/S.8/VII/2011/Res.Jt, tertanggal 18 Juli 2011, dari Resort Metro Jakarta Timur kepada Kepala Kejaksaan

In

Negeri Jakarta Timur, dengan tembusan kepada Sdr. Daryono yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang berisi tentang Pemberitahuan

lik

ah

Penghentian Penyidikan terhadap Daryono (tergugat) tentang kasus pidana penguasaan anak oleh salah seorang orang tuanya secara sepihak karena tidak cukup bukti tergugat majelis hakim dapat mempertimbangkan.

ub

m

sebagai tersangka sebagaimana dimaksud oleh UU No.23 tahun 2002, oleh karenanya

ka

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.11b berupa Fotokopi Surat Pernyataan

ep

Pencabutan Laporan Polisi dari Mindo Rosalina Manulang (penggugat) tertanggal 6 Desember 2010 kepada Kapolres Metro Jaktim yang telah dicocokkan dengan

R

ah

fotokopinya dan telah bermaterai cukup, tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya

si

karena aslinya berada di Polres Metro Jakarta Timur, terhadap bukti ini penggugat tidak menanggapinya. Dalam surat tersebut, penggugat mencantumkan agama yang dianutnya

ng

ne

adalah agama Kristen, oleh karena surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh penggugat sendiri dan penggugat / kuasanya tidak menanggapinya maka majelis

A gu

do

hakim menilia bahwa penggugat telah mengakui bahwa dirinya memeluk agama Kristen

hal ini memperkuat laporan mediator tertanggal 14 Januari 2011 yang menyatakan bahwa penggugat mengakui telah kembali ke agamanya (Kristen Protestan) sehingga

In

majelis hakim dapat mempertimbangkan.

lik

tertanggal 20 Juli 2011, bukti T.13a tertanggal 7 Agustus 2011 dan bukti T.13b terganggal 8 Agustus 2011, semuanya telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan

ub

dengan fotokopinya yang semuanya menjelaskan bahwa penggugat (Mindo Rosalina Simanullang) telah melakukan tindak pidana suap dan terancam hukuman penjara 5 tahun, terhadap bukti-bukti tergugat tersebut penggugat tidak menanggapinya tetapi hanya mempertanyakan tentang apa yang akan dibuktikan oleh tergugat dengan bukt-

ep

ka m ah

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.12a dan T.12b masing-masing

bukti tersebut ? oleh karenanya majelis hakim dapat mempertimbangkan.

s

R

ah

ng

Fath Cirendeu tertanggal 26 Juli 2011 mengenai “observation / interview result”, atas

do In

A

gu

nama Bintang Safitri (Sandrina Bintang Natalia) bukti ini telah dicocokkan dengan

ne

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.14a berupa Fotokopi Surat dari SD Al-

ik


h

M

ne si a

hk am


Halaman 51

R ep ub


aslinya dan telah bermaterai cukup, bukti ini menerangkan bahwa anak penggugat dan

ne si a

hk am


tergugat yang bernama Sandrina Bintang Natalia telah masuk dan menjadi murid di

sekolah SD Al-Fath yang merupakan sekolahan yang berbasis Islam, bukti ini tidak

ng

dibantah oleh penggugat oleh karenanya majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.14b berupa Fotokopi Surat Tanda

A gu

do

Terima Pembayaran dari SD Al-Fath Cirendeu tertanggal 8 Agustus 2011 yang telah

dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, bukti tersebut menunjukkan bahwa Sandrina Bintang Natalia telah sah terdaftar di sekolah SD Al-Fath Cirendeu,

In

bukti inin untuk menepis tuduhan penggugat bahwa anak tersebut tidak sekolah dan

tergugat menelantarkan anak / membiarkan anak tidak sekolah, terhadap bukti ini

lik

ah

penggugat tidak memberikan tanggapan maka majelis hakim menilai bahwa penggugat telah membenarkan bukti tergugat tersebut oleh karenanya majelis hakim dapat

ub

m

mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.15 berupa Fotokopi Kutipan dari

ka

website Suara Pembaruan tertanggal 23 Agustus 2011, telah dicocokkan dengan

ep

fotokopinya dan telah bermaterai cukup, di dalam website tersebut terungkap pernyataan Mindo Rosalina Manullang tentang kasus perceraiannya. Terhadap bukti ini majelis

R

ah

hakim menilai bahwa pernyataan penggugat tersebut hanyalah sebagai ungkapan keluh

si

kesah yang tidak perlu dipertimbangkan oleh karenanya harus dikesampingkan. Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.16 berupa foto penggugat dengan baju

ng

ne

berbeda bahwa penggugat memakai kalung berkontain salib Yesus, disini tergugat menunjukkan bahwa penggugat memakai kalung tersebut sebagai bukti bahwa

A gu

do

penggugat beragama Kristen, bukti ini tidak dibantah oleh penggugat oleh karenanya majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, tergugat juga mengajukan bukti 3 orang

In

saksi masing-masing bernama Tumino bin Kartodimeja, Dedy Saputra bin Nurhadi dan

Saksi Tumino bin Kartodimeja intinya menerangkan :

Bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah tahun 1999 dan mereka telah

ub

•

lik

sumpahnya secara agama Islam.

hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama tergugat dan keduanya disekolahkan oleh tergugat, semula anak kedua berada pada penggugat. •

ep

ah

ka m ah

Irwan Samsono bin Sanabasri masing-masing memberikan keterangan dibawah

Bahwa penggugat dengan tergugat menikah secara Islam, saat menikah

R

penggugat beragama Islam setelah lahir anak pertama tahun 1999 akhir,

do In

A

gu

mereka sering bertengkar sejak tahun 2005 yang penyebabnya karena waktu itu

ne

Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis,

ng

M

•

s

penggugat kembali ke agamanya yaitu Kristen.

ik

h


Halaman 52

R ep ub


tergugat belum bekerja dan karena antara keduanya beda agama, tergugat

ne si a

hk am


beragama Islam sedangkan penggugat sudah kembali ke agama Kristen dan penggugat mempengaruhi tergugat dan anak-anaknya untuk ikut memeluk •

ng

agamanya.

Bahwa sekarang tergugat sudah bekerja dan telah dapat memenuhi kebutuhan

A gu

do

hidupnya dengan anaknya.

•

Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada

In

komunikasi lagi, keluarga sudah menasehati tetapi tidak berhasil dan keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan.

Saksi Dedy Saputra bin Nurhadi intinya menerangkan :

Bahwa saksi pernah bekerja satu kantor dengan penggugat dan tergugat di PT

lik

ah

•

Anugerah Nusantara dan setahu saksi, tergugat bekerja dengan baik namun •

ub

m

tergugat mengundurkan diri keluar dari PT tersebut.

Bahwa penggugat pergi ke kantor dengan mobil dinas dan sopir kantor

ep

ka

penggugat yang saksi kenal bernama Agus Widono dan saksi tidak kenal dengan Agus Mulyadi karena saksi sudak keluar dari PT tersebut pada tahun 2010.

ah

•

Bahwa selama bekerja di PT tersebut saksi tidak pernah melihat penggugat

si

R

dengan tergugat naik mobil bersama dan saksi tidak tahu kalau penggugat dengan tergugat itu suami istri.

ng

•

ne

Saksi Irwan Samsono bin Sanabasri intinya menerangkan :

Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2

A gu

do

orang anak namun sekarang rumah tangganya sudah tidak rukun, mereka sering bertengkar yang penyebabnya masalah beda agama, tergugat beragama Islam dan

•

In

penggugat beragama Kristen.

Bahwa penggugat pernah memaksa anak untuk diajak ke gereja tetapi anaknya

Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat sekarang tinggal bersama tergugat

lik

•

ub

dan keduanya sekolah.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya penggugat mohon putusan sebagaimana dalam surat gugatannya sedangkan Menimbang,

bahwa

dari

ep

tergugat mohon putusan yang amarnya sebagaimana dalam jawabannya. gugatan

penggugat

dan

tanggapan

tergugat

R

dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada baik dari penggugat maupun tergugat maka

ng

Bahwa penggugat berdomisili di wilayah Jakarta Timur

do In

A

gu

sesuai bukti P.5.

ne

1

s

ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

M

h


ik

ah

ka m ah

tidak mau dan saat itu belum jadi pergi.

Halaman 53

R ep ub


2

Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat

ne si a

hk am


dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Mei 1999 berdasarkan bukti P.1 pengakuan tergugat dan keterangan

ng

saksi-saksi baik dari penggugat maupun tergugat yang pernikahannya dilaksanakan secara Islam.

Bahwa dari hasil pernikahan penggugat dengan tergugat

do

A gu

3

telah lahir 2 orang anak masing-masing bernama Gabe Maulana (laki-laki) lahir pada tanggal 10 Agustus 1999

In

dan Sandrina Bintang Natalia (perempuan) lahir pada tanggal 23 Desember 2001, sesuai bukti P.2 dan P.3 serta

lik

ah

keterangan saksi-saksi baik dari penggugat maupun tergugat.

Bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus antara

ub

m

4

penggugat dengan tergugat yang berakibat pisah rumah

ka

dalam kurun waktu 5 tahun lebih yang penyebabnya

ep

masalah ekonomi dan perbedaan agama antara penggugat dengan tergugat sebagaimana bukti P.5, T.1, T.1a dan T.1b

R

ah

dan terbukti dari jawab menjawab antara penggugat

A gu

tergugat

selama

dalam

proses

persidangan.

ne

5

maupun

Bahwa agama yang dianut penggugat adalah agama Kristen Protestan berdasarkan laporan dari mediator

do

ng

penggugat

si

dengan tergugat serta keterangan saksi-saksi baik dari

tertanggal 14 Januari 2011 yang menyatakan bahwa penggugat mengakui beragama Kristen, pengakuannya di hakim

mediator

dan

tergugat

sehingga

In

hadapan

berdasarkan pasal 174 HIR pengakuan penggugat tersebut

lik

ka m ah

merupakan bukti yang sempurna dan mengikat yang dikuatkan dengan bukti-bukti T.1a, T.9a, T.9b, T.10a,

ub

T.10b, T.11b dan T.16 serta keterangan saksi tergugat yang bernama Tumino bin Kartodimejo dan Irwan Samsoro bin Sambasri.

Bahwa penggugat tersangkut kasus pidana yaitu gratifikasi

ep

6

(suap) dan korupsi dan sekarang telah divonis 2 ½ tahun

R

ah

penjara dan denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta

s

rupiah) dan sekarang penggugat sudah berada didalam

ng

berdasarkan bukti T.3a, T.3b, T.3c, T.3d, T.3e, T.3f, T.3g,

do In

A

gu

T.3h, T.3i, T.4a, T.4b, T.4c, T.5a, T.8, T.12a, T.12b, T.13a

ne

M

Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu, Jakarta Timur

ik

h


Halaman 54

R ep ub


dan T.13b meskipun tergugat tidak dapat menunjukkan

aslinya namun sudah menjadi pengetahuan umum (publik)

sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan sebagai

ng

bukti dari tergugat.

7

Bahwa

kasus

pidana

perzinahan

yang

dituduhkan

A gu

do

penggugat terhadap tergugat tidak terbukti karena bukti

P.8 dan P.9 serta keterangan saksi penggugat yang bernama Rossi Kristiani Manullang dan Fernando

In

Gumzali Manullang dibantah oleh tergugat dan tergugat

belum diproses apalagi divonis bersalah oleh karena itu

lik

ah

majelis hakim tidak dapat menerima tuduhan penggugat terhadap tergugat telah melakukan perbuatan pidana

ub

m

perzinahan tersebut karena tidak cukup bukti. 8

Bahwa 2 orang anak penggugat dan tergugat masing-

ka

masing bernama Gabe Maulana (laki-laki) lahir pada

ep

tanggal 10 Agustus 1999 dan Sandrina Bintang Natalia (perempuan) lahir pada tanggal 23 Desember 2001

R

ah

sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan

si

tergugat berdasarkan pengakuan penggugat dan tergugat

A gu

ne

Bahwa anak yang bernama Sandrina Bintang Natalia ketika dalam pengasuhan penggugat telah disekolahkan di

SDK 4 Penabur, sesuai bukti P.10 dan keterangan saksi

penggugat yang bernama Agus Mulyadi. Dan sekarang

In

anak tersebut setelah tinggal bersama tergugat telah

disekolahkan di SD Al-Fath yang merupakan sekolah

lik

berbasis Islam, sesuai bukti T.14a dan T.14b.

akan mempertimbangkan petitum penggugat. mengabulkan

bahwa terhadap

gugatan

penggugat

petitum untuk

penggugat

seluruhnya

ep

Menimbang,

ub

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menemukan fakta-fakta kemudian agar majelis

majelis

hakim

hakim

akan

mempertimbangkan petitum selanjutnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat agar majelis hakim menyatakan

R

ka m ah

tergugat.

do

ng

serta keterangan saksi-saksi baik dari penggugat maupun

9

s

sah menurut hukum perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada

ng

mempertimbangkan berdasarkan fakta yang telah ditemukan terbukti bahwa penggugat

do In

A

gu

dengan tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 24 Mei 1999 yang

ne

tanggal 24 Mei 1999 di KUA Kec. Palmerah, Jakarta Barat majelis hakim

ik


h

ah

M

ne si a

hk am


Halaman 55

R ep ub


dilaksanakan secara Islam di KUA Kec. Palmerah, Jakarta Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0302/77/V/00 dan berdasarkan bukti P.1 meskipun tergugat menyatakan

keberatan terhadap bukti P.1 namun kenyataannya tergugat membenarkan adanya

ng

pernikahan tersebut sebagaimana diuraikan dalam jawaban dan dupliknya maupun dalam kesimpulannya kemudian didukung dengan keterangan saksi-saksi baik saksi dari

A gu

do

penggugat maupun tergugat maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1

tahun 1974, telah terbukti pada saat dilaksanakan pernikahan penggugat telah memeluk agama Islam sehingga dilaksanakan secara hukum Islam karena antara mempelai laki-

In

laki dan perempuan beragama Islam. Dan pernikahannya telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kec. Palmerah, Jakarta Barat, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2)

lik

ah

Undang-Undang No.1 tahun 1974 pernikahan antara penggugat dengan tergugat merupakan pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dan dapat menjadi

ub

m

dasar untuk dikabulkannya gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat yang intinya mohon agar

ka

pernikahannya

tersebut

dinyatakan

putus

perceraian

majelis

hakim

ep

mempertimbangkan sebagai berikut :

karena

Bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan

R

ah

pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat secara terus menerus dan

si

berpuncak pisah rumah dalam kurun waktu 5 tahun lebih meskipun ada perbedaan penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran dan penggugat tetap bersikukuh untuk

ng

ne

bercerai dengan tergugat sedangkan tergugat menyetujui perceraian tersebut kondisi demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya telah

A gu

do

mencapai klimaks sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut tidak dapat dirukunkan kembali oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga

penggugat dengan tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama

In

perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

lik

mawaddah dan rohmah serta sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat ArRum ayat 21 yang artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia merasa

tentram

kepadanya

dan

ub

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dijadikan

diantara

kamu

kasih

sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum

ep

yang berpikir”.

Menimbang, bahwa kondisi demikian menunjukkan bahwa kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan

R

ka m ah

Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah

s

perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian

ng

(cinta) dan rahmah (kasih sayang) dan rumah tangga seperti itu tidak memungkinkan

do In

A

gu

untuk dirukunkan kembali.

ne

rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketentraman) dan telah luput dari rasa mawaddah

ik


h

ah

M

ne si a

hk am


Halaman 56

R ep ub


Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan

sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5

ng

Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka

A gu

do

pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada

perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan / dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan

In

tergugat tersebut sudah pecah (Brokken Marriage).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas

lik

ah

maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu dalil-dalil gugatan penggugat telah berdasar

ub

m

hukum karena antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah cukup alasan karena telah terbukti keadaan rumah tangga penggugat dan

ka

tergugat yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali sehingga dalil-dalil gugatan

ep

penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal

R

ah

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena perkara ini adalah perkara

si

cerai gugat yaitu yang mengajukan adalah penggugat / istri dan selanjutnya antara penggugat dengan tergugat belum pernah bercerai maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2)

ng

ne

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak tergugat yang dijatuhkan oleh pengadilan

terhadap penggugat adalah talak ba’in sughro sehingga majelis hakim menetapkan

A gu

do

menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (Daryono bin Tumino) terhadap penggugat (Mindo Rosalina Simanullang binti Manullang).

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat yang intinya mohon agar hak

In

pengasuhan (hadhonah) kedua anak penggugat dan tergugat ditetapkan pada penggugat

lik

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan tuntutan tersebut karena kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan tergugat sedangkan tergugat mempunyai sifat

ub

temperamental selain kepada penggugat juga terhadap anak dan anak di tempat tergugat terlantar pendidikannya serta penggugat selalu dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak untuk mencurahkan kasih sayangnya padahal kedua anak tersebut masih dibawah

ep

umur yang masih sangat membutuhkan kasih sayang penggugat sebagai ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak dalil

R

ka m ah

majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

s

penggugat yang intinya tergugat menyatakan bahwa tergugat tidak pernah berlaku kasar

ng

tersebut saat ini semuanya sekolah dan benar tergugat membatasi penggugat untuk

do In

A

gu

bertemu dengan anaknya karena penggugat telah murtad / kembali ke agama Kristen dan

ne

terhadap anak-anaknya dan tidak menelantarkan pendidikannya karena kedua anak

ik


h

ah

M

ne si a

hk am


Halaman 57

R ep ub


pernah kejadian anak keduanya dibawa pergi oleh penggugat ke Medan, disana

ditinggalkan oleh penggugat dan dititipkan kepada keluarganya sementara keluarga

penggugat beragama Kristen, sedangkan anak beragama Islam sehingga tergugat

ng

khawatir kalau anaknya dididik untuk beragama Kristen, tergugat sebagai orang tua merasa bertanggungjawab terhadap pendidikan agama anaknya dan penggugat

A gu

do

tersangkut tindak pidana, dan telah terbukti bersalah serta telah divonis hukuman

penjara selama 2 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipotong tahanan sehingga penggugat tidak pantas untuk mengasuh dan

In

memelihara anak.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat menyatakan tetap

lik

ah

pada gugatannya yaitu tergugat keras terhadap anak, menelantarkan pendidikan anakanaknya serta penggugat dihalangi untuk bertemu dengan anak sebagaimana keterangan

ub

m

saksi-saksinya, namun penggugat tidak dapat membuktikan tuduhannya bahwa tergugat keras / temperamental terhadap anak dan tidak dapat membuktikan kalau anaknya

ka

diterlantarkan pendidikannya karena ternyata kedua anaknya disekolahkan oleh tergugat

ep

sedangkan tergugat telah dapat membuktikan bahwa penggugat telah kembali ke agamanya (murtad) dan membuktikan pula bahwa penggugat telah melakukan perbuatan

R

ah

tercela karena penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana gratifikasi dan

si

telah divonis 2 ½ tahun penjara dan denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta penggugat terbukti telah berusaha mengkristenkan anak keduanya yang bernama

ne

ng

Sandrina Bintang Natalia dengan cara menyekolahkan anak tersebut di sekolah

Kristen sebagaimana bukti P.10 sehingga tergugat dengan tegas menyatakan bahwa

A gu

do

penggugat tidak pantas dan tidak berhak untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka selanjutnya majelis hakim

akan mempertimbangkan dari berbagai sudut.

In

Menimbang, bahwa dari sudut normatif, dimana dalam pasal 105 huruf (a) dan

lik

mumayyiz yang berhak mendapatkan pemeliharaan (hadhonah) adalah ibunya, namun hal itu berlaku apabila orang tuanya beragama Islam (Prinsip UU) selain itu karena ada

ub

ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berdasarkan pada prinsip kepentingan terbaik untuk anak antara lain dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tersebut

ep

dinyatakan bahwa : “setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua”.

R

ka m ah

Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa anak yang belum

s

Dalam hal ini penggugat justru menyimpang dari aturan tersebut karena sudah

do In

A

gu

ng

maka majelis hakim menilai perbuatan penggugat tersebut telah melanggar Pasal ini

ne

mengetahui bahwa anaknya beragama Islam tetapi disekolahkan di sekolah Kristen,

ik


h

ah

M

ne si a

hk am


Halaman 58

R ep ub


oleh karenanya secara normatif hak pengasuhan (hadhonah) penggugat terhadap anaknya menjadi gugur.

Menimbang, bahwa dari segi agama, anak-anak tersebut adalah beragama Islam

ng

sebagaimana telah dinyatakan baik oleh penggugat maupun tergugat maka sudah seharusnya dididik dan disekolahkan di sekolah yang berbasis agama Islam, namun (P.9)

penggugat dengan sengaja

do

A gu

kenyataannya berdasarkan fakta dan bukti

menyekolahkan anaknya di sekolah non muslim (Kristen) maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat telah sengaja menjadikan anaknya untuk mengikuti

In

agamanya semula yaitu Kristen.

Sehubungan dengan hal tersebut majelis hakim sependapat dengan Sayyid Sabiq dalam

lik

ah

bukunya Fiqh Sunnah Jilid IV hal 143 – 147 tentang syarat pengasuhan anak yaitu : 1. berakal sehat 2. sudah dewasa 3. memiliki kemampuan untuk mendidik 4. memiliki sifat

ub

m

amanah 5. beragama Islam yang dikuatkan dengan bukti T.2a dan T.2c. Sebagaimana fakta yang telah ditemukan bahwa penggugat telah kembali ke agamanya

ka

semula yaitu Kristen karena bukti penggugat telah dipatahkan oleh bukti tergugat

ep

sehingga majelis hakim telah yakin bahwa penggugat saat ini beragama Kristen, sedangkan dalam kitab ini dijelaskan bahwa anak-anak muslim tidak boleh diasuh oleh

R

ah

orang yang non muslim, dan telah terbukti penggugat selain dirinya beragama Kristen

si

juga telah terbukti berusaha mendidik anaknya untuk beragama Kristen dengan cara disekolahkan di sekolah Kristen, kemudian disamping itu penggugat tidak memiliki sifat

ng

ne

amanah karena telah terbukti adanya kasus pidana yang menjadikan penggugat divonis

penjara 2 ½ tahun dan denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka berarti

do

A gu

minimal ada 2 syarat yang tidak terpenuhi, dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut maka gugurlah hak hadhonah penggugat terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa dari segi sosiologis, dilihat dari kepentingan anak itu sendiri,

In

kedua anak berada pada tergugat keduanya disekolahkan di sekolah Islam, meskipun

lik

terbukti. Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa tindakan tergugat telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 349K/AG/2006 tertanggal 3 Januari 2007 yaitu :

ub

“Hadhonah terhadap anak bisa jatuh ke tangan bapaknya bilamana memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak untuk beribadah menurut agamanya” dalam hal ini agama anak adalah Islam.

ep

Adapun tuduhan penggugat tentang perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh tergugat adalah tidak terbukti oleh karenanya harus dikesampingkan. Disamping itu tidak mungkin anak akan dialihkan pengasuhannya kepada penggugat, sementara penggugat

R

ka m ah

penggugat menyatakan bahwa pendidikan anak-anaknya menjadi terlantar adalah tidak

s

berada dalam tahanan dalam waktu cukup lama karena telah divonis penjara selama 2 ½ tahun, maka secara sosiologis anak akan lebih aman, nyaman dan terlindungi dalam

do In

A

gu

ng

ne

pengasuhan (hadhonah) tergugat sebagai ayah kandungnya.

ik


h

ah

M

ne si a

hk am


Halaman 59

R ep ub


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai

ne si a

hk am


dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 majelis hakim menetapkan bahwa kedua anak penggugat dan tergugat tersebut berada dalam

ng

pengasuhan (hadhonah) tergugat sebagai ayah kandungnya dengan memberi kesempatan kepada penggugat sebagai ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada

A gu

do

anak tersebut tanpa mengganggu kepentingan anak, jika penggugat akan membawa pergi anaknya harus dengan seizin tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat agar menghukum tergugat untuk

In

menyerahkan Gabe Maulana dan Sandrina Bintang Natalia kepada penggugat tanpa syarat apapun majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena hak pengasuhan

lik

ah

(hadhonah) kedua anak tersebut telah ditetapkan berada pada tergugat maka majelis hakim tidak dapat menerimanya.

ub

m

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat agar tergugat dibebani memberikan biaya nafkah untuk kedua anaknya setiap bulan sebesar Rp 10.000.000,-

ka

(sepuluh juta rupiah) setiap bulan agar diserahkan kepada penggugat majelis hakim

ep

mempertimbangkan bahwa oleh karena kedua anak tersebut sudah ditetapkan berada dalam pengasuhan (hadhonah) tergugat maka majelis hakim tidak dapat menerimanya.

R

ah

Menimbang, bahwa disamping petitum penggugat, majelis hakim juga

ne

Bahwa petitum tentang pernikahan antara penggugat dan tergugat

ng

•

si

mempertimbangkan petitum tergugat sebagai berikut :

putus karena perceraian tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan bersama petitum penggugat.

do

Bahwa terhadap petitium penggugat agar Panitera Pengadilan Agama

A gu

•

Jakarta Timur mengirim salinan putusan perceraian kepada KUA

In

Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat yang berwenang untuk mencatat putusan perceraian dalam daftar yang tersebut untuk itu sesuai dengan hukum yang berlaku majelis hakim mempertimbangkan

lik

ka m ah

bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

ub

yang telah diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, majelis hakim dapat mengabulkannya dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan

ep

salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

ah

kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Palmerah Kota

s ne do In

A

gu

ng

M

R

Jakarta Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

ik

h


Halaman 60


ne si a

Menimbang, bahwa terhadap petitum tergugat pada point 4 sampai dengan point 11 tidak perlu dipertimbangkan karena sudah terkait pertimbangannya dengan petitum penggugat diatas.

ng

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat maupun tergugat tentang biaya perkara maka oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan

A gu

do

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui lagi dengan Undang-

undang Nomor 50 tahun 2009, majelis hakim menetapkan biaya perkara dibebankan

In

kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum

lik

ah

syara’yang berkaitan dengan perkara ini.

ep

1

Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

2

Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Daryono bin Tumino) terhadap

R

ah

ka

ub

m

M EN GADI LI

ne

Menetapkan dua orang anak penggugat dan tergugat masing-masing bernama Gabe

ng

3

si

penggugat (Mindo Rosalina Simanullang binti Manullang). Maulana, lahir tanggal 12 Agustus 1999 dan Sandrina Bintang Natalia, lahir tanggal 23 Desember 2001, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah)

do

A gu

tergugat sebagai ayah kandungnya dengan memberi kesempatan kepada penggugat

sebagai ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang

4

In

anaknya tanpa mengganggu kepentingan anak-anak tersebut.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan

lik

Pencatat Nikah KUA Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat selebihnya.

6

Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp

ub

5

ep

1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Demikianlah diputuskan perkara ini dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 M.

R

ka m ah

salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai

s

bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqoidah 1432 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka

do In

A

gu

ng

Haulillah, MH dan Drs. H.M. Syamri Adnan, SH, MHI. masing-masing hakim

ne

untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Nurroh Sunah, SH, ketua majelis, Dra.

ik


h

ah

M

R ep ub

hk am


Halaman 61

R ep ub


anggota, serta dibantu oleh Drs. Ade Faqih, selaku panitera pengganti, dengan dihadiri

ne si a

oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat.

Ketua majelis.

ng

Hakim anggota.

ttd

do

A gu

ttd

Dra. Haulillah, MH.

Dra Nurroh Sunah, SH.

ah

Panitera pengganti.

In

Hakim anggota ttd

ttd

: Rp

. Biaya Proses

: Rp 1.250.000,-

. Redaksi

: Rp

. Materai

: Rp

JUMLAH

5.000,-

6.000,- +

: Rp 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu

R

rupiah).

•

ng

Catatan :

si

ah

30.000,-

ub

ka

1.Pendaftaran HHK

ep

m

Perincian Biaya Perkara :

Drs. Ade Faqih

lik

Drs. H.M. Syamri Adnan, SH, MHI.

Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena masih dalam

A gu

do

proses………

In

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal……….

s ne do In

A

gu

ng

M

R

ah

ep

ub

lik

ka m ah

•

ne

hk am


ik

h


Halaman 62

Foto diambil ketika melakukan wawancara dan setelah selesai melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Sultoni MH selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, tertanggal 10 April 2015.

Foto diambil Ketika Melakukan Wawancara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Ibu Dra. Hj. Nurroh Sunah, SH selaku Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT, tertanggal 14 April 2015.

Foto diambil setelah selesai melakukan wawancara dengan Bapak Drs. H. Jarkasih, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tertanggal 14 April 2015.

MURTAD SEBAGAI PENGHALANG HADHANAH

Recommend Documents