SA LIN AN PERATU RAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MUIK NEGARA NOMOR 23/PFX.01 / 2007 NOMOR PLR-04/m)I.1 / 2007 TENTANG PENYAMPAIAN IRHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA PADA LAPORAN KEUANGAN PEIVIERINTAH PUSAT MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MI NEGARA, Menimbang
: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditetapkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat setidaloidaknva meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang di.lampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan badan lainnya; b. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka penyusunan T a pora n Keuangan Pemerintah Pusat, Men teri Keuangan selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepetnilikan kekayaan negara yang dipisahkan menyusun lkhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara; c, bahwa guna penyusunan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu mengatur tab cara penyampaian Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; d, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Penyampaian tkhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
Mengi ngat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Leinbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tarribahart Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. .Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tatum 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewonangan Menteri Keuangan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 5, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 6, Keoutusan Presiden Norma- 187/M Tabun 2004; Kepu tusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN BERS.AMA. MENTER1 KEUANGAN DAN MENTERI NEGARA 5ADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENYAMPALAN 1KHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT, BA.B KETENTUA N UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bersama M&nteri Keuangan dart Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ini yang dimaksud dengan: 1. Laporan Keuangan Perusahaan Negara, yang selanjutnya disingkat LKPN, adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan perusahaan negara selama satu periode. Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnva dimiliki oleh Negara. 3. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnva disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara meialui penyertaan secara langsung yang berasal dani kekayaan negara yang dipisahkan. 4, Perusahaan Negara Non BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh Negara kurang Bari 51% (lima puluh satu perseratus) melalui penyertaan secara langsung yang berasal dani kekayaan negara yang dipisahkan. 5. fichtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, yang selanjutnva disebut Ilchtisar LKPN, adalah hasil pengikhtisaran semua laporan keuangan Perusahaan Negara. 6. Laporan Keuangan Perusahaan Negara Tahunan Unaudited, yang selanjutnva disingkat LKPN-U, adalah laporan keuangan tahunan Perusahaan Negara yang belum. diaudit oleh auditor independen.
7, Laporan Keuangan Perusahaan Negara Tahunan Audited, yang selanjutnya disebut LKPN-A, adalah laporan keuangan tahunan Perusahaan Negara yang sudah diaudit oleh auditor independen. 8. Laporan Keuangan Pernerintah Pusat, yang selanjutnya disingkat LKPP, adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pernerintah pusat selama satu periode. BABIT PENYAJIAN iKHTISAI LKPN DALAM LKPP Pasal 2 (I) LKPP dilampiri dengan lkhtisar LKPN. (2) lkhtisar LKPN sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan LKPN yang bersangkutan. (5) Untuk memenuhi ketentuan avat (2), Perusahaan Negara menvaiikan LION. Pasal 3 Bentuk dan isi lkhtisar LKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Larnpiran I Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan LTsaha Milik Negara ini. BAB Ill PENYAMPAIAN LKPN BUNN Pasal 4 BUMN menyampaikan LKPN-1.3 kepada Menteri Negara BUMN paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya. Pasal 5 BUMN menyampaikan LKPN-A kepada Menteri Negara BUMN paling lambat tanggal 15 Mei tahun berikutnya. Pasal 6 BUMN menyampaikan LION Semesteran kepada Menteri Negara BUMN paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjatan. BAB IV PENYAMPAIAN LKPN NON BUMN Pasai7 Perusahaan Negara Non BUMN menyampaikan LKPN-U kepada Menteri Negaral3UNIN paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya.
Pasal 8 Perusahaan Negara Nor. B1JMN menyampaikan LKPN-A kepada Menteri Negara BUMN paling lambat tanggal 15 Mei tahun berikutnya_ Fasal 9 Perusahaan Negara Non BUMN menyampaikan LKPN Semesteran kepada Menteri Negara BUMN paling lambat Langgal 31 Juli tahun berjalan. BAI3 V PENYUSUNAN DAN FENYAMPAIAN IKHfJSAR L-KPN Bagian Pertama Penyus•unan dan Penvampaian lkhtisar LKPN-U Pasal 10 (1) Kementerian Negara BUMN menyusun Ikhti.sar LKPN-U BUMN/Non BUMN berdasarkan LKPN-U BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan LKPN-U Nun BUMN Tahunan sehagaimana dimaksud dalam Pasal7. (2) Menteri Negara BUMN c.q. Sekretaris Kementerian BUMN menyampaikan Lkhtisar LKPN-U BUMN/ Non BUMN sebagaimana dimaksud pada avat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur jenderal. •Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Kekavaan Negara paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya. (3) Menteri Negara BLAIN e.g. Sekretaris Kementerian BUMN menvampaikan LKPN-U BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan LKPN-L1 Non BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Kekavaan Negara paling lambat tanggal 15 Maret tahun berikutnya Pasal 11 (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi clan Pelaporan Keuangan melakukan verifikasi lkhtisar LKPN-U MAIN/ Non BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 avat (2) terhadap LKPN-U BUMN/ Non BUMN yang diterima dari Kementerian Negara BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 avat (3). (2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melakukan proses akuntansi atas investasi pada Perusahaan Negara dan melampirkan Ikhtisar LKPN-U BUMN/Non BUMN sebagaimana dimaksud pada avat (1) pada LKPP Tahunan Unaudited.
Pasal 12 Dirclatorat Jenderal Perbendaharaan c. Direktorat Akuntansi clan Pelaporan Keuangan menggabungkan _Tklatisar LKPN-U BLAIN dan Ikhtisar LKPN-LI Non BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk menvaiikan LKPP Tahunan Unaudited. Bagian Kedua Penyusunan dan Penyampaian Lkhtisar LKPN-A Pasal 13 (1) .Kementerian Negara BUMN nienyusun Ikhtisar LKPN-A BUMN/Non BUMN Tahunan berdasarkan LKPN-A BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan LIKPN-A Non BUMN sebagairnana dimaksud dalam Pasal S. (2)
Menteri Negara BUMN cal. Sekretaris Kementerian BUMN menyampaikan Ikhtisar BUMN/Non BUMN sebagaimana dimaksud pada avat (1), LKPN-A BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan LKPN-A Non BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara paling lambat tanggal 20 Mei tahun berikumva. Pasal 14,
(1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan cq. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melakukan verif ikasi Ikhtisar LKPN-A BUMN/Non BUMN terhadap LKPN-A BUMN/ Non BUMN yang diterima dari Kementerian Negara BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). (2 Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melakukan proses akuntansi alas investasi pada Perusahaan Negara dan melampirkan Ikhtisar LKPN-A BUMN/Non BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada LIUT Tahunan Audited, Pasal 15 Direktorat Jenderal Perbendaharaan e.g. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menggabungkan Ikhtisar LKPN-A BUMN dan Ikhtisar i...KPN-A Non BUMN sebagairnana dimaksud dalam Pasal 14 untuk menvajikan L.K.PP Tahunan Audited,
Bagian Ketiga Penvusunan Jan 'enyampaian Ikhtisar LKPN Semeste Pasal 16 (1) Kementerian Negara BUIVIN rnenyusun Ikhtisar LKPN BUMN/Non BUMN Semesteran berdasarkan LKPN BUMN Semesteran sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 6 dan LKPN Non BUMN Semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, (2) Menteri Negara BUMN c.q. Sekretaris Kementerian BUMN menvampaikan Ikhtisar LKPN BUMN/ Non BUMN Semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). LKPN BUMN Semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan LKPN Non BUMN Semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Menteri Keuangan c.. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Kekara.an Negara paling lambat tanggal 15 Agustus tahun berjalan. Pasal 17 (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melakukan verifikasi Ikhtisar LKPN BUMN/ Non BUMN Semesteran terhadap LKPN BUMN/ Non BUMN Semesteran yang diterima dad Kementerian Negara BUMN sebagaimana dirriaksud dalam Pasal 16 ayat (2). (2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi clan Pelaporan Keuangan melakukan proses akuntansi atas investasi pada Perusahaan Negara dan melampirkan Ikhtisar LKPN BUMN/Non BUMN Semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada LKPP Sernesteran. Pasal 18 Direktorat Jenderal Perbendaharaan e.g. Direktorat Akuntansi clan Pelaporan Keuangan menggabungkan lkhtisar LKPN BUMN Semesteran dan Ikhtisar LKPN Non BUMN Semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk menyajikan LKPP Semesteran .
Pasal 19 Mekanisme penyusunan Ikhtisar LKPN digambarkan dalam diagram pada Lampiran 11 A sampai dengan F Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ini, BAB VI PERNYATAAN TANGGUNG jAWAB Pasal 20 (1) Ikhtisar LKPN-A BUMN/ Non BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Menteri Negara BUMN.
Bentuk dan isi Pernvataan Tanggang Jawab sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lam:piran III Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara BacIan Usaha Milik Negara ini, BAB VII KETENTUAN 5ANKSI Pasal 21 Perusahaan Negara yang tidal,: melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasai 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dikenakan sanksi sesuai ketenrua.n pengenaan sanksi sebagaimana ditetapkan Iehih lanjut oleh Menteri Negara BAB VIII KETENTUAN PEN LIMP Pasal 22 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap oran.g mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2007 MEN I ERI NEGARA 1.5ADAN USAFIA MILIK NEGARA
MENTERIKEUANGAN: rid SRI MULYANI INDRAWN171
rtd Saanssai dengan aslinya, Rplgtagrctthlurn • \ .,. g) ' „, anfr Depant:Inen
•. L1. 1,; litio
°I
4.
Laba (Rug ) Bersih Pajak Laba (Rum) Sebelum Paja k Penultasdan al ...../ a..
..-.... ,--
I I I
.. 6-
/-
C
Laba (Rug') Sebelum PKLB
C
Ca
-.,
4,7 c to
1r a ,-.,..._
.
C
5 4y) lie,
i'
m
w co z z o < a. o-
n ac-
CC a z
()
. rO ro .... c.. p :z
0 1:, x st.. C a.
Beban Usaha
z
CD
cra
- fs .5 1 C-
cc
C
I= 0=
1 C
ro ')
Status
RI
E 0 Cl)
Pat usahaan Nag ar:1i Tahun
;
ii
•— -7--
to a /.., = cf)
Zi t0 =
03
-
111 0 .Jcr,
F7.1 so < co Ct. tt) ta ccit a Ca ,...,
c CO VI Lc, cr. c 3 - 3-
toj te'± I= "4- ..<
--S: Cat
[ MTAL SELLIRUMBIDANG INDUSTRI
W Z Z co
47, — C'S .8 ' ; 0 . XI et.,
•■■ •■ •
Daorah
Kepemilikan Negara/
ch
-0 0
C3
0. 0 .0 ..c. (0 0
0 14 03 }... 5 0
3
Lt
U)
rn
C3 ---it Ca
to
...-
— 2
a,
Z•
(A
—. 4
co 03
0: 0 Cn _0 .. C
— cn .oi ra = ..ro 'o to —. 6_ a s
.
lI
,...,. •■■ ••
..••
.= .---
CY;
Sumner Status a) b)
x
....• 1—
cr) 0 0 Z 0 'Z < .0 Ea = CC
,
. C va ..t ra CI: CO
a
cm co co „
-- i— in
'0
15 iI— CI c c . EiS< CO -CI ell c 4 -7, 15 in va c c
.2
....1
..... •-• 0 0
crr•2 '` c 1— ).-.
0-.o-
.
....1 < 0 )--
d) Bidang industri yang dimaksud1erdiri dari:
1 2, 3. 4. 5.
O. 7. S. 9
Bidang Perbankan Bidang Asuransi Bidang Pembiayaan &clang Konstruksi Bidang Konsultan Konstruksi Bidang Penunjang Konstruksi Bidang Jasa Penilai Bidang Jasa Lainnya Bidang Rumah Sakit
20. Bidang Usaha Penerbanaan
21. 22. 23. 24. 25. 26, 27 28.
10. Bidang Petabunan 11, Bidang FeJayaran 12. Bidang Kebandarudaraan
29. 30. 31.
13. Mang Angkutan Darat
32.
14, 15. 16. 17. 18. 19
33. 34. 35. 36. 37.
Bidang Logistik Bidang Perdagangan Bidang Pengerukan Bidang Farmasi Bidang Pariwisata Bidang Kawasan Industri
Bidang Dok dan Perkapalan Bidang Perkebunan Bidang Pertanian Bidang Perikanan Bidang Pupuk Bidang Kehutanan Bidang Kertas Bidang Percetakan dan Penerbitan Bidang Pertambangan Bidang Energi Bidang Industri Berbasis Teknologi Bidang Baja Dan Konstruksi Baja Bidang Telekomunikasi Bidang Industri Pertahanan Bidang Semen Bidang Industri Sandang Bidang Aneka Indust'
Masing-masing bidang industri diuraikan Perusahaan Negara yang ada di dalamnya.
NIENTERT NTEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
MENt8171 'Kt:LANGAN; ud SRI MLILYANI INDRAWATI
SUGI1 IARTO esuat tierwan aslinya, Umiim Departemen
uhano 60041107
1 AMP1RAN U ?ERA fr.:XAN BERSAIMA MENTERI DAN MENIER1 NEGARA BADAN (SAHA Mi NEGARA NOMOR MrPMK DI:Tim'? DAN NomOk PER-,)4 SIBUTNI7 TENTANG KNYAMPAIAN KHISAR LAK)RAN KELANGAN PERUSAHAAN NEGARA PADA LAPORAN KEVANGAN PEMERINTAH
HUBUNGAN ANTARLEMBAGA DALAM PROSES PENYUSUNAN IKHTISAR LKPN•LI BUMN MENTER1NEGARA BUMN
BUMN
DEPARTEMEN KEUANGAN DIT,IEN KEKAYAAt4 DITJEN PERBENDAHARAAN NEGARA
EuMN 20Xe ,inaucidedi
Paltric lamcat 15 Februan 20X1
Paling larnbal 15 Maret 20X1
11
—
[ LK SINN 20X
(Loa..idiled)
L(PN BUM 20X0 ?.Unaucitedi
Peri yui4nan Ithtisar 'LK BUMN
20X0 (Ulaudi!ed)
Paling lam bat 28 Februari 2 lots V BU& N 20X0 101 audite !khtisair Li(BUM 20X0 fUnauclited1 LKPN BUMN 20X0 I Un auditedl
Rekonstiasi dan Peryaiian LKPP 20X0 4—
Ikt.nisar L( BUMN 20X0 (Unauditaa) LKPN BUMN 20X0 ■ Unauerted)
Veririkasi
(skauited)
Larnpiran LKPP Jurnai Investasl Permanen
Hasil Venfikasi & Penje4asar. (jika berbacal
ANIP:RANIIN PERA PT-RSAMA hENTER; KIliANEAN DAN MENTERI GIA A TIADAN Us.1IA MiLIK MiSARA 4UMJ i ion7 DAS: KOhiOR PhR-01AICAL, 2or! TENTANCA PENIANIPAIAN; IKHTINAR LAPORASI KEUANGAN PERLISAHAAK NEC; ARA PADA LAPDRAN KEI/AIJGAS: PEMERINTAll rASAT
HUBLINGAN AKAR LEMBAGA DALAM PROSES PENYUSUNAN IKHTISAR LIKPN•A BUMN r
DEPA.RTEMEN KEUANGAN I DITJEN KEKAYAAN I PERBENDAHARAAN : NEGARA 1
BUMN
MENTERI NEGARA BUMN 1
•
LK SUMN 20x)
DITLIEN
1aI tarTgi2,tif 15 ei 2C,X1 LK BLAIN
Penyusunan iktILSet LK SUMN 20X0
iltnisar LK Bt. MN 29X0 (AuS40) Pesnyaiaan Tanggvng Jawab
PAN lenbal ravgal 20 Met 20X1
LK EUMN 20X0
LK BUMN 20X0
(Audited) iktrtAar LK SLIM: ?NO (Au:140)
rkhtzar LK BUMN 20X0;Auclit0)
PenvialWn
Tanggung Jawab
Venfikasi Rekonsihasi dan
Penyajian LKPP 20X0 tAudited)
Hasil Verifikasi Penielasan Mika bethedal
ampiran LKPP Jumal investasi
Pernanen
71
-
'
LAME:HAN PERATDRANI BERSAMA NIFNTERI KV.UANG DAN MUTER SIEGARA DADAN DNAtiA. Nt:LIN NEU:AKA ISONIOR1.1PNINIO:.',..:107 DAN NC:16.10R PER-CulAt8t:■ 2007 TPATANG PEN hANIPA I nN th:HTISAR LOMA*: NTUANI:IAt.l?Eft,..'SAIr tA,AN NEGARA PADA LITMAN KEL'ANtAN PENIERINTAH PliSAT
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DALAM PROSES PENYUSUNAN IKHTISAR LKPN BUMN SEMESTERAN
;VENTER] tIEGARA BUT
BUMN
DEPARTEMEN KEUANGA}I' DITJEN KEKAYAAN
DITJEN PERBENDAHAPAAN
NEGARA
Lf. FILMNI Semester 120X0
Pang lambat Tanga! 3t Juli 20X0
LK BU AN LK B JIM Semester t 20X0 Semester 120X0
PenyusunanIkhlissr LK BUMN Semester I :F.,,X2
Paling lambat 15 Acustus 20X0 Ikht, sar K BUMN Semester I 20X0
LK BUMN Serester 20X0
K BUNN ernester I 20X0
it triSat
Ihttsar LK, FAWN Semester
LK BUNN Semester I 20X0
ReXonslasi den Penyaiien LKPP Sr-ester I 20X0 Hash Ventikast Penielesen (ji•Ke bemetfal amcriren J
LA PIRA?) FERATIMAN BERSAMA MUirElt1 RI:LANGAN
DAY MENTRI NEGARA OADAN DSAIIA NiitA NEGARA NoMOR 23:PNIK 012Dal DAN NomoR PER-0444012,2007 TiNTANG PFNYAMPAIAN IMITISAR LAPORAN tZrUANGAN PFRUSAtiAAN NE(JARA PADA I..APOR AN KM:At:CON PEMER iN TA! P;;SAT
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DALAM PROSES PENYUSUNANIKHTISAR LKPN-U NON BUMN -PERUSAHAAN NEGARA NON BUMN
M ENTERI NEGARA BUPA
DEPARTEMEN KEUANGAN
'
DITJEN PERBENDAHARAAN
D TJEN KETAYAAN
NEGARA
LK Non BUMN 2X0 {Unaucinef,
Paling fambal 15 Febr;:an 20X1 Paling tarnbal 15 Matel 20X1 LK Ntin, BLAIN 20X0 (Unaudnedi
LKPN Non BUN 20X0 fUnaudnet1)
Penyusunan lihtisar LK ti)cn
20X0 iLinajditedi
aline lambat 28 Febroan 20X1 an !drew LK Non BUMN 20R0 (Unaudited" iKttisar LK Nc
.tiN
!Unaudited) LKPN Non LIMN 20X0 jUraudi led)
Rekonsi(iasi den Panyajian LKPP 20X0
Iliiijear LK tRon eUlk6s7 201)0 (Unaudited)
LKPN Nan BUMN 20X0 (Unaudited)
Verilikasi
(Unaudited)
4' Lampral LKPP .iumal Investn
Pensanen
Hasil Verifikesi Pen)elasan (jika berbenal
PERATURAN BSI AMA Au - : DAN MENTERT Kr.t)ARA • :F(7)ARA NDM()1( 231,Mtg, 10.U.1.47 TEN! AN, PLIA,14.1, INHTIY:A.A LAe()RAN KELJANc NFGARA ?ADA LAWR • . 13FNIERINT Aft PUS AT
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DALAM PROSES PENYUSUNAN IKHTISAR LKPN-A NON BUMN
PERUSAHAAN NEGARA 1 MENTERI NEGARA BUMN NON BON
DEPARTE EN KEUANGAN DITJEN KEKAYAAN DITJEN NEGARA PERBENDAHARAAN
LK Non BUNN 20X0 (Au&eii
Pal.ing lambal tangga 15 Mei 20X1 K. Non 6iMi TC.A.:i...ciedi
1 ,
LK Non BUMN
Txr. i Au
,,,i)
1
I ■
Penyusunaq :khtisar 1.:K Ncn BUMN 20X11 (Audited) i
imt,sar LK Ncn 5JmN 2..0Xc, ,Auctiwil f Pemyaman 1 Tanggeg 1 Jawao
Paling lamtrat anggal 20 Mei 20X1
MI V.
...
LK Non BUMN 20X0 (Auditedl
r-
Ikntoar V No BUMN 20XD (Audited)
iknsar LK t):.., —1 BLOM 20X0 lAudited) Penvalaan Toggling Jawab
--1 Pemyataan Tanggung Jawab
-
Venfkasi Rekonsits5i dart Penyaiian LKPP MO fAud;ted)
Lampiran LKPP Jumal Invesiasi Permanen
Has;t Ventikasi & Penfeiasan (jik a beibedal
1-AMPIRAN II I'I-11 Allik AN IIMINAMA Nti-K rrgo KELIANGAN DAN MENTERI NI:GAR A PADANISJl4 MILI NLOARA NONIQR 21.I'Mi.1/1/1,007 ['JAIN NONIOR TEN f AN(o l'FN AMPA I AN IKHTISAR LAKIRAN 101,AM,AN PERI tS/111AAN pr I Al'ORA!4 I ANC:AN NEtiARA PINERIN7 All MIS A
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA OALAM PROSES PENYUSUNAN IKHTISAR LKPN NON BUMN SEMESTERAN
I
NECG ARA PERUAHAAN S NON BUMN
MENTPR I NEGARA BUMN
EPARTEMEN KEUANGAN 1-07fJEN PERBENOAHARAAN
DITJEN KEKAYAAN
NEGARA
1 Non BUMN S-emster I 20X0
Paring lantbal Tanggal 31 Jul: 20X0
LK Non BUMN Semesler I 20X0
LK Non BUMN Semester I 20X0
Penyusu tan Ildniser 1K Non BUMN Semesler I 20X0
Paling lambat 15 Agustus 20X0
1,_
IC hils; LK Non BUMN BUMN Semester I 20X0 LK Non BUMN Semester I 20X0
LK Non BUMN Semester 10X0
Itchtisar LK Non BUMN Semester I 20X0
ii,ntisar V Non BUMN Semester I 20X
Vertfikasi
RelutotsilIasi dan Penyajlan LKPP Semesiet I 20X0
Verilikasi & Penielasan (ika Lerbeda) mpifda
LKPP
Jumat invtasr Penmen
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,
ENTERI KEIJANGAN, ttil SRI MUI.YANI INDRAWATI
rid SUGIHARTO
Salinan sesual dongan aslinya,
LAMPIRAN !II A tt.RATURAN tiT1 AMA MPNITRI KEUANGAN ARA liADAN USA.IIA MI1 IN DAN MEN11:111 NE:C■ NECIAKA NOMOR PMN Clii:Off7 DAN, NuMUR. PER-DtMERIC00/ TENTAJNG PENYAMPALAN ITafTISAR LAPORAN NELIANGAN PERUSAHAAN NWARA PADA LAPOR PFNIFRINT MI P1.ISAT
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAS IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA
Pernyataan Tanggung Jawab
Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara Tahun terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.
sebagalrna fla
lkhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara tersebut disusun berdasarkan Ringkasan Laporan Keuangan dad seluruh Perusahaan Negara.
Jakarta, ............ ..... Menteri Negara Badan Usaha Milk Negara,
NIENTFAIKEIJANGAN: '
MENTERI NEGARA BA DAN NEGARA, USAI-TA
ttd SRI MULYANI INDRAWATI
ud SUGII-I A 1:T()
ai*a sesuai dengan aslinya, r. • UTI1111/1
Depari amen
Suharto IP1760041107
