• • • • • • •
Brief curriculum vitae
Name: Miko Kamal Email:
[email protected] Blog: www.mikokamal.wordpress.com Mobile: 081266089677 Address: Jl. Perak No. 15 Padang Prime occupaIon: Lawyer at Miko Kamal & Associates EducaIon: – Macquarie University, Sydney Australia (PhD, 2011) – Deakin University, Melbourne Australia (LL.M, 2005) – Universitas Bung HaVa, Padang Indonesia (SH, 1996)
• Research and teaching interests: – – – – –
6/10/13
Business law corporaIon law internaIonal commercial contract corporate governance English for lawyers
1
Municipal law dan hukum internasional: sebuah pengantar Miko Kamal, PhD Miko Kamal & Associates InsItut untuk Reformasi Badan Usaha Milik Negara (i-‐reformbumn)
6/10/13
2
Struktur bahasan Municipal law Tujuan dan fungsi Hukum Sumber-‐sumber Hukum Klasifikasi Hukum (hukum formil & materiil, hukum publik & privat, hukum nasional & internasional) • Hubungan hukum Internasional dan Municipal law • • • •
6/10/13
3
Municipal law • Apa itu municipal law?
– ‘Municipal law is the na5onal, domes5c, or internal law of a sovereign state defined in opposi5on to interna5onal law. – Municipal law includes not only law at the na5onal level, but law at the state, provincial, territorial, regional or local levels’ lihat hVp://en.wikipedia.org/wiki/Municipal_law.
• Yang termasuk municipal law – – – – –
6/10/13
Hukum Nasional; Hukum Negara bagian; Hukum Provinsi; Hukum Territorial; Hukum Regional atau lokal.
4
Tujuan dan fungsi hukum Source: Zaeni Ashadie dan Arief Rahman (2013) • Tujuan hukum – Menciptakan tatanan sosial yang terIb, aman, tenteram, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat; – Teori yang berkaitan dengan tujuan hukum: • Teori e6s: hukum bertujuan merealisir keadilan. • Teori u6lis6s: hukum bertujuan semata-‐mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga. • Teori campuran: tujuan hukum adalah mendaratkan keadilan dan menciptakan kebahagiaan masyarakat pada saat yang bersamaan. 6/10/13
5
Tujuan…cont. • Fungsi hukum – Sebagai sarana sosial kontrol: hukum memberikan batasan Ingkah laku mayarakat yang menyimpang, dan konsekuensi dari peyimpangan itu. – A tool of a social engineering: hukum sebagai alat untuk menciptakan perubahan. – Sebagai simbol: hukum menyederhanakan suatu rangkaian Indakan atau perisIwa tertentu sehingga mudah dipahami, baik oleh pelaksana Indakan tersebut, penegak hukum maupun masyarakat. 6/10/13
6
Tujuan…cont. – Sebagai alat poli6k: memperkokoh kekuasaan poliIk atau mengekfekIean pelaksanaan kekuasaan negara. – Sebagai sarana penyelesaian sengketa: menyelesaikan konflik untuk mencapai keadilan. – Sebagai sarana pengendalian sosial: hukum mengendalikan mengendalikan masyarakat secara terstruktur, terpadu dan terencana agar kehidupan masyarakat dapat terkendali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. – Sarana pengitegrasian sosial: hukum menjadi sarana untuk menciptakan keserasian berbagai kepenIngan masyarakat, sehingga proses pergaulan hidup berjalan baik. 6/10/13
7
Sumber-‐sumber Hukum • Sumber hukum Materiil: ‘Mengapa orang harus taat dan/atau menjalankan ketentuan hukum’ • Sumber hukum formil: ‘dimana kita menemukan hukum’ – – – – – – – 6/10/13
Undang-‐undang Kebiasaan Yurisprudensi Traktat (perjanjian antar negara) Perjanjian Perjanjian internasional Doktrin (pendapat sarjana hukum terkemuka) 8
Klasifikasi Hukum • Berdasarkan fungsi: – Hukum materiil: mengatur hubungan hukum antara sesama masyarakat, masyarakat-‐penguasa. – Hukum formil: mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum materiil.
• Berdasarkan tempat berlakunya: – – – – –
6/10/13
Municipal law Hukum internasional Hukum asing Hukum gereja Hukum Islam 9
Klasifikasi…cont. • Berdasarkan bentuk – Hukum tertulis – Hukum Idak tertulis (hukum kebiasaan)
• Berdasarkan kekuatan berlaku atau sifatnya – Hukum yang mengatur (volunteer). Misal, pewarisan menurut UU baru bisa dilaksanakan apabila Idak ada surat wasiat dari pewaris [wasiat yang Idak boleh lebih 1/3 dari jumlah harta] – Hukum yang memaksa (compulsory). Misal, pembunuh akan dihukum oleh negara. 6/10/13
10
Klasifikasi…cont. • Berdasarkan hubungan yang diaturnya hukum – Hukum objek6f: hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. – Hukum subjek6f: hasil dari hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain yang melahirkan hak dan kewajiban.
• Berdasarkan waktu berlakunya – Hukum posi6f (ius cons6totum) – Hukum yang dicita-‐citakan (ius cons6tuendum) – Hukum Kodrat: hukum yang berlaku di mana-‐mana dan kapan saja Idak terbatas oleh ruang waktu dan tempat.
6/10/13
11
Klasifikasi…cont. • Berdasarkan luas berlakunya – Hukum umum: berlaku bagi seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, warga negara, agama, suku dan jabatan seseorang. – Hukum khusus: hukum yang berlaku bagi segolongan orang-‐orang tertentu. Misal, hukum waris Islam untuk seorang muslim.
6/10/13
12
Lapangan-‐lapangan hukum Publik Hukum Pidana Hukum Pajak Hukum Tata negara Hukum Internasional Hukum tentang Penanggulangan Bencana Dll. 6/10/13
Privat
Hukum dagang/bisnis Hukum Perburuhan Hukum Perkawinan Hukum Waris Dll.
13
Subjek dan objek Hukum • Subjek – Manusia yang sehat jasmani dan rohani dan Idak di bawah pengampuan (seIap orang berhak menuntut dan dapat dituntut) – Badan hukum (badan hukum dilekaI hak dan kewajiban sebagaimana halnya manusia; dapat dituntut dan berhak menuntut)
6/10/13
14
Subjek…cont. • Objek Hukum ‘segala sesuatu yang bisa berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum, yang dilakukan oleh subjek hukum, biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum’ (Saliman, 2010)
6/10/13
15
Tiga faktor penegakan hukum • Friedman’s postula5on: – Legal structure:
• struktur formal negara seumpama pembentuk hukum, lembaga dan sisIm peradilan dan aparatur penegak hukum.
– Substan5ve law:
• hukum dan peraturan yang dibuat oleh negara yang menjadi instrumen bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum.
– Legal culture:
• sikap, nilai-‐nilai dan opini yang berkembang di tengah masyarakat berkaitan dengan substansi dan sisIm hukum.
Sumber: Lawrence M Friedman, Legal Culture and Social Development, 4 Law and Society Review 29 (1969).
6/10/13
Miko Kamal
16
Tiga…cont. • Legal culture tercermin dalam tata-‐kelola pemerintah (good or bad). • Legal culture adalah refleksi dari perilaku penegak hukum: – Kultur hukum baik masyarakat akan terbentuk apabila penegak hukum berperan sebagai ‘monster’ penjaga, dan penunjuk moral dan perilaku masyarakat. – Penegak hukum yang lemah dan korupIf, sebaliknya, akan menjadi faktor penIng lahirnya kultur hukum masyarakat yang buruk di suatu negara (‘tongkat pembawa rebah’). 6/10/13
Miko Kamal
17
Hubungan hukum Internasional dan Municipal law
• Teori-‐teori
– Teori Monisme: • Teori ini beranggapan bahwa hukum internasional lebih unggul daripada hukum nasional [municipal law]. • ‘Hukum nasional Idak boleh dijadikan sebagai dalih untuk menghindar dari kewajiban hukum internasional’ (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006)
– Teori Dualisme • Teori memandang status hukum internasional lebih rendah dibanding hukum nasional. • Pemberlakuan hukum internasional tergantung kepada penguasa domesIk.
– Teori Koordinasi • Hukum nasional memiliki lapangan yang berbeda dengan hukum internasional, masing-‐masing hukum memiliki keutamaan di lapangannya sendiri. • Tidak ada yang lebih Inggi atau lebih rendah antara yang satu dengan yang lainnya.
6/10/13
18
Hubungan…cont. • Penerapan hukum internasional di Ingkat nasional – Doktrin Inkorporasi: • Hukum internasional dapat langsung menjadi bagian dari hukum nasional; • Tidak diperlukan legislasi untuk memberlakukan hukum internasional, cukup dengan raIfikasi.
– Doktrin Transformasi • Legislasi nasional diperlukan untuk memberlakukan hukum internasional: raIfikasi Idak cukup. • Indonesia dan negara-‐negara di Asia Tenggara lainnya menganut Doktrin Transformasi (Lihat UU No. 24/2000).
6/10/13
19
