t1:+
GUBERTTUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 3s TAIIUN 2OL4
TENTAilG
KEBIJAI(AI{ PENGEI.,6)IAAII SISTE}I INFORMASI HIDROLOGI' HIDROMEIrEOn,OLOGI DAI{ HIDIIOGEOTOGI Dt PRO\rTNSI gULAWEAI STLATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
bahwa untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, maiia perlu diselenggarakan pengelolaan sistem suml:er daya air
Menimbang : a.
yang meliputi informasi konclisi hiclrologi, hiclrtlmet'eorr":lctgi' hidrogeologi, kebijakan sumber daya air' prasarana sumber" daya air, teknologi sumber daya air, iingkungan pada sumher budaya daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosiai ekonomi masyarakat yang terkait dengan sumber daya air;
bahwauntukmelaksanakanketentuan.Pasal6sayat(2) Daya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber
b,
Air dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Reputrlik
Indonesia Nomor
88 Tahun 2012 tentang Kebijal
dan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, kebijal
c.
bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadirrraklsud
dalamhurufadanhurufb,perlumenetapkanPerar"uran Gubernur sulawesi selatan tentang l(ebijakan Pengelolnan sistem Informasi HidroLogi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi Di Provinsi Sulavresi Selatan;
Mr:ngirr.gat
:
Dava 1. Undang-undang Nornor 7 Tahun 20A4"tentang sumi:er lriorrior Air (Lernbaran Negara Repubiik Inconesia Tahun 2004
32,TambahanlrmbaranNegaraRepubliklndorresiaNoinor a377j; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan
Daerah{l,embaranNegaraRepubtik[nd.onesiaTa.htrn2oo4 Nomorl25,TambalranlxmbaranNegaraRepublikindonesia terakhir Nomor 443l|sebagaimana telah cliubah beberapa kali denganUndang-und.angNomor12Tahun2008(Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2ao8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a4\; 3. undang-ur:dang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tzunbahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor aSaQ 4. undang-und.ang Nomor 31 Tahun 20o9 tentang Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
S.Undang-undangNomor12Tahun2oLLtentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tent;Lng PengelolaanSumberDayaAir(IrmbaranNegaraRepubiik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a858);
T.PeraflrranPemerintahNomor4gTahun2008tentangAir
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor a859); 2008 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun tentang Dewan Sumber DaYa Air; i1 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahurt 20 /t'ir; tentang Kebijakan Nasionai Pengelolaan Sumber Daya 2O11 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
tentang Sungai; Tahun 2al2 11. Perahrran Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tentang Kebijakan Pengelolaan Hidrologi, Hidrometeorologi Dan Hidrogeologi;
12 Tahun 12. Keputusan Presiden Republik lirdonesia Nomor 2Ol2 tentang WilaYah Sungai; 13.PeraturanMenteriPekerjaanUmrrmNomor04/PRT/Ml2oo8,
tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Provinsi' Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat
Kabupaten/Kota Dan Wilayah Sungai ; 2al4 tentang L4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun Pembentukan Produk Hukum Daerah; 2 Tahun 15. Per.aturan Daerah Provinsi sulawesi selatan Nomor
2oostentangUrusanPemerintahanYangMer.ljadi KewenanganPemerintahDaerahProvinsiSulawesiSelatan 2008 (Irmbaran Daerah Provinsi sulawesi selatan Tahun
J
Nomor
2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi sulawesi
Selatan Nomor 235); 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor B Tal-:'un
2008 tentang organisasi Darr Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi sulawesi selatan (Lembaran Daerah Provinsi sulawesi Selatan Tahun 20OB Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sula.wesi Selatan Nomor 24ll; t7. Peraturan Daerah Provinsi sulawesi selatan Nomor 7 Tahun 2O1O tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi sulawesi selatan Nomor 225); Tahun 2013 18. Peraturan Gubernur sulawesi selatan Nomor 32 Air tentang Kebijakan Dan Strategis Pengelolaan sunrber Daya Provinsi sulawesi selata"n (Berita Daerah Provinsi sulawesi Selatan Tahun 2OL3 Nomor 32); MEMUTUSKAN: MenetaPkan
PERATURANGUBERNURTENTANGKEBIJAKANPENGELOLAAN DAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI HIDROGEOLOGI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN' BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan
:
pemerintah adalah Presiden Republik 1. pemerintah pusat yang selanjutnya disebut negara Republik Indonesia Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan sebagaimanadimaksuddatamUndang.undangDasarNegaraRepubliklndoncsia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan' daerah sebagai Llnsur 3. Pemerintah Daerah adatah Grrbernur dan perangkat penyelenggara pemerintahan daerah'
di Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kzrbupaten/Kota Sulawesi Selatan. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan'
5. yang berada di bawah 6. Lembaga pemerintah adalah institusi atau iembaga kewenanganPemerintahPusatyangberkoordinasidenganPemeri.ntahDaera]r. didirikan oleh perorangan atau 7. Lembag& florr pemerintah adalah organisasi yang memberikan pelayanan kepada sekelompok orang yang secara sukarela keuntungan dari kegiatannya" rnasyarakat umum tanpa tujuan memperoleh
4
Ker.ia Perangkat Daerah yang sel.anjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi sulalvesi selatan.
8. Sattrau
9. Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut di Dewan SDA provinsi adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air Provinsi' Aarra qir ar{aleh upaya LtDa merencanak :an' melaksanakan' air adalah sumber daya 1O. Pengelolaan ^"*laa* daya air'' rremantatl, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sgmber air' penciayagunaan sumber daya air, dan pengendaliarr daya msak indikatif unt'uk 11. Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program mewujudkan visi dan misi. atau lebih kegiatan yang 12. Program adatah instrumen kebijakan yang berisi satu mencapai sasaran clan 6ilaksana.kan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk instansi pemerintah' tujuan atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh d'erya air yang terkandung di 13. Suinber daya air adalah air, sumber air, dan dalamnya. dan mengandung arti hagi 14. Informasi adalah data yang telah diproses atau diolah clan untuk pengambilan keputusan pada suatu saat tertentu
penerima
kebutuhan tertentu.
merupaican informasi adalah suatu sistem dalam organisasi yang prosedur-prosedur clan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, jalur komunikasi yang pent'ing pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan yang penting' dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan meliputi pengamatan' pencatat'an' 16. Pengelolaan data adatah kegiatan yang
15. Sistem
data' pengumpulan, pengotahan, pengarsipan' dan penyebaran dan dapat dipadukan satu sama lain' 17. Andal dan terpadu berarti a"p^t dipercaya yang berkaitan dengan air yang ,18. Hidrologi adalah semua aspek pengelolaan
terdapatpadadan/ataumengalirdipermukaantanahdaninteraksinyadengan air hujan dan air tanah' pengelolaan yang berkaitan dengan air r/19. Hidrometeoroiogi adalah semr.ra aspek
dengan air permukaan' hujan yang terdapat di atmosfer dan interaksinya dengan air yang l2l.Hidrogeologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan jenuh dan interaksinya berada di bawah permukaan tanah pada lajur/zona dengan air Permukaan'
yang selanjutnya disingkat H3 21. Hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi yang terdapat pada dan/rltau adalah semlra aspek yang berkaitan dengan air yang terdapat di atmosfer' dan air yang mengalir di permukaan tanah, air hujan jenuh dengan interaksinya' berada di bawah permukaan tanah pada lajur/zona dan Hidrogeol0gi yang selanjutnya 22. Sistem informasi Hidrol0gi, Hidrometeororogi disingkatSlH3adalahbaganjaringaninformasisumberdayaairyangdikelola dalam suatu pusat pengelolaan data'
23.Metadataadalahinformasiterstrukturyangmencliskripsikan'menjelaskan' suatu informasi mr:iiah menernukan atau setidaknya membuat menjadikan untuk Citemukan kembali, digurrakan atau dikelola'
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesattt Maksud Pasal 2
penyusunan peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan bagi pernerintah Dasrah dan pernangku kopentingan lainnye eerta ha,han'trahan yang pertimbangan kebijakan Pemerintah Pusat dalam perulnusan kebijakan rnengatur pelaksanaan pengelolaan sIH3 pada tingkat Provinsi. Bagian Kedua Tujtla11
Pasal 3
peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menghasilkan Kebijakan Pengeloiaan SIH3 yang yarrg dapat mewujudkan ketertiban penyediaan informasi mengenai H3 berkredibilitas. BAB III ARAH DAN KEBIJAKAN Pasal 4
Arah pengelolaan SIH3 mencakuP: unit-uni1' a. Pengelolaan sIH3 dilaksanaka.n oleh Pemerintah Daerah melalui yang dilakukan' sec'ai'a pengelola. sumber daya air sesuai d.engan kewenangannya terpadu dengan bekerja salna pihak lain yang berkepentingan; air pada b. Informasi kondisi hidrologi meliputi informasi curah hujan, kandungan kandungan sedimen, tinggi muka air, dan informasi lain
sumber air meliputi terkait dengan kondisi aliran pada sumber air; curah c. informasi kondisi hidrometeorologi meliputi informasi tentang perkiraan informasi lain hujan, temperatur udara, kecepatan angin, kelembaban udara' dan terkait dengan kondisi atmosfer yang mempengaruhi siklus hidrologi; air tanah' d. Informasi kondisi hidrogeologi meliputi informasi tentang potensi dengan kondisi akuifer atau lapisan pembawa air, dan informasi lain terkait kondisi cekungan air tanah; dan Daerah e. Kebijakan Pengelolaan sIH3 menjadi arahan strategis bagi Pemerintah informasi rI3 di dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan data dan Provinsi sampai dengan Tahun 2030' Pasal 5
(1)
Kebijakan Pengelolaan SIH3 terdiri atas : a. kebijakan pengembangan kelembagaan; b. kebiiakan peningkatan tatalaksana;
6
c. d. e.
kebdakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; kebijakan pembiayaanl dan kebijakan perarl masyarakat dan dunia usaha. (21 Kebijakan Pengelolaan SIH3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 6
Peraturan Gubernur ini berfungsi sebagai acuan bagi: a. Unit kerja Pemerintah di Provinsi, SKPD terkait Pemerintah Daerah, dan Lembaga
Non Pemerintah yang membidangi pengelolaan sumber daya air
dalam menetapkan kebijakan pengelolaan data dan informasi kondisi hidrologi dalam wilayah kerja Provinsi sesuai kedudukan dan kewenangan masing*masing; h. Unit kerja Pemerintah di Provinsi, yang membidangi meteorologi, klimatologi, dan geolisika dalam menetapkan kebijakan pengelolaan data dan informasi kondisi hidrometeorologi dalam wilayah kerja Provinsi eesuai kewenangannya; clan c. SKPD terkait Pemerintatr Daerah yang membidangi air tanah dalam menetapkan kebijakan pengelolaan data dan informasi kondisi hidrogeologi dalam urilayah
kerja Provinsi sesuai kewenangannya. BAB IV KOORDINASI DAN KERJASAMA Pasal 7
(U
Koordinasi SIH3 dilakukan melalui kerjasama pengelolaan data dan informasi H3 dengan Unit kerja Pemerintah Provinsi, SKPD terkait Pemerintah Daerah dan Lerrrbaga Non Pemerintah yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan SIH3 yang andal dan terpadu dengan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan. (21 Untuk menyelenggarakan koordinasi SIH3 melalui kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk darr menetapkan Dinas Pengelolaan Sumber
(3)
Daya Air Provinsi sebagai Koordinator Pengendali dan Pengelolaan SIH3. Syarat dan mekanisme pengendalian dan pengelolaan SIH3 sebagaimana
diatur/ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi.
dimaksud pada ayat
(2]1,
BAB V PEMBIAYAAN Pasal 8
Pembiayaan dalam pelaksanaan pengelolaan SIHS dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber pembiayaan la.innya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketenhran peraturan pemndang-undangan.
7
BAB VI PENGIINDAI-IAN, PEI\,I,ANTAUNN DAN I}VAI.UASI Fasal 9
(1)
(2) (3)
Perrgendalian terhaclap pengelolaan sll{3 sebagairrrarn,. 6imaksurJ dalilrrr Pasal 5 dan Pasal 7, dilaktrkan oleh rnasirrg-rnasing irst.,r*i daram hrrr ini lJnit I(er:ja ter''l
i)ewan srrmher
Da1.'a, Air: provinni r"nerar
crnrr evn
lrras.i al r-.ts
pacla ayat (2], rlapat ditinjau dan clievaluasi kernbali oleh I)eu,an surnJrer Daya Air provirrrii ,retiap 5
(lima) tahun.
RAB VII I(trTENTUAN P1}NU]'UP Pasal 10
Peraturan Gube*rtrr ini rnulai berraku pacJa tanggar clinndangL
Ditetapl
pcr.;;rl l,,rr.rjlr)
cJi Mal.las;sa.r
1;acia t.alrggal i:, "
n
,,,i
.ij,.t.i_ ,t.t.t/l
'"a,.'
\\/1;51 SLlt,,^,'rn N.
(-
LrL YASrr\
\-'
t.l!Pa;{'rr1iv.si.,
Ilir.rrrclangl<ar-r rl i I\4a.1
pilda tairgga.l
:,,,i
" it.l -i- ?Q'r
ii,.
ARIS I]AERAI{ PROVIi{.qI V\IBI]I SBLATAN.
MM. DAERALI PROVI}ISI SUI.A\VI}SI SBLATAN TAIIUI{ 2a14 NOIT,IOR ,tI
i\4J
I
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG
PERATURAN GUBDRNUR SULAWESI SET,ATAN
3t T&ui
2614
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN HIDROI,OGI, HIDROMETEOROLOGI DAN I{IDROGEOLOGI PROVINSI SULAWESI SEL.\TAN t&b$Jtfitl(
A. LATAR BELAKANG Sulawesi Selatan adalah salah satu Provinsi di wilayah timur Ind.onesia yang memiliki 4 (empat) wilayah sungai dan dipengaruhi oleh 2 (dua) musim yaitu musim kemaranr dan musim penghujan secara bergantian. Kondisi kering dan basah tersebut sangat dipengaruhi oleh keberadaan air di atmosfer (hidrometeorologi), di permukaan bumi (hidrologi) dan di dalam bumi (hidrogeologi) yang mengikuti siklus hidrologi dan sangat dinamis. Dinamika penrbahan kondisi air wqiib diamati, dicatat, dihimpun, dan diolah menjadi data dal informasi mengenai kondisi H3, selanjutnya diarsipkan secara tertib dan sistematis serta diintegrasikan dengan pengelolaan jaringan data spasial nasional. Database H3 adalah aset negara yang dapat menjadi sumber informasi bagi penyelenggara Negara clalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya air untuk tujuan mensejahterakan rakyat dan ba.ngsa' Untuk itu, data dan informasi H3 harus memiliki akurasi, kebenaran, kesinambungan dan ketepatan waktu penyampaian agar dapat menjadi parameter perencanaan dan pengambilan keputusan yang [epat guna mengeluarkan produk perencanaan dan keputusan yang tepat, cfisien dan efektif. oleh karena itu, pengelolaan data dan informasi H3 di
Provinsi perlu ditetapkan dalam bentuk Kebijakan Pengelolaan SIH3 provinsi dengan mengacu kepada Kebijakan Pengelolaan SIH3 di Tingkat Nasional. Kebijakan tersebut menjadi acuan bagi SKPD yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Melalui kebijakan
ini
diharapkan agar pengelolaan data
cian
informasi H3 dapat: L. Meningkatkan akurasi, kebenaran, dan ketepatan waktu penyampaian data dan informasi H3;
2
2. Menjamin kesinambungan pelayanan data dan informasi H3;
Menjarnin kesesuaian perangkat pengolahan data dan infcrrmasi FI3 yang ada di berbagai instansi/SKPD pengelola;dan 4. Menjamin keberlanjutan layanan data dan informasi H3 yang didukttng
3.
ketersediaan sumber daya yang memadai.
B.
KEBIJAI(AN PENGELOLAAN SIH3
Kebijakan pengelolaau SIH3 Provinsi disusun berclasarkan visi pengelolaan sumber daya air di Provinsi yaitu: "Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air yang efisien dan efektif untuk mendukung teiwujudnya sarana dan prasarana Sumber Daya Nr yang handal sebaga.i dasar: untuk peningkatan ketahanan panBan ekonomi Sulawesi Selatan". Visi tersebut mengandung pengertian yaitu Peningkatan Ketersediaan dan Keterbukaan
Data dan Informasi Sumber Daya Air, dengan berpedoman pada asas pengelolaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya Air yaitu : kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan
umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akrrntabilitas. Kebijakan Pengelolaan SIHS Provinsi meliputi :
i.
Keblakan pengembangan kelembagaan pengelolaan data dan informasi H3, terdiri atas
:
a. Peningkatan koordinasi antar lembaga melalui: 1) koordinasi dan konsultasi yang efektif antar lembaga sesuai dengap hrgas dan fungsi masing-masing terutama dalam penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria pengelolaan data dan informasi H3,
2) peningkatan sinergi pengelolaan data dan informasi
H3
anterr
lembaga;
3) penetapan penangggng jawab pengeloiaan sistem informasi H3;dan
4) pemberdayaan insti.tusi pengelola data dan informasi H3 dengan fungsi clearinglwuse, yang memiliki wewenang mengelola verifikasi dan validasi data secara bersama dalam suatu jejaring sistem informasi berdasarkan ketentuan pada tingkat Provinsi.
J
b. Penetapan indikator pengelolaan data dan informasi H3 ke dalam salah sahr kriteria penilaian kinerja keberhasilan instansi yang salah satu tugas fungsinya mengelola data dan informasi;
c.
Peningkatan kapasitas lembaga pengelola data dan informasi }I3 di tingkat Provinsi dalam pengelolaan data dan informasi H3;
d. Penetapan kewenangan lembaga pengeloia SIH3 oleir Kepala Unit Kerja Pemerintah di Provinsi dan Kepala SKPD Provinsi terkait yang mencakup:
1) kalibrasi peralatan standar untuk tujuan peningkatan mutu riata padalembaga-lembagayangmemilikiperalatan;dan 2l sertifikasi lembaga pengetola sIH3 yang berbasis pada pelayanan
prima dan memenuhi standar International Organization for St
andardiz ation (I S O ).
dan informasi 2. Kebijakan peningkatan tatalaksaraa pengelolaan data
terdiri dari atas
Il3'
:
a. penegasan pengelolaan data dan informasi H3 sebagai salah satu program prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan secara berkesina:rrbungan;
b. provinsi mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pengelolaan sIH3 pada tingkat Kabupaten/Kota masingmasing setelah kebijakan pengelolaan sIH3 pada tingkat Provinsi ditetapkan;
c.
data penetapan Norma, standar, Pedoman dan Kriteria pengelolaan dan informasi H3 di tingkat Provinsi oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan hrgas dan fungsi masing-masing;
di d. peninjauan ulang Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria yang ada pada tingkat Provinsi untuk memperjelas alur data dan informasi SIH3;
e. penyeragaman istilah balru dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan informasi H3;
4
f.
pengaturan standar metadata, spesifikasi data dasar, sertifikasi dan kalibrasi peralatan, validasi, dan evaluasi data untuk memudahkan pelaksanaan tugas pengelolaan data dan informasi H3;
c,
pengaturan mekanisme akses data dan informa.si
H3
dengan
ketetapan berdasarkan keterbukaan informasi dan pengaturan akses data sesuai dengan kewenartgan masing-masing instansi; h. penetapan media pelayanan data dan informasi H3 berbasis website yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan penyediaan data
dan informasi;
Peningkatan pelaksanaan sistem
peringatan dini melalui
pemanfaatan informasi H3; dan
j. 3.
Peningkatan penrntukan dan perlindungan data dan informasi H3.
Kebijakan pemanfaatan
iimu pengetahuan dan teknologi dalam
pengelolaan data dan informasi H3, terdiri atas
:
a. Peningkatan pemanfaatan ilrnu pengetahuan dan teknologi dalam pengolahan data H3 dengan tetap menjaga kesesuaian sistem yang sedang berjalan, kondusif terhadap pengintegl'asian dan pertukaran data, serta adaptif terhadap perkembangan tei<nologi informasi; dan
b. Peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan peralatan H3 dan rasionalisasi jaringan pos pengamatan yang sinergi dengan penginderaan satelit, otomatisasi dan inovasi peralatan dengan mengutamakan produk dalam negeri' 4. Kebijakan pembiayaan pengelolaan
data dan informasi H3
sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan sumber daya air. 5.
Kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha ddam pengelolaan data dan informasi H3, terdiri atas :
a. Pengattrran hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi H3;
b. Peningkatan pengetahuan masyarakat dan dunia usaha yang mencakup pengetafuuan tentang siklus hidrologi, manfaat
t,
5
stasiun/pos pengamat dan peralatan, l
Peningkatan
peran masyarakat dan dunia usaha
dalam
pqmeliharaall dan pengawasan stasiun/pos pengamat H3 serta pengamatan data melalui pola kerja sama dnn pendampingan. ESI SSLATAN,
UL YASIN LI
