MULTIKULTURALISME DAN DISINTEGRASI DALAM PERSPEKTIF KEINDONESIAAN 1) Oleh Drs. Faris Ihsan, M.Si 2)
ABSTRAK Multikuturalisme di Indonesia selain membawa dampak postif juga membawa dampak negatif yaitu rawan tejadinya konflik antar suku, ras, agama, etnik dan sebagainya yang berdampak terjadinya disintegrasi sosial yang selanjutnya kalau kondisinya semakin parah dapat berakibat disintegrasi nasional. Disintegrasi nasional dapat pula disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam hal disparitas/pemerataan pembangunan yang cenderung diskriminatif, dimana pemerintah lebih mengutamakan pemerataan pembangunan di pusat dan daerah daerah penunjang pusat pemerintahan hal inilah yang menyebabkan terjadinya kecemburuan bagi beberapa daerah seperti Papua, Maluku yang ingin keluar dari Negara Kesatuan Repulik Indonesia. Selain itu Aceh juga ingin keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan ingin membentuk negara yang beridiologi Islam. Di tambah banyaknya gerakan gerakan organisasi saparatis di berbagai daerah yang muncul akibat kekecewaan kepada negara yang cenderung tidak peduli terhadap nasib mereka yang ada di daerah. Kata Kunci : Disparitas, diskriminatif, disintegrasi.
A. Latar Belakang Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keaneka ragaman baik dilihat dari segi ras, agama, bahasa, suku bangsa dan adat istiadat, serta kondisi faktual ini disatu sisi merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain yang tetap harus dipelihara. Keanekaragaman tersebut juga mengandung potensi konflik yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mengancam keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa, seperti gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akibat dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan yang dapat mengakibatkan terjadinya disintegrasi nasional. Ancaman disintegrasi bangsa dibeberapa bagian wilayah sudah berkembang sedemikian kuat. Bahkan mendapatkan dukungan kuat sebagian masyarakat, segelintir elite politik lokal maupun elite politik nasional dengan menggunakan beberapa issue global Issue tersebut meliputi issu demokratisasi, HAM, lingkungan hidup dan lemahnya penegakan hukum serta sistem keamanan wilayah perbatasan. Oleh sebab itu, pengaruh lingkungan global dan regional mampu menggeser dan merubah tata nilai dan tata
1. Telah dikoreksi oleh Tim Editor Website BKD dan Diklat Provinsi NTB 2. Widyaiswara Madya pada BKD dan Diklat Provinsi NTB
1
laku sosial budaya masyarakat Indonesia yang pada akhirnya dapat membawa pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk pertahanan keamanan. Untuk itu pembangunan dan pengamanan wilayah NKRI harus dilakukan melalui pendekatan beberapa aspek, terutama aspek demarkasi dan delimitasi garis batas negara, disamping itu melalui pendekatan pembangunan kesejahteraan, politik, hukum, dan keamanan. Pembangunan nasional yang diharapkan dapat menghasilkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Sehingga dapat dijadikan sebagai landasan yang kokoh dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tentram dan sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berlandaskan Pancasila, pada kenyataannya belum terwujud. Pancasila sebagai ideologi negara yang lahir dari ide-ide bangsa yang mengandung nilai-nilai hakiki semakin terkikis oleh ideologi asing. Inilah berbagai permasalahan yang kita hadapi dan menjadi tantangan kita bersama. Menghadapi situasi dan kondisi demikian kita harus memiliki satu visi. baik para pemimpin pemerintahan, sipil maupun militer, juga para elite politik, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh partai serta media massa. Penyamaan visi itu penting untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada dan dapat menimbulkan permusuhan. Karena tidak ada satu negarapun didunia toleran terhadap aspirasi rakyat di sebagian wilayah teritorial yang berniat mengembangkan wacana dan berkeinginan memisahkan diri akibat dari ketidakpuasan yang mendasar, terhadap keadilan sosial, keseimbangan pembangunan, pemerataan hasil pembangunan dan hal-hal sejenisnya. Oleh karena itu diharapkan setiap warga negara harus dapat mengendalikan emosi, sabar, dan tidak terlalu sensitif, sehingga bangsa dan negara kita dapat terhindar dari semua situasi dan kondisi yang bernuansa konflik dan dapat mengakibatkan disintegrasi nasional. Dan di perparan dengan berbagai kasus sosial yang bertambah tercatat dalam data berdasarkan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2012 sebanyak 93 kasus, kemudian menurun pada 2013 menjadi 77 kasus, namun data sampai pertengahan agustus tahun 2014 meningkat lagi menjadi 89 kasus. Menariknya, penyebab konflik tersebut bervariatif mulai dari sengketa pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada), sengketa kewenangan, sengketa lahan, konflik SARA, konflik ormas, konflik pada institusi pendidikan, dan kesenjangan sosial dan yang paling menonjol berkaitan dengan SARA . Bebagai masalah yang terus menimpa negeri ini khusus nya berkaitan dengan multikuturlisme membahayakan keadaan Negara yang takutnya menyebabkan NKRI ini terpecah belah di samping multikuralisme itu mempunyai dampak positif bagi negeri ini kita juga tidak terlepas dari dampak negatif multikulturalisme ini.
2
B. Multikulturalisme Multikulturalisme adalah sebuah filosofi terkadang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Istilah multikultural juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Multikulturalisme berasal dari dua kata; multi (banyak/beragam) dan cultural (budaya atau kebudayaan), yang secara etimologi berarti keberagaman budaya. Budaya yang mesti dipahami, adalah bukan budaya dalam arti sempit, melainkan mesti dipahami sebagai semua dialektika manusia terhadap kehidupannya. Dialektika ini akan melahirkan banyak wajah, seperti sejarah, pemikiran, budaya verbal, bahasa dan lain-lain. Kosep tentang mutikulturalisme, sebagaimana konsep ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan yang tidak bebas nilai (value free), tidak luput dari pengayaan maupun penyesuaian ketika dikaji untuk diterapkan. Demikian pula ketika konsep ini masuk ke Indonesia, yang dikenal dengan sosok keberagamannya. Muncul konsep multikulturalisme yang dikaitkan dengan agama, yakni ”multikulturalisme religius” yang menekankan tidak terpisahnya agama dari negara, tidak mentolerir adanya paham, budaya, dan orang-orang yang atheis (Harahap, 2008). Dalam konteks ini, multukulturalisme dipandangnya sebagai pengayaan terhadap konsep kerukunan umat beragama yang dikembangkan secara nasional. Multikuturalisme menurut beberapa ahli : “Multikulturalisme” pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat
juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian
diwujudkan dalam kesadaran politik (Azyumardi Azra, 2007). Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam kumunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan (“A Multicultural society, then is one that includes several cultural communities with their overlapping but none the less distinc conception of the world, system of [meaning, values, forms of social organizations, historis, customs and practices”(Azra, 2007). Multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan
3
(Suparlan, 2012, merangkum Fay 2006, Jari dan Jary 1991, Watson 2000). Multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara, yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut.
C. Disintegrasi Disintegrasi adalah suatu keadaan di mana orang-orang di dalam masyarakat tidak dapat lagi menjalin kerukunan dan kebersamaan, melainkan saling bertikai dan saling menghancurkan sehingga terjadi perpecahan dalam kehidupan sosial. Adapun ciri-ciri terjadinya disintegrasi di suatu masyarakat antara lain: 1. Ketidaksamaan tujuan antara anggota suatu kelompok sehingga tidak ada keterpaduan. 2. Sebagian besar anggota kelompok tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. 3. Menurunnya wibawa tokoh-tokoh pemimpin kelompok. 4. Kurang berfungsinya sanksi sebagaimana mestinya. Di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, banyak terjadi masalah sosial yang muncul sebagai perwujudan dari gejala disintegrasi. Seperti, banyaknya cekcok antaranggota keluarga, sengketa antarkelompok masyarakat, konflik antaretnis maupun gejala separatisme. Kesemua contoh tersebut merupakan masalah sosial yang dapat mengarah pada munculnya disorganisasi sosial sebagai akibat perubahan sosial. Secara umum terdapat beberapa bentuk disintegrasi dalam masyarakat antara lain: a. Pergolakan Daerah Pergolakan daerah merupakan suatu proses pergolakan yang terjadi di daerah. Biasanya pergolakan ini timbul karena membela kepentingan daerah yang berkaitan dengan latar belakang ekonomi, politik, kesenjangan sosial, ketidakadilan, etnis, agama, dan lain-lain. Misalnya terjadinya kerusuhankerusuhan di daerah, gerakan separatisme, dan lain-lain. b. Aksi Protes dan Demonstrasi Aksi protes biasanya muncul dikarenakan ketidakpuasan masyarakat terhadap cara kerja sebuah instansi. Tidak dapat dimungkiri dalam aksi ini orangorang melakukan tindakan destruktif sebagai ungkapan rasa kekecewaan mereka. Akibat aksi ini dapat memunculkan
4
kondisi disintegrasi bangsa. Misalnya aksi protes mahasiswa menuntut transparansi kinerja pemerintah aksi protes buruh menuntut kenaikan upah. c. Kriminalitas,
Kriminalitas merupakan jenis perilaku menyimpang dari norma-norma sosial
masyarakat yang biasanya merugikan orang lain. Contoh: perampokan, pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, dan lain-lain. d. Prostitusi atau Pelacuran, prostitusi sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan seksual dengan imbalan upah. Bentuk disintegrasi ini biasanya merebak di kota-kota besar, daerah-daerah pariwisata, dan lain-lain. e. Kenakalan Remaja Adanya kenakalan remaja disebabkan fungsi keluarga yang kurang berperan dalam pengawasan anak. Kenakalan remaja sebagai perbuatan antisosial yang dilakukan oleh seorang remaja yang apabila dilakukan oleh orang dewasa diartikan tindak kejahatan. Tindakan ini mampu menimbulkan keresahan masyarakat yang akhirnya mendorong terjadinya disintegrasi nasional. Contoh: perkelahian, kebut-kebutan, membolos, dan lain-lain.
D. Multikuturalisme di Indonesia Sebuah kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari kolektifitas kelompok-kelompok masyarakat yang bersifat majemuk. Dari segi etnitasnya terdapat 656 suku bangsa (Hidayat, 1997) dengan tidak kurang dari 300 jenis bahasa-bahasa daerah, dan di Irian Jaya saja lebih 200 bahasa-bahasa sukubangsa (Koentjaraningrat,1993). Penduduknya sudah mencapai 200 juta, yang menempatkan Indonesia pada urutan keempat dunia. Tatanan dan sejarah pembentukannya memiliki arti strategik, dilihat dari geopolitik perkembangan bangsa-bangsa di dunia, khususnya Asia Tenggara. Salah sati ciri benua maritim Indonesia, lautannya mengandng suber daya alam yang kaya. Demikian juga wilayah pesisirnya, dimana garis pentainya sepanjang 10 81.000 km itu beranekaragam dan sangat besarpotensi budidaya laut. Geografi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki keunikan budaya, terlebih jika dikaitkan dengan letah dalam peta dunia. Wilayah lingkungan utama kehidu-pannya juga memperlihatkan variasi yang berbeda-beda. Ada komunitas yang mengandalkan pada laut sebagai sumber kehidupannya seperti orang Bajo. Orang-orang Bugis-Makasar, Bawean, dan Melayu dikenal sebagai masyarakat pesisir; serta terdapat pula komunitaskomunitas pedalaman, antara lain orang Gayo di Aceh, Tengger di Jawa Timur, Toraja di Sulawesi Selatan, Dayak di Kalimantan, dan lain
5
sebagainya. Karakter pluralistik itu ditambah lagi dengan perbedaan-perbedaan tipe masyarakatnya. Sesung-guhnya multikultural tersebut sebagai suatu keadaan obyektif yang dimiliki bangsa Indonesia. Tetapi kemajemukan itu tidak menghalangi keinginan untuk bersatu! Paling tidak, beberapa daerah yang tergolong “termaginalkan” yang sempat kami kunjungi pada rentang tahun 1999 - 2002 untuk proses pendidikan masyarakatnya, adanya suatu harapan untuk berpikir maju, walaupun dengan tataran yang masih sederhana. Sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa pada tahun 1928, ikrar “Sumpah Pemuda” menegaskan tekad untuk membangun nasional Indonesia. Mereka bersumpah untuk berbangsa, bertanah air, dan berbahasa satu yaitu Indonesia. Ketika merdeka dipilihnya bentuk negara kesatuan. Kedua peristiwa sejarah ini menunjukan suatu kebutuhan yang secara sosio-politis merefleksi keberadaan watak pluralisme tersebut. Kenyataan sejarah dan sosial budaya tersebut lebih diperkuat lagi melalui ari simbol “Bhineka Tunggal Ika” yaitu “berbeda-beda dalam kesatuan” pada lambang negara Indonesia. Struktur masyarakat Indonesia sebagaimana telah kita ketahui dapat menimbulkan persoalan tentang bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi pada tingkat nasional. Karakteristik yang dapat kita kenali sebagai sifat dasar dari suatu masyarakat majemuk yakni; 1. terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan, atau lebih tepat sub-kebudayaan, yang berbeda satu sama lain; 2. memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat dasar; 3. kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar; 4. secara relatif seringkali terjadi konflik antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain; 5. secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (coercion) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi; serta 6. adanya dominasi politik suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain. Oleh karena sifat-sifat demikian itulah, maka penulis beranggapan bahwa masyarakat majemuk tidak dapat digolongkan begitu saja, tanpa perhitungan analisis ke dalam salah satu diantara 2 jenis masyarakat. Suatu masyarakat yang multikultural tidak dapat disamakan dengan masyarakat yang memiliki unit-unit kekerabatan yang bersifat segmenter, akan tetapi sekaligus juga tidak dapat disamakan pula dengan masyarakat yang memiliki diferensiasi atau spesialiasi yang tinggi. Yang disebut pertama merupakan suatu masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam berbagai kelompok, yang
6
biasanya berdasarkan garis keturunan tunggal, akan tetapi memiliki struktur kelembagaan yang homogeneous. Sedangkan yang disebut kedua, merupakan suatu masyarakat dengan tingkat diferensiasi fungsional yang tinggi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan, akan tetapi bersifat komplementer dan saling tergantung satu sama lainnya. Di dalam keadaan demikian, solidaritas mekanis yang diikat oleh kesadaran kolektif maupun solidaritas organis yang diikat oleh saling ketergantungan di antara bagian-bagian dalam sistem sosial. Hal ini tidaklah mudah untuk ditumbuhkembangkan dalam masyarakat yang multicultural. Dalam konteks tersebut di atas, mengikuti pandangan fungsionalisme struktural untuk mewujudkan sistem sosial itu dapat terintegrasi dari berbagai multikultural terdapat 2 landasan pokok, yakni 1. Suatu masyarakat senantiasa terintegrasi di atas tumbuhnya konsensus diantara sebagian anggota masyarakat akan nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental. 2. Suatu masyarakat senantiasa terintegrasi juga oleh karena berbagai anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial (cross-cutting affiliations). Oleh karena itu setiap konflik yang terjadi diantara suatu kesatuan sosial dengan kesatuan-kesatuan sosial yang lain segera akan dinetralisir oleh adanya masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial. Pada tingkat tertentu keduanya mendasari terjadinya integrasi sosial di dalam masyarakat yang bersifat majemuk. Oleh karena tanpa keduanya suatu masyarakat bagaimanapun tidak mungkin terjadi. Akan tetapi sifat-sifat masyarakat majemuk sebagaimana yang kita uraikan di atas, telah menyebabkan landasan terjadinya integrasi nasional. Dalam hal ini sedikitnya ada dua macam konflik yang mungkin dapat terjadi yakni; 1) konflik di dalam tingkatannya yang bersifat ideologis, dan 2) konflik di dalam tingkatannya yang bersifat politis. Pada tingkatan ideologis bentuk konfliknya adanya pertentangan sistem nilai yang dianut didalam masyarakat tersebut. Sedangkan tingkatan politis bentuk konfliknya berupa pertentangan di dalam pembagian status kekuasaan, dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas didalam masyarakat. Di dalam situasi konflik akibat multikultural tersebut, pada umumnya setiap pihak yang berselisih akan berusaha mengabadikan diri dengan cara memperkokoh solidaritas di antara sesama anggotanya. Dalam kaitan dengan sejarah, ternyata para kaum penjajah sengaja mempertantangkan perbedaanperbedaan yang terjadi dalam budaya masyarakat Indonesia, sebagai upaya untuk mengikiskan persatuan dan kesatuan dari berbagai daerah. Jika tidak bersatu dan selalu dipertentangan pada demensi multikultural, maka negara penjajah akan mudah untuk mendikte bangsa
7
Indonesia. Dengan adanya struktur masyarakat Indonesia dan masalah multikultural, maka diperlukan kebijakan pemerintah yang menjamin kelangsungan hidup masyarakat, dengan cara tetap menghormati pranata, struktur, dan kebiasaan yang ada (social sustainability). Indonesia yang multikultural ini akan tetap bertahan sebagai sebuah negara kesatuan, apabila elemen-elemen pendukung kebersamaan tetap dipertahankan. Kecenderungan dominasi mayoritas (suku dan agama) harus ditata kembali agar rasa memiliki bangsa ini tidak luntur. Gejolak yang terjadi di berbagai daerah (Aceh, Kalimantan Tengah, Maluku, Irian Jaya, dan sebagainya), membutuhkan penanganan yang serius. Kelalaian tidak memperhatikan multikultural bangsa, dimasa mendatang akan menjadi bom waktu yang sangat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Kita bias melihat ciri ciri disintegrasi negara dari banyak masalah sosial yang berhubungan dengan SARA.
E. Multikuturalisme Sebagai Penyebab Disinegrasi Nasional Potensi disintegrasi bangsa di Indonesia sangatlah besar hal ini dapat dilihat dari banyaknya permasalahan yang kompleks yang terjadi dan apabila tidak dicari solusi pemecahannya akan berdampak pada meningkatnya eskalasi konflik menjadi upaya memisahkan diri dari NKRI. Kondisi ini dipengaruhi pula dengan menurunnya rasa nasionalisme yang ada didalam masyarakat dan dapat berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan yang akhirnya mengarah kepada disintegrasi bangsa, apabila tidak cepat dilakukan tindakan-tindakan yang bijaksana untuk mencegah dan menanggulanginya sampai pada akar permasalahannya secara tuntas maka akan menjadi problem yang berkepanjangan. Permasalahan konflik yang terjadi saat ini antar partai, daerah, suku, agama dan lainlainnya ditenggarai sebagai akibat dari ketidak puasan atas kebijaksanaan pemerintah pusat, dimana segala sumber dan tatanan hukum dinegara ini berpusat. Dari segala bentuk permasalahan baik politik, agama, sosial, ekonomi maupun kemanusiaan, sebenarnya memiliki kesamaan yakni dimulai dari ketidakadilan yang diterima oleh masyarakat Indonesia pada umumnya sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, terutama bila kita meninjau kembali kekeliruan pemerintah masa lalu dalam menerapkan dan mempraktekkan kebijaksanaannya.Konflik yang berkepanjangan dibeberapa daerah saat ini sesungguhnya berawal dari kekeliruan dalam bidang politik, agama, ekonomi, sosial budaya, hukum dan hankam. Kondisi tersebut lalu diramu dan dibumbui kekecewaan dan sakit hati beberapa tokoh daerah, tokoh masyarakat, tokoh partai dan tokoh agama yang merasa
8
disepelekan dan tidak didengar aspirasi politiknya serta para eks tapol/Napol. Akumulasi dari kekecewaan tersebut menimbulkan gerakan radikal dan gerakan separatisme yang sulit dipadamkan. Dalam kecenderungan seperti itu, maka kewaspadaan dan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa harus ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai dengan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu untuk mencegah ancaman disintegrasi bangsa harus diciptakan keadaan stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis dalam rangka mendukung integrasi bangsa serta menegakkan peraturan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan muncul nya berbagai masalah sosial di negeri ini seperti konflik vertikal, konflik horizontal, konfilk SARA , munculnya gerakan saparatisme dan adanya daerah di negeri ini yang ingin keluar sebagai bagian dari negara indonesia menunjukan bahwa multikuturalisme ini merupakan penyebab terjadinya disintegrasi nasional selain itu penulis yakin bahwa kebijakan pemerintah dalam pemerataan pembangunan daerah yang cenderung diskriminasi terhadap kawasan Indonesia bagian timur dan Pengelolaan aset kekayaan sumber daya mineral yang di kuasai asing menimbulkan kekecewaan masyarakat daerah mendorong dan memperlebar terjadinya potensi disintegrasi nasional. Sebagai tantangan dan paradoksial dari NKRI, maka disintegrasi nasional haruslah dicegah dan dihilangkan dari bumi Indonesia. Pemecahan masalah tersebut dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni secara struktural dan kultural. Secara struktural dengan cara pemerintah yang berwenang (pusat dan daerah) mengeluarkan kebijakan yang dapat menangkal berbagai hal yang berkenaan dengan disintegrasi bangsa. Secara kultural ialah dengan memberdayakan seluruh elemen kemasyarakatan dalam upaya penangkalan disintegrasi bangsa. Sehingga pencegahan disintegrasi bangsa dilakukan secara sistemis dan holistik. Strategi yang pernah dan sedang dijalankan dalam penanggulangan disintegrasi nasional antara lain : a. Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air dan rasa persaudaraan, agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia. b. Penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butirbutir Pancasila, dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada ideologi bangsa. c. Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi. d. Membentuk satuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI dan Polri dalam memerangi separatis.
9
Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tantangan disintegrasi nasional ialah dengan cara memperkuat sendi persatuan dan kesatuan yaitu dari sendi ekonomi, politik dan ideologi negara. Dari segi ekonomi ialah dengan cara membuat kebijakan kebijakan yang merata dan tidak bersifat diskriminatif terhadap daerah-daerah di Indonesia. Sedangkan segi politis dan ideologis ialah bahwa kebijakan pemerintah jangan sampai menimbulkan kesenjangan antar daerah dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi bersama yang dapat mengeratkan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesianamun solusi yang dilakukan ini tidak berjalan dengan baik hanya menjadi wacana dan implementasi nya pun banyak menyimpang dari apa yang dicanangkan.
F. Sumber Permasalahan Melihat semuan hal yang melatarbelakangi pengaruh multikulturalisme terhadap disintegrasi nasional penyebabnya adalah : 1. Geografi Indonesia yang terletak pada posisi silang dunia merupakan letak yang sangat strategis untuk kepentingan lalu lintas perekonomian dunia selain itu juga memiliki berbagai permasalahan yang sangat rawan terhadap timbulnya disintegrasi nasional. Dari ribuan pulau yang dihubungkan oleh laut memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan kondisi alamnya yang juga sangat berbedabeda pula menyebabkan munculnya kerawanan sosial yang disebabkan oleh perbedaan daerah misalnya daerah yang kaya akan sumber kekayaan alamnya dengan daerah yang kering tidak memiliki kekayaan alam dimana sumber kehidupan sehari-hari hanya disubsidi dari pemerintah dan daerah lain atau tergantung dari daerah lain. 2. Demografi Jumlah penduduk yang besar, penyebaran yang tidak merata, sempitnya lahan pertanian, kualitas SDM yang rendah berkurangnya lapangan pekerjaan, telah mengakibatkan semakin tingginya tingkat kemiskinankarena rendahnya tingkat pendapatan, ditambah lagi mutu pendidikan yang masih rendah yang menyebabkan sulitnya kemampuan bersaing dan mudah dipengaruhi oleh tokoh elit politik/intelektual untuk mendukung kepentingan pribadi atau golongan.
10
3. Kekayaan Alam Kekayaan alam Indonesia yang melimpah baik hayati maupun non hayati akan tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi negara Industri, walaupun belum secara keseluruhan dapat digali dan di kembangkan secara optimal namun potensi ini perlu didayagunakan dan dipelihara sebaik-baiknya untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dalam peran sertanya secara berkeadilan guna mendukung kepentingan perekonomian nasional. 4. Ideologi Pancasila Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia dalam penghayatan dan pengamalannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila, bahkan saat ini sering diperdebatkan. Ideologi pancasila cenderung tergugah dengan adanya kelompok-kelompok tertentu yang mengedepankan faham liberal atau kebebasan tanpa batas, demikian pula faham keagamaan yang bersifat ekstrim baik kiri maupun kanan. 5. Politik Berbagai masalah politik yang masih harus dipecahkan bersama oleh bangsa Indonesia saat ini seperti diberlakukannya Otonomi daerah, sistem multi partai, pemisahan TNI dengan Polri serta penghapusan dwi fungsi BRI, sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan secara tuntas karena berbagai masalah pokok inilah yang paling rawan dengan konflik sosial berkepanjangan yang akhirnya dapat menyebabkan timbulnya disintegrasi bangsa. 6. Ekonomi Sistem perekonomian Indonesia yang masih mencari bentuk, yang dapat pemberdayakan sebagian besar potensi sumber daya nasional, serta bentuk-bentuk kemitraan dan kesejajaran yang diiringi dengan pemberantasan terhadap KKN. Hal ini dihadapkan dengan krisis moneter yang berkepanjangan, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan meningkatnya tingkat pengangguran serta terbatasnya lahan mata pencaharian yang layak. 7. Sosial Budaya Kemajemukan bangsa Indonesia memiliki tingkat kepekaan yang tinggi dan dapat menimbulkan konflik etnis kultural. Arus globalisasi yang mengandung berbagai nilai dan budaya dapat melahirkan sikap pro dan kontra warga masyarakat yang terjadi adalah konflik tata nilai. Konflik tata nilai akan membesar bila masing-masing mempertahankan tata nilainya sendiri tanpa memperhatikan yang lain. 8. Pertahanan dan Keamanan Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang terjadi saat ini menjadi bersifat multi dimensional yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, hal ini
11
seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan komunikasi. Serta sarana dan prasarana pendukung didalam pengamanan bentuk ancaman yang bersifat multi dimensional yang bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya.
G. Analisis Sintesis Multikuturalisme di Indonesia ini cukup menyumbang berbagai masalah yang terus menerus menimpa negeri tercinta ini. Konflik sosial di berbagai daerah di Indonesia baik konflik vertikal, horizontal cukup memberikan indikasi bahwa multikultural ini membawa dampak negatife. Selain itu beberapa daerah di Indonesia juga ingin keluar dari bagian negara ini dengan alasan perbedaan idiologi dan kecemburuan masyarakat di daerah atas kebijakan pemerintah yang cenderung mengabaikan pemerataan pembangunan kawasan timur Indonesia selain itu pengelolaan sumber daya mineral atau kekayaan alam dearah yang di kuasai dan dinikmati pihak asing menyebabkan munculnya berbagai gerakan saparatisme sementara masyarakat asli daerahnya tidak menikmati hasil kekayaan sumber daya mineral dan alam malah menjadi buruh pihak asing tersebut ini lah pada dasarnya yang menyebabkan disintegrasi nasional dalam negara yang multicultural. Penulis mempunyai beberapa gagasan mengenai upaya menghindari terjadinya disintegrasi nasional yaituPenyelesaian konflik vertikal yang bernuansa separatisme bersenjata harus diselesaikan dengan pendekatan militer terbatas dan professional guna menghindari korban dikalangan masyarakat dengan memperhatikan aspek ekonomi dan sosial budaya serta keadilan yang bersandar pada penegakan hukum. Penyelesaian konflik horizontal yang bernuansa SARA diatasi melalui pendekatan hukum dan HAM. Pemerintah harus memperhatikan pemerataan pembangunan di daerah terpencil kawasan timur dan bertindak tidak diskriminasi .Guna mengantisipasi segala kegiatan separatisme ataupun kegiatan yang berdampak disintegrasi bangsa dan nasioanal perlu dibangun dan ditingkatkan institusi inteligen yang handal. Perlu di terapkan nya pendidikan multikulturalisme di negeri agar kita bisa hidup damai,aman,sejahtera dan kondusif walapun hidup dalam keragaman budaya.
H. Kesimplulan Multikuturalisme itu sebagai salah satu penyebab muncul nya masalah masalah konflik sosial yang meyebabkan disintegrasi nasional. Multikulturalisme adalah keragaman budaya, bahasa, suku bangsa
12
dan sebagainya, keadaan ini sangat potensial terjadinya disintegrasi nasional, disintegrasi nasional adalah perpecahan yang terjadi di daerah daerah sebagai akibat dari multikulturalisme dan pengaruh kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dan cenderung diskriminasi dengan harapan masyarakat daerah . multikulturalisme memang salah satu penyebab terjadinya disintegrasi nasional ini terbukti dari banyak nya masalah sosial yang berkaitan dengan SARA terjadi di Indonesia .selain itu munculnya gerakan saparatisme sebagai akibat dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan kawasan timur Indonesia juga sangat potensial sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya disintegrasi nasional dalam negara yang multikultural.
I. Saran Melihat potensi terjadinya disintegrasi nasional sangat besar terjadi di negeri ini pemerintah di harapkan serius menanggapi permasalahan ini permerintah harus bisa mengkonsolidasikan seluruh masyarakat indonesia yang bhineka tunggal ika dan melakukan upaya upaya konkrit dalam menghadapi masalah ini penulis mempunyai gagasan menerapkan pendidikan multikulturalisme di negeri dapat mencegah terjadinya disintegrasi nasional selain itu pemerintah harus bijak dalam pemerataan pembangunan dan pengelolaan aset atau sumber daya mineral yang ada di daerah pemerintah pusat harus benar benar memberikan kekuasaan pengelolaan sumber daya mineral daerah kepada masyarakat daerah dan tanpa campur tangan pemerintah asing sehingga masyarakat daerah dapat menikmati kekayaan sumber daya alam sesuai yang diamanatkan Undang Undang Dasar 1945. Untuk mendukung terciptanya keberhasil suatu kebijaksanaan dan strategi pertahanan disarankan : a. Penyelesaian konflik vertikal yang bernuansa separatisme bersenjata harus diselesaikan dengan pendekatan militer terbatas dan professional guna menghindari korban dikalangan masyarakat dengan memperhatikan aspek ekonomi dan sosial budaya serta keadilan yang bersandar pada penegakan hukum. b. Penyelesaian konflik horizontal yang bernuansa SARA diatasi melalui pendekatan hukum dan HAM. c. Pemerintah harus memperhatikan pemerataan pembangunan di daerah terpencil kawasan timur dan bertindak tidak diskriminasi .
13
d. Guna mengantisipasi segala kegiatan separatisme ataupun kegiatan yang berdampak disintegrasi bangsa dan nasioanal perlu dibangun dan ditingkatkan institusi inteligen yang handal
DAFTAR PUSTAKA
Azyumardi Azra, 2007, Kultur Bangsa Indonesia, Pelita Press, Jakarta Harahap, 2008, Kebudayaan Indonesia, Erlangga, Jakarta Hidayat, 1997, Demografi, Alfabeta, Jakarta Koentjaraningrat, 1993, Kebudayaan Indonesia, Yudistira, Jakarta Suparlan, 2012, Keunggulan Indonesia di Dunia, Gramedia, Jakarta Taufik, RD, 2008, Sosiologi Indonesia, Yudhistira, Jakarta Akses Internet : Website BKD dan Diklat Provinsi NTB : http:///bkddiklat.ntbprov.go.id
(diserahkan ke Tim Editor
Website BKD dan Diklat Provinsi NTB tanggal 15 Mei 2015).
14
