PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL (UN) PADA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH
(SD/MI) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2010/2011 Dilengkapi rambu-rambu sebagai acuan penyusunan Prosedur Operasi Standar (POS) / Pedoman Teknis
UJIAN SEKOLAH/MADRASAH Pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2010/2011
======================================== PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN Jl.Gentengkali 33 Surabaya Tahun 2011
1
KATA PENGANTAR Sebagai upaya untuk mempersiapkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Tahun Pelajaran 2010/2011, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyusun Pedoman Teknis Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) di Jawa Timur. Pedoman Teknis ini memuat beberapa hal yang perlu diketahui secara dini dalam rangka penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2010/2011, serta didalamnya dilengkapi rambu-rambu yang dapat dipakai sebagai acuan dalam penyusunan Prosedur Operasi Standar (POS) / Pedoman Teknis Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2010/2011 pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) di Jawa Timur. Pedoman Teknis ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah Pembina maupun pelaksana dalam memahami penyelenggaraan Ujian Nasional pada jenjang pendidikan SD/MI agar dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar sehingga keberhasilan ujian dapat terpantau secara baik serta berdampak terhadap perolehan hasil peserta didik. Semoga Pedoman Teknis ini membawa manfaat bagi pihak terkait dan dapat menghindari terjadinya hambatan yang disebabkan perbedaan pemahaman yang mungkin terjadi antara Daerah satu dengan Daerah yang lain di wilayah Provinsi Jawa Timur. Surabaya, 17 Pebruari 2011 KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Dr. H A R U N, M.Si. MM. Pembina Utama Madya NIP. 19550320 198503 1 008
2
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam rangka pengendalian Mutu Pendidikan secara Nasional sebagai bentuk akuntabilitas bagi penyelenggara pendidikan perlu dilaksanakan Evaluasi Hasil Belajar peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 57 ayat 1 (satu) menyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab X pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah, serta pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa evaluasi hasil belajar bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dan dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional. Selanjutnya keputusan tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor : 2 tahun 2011 tentang Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2010/2011. Mengingat permasalahan yang dihadapi, kondisi dan fasilitas sekolah di Daerah sangat beragam, maka disusun Pedoman Teknis Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Provinsi Jawa Timur, dengan harapan dapat berguna bagi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.
B. DASAR 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4496);
3
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Permendiknas RI Nomor 22 dan 23 tahun 2006; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2010/2011; 9. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor : 0152/ SK-POS/BSNP/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Dasar Luar Biasa tahun pelajaran 2010/2011.
C. TUJUAN Penyusunan Buku Pedoman Teknis penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) tahun pelajaran 2010/2011 dilakukan dengan tujuan agar semua pihak yang bertanggungjawab dan berkepentingan terhadap pelaksanaan Ujian Nasional SD/MI tahun pelajaran 2010/2011 di Provinsi Jawa Timur dapat memahami dengan jelas mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan Ujian Nasional pada jenjang pendidikan SD/MI tahun pelajaran 2010/2011, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan sukses.
D. RUANG LINGKUP Penyusunan Buku Pedoman Teknis penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) pada jenjang pendidikan SD/MI tahun pelajaran 2010/2011 ini meliputi serangkaian kegiatan dan tahapan pelaksanaan Ujian Nasional pada jenjang SD/MI tahun pelajaran 2010/2011 di Provinsi Jawa Timur, meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sanksi, tata tertib dan pelaporan penyelenggaraan Ujian Nasional tahun pelajaran 2010/2011.
4
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL
( UN )
SD/MI
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2010/2011
5
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL (UN) SD/MI TAHUN PELAJARAN 2010/2011 I. PENGERTIAN I. Ujian Nasional SD/MI yang selanjutnya disebut UN SD/MI adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. 2. Ujian Nasional SD/MI dilaksanakan melalui Ujian Tulis sesuai dengan karakteristik dan tujuan mata pelajaran yang diujikan. 3. Jenis Ujian Nasional (UN) SD/MI tahun pelajaran 2010/2011 meliputi Ujian Nasional Utama dan Ujian Nasional Susulan. 4. Sekolah/Madrasah adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagai penyelenggara Ujian Nasional SD/MI tahun pelajaran 2010/2011. 5. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik lulus dari satuan pendidikan berdasarkan pasal 72 Peraturan Pemerintah No : 19 tahun 2005. 6. Prosedur Operasi Standar yang selanjutnya disebut POS, adalah urutan langkah baku yang mengatur teknis pelaksanaan Ujian Nasional yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 7. Kriteria kelulusan adalah persyaratan pencapaian minimal bagi peserta didik untuk dinyatakan lulus.
II. TUJUAN DAN FUNGSI 1. TUJUAN a. Ujian Nasional pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tahun pelajaran 2010/2011 bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). b. Mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu.
6
2. FUNGSI Hasil Ujian Nasional SD/MI tahun pelajaran 2010/2011 digunakan sebagai bahan pertimbangan : a. Pemetaan mutu satuan pendidikan, b. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, c. Penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, d. Dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
III. PESERT A UJ IAN N AS ION AL (U N) A. PERSYARATAN PESERTA UJIAN NASIONAL (UN) SD/MI : 1. Peserta didik yang belajar pada tahun terakhir di satuan pendidikan SD dan MI. 2. Peserta didik yang memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan sampai dengan semester 1 tahun terakhir. 3. Peserta didik yang belajar di sekolah internasional di Indonesia yang memiliki izin untuk menerima peserta didik WNI, dapat mengikuti UN pada sekolah/madrasah penyelenggara terdekat. 4. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UN di satuan pendidikan yang bersangkutan, dapat mengikuti UN di satuan pendidikan lain pada jenjang dan jenis yang sama atau pada tempat lain yang ditentukan sebagai penyelenggara UN. 5. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UN utama dapat mengikuti UN susulan. B. PENDAFTARAN PESERTA UJIAN NASIONAL (UN) SD/MI : 1. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah penyelenggara UN melakukan pendaftaran peserta dengan menggunakan format pendaftaran dari Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Balitbang Kemdiknas. 2. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah penyelenggara UN mengirimkan daftar peserta ke Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota paling lambat dua bulan sebelum pelaksanaan ujian. 3. Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota mengkoordinasikan entry data peserta dengan menggunakan software yang diterbitkan oleh Puspendik Balitbang Kemdiknas. 4. Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota mencetak dan mendistribusikan Daftar Nominasi Sementara (DNS) ke Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah penyelenggara UN.
7
5. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah penyelenggara UN melakukan verifikasi Daftar Nominasi Sementara (DNS) dan mengirimkan hasil verifikasi ke Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota. 6. Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota melakukan finalisasi data, mencetak, dan mendistribusikan Daftar Nominasi Tetap (DNT) beserta Kartu Peserta UN ke Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah penyelenggara UN paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan Ujian Nasional. 7. Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah penyelenggara UN menandatangani dan membubuhkan stempel pada Kartu Peserta UN yang telah ditempel foto peserta. 8. Peserta didik yang belum lulus Tahun Pelajaran 2009/2010 dapat mengikuti Ujian Nasional SD/MI Tahun Pelajaran 2010/2011, dengan ketentuan harus terdaftar pada SD/MI asal atau SD/MI penyelenggara UN dan mengikuti proses pembelajaran yang diatur oleh SD/MI yang bersangkutan. Mata pelajaran yang ditempuh dapat seluruh mata pelajaran yang diujikan atau mata pelajaran yang nilainya belum memenuhi syarat kelulusan. Nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi dari kedua hasil ujian.
IV. PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL (UN) SD/MI : Penyelenggara Ujian Nasional (UN) SD/MI Tahun Pelajaran 2010/2011 di Provinsi Jawa Timur terdiri atas Penyelenggara UN Tingkat Provinsi, Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota, dan Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah. A. PENYELENGGARA UN SD/MI TINGKAT PROVINSI : 1. Gubernur menetapkan Penyelenggara UN Tingkat Provinsi yang terdiri atas unsur-unsur : a. Dinas Pendidikan Provinsi, b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. 2. Penyelenggara UN Tingkat Provinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab : a. Merencanakan pelaksanaan ujian di wilayahnya, b. Melakukan sosialisasi pelaksanaan ujian kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Dewan Pendidikan Provinsi, DPRD Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi, Media Massa, dan pemangku kepentingan di wilayahnya,
8
c. Menggandakan dan mendistribusikan Permendiknas RI Nomor 2 Tahun 2011 dan kisi-kisi soal UN dan Peraturan BSNP tentang POS UN ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian melalui Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/ Kota, d. Menyusun, menggandakan dan mendistribusikan Pedoman Teknis (Domnis) Penyelenggaraan UN SD/MI Tahun Pelajaran 2010/2011 kepada Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota, e. Menyelenggarakan pelatihan penulisan dan penetapan soal UN bersama penyelenggara UN tingkat Pusat, f. Menyusun 75% butir soal berdasarkan kisi-kisi soal UN Tahun Pelajaran 2010/2011 yang ditetapkan oleh BSNP, g. Merakit soal berdasarkan kisi-kisi soal UN Tahun Pelajaran 2010/2011 dan melakukan penjaminan mutu soal bersama penyelenggara UN Tingkat Pusat, h. Mencetak bahan UN yang mencakup Naskah Soal, LJUN, Daftar Hadir, dan Berita Acara, i. Mendistribusikan bahan UN ke sekolah/madrasah penyelenggara melalui Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota, j. Menjaga kerahasiaan bahan UN, k. Menjaga keamanan pelaksanaan UN, l. Melakukan penskoran hasil UN dengan menggunakan sistem dan standar penilaian yang ditetapkan BSNP, m. Menyampaikan hasil penskoran dan pemindaian (scanning) kepada Penyelenggara UN Tingkat Pusat, n. Mencetak dan mendistribusikan Daftar Kolektif Hasil UN (DKHUN) per sekolah/madrasah penyelenggara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atas nama Gubernur ke Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota, o. Mencetak dan mendistribusikan Surat Keterangan Hasil UN (SKHUN) ke sekolah/madrasah penyelenggara melalui Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota, p. Mencetak dan mendistribusikan blangko Ijazah, q. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan UN di wilayahnya, r. Membuat Laporan pelaksanaan UN Tingkat Provinsi dan menyampaikan kepada Penyelenggara UN Tingkat Pusat. B. PENYELENGGARA UN SD/MI TINGKAT KABUPATEN/KOTA : 1. Bupati/Walikota menetapkan Penyelenggara Ujian Nasional (UN) SD/MI Tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri atas unsur-unsur : a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
9
2. Penyelenggara UN SD/MI Tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab : a. Mengkoordinasikan, merencanakan, dan mensosialisasikan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang jujur kepada Kepala sekolah/madrasah, Dewan Pendidikan, DPRD Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, media massa, dan pemangku kepentingan lain di wilayahnya, b. Mendata dan menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara UN untuk SD/MI dengan prosedur : 1) mendata sekolah/madrasah berdasarkan aspek-aspek kelayakan tempat pelaksanaan UN, sebagai bahan pertimbangan penetapan sekolah/madrasah penyelenggara, 2) menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara ujian dan sekolah/madrasah yang menggabung yang dituangkan dalam Surat Keputusan Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah, 3) menyampaikan surat keputusan tersebut ke sekolah/madrasah penyelenggara UN, c. Mendata dan menetapkan calon peserta ujian, d. Mengelola database peserta UN serta menerbitkan Daftar Nominasi Sementara (DNS) dan Daftar Nominasi Tetap (DNT), e. Menggandakan dan mendistribusikan Permendiknas RI Nomor 2 Tahun 2011, kisi-kisi soal UN, Peraturan BSNP tentang POS UN dan Pedoman Teknis (Domnis) Penyelenggaraan UN SD/MI Tahun Pelajaran 2010/2011 ke sekolah/madrasah penyelenggara sesuai kebutuhan di Daerah, f. Mendistribusikan bahan UN ke sekolah/madrasah penyelenggara UN, g. Menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan UN; h. Menjaga keamanan pelaksanaan UN, i. Melakukan pemindaian LJUAN dengan menggunakan software yang ditentukan oleh Penyelenggara UN Tingkat Pusat. Bagi Kabupaten/Kota yang belum siap melakukan pemindaian (scanning), pemindaian dilaksanakan oleh provinsi, j. Mengirimkan hasil pemindaian ke Penyelenggara UN Tingkat Provinsi, k. Menerima DKHUN dan SKHUN dari Penyelenggara UN Tingkat Provinsi dan mengirimkannya ke sekolah/madrasah penyelenggara UN, l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UN di wilayahnya, m. Membuat laporan pelaksanaan UN Tingkat Kabupaten/Kota dan menyampaikannya ke Penyelenggara UN Tingkat Provinsi.
10
C. PENYELENGGARA UN TINGKAT SEKOLAH/MADRASAH (SD/MI) : 1. Sekolah/Madrasah yang dapat menyelenggarakan UN adalah sekolah/madrasah yang memiliki fasilitas ruang yang layak dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten /Kota; 2. Penyelenggara UN Tingkat sekolah/madrasah ditetapkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah penyelenggara UN, yang terdiri atas unsur-unsur : a. Kepala Sekolah/Madrasah dan guru dari sekolah/madrasah penyelenggara UN yang bersangkutan, b. Kepala Sekolah/Madrasah dan guru dari sekolah/madrasah lain yang bergabung. 3. Sekolah/Madrasah penyelenggara UN mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Merencanakan pelaksanaan UN di sekolah/madrasah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang UN dan Peraturan BSNP tentang POS UN, b. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan UN kepada guru, peserta UN dan orangtua dan komite sekolah, c. Melakukan pendaftaran calon peserta UN dan mengirimkannya ke Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota, d. Melakukan pelatihan pengisian LJUN kepada calon peserta UN, e. Mengambil bahan UN di tempat yang sudah ditetapkan oleh Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota, f. Memeriksa dan memastikan amplop naskah UN dalam keadaan tertutup, g. Menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan UN dengan melibatkan Kantor Cabang Dinas Pendidikan/Unit Pelaksana Teknis Dasar Tingkat Kecamatan, h. Melaksanakan UN sesuai dengan POS, i. Menyiapkan ruang khusus untuk pelaksanaan UN bagi siswa yang berkebutuhan khusus, j. Menjaga keamanan pelaksanaan UN dengan melibatkan Kantor Cabang Dinas Pendidikan/Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan, k. Memeriksa dan memastikan amplop LJUN dalam keadaan tertutup dengan dilem/dilak dan telah ditandatangani oleh Pengawas Ruang UN, serta dibubuhi stempel sekolah/madrasah penyelenggara UN,
11
l. Mengumpulkan bahan UN serta mengirimkannya ke Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota, m. Menerima DKHUN dari Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota, n. Menerbitkan, menandatangani, dan membagikan SKHUN kepada peserta UN, o. Menyampaikan laporan pelaksanaan UN kepada Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota.
V. PENYIAPAN BAHAN UJIAN NASIONAL (UN) SD/MI : Penyiapan bahan UN SD/MI Tahun Pelajaran 2010/2011 meliputi beberapa tahapan sebagai berikut : 1. Bahan UN SD/MI disusun berdasarkan kurikulum, standar kompetensi lulusan dan kisi-kisi yang telah ditentukan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP); 2. Standar Kompetensi Lulusan Ujian Nasional (SKLUN) SD/MI Tahun Pelajaran 2010/2011 merupakan irisan (interseksi) dari pokok bahasan/subpokok bahasan Kurikulum 1994, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2004, dan Standar Isi; 3. Naskah soal UN SD/MI tahun pelajaran 2010/2011 terdiri atas : 25% butir soal yang disiapkan oleh Penyelenggara UN Tingkat Pusat, dan 75% butir soal yang disiapkan oleh Penyelenggara UN Tingkat Provinsi; 4. Penyelenggara UN SD/MI Tingkat Provinsi bersama BSNP melakukan perakitan master naskah soal UN SD/MI dengan cara menggabungkan 25% butir soal yang disiapkan oleh Penyelenggara UN Tingkat Pusat dan 75% butir soal yang dibuat oleh Penyelenggara UN Tingkat Provinsi; 5. Jumlah butir soal dan alokasi waktu UN SD/MI tahun pelajaran 2010/2011 adalah sebagai berikut:
No.
Mata Pelajaran
Jumlah Butir Soal
Alokasi Waktu
1.
Bahasa Indonesia
50
120 menit
2.
Matematika
40
120 menit
3.
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
40
120 menit
12
6.
7.
Penggandaan dan pendistribusian naskah soal UN SD/MI tahun pelajaran 2010/2011 dilakukan oleh Perusahaan Percetakan yang ditetapkan oleh Penyelenggara UN Tingkat Provinsi; Penyelenggara UN Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota menyiapkan pengamanan mulai penyiapan naskah soal, penggandaan, pendistribusian, pelaksanaan UN, pemindaian (scanning) LJUN dan scoring hasil UN SD/MI tahun pelajaran 2010/2011.
VI. PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL (UN) SD/MI : A. JADWAL UN SD/MI : 1. UN terdiri atas UN Utama dan UN Susulan, 2. UN Susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah, 3. Jadwal pelaksanaan UN sebagai berikut : Jadwal UN SD / MI Tahun Pelajaran 2010/2011 : No .
Jeni s UN UN U ta ma
1.
2.
3.
H ari d an T anggal
Puk ul 0 8.0 0 - 10. 00
Bahas a Indon es ia
0 8.0 0 - 10. 00
Mat emat ik a
0 8.0 0 - 10. 00
Ilm u P enge tahu an Al am (I PA)
S el as a, 1 0 Mei 20 11
UN Sus ula n
R ab u,
18 M ei 2011
UN U ta ma
R ab u,
11 M ei 2011
UN Sus ula n
K a mi s , 1 9 Mei 20 11
UN U ta ma
K a mi s, 1 2 Mei 20 11
UN Sus ula n
J u m’ at , 20 Mei 2011
M at a P el aj aran
B . PENGUMUMAN HASIL UN SD / MI : 1. Pengumuman hasil UN SD/MI tahun pelajaran 2010/2011 dilakukan secara serentak di sekolah/madrasah penyelenggara; 2. Waktu pengumuman UN SD/MI adalah selambat-lambatnya minggu ketiga bulan 18 Juni 2011.
13
C . RUANG UJ I AN NASI O NAL (UN) SD/ MI : Sekolah/Madrasah penyelenggara UN menetapkan ruang UN dengan persyaratan sebagai berikut : 1. Ruang kelas yang digunakan aman dan memadai untuk UN; 2. Setiap ruang ujian ditempel kertas yang bertuliskan "dilarang masuk selain peserta ujian dan pengawas" 3. Setiap ruang ditempati paling banyak 20 peserta, dan 1 meja untuk pengawas UN; 4. Setiap meja diberi nomor peserta UN; 5. Setiap ruang UN disediakan denah tempat duduk peserta UN dan lak/segel; 6. Gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi UN agar dikeluarkan dari ruang UN; 7. Tempat duduk peserta UN diatur sebagai berikut : a. Satu bangku untuk satu orang peserta UN; b. Jarak antara meja yang satu dengan yang lain disusun dengan mempertimbangkan jarak antara peserta yang satu dengan peserta yang lain minimal 1 (satu) meter; c. Penempatan peserta UN disesuaikan dengan urutan nomor peserta UN (lihat gambar contoh denah ruang UN);
14
Pengawas Ujian
1
2
3
4
8
7
6
5
9
10
11
12
16
15
14
13
17
18
19
20
Contoh denah ruang Ujian Nasional (UN) SD/MI Tahun Pelajaran 2010/2011
15
D. PENGAWAS RUANG UN SD/MI : 1.
2.
3.
4. 5.
6. 7.
Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota menetapkan pengawas ruang UN di Tingkat Sekolah/Madrasah atas usul dari sekolah/madrasah penyelenggara; Pengawas ruang UN adalah guru yang memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan; Pengawas ruang UN harus menandatangani Surat Pernyataan bersedia menjadi pengawas ruang UN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus hadir 30 menit sebelum ujian dimulai di lokasi sekolah/madrasah penyelenggara UN; Pengawas ruang UN tidak diperkenankan untuk membawa alat komunikasi elektronik ke dalam ruang ujian; Penempatan pengawas ruang UN dilakukan oleh Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota dengan prinsip sistem silang murni antar sekolah / madrasah dalam satu kecamatan; Setiap ruangan diawasi oleh 2 (dua) orang pengawas ruang UN; Apabila jumlah pengawas dari madrasah tidak mencukupi dapat dilakukan silang murni antar sekolah.
E. TATA TERTIB PENGAWAS RUANG UN SD/MI : 1.
Persiapan UN : a. Tiga puluh (30) menit sebelum ujian dimulai, pengawas ruang UN telah hadir di lokasi sekolah/madrasah penyelenggara UN, b. Pengawas ruang UN menerima penjelasan dan pengarahan dari Ketua Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah, c. Pengawas ruang UN menerima bahan UN yang berupa naskah soal UN, LJUN, amplop LJUN, daftar hadir, dan berita acara pelaksanaan UN.
2.
Pelaksanaan UN : a. Pengawas ruang UN masuk ke dalam ruang UN 20 (dua puluh) menit sebelum waktu pelaksanaan dan memeriksa kesiapan ruang ujian, b. Pengawas Ruang UN meminta peserta UN untuk memasuki ruang UN dengan menunjukkan kartu peserta UN dan menempati tempat duduk sesuai nomor yang telah ditentukan,
16
c. Pengawas ruang UN memeriksa setiap peserta UN untuk tidak membawa tas, buku atau catatan lain, alat komunikasi elektronik, handphone (HP), kalkulator dan sebagainya ke dalam ruang UN kecuali alat tulis yang akan dipergunakan, d. Pengawas Ruang UN membacakan tata tertib UN, e. Pengawas Ruang UN meminta peserta ujian menandatangani daftar hadir UN, f. Pengawas Ruang UN membagikan LJUN kepada peserta dan memandu serta memeriksa pengisian identitas peserta UN (nomor ujian, nama, tanggal lahir, dan tanda tangan) sebelum waktu UN dimulai, g. Setelah seluruh peserta UN selesai mengisi identitas, pengawas ruang UN membuka amplop soal, memeriksa kelengkapan bahan ujian, dan meyakinkan bahwa amplop tersebut dalam keadaan baik dan tertutup rapat (disegel), disaksikan oleh peserta ujian, h. Pengawas Ruang UN membagikan naskah soal UN dengan cara meletakkan di atas meja peserta UN dalam posisi tertutup (terbalik). Peserta UN tidak diperkenankan untuk menyentuhnya sampai tanda waktu UN dimulai, i. Pengawas Ruang UN mengecek kelengkapan soal UN, j. Setelah tanda waktu mengerjakan dimulai, Pengawas Ruang UN mempersilahkan peserta UN untuk mulai mengerjakan soal dan mengingatkan peserta agar terlebih dahulu membaca petunjuk cara menjawab soal, k. Kelebihan naskah soal UN selama ujian berlangsung tetap disimpan di ruang ujian, l. Selama UN berlangsung, Pengawas Ruang UN wajib menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian, memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan, serta melarang orang lain yang tidak berkepentingan memasuki ruang UN, m. Pengawas Ruang UN dilarang memberi isyarat, petunjuk dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal UN yang diujikan, n. Lima (5) menit sebelum waktu UN selesai, Pengawas Ruang UN memberi peringatan kepada peserta UN bahwa waktu tinggal lima (5) menit,
17
o. Setelah waktu UN selesai, Pengawas Ruang UN mempersilakan peserta UN untuk berhenti mengerjakan soal. Pengawas Ruang UN mengumpulkan LJUN dan naskah soal UN. Peserta UN dipersilakan meninggalkan ruang ujian, setelah pengawas menghitung jumlah LJUN sama dengan jumlah peserta UN, p. Pengawas Ruang UN menyusun secara urut LJUN dari nomor peserta terkecil dan memasukkannya ke dalam amplop LJUN disertai dengan daftar hadir peserta, dan kemudian ditutup dan dilak serta ditandatangani oleh Pengawas Ruang UN di dalam ruang ujian, q. Pengawas Ruang UN menyerahkan LJUN dan naskah soal UN kepada Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah disertai dengan berita acara pelaksanaan UN.
F. TATA TERTIB PESERTA UN SD/MI : 1. 2.
3.
4.
5. 6. 7. 8.
9.
Peserta UN memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 (lima belas) menit sebelum UN dimulai; Peserta UN yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti UN setelah mendapat izin dari Ketua Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah, tanpa diberi perpanjangan waktu; Peserta UN dilarang membawa alat komunikasi elektronik, handphone (HP), kalkulator, tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun ke dalam ruang ujian; Peserta UN membawa alat tulis menulis berupa pensil 2B, penghapus, penggaris, dan bolpoint hitam atau biru, serta kartu tanda peserta ujian; Peserta UN mengisi daftar hadir; Peserta UN mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian; Peserta UN mengisi identitas pada LJUN secara lengkap dan benar; Peserta UN yang memerlukan penjelasan cara pengisian identitas pada LJUN dapat bertanya kepada Pengawas Ruang UN dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu; Selama UN berlangsung, peserta UN hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari Pengawas Ruang UN, serta tidak melakukannya berulang kali;
18
10. Peserta UN yang memperoleh naskah soal yang cacat atau rusak, pengerjaan soal tetap dilakukan sambil menunggu penggantian Naskah Soal; 11. Peserta UN yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah selesai menempuh/mengikuti UN pada mata pelajaran yang terkait; 12. Peserta UN yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu UN berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum berakhirnya waktu ujian; 13. Peserta UN berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda berakhirnya waktu ujian; 14. Selama UN berlangsung, peserta UN dilarang : a. menanyakan jawaban soal kepada siapa pun, b. bekerjasama dengan peserta lain, c. memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal, d. memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain, e. membawa naskah soal UN dan LJUN keluar dari ruang ujian, f. menggantikan atau digantikan oleh orang lain.
VII. PEMERIKSAAN HASIL UJIAN NASIONAL (UN) SD/MI : A. PENGUMPULAN HASIL UN : 1. Kepala Sekolah/Madrasah penyelenggara UN mengumpulkan amplop LJUN yang telah disegel oleh Pengawas Ruang UN dan memasukkannya ke dalam amplop besar; 2. Kepala Sekolah/Madrasah penyelenggara UN mengirimkan LJUN ke Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota, disertai dengan berita acara serah terima; 3. Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota memeriksa kesesuaian berkas LJUN dengan peserta UN dari setiap sekolah/madrasah penyelenggara UN; 4. Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota mengelompokkan LJUN per mata pelajaran per sekolah/madrasah penyelenggara UN.
19
B. PENGOLAHAN HASIL UN SD/MI : 1. BSNP bersama Puspendik mengembangkan sistem dan perangkat lunak (sofware) untuk pendataan calon peserta, pemindaian (scanning) LJUN, analisis, dan pelaporan hasil ujian; 2. BSNP bersama Puspendik mengkoordinasikan pelaksanaan pengolahan hasil UN di seluruh provinsi; 3. Tim Pemindaian (scanning) LJUN Tingkat Kabupaten/Kota memindai LJUN dengan menggunakan software dari Puspendik; 4. Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota mengirimkan hasil pemindaian (scanning) ke Penyelenggara UN Tingkat Provinsi, disertai dengan Berita Acara Serah Terima; 5. Pengiriman hasil pemindaian LJUN dari Kabupaten/Kota ke Provinsi paling lambat satu minggu setelah UN SD/MI selesai. 6. Penyelenggara UN Tingkat Provinsi melakukan penskoran (scoring) hasil UN dengan menggunakan software dari Puspendik dan kunci jawaban di Provinsi; 7. Hasil penskoran UN dinyatakan dalam DKHUN dan SKHUN; 8. Penyelenggara UN Tingkat Provinsi mencetak DKHUN dan SKHUN; 9. DKHUN dan SKHUN dikirim kepada sekolah/madrasah penyelenggara UN melalui Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota disertai Berita Acara Serah Terima; 10. Penyelenggara UN Tingkat Provinsi mengirimkan hasil scoring UN dan hasil pemindaian kepada Penyelenggara UN Tingkat Pusat disertai Berita Acara Serah Terima.
VIII. KELULUSAN DARI SATUAN PENDIDIKAN : Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan ( SD//MI ) setelah : a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran, b. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran : 1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; 3) kelompok mata pelajaran estetika, dan 4) kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan, c. Lulus Ujian Sekolah/Madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan d. Lulus Ujian Nasional (UN).
20
IX. KELULUSAN UJIAN NASIONAL (UN) SD/MI : 1. Peserta didik dinyatakan lulus Ujian Sekolah/Madrasah pada SD/MI apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan Nilai Sekolah/Madrasah (Nilai S/M). 2. Nilai S/M diperoleh dari rata-rata gabungan nilai US/M dan nilai ratarata rapor semester 7, 8, 9, 10, dan 11 dengan pembobotan 60% untuk nilai US/M dan 40% untuk nilai rata-rata rapor. 3. Kelulusan peserta didik dari UN ditentukan berdasarkan NA; 4. NA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dari nilai rata-rata gabungan nilai S/M dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan nilai UN dengan formula 60% nilai UN dan 40% nilai S/M; 5. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan melalui rapat dewan guru berdasarkan kriteria kelulusan sebagaimana dimaksud pada romawi VIII.
X. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN UN SD/MI : Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UN SD/MI Tahun Pelajaran 2010/2011 dilakukan oleh setiap Penyelenggara UN Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan/Unit Pelaksana Teknis Dasar Tingkat Kecamatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
XI. BIAYA PENYELENGGARAAN UN SD/MI : A. Komponen biaya untuk penyelenggaraan UN SD/MI meliputi biaya penyelenggaraan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Sekolah/Madrasah. B. Biaya penyelenggaraan UN SD/MI menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. C. Biaya penyelenggaraan UN SD/MI di Tingkat Pusat mencakup komponen-komponen sebagai berikut : 1. Penyusunan POS UN; 2. Sosialisasi UN ke provinsi; 3. Penyiapan 25% butir soal UN; 4. Pemantauan persiapan dan pelaksanaan UN; 5. Rapat koordinasi dan sosialisasi kebijakan UN; 6. Operaional pelaksanaan UN; 7. Analisis hasil UN, pelaporan, dan penyusunan rekomendasi; dan 8. Publikasi hasil UN.
21
D. Biaya penyelenggaraan UN SD/MI di Tingkat Provinsi mencakup komponen-komponen sebagai berikut : 1. Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, dan kerjasama dengan instansi terkait di Provinsi dalam rangka persiapan pelaksanaan UN; 2. Penggandaan dan pendistribusian Permendiknas, POS dan Pedoman Teknis UN; 3. Pelatihan dan penyusunan 75% butir soal UN; 4. Pelatihan penskoran hasil UN; 5. Perakitan Master Naskah Soal UN; 6. Penggandaan, pengamplopan, dan pengepakan bahan UN, serta pendistribusian ke Kabupaten/Kota; 7. Operasional pelaksanaan UN; 8. Pengiriman hasil pemindaian LJUN dan hasil penskoran UN kepada Penyelenggara UN Tingkat Pusat; 9. Pencetakan dan pendistribusian DKHUN dan SKHUN ke sekolah/madrasah penyelenggara UN melalui Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota; 10. Pencetakan dan pendistribusian blangko ijazah ke sekolah/madrasah penyelenggara UN melalui Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota; 11. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UN; dan 12. Penyusunan dan pengiriman laporan pelaksanaan UN SD/MI Tingkat Provinsi ke Penyelenggara UN Tingkat Pusat. E. Biaya penyelenggaraan UN SD/MI di Tingkat Kabupaten/Kota mencakup komponen-komponen sebagai berikut : 1. Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, dan kerjasama dengan instansi terkait di Kabupaten/Kota setempat dalam rangka persiapan pelaksanaan UN; 2. Pencetakan dan pendistribusian blangko pendataan calon peserta UN ke sekolah/madrasah; 3. Pengelolaan data peserta UN; 4. Pencetakan kartu peserta UN; 5. Pencetakan dan pendistribusian blangko pendataan calon Pengawas Ruang UN ke sekolah/madrasah; 6. Pengelolaan data Pengawas UN; 7. Pencetakan kartu Pengawas UN; 8. Penggandaan dan pendistribusian Permendiknas, SKLUN, POS dan Pedoman Teknis Penyelenggaraan UN SD/MI sesuai kebutuhan Daerah ke sekolah/madrasah penyelenggara UN;
22
9. Operasional pelaksanaan UN Kabupaten/Kota dan sekolah/madrasah; 10. Pemindaian (scanning) LJUN; 11. Pengiriman hasil pemindaian (scanning) LJUN dan pengambilan DKHUN dan SKHUN kepada Penyelenggara UN Tingkat Provinsi; 12. Pengiriman DKHUN dan SKHUN ke pada Penyelenggara UN Tingkat sekolah/ma drasah; 13. Pemantauan dan evaluasi UN; dan 14. Penyusunan dan pengiriman laporan penyelenggaraan UN SD/MI ke Penyelenggara UN Tingkat Provinsi. F. Biaya penyelenggaraan UN di Tingkat Sekolah/Madrasah mencakup komponen-komponen sebagai berikut : 1. Pengisian dan pengiriman data calon peserta UN kepada Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota; 2. Pengambilan bahan UN dari Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota; 3. Pengiriman LJUN kepada Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten / Kota; 4. Operasional penyelenggara UN; 5. Pengawasan pelaksanaan UN di sekolah/madrasah penyelenggara UN; dan 6. Penyusunan dan pengiriman laporan penyelenggaraan UN kepada Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota.
XII. SANKSI A. Peserta UN yang melanggar tata tertib diberi peringatan oleh Pengawas Ruang UN. Apabila peserta UN telah diberi peringatan dan tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka Pengawas Ruang ujian mencatat dan mengusulkan peserta UN tersebut untuk dinyatakan gagal ujian dan ditulis dalam Berita Acara. B. Pengawas Ruang UN yang melanggar ketentuan POS dibebastugaskan dan diganti oleh yang lain, serta tidak diikutsertakan dalam kegiatan UN yang akan datang. C. Sekolah/Madrasah penyelenggara UN yang melanggar ketentuan POS tidak akan ditunjuk sebagai penyelenggara UN yang akan datang. D. Semua pelanggaran yang dilakukan oleh Pengawas Ruang UN, dan sekolah/madrasah penyelenggara dilaporkan kepada pimpinan lembaga asal yang bersangkutan.
23
UJIAN SEKOLAH/MADRASAH ( US/M )
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH
( SD / MI ) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2010/2011
24
UJIAN SEKOLAH/MADRASAH PADA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/ MADRASAH IBTIDAIYAH ( SD/MI ) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2010/2011 ============================================== I. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2010/2011, pada Bab III PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH Pasal (6) disebutkan, bahwa ”Hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan US/M diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing”. II. Berkaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut pada butir I di atas, maka Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2010/2011 berkewajiban menyusun Prosedur Operasi Standar (POS) yang selanjutnya dipakai sebagai pedoman pelaksanaan UJIAN SEKOLAH/MADRASAH bagi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan. III. Dalam upaya membantu kelancaran pelaksanaan UJIAN SEKOLAH/MADRASAH bagi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2010/2011, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur membuat rambu-rambu yang dapat dipakai sebagai acuan penyusunan Prosedur Operasi Standar (POS) / Pedoman Teknis Penyelenggaraan UJIAN SEKOLAH/MADRASAH Tahun Pelajaran 2010/2011. IV. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyusun dan menerbitkan KISIKISI UJIAN SEKOLAH/MADRASAH pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2010/2011, meliputi UJIAN TULIS dan UJIAN PRAKTIK yang dapat dipakai sebagai acuan penyusunan naskah soal Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2010/2011 di Provinsi Jawa Timur.
25
RAMBU-RAMBU PENYUSUNAN PROSEDUR OPERASI STANDAR ( P O S ) / PANDUAN TEKNIS ( DOMNIS ) UJIAN SEKOLAH/MADRASAH JENJANG SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2010/2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
UJIAN SEKOLAH/MADRASAH JENJANG SEKOLAH DASAR/ MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI) TAHUN PELAJARAN 2010/2011 ----------------------------------------------------------------------------------
I. PENGERTIAN 1. Ujian Sekolah/Madrasah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari Sekolah/Madrasah. 2. Ujian Sekolah/Madrasah dilaksanakan melalui Ujian Tulis dan atau Ujian Praktik untuk menilai hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran : a. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada Ujian Nasional (UN), b. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran
kewarganegaraan
dan
kepribadian,
kelompok
mata
pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan. 3. Ujian Sekolah/Madrasah untuk SD/MI Tahun Pelajaran 2010/2011 dilaksanakan sebelum Ujian Nasional (UN) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Sekolah/Madrasah penyelenggara. 4. Ujian Sekolah/Madrasah meliputi Ujian Utama dan Ujian Susulan.
26
II. TUJUAN DAN FUNGSI 1. TUJUAN a. Ujian Sekolah/Madrasah bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran yang diujikan oleh sekolah/madrasah penyelenggara. b. Mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu. 2. FUNGSI Ujian Sekolah/Madrasah digunakan sebagai salah satu pertimbangan : a. Penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan b. Perbaikan proses pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
III. PESERTA UJIAN SEKOLAH/MADRASAH (SD/MI) TAHUN PELAJARAN 2010/2011 : A. Persyaratan Peserta Ujian Sekolah/Madrasah (SD/MI) : 1. Setiap peserta didik yang belajar pada tahun terakhir di satuan pendidikan SD/MI Tahun Pelajaran 2010/2011 berhak mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2010/2011. 2. Untuk mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah, peserta didik harus memenuhi persyaratan : a. Duduk di kelas VI melalui kenaikan kelas dari kelas I sampai dengan kelas V. b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar, mulai semester 1 kelas 1 sampai dengan semester I kelas VI. c. Persyaratan lain sesuai dengan kondisi, situasi, dan kebutuhan sekolah/madrasah penyelenggara yang bersangkutan. 3. Peserta program akselerasi harus sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang setara dengan persyaratan program reguler. 4. Peserta didik yang belajar di sekolah internasional di Indonesia yang memiliki ijin untuk menerima peserta didik WNI, dapat mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah penyelenggara terdekat dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada butir 1 dan 2 di atas dan persyaratan lain yang ditentukan oleh sekolah/madrasah penyelenggara.
27
5. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti-bukti yang sah tidak dapat mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah Utama dapat mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah Susulan. 6. Peserta didik yang tidak lulus Ujian Sekolah/Madrasah pada tahun pelajaran 2009/2010 dapat mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah pada tahun pelajaran 2010/2011 dengan syarat terdaftar sebagai peserta didik pada tahun pelajaran 2010/2011 dan persyaratan lain yang ditentukan oleh sekolah/madrasah. 7. Peserta didik yang tidak lulus Ujian Sekolah/Madrasah pada tahun pelajaran 2009/2010 yang akan mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah pada tahun pelajaran 2010/ 2011 wajib menempuh seluruh mata pelajaran yang diujikan. Nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi dari kedua hasil ujian. B. Pendaftaran Peserta Ujian Sekolah : 1. Sekolah/Madrasah melaksanakan pendaftaran calon peserta. 2. Sekolah/Madrasah mengirim daftar Calon Peserta ujian ke Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar/Dinas Pendidikan di Kecamatan. 3. Madrasah Ibtidaiyah mengirimkan daftar Calon Peserta ujian ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengirimkan Daftar Nominasi Sementara (DNS) ke sekolah penyelenggara ujian melalui Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar/Dinas Pendidikan Kecamatan. 5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengirimkan DNS ke Madrasah Ibtidaiyah penyelenggara ujian. 6. Sekolah penyelenggara ujian melakukan verifikasi DNS dan mengirimkan hasilnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar/Dinas Pendidikan Kecamatan. 7. Madrasah Ibtidaiyah penyelenggara ujian melakukan verifikasi DNS dan mengirimkan hasilnya ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 8. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengirimkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) beserta Kartu Peserta ujian ke sekolah penyelenggara ujian melalui Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar/Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan ujian.
28
9. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengirimkan DNT beserta Kartu Peserta ujian ke Madrasah Ibtidaiyah penyelenggara ujian paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan ujian. 10. Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyusun dan mengirimkan rekapitulasi jumlah peserta ujian ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kanwil Kementerian Agama Provinsi. 11. Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian wajib mendaftarkan peserta yang tidak dapat mengikuti ujian di Sekolah/Madrasah yang bersangkutan ke sekolah/madrasah lain yang ditentukan oleh penyelenggara ujian. 12. Kepala Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian membubuhkan stempel pada Kartu Peserta ujian yang telah ditempel foto peserta.
IV. PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH/MADRASAH : 1. Sekolah/Madrasah Penyelenggara adalah Sekolah/Madrasah baik Negeri maupun Swasta yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan/Kandepag Kabupaten/Kota berdasarkan status terakreditasi dan atau memiliki kelayakan sebagai penyelenggara ujian. 2. Sekolah/Madrasah yang tidak ditetapkan sebagai Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian menggabung dengan Sekolah/Madrasah penyelenggara yang terdekat dan menggunakan kurikulum yang sama. 3. Kepala Sekolah/Madrasah penyelenggara bertanggungjawab atas penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah. 4. Kepala Sekolah/Madrasah penyelenggara membentuk dan menetapkan Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan. 5. Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah bertanggungjawab atas penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. 6. Tugas Sekolah Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah : a. Merencanakan penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah. b. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah kepada para peserta didik dan orang tua peserta didik. c. Menyiapkan bahan Ujian Sekolah/Madrasah. d. Melaksanakan Ujian Sekolah/Madrasah, menjaga keamanan dan ketertiban serta kelancaran pelaksanaan Ujian Sekolah/ Madrasah.
29
e. Menentukan kelulusan Peserta Ujian Sekolah/Madrasah, f. Menerbitkan, menandatangani dan membagikan Ijazah kepada Peserta yang lulus dari satuan pendidikan. g. Menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar/Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.
V. PENYIAPAN BAHAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH (SD/MI) : A. Bahan Ujian Bahan Ujian Sekolah pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tahun pelajaran 2010/2011 disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku di sekolah/madrasah yang bersangkutan. B. Mata Pelajaran yang diujikan pada Ujian Sekolah/Madrasah : Mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Sekolah jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2010/2011 adalah semua mata pelajaran yang diajarkan pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan, meliputi : No.
Mata Pelajaran
1. 2. 3. 4.
Pendidikan Agama PPKn/PKn Bahasa Indonesia Ilmu Pengetahuan Alam Ilmu Pengetahuan Sosial Seni Budaya dan Keterampilan Pendidikan Jasmani Olahraga, dan Kesehatan Al Qur’an dan Hadits*) Aqidah Akhlak*) Fiqih*) Sejarah Kebudayaan Islam*) Bahasa Arab*)
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
30
Ujian Praktik
Ujian Tulis -
-
-
-
-
Keterangan
Catatan: - *) khusus untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) - Untuk mata pelajaran Matematika, penilaian dapat diperoleh melalui Ujian Sekolah (tulis), ataupun rata-rata hasil penilaian formatif, sub sumatif dan penugasan lain pada semester 12 (kelas VI semester 2). - Penilaian aspek Afektif dan Psikomotorik dilaksanakan oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. - Penilaian mata pelajaran Muatan Lokal dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas Sekolah/Madrasah ditentukan oleh Sekolah/Madrasah masing-masing. - Ujian dilaksanakan melalui Ujian Tulis dan atau Ujian Praktik sesuai dengan karakteristik dan tujuan mata pelajaran yang diujikan. C. Kelompok Mata Pelajaran yang dinilai oleh Pendidik Pendidik menilai aspek afektif dan psikomotorik melalui pengamatan pada kelompok mata pelajaran : a. Agama dan Akhlak Mulia b. Kewarganegaraan dan Kepribadian c. Estetika d. Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. D. Penyiapan Bahan Ujian 1. Penyiapan Bahan Ujian mencakup : a. Penyusunan Kisi-Kisi, b. Penyiapan Naskah Soal Ujian (penulisan, penelaahan, perakitan), c. Penyiapan master copy, d. Penggandaan naskah soal ujian. 2. Perangkat bahan Ujian terdiri dari : a. Naskah Soal, b. Kunci Jawaban, c. Lembar Jawaban, d. Pedoman Penilaian/Penskoran, Blanko daftar nilai, Blanko Daftar Hadir dan Berita Acara Ujian. 3. Penyiapan perangkat Naskah Soal Ujian dilakukan oleh Tim penyusun dari sekolah/madrasah penyelenggara atau kelompok sekolah/madrasah berdasarkan Kurikulum yang berlaku di sekolah/madrasah dan kaidah penulisan soal.
31
4. Sekolah/Madrasah yang belum mampu menyiapkan bahan ujian secara mandiri dapat menyiapkan bersama sekolah/madrasah lain. 5. Tim penyusun perangkat Naskah Soal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Menguasai materi pembelajaran yang akan diujikan, b. Mempunyai kemampuan menyusun bahan ujian, diutamakan bagi guru yang sudah dilatih di bidang penilaian pendidikan, c. Memiliki sikap dan perilaku jujur, bertanggungjawab, teliti, tekun dan dapat memegang teguh kerahasiaannya. 6. Naskah Soal yang disiapkan meliputi Naskah Soal untuk Ujian Utama dan Ujian Susulan. 7. Naskah Soal Ujian diketik dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12, digandakan dengan ukuran kertas A4 HVS 70 gram/CD 48,8, dan dikemas dengan memperhatikan kelayakan kualitas kemasan. 8. Naskah Soal disimpan dengan memperhatikan faktor keamanan dan kerahasiaannya.
VI. PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH (SD/MI) : A. Waktu Pelaksanaan Ujian 1. Ujian Sekolah/Madrasah pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2010/2011 dilaksanakan sebelum Ujian Nasional (UN) sesuai dengan Bab III pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 17 Januari 2011. 2. Jadwal pelaksanaan ujian setiap mata pelajaran ditetapkan oleh Sekolah/Madrasah penyelenggara sesuai dengan Kalender Pendidikan yang berlaku. 3. Ujian Susulan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Ujian Utama. B. Pengaturan Ruang/Tempat Ujian Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian menetapkan ruang/tempat ujian dengan persyaratan sebagai berikut : 1. Ruang ujian aman dan memadai serta jauh dari kebisingan; 2. Setiap ruang ujian disediakan denah tempat duduk peserta ujian; 3. Setiap ruang ditempati paling banyak 20 (dua puluh) peserta dengan jarak duduk antar peserta minimal 1 (satu) meter;
32
4. Setiap meja diberi nomor peserta ujian; 5. Gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi ujian harus dikeluarkan dari ruang ujian; 6. Tempat Ujian Praktik diatur oleh Sekolah/Madrasah sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan kondisi Sekolah/Madrasah; 7. Selain peserta dan pengawas ruang ujian dilarang masuk. D. Tata Tertib Ujian 1. Tata tertib peserta ujian tulis sebagai berikut : a. Peserta memasuki ruang ujian setelah tanda masuk dibunyikan/diberitahukan, yakni 15 (lima belas) sebelum ujian dimulai, b. Peserta yang datang terlambat, hanya diperbolehkan mengikuti ujian setelah mendapatkan ijin dari penanggungjawab ujian dan tidak diberi perpanjangan waktu, c. Peserta dilarang membawa catatan dalam bentuk apapun, kalkulator, alat komunikasi elektronik, hand phone (HP) dan peralatan lain ke dalam ruang ujian sebagaimana yang ditetapkan oleh sekolah, d. Peserta wajib membawa alat tulis yang diperlukan dan tidak diperkenankan saling meminjam, e. Peserta wajib mengisi daftar hadir, f. Peserta mengerjakan soal sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, g. Peserta yang memerlukan penjelasan cara pengisian lembar jawaban, dapat bertanya kepada pengawas ujian, h. Peserta yang akan meninggalkan ruangan selama ujian berlangsung harus mendapat ijin dari pengawas ujian, dan tidak melakukannya berulangkali, i. Peserta dilarang menyontek atau bekerjasama dengan pihak lain, j. Peserta yang telah selesai mengerjakan soal ujian sebelum waktu ujian berakhir, tidak diperbolehkan meninggalkan ruang ujian, k. Peserta harus berhenti mengerjakan soal ujian setelah tanda waktu akhir ujian dibunyikan dan meletakkan lembar jawaban serta naskah soal di atas meja masing-masing, l. Meninggalkan ruang ujian dengan tertib dan tenang setelah pengawas ruang ujian dan menghitung lembar jawaban dan naskah soal sesuai dengan jumlah peserta ujian,
33
m. Peserta yang melanggar tata tertib ujian diberi peringatan/tegoran oleh pengawas ruang Ujian dan dicatat dalam berita acara ujian sebagai salah satu bahan pertimbangan kelulusan. 2. Tata tertib pelaksanaan ujian praktik disesuaikan dengan jenis praktik mata pelajaran yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan tata tertib ujian tulis. 3. Tata tertib Pengawas ujian Sekolah/Madrasah adalah sebagai berikut : a. Memasuki ruang ujian 20 (dua puluh) menit sebelum tanda mulai ujian dibunyikan, b. Melakukan pengecekan ruangan sesuai dengan tata ruang ujian, c. Membacakan tata tertib ujian sebelum ujian dimulai, d. Membuka dan memeriksa kelengkapan bahan ujian, e. Mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani oleh peserta ujian dan mengecek kesesuaiannya dengan kartu/tanda peserta sebelum ujian dimulai, f. Membagikan lembar jawaban ujian dan membimbing pengisian identitas peserta ujian sebelum ujian dimulai, g. Membagikan naskah soal kepada peserta ujian dalam posisi terbalik, h. Mempersilakan peserta ujian untuk memeriksa kelengkapan naskah soal ujian setelah tanda waktu ujian dimulai, i. Mengawasi pelaksanaan ujian dengan sungguh-sungguh tidak mengganggu pelaksanaan ujian dan tidak diperkenankan menjelaskan materi soal kepada peserta ujian, j. Menjaga ketertiban dan ketenangan suasana selama ujian berlangsung, k. Mengumpulkan dan mengecek kelengkapan lembar jawaban dan naskah soal setelah tanda selesai mengerjakan soal, l. Menyusun secara urut lembar jawaban ujian mulai dari nomor peserta terkecil, m. Memasukkan berkas lembar jawaban ujian dan daftar hadir ke dalam sampul yang kemudian ditutup dan disegel/dilem/dilak serta ditandatangani oleh pengawas ruang di dalam ruang ujian, n. Menyerahkan lembar jawaban ujian dan naskah ujian kepada penyelenggara ujian sekolah/madrasah disertai dengan berita acara pelaksanaan ujian.
34
E. Pengawas Ujian 1. Pengawas ujian adalah guru yang memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggungjawab, teliti dan memegang teguh kerahasiaan; 2. Pengawasan ujian tulis diatur oleh sekolah/madrasah penyelenggara dengan sistem silang antar guru mata pelajaran; 3. Pengawasan ujian praktik dilakukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan; 4. Setiap ruang ujian diawasi oleh 2 (dua) orang pengawas ruang ujian; 5. Pada ujian tulis guru mata pelajaran tidak diperbolehkan mengawasi pelaksanaan ujian mata pelajaran yang diajarkannya. F. Pemeriksaan/Penilaian Hasil Ujian Tulis dan Praktik diperiksa dan dinilai oleh guru/tim guru dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Pemeriksaan hasil ujian tulis dilakukan di sekolah/madrasah penyelenggara ujian; 2. Pemeriksaan ujian tulis bentuk uraian dilakukan oleh 2 (dua) orang korektor, kemudian rata-rata dari keduanya dijadikan sebagai nilai akhir. Jika terjadi perbedaan nilai hasil pemeriksaan kedua korektor 2,00 (untuk rentang nilai 0 -10), diperlukan korektor ketiga dan ratarata dari ketiganya dijadikan nilai akhir; 3. Penilaian hasil ujian praktik dilakukan oleh guru/tim guru mata pelajaran yang bersangkutan. G. Daftar Nilai hasil Ujian 1. Daftar nilai hasil ujian diterbitkan oleh sekolah/madrasah penyelenggara dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah penyelenggara; 2. Daftar nilai hasil ujian diisi oleh sekolah/madrasah penyelenggara berdasarkan hasil ujian setiap peserta dalam bentuk angka dan huruf dengan rentang nilai 0 -10 dengan 2 (dua) desimal di belakang koma. 3. Nilai rata-rata dari keseluruhan hasil Ujian Sekolah/Madrasah (Tulis dan Praktik) kemudian digabungkan dengan rata-rata nilai rata-rata rapor semester 7, 8, 9, 10 dan 11 dengan pembobotan 60% (enam puluh persen) untuk US/M dan 40% (empat puluh persen) untuk nilai rata-rata rapor; 4. Gabungan dari hasil US/M (60%) dan nilai rata-rata rapor (40%) akan menjadi Nilai Sekolah/Madrasah yang memiliki bobot = 40%.
35
H. Biaya Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah : 1. Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Kementerian Agama dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah; 2. Biaya penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah mencakup komponen-komponen sebagai berikut : a. Pengisian data calon peserta ujian Sekolah/Madrasah dan pengirimannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Kantor Kemenag Kab/Kota; b. Pengadaan kartu peserta ujian sekolah/madrasah; c. Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah; d. Penulisan dan penggandaan naskah soal ujian tulis, penyiapan dan penggandaan bahan ujian praktik; e, Pelaksanaan ujian dan pemeriksaan hasil ujian, pengambilan, pengisian, dan penerbitan ijazah; f. Penyusunan laporan ujian sekolah/madrasah dan pengiriman laporan kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kepala Kantor Kementerian Agama melalui Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; 4. Sekolah/Madrasah Penyelenggara dan Sekolah/Madrasah yang Menggabung menyusun Rencana Kebutuhan Biaya Ujian Sekolah/Madrasah (RKBUS/RKBUM), kemudian sekolah/madrasah penyelenggara menyerahkan RKBUS/RKBUM kepada Pemerintah Daerah/Kantor Kementerian Agama Kab/Kota melalui Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk mendapatkan bantuan dana penyelenggaraan US/M.
VII. PENETAPAN KELULUSAN DAN PENERBITAN IJAZAH A. Penetapan Kelulusan Ujian Sekolah/Madrasah : 1. Peserta didik dinyatakan lulus Ujian Sekolah/Madrasah pada SD/MI Tahun Pelajaran 2010/2011 apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan Nilai S/M; 2. Nilai S/M diperoleh dari rata-rata gabungan nilai US/M dan nilai ratarata rapor semester 7, 8, 9, 10 dan 11 dengan pembobotan 60% (enam puluh persen) untuk nilai US/M dan 40% (empat puluh persen) untuk nilai rata-rata rapor.
36
3. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan melalui rapat dewan guru berdasarkan kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. B. Penetapan dan Pengumuman Kelulusan dari Satuan Pendidikan 1. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah : a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran; b. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran : 1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, 2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, 3) kelompok mata pelajaran estetika, dan 4) kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan, c. Lulus Ujian Sekolah/Madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan d. Lulus Ujian Nasional (UN). 2. Pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan (SD/MI) Tahun Pelajaran 2010/2011 ditetapkan pada akhir Minggu ketiga bulan Juni 2011 ( tanggal 18 Juni 2011). C. Penerbitan Ijazah : 1. Peserta ujian yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan berhak memperoleh Ijazah; 2. Blanko ijazah SD bersifat Nasional dan disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi; 3. Blanko Ijazah MI bersifat Nasional dan disediakan oleh Kementerian Agama; 4. Sekolah/Madrasah Penyelenggara Ujian menerima DKHUN dan SKHUN dari Dinas Pendidikan Provinsi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 5. Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian menerima blanko ijazah dan memeriksa keabsahan serta jumlahnya dengan disertai Berita Acara Serah Terima; 6. Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian menerbitkan Ijazah berdasarkan DKHUN dan nilai hasil Ujian Sekolah/Madrasah; 7. Nilai UN dan Ujian Sekolah/Madrasah dicantumkan dalam Ijazah; 8. Ijazah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian dan distempel;
37
9. Bagi peserta didik yang mengikuti ujian di Sekolah/Madrasah lain, ijazahnya diterbitkan oleh Sekolah/Madrasah penyelenggara asal; 10. Sekolah/Madrasah yang tidak menyelenggarakan ujian menyerahkan hasil penilaian oleh pendidik satuan pendidikan yang bersangkutan kepada Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian. VIII. PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pemantauan dan evaluasi Ujian Sekolah/Madrasah pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2010/2011 dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten /Kota/Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar Kecamatan, Kementerian Agama/Kanwil Kemenag Provinsi dan Kantor Kemenag Kab/Kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
IX. PELAPORAN PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH (SD/MI) : 1. Pelaporan penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2010/2011 memuat informasi antara lain tentang penyiapan bahan, pelaksanaan ujian, penetapan kriteria kelulusan ujian, pengawasan ujian, pemeriksaan hasil ujian, permasalahan dan upaya pemecahannya, serta laporan hasil ujian Sekolah/Madrasah yang mencakup nilai ujian setiap siswa dan nilai rata-rata tiap mata pelajaran; 2. Sekolah Dasar penyelenggara ujian menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar/Kantor Cabdin Pendidikan Kecamatan; 3. Madrasah Ibtidaiyah penyelenggara ujian menyampaikan laporan ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota; 4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Kementerian Agama menyusun laporan penyelenggaraan ujian berdasarkan laporan Sekolah/Madrasah penyelenggara dan hasil pemantauan ujian dan hasil kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2010/2011 di wilayahnya, kemudian menyampaikan laporan tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kementerian Agama Provinsi selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
38
PENUTUP A. Semua Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah penyelenggara, Ketua Panitia U N dan Ujian Sekolah/Madrasah Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota wajib mempelajari, memahami dan melaksanakan Permendiknas nomor 2 tahun 2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang UN dan Ujian Sekolah/Madrasah tahun pelajaran 2010/2011 dan Prosedur Operasional Standar (POS) UN ya n g d it e r b it ka n o le h Ba d a n St a n d a r Nas io n a l Pe n d id ika n (BSNP) . C. Hal-hal yang belum diatur dalam Prosedur Operasi Standar ( POS ) / Pedoman Teknis ini akan ditentukan kemudian. C. Semoga dengan diterbitkannya Prosedur Operasi Standar (POS) / Pedoman Teknis ini memberikan manfaat bagi anak didik, serta upaya mensukseskan pelaksanaan U N dan Ujian Sekolah/Madrasah di ............................ Tahun pelajaran 2010/2011.
KEPALA SEKOLAH/MADRASAH PENYELENGGARA UJIAN,
.............................................. ( Pangkat ) NIP. ............................... (bila PNS)
39
Lampiran : 1 Contoh DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA…………........ REKAPITULASI DATA KELULUSAN UJIAN AKHIR SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH
(SD/MI) TAHUN PELAJARAN 2010/2011 NO.
Kecamatan
Jumlah Peserta yang ikut Ujian
Lulus
Tidak lulus
Prosentase kelulusan
JUMLAH
……………………………..2011 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB./KOTA……………………
…………………………………. NIP
40
Lampiran: 4 Contoh
SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ………………………………….. NIP : ………………………………….. Jabatan/Pekerjaan : ………………………………….. Alamat Kantor : …………………………………..
Sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan UN dan atau Ujian Sekolah/Madrasah tahun pelajaran 2010/2011 dengan ini menyatakan bahwa saya : 1. Menyadari hakekat dan kerahasiaan penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah sebagai tugas Negara yang pelaksanaannya diserahkan kepada saya. 2. Akan memegang teguh kerahasiaan tersebut. 3. Tidak akan memberitahukan/menyampaikan atau membocorkan kepada siapapun, segala sesuatu yang telah saya ketahui dan saya kerjakan dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, dengan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar tanpa dipaksa oleh pihak lain, saya tanda tangani dengan penuh rasa tanggungjawab dan dengan menyadari bahwa apabila saya melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan pernyataan di atas saya bersedia dituntut sesuai dengan Undang-undang/Hukum yang berlaku.
Di buat di : ............................... Pada Tanggal : ............................... ------------------------------------------------Yang membuat pernyataan,
NIP.
41
ILUSTRASI PENGHITUNGAN KELULUSAN UJIAN NASIONAL DAN KELULUSAN DARI SATUAN PENDIDIKAN SD/MI TAHUN PELAJARAN 2010/2011 1. Nilai US/M = rata-rata dari seluruh nilai mapel yang diujisekolahkan baik Tulis maupun Praktik. 2. Nilai S/M = rata-rata gabungan nilai US/M (60%) dan nilai ratarata rapor semester 7, 8, 9, 10, dan 11 (40%). - Rata-rata gabungan nilai US/M = 7,50 bobot 60% = 4,50 - Nilai rata-rata rapor = 8,00 bobot 40% = 3,20 - Nilai S/M = 7,70 3. Penentuan kelulusan UN didasarkan pada Nilai Akhir ( NA ). 4. N A = Nilai rata-rata gabungan nilai S/M dari mata pelajaran yang diujinasionalkan ( 3 mapel ) 40% dan nilai UN ( rata-rata 3 mapel ) 60%. a. Menghitung nilai rata-rata gabungan nilai S/M dari mapel yang diujinasionalkan sama dengan nomor 2 di atas, tapi hanya untuk 3 mapel (Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) saja. Hasilnya memiliki bobot 40%. b. Sedangkan nilai rata-rata gabungan dari 3 mapel yang diujinasionalkan melalui UN memiliki bobot 60%. c. Misal (a) = 8,00 (40%) = 3,20 dan (b) = 5,50 (60%) = 3,30 NA = 6,50 5. Apabila batas nilai kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan dari Nilai Sekolah/Madrasah (S/M) adalah 6,00 dan Ujian Nasional ( UN ) adalah 5,00, maka peserta didik yang memiliki rata-rata nilai S/M dan UN tersebut di atas memenuhi syarat lulus dari satuan pendidikan. 6. Disamping nomor 5, penetapan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan oleh rapat Dewan Guru masih memperhitungkan komponen lain sebagaimana syarat kelulusan pada romawi VIII Domnis UN SD/MI tahun pelajaran 2010/2011.
42
