MODUL 2: PENGENALAN DASAR-DASAR RENCANA RINCI KABUPATEN

0

MODUL 2: PENGENALAN DASAR-DASAR RENCANA RINCI KABUPATEN


1

2

DAFTAR ISTILAH

3

PENDAHULUAN

5

KEDUDUKAN RENCANA RINCI

8

MANFAAT DAN FUNGSI RENCANA RINCI

11

BENTUK ALTERNATIF RENCANA RINCI

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS MODUL 2 DESKRIPSI SINGKAT Bentuk alternatif Rencana Rinci Kabupaten: rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota dan/atau rencana detail tata ruang. RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi peraturan zonasi. RDTR mempunyai kedudukan sebagai penjabaran dari RTRW kabupaten/ kota yang perlu dilengkapi dengan acuan yang bersifat lebih detail. Muatan RDTR mencakup; (1) Tujuan penataan BWP; (2) Rencana pola ruang; (3) Rencana jaringan prasarana; (4) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya; (5) Ketentuan pemanfaatan ruang; dan (6) Peraturan Zonasi. TUJUAN Peserta pelatihan memahami tiap muatan RDTR Kabupaten/Kota secara rinci, yang mencakup tingkat kedalaman/ketelitian materi tiap muatan dan contohcontoh penyajiannya. SASARAN 1. Memahami muatan tujuan penataan BWP; 2. Memahami muatan dan tingkat kedalaman rencana pola ruang; 3. Memahami muatan dan tingkat kedalaman rencana jaringan prasarana; 4. Memahami muatan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya; 5. Memahami muatan ketentuan pemanfaatan ruang. MODUL 2: PENGENALAN DASAR-DASAR RENCANA RINCI KABUPATEN

1

DAFTARISTILAH 1. Rencana Rinci adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah. 2. RDTR merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. 3. RTR KSK adalah rencana rinci wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 4. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis yang akan/perlu disusun rencana rincinya, 5. Delineasi KSK adalah garis yang menggambarkan batas KSK yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tipologi KSK.

2


PENDAHULUAN

Rencana Rinciadalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah


3

RTRW KAB

Tujuan, Kebijakan, Strategi

Arahan Pemanfaatan Ruang

Arah Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Penetapan Kawasan Strategis

Struktur Ruang Wilayah

Pola Ruang Wilayah

Draft Pedoman RTR KSK belum selesai disusun

RTR KSK

RDTR Permen PU No.20/PRT/ M/2011

Identifikasi Bentuk Delineasi Kawasan Fokus Penanganan Tingkat Ketelitian Peta

Kawasan Penyangga

Tujuan Penataan BWP

Rencana Pola Ruang

Arahan Pemanfaatan Ruang

Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan

Rencana Jaringan Prasarana

Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Peraturan Zonasi

Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Sumber: Permen PU No.20/PRT/M/2011 Pengelolaan Kawasan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Kawasan Perkotaan Kawasan koridor ekonomi Kawasan perdesaan Kawasan cepat tumbuh Kawasan tertinggal/terisolir Kawasan konservasi cagar budaya/sejarah Kawasan konservasi permukiman/ Komunikasi adat Kawasan Teknologi Tinggi Kawasan Pengembangan SDA Darat Kawasan Perlindungan dan pelestarian Lingkungan Hidup Kawasan Rawan Bencana Kawasan Kritis Lingkungan Kawasan Perlindungan Pesisir dan Pulau Kecil

Sumber: Draft KSK

4

RENCANA RINCI

Konsep Pengembangan

Tujuan, Kebijakan, Strategi

Kawasan INTI

RENCANA UMUM


KEDUDUKAN RENCANA RINCI

Rencana rinci mempunyai kedudukan sebagai penjabaran dari RTRW kabupaten/ kota yang perlu dilengkapi dengan acuan yang bersifat lebih detail.


5

RENCANA UMUM VS RENCANA RINCI

Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur dan pola ruang.

1

Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan.

2

Rencana rinci sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan dasar penetapan peraturan zonasi  ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang serta ketentuan pengendalian ruang.

3

Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang  pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana penataan ruang

4

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2010 (Pasal 59) tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap RTRW kabupaten/kota harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang diprioritaskan untuk disusun rencana rincinya paling lama 24 bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan dan tidak melebihi masa berakhirnya rencana rinci tata ruang yang sedang berlaku. Bagian dari wilayah yang akan disusun rencana rinci tersebut merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota, yang dapat disusun rencana rincinya apabila: a. Kawasan yang mempunyai ciri perkotaan atau direncanakan menjadi kawasan perkotaan b. Memenuhi kriteria lingkup wilayah perencanaan RDTR yang ditetapkan dalam pedoman

RDTRmerupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut.

RDTR

ditetapkan dengan perda kabupaten/kota dan disusun lengkap dengan peraturan zonasi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk suatu BWP tertentu.

RTR KSK

adalah rencana rinci wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

6


Kedudukan rencana rinci dalam sistem perencanaan tata ruang dan sistem

perencanaan pembangunan nasional. RENCANA PEMBANGUNAN

RPJP Nasional

RENCANA TATA RUANG RENCANA UMUM RENCANA RINCI Pedoman

RTRW Nasional

RTR Pulau

Acuan

RTR KSN RPJM Nasional

RPJP Provinsi

Pedoman

RTRW Provinsi

RTR KSP

Acuan

RPJM Provinsi

RPJP Kabupaten/Kota

Pedoman

RPJPM Kabupaten/Kota

Pedoman

RDTR Kabupaten RTRW Kabupaten RTRW Kota

RTR KSK

RDTR Kota RTR KSK

Hubungan antara RTRW Kabupaten/ Kota, RDTR, dan RTBL serta wilayah perencanaannya

Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis yang akan/perlu disusun rencana rincinya,

RTRW Kab/Kota

Wilayah Kab/Kota

RDTR

BWP

RTBL

Sub BWP

Dirincikan lebih lanjut Wil.Perencanaan dibagi lagi menjadi Wilayah Perencanaan


7

MANFAATDANFUNGSI RENCANA RINCI

8


Manfaat dan fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (RTR KSK) dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini.

Mewujudkan keterpaduan antara pembangunan KSK dengan wilayah kabupaten Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam KSK Menjamin terwujudnya tata ruang KSK yang berkualitas

Alat koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang Acuan dalam sinkronisasi program Acuan lokasi investasi Acuan pemanfaatan ruang Acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang Acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang Acuan dalam administrasi pertanahan


9

Manfaat dan fungsi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)kabupaten/kota dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini.

penentu lokasi kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kabupaten/kota ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang kabupaten/kota secara keseluruhan ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada tingkat BWP atau

Sub BWP.

Sebagai kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW Acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW Acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; Acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang Acuan dalam penyusunan RTBL. 10


BENTUK ALTERNATIF RENCANA RINCI

RTR Pulau/ Kepulauan RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN) RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Lingkup Kabupaten

RTR Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) RDTR Kabupaten/ Kota


11

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.15 Tahun Pembahasan Detail 2010 tentang PenyelenggaraanPenataan Ruang disebutkan bahwa terdapat 5 jenis rencana rinci Mengenai Proses yang menjadi penjabaran rencana umum tata Penyusunan RDTR ruang.Dari kelima rencana rinci tersebut, RTR akan dijelaskan lebih KSK dan RDTR Kabupaten/Kota merupakan jauh pada MODUL 3 dokumen rencana rinci yang menjadi penjabaran rencana umum tata ruang kabupaten/kota.Pada bagian ini akan dijelaskan bentuk-bentuk alternatif dari rencana rinci, baik dari segi RTR KSK maupun RDTR.

RENCANA TATA RUANG

KAW.STRATEGIS KABUPATEN Pada umumnya dokumen rencana rinci yang sudah banyak disusun sebagai acuan penataan ruang di wilayah kabupaten/kota adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hingga saat ini proses penyusunan pedoman Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (RTR KSK) masih berupa draft dan belum selesai disusun. Namun begitu, RTR KSK merupakan salah satu bentuk alternatifrencana rinci yang dapat disusun dan dijadikan sebagai acuan dalam penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Penataan ruang KSK dilakukan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam mendukung penataan ruang wilayah kabupaten. Lingkup Standar Teknis dalam penetapan penataan ruang KSK

12


Penyusunan RTR KSK dilakukan dengan mempertimbangkan tipologi kawasan strategis untuk memastikan ketentuan pelaksanaan penataan ruang KSK yang sesuai dengan kebutuhan keragaman kawasan. KRITERIA PENETAPAN KSK Sudut Kepentingan

Kriteria Penetapan KSK

1. Pertumbuhan Ekonomi

a. b. c. d. e. f. g. h.

Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; Memiliki potensi ekspor; Memiliki dukungan kawasan perumahan dan permukiman yang dilengkapi dengan jaringan prasarana dan utilitas, serta sarana pemerintahan penunjang kegiatan ekonomi; Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; Memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; Memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau Merupakan kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten.

2. Sosial dan Budaya

a. b. c. d. e.

3. Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

a. Memiliki fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir; b. Memiliki sumber daya alam strategis; c. Memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; d. Memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau e. Memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi kedirgantaraan teknologi tinggi strategis lainnya.

4. Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan

a. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati; b. Merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; c. Merupakan kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian; d. Merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; e. Merupakan kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup; f. Merupakan kawasan rawan bencana alam; atau g. Merupakan kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya; Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya; Merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; Merupakan tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau f. Merupakan tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

Sumber: Draft KSK


13

SUDUT KEPENTINGAN Kawasan Pengembangan Ekonomi

Kawasan Sosial Budaya

Kawasan Pengembangan SDA/Teknologi Tinggi

Kawasan Daya Dukung Lingkungan Hidup

1. Kawasan Perkotaan, 2. Kawasan Koridor Ekonomi 3. Kawasan Perdesaan 4. Kawasan Cepat Tumbuh 5. Kawasan Tertingga/ Terisolir

6. Kawasan Konservasi Cagar Budaya/Sejarah 7. Kawasan Konservasi Permukiman Komunitas Adat

8. Kawasan Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA Darat) 9. Kawasan Teknologi Tinggi

10. Kawasan Perlindungan &Pelestarian Lingkungan Hidup 11. Kaw. Rawan Bencana 12. Kawasan Kritis Lingkungan 13. Kawasan Perlindungan Pesisir& P. Kecil

Sumber: Diolah dari Draft KSK

“Draft RTR KSK berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun atau sesuai dengan jangka waktu berakhirnya RTRW kabupaten dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun” Pemilihan bentuk alternatif RTR KSK dilakukan dengan mengidentifikasi bentuk kawasan strategis. KSK dapat terdiri atas kawasan inti dan kawasan penyangga serta dapat berbentuk KSK berbasis kawasan dan KSK berbasis obyek strategis. KSK dapat berada pada satu wilayah kecamatan atau berada pada lebih dari satu wilayah kecamatan dalam satu wilayah kabupaten. KSK juga dapat berhimpitan dengan kawasan strategis lain seperti Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan/atau Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Untuk lebih jelasnya ketentuan mengenai lokasi dan bentuk KSK ditunjukkan pada penjelasan berikut.

14


T I P O L O G I


15

16



17

Setelah dilakukan pemilihan tipologi dan bentuk KSK, tahapan penetapan RTR KSK selanjutnya adalah dengan melakukan delineasi. Delineasi KSK adalah garis yang menggambarkan batas KSK yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tipologi KSK. Tahapan ini dapat mencakup delineasi kawasan inti dan delineasi kawasan penyangga. Delineasi KSK dapat menggunakan: a. Batas administrasi wilayahbatas desa, batas kecamatan/kabupaten b. Batas fisik yang nyata, jaringan jalan, jaringan rel kereta api, sungai, danau, dll c. Batas fisik yang belum nyata, rencana jaringan jalan, rencana jaringan rel kereta api, dan sebagainya; d. Batas ekoregion, yaitu batas yang dihasilkan dari analisis lingkungan tertentu,  batas Daerah Aliran Sungai (DAS), batas Wilayah Sungai (WS), batas ekosistem, batas kawasan pesisir, dan sebagainya; e. Batas tingkat kerawanan bencana alam, yaitu batas yang dihasilkan dari hasil analisis tingkat kerawanan bencana alam,  batas kawasan rawan gerakan tanah tinggi, batas kawasan rawan tsunami, batas kawasan rawan banjir dll f. Batas fungsional yang ditetapkan melalui consensus

18


ILUSTRASI DELINEASI KSK

Delineasi KSK Menggunakan Batas Administrasi Wilayah

Delineasi KSK Menggunakan Batas Fisik yang Nyata

Delineasi KSK Menggunakan Batas Fungsional Berdasarkan Konsensus


19

Ketentuan mengenai penetapan delineasi KSK sesuai dengan karakteristik tipologi KSK yang nantinya akan membentuk lingkup fokus penanganan penataan ruang.

Delineasi Kawasan KSK

1) 2) 3) 4) 5) 6)

Fokus Penanganan

Kawsan Perkotaan Kawasan Koridor Ekonomi Kawasaam Perdesaan Kawasan cepat tumbuh Kawasan tertinggal/terisolir Kawasan konservasi Cagar Budaya/sejarah 7) Kawasan konservasi permukiman/komunikasi adat 8) Kawasan teknologi tinggi 9) Kawasan pengembangan SDA 10)Kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup 11)Kawasan rawan bencana 12)Kawasan kritis lingkungan 13)Kawasan perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil

Tahapan akhir dalam proses penetapan RTR KSK adalah menentukan kebutuhan skala peta. Skala peta KSK ditetapkan sekurang-kurangnya dengan mempertimbangkan: a. Kedalaman informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan tata ruang KSK b. Pemanfaatan produk rencana tata ruang KSK c. Luasan geografis KSK d. Nilai strategis KSK

Skala peta KSK dapat berbeda antara skala peta kawasan inti dan skala peta kawasan penyangga, dimana skala peta pada kawasan inti lebih detail dari kawasan penyangga. Pembedaan skala peta tersebut disesuaikan dengan karakteristik tipologi KSK.Ketentuan mengenai skala peta KSK untuk masing-masing tipologi KSK ditunjukkan pada tabel berikut.

KETENTUAN SKALA PETA KSK TIPOLOGI KSK

SKALA PETA KSK

1. Kawasan Perkotaan

Menggunakan skala peta sekurang-kurangnya 1:5.000

2. Kawasan Koridor Ekonomi

Menggunakan skala peta sekurang-kurangnya 1:5.000

3. Kawasan Perdesaan

a. Kawasan Inti: menggunakan skala peta sekurang-kurangnya

20


KETENTUAN SKALA PETA KSK TIPOLOGI KSK

SKALA PETA KSK 1:10.000 b. Kawasan Penyangga: menggunakan skala peta sekurangkurangnya 1:25.000

4. Kawasan Cepat Tumbuh

a. Kawasan Inti: menggunakan skala peta sekurang-kurangnya 1:5.000 b. Kawasan Penyangga: menggunakan skala peta sekurangkurangnya 1:25.000

5. Kawasan Tertinggal/Terisolir


6. Kawasan Konservasi Cagar Budaya/Sejarah


7. Kawasan Konservasi Permukiman/Komunitas Adat


8. Kawasan Teknologi Tinggi


9. Kawasan Pengembangan Sumber Daya Alam Darat


10. Kawasan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup


11. Kawasan Rawan Bencana


12. Kawasan Kritis Lingkungan


13. Kawasan Perlindungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



21

RENCANA DETAIL

TATA RUANG Apabila rencana rinci yang akan disusun adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten, maka RDTR disusun apabila : a. RTRW kabupaten/kota dinilai belum efektif sebagai acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang karena tingkat ketelitian petanya belum mencapai 1:5.000; dan/atau b. RTRW kabupaten/kota sudah mengamanatkan bagian dari wilayahnya yang perlu disusun RDTR-nya. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka peraturan zonasi tetap dapat dibuat , tanpa disertai dengan penyusunan RDTR yang lengkap. Bentuk alternatif rencana rinci dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dapat dilihat dari cakupan wilayah perencanaannya. Berikut akan ditunjukkan ilustrasi wilayah perencanaan RDTR sebagai salah satu acuan dalam memilih alternatif bentuk rencana rinci dari dokumen jenis RDTR.

1

Lingkup wilayah RDTR berdasarkan Wilayah Administrasi Kecamatan dalam Wilayah Kota

22


2

Lingkup wilayah RDTR berdasarkan Bagian dari Wilayah Kabupaten yang Memiliki Ciri Perkotaan

3

Lingkup wilayah RDTR berdasarkan Wilayah Fungsional seperti Bagian wilayah kota/subwilayah Kota


23

4

Lingkup wilayah RDTR berdasarkan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Memiliki iri Kawasan Perkotaan

5

Lingkup wilayah RDTR berdasarkan Bagian dari Wilayah Kabupaten/Kota yang berupa Kawasan Perdesaan dan Direncanakan Menjadi Kawasan Perkotaan

24


MODUL 2: PENGENALAN DASAR-DASAR RENCANA RINCI KABUPATEN

Recommend Documents