MEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

MEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH

ACEH

BAPPEDA ACEH BARAT 2013

Meulaboh Dalam Lintas Sejarah Aceh Daftar Kepustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia PNRI Jumlah : 173 hlm, Ukuran : 14.8 x 21 cm Penulis Teuku Dadek Hermansyah Editor Arif Ramdan Design Irfan M Nur Hak Cipta dilindungi Undang-Undang All right reserved Cetakan Pertama, 2013 Hak cetak penerbitan pada penulis Penerbit Bappeda Aceh Barat Meulaboh

MEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

iii

KATA SAMBUTAN BUPATI ACEH BARAT

P

uji dan syukur kita panjatkan kehadhirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada pangkuan junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, dan sahabatnya sekalian. Pasca gempa-tsunami di Aceh 2004, kita kehilangan banyak hal, termasuk sejarah dan adat budaya. Dalam ranah khazanah intelektual dan pengetahuan, hampir semuanya ikut hanyut dalam gelombang tersebut. Tetapi dalam duka yang panjang masih tersimpan harapan dan semangat rehabilitasi dan rekontruksi negeri ini. Semangat tersebut telah mencetuskan hari lahir Kota Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat, daerah yang memiliki historis panjang dan berliku di Aceh. Karenanya, sangat perlu disatukan kembali penggalan-penggalan sejarah, tokoh, tradisi, adat budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya, menjadi sebuah literatur yang dapat disaji dalam ranah bacaan publik, sehingga dapat menjadi referensi semua lapisan pembaca, dari pelajar, mahasiswa, peneliti, pemerintah hingga masyarakat. Sebagai buku perdana menelusuri sejarah Meulaboh, maka buku ini menjadi semangat awal membangun masa depan Meulaboh yang berbasis ilmu pengetahuan melalui sumbersumber (khazanah) lokal tanpa menanggalkan kearifan yang ada. Lebih dari itu, buku ini menjadi lebih komprehensif karena diracik dari berbagai tulisan dan bahasa : Aceh, Belanda, Inggris, MEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

v

dan Indonesia, baik dari manuskrip, sarakata, naskah, maupun penelitian terkini. Jika kita sadari, betapa kayanya warisan “Khazanah Meulaboh” dari pendahulu, yang sebagiannya telah musnah sebelum kita jamah dan telaah. Akhirnya, sebagai Bupati Aceh Barat, kami merasa bangga dan senantiasa memberikan dukungan atas usaha penerbitan ini. Dengan terwujudnya karya ini akan menjadi langkah awal dan semangat baru bagi generasi Aceh Barat untuk melahirkan karya-karya lain yang serupa dan dapat berguna bagi masyarakat sepanjang masa. Meulaboh, November 2013 Bupati Aceh Barat HT. Alaidinsyah

vi

TEUKU DADEK - HERMASYAH

KATA SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

S

udah sewajarnya, kita bersyukur kepada Allah SWT atas kesempatan dan dorongan kepada kedua penulis untuk menyusun buku ini yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada pangkuan junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, dan sahabatnya sekalian. Sebuah terobosan yang sangat menarik atas prakasa terbitnya Buku Meulaboh Dalam Lintas Sejarah Aceh ini, dengan alasan : pertama, buku ini adalah buku yang kaya akan informasi tentang Meulaboh khususnya dan Aceh Barat umumnya dengan sumber yang seimbang dari berbagai literatur baik dari khasanah Aceh/ lokal maupun sumber-sumber barat dalam hal ini terutama Belanda. Kedua, buku ini adalah buku pertama yang membedah Meulaboh dari “awalnya” sampai sekarang ini, tentunya ini akan memberikan arah baik dari belakang maupun ke depan sebagai identitas sejarah dan budaya Meulaboh dan Aceh Barat sehingga akan memberikan gambaran menyeluruh apa, bagaimana dan mengapa tentang Meulaboh dan Aceh Barat. Ketiga, buku ini, adalah sebuah dokumen yang mengungkap beberapa kejadian di Meulaboh yang banyak orang tidak terinformasikan, seperti kejadian Teungku di Meukek yang juga namanya Teungku di Rundeng yang terbunuh oleh senjata Teuku Keujruen Muda Meulaboh, peristiwa ini mengambarkan bahwa di Meulaboh pernah terjadi perang saudara yang sangat besar dengan melibatkan politik adu domba Belanda. Keempat, buku ini sebuah mozaik sejarah yang mengMEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

vii

informasikan peran Meulaboh dimasa lalu, masa kemerdekaan dan masa depan. Untuk itu, perlu kiranya Meulaboh kedepan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh meningkatkan perannya kembali terutama sebagai pusat tamaddun di Wilayah Barat Selatan, salah satunya melalui “memusatkan” Universitas Teuku Umar sebagai pusat pendidikan yang representatif untuk pengembangan SDM kedepan. Semoga, harapan tersebut dapat terwujud. Meulaboh, November 2013 Universitas Teuku Umar Rektor Alfian Ibrahim

viii


KATA PENGANTAR

P

uji syukur kepada Allah SWT. atas segala rahmatNya. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW atas perjuangannya. Semoga kita selalu dalam hidayah. Amin. Dalam perjalanan Negeri Meulaboh, kota ini mendapat perhatian sejak awal keberadaannya. Dan dalam beberapa momen mendapat perhatian khusus oleh pelayar luar dan dunia internasional. Periode kesultanan, kolonial, hingga kemerdekaan, Meulaboh menjadi “tanah favorit” di bagian pantai barat, setelah lainnya mulai memudar. Sepanjang sejarah perjalanan tersebut, terus terang, kita tidak mendapat gambaran utuh dan belum tersaji dengan lengkap. Pasca bencana alam gempa-tsunami dan bencana kemanusiaan telah merenggut lebih awal dari apa yang belum kita rawat dan jaga, apalagi yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Meulaboh memiliki peran penting dalam membangun karakter bangsa ini yang sepertinya berlalu begitu saja. Padahal banyak pengetahuan dan kearifan yang wajib kita pelajari dan diwarisi, kita bukan hanya melawan lupa, tapi juga memperjuangkan eksistensi warisan para indatu dengan rekaman yang dapat dibaca dan dihayati di kemudian hari. Meulaboh yang telah berumur lebih dari empat ratus tahun patut diteliti eksistensinya. Dalam usianya yang tidak tergolong muda dan “telah baligh”, sepatutnya kita telah menemui banyak sumber literatur, tokoh, kearifan, dan ilmu pengetahuan berbasis lokal (Meulaboh). Namun, dalam realitanya tidak demikian. Peristiwa penting, tokoh-tokoh utama, tempat-tempat bersejarah, warisan khazanah keagamaan dan keilmuan, tenggalam seiring waktu dan “bencana manusia” tanpa meninggalkan tanda-tanda kepada kita. MEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

ix

Dalam kondisi demikian, buku ini menggali kembali (rekonstruksi) sejarah eksistensi Meulaboh, yang kami yakin bukan sebatas Kota Teuku Umar atau “epicenter gempa dan tsunami.” Sebab dari awal kami yakin, Meulaboh sejajar dengan Daya, Barus, atau Trumon dalam lintas sejarahnya. Perihal tersebut tidak berlebihan jika kolonial Belanda menempatkan Meulaboh sebagai pusat pengontrolan West Kust van Atjeh. Tanpa menafikan karya-karya sebelumnya, buku ini menjadi sumber pertama dalam bentuk kajian ilmiah yang didasarkan penelitian literatur yang komprehensif disajikan kepada publik. Lebih dari itu, buku ini mengelaborasi interdisipliner ilmu dan multi referensi : manuskrip Aceh, naskah-naskah Belanda, dan dokumen Negara Republik Indonesia periode kemerdekaan. Namun demikian, buku ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Kami sadar, sumber-sumber referensi dan ilmu yang terbatas yang harus terus diasah dan dieskplor. Lebih utama, buku ini menjadi suntikan tersendiri bagi generasi sekarang untuk mengkaji sumber-sumber lokal yang sangat kaya dan beragam. Dengan demikian, kita yakin suatu saat nanti akan mencapai kata lebih baik dari yang ada sekarang. Akhirnya, kami haturkan terima kasih kepada seluruh pihak Bapak Bupati dan Wakil Aceh Barat, lembaga/instansi pemerintahan, lembaga swasta, kelompok dan personal, yang tidak mungkin disebut satu-persatu, berkat dukungannya dapat menghadirkan buku sederhana ini, sembari kami mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah selalu memberi hidayah dan membalas jasa baik kita semua. Amiin. (Penulis)

x


DAFTAR ISI KATA SAMBUTAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I Meulaboh Dalam Literatur Klasik Meulaboh dalam Kacamata Sejarawan Labo, Analabu, dan Meulaboh Pelabuhan dan Jalur Internasional Sumber dan Kisah Klasik Pribumi, Teungku dan Datuk Meulaboh Dalam Manuskrip Hikayat Pocut Muhammad

~1 ~2 ~2 ~ 10 ~ 16 ~ 21 ~ 28 ~ 33

BAB II Meulaboh Periode Kolonial Meulaboh di Mata Belanda Literatur Aceh Periode Kolonial Hikayat versi van Langen Hikayat Teungku di Meukek dan Hikayat Ranto West Kust van Atjeh Pejuang dan Strategi Perang Meulaboh

~ 41 ~ 54 ~ 54 ~ 56 ~ 60 ~ 64

BAB III MeulabohPeriodeKemerdekaan Meulaboh dan Aceh Barat Respon Aceh Barat Terhadap Kemerdekaan Meulaboh Era Baru Post-Disaster Budaya Meulaboh Pasca Bencana Aceh

~ 77 ~ 79 ~ 88 ~ 96 ~ 103


xi

“Khazanah” Aceh Barat

xii

~ 106

BAB IV Kesimpulan Meulaboh Aceh Barat

~ 117 ~ 117 ~ 119

Daftar Pustaka Lampiran-lampiran Undang-undang Biodata Penulis

~ 123 ~ 131 ~ 139 ~ 154


BAB I MEULABOH DALAM LITERATUR KLASIK

K

epulauan Semenanjung Melayu dan Kepulauan Nusantara merupakan wilayah yang sangat strategis sepanjang sejarah, karena terletak antara Lautan Hindia dan Laut Cina Selatan yang menghubungkan negeri-negeri sebelah Timur, seperti Cina dan Jepang dengan negeri-negeri sebelah barat (negeri di atas angin), yaitu anak benua India, Persia, Jazirah Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Kepulauan Nusantara, khususnya Aceh yang terletak di ujung Pulau Sumatera, merupakan daerah penghasil rempahrempah yang amat diminati oleh pedagang-pedagang dari timur dan barat. Sebagian besar hasil alam itu menjadi kebutuhan primer di negeri-negeri seberang laut. Secara khusus, Aceh dengan sadar memainkan peranan penting dalam bisnis dan transaksi perdagangan di perairan, maka muncullah pelabuhanpelabuhan transito internasional sebagai tempat para pedagang bertransaksi dan kapalnya singgah dari segenap penjuru dunia, salah satu destinasinya adalah Meulaboh yang berada di Pantai Barat Aceh. Namun, sejauh peradaban itu dibangun, maka informasi pesisir Pantai Barat Aceh begitu sedikit dan minim jika dibandingkan kiprah pesisir pantai belahan Timur Aceh, seperti Peureulak (Perlak), Pase, Pidie (Pidir), Lamuri, dan sebagainya. MEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

1

Terbatasnya informasi itu kemudian semakin parah setelah terjadi bencana alam tahun 2004, setelah bertahun-tahun melewati bencana kemanusiaan. Meskipun apa yang telah berlalu itu telah lenyap, tetapi tentu ada yang masih tersisa yang merupakan bagian-bagian sejarah tertentu dari suatu peristiwa. Kejadian sebagai totalitas tidak mungkin dapat diamati secara utuh oleh manusia pada masa kini. Setiap peristiwa (kejadian) masih mungkin dapat memberikan informasi kepada kita dari berbagai sumber sekunder dan primer, karena sumber inilah yang dapat memberi informasi kepada kita tentang peristiwa dan merekonstruksi apa yang pernah terjadi pada masa lalu. Ilmu sejarah memberi ruang pendekatan untuk membongkar sejarah, setidaknya ada empat unsur dari pendekatan literatur yang banyak digunakan oleh para sejarawan dan lainnya, yaitu; arkeologi, filologi, folklor, dan tuponim, yang dimungkinkan dapat membangun sejarah sebagai legenda, cerita, realita, ataupun kajian keilmuan, sebab seluruhnya dapat dijadikan landasan bagi kelangsungan legitimasi politik.

Meulaboh dalam Kacamata Sejarawan Labo, Analabu, dan Meulaboh Beberapa karya sebelumnya pernah menyinggung asal usul Meulaboh melalui cerita rakyat (folklore), atau tuponim yang menunjukkan nama suatu tempat. Namun belum diperoleh sumber primer yang mampu mengurai lahir dan eksistensi negeri yang disanjung “Meulaboh, Nalaboo, Labo atau Laboh” sebagai wilayah teritorial pada periode Kesultanan dan kolonial Belanda di Aceh. Oleh karena itu, untuk mengenal wilayah-wilayah di lingkaran Kerajaan Aceh, maka harus mengenal lebih dalam peranan 2


Kerajaan Aceh dalam menjalin hubungan dengan wilayah-wilayah di sekitarnya ke dalam satu wadah Dar as-salam. Karya Zainuddin merupakan salah satu referensi yang banyak dirujuk di Aceh, walaupun sumber yang diungkapkan dari folklor atau tuponim. Menurutnya, asal mula kata Meulaboh dari ungkapan orang Minangkabau yang sebelumnya dinamai dari Negeri Pasir Karam. Penggunaan istilah “pasir karam” diakibatkan wilayah tersebut pernah dilanda gempa dan tsunami tempo dulu, sehingga daerah pesisir pantai karam akibat tsunami, dan terjadi migrasi penduduk dari pesisir pantai tersebut ke pedalaman, lebih jauh dari pinggiran pantai. Kemudian, negeri itu dibangun kembali pada masa Sultan Alaiddin Riayat Syah IV Saidil Mukammil (1588-1604), dan pada masa Kerajaan Aceh diperintah oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636) negeri itu ditambah pembangunannya. Lebih lanjut, daerah yang kaya hasil alamnya membutuhkan sumber daya manusia (SDM) untuk mengolah kebun-kebun disana, maka didatangkan orang-orang dari Pidie dan Aceh Besar disusul kemudian dengan kedatangan orang-orang Minangkabau yang lari dari negerinya akibat pecahnya perang Padri (1805-1836). Perantau dari Minangkabau yang sampai di Teluk Pasir Karam itu sepakat untuk berlabuh dan menyebut “Disikolah kito berlaboh”, Zainuddin menambahkan, semenjak itulah negeri Pasir Karam dikenal dengan nama Meulaboh dari asal kata berlaboh. 1Menurut pendapat versi ini, semenjak itulah Negeri Pasir Karam lambat laun dikenal dengan nama Meulaboh yaitu dikait-kaitkan dengan kisah pendaratan pendatang dari Minangkabau tersebut. Padahal kata laboh berasal dari bahasa Aceh yang sudah lazim diucapkan oleh masyarakat Aceh sebagai kata kerja (verb) 1

H.M Zainuddin, Tarich Atjeh dan Nusantara. Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961,


3

yang memiliki arti membuang, melemparkan, menjatuhkan, jatuh, turun, bergantung rendah.2 Sehingga kata laboh, laboo atau melaboh bukanlah kata baru dan asing di Aceh, juga bukan kata pinjaman dari suku kata lain yang disanding bersama dengan bahasa Aceh. Apabila peristiwa diatas menjadi referensi, maka terdapat beberapa “paradoks” dalam sejarah, sebab Kesultanan Aceh muncul di level internasional setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511. Pada tahun-tahun berikutnya, Kesultanan Aceh mulai menunjukkan jati dirinya dari negeri-negeri lainnya dan semakin mencapai puncak kejayaan sebelum kembali tenggelam pasca Sultanah. Dan kata “laboh” sudah dikenal di Masyarakat Melayu-Nusantara, jauh sebelum julukan itu diberikan oleh Musafir Minangkabau akibat Perang Padri. Kita tidak memungkiri adanya bencana tsunami (smong) yang pernah terjadi di Aceh beberapa abad lalu dengan skala yang berbeda-beda. Hasil penelitian terkini memang menunjukkan bahwa Meulaboh bukan hanya sekali dilanda tsunami. Dalam sebuah report penelitian Coastal progradation Patterns As A Potential Tool Inseismic Hazard Assessment 3menyimpulkan Penggunaannya kata laboh, misalnya pat ji Laboh pukat? Di manakah mereka berpukat? pakon laboh that tangui ija? Taumanyang bacut! Mengapa Anda memakai kain rendah sekali. Tinggikanlah sedikit. bak jiplueng-plueng ka laboh di aneuk nyan, Ketika berlari-lari, jatuhlah anak itu. Meulaboh, teulaboh : dibuang, diturunkan; meulaboh, teulaboh saoh ; Sauh sudah di buang; teungoh ji meulaboh; mereka sedang berlabuh.Lihat Aboebakar Atjeh, dkk, Kamus Aceh-Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan Departemen Pendidikan, Lembaga Pengembangan dan Bahasa dan Kebudayaan, 1985, h. 408 3 Penelitian dilakukan oleh multi NGOs dan lembaga riset dari berbagai penjuru dunia; Katrin Monecke, Wellesley College USA, Willi Finger, Swiss Agency For Development And Cooperation, Switzerland David Klarer, Old Woman Creek National Estuarine Research, Huron, Ohio, Widjo Kongko, BPPT, Coastal Dynamic Research Institute, Brian Mcadoo, Vassar College USA, Andrew Moore, Earlham College, USA, Sam Unggul Sudrajat, United Nations Development Program (UNDP), Indonesia Frank Karmanocky, Neil Hood, Brian Houston, University Of Pittsburgh At Johnstown Stefan Luthi, Delft University Of Technology, Netherlands, dan lainnya 2

4


bahwa tsunami pernah terjadi beberapa kali di perairan Meulaboh (Aceh Barat) dengan perkiraan waktu antara tahun yang berbeda, sesuai dengan ditemukan deposit tanah bekas tsunami. Penelitian ilmiah dan lapangan tersebut semakin mendukung catatan-catatan gempa dalam manuskrip di Aceh, misalnya di bulan Sya’ban 1211 H (Februari 1797) gempa 8,4 SR di perairan Laut Hindia tepatnya Mentawai dan Padang menimbulkan tsunami yang melanda pesisir pantai barat Sumatera4. Di dalam catatan sampul manuskrip Tanoh Abee disebut “al-zalzalah as-syadidah at-tsaniyah” (gempa besar kedua kali), Kamis 9 Jumadil Akhir 1248 H/3 November 1832 M.5 Lima tahun kemudian (September 1837) pada periode Sultan Muhammad Syah (1824-1838), Belanda mencatat kembali gempa yang terjadi di Aceh dan epicenter di perairan barat Aceh. Di Abad yang sama, pada tahun 1861 terjadi gempa tektonik di Kota Singkil, menghancurkan infrastruktur Belanda yang dibangun tahun 1852.6 Demikian, bisa jadi, tahun inilah yang dimaksud Pasir Karam oleh Zainuddin karena terjadi gempa dan smong berulang kali di perairan Aceh. Sumber luar (asing) menampilkan banyak referensi dan beragam, baik diperoleh dari catatan penjelajah asing di Aceh ataupun dari hasil penelitian akademik. Di kawasan Teluk Barat Aceh disebut-sebut dalam sumber-sumber Arab, Cina dan Eropa sebagai pusat perdagangan penting. Tempat ini banyak dikunjungi para pedagang dari Timur Tengah, Gujarat dan kawasan Asia Tenggara. Salah satu pelabuhannya disebut Hermansyah, “Naskah Ta’bir Gempa: Antara Mitigasi Bencana dan Kearifan Lokal di Aceh (Kajian Terhadap Naskah-Naskah Kuno)” Prosiding ADIC III Malaysia, 2012, Vol. II. 5 Catatan tersebut ditulis di sampul naskah berjudul Fath al-wahhâb bi-sharh manhaj alTullāb karangan Abû Yahyá Zakarîyâ al-Ansharî al-Shâfi‘î (823-936 H/1420-1529 M). 6 Henri Chambert-Loir, Sultan, Pahlawan dan Hakim. Jakarta: KPG, 2011, h.57 4


5

Nalaboo7, yang dimaksud Meulaboh. Catatan Meilink-Roelofsz menyatakan tahun 1526 M sebagai waktu pertama tercatat bagi kemunculan kapal Aceh yang bermuatan rempah-rempah mengarungi Laut Arabia menuju Jeddah.8 Dan pada tahun berikutnya secara berurut, 1555, 1559, 1565, 1566, kapal-kapal Aceh melintasi Lautan India dan berlabuh di Jeddah, walaupun harus melewati hadangan dan jarahan Portugis di tengah lautan lepas.9 Dalam perjalanan Augustin De Beaulieu tahun 1621 ke Aceh dan Sumatera disebutkan bahwa di antara pelabuhan-pelabuhan yang terdapat di bagian pantai barat Kerajaan Aceh diantaranya yang dikenal nama Labo, kemudian menjadi nama Meulaboh. Hal ini berarti bahwa Labo, Nalaboo, atau yang dimaksud Meulaboh sudah eksis sejak (sebelum) abad ke-17 M.10

Anthony Reid, Asal Mula Konflik Aceh: dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19. Jakarta: Yayasan Obor, 1995, h. 269 8 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII Jakarta: Prenada Media, 2005, 39 9 Lihat RC.Lane, “The Mediterranean Spice Trade: Further Evidence of its Revival in the Sixteenth Century”, The American Historical Review, 45 (1939/40), 586. M.A.P MeilinkRoelofsz, Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago, Den Haag: Nijhoff, 1962, 16-8 10 Lebih lanjut tentang de Beaulieu telah diungkapkan oleh Denys Lombard, Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2008, h. 49-52. Dan lihat juga Bernard Dorleans, Orang Indonesia dan Orang Prancis Dari Abad XVI Sampai dengan Abad XX. Jakarta: KPG, h. 51 7

6


Gambar 01: Labo menunjukkan wilayah pelabuhan di Meulaboh dalam catatan Kerajaan Aceh oleh Beaulieu (1621), dan juga Sume Oriental Tomé Pires (+ 1515).

Mengenai cerita dari Beaulieu yang memiliki beberapa persamaan dengan apa yang dapat kita dengar dari suatu kronik, yaitu kronik yang ditulis sesudah Pemerintahan Mansur Syah. Cerita kronik tersebut, bahwa sesudah kemangkatan Sultan Zain al-Abidin pada tahun 1588 para pembesar negara memutuskan untuk memilih Sultan ‘Ala ad-din Riayat Syah atau disebut Sultan Sayyid al-Mukammil. Sumber-sumber lokal dalam aksara Arab-Jawi mengalami persoalan tersendiri, baik dari lafaz/harakat maupun bunyi (diftong), apalagi belum ada kaidah-kaidah baku dan tertentu dalam penulisan, sehingga belum ditemui lafaz yang diungkapkan sebelum abad ke-17 M. Persoalan tersebut kurangnya sumber yang sampai ke tangan kita hingga saat ini, padahal penjelajah (musafir) dan pendatang (pedagang), khususnya dari Jazirah Arab telah menetap di Aceh, khususnya di Pantai Barat sejak MEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

7

periode Barus dan Pasai. Persoalan yang timbul lainnya adalah tuponim daerahdaerah yang berubah setiap periode sesuai dengan konteks kejadian pada saat itu. Fase perubahan tersebut dapat menimbulkan distorsi paradigma pandangan dari berbagai kalangan, sebab dalam beberapa catatan peneliti ditemui perbedaan nama daerah, salah satunya nama Analabu (Annalaboo). Beberapa kasus di Aceh, daerah-daerah yang “lenyap” akibat bencana alam, migrasi besar-besaran, atau kejahatan perang. Akibatnya, peristiwa, tempat, dan hal lain yang langka (unicus),---terkadang tercatat dalam sejarah---dengan bentuk nama lain yang kurang familiar di generasi selanjutnya.

Gambar 04: Pelabuhan-pelabuhan di Aceh dan Sumatra di periode ke-18 dan awal 19 M.

8


Dapat disebut nama “Analabu” eksis sekitar abad ke-18 Masehi, akan tetapi salah satu istilah ini kurang direkam dalam jejak perjalanan Meulaboh. Peta di atas menunjukkan pelabuhanpelabuhan di wilayah Pantai Barat Selatan, termasuk “Analabu” atau Meulaboh. Gambaran di atas juga menunjukkan bahwa pelabuhan di pantai selatan lebih awal dan ramai dikunjungi yang memiliki aset kekayaan alam melimpah. Lem Kam Hing dalam penelitiannya menyebutkan bukan berarti Analabu (Meulaboh) tidak begitu dikenal, sebaliknya ia menjadi transit antara Banda Aceh menuju Barus, Singkil dan sekitarnya.11 Kata Analabu sesuai dengan apa yang terungkap dalam sketsa lukisan peta (manuskrip) yang digambar langsung dengan tangan Kapten Samuel Ashmore pada tahun 1821 yang kini dikoleksi New York Gallerymencatat bahwa nama tempat Meulaboh adalah Analabou.12 Menurut referensi arsip yang sama, James Horsburgh mengulang sketsa peta tersebut tahun 1822, meskipun telah di identifikasi ada contoh yang masih tersimpan. Fakta bahwa peta tersebut dalam bahasa Perancis, atas asumsi kami punya bahwa Ashmore atau asistennya menyiapkan versi Perancis untuk seorang teman atau permintaan seseorang. Penyebutan Analabu atau Analabou di periode ke-18 Masehi dalam beberapa kajian ditemukan perbedaan dengan periode sebelumnya, dimana lebih awal menggunakan kata Labo seperti yang terungkap dalam catatan Beaulieu atau lainnya. Penelitian Dasgupta menyebut “the late conquest”of Iskandar Muda, Labo, Lem Kam Hing, The Sultanate of Aceh Relations with the British 1760-1824. New York: Oxford University Press, 1995, h. i 12 http://www.geographicus.com/P/AntiqueMap/WestSumatraPepperPorts-ashmore-1821. diakses pada hari Senin, 21 Agustus 2013. Lihat lampiran 2 map (peta) yang digambar tangan oleh Samuel Ashmore 11


9

Singkel, Barus, Batahan, Pasaman, Tiku, Pariaman, and Padang –all on the west coast Sumatra”. 13 Sebelumnya, kesuksesan perluasan wilayah kerajaan tersebut telah diraih pada era Sultan ‘Alauddin al-Qahhar, yang mengikrarkan dirinya sebagai penguasa di Aceh, Barus, Pedir, Pasee, Daya, Batta (Batak), penguasa di darat dan dua samudra, dan wilayah Minangkabau.14

Pelabuhan dan Jalur Internasional Perairan Arab dan Hindia yang kurang kondusif oleh ulah Portugis mengakibatkan Aceh mencari cara untuk mendapat partner menjalin hubungan bilateral bidang militer (pertahanan) dengan Kesultanan Turki pada abad ke-16 M, ---kerajaan yang menjadi partner setia di hari-hari berikutnya---guna menghadang dan melawan Portugis di perairan lepas dan di wilayah Melayu-Nusantara. Sultan Ali Mughayat Syah (1511-1530) sebagai Sultan pertama mengusir Portugis dari Pasetahun 1524, itu sebelum ada bantuan Utsmani. Akan tetapi, ketika Sultan ‘Alauddin Riayat Syah al-Qahhar naik tahta pada tahun 1537 M/ 943 H, ia menyadari kebutuhan Aceh akan sekutu yang kuat dalam satu keyakinan beragama, tidak hanya untuk mengusir Portugis dari Malaka, tetapi juga untuk memperluas kekuasaannya sendiri ke wilayah-wilayah sekitarnya, khususnya pedalaman-pedalaman di Sumatra. Perluasan pedalaman sebagai wilayah Kesultanan Aceh di Sumatra tersebut diduga telah membuka akses penting terekamnya setiap jengkal tanah di daerah. Ada beberapa wilayah JohnHarris, I, R.C. Temple (ed) “The Expedition of commodore Beualieu to the East Indies”, in A Geographical Account of Countries Round the Bay of Bengal, 1669 to 1679”. 1944, h. 742. 14 William Marsden, Sejarah Sumatra. Jakarta: Komunitas Bambu, 2008, h. 428 13

10


kerajaan di Aceh yang bergabung dengan seketika, ada yang ragu-ragu dengan berbagai pertimbangan, dan ada menolak secara terang-terangan.Wilayah-wilayah Pesisir Pantai Barat Aceh khususnya, mulai terkoneksi dengan Kesultanan Aceh, dan menjadi bagian wilayah Kesultanan Aceh pada tahun 1540-an. Sumber Portugis menyebutkan bahwa pertengahan abad ke-16 (1530-an) Aceh telah mengadakan hubungan ke luar negeri, terutama Turki. Seorang petualang Portugis, Mendes Pinto, menyebutkan bahwa Aceh telah menjalin persekutuan dengan 160 tentara Turki, sejumlah orang dari Abissinia dan Gujarat, 200 tentara sewaan dari Malabar.15Mereka ini, kemudian membentuk kelompok elite angkatan bersenjata Aceh yang dikerahkan Sultan ‘Alauddin Riayat Syah al-Qahhar untuk menaklukkan wilayah Batak di pedalaman Sumatera tahun 1534 M melalui jalur perairan Aceh. Sehingga pada pertengahan abad ke-16 M wilayah di Pesisir Pantai Barat Aceh telah dikenal oleh para pengunjung luar negeri. Denys Lombard menyebut beberapa sumber Eropa yang menjadi dasar kajiannya untuk memahami sejarah Aceh. Di antara mereka Frederik de Houtman dan John Davis, kisah akhirnya Frederik ditahan di benteng Pidir (Pidie) tahun 1599. Diplomat Inggris dalam dua dasawarsa (tahun 1602, 1613, 1615) singgah di Aceh, salah satunya Sir James Lancaster pada Juni 1602. Sedangkan dari Perancis, Augustin de Beaulieu tahun 1620-1621, periode Sultan Iskandar Muda. Beberapa sumber lainnya ikut merekam dan telah mengenal pelabuhan Labo. Beberapa kajian lainnya yang dilakukan tentang relasi dan hubungan Aceh dengan negara Inggris. Sumber-sumber yang kami gunakan dari manuskrip, peta, dan sumber primer lainnya 15 D. Catz Rebecca, The Travel on Mendez Pinto. Chicago: Chicago University Press, 1989: 26-7


11

menunjukkan Analabou merupakan bandar (pelabuhan) yang aktif dan padat sejak abad ke-18 M. Jalur dagang internasional semakin pesat disebabkan oleh beberapa faktor eksternal, seperti pecahnya Perang Padri di Sumatera Barat, bencana alam di pantai selatan Aceh, Singkil, dan sekitarnya, hingga perebutan pelabuhan strategis oleh negara-negara asing. Kam Hing mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa Inggris secara intens bekerjasama dalam bidang perdagangan antara tahun 1760 sampai 1824.16 Dalam rancangan, posisi Aceh menjadi sangat strategis bagi Inggris sebagai gudang penyaluran barang (entrepot) ke China, dan pangkalan militer Inggris untuk pertahanan keamanan dari luar, khususnya Perancis dan Belanda. Awalnya, dalam penentuan pangkalan perwakilan Negara Inggris antara India dan London, atau menempatkan baru di Aceh. Namun keputusan final akhirnya ditetapkan di Penang, dan kemudian ke Singapura. Peta maritim di Barat Laut Sumatera menunjukkan daerah penghasil lada berkualitas dan terkenal. Peta itu mencakup Pantai Sumatera kira-kira dari Pelabuhan Lada Analabou (Meulaboh), sekitar Daerah Arongan Lambalek hingga ke Singkil, sebagai daerah yang dikenal sebagai “Lada Coast”. Kawasan tersebut menjadi sangat penting sejak tahun 1803, di saat peristiwa Perang Padri terjadi di Sumatera Barat, pertikaian antara intelektual salafi ortodok yang menganut sistem wahabi di Arab Saudi dengan paham ulama tradisionalis yang telah mengakar di tanah Minang. Di sisi lain, kekuasaan Kolonial Inggris dan Belanda di daerah-daerah yang menghadap langsung ke Selat Malaka menjadi semakin runyam, pembagian wilayah tersebut disertai dengan daerah-daerah yang tidak dapat dikontrol lagi, Lem Kam Hing, The Sultanate of Aceh Relations with the British 1760-1824. New York:Oxford University Press, 1995 16

12


termasuk dalam perdagangan. Hilangnya kontrol Belanda dalam perdagangan lada telah membuka pelabuhan-pelabuhan lada di barat laut Sumatera, sebagian besar dimanfaatkan pedagang dari Australia, India, Amerika Serikat, dengan demikian dapat menghindari monopoli Belanda pada cabai dan lada dengan berinteraksi langsung dengan produsen Aceh. Perang ideologi dan kepentingan di Sumatera---Aceh dan Sumatera Barat---telah menciptakan blok-blok perdagangan, walaupun kekuatan besar Angkatan Laut Inggris dan Belanda mengurangi volume perdagangan dan monopoli Lada yang menguntungkan mereka. Meskipun demikian, Australia dari Sydney dan Amerika dari Salem menyerbu ke wilayah-wilayah Sumatera yang belum diblokade. Selain itu, sebagian pengungsi dari penduduk lokal dan menyebabkan lonjakan dalam pembajakan sepanjang pantai. Drewes sendiri memiliki catatan sarakata yang beberapa tahun lebih muda, tahun 1771, seorang pedagang keturunan India, Po Rahman dari Meulaboh diberikan surat kerajaan (sarakata) dengan pangkat keudjruen tjhik. Kurun waktu yang sama juga muncul independensi kepala pelabuhan, Leubee Dapah (Dappah), yang di periode berikutnya hampir menguasai seluruh Pantai Susoh hingga Singkil.17Periode kekuatan komersial di pesisir pantai yang diperankan oleh banyak pemimpin pesisir dan panglima sagi, dipimpin oleh Panglima Polem mukim XXII, yang memperpanjang arena konflik kerajaan jauh melampaui batas-batas ibukota.18 Pada abad ke-16 bangsa Portugis dan Kerajaan Usmani terlibat persaingan sengit di Samudera Hindia demi mendapatG.J.W Drewes, Two Achehnese Poems. The Haque, 1980, h. 53 Lem Kam Hing, “Acheh’s Relation with the British, 1760-1819”. University of Malaya, Thesis 1969, h. 41-42. 17 18


13

kan kendali atas perdagangan rempah-rempah. Sejak lama sudah ada anggapan bahwa kedua belah pihak menggunakan kapal-kapal yang sangat berbeda; bangsa Portugis menggunakan kapal layar berlambung tinggi dan Kerajaan Usmani lebih menyukai kapal dayung, yaitu kapal perang bersenjata ringan dan digerakkan dengan dayung. Namun dalam beberapa penelitian terkini menunjukkan bahwa kedua armada sebenarnya memiliki lebih banyak ragam, karena Usmani pada awalnya juga memiliki kapal layar gaya Eropa, seperti kapal Cakra Donya Aceh, sementara bangsa Portugis pada akhirnya beralih menggunakan kapal dayung yang berukuran lebih kecil, yang dinilai lebih fleksibel dalam aksi di laut lepas. Kisah hubungan Aceh dan Turki Usmani cukup terkenal dan terjalin erat, semua orang Aceh mengetahui kisah meriam Turki yang disebut Lada Secupak. Beberapa arsip Usmani menegaskan bahwa selama pemerintahan Sultan Sulayman I dan Selim II, ahli meriam dan pakar mekanik senjata dikirim ke Aceh. Sayangnya, dokumen-dokumen periode awal abad ke-16 masih sangat terbatas diperoleh di berbagai koleksi, khususnya Turki, sehingga beberapa zona wilayah kekuasaan kesultanan Aceh belum dapat diungkapkan secara maksimal. Harus kita akui, hubungan awal tersebut lebih hebat daripada periode-periode berikutnya. Hubungan Aceh dengan Turki tetap terjalin diperiode berikutnya, dengan situasi politik internal masing-masing negara, hubungan bilateral “pasang surut” tersebut tetap terjalin sesuai situasi politik keduanya. Hingga akhirnya, Belanda mulai secara agresif memperluas kekuatannya di Sumatera, Aceh sekali lagi meminta bantuan kepada Kerajaan Usmani. Pada tahun 1849/1850 M Sultan Mansur Syah (1838-1870) dari Aceh mengirimkan utusan ke Sultan Abdülmecid di Istambul dengan membawa surat yang menegaskan kembali status Aceh 14


sebagai negeri di bawah kedaulatan Usmani. Pada peta itulah menunjukkan pusat-pusat pelabuhan di Pesisir Pantai Barat Aceh.

Gambar 05: Peta Nusantara yang dipersembahkan Sultan Aceh, Mansur Syah (1838-1870) ke Sultan Abdülmecid di Istambul, 1849 M/ 1265 H, yang mencerminkan Aceh dan pelabuhan serta wilayah teritorialnya berada di bawah kedaulatan Usmani.

Setidaknya kita memperoleh informasi pelabuhanpelabuhan di Pesisir Pantai Barat, sebagaimana di dalamnya dari bandar-bandar (pelabuhan) yang ada di antaranya: Bandar Sulon; Daya; Teluk Kruet; Patik; Keulumpan; Rikas; Sabee; Tanom (Teunom); Woyla; Bubon; Meulaboh; Sanakan/Sanagan (Seunagan); Kuala Batu; Susoh; Mangkin (Manggeng); Labuhan Haji; Meukek; Sama Dua; Tempat Tuan (Tapaktuan). Namanama tersebut menunjukkan eksistensi pelabuhan (bandar) bukan sebuah kerajaan, dengan didapatkan peta seluruh wilayah-wilayah pelabuhan tersebut dapat dikatakan telah eksis


15

sejak periode ke-18 Masehi atau lebih awal. Dalam menelusuri sejarah Aceh akan mendapat beberapa varian tahun dari sumber primer yang tidak sesuai satu dengan lainnya. Maka akan menjadi sulit untuk menentukan penanggalan dari sebuah peristiwa, perbedaan tanggal lahirnya kerajaan Aceh tentu akan berdampak pada daerah-daerah lainnya. Sebut saja contohnya penentuan Sultan Ali Mughayat Syah dari empat sumber primer (manuskrip) yang pernah dilakukan oleh Hoesein Djajadiningrat terdapat empat perbedaan tahun (penanggalan) awal dan akhir kekuasaannya.19 Dalam banyak literatur menempatkan Kerajaan Pedir sebagai penguasa Banda Aceh, sebelum Kerajaan Aceh bangkit dan menguasai Pedir, Pase, dan Daya pada pertengahan abad ke-16 M. Catatan para Portugis Joao de Barros dan Rouffaer, serta laporan berita Djawa’ib Turki menyebutkan Aceh masih berada di bawah kekuatan Pedir. 20Konon, kerajaan Pedir juga menguasai kerajaan Trumon dan Daya, serta wilayah di antara keduanya. Bahkan menurut van Langen, berita atau kejadian di Meulaboh lebih awal tersebar kabarnya ke Pidie daripada ke Kutaraja (Banda Aceh). Akan tetapi, penguasaan itu berakhir dan berbalik setelah Kerajaan Aceh Sultan Ali Mughayat Syah menguasai Kerajaan Pedir dan Daya.

Sumber dan Kisah Klasik Banyak yang beranggapan bahwa Pesisir Pantai Barat Aceh tidak begitu dikenal oleh sebab kekuasaan wilayah kerajaan 19 Raden Hoesein Djajadiningrat, terj. Teuku Hamid, Kesultanan Aceh (Suatu Pembahasan tentang Sejarah Kesultanan Aceh Berdasarkan Bahan-bahan yang terdapat dalam Karya Melayu). Banda Aceh: Depertemen P & K dan Proyek Pengembangan Permuseuman. 1983, h. 17 20 Joao de Barros, da Asia. Edit. 1777-78, dec.iii, jl.2 hal.239-280. Lihat juga Marsden, Histori of Sumatera.h, 41.

16


Daya, kecuali Trumon dan Barus (Fansur). Untuk wilayah yang disebut terakhir, ketenarannya dapat ditemui dari beberapa sumber Eropa dan lokal sendiri. Karenanya, keberadaan Daya memang banyak sumber “bersekutu” akan kebesarannya, apalagi ia pernah berkoalisi dengan Aceh, walaupun masih samar-samar. Kerajaan Daya, menurut kisah hikayat masyarakat dimulai sejak kerajaan Indra Jaya (Bandar Panton Bie) atau disebut kerajaan Seudu mendapat serangan dari pasukan laut Cina, kerajaan Indra Jaya mengalami kekalahan, termasuk di Krung Pungkie dan Kuala O’nga. Maharadja Indra Jaya beserta pengikutnya mengungsi ke daerah pedalaman di balik perbukitan Geurutee. Masih dari cerita yang sama, penduduk Daya semakin muncul ke permukaan saat Teungku Di Sagoop (Meurah Pupök) mendiami Daerah Sangu dan mengislamkan penduduk di sana. Konon, rombongan MeurahPupök merupakan orang-orang yang memiliki genetik Malabar dan Sarkasih (Gogasi). Komunitas muslim di Daerah Sangu, Mareue, dan sekitarnya semakin banyak, dan menyerang kembali Kerajaan Cina di Krueng Pungkie dan Kuala O’nga. Kemudian diganti nama daerahnya menjadi Negeri Jaya (Daya).21Junus Djamil mengemukakan beberapa data arkeologis, batu nisan yang perlu diidentifikasi dan dideskripsikan lebih lanjut. Dalam rangka mempersatukan kerajaan-kerajaan di daerah utara Pulau Sumatera dengan Kerajaan Aceh Darussalam. Raja Inayat Syah (putra Sultan Abdullah Malikul Mubin) panglima Kota Madat (Bandar Keumireu) telah mengadakan hubungan dengan orang-orang Negeri Jaya (Daya).22 Hoesein menyebut nama Inayat Syah sebagai Sultan Darul Kamal, kerajaan yang M. Junus Djamil, Gerak Kebangkitan Aceh. Bandung: 2009, h. 147. M. Junus Djamil, Gerak Kebangkitan Aceh… 149

21 22


17

dikalahkan oleh Muzaffar Syah dari Mahkota Alam. Kronik ini selanjutnya diteruskan dengan cerita bagaimana Raja Muzaffar Syah di Mahkota Alam mewarisi kerajaan yang kemudian digantikan oleh anaknya Sultan Mughayat Syah pada tahun 919 H/ 1513 M.23 Menurut Bustanus Salatin, Sultan Aceh yang pertama bernama Ali Mughayat Syah. Ia naik tahta pada tahun 913 H/ 1507 M yang telah menyatukan kerajaan-kerajaan kecil dan memerintah sampai tahun 928 H/ 1521M. Sebelumnya, tidak ada sultan di Aceh, yang ada hanya kepala (meurah) yang mempunyai kekuasaan secara lokal. Sedangkan Raja Inayat Syah dan anaknya sebagaimana disebut Junus Djamil dan Hoesein merupakan kerajaan-kerajaan sebelum Aceh Darussalam, yang telah menyatukan antara Kerajaan Aceh dengan Kerajaan Kuala Daya di Negeri Jaya. Menurut Junus Djamil, Sultan Riayat Syah I yang merupakan anak Inayat Syah diangkat menjadi raja, yang sebelumnya merupakan kerajaan yang tidak terintegrasi dengan Aceh. Gambaran di atas merupakan catatan penting dimana daerah-daerah di luar Kerajaan Aceh Darussalam telah eksis menjadi sebuah pemerintahan dan peradaban yang inklusif. Tak tertutup kemungkinan Meulaboh di bawah Kekuasaan Daya telah tumbuh berkembang masyarakat yang inklusif, yang kemudian menjadi wilayah konsentrasi para pendatang, pelaut dan pedagang. Ada data menarik dari arkeologi bahwa pada tahun 1978, peneliti pusat riset Arkeologi Nasional (Arkenas) Indonesia telah menemukan sejumlah batu nisan di situs “Tuanku Batu Badan” di Barus. Yang terpenting dari temuan-temuan itu adalah sebuah 23 Raden Hoesein Djajadiningrat, terj. Teuku Hamid, Kesultanan Aceh (Suatu Pembahasan tentang Sejarah Kesultanan Aceh…11

18


batu nisan yang mencantumkan nama seorang perempuan, Tuhar Amsuri, yang meninggal tanggal 19 Safar 602 H (Rabu, 5 Oktober 1205 M), sebagaimana ditafsirkan oleh Ahmad Cholid Sodrie dan Pusat Riset Arkeologi Nasional.24 Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan Museum Batavia pada tahun 1929 terdapat perbedaan varian bacaan. Akan tetapi, dengan kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa nisan di Barus lebih tua dari nisan Sultan as-Salih tahun 696 H (1296 M). Jika benar, ini berarti jauh sebelum pendirian Kerajaan Samudera Pasee, sudah ada masyarakat Muslim yang tinggal di Barus, sebagai catatan, yaitu salah satu tempat di sekitar Pantai Barat Aceh. Penelitian terbaru dari sebuah kerja keras filolog dan sejarawan dilakukan oleh Henri Chambert-Loir secara filologis terhadap 5 teks manuskrip koleksi Van der Tuuk tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden (Cod. Or. 3303). Disebutkan bahwa anumerta Sultan Ibrahim yang dimaksud adalah “Tuanku Batu Badan” yang berada di Barus, tidak berarti--seperti mungkin muncul dugaannya berdasarkan episode di atas---bahwa kuburannya itu pada awalnya hanya berisi tubuh yang dipancung, yaitu sebagai interpretasi bahwa “tuanku yang makamnya hanya berisi badan”. Lebih lanjut, ungkapan tersebut dipahami dalam bahasa Aceh (bate badan) dan Melayu (batu badan) yang menunjukkan batu kijing yang menutupi sebuah makam. Makam bate badan terdapat di dekat Tanjung Jambo Aye, di sebelah timur Banda Aceh, di mana terdapat dua makam yang kiranya berasal dari awal abad ke-16 M. Tetapi, makam yang dimaksud dalam teks naskah Syair Sultan Fansuri yang dihiasi dua buah nisan gaya khas Barus. 24

Uka Tjandrasasmita, Arkeologi Islam Nusantara, Jakarta: KPG, 2009:14.


19

Masih dalam teks sama yang mengisahkan bahwa Sultan ‘Alauddin Johan Syah (1735-1760) melalui sarakata resmi dan dibubuhi “rakam sembilan”; Barus tidak perlu membayar pajak. Ketentuan itu berlaku sampai raja baru, Sultan Mahmud Syah. Dilain hal, Sultan mengimbau warga Barus untuk waspada terhadap orang Aceh dari pantai barat: Meulaboh dan Tapus. Kisah kedaulatan Negeri Barus kemudian diakui oleh Kompeni Inggris untuk dapat menjalinkerjasama kedua belah pihak.25 Teks manuskrip tersebut menjadi barometer bahwa pada abad ke-18 M Barus menjadi kerajaan yang terintegrasi ke dalam kedaulatan Aceh sejak periode Sultan ‘Alauddin Riayat Syah alQahhar (1537-1568), bersama-sama dengan daerah pelabuhan di Singkil, Meulaboh, dan Daya. Sejak tahun 1539, menurut sumber sejarah Portugis, seorang ipar Sultan Aceh (Sultan ‘Alauddin Riayat Syah al-Qahhar) menjadi bendara (bendahara) di Barus. Karena utusan kerajaan Aceh, secara turun temurun didefinisikan sebagai pimpinan tertinggi atas pemerintahan dan birokrasi dan kemuliaan, dan sebagai gubernur kerajaan. Tokoh itu bahkan dinobatkan sebagai Sultan Barus tetapi meninggal tak lama sesudah itu, waktu mengepung Kota Aru. 26 Bagaimanapun juga, tanda-tanda kehadiran orang Aceh atau malah kekuasaan Aceh muncul secara terus-menerus pada periode tersebut dan pada masa-masa selanjutnya. Wakil-wakil Aceh bermaskas di semua pelabuhan. Orang-orang Inggris dan Belanda, yang baru datang di wilayah itu, tidak boleh berdagang di pelabuhan-pelabuhan sepanjang pantai barat Sumatera pada awal

Henri Chambert-Loir, Sultan, Pahlawan dan Hakim. Jakarta: KPG, 2011, h. 67-68 Fernao Mendes Pinto, Pérégrination, Paris: Editions de la Différence, 1991, h. 64, 99, 103, 133. 25

26

20


abad ke-17, tanpa izin dari Sultan Aceh.27 Teks Sultan Fansuri dan Hikayat Pocut Muhammad menunjukkan bahwa penduduk di Meulaboh dan sekitarnya telah menjadi komunitas masyarakat yang solid, kuat, dan disegani. Tentunya, dalam konteks yang lebih jelas sebagai kekuatan perang kesultanan Aceh, bukan lagi Daya. Sekaligus menunjukkan Meulaboh tidak terintegral dengan Barus secara teritorial dan politik kerajaan. Namun demikian, eksistensi Kerajaan Daya dan bandar di Barus serta Singkil sebelumnya melebihi dari yang lain secara lisan ataupun sumber-sumber yang ada. Walaupun juga akan sulit menyatakan sejauh mana batas-batas yang dimiliki oleh Kerajaan Daya, sebelum ia tunduk di bawah Kerajaan Aceh. Apalagi kita akan berkutat dengan penanggalan yang belum akurat, atau tidak diperoleh secara detail dari setiap yang memimpin. Namun, itu cukup menjadi catatan kecil kita bahwa sejarah Daya pernah menguasai wilayah Meulaboh dan sekitarnya pada periode tertentu.

Pribumi, Teungku, dan Datuk Ada beberapa versi tentang keberadaan para datuk di Meulaboh dengan di Sumatera Barat. Keduanya memiliki argumen masing-masing dari beragam sumber yang mereka percayai akurat. Kita belum mendapat gambaran utuh akan penduduk di Meulaboh dan Aceh Barat, termasuk asbab dan periodenisasi. Ada yang menyebutkan migrasi terjadi akibat invansi kerajaan, perekonomian, dan juga pola hidup masyarakat 27 Jane Drakard, A Malay Frontier: Unity and Duality in a Sumatran Kingdom. Ithaca: Cornell University Press, 1990, h.205


21

yang suka berpindah-pindah. Namun beberapa penelitian terakhir menyimpulkan migrasi terjadi akibat bencana alam, salah satunya tsunami (smong). Dalam lintas sejarah, hubungan Aceh dengan Minangkabau terjalin lama, baik secara kultural ataupun political. Salah satunya eskpedisi Kesultanan Aceh ke Pasaman Sumatera Barat oleh Sultan Iskandar Muda sekitar tahun 1613 M (1021 H), salah satu utusan Sultan untuk menjadi perwakilan di tanah Minang adalah Teuku Laksamana Nanta, Panglima Perang Angkatan Aceh yang menjadi gubernur militer, kemudian ia kawin dan menetap disana. Kedatangan para datuk sebagai utusan Sultan Iskandar Muda merupakan keturunan Aceh yang lebih awal menetap dan mengabdi di Sumatera Barat sebagai perwakilan petinggi Aceh ataupun pemangku adat dan pemerintahan Aceh di sana secara turun-temurun. Peran mereka ini tereduksi karena adanya reformasi yang dilakukan kaum ulama yang terpengaruh dengan paham wahabi yang menentang pemikiran tradisionalis. Kekuasaan keturunan ini mulai terusik di tanah Andalas, dimana kelompok Padri mulai melakukan gerakan pembaharuan Islam beraliranwahabi dari jazirah Arab. Tiga ulama datang dari Arab H. Piobang, H. Miskin dan H. Sumanik sebagai gerbong utama gerakan tersebut. Ajaran pembaruan Islam yang diaplikasikan di Minangkabau telah menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat, terutama dari kelompok salafi bermazhab Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Oleh karena terdesak penentang dan dapat menimbulkan keresahan dan kegalauan furu’iyyah ibadah masyarakat, para datuk itu kembali ke kampung halaman dan sebagian lagi hijrah ke daerah lain. Akulturasi budaya dan sosial kehidupan masyarakat terbentuk di wilayah tersebut antara pribumi dan pendatang. Para muhajirin yang mengawali kehidupannya disana dapat 22


hidup rukun dan tenteram berbaur dengan masyarakat setempat. Perbedaan budaya dan bahasa bukan penghalang untuk menyatukan berbagai etnis dan suku. Sebagian mereka menjadi pemimpin umat di kemudian hari. Beberapa sumber menyebutkan tokoh-tokoh tersebut, walaupun dalam komunitas tertentu (mungkin juga sedikit), tetapi mereka memiliki pengaruh besar dalam penataan masyarakat di periode berikutnya, diantaranya Datuk Machadum Sakti dari Rawa, Datuk Raja Agam dari Luhak Agam. Datuk Raja Alam Song Song Buluh dari Sumpur serta Datuk Janggut Ameh yang kemudian diberi tempat di Merbau (Meureubo). Sebagaimana umumnya masyarakat agraris dan yang hidup di kawasan tropis, dipenuhi akan sungai (mata air) cukup dan tumbuhan yang beragam, telah menjadikan mereka menebas hutan mendirikan pemukiman yang menjadi tiga daerah. Datuk Machdum Sakti membuka negeri di Merbau, kemudian pindah kearah Woyla, Datuk Raja Agam di Ranto Panyang dan Datuk Raja Alam Song Song Buluh di Ujong Kalak yang menikah dengan anak salah seorang yang berpengaruh di sana, namun ada satu Datuk lagi yang dikenal di Merbau yang bernama Datuk Janggut Ameh. Menurut H. M Zainuddin, ketiga Datuk utama tersebut juga memerintahkan warganya untuk membuka ladang dan menanam tumbuh-tumbuhan jangka pendek untuk kehidupan mereka sehari-hari sehingga daerah itu menjadi makmur. Ditambahkan, ketiganya itu pun kemudian sepakat untuk menghadap raja Aceh, Sultan Mahmud Syah yang dikenal dengan sebutan Sultan Buyung (1586-1588 M) untuk memperkenalkan diri. Sebagai catatan, bahwa Sultan Buyung umumnya dilaqab kepada Sultan Ali ibn Munawwar Syah dari kerajaan Indrapura, Aceh Besar. Lombard menyebut bahwa pengaruh Indrapura


23

terus bertahan di Kesultanan Aceh, salah seorang yang masih berkaitan dengan Raja Dewi, memerintah dengan gelar Sultan Ali Ri’ayat Syah II atau Sultan Buyung28. Lagi-lagi, hubungan tersebut bukan hanya bersifat kerajaan, tapi regional dan personal diri Meulaboh, Aceh Besar dan Pidie lebih awal terjalin, sebelum kerajaan Aceh di Banda Aceh berkembang dan lebih berpengaruh. Dan jika benar, Sultan Buyung memerintah sebelum Iskandar Muda (1607-1636 M). Lebih lanjut, ketika menghadap Sultan masing-masing datuk membawakan satu kotak emas urai sebagai hadiah persembahan, sebuah tradisi di kerajaan dalam persembahan kepada raja-raja. Mereka meminta kepada raja Aceh agar memberikan batas-batas negeri mereka dan permintaan itu dikabulkan, Sultan mengabulkan permintaan rombongan datuk itu dan mengangkat mertua dari Datuk Radja Alam Song Song Buluh menjadi uleebalang Meulaboh.29 (kemungkinan Pho Rahman). Para Datuk itu pun setiap tahun mengantar (mengirim) upeti untuk Sultan Aceh, tapi lama kelamaan mereka merasa keberatan untuk menyetor langsung ke kerajaan, karena itu mereka meminta kepada Sultan Aceh yang baru Sultan ‘Alauddin Muhammad Syah (1824-1836) anak dari Sultan ‘Alauddin Jauhar Alam Syah (1795-1824) untuk menempatkan satu wakil sultan di Meulaboh sebagai penerima upeti. Permintaan para datuk itu dikabulkan oleh Sultan dengan mengirim Teuku Tjik Purba Lela sebagai wazir pemeritahan Kesultanan Aceh dan menerima upeti-upeti dari uleebalang Meulaboh. Beberapa daerah di pesisir pantai Barat periode ini dibebaskan dari pembayaran pajak upeti ke Kesultanan Aceh, dengan berbagai faktor dan sebab. Misalnya Barus (Singkil) juga 28 Denys Lombard, Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Jakarta: Kepustakan Populer Gramedia, 2006. 29 Tokoh ini kemudian juga [disebut] disebut Po Rahman

24


dibebaskan pajak akibat persekusi mati Sultan Fansuri (Sultan Ibrahim), guna rekonsiliasi peristiwa pelanggaran tersebut, Sultan Aceh membebaskan pajak untuk kerajaan Barus.30 Hubungan erat terus terjalin antara dua daerah tersebut, mereka (pimpinan) pun di wilayah Meulaboh kemudian kembali meminta pada Sultan Aceh untuk mengirim satu wakil sultan yang khusus mengurus masalah perkara adat dan pelanggaran dalam negeri. Permintaan itu juga dikabulkan, Sultan Aceh mengirim penghulu Sidik Lila Digahara yang menyidik segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran undang-undang negeri. Di periode berikutnya, permintaan para alim ulama dan pimpinan ulee balang serta petinggi lainnya kepada Sultan Aceh yang baru, Ibrahim Alauddin Mansur Syah (1857-1870) bin Sultan ‘Alauddin Jauhar Alam (1795-1823) itu meminta agar dikirimkan seorang ulama untuk mengatur persoalan nikah, pasakh dan hukum syariat. Maka dikirimlah ke sana oleh Sultan Aceh Teuku Tjut Din, seorang ulama terpecaya bergelar almu’tasim billah untuk menjadi qadhi perwakilan Kesultanan Aceh di Meulaboh.31 Delegasi resmi itu sesuai dengan data yang diungkapkan oleh Ali Hasjmy dari sumber primer, sarakata Sultan32, yang disebut namanya Teungku Cut [red. Tjut, di ejaan latin Belanda]. Tentunya perlu kami mengutip dalam sumber tersebut untuk menunjukkan eksistensi Meulaboh telah dimulai sebelum periode ini. Penggalan isi sarakata tercap tahun 1528 H/ 1842 M tersebut; Henry Chambert-Loir “sultan Fansuri” dalam Sultan, Hakim dan Pahlawan. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Ecole Francaise d’Extreme-Orient, 2011 31 keturunan dari Teuku Tjut Din ini adalah H. Teuku Alaidinsyah (H. Tito) dan Teuku Dadek. 32 Sumber-sumber primer tersebut sempat difoto oleh Ali Hasjmy, sebagaimana ia ungkapkan dalam bukunya “Kebudayaan Aceh dalam Sejarah” dan kini dapat diakses dan dibaca oleh generasi sekarang. Untuk ini, kita patut bersyukur, karena usahanya tersebut, sumbersumber primer Aceh masih terawat, yang kadang si empunya sumber di masyarakat telah musnah atau rusak. 30


25

“Maka bersabdalah dauli hadarat Syah Alam [Sultan ‘Alaiddin Mansur Syah ibn Sultan al-marhum Jauhar Alam Syah] menyuruh perbuat sepucuk surat ini menurunkan titah hukum wilayah nikah dan pasakh, karunia dauli hadarat Syah Alam akan Teungku Cut. Syahdan barang sekalian tuan-tuan ketahuilah yang di dalam negeri Daya, pertama hulubalang dan segala pertuan dan segala orang tuha-tuha, dan sekalian keuchik dan wakil atau tandial serta segala rakyat kiranya. Maka adalah seperti Teungku Cut ini sudahlah dia menjunjung titah hukum wilayah nikah pasakh daripada dauli hadarat Syah Alam, akan sekarang ini pun siapa yang mau akan nikah dan pasakh hendaklah sekalian tuan-tuan datangkan kepada Teungku Cut Alam, lagi pun jangan menjadikan kesukaran atas sekalian hamba Allah yang jauh dengan dauli hadarat Syah Alam di perkara lagi, jikalau sampai Teungku Cut barangmana negeri dalam sebelah barat rantau dua belas, inipun siapa akan pasakh atau nikah, demikian juga seperti yang telah tersebut hukum di dalam surat ini, supaya segera mendapat hendaknya sekalian hamba Allah jangan menjadi kesusahan” Penghormatan yang sebut dalam sarakata yang dibubuhi Cap Sikuereung (cap halilintar) ini hingga kepada silsilah Sultan Sayyid al-Mukammil33. Seorang sultan yang memiliki peran penting dalam perluasan daerah-daerah di Aceh terintegral ke Kesultanan Aceh. Secara substansi sarakata itu membalas permintaan dari Meulaboh, yang menunjukkan telah terjalin hubungan antara Meulaboh dan Banda Aceh sebelumnya dengan baik, dimana terdapat persoalan dan permasalahan dikonsultasikan langsung ke 33

26

Lihat lampiran I untuk isi kandungan Sarakata


Banda Aceh. Selain tugas fungsi Tgk Cut yang disebut dalam teks, juga diungkapkan batas regional kerja hingga sampai ke Rantau XII dan sekitarnya. Namun yang menjadi catatan penting bahwa tahun 1842 M, daerah (bandar) Meulaboh telah menjadi pusat sentralisasi kolonial, sehingga kasus-kasus nikah dan pasakh menjadi fenomena khusus, (setidaknya) mulai terjangkiti. Relasi yang disebut di atas diungkapkan terjalin sejak Iskandar Muda. Ali Hasjmy memperkuat datanya dengan data lain, menurut keterangan salah seorang dari keturunannya, yaitu Teungku Ibrahim Lam No, bahwa pada masa Sultan Iskandar Meukuta Alam memerintah (1016-1045 H/ 1607-1636 M), tiga orang bersaudara dari turunan ulama Rumpeet, XXVI mukim mendapat tugas dari Sultan, yaitu : • Teungku Abu Bakar dikirim menjadi Qadhi untuk daerah Kaway XVI Aceh Barat sebelah barat, berkedudukan di Meulaboh. • Teungku Muhammad Jusuf diangkat menjadi Qadhi untuk daerah Rantau XII Aceh Barat sebelah timur, berkedudukan di Daya. • Teungku Jamaluddin dikirim kewilayah Deli Sumatera Timur.34 Penaklukan wilayah Deli oleh Sultan Iskandar Muda memang disebutkan dalam kitab Bustanus Salatin yang dikarang oleh Nuruddin al-Raniry pasca meninggal Iskandar Muda. Itu tidak termasuk wilayah Batak yang pernah ditaklukkan sebelumnya oleh Sultan Alauddin al-Qahar. Apa yang diungkapkan oleh Ali Hasjmy tentang sarakata tersebut bukanlah di periode Sultan Iskandar Muda (1607-1636), akan tetapi penyebutan tokoh-tokoh tersebut A. Hasjmy, Kebudayaan Aceh dalam Sejarah. Jakarta Pusat: Beuna, 1983, h. 242-243

34


27

dalam sarakata Aceh yang sesungguhnya jauh lebih muda dari sesudahnya sebagaimana yang akan dibahas kemudian.

Meulaboh dalam Manuskrip Pada dasarnya, sumber-sumber perjalanan Eropa telah menunjukkan sinyal keberadaan Meulaboh di Aceh, sebagaimana umumnya bandar (destinasi) di Aceh akan menjadi salah satu wilayah teritorial kerajaan, wilayah ini termasuk ke bagian Kerajaan Daya, sebagai salah satu bandar atau pelabuhan alternatif. Sumber-sumber primer lokal yang autentik membutuhkan inventarisasi dan konservasi yang menyeluruh dan komprehensif. Sarakata, surat-surat diplomasi, gambar, naskah, artefak, dan lainnya yang “selamat” sampai di tangan kita pun saat ini masih berkisar pada abad 17-an Masehi. Sebagaimana diketahui Meulaboh memiliki peranan besar dalam putaran perekonomian Aceh secara keseluruhan sejak kolonial dan kemerdekaan, khususnya wilayah pantai barat Aceh.Sebagai “urat nadi” perekonomian tersebut dirangkum dalam catatan-catatan besar secara ekplisit, diantarannya dalam berbagai manuskrip lokal dalam bahasa Aceh dan Jawi yang menunjukkan karya-karya klasik para arif intelektual masa lampau.Walaupun secara objektif tidak terkait dengan konteks yang diinginkan, namun jaringan antar daerah dan (sering) juga emosional telah menghubungkan diantaranya. Walaupun tidak mudah menentukan titik awal Meulaboh dalam lintas sejarah, kita punya banyak sumber yang belum terjamah. Sebagaimana diawal pembahasan, bahwa Meulaboh, Laboo atau Analabu telah eksis setidaknya sebelum naik tahta Iskandar Muda (1607 M). Rujukan tersebut bukan tidak beralasan, sebab dalam surat emas Sultan Iskandar Muda kepada Raja Inggris Sir James II disebutkan bahwa negeri Tiku dan 28


Pariaman dibawah teritorial Aceh sejak periode Sultan Sayyid al-Mukammil. Tentunya, korelasi kedua negeri itu berada pada jalur dagang laut yang memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan strategis di sepanjang pesisir Aceh. Lebih lanjut dalam teks surat disebutkan bahwa daerahdaerah teritorial di bawah kekuasaan Iskandar Muda pun ada di bagian timur-utara “Lubok, Pedir, Samalanga, Peusangan, Pasee, Perlak, Besitang, Tamiang, Deli, Asahan, Tanjung, Panee, Rokan, Batusawar, Perak, Padang, dan Indragiri;dan di wilayah baratselatan negeri Calang, Daya, Barus, Pasaman, Tiku, Pariaman, Selada, Indrapuri, Bengkulu, Palembang, dan Jambi...”.35 Surat tersebut menunjukkan negeri-negeri yang strategis yang memiliki sumber daya alam dan sebagai bandar pelabuhan yang berpengaruh kepada negara-negara luar. Dan itu bukan berarti tidak menunjukkan bandar (wilayah) Meulaboh sebagai objek yang kita cari belum eksis di Pantai Barat Aceh, seperti halnya tidak tercantum Trumon di dalamnya. Selain itu, tokoh yang berperan penting di tengah keraton Kesultan Aceh seperti sastrawan-sufi termasyhur dari Aceh, Hamzah Fansuri, yang kemudian menjadi salah satu tokoh penghubung jaringan Pesisir Pantai Barat Aceh dengan Kerajaan Aceh di Banda Aceh, Pasai, Pedir dan lainnya di wilayah Pesisir Timur Aceh. Ia merupakan simbol perkembangan intelektual dan peradaban yang berasal Pantai Barat-Selatan secara khusus, dan di dunia Melayu-Nusantara secara keseluruhan. Peneliti terkenal, Drewes dan Brakel menyimpulkan Hamzah Fansuri meninggal pada tahun 1590 M (998 H),36 atau tepatnya diperiode Sultan Sayyid al-Mukammil (+1588-1604), jauh sebelum Sultan 35 Surat Sultan Iskandar Muda kepada Raja Inggris, James I, tertanda tahun 1024 H (1615 M), kini disimpan di Bodlean Library, Oxford. MS Laud Or.Rolls.b.1 36 G.W.J Drewes dan L.F Brakel, The Poems of Hamzah Fansuri, Bibliotheca Indonesia 26, KITLV, 1986: 6.


29

Iskandar Muda berkuasa (1607-1636). Penelitian mereka hampir menemui titik temu dengan generasi selanjutnya,dua tokoh arkeolog Claude Guillot dan Ludvik Kalus mengumumkan penemuan penelitian setelah mengkroscek 18.000 inskripsi nisan bahasa Arab, Parsi, dan Turki dari pangkalan data proyek Tesaurus Epigrafi Islamsejak tahun 1999, hingga muncul dan meninggal sang sufi Aceh hari Kamis, 9 Rajab 933 H (11 April 1527 M) di pemakaman Ma’la, Mekkah.37Hal tersebut menunjukkan geliat pesisir Pantai Barat Aceh telah tumbuh berkembang sebelum abad ke-17 M. Hasil penelitian Ali Hasjmy tentang hubungan AcehMeulaboh (Aceh Barat) atas delegasi ulama-ulama Rumpet di kawasan Aceh Barat periode Sultan Iskandar Muda (16071636 M) melalui sarakata yang diperolehnya merupakan penyebutan geneologi silsilah ulama tersebut di wilayah Aceh Barat (Meulaboh) dalam rentan waktu yang cukup lama dan berkesinambungan, sebab kedua sarakata yang disebut oleh Ali Hasjmy pada tahun 1259 H (1843 M) periode Sultan Mansur Syah, dan satunya tertanggal 24 Rajab 1307 (16 Maret 1890 M) atau di periode Sultan Alauiddin Muhammad Daud Syah di Kuta Keumala (Pidie). Sekali lagi, ini menunjukkan kedekatan regional Meulaboh dengan regional Pidie sebelumnya, dan juga termasuk pada periode kolonial ini. Karenanya, tempat-tempat srategis pelabuhan di Pesisir Pantai Barat Aceh telah memainkan peran tersendiri sejak awal. Diperlukan rekonstruksi sejarah dari multi disiplin ilmu, penelusuran pelbagai sumber-sumber primer, salah satunya naskah klasik (manuskrip). 37 Data yang diungkapkan oleh Claude Guillot dan Ludvik Kalus sebenarnya telah diperoleh sejak tahun 1934 oleh ahli epigrafi muda dari Mesir, Hassan Mohammed el-Hawary, pegawai museum Seni Arab di Kaherah yang berhasil mengumpulkan 250 inskripsi nisan di al-Haramain. Lihat, Claude Guillot dan Ludvik Kalus, Inskripsi Islam Tertua di Indonesia. Jakarta: KPG, 2008, h. 71-100.

30


Sebab naskah merupakan bentuk kebudayaan tertulis yang di dalamnya memuat penjelasan mengenai sejumlah informasi yang memperlihatkan buah pikiran, adat istiadat, kepercayaan, dan sistem nilai yang berlaku pada masanya.38 Naskah klasik yang biasanya ditulis dengan aksara Arab-Jawi atau dikenal dengan aksara Jawi dan berbahasa Melayu atau Aceh. Naskah yang dijadikan sumber dalam penelitian ini termasuk manuskrip, sarakata, dan buku klasik. Biasanya alat media yang digunakan untuk menulis manuskrip berupa kertas cetakan Eropa, daun lontar, kertas dluwang, rotan/nipah, dan lain-lain. Sejauh ini, belum ada sumber-sumber yang dilakukan dalam inventarisir dan penelitian komprehensif terhadap naskah-naskah warisan khazanah tertulis masa lalu di Meulaboh dan Aceh Barat secara keseluruhan untuk menemukan titik awal lahirnya Negeri Meulaboh. Hikayat-hikayat yang tersedia saat ini pun diselimuti berbagai legenda dan mitos yang membutuhkan kerangka metedologi untuk membedahnya. Secara tegas perlu disebutkan bahwa naskah-naskah yang tertulis dan tersedia dalam penelusuran dalam hikayat-hikayat yang diperlukan rekonstruksi dan interteks dengan sumbersumber lainnya yang sezaman atau sebelumnya. Sebab, hikayat di Aceh terkadang sebuah kisah yang ditulis di zaman yang berbeda yang disesuaikan dengan kondisi sang pengarang. Dalam buku van Langen didapatkan beberapa naskah yang menjadi perhatiannya, dan memasukkan ke dalam bukunya39. Dua rangkai judul hikayat (Malem Dagang dan Pocut Muhammad) termasuk dalam sastra epos (perjuangan) yang membahas tentang riwayat ksatria, sejarah biografi, serta Panuti Sudjiman, Filologi Melayu. Jakarta: Pustaka Jaya. 1995: 14 K.F.V van Langen, Handleinding voor de BeoefeningAtjehsche Taal. Sravenhages. Martinus Nijhoff, 1889: 95-170 38 39


31

perjalanan tokoh di Aceh pada masa lampau. Keduanya dikenal dalam bentuk tertulis sejauh daya ingat masyarakat. Sebab hakikat karya sastra adalah bercerita yang merupakan bentuk dari hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya.40 Dua karya tersebut di antara puluhan hikayat-hikayat epos Aceh lainnya yang mengagungkan sikap heroik orang Aceh dalam perang melawan penjajah (Belanda), ataupun dalam mempertahankan kebenaran, memperjuangkan hak dan idealisme. Tidak dapat dipungkiri, hikayat-hikayat yang ada saat ini telah terjadi proses “penyulingan” dan campur tangan penyalin dari teks asli, sebab sejak awal hikayat tersebut mengandalkan hafalan atau tradisi lisan dan si pengarang hidup di zaman yang berbeda. Dua naskah heroik Aceh tersebut sangat terkenal di Aceh dan Melayu-Nusantara, karena langsung menampilkan tokoh-tokoh utama Aceh yang hidup masa kejayaan kerajaan. Maka, hubungan kisah tersebut juga merambat ke wilayah Meulaboh. Hikayat Malem Dagang menceritakan kisah Iskandar (Eseukanda) Muda menaklukkan beberapa wilayah di Sumatra atau Asahan (Deli), dan negara bagian Malaya seperti Johor (1613) dan Pahang (1618), sehingga menanamkan kekuasaan Aceh di Semenanjung Malaya itu setaraf dengan kekuasaan Portugis yang datang ke Malaka satu abad lebih awal. Lebih dari itu, dalam kisahnya disebut bukan saja sebagai penguasa Malaka tetapi juga mengejar penjajah yang memerintah Guha (Goa), yaitu kedudukan utama Portugis di India. Hikayat Malem Dagang yang banyak disalin karena heroiknya kisah Acehdan menceritakan tentang kepahlawanan Kinayati Djojosuroto, Analisis Teks Sastra dan pengajarannya. Yogyakarta: Pustaka, 2006, h. 77

40

32


Iskandar Muda saat penyerangan Portugis di Pahang dan Malaka tahun 1618 M. Snouck Hurgronje menyimpulkan bahwa Hikayat Malem Dagang dikarang di abad ke-17 M41atau tidak lama setelah kejadian penyerangan Portugis diMalaka. Hal senada juga disimpulkan oleh H.K.J Cowan yang menegaskan bahwa Hikayat Malem Dagang dikarang pada abad ke-17 M.42Dua pendapat tersebut berbeda dengan kesimpulan A Hasjmy, bahwa Hikayat Malem Dagang lebih awal lahir daripada kepengarangan sebagaimana dugaan Hasjmy. Sebab, menurut Ali Hasjmy pengarang hikayat Malem Dagang adalah Tgk Ya’kub Meureudu atau dikenal Tgk Chik Pante Geulima (w. Jum’at, 3 Zulhijjah 1340 H/28 Juli 1922 M).43 Nampaknya, penggolongan yang dilakukan van Langen tersebut bukan tanpa sengaja, hal itu menunjukkan hubungan di dalam hikayat yang tersurat kata Negeri Daya sebagai salah satu koalisi Kerajaan Aceh dan destinasi perdagangan di Bagian Barat Aceh. Kerajaan Daya tentu memiliki pengaruh territorial dengan Meulaboh yang dapat menunjukkan eksistensi dan kedaulatannyadi Aceh. Apabila ditinjau lebih dalam kisah tersebut, antara penyerangan Malaka oleh Iskandar Muda, peperangan dengan Portugis, hingga periode pemerintahan Iskandar Muda menunjukkan hubungan Aceh dan sekitarnya (dalam hikayat disebut takluk jajahannya) telah terjalin erat.

Hikayat Pocut Muhammad Hikayat Pocut Muhammad merupakan teks syair yang menyebutkan keberadaan Meulaboh, sekaligus mengisyaratkan wilayah Meulaboh sebagai sebuah negeri yang memiliki Snouck Hurgronje, Aceh di Mata Kolonialis, II. Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985, h. 69 H.K.J Cowan, The Hikajat Malem Dagang. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan sastra Indonesia dan Daerah, 1980. 43 Ali Hasjmy, Kebudayaan Aceh dalam Sejarah. Jakarta: Pustaka Beuna, 1983. 41 42


33

hubungan pemerintahan legislatif dan administratif dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Oleh karena itu, perlu diungkap sekilas tentang hikayat Pocut Muhammad yang mengisahkan pra kolonial, disamping hikayat-hikayat Aceh lainnya. Beberapa kajian terdahulu telah dilakukan terhadap hikayat Pocut Muhammad. James Siegel melakukan kajian atas penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, H.T. Damstésalah satunya meneliti naskah koleksi Universitas Leiden Co. 8669d, dari koleksi Snouck Hurgronje dan sekretarisnya, Teungku Nurdin (Noerdin), dan dibandingkan dengan hasil kajian teks oleh Tgk Anzib Lamnyong di Aceh.44Hasilnya diperoleh beberapa perbedaan yang signifikan. Namun pengakuan Siegel, ia masih menunggu karya epos tersebut hasil suntingan G.W.J Drewes dari naskah koleksi Museum (PNRI) Jakarta.45 Kandungan Hikayat Pocut Muhammad menceritakan penegakan keadilan di kerajaan dan penanganan pertikaian internal dalam perebutan tahta kesultanan Aceh. Kisah yang diangkat untuk menjaga identitas, marwah keluarga dan kerajaan merupakan citra protagonis dalam hikayat ini yang menampilkan satu negeri dua raja. Pada saat itu, Sultan Alaudin Ahmad Syah, atau dikenal dengan Maharadja Lela Melayu (17271735), keluarganya memiliki garis keturunan Bugis. Sultan itu mempunyai empat orang putra yaitu Raja Muda atau Pocut Oeé bernama Sultan Alauddin Johan Syah, Pocut Kleng, Pocut Sandang, dan yang bungsu bernama Pocut Muhammad, tokoh terakhir sebagai subjek utama dalam kisah hikayat ini. Kandungan naskah Pocut Muhammad ini bukanlah menceritakan tentang eksistensi Meulaboh seutuhnya, tapi Lihat Tgk Anzib Lamnyong, Hikajat Potjut Muhammad. Banda Aceh: Lambaga Kebudajaan Atjeh, 1964. 45 James Siegel, Shadow and Sound; The Historical Thought of a Sumatran People. Chichago: The University of Chichago, 1979, h. 34. 44

34


hanya keterlibatan regional Meulaboh saat mendukung salah satu pihak yang bertikai di kerajaan Aceh. Sama halnya dengan beberapa wilayah lainnya yang ikut serta (atau ikut campur) dalam konflik tersebut. Keikutsertaan itu bisa jadi memiliki latar belakang yang berbeda, sisi keterikatan bisnis, emosional atau ketergantungan ekonomi dan hubungan wilayah. Raja Muda dipilih sebagai sultan pengganti ayah kandungnya membuat Jamalul Alam (Jamaloi Alam), salah seorang sultan Aceh memiliki garis keturunan syarif yang tersingkir sebelumnya akibat konspirasi politik. Kisah ini sebenarnya belum terangkum seutuhnya dalam hikayat tersebut, karena lebih fokus pada tokoh utama yang berperan dalam menanggulangi kericuhan dan mengumpulkan kekuatan, sehingga menimbulkan tanda tanya akan periode yang berbaur antara keagungan dengan kemerosotan di Aceh. Pocut Muhammad berniat dan penuh tekad yang kuat mengalahkan musuhnya, ia kurang senang dengan ketidakpatuhan Jamaloi Alam kepada Kerajaan Acehyang dipimpin kakaknya, sehingga membuatnya mencari mencari dukungan dan bala tentara ke Wilayah Timur Aceh, seperti Laweueng, Pidie, Awe Geutah, Kemangan, Langsa, Pasi Puteh, dan sebagainya. Jamaloi Alam dan seluruh pendukungnya menyahuti seruan perang yang ditabuh oleh keluarga sultan terpilih, untuk memperkuat pertahanannya, ia telah meminta bantuan hulubalang-hulubalang yang setia kepadanya. Dari pantai barat ia mendapat bantuan dari Kuala, Meulaboh, Sinagan, Bubon dan Ranto Seumayam. Dimintanya pula bantuan dari negeri Batak. Semua bantuan sudah tiba dan sudah menempati bentengbenteng Gampong Jawa di Banda Aceh. Penyebutan Meulaboh inilah menunjukkan daerah tersebut memiliki otoritas tersendiri dan masyarakat yang majemuk, serta menunjukkan wilayah yang independen dari Daya ataupun MEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

35

daerah lainnya. Penyebutan tersebut terdapat dalam beberapa bait sebagaimana hasil suntingan teks Ramli Harun46 sebagai berikut: Neutanyong bak Pangulee Peunaroe Pajan tawoe hai aneuk raja Pajan tawoe nanggroe Meulaboh Pajan saleh troh aneuk tagisa (h.66) Lheuehnyan neutanyong daratan Meulaboh Sire awai roh daratan rimba Kawai Mahraja Keujruen Dua Blah Nyang that meugah bak Simpang Tiga (h.67) Umu sibuleuen prang meuhubo Yohnyan taloe saboh kuta Jisurot sinan u Pasi Meulaboh Di langa troh u Pasi Sira(h.70) Teuma jisurot u babah Meulaboh Maken that jiuoh geulet lanja Di Mare kon troh u Lahan Kuta simban di Gampong Panga(h. 72) Kuala Meulaboh beude meuhala Jihato meusigak na limong laksa Hantom geuteubit hantom mupadang Hantom geumuprang dilua kuta (h. 72) Kuala Meulaboh troh u Bubon Rakyat jitron nanggroe Woila Di tunong kon troh Batee Tutong Rakyat jitron u gampong Jawa (h. 138) Terjemahan: Ditanyai kepada pimpinan kuasa 46 Sesuai dengan transkripsi teks Hikayat Pocut Muhammad koleksi Museum Aceh dalam bentuk manuskrip.Naskah tersebut pernah disunting oleh Drs. Ramli Harun (1981) diterbitkan oleh Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta.

36


Kapan kembali hai anak raja Kapan kembali ke negeri Meulaboh Kapan anak salih kembali lagi Kemudian ditanya daratan Meulaboh Lebih awal ketemu daratan rimba Kawasan Maharaja Keujreun Dua belas Kawasan sangat megah di simpang Tiga Perang bergolak sudah sebulan Saat itu sudah takluk satu kota Pasukan mundur ke Pasi Meulaboh Di Lamnga sampai daerah Pasi Sira Kemudian mundur ke Meulaboh Semakin jauh mengejar pasukan raja Di Mare (Marek) hingga ke Lahan (Leuhan) Kota Simban di Kampung Panga Kuala Meulaboh lagi bergejolak Diatur pasukan sekitar lima ribu Belum pernah keluar dan belum pernah terjadi Belum pernah berperang di luar kota Kuala Meulaboh sampai ke Bubon Rakyat datang ke Negeri Woyla Di selatan hingga sampai Batee Tutong Rakya datang ke kampung Jawa Teks di atas lebih menunjukkan geografis wilayah Meulaboh daripada eksistensi masyarakat dan kehidupan di sana. Walaupun Meulaboh dalam gambaran tersebut menunjukkan daerah yang tidak memiliki “kedaulatan” raja-raja dan hanya pusat-pusat sentral-sentral pelabuhan akan tapi terintegrasi dengan wilayah Aceh. Integrasi tersebut yang kemungkinan besar menjadi landasan utama keikutsertaan dalam peristiwa tersebut. MEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

37

Kisah Pocut Muhammad tidak berbeda jauh dengan periode sebelumnya di dalam Istana Kesultanan Aceh. Ini bukan pengulangan sejarah yang pernah terjadi, hikayat Aceh lebih pada penekanan hapalan lisan. Pasca era Sultan ‘Alauddin Riayat ah (1588-1604)47 memimpin mulai muncul benih pertikaian, khususnya internal dan sesama. Ia memiliki empat orang anak; Maharaja Diraja, Sultan Muda dikenal juga Sultan ‘Ali Riayat Syah yang menjabat sultan 1604-1607 menggantikan ayahnya. Selanjutnya Sultan Husein dan Sultan Abangta Meurah Upah keduanya adek dari Sultan ‘Ali Riayat Syah. Peristiwa kekisruhan di internal keraton tercatat dalam Bustanus Salatin, sebuah kitab sastra karangan Nuruddin arRanirytokoh asal India. Ia menjabat posisi penting dan tertinggi di periode Sultan Iskandar Tsani (1637-1641) dan diawal periode Sultanah Safiyatuddin Syah Tajul Alam sebelum ia kembali ke India. Disebutkan bahwa: “Kemudian dari itu, maka kerajaan sultan Alauddin Ria’yat Syah ibn sultan Firmansyah pada hari Senin, 15 Zulqa’dah, maka ada bagi sultan itu empat orang anaknya laki-laki, 1); Maharaja al-Daraj [diraja], 2); sultan Muda, 3); sultan Husain, 4); Abghat Meurah Upah…. …Setelah itu, maka sultan itupun dima’zulkan anaknya pada 1012 H (1604 AD) sebab terlanjur hukumnya atas hamba Allah, adalah lamanya kemudian daripada ia ma’zulkan kira setahun ialah yang bergelar Marhum Sayyid al-Mukammil. Kemudian dari itu, maka kerajaan anaknya sultan Muda Sultan ‘Alauddin Riayat Syah dikenal Sayyid Mukammil menjadi Sultan periode (15881604). Sebagian kronik berbeda penanggalan tahun. Ia putra dari Firmansyah cucu dari Sultan Ali Mughayat Syah, keturunan Inayat Syah, raja Darul Kamal. Lihat beberapa sumber; Denys Lombard, Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Raden Hoesein Djajadiningrat, terj. Teuku Hamid, Kesultanan Aceh (Suatu Pembahasan tentang Sejarah Kesultanan Aceh Berdasarkan Bahan-bahan yang terdapat dalam Karya Melayu). Banda Aceh. 47

38


bergelar sultan Ali Riayat Syah ibn sultan ‘Alauddin Riayat Syah, pada hari Senin 15 Zulqa’dah, dan pada masa itulah terlalu pahit segala manusia banyak mati. Adalah lama sultan itu dalam kerajaan 2 tahun 11 bulan, setelah itu maka sultan itupun hilang pada hari Rabu, tahun1015 H [1606 M]…”48 Naskah Bustanus Salatin tentu tidak ditulis di masa Sultan ‘Alauddin Riayat Syah Sayyid Mukammil, tapi jauh sesudah ia meninggal. Peristiwa yang diungkapkan oleh Nuruddin ar-Raniry merupakan tradisi lisan yang berkembang di periode-periode berikutnya. Hubungan Aceh dengan wilayah-wilayah taklukannya terjalin secara ketat dan terjaga untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik di pusat kerajaan Aceh, Banda Aceh. Musim paceklik (kemarau), perang internal, konflik istana, yang disebut dalam Bustanus Salatin, lagi-lagi terulang dalam Hikayat Pocut Muhammad abad ke-18, dan Hikayat Sultan Fansuri abad ke-19 M. Naskah Syair Sultan Fansuri yang dikumpulkan seorang Belanda bernama Van Der Turk ketika tinggal di Barus 1852-1857 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari unsur-unsur sejarah dan “kepercayaan” di Barus, terutama tokoh sufi Hamzah Fansuri (awal abad ke 17) dengan tokoh pimpinan Sultan Fansuri (abad ke19 M). dari data yang ditampilkan “Syair Sultan Fansuri” menjadi menarik tentang riwayat masa lalu kota pelabuhan di pantai barat ini. Barus biasa juga disebut Fansur dan sebagai kerajaan yang pernah terkenal di seluruh dunia pada masa lalu, namun pada masa Kolonial Belanda hanya sebuah desa kecil. Barus juga diceritakan pernah diserang Kesultanan Aceh, pasukannya dibantu dari Meulaboh. Dalam sebuah pertempuran Sultan Fansuri (Ibrahim) tewas, kepalanya dipenggal. Namun Nuruddin ar-Raniry, Bustanus Salatin fi Zikr al-Awwalin wal Akhirin (MS). Lihat kajian Jelani Harun, Bustan al-Salatin; 'the garden of kings': a universal history and Adab work from seventeenth-century, Aceh, in Indonesia and the Malay word, Vol. 32:92. Carfax Publishing: Taylor & Francis group, 2004, h. 21-52. 48


39

Sultan Aceh menyesal karena terjadi bencana di negerinya setelah menyerang Barus, kemudian Sultan Aceh memberi kemerdekaan untuk Barus.49 Pemakaman Sultan Fansuri di Barus dilakukan dengan upacara besar-besaran oleh Kerajaan Aceh dan Masyarakat Barus, tidak seperti meninggalnya Sufi Aceh Hamzah Fansuri. Adanya paradoks dalam ingatan masyarakat kini antara sumber primer dengan realitas yang dianggap lebih utama. Dalam banyak literatur, kasus Meulaboh masih dibutuhkan banyak sumber primer Aceh yang patut direkonstruksi untuk mendapatkan gambaran utuh terhadap sejarah dan peradaban masa lampau. Peran dan kedudukan Meulaboh dalam berbagai hikayat patut direproduksi untuk membuktikan jati diri dan “identitas bangsa” dalam kancah dunia. Sumber (manuskrip) lokal akan semakin kaya dibumbui oleh sumber-sumber catatan penjelajah ke Aceh dan Meulaboh, karena Meulaboh diyakini telah terkoneksi dengan dunia luar sejak kejayaan Kesultanan Aceh. Sebab, pada periode Kolonial Belanda, kita akan sangat sulit menemukan catatan para penjelajah dan rekaman para intelektual dalam melahirkan karya, kecuali para petinggi kolonial Belanda yang menulis Meulaboh sebagai bagian dari laporan perkembangan di Aceh. Hubungan Aceh dengan Meulaboh tentunya dapat terjalin sebab agama atau keyakinan, regional pemerintahan (kerajaan), letak geografi, dan pelaku bisnis perdagangan. Tetapi peran pembangunan ekonomi dan wilayah di Meulaboh tercipta dengan komoditas-komoditas unggulan yang dilirik oleh pedagang luar, Belanda, India, Jazirah Timur, Inggris, Portugis, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya yang hadir pada detik-detik atau saat peperangan Belanda dengan Aceh yang berefek–positif atau negatif pada segala lini kehidupan masyarakat Aceh nantinya. 49 Henry Chambert-Loir “sultan Fansuri” dalam Sultan, Hakim dan Pahlawan. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Ecole Francaise d’Extreme-Orient, 2011

40


BAB II MEULABOH PERIODE KOLONIAL

M

eulaboh menjadi “taman idaman” para kolonial Belanda dengan menempatkannya sebagai sentral perdagangan dan pusat pengontrolan kewenangan di wilayah bagian Barat, yang kemudian dikenal oleh belanda Westkust van Atjeh. Van Langen saat menjabat posisi penting di Meulaboh telah menilik peta lengkap wilayah penghasil Lada tersebut, bersamanya ditandai dengan regional penting daerah penghasilan secaratopografi, geologi, hidrologi, iklim cuaca, perbatasan wilayah, dan lainnya. Dengan menempatkan Meulaboh sebagai pusat pemerintahan pantai Barat, maka sentralisasi kolonial di wilayah pantai barat selatan tertumpu ke Meulaboh. Demikian, segala administrasi pemerintahan di Meulaboh diubah, sesuai dengan aturan-aturan pihak penguasa. Susunan pemerintahan di Aceh pra kemerdekaan seperti yang telah diatur pada waktu pemerintahan Belanda merupakan sebuah keresidenan, yang diperintah oleh seorang residen ditunjuk dari Batavia atau melalui persetujuan dari Banda Aceh. Sistem ini, hampir ada di seluruh wilayah Nusantara sebagai daerah jajahan kekuasaan Kolonial Belanda. Namun demikian, saat kami menulis (membaca) Aceh periode kolonial, mungkin sulit untuk dapat memisahkan MEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

41

dengan perjuangan-perjuangan Aceh di periode tersebut. Kadangkala kisah-kisah perjuangan dan tuntutan keadilan yang diperoleh di masyarakat “lebih kental” dari tulisan laporan ataupun penelitian opsir Belanda. Dari kedua versi tersebut akan kita peroleh info yang sama, sama-sama mengklaim menang, kemenangan dengan menewaskan ribuan lawan dalam perang. Tentu kita pahami tidak ada yang ingin disebut kalah perang dalam sejarah, setidaknya untuk sebuah laporan ke pimpinan atau kisah ke generasi selanjutnya. Pada bab ini, tentu tidak dapat dijauhkan dari tulisan-tulisan para opsir Belanda, termasuk dalam bahasa (Belanda) mereka. Sebagaimana yang telah kita kemukakan di bab sebelumnya dari isi buku van Langen tentang sastra dan hikayat karya “orang Aceh” dibagian Barat (west kust van Atjeh). Ada dua klasifikasi hikayat dimana kisah Pocut Muhammad dan Malem Dagang tidak kami ikutkan dalam bab ini; pertama karena hikayat tersebut menceritakan kisah epos Kesultanan Aceh, periode sebelum Belanda menginjak kakinya di Aceh, walaupun karya itu lahir periode kolonial. Sedangkan beberapa hikayat epos karya sastra perang dengan Kolonial Belanda merupakan karya yang lain saat perang Aceh ataupun sesudahnya. Maka dengan beberapa teori postkolonial atau sejenisnya mungkin relevan diterapkan untuk hikayat tersebut, seperti Hikayat Prang Sabi, Hikayat Tengku Di Meukek, Hikayat Teungku Cut Ali, dan sebagainya yang memiliki pengaruh post-kolonial dalam hikayat atau sebuah karya sastra. Perlu disebut mengapa kami berkutat pada hikayat tersebut, tidak lain karena catatan literatur (manuskrip) tersebut merupakan referensi kehidupan masyarakat sebelumnya, cerminan tradisi, dan kekuatan pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat Aceh. Karenanya, hikayat-hikayat yang lahir sebelum periode kolonial akan berbeda dengan periode setelahnya. Tentunya, 42


kita akan sepakat dan banyak sumber menyebut perang Aceh melawan Belanda dimulai saat Gubernur Hindia Belanda yang berpusat di Batavia mengeluarkan ultimatum Belanda 26 Maret 1873, atau sejak perang ditabuh 4 April 1873 di Kutaraja (Banda Aceh), sebagai awal koloniliasme di Aceh. Namun, harus dipahami bahwa hingga sampai konflik perang terjadi, tentu memiliki runutan sejarah yang cukup panjang bagi keduanya, di mana banyak pihak yang ikut serta mengambil untung ataupun melepaskan diri sebelum dan sesudah momen tersebut. Bahkan beberapa sumber menyebutkan bahwa bagian belahan Aceh selain Kutaradja telah diacak oleh Belanda sebelum ultimatum itu diterbitkan, sebagaimana yang akan kita temui dalam pembahasan nantinya.

Meulaboh di Mata Belanda Sebagian sejarawan tentu telah menemukan titik nadi Meulaboh yang memikat pihak asing. Tanah yang memiliki sumber alam melimpah, dan tempat persinggahan srategis untuk sebuah pelabuhan di pantai laut lepas. Bagi Belanda, menempatkan Meulaboh sebagai ibukota Westkust van Atjeh yang membawahi beberapa mukim dan gampong/desa di sekitarnya itu bukan tanpa alasan. Setidaknya ada tiga pertimbangan yang sangat mendasar, pertama letak geografis segitiga yang dianggap cukup strategis antara Banda Aceh, Meulaboh dan Pidie. Kedua, letak bandar atau pelabuhan yang cukup strategis daripada bandar-bandar di wilayah tetangganya. Dan terakhir, pertimbangan geologi dan iklim (cuaca) yang lebih baik daripada daerah sekitarnya. Dalam beberapa penelitian ditemui pernah terjadi bencana alam gempa dan tsunami beberapa kali di perairan laut lepas Hindia yang berdampak pada Pesisir Pantai Barat Aceh, seperti gempa tektonik MEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

43

yang terjadi di Singkil (Barus) pada Hari Selasa 12 Februari 1861 (1 Sya’ban 1277 H) yang menghancurkaninfrastruktur Belanda yang dibangun sejak tahun 1852. Selain pertimbangan di atas, ada banyak faktor yang mendorong Belanda menempatkan Westkust van Atjeh di Meulaboh. Salah satunya hukum adat istiadat, saat pendatang menjamur di tanah pribumi akan terjadi akulturasi budaya dan adat di masyarakat, toleransi akan diterima sebagai keberagaman, perbedaan bahasa, adat, dan ragam tradisi merupakan kekayaan dengan tetap menjaga sikap saling menghormati. Implementasi budaya pribumi dan yang diaggap mayoritas tidak menjadi ancaman bagi komunitas kecil dan pendatang.

Gambar: T. Tjik Meulaboh 1894 (di seputaran Jalan Merdeka sekarang). Ia juga [mungkin] dikenal Teuku Tjik Abah Itam yang diangkat Belanda karena anak Teuku Tjik Ali semuanya melawan Belanda.

44


Cornelis van Vollenhoven (1874-1933), seorang antropolog Belanda yang dikenal “Bapak Hukum Adat,” fokus tulisannya berkaitan dengan hukum adat, salah satu karyanya terkenal Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië (Hukum Adat Hindia Belanda) yang berisi kajian dan kumpulan hukum adat dari 19 lingkungan adat di Hindia Belanda yang berbeda dari tradisi adat kaum pendatang (Vreemde Oosterlingen- Timur asing, seperti suku Arab, Tionghoa, dan India). Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial. Sumbernya dapat diterapkan melalui peraturan-peraturan hukum tidak tertulis, biasanya tumbuh dan berkembang dengan seiring waktu dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Tentunya kami belum mengetahui sejauh mana korelasi atau pengaruh hukum adat dan reusam yang diadopsi dari Kesultanan Aceh di Meulaboh (Weskust van Atjeh) dan yang tersisa saat ini (setelahnya). Walaupun dapat diyakini, Belanda menerapkan peraturan pemerintahan yang sama seperti di Banda Aceh (Kutaradja) dan beberapa daerah lainnya untuk menghilangkan regulasi yang pernah diterapkan Aceh sebelumnya. Merujuk kepada Qanun al-Asyi, bahwa hukum qanun dibagi kepada empat perkara : yang pertama; hukum (dalil al-Qur’an dan Hadist), kedua; Adat, ketiga; Qanun, dan terakhir; Reusam.1 Masyarakat di Meulaboh dianggap lebih terbuka dan heterogen karena berasal dari beragam suku (etnis) dan dari berbagai daerah. Lazimnya pusat pelabuhan yang dihuni oleh Naskah Qanun al-Asyi Meukuta Alam. Lihat A. Hasjmy, Kebudayaan Aceh dalam Sejarah I. Jakarta: Penerbit Beuna, 1983, h. 70

1


45

beragam etnis dan tidak hanya dikuasai oleh pribumi setempat, seperti yang tampak di beberapa daerah pedalaman di sekitar Aceh. Dugaan ini sangat kuat jika dikaitkan dengan migrasi penduduk ke Meulaboh sejak periode kesultanan hingga akhir abad ke-19 M. Tentunya migrasi yang dimaksud terjadi bukan hanya faktor ekonomi saja, akan tetapi juga geologi dan geografi di Pantai Barat Aceh. Dia awal abad ke-19 Masehi misalnya, kapal perang Amerika Potomac, tahun 1832 telah “menghukum” rakyat Kuala Batu di Aceh Barat, karena rakyatnya disana dipersalahkan menjarah kapal dagang Amerika “Friendship” yang berdagang Lada di wilayah itu.2 Sepertinya dapat dikatakan ini pertama kalinya sejarah Amerika seorang presiden mengeluarkan perintah untuk mempergunakan angkatan bersenjatanya menyerang penduduk lain di negara asing di Asia. Jika Amerika menghukum rakyat Aceh Barat akibat perselisihan itu, tentu pada tahun tersebut Aceh Barat bukan di bawah kekuasaan teritorial Belanda. Oleh karena itu, dapat diyakini Meulaboh belum dijamah oleh Belanda sebelum ultimatum ke Aceh tahun 1873. Sebagaimana disebut di awal, dari sumber-sumber yang ditemukan bahwa Belanda telah memasuki pantai barat selatan sebelum deklarasi perang Belanda dengan Aceh tahun 1873 M.3 Keberadaan dan peran Belanda di sana tentu tidak berbeda jauh dengan Inggris dan Perancis dalam kerjasama perdagangan Goerge Granville Putnam, Salem Vessels and Their Voyages: A History of the Pepper Trade with the Islan Sumatra. Salem, Mass: The Essex Institute, 1992 3 Pada tanggal 8 April 1873 angkata bersenjata Belanda dengan enam buah kapal uap, dua buah kapal angkata laut, lima buah kapal barkas, delapan buah kapal peronda, sebuah kapal komando, enam buah kapal pengangkut, lima buah kapal layar berada di perairan Aceh dengan kekuatan 168 orang opsir dan 3198 bawahan. Hari itu juga mendaratlah pasukan Belanda di pantai Aceh di bawah komando Jenderal J.H.R. Kohler. Lihat E.B Kielstra, Beschrijving van den Atjeh-Oorlog, Jil. I, 1883, h, 66-67 2

46


bisnis Lada dan rempah-rempah lainnya. Pendapat lainnya menyebut sejak mengambil alih Kotaradja (Banda Aceh) pada Januari 1874, dalam tahun itu Belanda mulai menggurita ke pesisir pantai Aceh, termasuk Meulaboh. Taktik yang pertama dilakukan Belanda terhadap Meulaboh adalah menggunakan korte verklaring, sebuah perjanjian pendek yang disodorkan Belanda kepada hulubalang-hulubalang yang mengakui kedaulatan Belanda di Bumi Aceh Barat, beriring dengan “rayuan” perjanjian bisnis. Mohammad Said berpesepsi kuat dan berbeda dengan dua teori di atas tentang awal perang rakyat Meulaboh melawan Belanda, bahwa itu terjadi tiga tahun kemudian setelah pendudukan Banda Aceh, pada tanggal 3 Maret 1877 angkatan perang Belanda mendarat di Meulaboh.4 Konon, Belanda berhasil meminta datang Teuku Tjhik Meulaboh (red. Teuku Tjik Ali) yang sudah tua itu ke kapal perang Deli. Belanda dibawah pimpinan asisten residen R.C. Kroesen bersama panglima-panglima perang Belanda berhasil memaksa pengakuan kedaulatan Belanda di Bumi Aceh, dan dengan senang hati membantu Belanda untuk mendirikan benteng di Meulaboh dan sekitarnya. Padahal sejak pendaratan, pasukan Aceh yang siap siaga dipimpin Teuku Tjik Abdurrahman atau Keujruen Muda dan panglima lainnya terus menggempur. Dalam kurun waktu genap dua tahun (1877-1879), Belanda belum mendapat tempat nyaman di Meulaboh, pasukan Belanda selalu mendapat teror di mana saja terdapat bivak dan posko, khususnya Merbau, Penaga, Ujung Tanjung, Meulaboh menjadi daerah maut bagi serdadu. Catatan Mohammad Said menyebutkan setidaknya ada sembilan kali pertempuran (penyerangan) dalam setahun, dan lebih 6 kali pergantian pimpinan tinggi Belanda guna meredam pergolakan H. Mohammad Said, Aceh Sepanjang Abad, Medan: Harian Waspada, 1985, II, h. 161

4


47

di Meulaboh. Dalam “Mededeelingen Afdeeling Bestuur zaken Buitenge westen Serie A III”, disebutkan bahwa tanggal 24 Pebruari 1877 Teuku Kejuruan Chik Lela Perkasa5 telah menandatangani kontrak politik (korte verklaring) pengakuan kedaulatan Belanda. Jika diteliti dari pertempuran yang terjadi dan fakta yang diceritakan oleh Belanda sendiri bahwa Teuku tersebut sudah ditumbangkan dan digantikan oleh anaknya dapat disimpulkan bahwa kontrak politik itupun hanya siasat dan tipudaya belaka. Sampai pada permulaan tahun 1878 tidak ada kegiatan militer Belanda di bagian Meulaboh, sehingga dapat dipastikan bahwa waktu itu situasi dalam keadaan “status quo”.6 Laporan-laporan yang dikirim ke Batavia dan ke Belanda tentu berbeda dengan realitas di lapangan. Statemen Belanda yang menyebut dapat menerapkan pemerintahan sipil secepatnya setelah pendudukannya di Aceh sangat kontras dengan kondisi, bahkan tentara-tentara Belanda tewas saban hari di Meulaboh, khusus para petingginya dibawa pulang dan dikebumikan di kuburan Kerkhoff Banda Aceh. Sebagai aksi balas dendam, Belanda membakar kampung-kampung yang dianggap sentral pejuang Aceh, tindakan persuasif hingga diplomatik dilakukan untuk menaklukkan Meulaboh. Sebaliknya di pihak Aceh pun tidak sedikit korban perang dari masyarakat, pejuang dan pimpinan syahid pada penyerangan-penyerangan pertama Belanda di kawasan Aceh Barat (Meulaboh dan sekitarnya), Teuku Amin, Teuku Abas, menyusul pada peperangan-peperangan selanjutnya tokohHingga saat ini masih banyak interpretasi terhadap “Lela Perkasa” sebuah nama atau satu jabatan dalam pemerintahan atau kesultanan, seperti posisi Qadhi Malikul ‘Adil, namun kuat dugaan nama Teuku Tjik Lela Perkasa adalah nama jabatan atau gelar untuk penguasa di suatu daerah dan lazim digunakan terutama untuk PenguasaMeulaboh. 6 H. Mohammad Said, Aceh Sepanjang Abad, Medan: Harian Waspada, 1985, II, h. 181 5

48


tokoh pejuang lain, Teuku Umar, Teungku di Rundeng/Teungku di Meukek, Teungku Malem, Teuku Kejuruan Muda, Panglima Nyak Asan, Teungku Krueng Kale Kuta Pasi, Teungku Syeh Dawod, Teuku Said Putih, dan lain sebagainya. Bahkan, Belanda menutup semua pintu pelabuhan dari perdagangan internasional. Akibatnya, Inggris mengecam keras kebijakan embargo sepihak, protes Inggris dari Straits Settlements dan Inggris kepada Belanda yang menyuruh membuka Pelabuhan Aceh, adalah didasarkan kepada perjanjian bahwa Inggris bebas berniaga dengan negeri-negeri di Sumatera, sebab dengan ditutupnya pelabuhan-pelabuhan tersebut amat merugikan Inggris di perairan Hindia. Perdagangan atas kepentingan bisnis ini menjadikan dua negara tersebut memilih untuk mencari keuntungan-keuntungan yang lebih banyak di Aceh khsususnya, dan di Sumatera secara keseluruhan. Di Pantai Barat Aceh ini misalnya, Inggris telah memperoleh banyak keuntungan sebelum Belanda singgah, sebaliknya Belanda mengutip keuntungan di Sumatera Barat. Pada November 1883 menjadikan kasus Lada tampil lebih luas di tingkat internasional, saat peristiwa kapal S.S Nisero milik Inggris yang berlayar dari Surabaya kandas di Pantai Barat Aceh, tepatnya di Panga, Teunom, empat puluh mil dari di utara Meulaboh. Kasus itu kemudian yang menunjukkan negaranegara seperti Inggris dan Belanda saling mempertahankan kepentingannya. Anthony Reid cukup panjang lebar menjelaskan dalam bukunya menjadi salah satu aspek terjadinya konflik di Aceh yang berkelanjutan7. Walaupun ia masih mempertanyakan kapal yang masih baru dikepalai oleh Kapten Woodhouse tiba-tiba kandas berada di Teunom. Di sisi lain, kejadian itu dimanfaatkan Anthony Reid, Asal Mula Konflik Aceh: dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19. Jakarta: Yayasan Obor, 2007, h. 236

7


49

oleh Teuku Imam Muda dari Teunom, seorang tokoh yang disegani dan musuh Belanda, ia bersama pasukannya menawan 29 awak kapal yang terdiri dari 18 orang Inggris, dan selebihnya dari berbagai kebangsaan : 2 orang Belanda, 2 orang Jerman, 2 orang Norwegia, 2 orang Italia, 1 orang Amerika, Norwegia, dan China-. Dalam laporan yang diberikan kepada pihak pengguna jasa kapal Pinkney & Sons dari Sunderland tahun 1882, bahwa Nisero sedang dalam perjalanan dari Surabaya ke Suez dan memutuskan untuk membelokkan kapalnya ke Uleelheue untuk memuat batubara yang lebih baik8. Tentu hal ini menimbulkan kecurigaan bagi Belanda bahwa Uleelheue jauh berada di Banda Aceh daripada ke Teunom. Mereka melancarkan tuduhan bahwa Nisero sengaja dikandaskan untuk memperoleh rempah-rempah atau menyeludupkan senjata di Aceh. Tuduhan tersebut cukup beralasan, sebab Teunom, Woyla, Bubon, dan sekitar Meulaboh terletak di daerah yang menjadi pusat budidaya Lada di Sumatera antara tahun 1839 dan 1860. Meski sudah dihuni sejak awal abad itu oleh orangorang dari XXII Mukim, Teunom memiliki kelemahan, yaitu pelabuhannya yang sangat terbuka, dan iklim pesisir pantai yang kurang stabil untuk kapal, sehingga perdagangan dapat berjalan hanya selama beberapa hari saja setiap tahun. Karena kondisi pelabuhan yang kurang mendukung, menempatkan Meulaboh menjadi satu-satunya pintu gerbang perdagangan antara barat Aceh dengan luar. Peristiwa Nisero yang berlanjut pada perundingan demi perundingan antara Teuku Imam Muda dengan pihak Belanda tanpa membuahkan hasil, sebagai tokoh sentral yang berpengaruh dan panglima perang memimpin atas 800 orang anak buah yang berperang Lihat Peuncefote kepada admiralty [Kantor Pelayaran] 31 Januari 1884, F.O. 37/691; Kennedy kepada Granville tanggal 19 Januari 1884, P.P 1884, Laporan atas kapal S.S Nisero tanggal 8 November 1883.

8

50


mempertahankan Aceh Besar dari Belanda pada bulan Februari 1874, dan di Teunom serta di Aceh Barat diperiode berikutnya. Kebenciannya terhadap Belanda membuat dirinya bersumpah tidak akan menjual Ladanya kepada mereka, ia mengumpulkan Lada selama bertahun-tahun memperoleh hasil hingga mencapai 20.000 pikul –dari 6.000 pikul setahun. Akan tetapi, Belanda mendapatkan hasil Lada dari orang dan tempat lainnya, dan mendirikan sebuah sentral pos di Meulaboh awal tahun 1877. Di atas semua kepentingan ekonomi dari bisnis Lada, kepentingan berbagai pihak, tawanan kapal Nisero, dan saling ketidakpercayaan membuat negosiasi Teuku Imam Muda dengan Belanda buntu dari tuntutan 100.000 guilder dan pembebasan tawanan serta menuntut Belanda membuka memblokade pelabuhan-pelabuhan di Teunom. Di pihak lain, Inggris juga menekan Belanda untuk mengakhiri perang di Aceh dan membebaskan awak kapal Nisero, semua desakan tersebut itu ditolak Belanda. Sebaliknya, Januari 1884 pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk bertindak keras kepada Teunom. Detasemen militer Belanda dari Kutaraja (Banda Aceh) mendarat dekat pantai Teunom, dengan jalan menembaki pantai itu dari laut. Hasil satu-satunya yang diperoleh dari operasi militer Belanda ini ialah bahwa para sandera diseret lebih jauh ke pedalaman, dan Teuku Imam Muda pemimpin Teunom melipat gandakan uang tebusannya. Sesudah kegagalan tersebut, dengan tekanan Inggris yang berat melalui perwakilannya di Singapura. Inggris mengambil alih langsung negosiasi ke Aceh Barat, perwakilan seorang dewan pemerintah Singapura, Sir Williem Maxwell menjadi perunding dan perantara untuk berbicara langsung. Belanda menyetujui tapi tidak memenuhi semua hak yang diajukan, MEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

51

terutama perjanjian diplomatik perbatasan di perairan tersebut dan hubungan Aceh dengan internasional. Walaupun negosiasi buntu, beberapa poin penting tercetus disana, terutama perdamaian dengan Aceh dengan jaminan negosiator Inggris. Kekhawatiran Den Haag menjadi kenyataan saat Menteri Luar Negeri Inggris mengirim delegasinya Lord Granville pada tanggal 26 April 1884, yang bersedia menjadi perantara untuk memulihkan perdamaian di Aceh.Butir-butir kesepakatan ini muncul di wilayah Meulaboh, Pantai Barat Aceh, bukan di sentral pemerintahan Kerajaan Aceh, Kutaraja (Banda Aceh) yang juga sedang berkutat dengan Belanda. Sebagaimana yang telah kita ungkapkan peristiwa Nisero di atas, maka beberapa tahun kemudian muncul kasus penahanan Kapal Hok Canton yang dipimpin Teuku Umar dan ini merupakan tindak lanjut contoh kasus yang diperolehnya saat berhadapan dengan Teuku Imam Muda, dan saudaranya Teuku Said Putih di Teunom. Berbeda kasus dengan penahanan Kapal Hok Canton di Rigah yang dipimpin oleh Teuku Umar pada tahun 1886. Penahanan sekaligus penyanderaan ini berawal dari usaha Belanda untuk menangkap Teuku Umar, hidup atau mati karena kasus pembantai awak Kapal Boeukulen dalam upaya membebaskan Nisero, akan “dihargai kepalanya” $ 25.000 tunai. Akibatnya Teuku Umar menjadi nomor “wahid” di Aceh, dicari oleh Belanda dan disegani oleh masyarakat Meulaboh. Teuku Umar menyadari harga “kepalanya” itu, maka ia bertindak lebih cepat daripada seruan Belanda, pada hari Senin 14 Juni 1886, ia menahan kapal Hok Canton yang berbendera Belanda, menewaskan Kapten Hansen, dan menyandera Nyonya Hansen, John Fay, serta beberapa awak lainnya. Awalnya harus ditebus sebesar $ 40.000 oleh Belanda. Kabar ini cepat tersebar ke Penang, pusat perdagangan 52


Inggris dan Amerika, namun Belanda bersikap agresif dengan menahan Teuku Said Putih sebagai sandera dengan tujuan “barter”. Sayangnya, orang yang berpengaruh terhadap Teuku Umar harus dibayar mahal. Teuku Said Putih meninggal dalam sandera Belanda, sedangkan sandera di tangan Teuku Umar wajib dibayar. Pada awal bulan September 1886 Belanda menebus sebesar $ 25.000, semua sandera dipulangkan ke Banda Aceh, termasuk nyonya Hansen dan John Fay. Menurut Mohammad Said, saat itu, mereka sudah berpakaian khas Aceh dengan memakai sarung dan lancar berbahasa Aceh.9 Penghasilan Lada menjadi komoditas utama di Pesisir Pantai Barat Utara Aceh, dan terus bertambah hingga akhir abad ke-19 M. Jalur pergolakan Lada dari tahun 1870 bergeser dari bagian utara (bandar) ke pantai timur. Dapat dikatakan tidak dijamah manusia sama sekali sebelum tahun 1840, wilayah antara “Diamond Head” dan Tamiang memanfaatkan tanahnya yang subur dan jarak yang dekat dengan Penang untuk mengalahkan wilayah pantai barat dalam produksi Lada pada tahun 1860-an. Wilayah di sebelah timur menjadi wilayah pertumbuhan pesat yang baru bagi Aceh, tempat mengeruk keuntungan dengan cepat, salah satunya wilayah Simpang Ulim, pemukiman yang berhasil di antara pemukiman-pemukiman yang berkembang di sana pada tahun 1870. Mungkin timbul tanda tanya mengapa peralihan komoditas Lada migrasi ke pantai Timur Aceh pada periode tersebut. Keamanan dan sulitnya memasuki wilayah pantai barat menjadi salah satu alasan yang berakibat menurunnya aktivitas kapal berlabuh kesana. Namun, demikian dengan wilayah bencana H. Mohammad Said, Aceh Sepanjang Abad, Medan: Harian Waspada, 1985, II, h. 192. Menurut Mohammad Said, para sandera berada di pedalaman Aceh Barat selama kurang lebih 3 bulan, akan tetapi menurut Abdul Karim Ms, para tahanan berada selama dua tahun.

9


53

menjadi salah satu faktor yang berakibat pada transmigrasi penduduk di Pesisir Pantai Barat Aceh, sebagaimana yang telah diungkap beberapa data gempa di Aceh

Literatur Aceh Periode Kolonial Sebagaimana disebut bahwa kepedulian masyarakat Aceh kepada karya intelektual semakin berkurang dengan gencarnya peperangan kolonial Belanda dengan Aceh. Pola pikir masyarakat terbentuk oleh situasi politik dan ekonomi yang berpengaruh kepada agama, budaya, dan pendidikan. Intensitas keamanan dan kenyamanan menjadi prioritas utama, walaupun harus dalam situasi yang sulit. Bukan hanya itu, tradisi Aceh yang menulis dan menyalin semakin berkurang, terkecuali di lembaga-lembaga pendidikan untuk kepentingan personal atau kelompok di lembaga. Transisi sebuah budaya diakibatkan beberapa faktor yang dianggap cukup berpengaruh dalam jangka waktu yang lama.

Hikayat Versi van Langen Van Langen pernah hidup dan bertugas di Meulaboh, untungnya dia sempat menyalin ulang hikayat-hikayat yang dibukukan dalam karyanya. Beberapa karya (hikayat) berbentuk sastra keilmuan dan keagamaan disamping hikayat-hikayat yang memiliki cerita fiksi yang disalin di wilayah penghasil Lada (seuneubok) tersebut. Tentunya belum ada kajian mendalam terhadap apa yang dilakukan oleh van Langen terhadap karya orang Aceh tersebut, akan tetapi cukup menjadi catatan kita bahwa hikayat ini memiliki makna penting bagi seorang perwira Belanda yang memiliki posisi besar dan strategis di Aceh, sehingga ia menyalin ulang dan mengkajinya. Adapun hikayat 54


tersebut---Kemungkinan besar--diberi judul oleh van Langen atas kesesuaian tema atau kandungan isi naskah, di antaranya: Hikayat si Bungkoek Jipeungeut Peurumoeh lee Pancuri. Hikayat Inoeng Meusunoeh Aneuk. Hikayat Jin Meusunoeh Peudati ngoen Insan. Hikayat Cicem Ghang Tipee Eungkoet. Hikayat Ureng Buta Gigeh Hatee. Na Saboeh Hiem. Hikayat Banta Beuransah ngon Meutuwah Hana Tara. Hikayat Diwa Singsaripa [sangsarifa]. Hikayat Baginda Syah Keubit neu Meukawen Meuhet ngoen Putri Idara. Hikayat Malem Dagang. Hikayat Pocut Muhammad.10 Sejauhmana hikayat-hikayat yang dicatat oleh van Langen tersebut dapat mewakili realitas sejarah Meulaboh khususnya, dan Aceh Barat keseluruhan tentunya sulit dijawab. Sebahagian hikayat-hikayat dalam bahasa Aceh di atas tidak menyentuh substansial tentang asal Meulaboh dan Aceh Barat, namun itu akan tetap penting untuk mengulang kaji pemikiran dan peradaban masa lalu di Aceh. Hadirnya hikayat-hikayat tersebut menunjukkan pengetahuan sosial-budaya dan warisan khazanah serta kearifan masyarakat setempat. Karena judul-judul naskah yang ditampilkan dalam buku van Langen tersebut memiliki keunikan tersendiri, sebab belum diperoleh varian lainnya di luar Meulaboh dan Aceh Barat, kecuali dua naskah terakhir (Hikayat Malem Dagang dan Hikayat Pocut Muhammad) yang secara umum ditemui di wilayah Melayu Nusantara. 10 K.F.V van Langen, Handleinding voor de BeoefeningAtjehsche Taal. Sravenhages. Martinus Nijhoff, 1889: 95-170


55

Memang, daya tarik syair di Aceh jelas terlihat pada isinya yang bernilai sejarah, bukan pada bentuknya. Walaupun strukturnya juga masih berusaha mengikuti aturan-aturan yang ada, sebab syair sejarah sebagai suatu genre sastra tidak banyak mempedulikan harmoni dan estetika. Dan hikayat-hikayat (syair) di atas termasuk kategori yang tidak menghiraukan keindahan sastra tersebut. Hikayat-hikayat yang hadir di periode Belanda dan setelahnya didominasi oleh hikayat epos, yaitu yang memiliki kandungan roman epik dan patriotisme (emotional quantity), kisah ‘Hikayat Maleem Dagang’ dikarang oleh Tgk Chik Pantee Geulima pada 8 Jumadi al-Awal 1306 H (10 Januari 1889 M) menceritakan sosok perjalanan Malem Dagang sebagai Laksamana Muda ke Negeri Malaka untuk mengusir Portugis. Demikian pada Hikayat Prang Sabi, sastra epos jihad dalam bahasa Aceh yang sangat fenomenal dikarang oleh Tgk H. Chik Muhammad Pante Kulu lahir pada tahun l25l H (l836 M) di Desa Pante Kulu, Titeue, Pidie, juga memiliki nilai semangat juang yang tinggi terhadap realitas masyarakat di bawah kendali kolonial dan penegakan agama dari penguasa Belanda.

Hikayat Teungku di Meukek dan Hikayat Ranto Hikayat perjuangan di barat Aceh juga terdeteksi dari Hikayat Teungku di Meukek yang dikarang oleh Teungku Malem berasal dari Trumon dan kemudian hari menetap di Peunaga. Hikayat tersebut menggambarkan perlawanan rakyat Aceh di daerah Meulaboh yang digerakkan oleh seorang pemimpin agama terhadap rezim pemerintahan kolonial Belanda dan koloninya. Hikayat ini kemudian lebih dikenal oleh seluruh rakyat Aceh atas jasa beberapa penyalin naskah, salah satunya Panglima Nyak Amin dari naskah Juhan Muda Pahlawan, yaitu 56


putra Lela Perkasa, penguasa Meulaboh. Sosok Lela Perkasa memang bukan kisah asing di masyarakat Aceh Barat, hanya saja perlu dikaji lebih lanjut tokoh tersebut, sebab dalam naskah Tazkiyatut Tabaqat pada periode Sultan ‘Alauddin Johan Syah 1173 H (1759 M) di kesultanan Aceh, disebut nama tersebut merupakan posisi (jabatan) di Kesultanan Aceh yaitu Menteri Lela Perkasa sebagaimana posisi Qadhi Malik al-Adil, bukan sekedar ketokohan atau personal. Apa yang disebut di atas perlu dikutip suntingan dari kajian Ramli Harun, menyebut bahwa keberadaan Teungku di Meukek memperkuat Negeri Rundeng dianggap oleh para hulubalang yang berkuasa sekitar negeri itu dapat mengganggu ketertiban dan keamanan. Belanda yang mengetahui hal itu segera memanggil para hulubalang dan menghasut mereka supaya menyerang Negeri Rundeng dan melawan Teungku di Meukek, seraya membekali mereka dengan alat senjata yang diperlukan. Para hulubalang yang berkedudukan sebagai raja menyambut baik bantuan Belanda dan mempersenjatai anak negeri. 11 Begitu rakyat Rundeng dan Teungku di Meukek mendengar berita bahwa pihak Belanda akan membantu para hulubalang, mereka semakin giat memperbanyak benteng-benteng pertahanan dan mengatur siasat perang di masing-masing tempat. Dengan semangat yang tinggi Teungku di Meukek dengan khutbahnya yang berapi-api mengumumkan perang jihad fisabilillah melawan Belanda dan kaki tangannya. Awal terang bulan dianggap hari yang paling baik untuk memulai perang menyerang Rundeng. Di bawah pimpinan Teuku Panglima Dalam, Teuku Haji Ben, Panglima Nyak Yeb, beserta Lila Perkasa dan berpuluh-puluh panglima lainnya secara Ramli Harun, suntingan Hikayat Ranto ngon Hikayat Teungku di Meukek. Jakarta: Dep. P & K, 1983. H, 40-41. Belum ada penelitian komprehensif sosok Teungku di Meukek dan Teungku di Rundeng, dua nama satu aktor atau berbeda.

11


57

serentak rakyat Meulaboh menyerang Rundeng dari segala sisi. Selama beberapa hari pertempuran berlangsung, satu demi satu kubu pertahanan Rundeng jatuh ke tangan hulubalang antara lain Kuta Nibong, Kuta Asan, Padang Sirahet dan Kuta Sijaloh. Memahami konflik internal yang terjadi antara ulama dengan hulubalang (uleebalang) merupakan bagian dari skenario yang diterapkan oleh Belanda. Sisi lain, beberapa penguasa lokal ingin mendapat tempat kembali, dengan otonomi-otonomi yang ada sejak kesultanan. Tidak hanya di Aceh Barat, akan tetapi juga dialami di bagian Aceh lainnya. Perselisihan tersebut juga terjadi di Banda Aceh dan Aceh Besar, demikian pemimpin di Pidie dan Samalanga. Faktor adu domba ini kerap kali diakibatkan komunikasi antara pemimpin Aceh lambat dan terhalang oleh pos-pos Belanda. Naskah-naskah yang disebut oleh van Langen sebagian besarnya terlepas dari fenomena konflik peperangan antara Belanda dengan Aceh. Di Aceh, originalitas karya Aceh yang terkenal antaranya Hikayat Ranto, yang mampu menggambarkan Meulaboh dan Aceh Barat di bidang ekonomi dan sosial budaya masyarakat disana. Hikayat ini lebih daripada sebuah karya sastra, yang melukiskan keadaan masyarakat pada masa itu berdasarkan pengalaman pengarang sendiri. Pengarang Hikayat Ranto adalah Leube Isa, sebagaimana disebut dalam naskahnya; Nyang han leumah lon peuleumah Jinoe lon peugah nan bu meusoe Leube ‘Isa nan untong cut Meunan geuseubot le ureueng nanggroe Dudoe nibak nyan nama teumpat Geubalek adat nama nanggroe Teuma geuhei Leube Bambi Nan geurasi akhee dudoe. Ia berasal dari Bambi daerah Pidie, kemudian bermukim 58


di Keulibeuet, Mukim XII, ia dikenal dengan nama panggilan Leube Bambi. Isi hikayat menggambarkan kehidupan para Petani Lada di Aceh Barat, yang pada masa itu biasa disebut Ranto, atau kemungkinan itu disebut daerah 12 Ranto. “Pembisnis Lada” dianggap profesi paling menggiurkan di Aceh Barat pada saat itu, sehingga banyak pendatang dari luar daerah Aceh Barat hijrah ke daerah tersebut. Apa yang dikisahkan oleh Snouck tentang buruknya kondisi tempat dan rusaknya sosial di tempat Mukim XII (12 Ranto) adalah semata-mata untuk diskriminasi dan menjauhkan para pedagang Lada dari luar ke daerah tersebut, sehingga bisnis ini dapat dimonopoli oleh Belanda seluruhnya. Menurutnya, tidak ada orang Aceh yang meninggalkan tanah kelahirannya untuk mengadu untung di perkebunan Lada tersebut, dapat kembali tanpa cedera raga ataupun jiwa. Demam merusak kesehatan, dan segala kenyamanan hidup tidak ditemukan. Moral di ranto adalah paling rendah karena tidak ada orang Aceh yang diperkenankan ataupun mampu membawa anak-isteri ke sana.12 Padahal kisah “peranto” Lada ini dapat disinkronisasi dengan data-data peneliti luar, penjelajah asing, dan para bintara Belanda. Sehingga negara-negara luar, seperti Inggris, Amerika, dan Belanda,lalu-lalang kapal layar di perairan barat Aceh – salah satunya- untuk bisnis rempa-rempah. Aktivitas bisnis di pelabuhan-pelabuhan pesisir pantai barat dengan kapal-kapal besar menjadi suatu pemandangan yang biasa, di sana transaksi antara petani Aceh dengan pihak luar terjadi setiap harinya dalam volume yang berbeda. Mereka, para pendatang petani Lada itu terdiri dari para perantau yang meninggalkan sanak keluarga mereka di kampung 12 C. Snouck Hurgronje, Aceh di Mata Kolonialis, terj. The Achehnese. Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985, h. 127


59

halaman, termasuk dari selatan, utara, dan timur Aceh, ataupun dari luar wilayah Kesultanan Aceh.

West Kust van Atjeh Berdasarkan Besluit (Surat Keputusan) Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 18 September 1899 No. 25 yang dituangkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie (Lembaran Negara Hindia Belanda) No. 259. Aceh dan daerah-daerah bawahannya dibagi ke dalam 2 (dua) wilayah keresidenan, yaitu: De afdeeling Groot Atjeh (wilayah Aceh Besar) dipimpin oleh seorang Assisten Residen dengan ibu kotanya Koeta Radja (Kutaraja) (red. Banda Aceh). Dan dibagi dalam 9 (sembilan) onderafdeelingen. De afdeeling Onderhoorigheden van Atjeh (wilayah daerahdaerah bawahan Aceh) juga dipimpin oleh seorang Assisten Residen berkedudukan di Koeta Radja. Afdeeling ini dibagi dalam 7 (tujuh) onderafdeelingen. Dan masing-masing onderafdeelingen ini dibagi ke dalam beberapa landschappen (kenegerian). Meulaboh terdiri atas 7 (tujuh) landschappen yaitu: • Wojla (Woyla); • Boebon (Bubon); • Lho’ Boebon (Lhok Bubon); • Meulaboh; • Seunagan; • Tripa; • Seuneu’am. Periode berikutnya, keresidenan Aceh dibagi atas empat afdeling(sekarang setingkat kabupaten/kota) yang dikepalai oleh seorang asisten residen, yaitu: Afdeling Groot Atjeh, (Aceh Besar) ibukotanya Kutaraja, 60


termasuk ke dalamnya wilayah tiga sagi; Mukim XXII, Mukim XXV, dan Mukim XXVI Afdeling Weskust van Atjeh,(Aceh Barat) ibukotanya Meulaboh. Afdeling Noordkust van Atjeh(Aceh Utara) dengan ibukota Sigli, Afdeling Ooskust van Atjeh(Aceh Timur) dengan ibukota Langsa. Pada tahun 1913 pemerintah kolonial Belanda menambah satu lagi afdelingdi Aceh, yaitu: Afdeling Alaslanden (Alas) ibu kotanya Koeta Tjane (Kutacane). Pembagian afdeling-afdeling tersebut di atas ke dalam beberapa onder afdeling yang dikepalai oleh seorang controleur (Aceh: kontule). Jumlah seluruhnya 22 onder afdeling, dan dari tingkat residen sampai controleur dijabat oleh orang Belanda. Selanjutnya onder afdeling dibagi lagi atas distrik-distrik yang dikenal dengan nama uleebalang schap. Distrik ini dibagi atas mukim-mukim dan dibawahi atas beberapa gampoeng (desa). Memang, hingga saat ini di wilayah Aceh, satu kemukiman terdiri dari beberapa gampoeng, walaupun jumlahnya berbedabeda antara satu mukim dengan lainnya. Sistem Belanda tersebut diteruskan oleh Jepang (19421945) dengan perubahan nama (istilah)nya. Jepang tidak banyak mengubah struktur wilayah administrasi ini kecuali penggantian nama dalam bahasa Jepang, seperti afdeeling menjadi bunsyu, yang dikepalai oleh bunsyucho, dan onderafdeeling menjadi gun yang dikepalai oleh guncho, demikian landschap menjadi son yang dikepalai oleh soncho.13 13 Muhammad Ibrahim, dkk. Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Jakarta: Depdikbud, 1991) 178


61

Akan tetapi, jika ditinjau lebih dalam pembagian wilayah regional Aceh oleh Belanda pada dasarnya sudah dilakukan

Gambar: Peta “Westkust van Atjeh” versivan Langen

oleh Kerajaan Aceh. Di bawah pemerintahan sultan ‘Alauiddin al-Qahhar (1541-1568), kerajaan Aceh membentang dari pantai

62


timur Tamiang ke pantai barat Ujung Raja.14 Maka, pada periode Sultan Iskandar Muda (1607-1636) saat ia menaklukkan kerajaan Deli, tahun1021 H (1612 M), dan Siak (Bintan) tahun 1023 H (1614 M), yang kemudian diberi istilah Rantau Dua Belas, wilayah yang terletak antara Anyer Bangis (Air Bangis) Pasaman-Sumatera Barat dan Meulaboh di tepi pantai barat Sumatera.15 Menurut van Langen bahwa batas Aceh Barat secara geografis membentang dari pantai barat Aceh dari Raja Point (Belanda: Koningspunt), Ujong Raja ke Ujung Pati Kala (perbatasan dengan Singkil). Namun wilayah utama metropolitan berarti hanya bagian dari pantai di bawah ini, yang dipahami antara Tjarakman (Cara’mon) Koewala (Kuala) dan Udjung Tjolok Batu. Persoalan lainnya yang diungkapkan oleh van Langen adalah perbatasan wilayah. Perbatasan timur Pantai Barat (West Coast Atjeh) dibentuk oleh Pedirsche Bovenlanden, Gayo Alas dan negari-negari sekitarnya. Batas yang tepat untuk mencapai suatu batasan yang jelas saat itu tidak menunjukkan wilayah masing-masing, sebagai kepala pemerintahan sendiri biasanya tidak tahu interior sedetailnya dan seberapa jauh daerah mereka. Ringkasnya batas-batas pembagian pantai barat Aceh meliputi: • Cara’ Mon (kuala Tjarakmon dan Ujung Tjolok Batu) utara sungai, di sebelah barat Samudera Hindia; • Pedir (Pidie) atas wilayah Timur, Gayo dan tanah Alas; • Garis Selatan antara lahan sekitar Kuala Labuhan Tangkar bukit yang terletak Pintoe Rimba ke Ulee Bengkong.

K.F.H. Van Langen, De Inrichting van het Atjehsche Staatsbestuur onder Het Sultanaat, Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1888:9 15 K.F.H. Van Langen, De Inrichting van het Atjehsche Staatsbestuur onder Het Sultanaat, … 13 14


63

Pejuang dan Srategi Perang Meulaboh Periode kolonial telah banyak melahirkan tokoh-tokoh penting yang menggerakkan jiwa semangat perang untuk memilih lebih baik syahid di medan perang daripada meninggal di rumah. Motto prang sabi (perang sabil) itu menumbuhkan semangat patriotisme pada masyarakat Meulaboh. Selain tokohtokoh yang kita sebut di atas, tentu masih banyak pahlawan lainnya yang berjasa, dikenal ataupun tidak terekam. Tokoh pejuang yang terkenal di Meulaboh yang membuat kerugian besar Belanda, salah satunya yang terbaik Teuku Umar (1854-11 Februari 1899).16Menurut Ny. M.H. Szekely Lulofs dalam bukunya berjudul Tjoet Nya’ Din, mengatakan bahwa Teuku Umar adalah putera dari Teuku Cut Mahmud yang datang ke Meulaboh dan kawin di sana, beroleh putera yang dinamai Teuku Umar. Ayahnya adalah saudara dari Teuku Nanta, uleebalang Mukim VI Aceh Besar, dan karena itu berdasar sumber ini asal keturunan Teuku Umar dari Aceh Besar, hanya ibunya orang Aceh Barat bernama Tjut Mohani anak uleebalang Meulaboh Teuku Tjik Meulaboh (Teuku Tjik Ali). Senarai dengan sumber asisten residen Belanda di Teuku Umar mendapat gelar sebagai pahlawan nasional Indonesia (SK Presiden No. 087/TK/1973 tanggal 6 November 1973), namun T Tjut Yatim---seorang tokoh dan pelaku sejarah yang ikut dalam Tim pengusulan kepahlawan tersebut----di Meulaboh mengatakan,Teuku Umar diangkat pahlawan Nasional pada 1955 dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 217/1955 dan diperingati untuk pertama sekali tahun 1957 dan Cut Nyak Dhien diangkat jadi pahlawan 1964 dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1964 tanggal 2 Mei1964, dan gelar Teuku Johan Pahlawan Panglima Besar Hindia Nederland, sebagai putra Aceh yang berani dan gigih berasal dari Meulaboh. Biografi lengkapnya lihat, Abdul Karim Ms, Riwayat Teukoe Umar, Djohan Pahlawan, Panglima Perang Besar di Tanah Àtjeh. Medan: Aneka, 1936. H. Mohammad Said, Aceh Sepanjang Abad, Medan: Harian Waspada, 1985.

16

64


Meulaboh, van Langen mengatakan bahwa Teuku Cut Mahmud adalah putera dari Teuku Nanta Chik Panglima Perang dari Sultan Sulaiman. Ia berputera 4 orang, Teuku Cut Amat, Teuku Putih Simalur, Teuku Umar dan Teuku Musa. Encyclopedie van Nederlandsch Indie juga mencatat bahwa Umar putera Teuku Cut Mahmud dan cucu Teuku Nanta dari VI Mukim. Bagi kolonial ia dianggap sebagai “aggressor” awalnya, namun berubah dengan gelar “pengkhianat”, tapi ia seorang pahlawan dalam pandangan Aceh. Sikapnya selama berjuang menentang Belanda, maupun memihaknya dan kemudian melawan kembali secara luar biasa hebat, akhirnya mendapat gelar Panglima Prang Besar Government Hindia Belanda dari pemerintah Belanda, dan ia juga diistilahkan “burung” oleh van Heutsz atas kecerdikan dan kepiawaiannya. Beberapa sumber mencatat bahwa istri pertama Teuku Umar bukanlah Cut Nyak Dhien, namun Cut Nyak Dhien-lah yang mengilhaminya kembali berjuang di barisan pasukan Aceh. Inspirator Cut Nyak Dhien yang didukung baik oleh Teungku Fakinah, sebagai teman baiknya di Lam Krak Aceh Besar. Kedua wanita ini memiliki prinsip kuat dan kokoh, bepegang teguh kepada agama, dan meyakini sepenuhnya kehidupan akhirat dan perjuangan suci dalam melawan Belanda. Atas kebesaran hati dan ketabahan Cut Nyak Dhien telah menyakinkan Teuku Umar untuk kembali berjuang bersama rakyat Aceh. Sosok yang sangat berpengaruh saat suami masih hidup dan setelah meninggal, ia meneruskan perjuangan Teuku Umar hingga tertangkap pada 4 Nopember 1905 dan dibuang ke Seumeudang dan meninggal di pengasingan pada tahun 6 Nopember 1908. Sumber Belanda menyatakan bahwa dengan menyunting Cut Meuligoe dan dianugerahi anak; Teuku Sapeh, Teuku Raja Sulaiman, Cut Mariyam, Cut Sjak, Cut Teungoh dan Teuku Bidin MEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

65

[Abidin]. Kemudian Teuku Umar juga menikahi dengan Cut Nyak Sapiah. Perkawinan dengan tiga wanita utama ini diungkap dalam sebuah hadih maja Aceh : Cut Nyak Dhien geutung ke gagah, Cut Meuligoe geutung keu tuah, Cut Nyak Sapiah Geutung keu bangsa. Teuku Umar syahid pada hari Sabtu subuh, 11 Februari 1899 (30 Ramadan 1316 M), penutup bulan Ramadhan, ia terkena tembakan serdadu Belanda di Suak Ujong Kalak, Meulaboh, saat para pejuang sedang menunaikan sahur. Di tempat ia menghembus nafas terakhir didirikan tugu (monument) batu putih oleh J.J. Smicht atas perintah Gubernur Militer Aceh yang saat itu dipimpin oleh Letnan Jendral H.N.A Haart.17

Gambar: Monumen peringatan tertembaknya Teuku Umar di dekat pesisir pantai Aceh Barat. Tugu tersebut tertulis “di sini Teukoe Umar meninggal 11 Febuari 1899” (sumber: tropen) 17 Kuburan Teuku Johan Pahlawan mantan Panglima Perang Besar Gubernemen Hindia Belanda baru diketahui langsung tanggal 1 Nopember 1917 atau 18 tahun setelah ia mangkat. Seorang pegawai purbakala Belanda atau Oudheidskunddigendienst, J.J. De Vink melihat kuburan Teuku Umar setelah mendapat izin Teuku Chik Ali Akbar (Uleebalang Kaway XVI) dan Teuku Panyang, Ulee Balang Meugo, dengan syarat kuburan tersebut tidak diganggu/dibongkar lagi.

66


Sebelumnya, sekitar lima tahun sebelum Teuku Umar berkiprah di Meulaboh, telah berjuang Tgk Di Rundeng di Meulaboh. Menurut beberapa sumber dan Hikayat Teungku di Meukek yang pernah ditransliterasi oleh G.W.J Drewes dalam bahasa Inggris.18 diperoleh bahwa beliau merupakan sosok da’i dan penyebar Islam sejak tahun 1872 di Aceh. Pasca dikuasai keraton kesultanan Aceh oleh Belanda dan misi mereka mulai merayap ke wilayah-wilayah sekitarnya, pada saat itu ia hijrah ke Dama Tutong, Aceh Selatan. Di bumi penghasil Pala itu, ia populis dengan sapaan Tgk. Dama Tutong, beliau sempat bertempur melawan pasukan Belanda ketika mendarat di Tapak Tuan. Satu dasawarsa Belanda di Meulaboh, ia pun menggalang kekuatan untuk berperang di sana, dengan semangat perjuangan “perang sabil”. Ia memilih lokasi yang dianggap strategis sebagai markas dan basecamp pejuang, tepatnya di Desa Rundeng sekarang serta Desa Gampong Darat yang saling berbatasan, Kecamatan Johan Pahlawan wilayah Timur Kota Meulaboh, Aceh Barat, Di sana, beliau kembali di sapa masyarakat dengan sebutan Tgk di Rundeng. Selain itu, tokoh dan pejuang lainnya yang patut dikaji lebih luas, di antaranya dari kawasan pedalaman pantai Barat Aceh yang dipimpin oleh Teuku Keumangan di Nagan, Teuku Kejrun Woyla (Teuku Tuha), Teuku Kejrun Tunong (Teuku Nyak Khadam) di Pedalaman kaway XVI. Mereka merupakan pemimpin-pemimpin handal dan disegani oleh Belanda, namun biografi mereka hingga saat masih sangat minim, padahal kebesaran para pejuang sangat diagungkan oleh masyarakat Aceh Barat, sebaliknya itu dianggap paling membahayakan G.W.J Drewes, Two Achenese Poems. Kemudian disunting kembali oleh Ramli Harun, Hikayat Ranto ngon Hikayat Teungku di Meukek, Jakarta: Dep. P & K, 1983.

18


67

terhadap kekuasaan Belanda. Pada dasarnya, Belanda kehabisan taktik dan cara mengalahkan Aceh, maka diketahui Belanda beberapa kali melakukan penelitian tentang Aceh, di antaranya C. Snouck Hurgronje alias Abdul Ghafar,19telah berada di tengah-tengah masyarakat Aceh antara Juli 1891 sampai Pebruari 1892. Laporannya Verslag omtrent religieus-politieke toestanden in Atjeh, yang kemudian diperluasnya ke dalam buku De Atjehers, mengupas kekurangan bangsanya dalam menghadapi Aceh. Sarannya diaplikasi oleh Gubernur Militer Belanda Johannes Benedictus van Heutsz untuk dapat menguasai Aceh melakukan beberapa strategi; Rakyat Aceh merupakan satu rantai yang tersambung, putuskan hubungan tersebut dengan menghentikan usaha mendekati sultan, dan orang besarnya, sebab sultan tidak berkuasa penuh pada rakyat. Kalau dia dapat diajak damai, tidaklah dengan sendirinya berarti bahwa yang lain-lain akan turut serta berdamai. Sultan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa berunding dengan Teungku Kali Malikul ‘Adil, Teuku Ne’, Panglima Meuseugit Raja dan Imam Leungbata. Para pembesar yang empat ini pun tidak dapat bersikap tanpa bersandar pada tiga panglima Sagi. Panglima Sagi tergantung pula pada ketujuh kaum, yaitu wakil rakyat. Sedangkan rakyat tidak akan berbuat apa-apa, kalau tidak sesuai dengan pendapat-pendapat ulama. Tidak berunding dengan pimpinan-pimpinan gerilya, demikian juga tidak mengadakan perundingan dengan musuh yang aktif, terutama jika mereka terdiri dari para ulama. Sebab 19 Snouck Hurgronje anak seorang pendeta, mempunyai nama kecil Christiaan, lahir 8 Pebruari 1857, di Oosterhout (Nederland) di mana dia mulai memasuki bangku sekolah rendah, untuk kemudian masuk HBS di Breda, untuk bahasa Latin dan Yunani. Tahun 1874, dia masuk universitas di Leiden, mula-mula jurusan teologi, kemudian sastra, bahasa Arab dan agama Islam.

68


keyakinan merekalah yang menyuruh mereka melawan Belanda. Mendirikan pangkalan tetap di Aceh Rayeuk atau rebut kembali Aceh Besar. Maka pada periode ini kita tahu strategisnya Aceh Besar, dan banyak pejuang-pejuang Meulaboh (Aceh Barat) hijrah dan pernah berjuang di sini, termasuk Teuku Raja Teunom dan Teuku Umar Menunjukkan niat baik Belanda kepada rakyat Aceh, dengan cara mendirikan langgar, masjid, memperbaiki jalanjalan irigasi, giatkan pertanian, kerajinan dan membantu pekerjaan sosial rakyat Aceh.20 Usulan Snouck kepada pemerintah Hindia Belanda adalah membentuk kader-kader pegawai negeri yang terdiri dari anak bangsawan Aceh dan membuat korps pangreh praja (Inlands Bestuur atau Inlandsch Bestuur) senantiasa merasa diri kelas memerintah. Sistem inilah yang kemudian membelah status sosial di Aceh antara ulama dan uleebalang. Ide-ide Snouck tidak selamanya dapat diterapkan, terutama awal abad ke-1900-an, sesuai perkembangan politik di Aceh dan “perdebatan” di pemerintahan Belanda yang mengalami kerugian perang serta distabilitas pemerintahan Belanda di Aceh berakibat banyak tentara dan pimpinan Belanda tewas terbunuh. Untuk ke sekian kalinya, tahun 1912 Pemerintah Hindia Belanda menugaskan R.A. Kern, penasihat urusan bumiputera, datang ke Aceh untuk menyelidiki dan membuat laporan mengenai gejala bunuh kafir (Aceh: poh kaphe), yang oleh pihak Belanda disebut Atjehmoord. Kern hanya mengutip laporanlaporan yang dibuat oleh pegawai-pegawai administrasi Belanda sejak tahun 1910 hingga 1921, dan menurut kesimpulannya 20 Lihat H. Mohammad Said, Aceh Sepanjang Abad, Medan: Harian Waspada, 1985, II, h. 97. Juga, E. Gobee dan C. Adriaanse, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda (1889-1936). Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1990.


69

yang melatarbelakangi serangan secara perseorangan itu adalah ide perang sabil dan perasaan benci terhadap kafir (kafir-haat).21 Pada bulan April 1924 sebagian penduduk Daya di Aceh Barat merencanakan penyerangan ke bivak Belanda di Lamno. Sebelum serangan dilakukan diadakan pembacaan Hikayat Prang Sabil guna membangkitkan semangat jihad di kalangan barisan muslimin. Serangan ini dapat digagalkan oleh pihak Belanda.22 Belanda menganggap hikayat perang sabil itu sangat berbahaya sebab dapat membangkitkan semangat melawan Belanda, sehingga hikayat-hikayat perang sabil disita oleh pihak Belanda dan sebagian besar dari padanya dimusnahkan. Laporan Belanda menyebutkan pembunuhan khas Aceh ini antara tahun 1910 – 1920 telah terjadi sebanyak 79 kali dengan korban di pihak Belanda 12 orang mati dan 87 luka-luka, sedang di pihak Aceh 49 tewas. Puncak dari pembunuhan ini terjadi dalam tahun 1913, 1917, dan 1928 yaitu sampai 10 setiap tahunnya. Sedangkan di tahun 1933 dan 1937 masing-masing 6 dan 5 kali. Adapun jumlah korban dalam perang Belanda di Aceh selama sepuluh tahun pada awal abad XX (1899-1909) sebagaimana disebutkan Paul Van’t Veer dalam bukunya De Atjeh Oorlog tidak kurang dari 21.865 jiwa rakyat Aceh. Pada tahun 1932 Gubernur Hindia Belanda di Aceh A. H. Philips menyatakan bahwa pembacaan hikayat perang sabil yang diadakan di hadapan umum dapat merangsang pembaca atau pendengarnya sedemikian rupa, sehingga dapat menghilangkan keseimbangan jiwa, yang kemudian disalurkan dalam tindakan membunuh kaphe. Sebab itu, pemerintah Belanda penting sekali 21 Ibrahim Alfian, Sastra Perang: Sebuah Pembicaraan Mengenai Hikayat Perang Sabil. Jakarta: Balai Pustaka, 1992, h. 19 22 Surat Gubernur Hens kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, no. 192/82, Koetaradja 10 Agustus 1924 dalam Kernpapieren no. H 797/ 16 1 KITLV Leiden.

70


bertindak hikayat-hikayat seperti itu disita dan dibakar. Akan tetapi H.T. Damste seorang pegawai tinggi Departemen Dalam Negeri Hindia Belanda mengajukan pendapat bahwa Hikayat Perang Sabilamat penting dipelajari untuk mengetahui jalan pikiran, sikap, dan perilaku orang Aceh, dan Hikayat Perang Sabil yang telah diperoleh jangan sampai lenyap serta usaha-usah yang lebih efektif dan secara kontinyu.23 Maka sejak tahun 1926 semua naskah-naskah Hikayat Prang Sabi diboyong ke Leiden, Belanda. Terkait “hikayat prang” dan “poh kaphe” oleh Belanda diistilahkan dengan nama Atjeh Moorden atau het is een typische Atjeh Moord, suatu pembunuhan khas Aceh yang orang Aceh sendiri menyebutnya poh kaphe (bunuh kafir). Di sini para pejuang Aceh tidak hanya melakukan peperangan secara bersama-sama atau berkelompok, tetapi secara perseorangan. Penyerangan ini dengan seorang saja dan bersenjata rencong yang diselipkan dalam selimut atau bajunya para pejuang Aceh berani melakukan penyerangan terhadap orangorang Belanda, bahkan pada tangsi-tangsi Belanda sekalipun. Oleh karena itu, ada di antara orang Belanda yang menyatakan perbuatan itu “gila” yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang waras, maka timbullah istilah di kalangan orang Belanda yang menyebutnya Gekke Atjehsche (orang Aceh gila), yang kemudian populer dengan sebutan Aceh pungo (Aceh gila). Bagi pejuang Aceh secara umum memiliki tata cara untuk memulai perang, baik dari persiapan mental, peralatan hingga situasi dan kondisi alam, seperti membaca Hikayat Prang Sabi. Selain itu, masyarakat masih berpedoman 23 H.T . Damste , "Atjehsche Oorlogspapieren", IG (1912) , h. 788, dan Damste , "Hikajat Prang Sabi", BKJ Jil. 84 (1928) , h, 545. Lihat juga surat controleur Seulimeum Dr. J. J. van de Velde kepada Prof. Dr. Snouck Hurgronje, 5 Agustus 1932, UB Leiden, Cod. Or. 8134.


71

pada keputusan ulama-ulama (sebagai penasihat) dalam memutuskan hari baik untuk berperang, dengan merujuk pada “surat fal” sebuah sistem mitologi (kepercayaan) dengan rumus-rumus tertentu. Oleh karena itu, setiap tindakan dan strategi perang akan dikomunikasikan dengan para ulama atau penasehat tertinggi di tempat itu. Strategi penahanan kapal layar di perairan laut seperti kasus “Nisero” yang dilakukan oleh Teuku Imam Muda (1882) dan kapal “Hok Canton”yang dilakukan oleh Teuku Umar (1886) merupakan taktik “jual beli” peperangan yang dilakukan di perairan Aceh Barat. Tujuan penahanan dan penyanderaan ini dianggap merupakan metode paling jitu untuk mendulang modal perjuangan dengan cara ganti rugi (tebusan), sekaligus melemahkan agresi Belanda yang brutal kepada sikap-sikap diplomatik dan “lunak”. Faktor-faktor penyanderaan dilakukan oleh pejuangpejuang Aceh di Meulaboh merupakan akumulasi balas dendam atas penyanderaan tokoh-tokoh pejuang Aceh oleh Belanda, dan ini hanya faktor ekonomi semata. Sebab, dalam berbagai laporan yang diterbitkan di media-media Eropa, terutama pada kasus Hok Canton tidak melukai atau menganiaya sandera. Dalam laporan surat-surat kabar Belanda umumnya menyiarkan bahwa pemeliharaan terhadap Nyonya Hansen baik sekali. Harian Belanda di Medan “De Deli Courant” menyiarkan kesimpulan laporan resmi Belanda tentang tawanan tersebut yang mengatakan bahwa “de gevangenen zijn over het algemeen redelijk goed behandeld”, (terjemahan: umumnya para tawanan dipelihara dengan bagus). Strategis lainnya yang digunakan pejuang Aceh di Meulaboh adalah perang gerilya (guerrilla). Strategi ini tidak mengedepankan dalam menyerang akan tetapi bertahan dan membuat basecamp (wilayahnya) sebagai pusat komando dan 72


menjadi “neraka” bagi musuh atau kelompok/bangsa lain yang menyerang. Mereka lebih menguasai seluk beluk medan tempur dan mampu bertahan walaupun dalam telah dikepung. Dalam hal ini, Aceh sendiri paling ahli dalam perang gerilya. Menjelang kemerdekaan (1942), pejuang Aceh masih juga menerapkan perang gerilya, khususnya di basis-basis pertempuran. Hasan Saleh mengungkapkan bagaimana aplikasi sistem perang gerilya pada masa menjadi tiga bagian: Pertama, mereka yang memanggul senjata, sebagai pasukan inti, agar membentuk pasukan kecil dipimpin seorang komandan dan kembali ke tempat asalnya masing-masing untuk melakukan perang gerilya. Kedua, para pembesar dan yang memiliki posisi strategis, mulai dari camat hingga ke atas, agar mengikuti saya ke Tangse. Dan Ketiga, para imum mukim dan partisan lainnya agar kembali ke kampung dan bekerja seperti biasa, dengan kewajiban membantu kelancaran perang gerilya. Komando umum dipimpin komando resimen masing-masing sebagai pelaksanaan penguasa perang gerilya. Walaupun taktik tersebut tidak disetujui oleh Daud Beureueh sebagai pimpinan tertinggi, dan akhirnya dibatalkan untuk diterapkan.24 Beberapa sumber nazam atau syair klasik (hikayat) menempatkan strategi adalah taktik gerilya paling jitu untuk memporak-porandakan barisan lawan. Gerilya yang dimaksud adalah dalam jumlah banyak (besar) yang dikomandoi oleh satu orang panglima, dan dibawahi beberapa kelompok kecil, dan mereka terpusat pada satu titik, ini untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi. Snouck menyebut perang gerilya akan menempatkan Hasan Saleh, Mengapa Aceh Bergolak: Bertarung untuk Kepentingan Bangsa dan Bersabung untuk Kepentingan Daerah. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992, h. 240 24


73

pejuang Aceh di pihak yang paling menguntungkan, setiap kali pasukan Belanda berhadapan dengan orang Aceh di medan terbuka kematian sudah dapat segera diketahui; hal ini disebabkan mereka lemah di dalam persatuan dan organisasi, sehingga tidak mampu mengerahkan suatu pasukan militer untuk jangka waktu yang lama. Sebaliknya mereka memiliki keunggulan dalam perang gerilya. menyebabkan upaya menundukkan mereka menjadi suatu tugas raksasa dan besarnya jumlah prajurit yang dikerahkan musuh mereka menjadi lebih tidak berguna lagi dibanding strategi dan organisasinya yang lebih unggul. Di antara daerah daerah yang berpenduduk, orang Aceh kadang-kadang menemukan hutan atau rawa-rawa sebagai tempat persembunyian, atau akan menempati hutan-hutan dan akan bercocok tanam padi atau Lada, mereka akan membuka lahan baru yang jauh dari akses orang luar.25 Bagi Aceh, perang gerilya ini tidak memberi peluang untuk prestasi-prestasi keprajuritan yang pada umumnya dianggap hebat, akan tetapi keberanian, pengabdian, ketajaman pandangan dan pengetahuan tentang keadaan setempat yang diperlukan guna memungkinkan para perwira dengan detasemen-detasemen kecil dari pasukan yang bergerak puluhan mil sehari melalui medan yang berbukit-bukit yang seringkali tanpa jalan setapak melalui hutan, rawa dan dasar sungai untuk mencapai tujuan yang tersembunyi. Bukan hanya Aceh, taktik perang gerilya Aceh ditiru oleh Van Heutz, dimana dibentuk pasukan marsose (het korps marechaussee) yang dipimpin oleh Christoffel dengan pasukan Colone Macan yang mampu dan menguasai pegununganpegunungan, hutan-hutan rimba raya Aceh untuk mencari dan mengejar gerilyawan-gerilyawan Aceh. Snouck Hurgronje, Aceh di Mata Kolonialis, Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1980, h. XXVI

25

74


Pasukan ini dari serdadu-serdadu pilihan yang memiliki keberanian dan semangat tempur yang tinggi, dengan tugas untuk melacak dan mengejar para pejuang Aceh melawan Belanda ke segenap pelosok-pelosok daerah Aceh. Mereka akan membunuh para pejuang Aceh yang berhasil ditemukan atau setidaknya diasingkan ke luar daerah Aceh. Dalam beberapa hikayat ditemui pejuang Aceh juga menggunakan strategi ranjau dan jebakan, bagi serdadu Belanda dikenal tipu musihat Aceh. Beberapa jebakan terkenal menggunakan dan memanfaatkan alam sekitar, seperti perangkap, racun hutan, dan ranjau. Snouck dalam bukunya menyebut pemeritah Belanda sangat sulit melacak jejak para pejuang, karena setiap area yang dilewati melalui hutan belantara dan rawa-rawa. Oleh karena itu, mengusahakan pejuang keluar dari persembunyiaan dianggap paling baik, atau membuat jebakan baru dan melibatkan marsose lokal untuk mengurangi korban dari pihak Belanda. Strategi Aceh yang acak dan beragam membuat Belanda menyimpulkan sebagai orang-orang yang punya banyak taktik (ide). Strategi jebakan dengan ranjau, gerilya, penyanderaan, penyerangan spontan, penyelipan alat perang dan rencong, dan strategi lainnya disikapi oleh spontanitas rakyat Aceh yang tertekan dan benci terhadap tindakan kekerasan dan sewenangwenang yang dilakukan pasukan marsose dan pasukan Belanda yang masuk ke kampung-kampung dan merasuk ke persembunyian pejuang.


75

76


BAB III MEULABOH PERIODE KEMERDEKAAN

P

eriode ini (kemerdekaan) kita sepakat untuk memulai sejak kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945), walaupun diakui, atas keterbatasan komunikasi di wilayah Indonesia pada saat itu berdampak pada terlambatnya informasi sampai ke Meulaboh, sebulan kemudian, Jumat 14 September 1945 baru diketahui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya di sini, hal yang sama itu juga terjadi di daerah lain, Calang misalnya, mengetahui merdeka sejak tanggal 6 September 1945, dan Banda Aceh 30 Agustus 1945, serta Bukit Tinggi pada 20 Agustus 1945 saat mengibarkan bendera merah putih.1 Walaupun demikian, semangat merdeka dan hidup mandiri dari kolonial Belanda merupakan cita-cita yang selama itu diidam-idamkan oleh seluruh rakyat wilayah di Indonesia, sehingga memacu persatuan walau dalam kondisi terbatas dan terkendala. Semangat ini jelas terlihat–sebagaimana yang telah disebut pada bab-bab sebelumnya, dan yang akan ditunjukkan buktinya di depan- sejak perang kemerdekaan dengan Belanda pada agresi sebelum kemerdekaan dan setelah proklamasi Hasil wawancara dengan Teuku Tjut Yatim di Meulaboh (Agustus, 2013)

1


77

kemerdekaan, serta perlawanan terhadap pendudukan Jepang (1945-1948). Melalui organisasi-organisasi yang ada serta dukungan masyarakat dapat menyatukan visi dan misi dalam satu wadah seperjuangan. Di Meulaboh salah satunya, Kamis pagi 4 Oktober 19452 dilaksanakan rapat umum di Tugu, dimana rapat tersebut menyatakan kesetiaan pemuda kepada perjuangan dan menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat itu, sebagaimana disinggung di awal lahir seketika untuk meyakinkan para penjajah Belanda dan Jepang–periode berikutnya-akan eksistensi cinta tanah air pribumi di Meulaboh.

Gambar: Pelopor pembentukan Barisan Pemuda Indonesia (BPI) di Meulaboh.Duduk dari kiri ke kanan: T. Ilyas Polem, H. Dawood Dariyah, H. Daod NA, TR. Iskandar. Berdiri dari kiri ke kanan: IH. Hasan, TM. Yatim, Amat, T. Tjut Mahmud, M. Saleh. Drs. Twk Abbas Abdullah dalam buknya Detik – Detik Bersejarah merebut dan menegakkan Kemerdekaan di Pantai Barat Selatanmenyatakan bahwa rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 1945, sementara Tjut Yatim mengatakan bahwa tanggal diatas yang sebenarnya.

2

78


Meulaboh dan Aceh Barat Secara periodik, Meulaboh telah bermain di kancah nasional, mesti belum diperoleh sumber-sumber secara mendalam. Sebagai rekaman yang mesti dibedakan pada bagian ini adalah antara Meulaboh dan Aceh Barat. Bahwa Meulaboh memiliki peran lebih awal daripada sebuah catatan Aceh Barat. Pada periode kemerdekan Indonesia, regionalisasi daerah Istimewa Aceh ternyata mengadopsi regional sebelumnya, sesuai dengan pertimbangan faktor-faktor topografi Aceh. Pembagian wilayah tersebut adalah: • Wilayah I : Aceh Timur dan sebagian Aceh Tenggara yang pusa kegiatandibidang export dengan pintu gerbangnya Belawan (Medan) • Wilayah II : Aceh Selatan, sebagian Aceh Tenggara dengan pintu gerbangnya Meulaboh • Wilayah III : Aceh Utara, Aceh Tengah, dan sebagian Aceh Timur dengan pintu gerbangnya Lhokseumawe • Wilayah IV : Aceh Besar, Aceh Pidie, dan sebagian Aceh Barat dengan pintu gerbangnya Krueng Raya (Banda Aceh).3 Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Pembentukan regional di Indonesia secara bertahap sesuai kepulauan. Wilayah pulau Sumatera dibentuk Komisi Nasional Daerah, melalui maklumat Gubernur Sumatera No.8/M.G.S pada tanggal 12 April 1946. Dewan Perwakilan Sumatera dilantik pada tanggal 17 April 1946. Dewan membagi Provinsi Sumatera ke dalam 3 sub Provinsi. • Sub 1 Provinsi Sumatera Selatan meliputi; Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung 3 Tim, Rencana Tata Kota Meulaboh, Analisa Dan Rencana. Banda Aceh: Direktorat Tata Kota Dan Tata Daerah, 1976: 10.


79

• Sub 2 Provinsi Sumatera Tengah: Keresidenan Jambi, Riau, dan Sumatera Barat • Sub 3 Provinsi Sumatera Utara: Keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli. Hal tersebut merupakan bagian dari beberapa provinsi di wilayah Indonesia berdasarkan ketetapan dalam Peraturan Pemerintah R.I.S. No. 21 Tahun 1950 merupakan propinsipropinsi administratif, diantaranya yang telah dibentuk sebagai provinsi otonom teritorial atas dasar-dasar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah-daerah Otonom No. 22 Tahun 1948, selain di kepulauan Sumatera, yaitu: • • • •

Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan,

Sedang 3 provinsi lagi yaitu: • Provinsi Maluku, • Provinsi Sulawesi, • Provinsi Nusa Tenggara, Masih merupakan daerah-daerah administratif yang berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I.S. No. 21 tersebut di atas belum dapat menjalankan hak-hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai Propinsi otonom.4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 23 November 1945 mengatur tentang kedudukan Komite 4

80

UU Darurat (Drt) Republik Indonesia No. 24 tahun 1956


Nasional Daerah, dimana UU ini mengamanatkan bahwa sebelumnya diadakan pemilihan umum perlu diadakan aturan buat sementara waktu untuk menetapkan kedudukan Komite Nasional Daerah sebagai pengganti perwakilan rakyat. Dalam UU ini disebutkan bahwa Komite Nasional Daerah diadakan -kecuali di daerah Surakarta dan Yogyakarta- di keresidenan, di provinsi otonom, kabupaten dan lain-lain daerah yang dianggap perlu oleh menteri dalam negeri. Pasal 2 menyatakan bahwa Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah-tangga daerahnya, asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih luas dari padanya. Kelahiran Aceh Barat dapat disimpul pasca kemerdekaan ---artinya ini terputus dengan istilah west kust van Atjeh versi Belanda--- dan baru memiliki kelengkapan hukumnya baik untuk kepala daerah dan perwakilan rakyatnya berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1945 ini, walaupun tidak disebut Kabupaten Aceh Barat di dalamnya sebab UU tersebut hanya menjadi payung hukum bagi pembentukan kabupaten di seluruh Indonesia. Komite Nasional Daerah Kabupaten Aceh Barat secara tidak resmi sudah diteruskan oleh Teungku Hanafiah, tetapi kemudian beliau ke Tapak Tuan, sementara Komite Nasional Daerah yang resmi baru dibentuk sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera tanggal 29 Desember 1945 yang menunjuk Ibnu Saadan sebagai Kepala Luhak/Kabupaten.5 Walaupun ada data Wawancara dengan Tjut Yatim menyebutkan bahwa Teungku Hanafiah adalah guncho (gunco) Meulaboh yang berlanjut sebelum kemerdekaan, namun penunjukan ini tidak resmi dan beliau sendiri takut memegang amanah ini dan keluar Meulaboh menuju Tapak Tuan. Foto lihat Lampiran 3. Sedangkan dalam buku Kenapa Aceh bergolak disebutkan “..Said Abubakar ditunjuk Jepang menjadi gunco di Meulaboh..”. Hasan Saleh, Mengapa Aceh Bergolak: Bertarung untuk Kepentingan Bangsa dan Bersabung untuk Kepentingan

5


81

lain yang menunjukkan pada 20 September 1945,6 kami menilai itu penunjukan dalam kondisi darurat, sedangkan pelantikan resmi sesuai tanggal versi pertama (29 Desember 1945), sebab selaras pasca penetapan UU No. 1 Tahun 1945 tertanggal 23 November 1945. Wilayah administratif Kota Meulaboh mulai dibentuk pada tahun 1946 yang meliputi perkampungan/desa: Pasar Aceh, Panggung, Kampung Belakang, Kampung Pasir, Kampung Suak Indrapuri. Administratif kota ini langsung dibawah Bupati selaku Kepala Daerah Tk.II Aceh Barat. Periode berikutnya, berdasar UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, di mana UU ini hanya mengatur tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, tidak mengatur secara gamblang tentang pembagian dan penyebutan Aceh Barat sebagai sebuah kabupaten. Dalam perkembangan UU Indonesia, berdasarkan UU Darurat (Drt) Nomor 7 Tahun 1956 tentang “Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara”, wilayah Aceh Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat dengan Ibukota Meulaboh terdiri dari tiga wilayah; Meulaboh, Calang dan Simeulue, dengan jumlah kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) Kecamatan yaitu: Kaway XVI, Johan Pahlawan, Seunagan, Kuala, Beutong, Darul Makmur, Samatiga, Woyla, Sungai Mas, Teunom, Krueng Daerah. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992, h. 26 6 Foto Ibnu Saadan selaku kepala daerah Aceh Barat yang ada di ruang pertemuan (rapat) Bupati Aceh Barat.

82


Sabee, Setia Bakti, Sampoiniet, Jaya, Simeulue Timur, Simeulue Tengah, Simeulue Barat, Teupah Selatan dan Salang, sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Sumatera-Utara tanggal 27 Januari 1949 No. 5/GSO/ OE/49. Sedangkan Kabupaten Aceh Selatan dengan ibu kotanya Tapak Tuan, meliputi wilayah: Tapak Tuan, Bakongan dan Singkil.7 Hingga akhirnya Aceh Selatan resmi dimekarkan lagi sesuai dengan UU RI Nomor 4 Tahun 2002 menjadi tiga Kabupaten, yaitu: Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Selatan.8 UU No 7 Drt 1956 kemudian disahkan menjadi UU 24 Tahun 1956,9 hal ini berkenaan dengan hasrat Pemerintah dalam usahanya meninjau kembali pembentukan-pembentukan daerah-daerah otonom Provinsi sesuai dengan keinginan dan kehendak rakyat di daerahnya masing-masing, memandang perlu membentuk daerah Aceh sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri lepas dari lingkungan daerah otonom Provinsi Sumatera Utara; Berhubung dengan pertimbangan tersebut serta untuk melancarkan jalannya pemerintahan daerah otonom Provinsi Sumatera Utara yang terbentuk dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 (sejak telah diubah dengan Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955, Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52) perlu ditinjau kembali Sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Sumatera Utara Tanggal 27 Januari 1949 No. 5/Gso/ Oe/49. Undang-undang Darurat ditanda tangani oleh Soekarno sebagai Presiden RI pada Tgl 7 Nopember 1956. Sumber: UU LN 1956/58; TLN No. 1092 8 Undang-undang RI No 4, Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tanggal 10 April 2002, ditanda tangani oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI. 9 UU 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh Dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara Tanggal 29 Nopember 1956; diundangkan 7 Desember 1956, dan masih berlaku hingga kini. 7


83

dan diganti dengan undang-undang ini. UU ini mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Sumatera-Utara. Pasal 1 (1) Daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh Utara, 4. Aceh Timur, 5. Aceh Tengah, 6. Aceh Barat, 7. Aceh Selatan, dan 8. Kota Besar Kutaraja Ke delapan kabupaten tersebut dipisahkan dari lingkungan daerah otonom Provinsi Sumatera-Utara dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 dan dibentuk menjadi daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, tingkatan ke-I dengan nama “Propinsi Aceh”. Poin utama dari UU ini yang menunjukkan Aceh Barat telah berdiri dari sebelum Indonesia lahir pada poin nomor 5 dan 6 yang dimaksud adalah “Telah dimaklumi bahwa rakyat Aceh sudah pernah menjalankan pemerintahan daerah otonom dalam tingkatan provinsi, yaitu ketika daerah Aceh dahulu dibentuk sebagai propinsi otonom pada tahun 1949 dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8/Des/WKPM. Seperti diketahui Provinsi Aceh tersebut telah dibubarkan pada waktu dibentuknya daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 84


Undang-undang No. 5 Tahun 1950 yang telah diubah dengan Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 No.52), provinsi mana tidak saja meliputi daerah Aceh, tetapi juga Sumatera-Timur dan Tapanuli. Dalam poin 6 berbunyi “Propinsi Aceh yang dibentuk dengan Undang-undang ini meliputi Keresidenan Aceh dimaksud dalam Staatsblad 1934 No. 539 yang dalam kenyataannya dewasa ini telah terbagi-bagi dalam Kabupaten-kabupaten otonom, yaitu: 1. Kabupaten Aceh Besar, 2. Kabupaten Pidie, 3. Kabupaten Aceh Utara, 4. Kabupaten Aceh Timur 5. Kabupaten Aceh Tengah, 6. Kabupaten Aceh Barat, 7. Kabupaten Aceh Selatan, Dalam keputusan Gubernur Sumatera Utara dahulu tanggal 27 Januari 1949 No.5/GSO/OE/49, termasuk juga Kota Kutaraja dimaksud dalam Keputusan Gubernur Sumatera dahulu tertanggal 17 Mei 1946 No. 103, yang dengan Undang-Undang Darurat telah dibentuk menjadi kota besar. Dengan terbentuknya kembali daerah otonom Provinsi Aceh ini maka wilayah daerah otonom Provinsi Sumatera Utara akan meliputi hanya wilayah keresidenan-keresidenan Tapanuli dan Sumatera Timur saja. Melihat aspek-aspek perkembangan Kota Meulaboh yang relatif menonjol, oleh Pemerintah Daerah Tk. II Aceh Barat dengan Perdanya No. 2 Tahun 1973 ditetapkan batas baru dan perluasan areal untuk Kota Meulaboh yang meliputi 12 (duabelas) gampong: Pasar Aceh, Panggung, Kampung Belakang, Kampung Pasir, Kampung Suak Indrapuri, Kampung Padang Sirahet, MEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

85

Kampung Ujung Kalak, Kuta Padang, Ujung Baroh, Rundeng, Drien Rampak, Gampong Darat. Wilayah kota ini termasuk dalam wilayah Kecamatan Johan Pahlawan.10 Selanjutnya pada rapat terbatas/diskusi antara Tim Perancang Kota Meulaboh dari Unit Perencanaan D.I. Aceh, Departemen PUTL dengan Pemda Tk. II Aceh Barat pada tanggal 13 Juli 1976 telah diambil keputusan sementara dimana Kota Meulaboh telah diperluas meliputi 17 (tujuh belas) perkampungan. Dengan batas-batas Kota Meulaboh yang dimaksud adalah; Sebelah Utara : Krueng Leuhan dan Kecamatan Kaway XVI. Sebelah Selatan : lautan Indonesia Sebelah Timur : Sungai Suak Sigading dan Lautan Samudera Indonesia. Sebelah Barat : Krueng Meureubo dan Lautan Indonesia. Kampung-kampung (gampong) yang termasuk dalam wilayah Kota Meulaboh adalah sebagai berikut: Pasar Aceh, Gampong Belakang, Kampung Panggung, Kampung Padang Sirahet, Kampung Ujung Baroh, Kampung Drien Rampak, Kampung Lapang, Kampung Seuneubok, Kampung Gampa, Gampung Darat, Kampung Suak Ribee, Kampung Suak Sigading, Kampung Rundeng, Kampung Ujung Kalak, Kampung Pasir, Kampung Suak Indrapuri, Kampung Kuta Padang. Pada Tahun 1996 Kabupaten Aceh Barat dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu : • Kabupaten Aceh Barat meliputi : Kecamatan Kaway XVI, Johan Pahlawan, Seunagan, Kuala, Beutong, Darul Makmur, Samatiga, Woyla, Sungai Mas, Teunom, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoi Niet, Jaya dengan ibukotanya Meulaboh, dan • Kabupaten Administratif Simeulue meliputi kecamatan 10

86

Peraturan Daerah Aceh Barat No. 02, Tanggal 8 Februari 1973


Simeulue Timur, Simeulue Tengah, Simeulue Barat, Teupah Selatan dan Salang dengan ibukotanya Sinabang. Periode berikutnya, pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5, Kabupaten Aceh Barat dimekarkan dengan menambah 6 (enam) kecamatan baru yaitu Kecamatan Panga; Arongan Lambalek; Bubon; Pantee Ceureumen; Meureubo dan Seunagan Timur. Dengan pemekaran ini Kabupaten Aceh Barat memiliki 20 (dua puluh) Kecamatan. Setelah ditetapkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Jaya, Wilayah Kabupaten Aceh Barat daratannya yang luasnya sekitar 1.010.466 Ha, dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu; Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya. Pasca pemekaran tersebut Wilayah Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 12 Kecamatan, 32 Kemukiman dan 322 Gampong.11 Pemekaran di wilayah pantai barat selatan Aceh memiliki berbagai latar belakang historis dan filosofis. Karenanya akulturasi budaya di beberapa wilayah pemekaran tidak dapat dielakkan begitu saja. Sangat mudah dipengaruhi atau bahkan menghadirkan wajah baru dalam beberapa aspek, budaya, adat istiadat, ataupun bahasa. Oleh karena itu, sepanjang pantai Aceh Barat merupakan “mahligai” bagi para pelaut sejak dulu, yang memiliki luas wilayah sepanjang laut dari Singkil hingga Daya, atau tepatnya bagian wilayah pantai barat dan selatan kepulauan Sumatera yang membentang dari barat ke timur mulai dari kaki gunung Geurutee (perbatasan dengan Aceh Besar) sampai ke sisi Krueng Seumayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis Undang-undang No. 4 Tahun 2002 ini bersamaan dengan pemekaran Aceh Selatan.

11


87

pantai sejauh 250 Km. Dengan kata lain, Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097.04 km² atau 1.010.466 Ha, dengan panjang garis pantai sejauh 250 km. Sesudah dimekarkan luas wilayah menjadi 2.927,95 km². Dengan keragaman etnis dan suku yang tumbuh, maka tak salah jika penduduk di wilayah itu hidup dalam keberagaman dan heterogenitas masyarakat di daerah tersebut. Multikultural etnik, budaya, tradisi dan adat istiadat merupakan suatu wujud dari pembentukan keragaman pemikiran, keragaman paradigma, keragaman paham, keragaman ekonomi, politik dan sebagainya, yang terpadu saat kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, itu telah diwarisi oleh generasi sebelumnya, jauh sebelum teori budaya akulturasi diaplikasi di benua Asia.

Respon Aceh Barat Terhadap Kemerdekaan Meulaboh dan daerah (kabupaten) lainnya memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia dari kolonial Belanda dan pendudukan Jepang. Tokoh dan peran yang lahir di periode kemerdekaan merupakan cermin kesatuan visi dan misi dari bangsa yang maju dan merdeka. Peran Meulaboh dan atau Aceh Barat secara keseluruhan di periode kemerdekaan menjadi begitu nyata, setelah beberapa tokoh penting muncul dan memperjuangkan kemerdekaan. Pada saat rakyat Aceh menerima kabar---walaupun terlambat informasi tersebut---bahwa telah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia disambut oleh seluruh rakyat Aceh dengan semangat jihad yang meluap-luap. Mereka bertekad akan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan harta bendanya untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan Indonesia sehingga rencana Belanda hendak menduduki lagi daerah Aceh tidak dapat terlaksana. 88


Respons tersebut disambut dengan penaikan bendera merah putih di beberapa tempat. Banda Aceh, penaikan bendera dipimpin langsung oleh Teuku Nyak Arief, sedangkan penggerek benderanya adalah Husein Naim (mantan Kepala Polisi pertama) dan Muhammad Amin Bugeh. Menyusul kemudian penaikanpenaikan bendera di seluruh Aceh, di antaranya: Penaikan bendera di Lhoksukon, pada tanggal 29 Agustus 1945, dipimpin oleh Hasbi Wahidi, di Lhokseumawe dipimpin oleh Teuku Panglima Agung Ibrahim dan Hasan Sab, di Langsa pagi tanggal 1 Oktober 1945 di lapangan stasiun kereta api, di Kuala Simpang pada tanggal 3 September, pengibaran bendera dipimpin oleh H. Burhan Jamil. Pada tanggal 5 September dinaikkan bendera di depan Kantor Camat Kuala Simpang dipimpin oleh Syamsuddin Siregar dan Abu Samah, peniup terompet Arifin Bujong dan Sofyan Tanour, Teuku Raja Sulung, di Tualang Cut pada tanggal 2 Oktober oleh barisan laskar, di Aceh Selatan pada tanggal 4 Oktober dipimpin oleh AR. Hajat, Khabar Ginting, Abdul Karim, Gindo Bangko, di Blang Keujeren pada tanggal 4 Oktober 1945 dipimpin oleh Muhammad Din Sinar Terang, di Aceh Tengah pada tanggal 5 Oktober 1945 dipimpin oleh Teuku Mahmud yang memimpin acara Raja Abdul Wahab Muda Sedang. Sedangkan di Aceh Barat Meulaboh berkibar bendera merah putih pada 14 September 194512 yang dilakukan oleh para pemuda yang berkumpul di Pasar Aceh No 91, di depan Toko HM. Dariah, yang terdiri dari H. Daood Dariyah, Said Abdullah, Gulfam, H. Hasan, Ibrahim Hamid, Ahmad Hafi, Teuku Baharuddin (anak Ulee Balang Tanjung), Mus Hasan, Abu Drs. Twk Abbas Abdullah dalam buknya Detik – Detik Bersejarah merebut dan menegakkan Kemerdekaan di Pantai Barat Selatan mengatakan bahwa bendera pertama dikibarkan pada tanggal 19 September, sementara T.Tjut Yatim menyatakan bahwa yang pertama bendera berkibar adalah di Toko NV Dariyah tersebut. 12


89

Bakar Rahman, T Tjut Yatim, T Raja Iskandar, T Ilyas Polem, H Daud Nyakna, Said Husin, Saleh Yusuf, Kasim Musa, Teuku Tjut Mahmud. Peristiwa ini sudah diketahui sehari sebelumnya, Kamis 13 September 1945, waktu itu ada sekitar 16 orang pemuda yang hadir dari 24 orang yang terdaftar dan diundang. Esoknya, Jumat pagi mereka bersumpah untuk membela kemerdekaan, bersorak yel-yel kemerdekaan seraya penaikan bendera, kejadian ini mengagetkan masyarakat sekitar sehingga keluarlah Keuchik M Thayib, ayah Amir Yahya (Kuala Tripa Hotel) dan beberapa masyarakat lainnya. Konon, tentara Jepang hanya tersenyum saat melihat dan mengetahui penaikan bendera merah putih. Perjuangan Aceh mempertahankan keutuhan Indonesia di awal-awal kemerdekaan sangat jelas dan sepenuhnya, baik ril maupun materil, hingga peleburan Aceh. Disinilah perpecahan ideologi dan perjuangan mulai pecah, sehingga lahirnya UU dua kali pada tahun 1956 merupakan respons pemerintahan pusat Indonesia kepada perlawanan Aceh atas kekecewaannya terhadap sikap pemerintahan di Jakarta yang menggabungkan wilayah otonom Aceh ke dalam Sumatera Utara tahun 1950. Padahal pada Staatsblad tahun 1934 No. 539 telah ditetapkan Aceh menjadi wilayah otonom dan independen dari wilayahwilayah territori militer Belanda. Imbasnya, kekecewaan para tokoh pimpinan masyarakat di Aceh atas dileburnya Provinsi Aceh kedalam Provinsi Sumatera Utara yang beribukota di Medan. Peleburan provinsi itu seakan mengabaikan jasa baik rakyat Aceh ketika perjuangan mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia dimasa revolusi fisik kemerdekaan Indonesia (1945-1950). Selain alasan utama tersebut, tuntutan hak lainnya memuncak dan menempatkan Daud Beureueuh untuk memimpin gerakan

90


DI/TII sejak 20 September 1953.13 Tokoh ini sangat berpengaruh karena seorang pemimpin sipil, agama, dan militer, ia pernah menjadi ketua Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), Gubernur Militer Aceh pada masa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia ketika agresi militer pertama Belanda pada pertengahan tahun 1947. Di Meulaboh juga berpengaruh pada ketidakstabilan politik akibat DI/TII ini, sebagaimana laporan yang disampaikan kepada pemerintah Pusat tersebut menyebutkan di daerah Meulaboh (21 September 1953) gerombolan (DI/TII) menyerang pos-pos polisi, dan dalam suatu pertempuran mengakibatkan pengikut DI/TII meninggal, satu orang terluka, dan tujuh lainnya ditangkap. Selain itu, hubungan kabel telepon diputuskan oleh pasukan gerombolan tersebut. Sehingga polisi yang berada di luar Kota Meulaboh dikirim ke Kota Meulaboh untuk memperkuat keamanan dan mencegah kudeta pemerintahan di Meulaboh oleh kelompok DI/TII. Sedangkan keesokan harinya, tiga jembatan rusak, daerah-daerah di luar Kota Meulaboh mencekam, daerah Kuala Bubon dan Jeuram Alue Raya telah dikuasai.14 Lebih mengesankan bahwa dari laporan tersebut menyebutkan bahwa dokter-dokter di wilayah kurang aman dan ditarik kembali ke Banda Aceh, kecuali satu orang dokter berkebangsaan Austria, Dr Sauerwein, yang telah bertugas satu tahun lebih “dengan memuaskan”.15 Sedangkan dokter-dokter lain secara bergiliran dikirim melalui kapal ALRI ke kabupaten-kabupaten tertentu; Sigli, Bireuen, Lhokseumawe, Meulaboh, dan Tapak 13 Kementerian Penerangan RI, Keterangan dan Djawaban Pemerintah Tentang Peristiwa Daud Beureueh. Jakarta, 1953. Lihat juga http://www.acehbooks.org/pdf/ACEH_02539.pdf 14 Kementerian Penerangan RI, Keterangan dan Djawaban Pemerintah Tentang Peristiwa Daud Beureueh… h. 9-10 15 Kementerian Penerangan RI, Keterangan dan Djawaban Pemerintah Tentang Peristiwa Daud Beureueh… h. 72


91

Tuan untuk bekerja selama 1 atau 2 minggu. Ketidakstabilan tersebut bukan hanya diakibatkan dari faktor internal di Aceh secara khusus Meulaboh, tapi juga eksternal, dan negara pada masa transisi yang masih “diaduk” oleh hasrat Belanda dan Jepang. Bayang-bayang negara Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949 serta berbagai perjanjian defacto untuk pemenuhan kejelasan territorial Indonesia, yang terkadang disebut klaim sepihak. Bukan hanya Aceh yang meminta kejelasan statusnya, bahkan di beberapa wilayah di luar Aceh terdengar pemisahan dengan sayup-sayup. Apa yang disebut oleh banyak sejarawan “keretakan konstitusi” bukan cerita dongeng. Namun, Aceh dan beberapa kabupaten di Aceh, termasuk Aceh Barat menjadi salah satu pondasi keberlanjutan negara. Meskipun demikian, negara bagian pertama yang secara resmi bergabung kembali dengan Republik Indonesia adalah Negara Bagian Sumatera Selatan. Pada tanggal 10 Februari 1950, Dewan Perwakilan Negara Bagian Sumatera Selatan mengadakan pemungutan suara untuk menyerahkan kekuasaan negara bagian itu kepada Pemerintah RIS. Peristiwa itu kemudian menjadi efek bola salju yang semakin lama semakin besar, karena kejadian di Sumatera Selatan segera diikuti oleh hampir semua negara bagian. Namun demikian ada kecenderungan untuk lebih memilih membubarkan negara bagian yang bersangkutan dan kemudian digabungkan ke dalam Negara Bagian RI. Dengan demikian, negara-negara bagian itu tidak membubarkan diri dan menyerahkan kekuasaannya kepada RIS, tetapi melebur ke dalam RI. Gerakan itu tidak ditentang oleh para pemimpin RIS. Mereka justru memberikan kesempatan kepada gerakan tersebut untuk meneruskan tindakannya. Fenomena itu disebabkan gelombang pasang semangat nasionalis yang besar di kalangan anggota Senat RIS. Mereka itu percaya bahwa tujuan 92


dan politik masa depan mereka harus disesuaikan dengan kondisi politik yang sedang berkembang saat itu. Oleh karena itu, mereka mengikuti kemauan Majelis Permusyawaratan16 dan Pemerintah RIS untuk mengeluarkan suatu Undang-Undang Darurat berdasarkan Pasal 130 Kontitusi RIS yang berisi pembubaran negara-negara bagian dan digabungkan ke dalam RI. Undang-Undang itu dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 1950. Dua hari kemudian, diadakan pemungutan suara bagi persetujuan penggabungan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura ke dalam RI. Setelah itu, berbagai daerah dan negara bagian mengajukan permohonan untuk menggabungkan diri ke dalam RI. Sehingga pada akhir Maret 1950 tinggal empat negara bagian yang masih berdiri, yaitu Kalimantan Barat,Negara Sumatera Timur (NST), Negara Indonesia Timur (NIT) dan RI yang wilayahnya menjadi lebih luas.17 Setelah Kalimantan Barat digabungkan ke dalam RI melalui sidang Majelis Permusyawaratan pada tanggal 22 April 1950, maka tersisa tiga negara bagian dalam RIS,yaitu; R I, NST, dan NIT. Masih kokohnya dua negara bagian terakhir itu disebabkan beberapa faktor. Berhubungan dengan kokohnya NIT sebagai negara bagian dalam RIS, terdapat banyak hal bersifat kompleks yang telah membentuk aliansi antirepublik. Aliansi itu terdiri dari kaumbangsawan Melayu, bagian terbesar raja-raja Simalungun, beberapa Kepala Suku Karo, dan kebanyakan tokoh masyarakat Cina.18 Mereka itu semua merasa kedudukannya terancam dengan Majelis Permusyawaratan adalah sidang gabungan parlemen RIS dan Senat RIS George Mc Turnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi di Indoensia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan kerja sama dengan Sebelas Maret University Press, 1995, h. 579 18 Michael van Langenberg, “Sumatera Timur: Mewadahi Bangsa Indonesia dalam Sebuah Karesidenan di Sumatera Timur”, dalam Audery Kahin, Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990. h. 140. 16 17


93

berdirinya negara baru. Perasaan itu muncul karena selama tahun-tahun awal kemerdekaan terdapat pengalaman pahit berkaitan dengan tekanan kaum republik terutama kaum pemudanya yang sangat antibangsawan. Oleh karena itu, bagi kaum bangsawan Sumatera Timur mereka mendambakan kembalinya Pemerintah Kolonial Belanda yang mampu menjamin kedudukan dan keselamatannya. Dalam pandangan kaum bangsawan Melayu, RI akan mengancam kelanjutan perlindungan dan keistimewaan yang mereka nikmati di bawah payung pemerintah kolonial. Kondisi itu kemudian ditambah munculnya kesadaran oleh para petani Melayu pada akhir 1945 bahwa ada keinginan di kalangan mayoritas penduduk non-Melayu untuk menghapus hak-hak istimewa kaum Melayu atas tanahnya. Sehingga mereka menyambut baik kalangan campur tangan Belanda di Sumatera Timur. Harapannya adalah dengan kembalinya Belanda, maka akan pulih kembali hak-hak adat penduduk Melayu maupun penduduk asli lainnya. Selain itu, tentu saja akan terjaga segala kepentingannya. Di Aceh pun terjebak pada konflik Perang Cumbok antara sesama yang terhasut oleh kepentingan ini. Sebagian uleebalang (hulubalang) telah mengakui dan menyatakan tunduk kepada kekuasaan Belanda. melalui penandatanganan Korte Verklaring (Perjanjian Pendek). Dari 100 lebih uleebalang, 82 daripadanya telah menandatangani perjanjian ini. Isinya berbunyi :1) bahwa negeri yang dikepalai oleh uleebalang itu merupakan bagian dari Hindia Belanda dan berada di bawah kekuasaan Nederland; Uleebalang tetap setia pada Ratu Belanda dan pada wakilnya Gubernur Jenderal Hindia Belanda, 2) Tidak mengadakan hubungan dengan negara-negara asing, 3) Tunduk pada perintah Gubernur Aceh. Isi perjanjian ini tertuang dalam Putusan Majelis Rendah Belanda tahun sidang 1900-1, 169 No. 25, 27, 94


dan No. 47. Seluruh daerah kekuasaan dibagi dalam dua wilayah administrasi. Pertama, disebut Gouvernement Gebied (daerah gubernemen) yang diperintahi secara langsung oleh Pemerintah Belanda. Kedua, disebut dengan zelfbestuurgebied atau swapraja (kenegerian) yang diperintah secara tidak langsung, tetapi melalui para uleebalang setempat,19 yang telah menyatakan tunduk di bawah kekuasaan Hindia Belanda.20 Kedua daerah ini dalam struktur Pemerintahan Hindia Belanda disebut Gouvernement Atjeh en Onder horigheden (Gubernemen Atjeh dan Daerah Taklukannya).21 Kombinasi dari semua faktor itu akhirnya mendukung lahirnya aliansi anti republik di Sumatera Timur. Keadaan itu membuat NST masih berdiri hingga saat terakhir eksistensi RIS. Walaupun demikian, tidak berarti rakyat di Sumatera Timur tidak menghendaki pembubaran negara bagiannya dan memilih bergabung dengan RI. Selama revolusi fisik, di Sumatera Timur bahkan muncul berbagai macam kelompok bersenjata yang gigih berjuang melawan Belanda. Aceh Barat secara khusus dan Aceh secara umum merupakan salah satu wilayah yang memperjuangkan kemerdekaan, di saat wilayah dalam cengkraman, Aceh malah sebaliknya menjadi cambuk bagi penjajah. Oleh karena itu, meskipun kontrol pemerintah pusat terhadap mereka sangat lemah, bahkan dapat 19 Pemerintah langsung dilaksanakan di wilayah-wilayah yang kemudian dikenal sebagai Kabupaten Aceh Besar, Kewedanaan Singkil dan sebahagian besar kota-kota di daerah pesisir, yaitu Sigli, Bireuen, Lhôk Seumawe, Lhok Sukon, Idi, Langsa, Kuala Simpang, Calang, Meulaboh dan Tapak Tuan. Sejumlah 93 Nanggroé (negeri) yang berada di luar tempat-tempat tersebut berada di bawah pimpinan Ulèebalang. Lihat J. Jongejans, Land en Volk van Atjeh Vroeger en Nu, Hollandia Drukkerij NV. Baarn, 1939, h. 276-278. 20 Lihat Teuku Ibrahim Alfian, Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999, h. 192. 21 Rusdi Sufi, Gerakan Nasionalisme di Aceh 1900-1942. Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1998, h. 1.


95

dikatakan tidak ada sama sekali, akan tetapi memiliki semangat kesatuan yang sama untuk merawat kemerdekaan.

Meulaboh Era Baru Post-Disaster Pada dasarnya kita tidak terlalu buru-buru memasuki tahap ini, “wajah” Meulaboh dan Aceh Barat secara umum pada periode post-disaster, yaitu pascabencana alam gempa tsunami dan pasca bencana kemanusiaan (konflik). Akan tetapi, terus terang periode sebelum itu, kita akan menemui banyak ruangruang kosong dan semu dari berbagai sumber dan perspektif. Era reformasi Indonesia dan yang mengaung pada konsep referendum di Aceh pada akhir abad ke-21 Masehi pun lebih fokus pada konteks Aceh secara keseluruhan. Meulaboh dan Pantai Barat Aceh sekitarnya bergeliat perekonomian, keagamaan dan sosial kebudayaannya pasca bencana tersebut. Mata dunia terarah ke sini, fokus pada bidang kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Tentu, dalam bab awal di bumi ini terurai panjang kisah Pasir Karam yang “misterius” meninggalkan banyak tanda tanya, sebab kisah itu tidak terekam dengan tuntas, dan bukan kali pertama terjadi di Aceh.22 Atas pertimbangan itu, sepertinya kami harus merekam peristiwa bersejarah, sebuah kisah yang menempatkan Meulaboh kelak menjadi “anak emas”, oleh Aceh, pemerintah pusat,dan Internasional, sebelum semua luput oleh ingatan sejarah. Serta menjadi gerbang dasar perdamaian antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setelah berkonflik Lihat data-data gempa-tsunami di beberapa situs, NOAA -National Geophysical Data Centre, atau http://www.bmkg.go.id/ http://earthquake.usgs.gov/, dan lainnya

22

96


selama puluhan tahun. Pasir Karam akibat gempa tsunami yang pernah dibahas tentu bukan sebuah folklore belaka, atau dendang nyayian smong,tapimemiliki makna sangat berarti. Beberapa peneliti telah menemukan dan memutuskan Aceh berada di patahan lempengan bumi. Gempa tsunami 2004 telah “mengkaramkan” beberapa wilayah di Pesisir Pantai Aceh, walaupun belum terpublis data-data akurat berapa banyak kampung (desa) yang hilang seketika itu. Dalam sumber-sumber Aceh terbukti dengan terjadinya gempa di Banda Aceh pada hari Jumat 29 September 1837 (28 Jumadi al-Akhir 1253 H) berkekuatan 7.3 SR, tepatnya pada periode Sultan Muhammad Syah (1824-1838), yang mengakibatkan Mesjid Baiturrahman dan sekitar Kota Banda Aceh banjir. Dan, gempa kembali terjadi pada Senin 14 Desember 1885 (7 Rabi’ al-Awal 1303 H) dan hari Minggu 31 Januari 1886 (25 Rabi’ al-Akhir 1303 H) walaupun tidak sekuat sebelumnya. Pantai Barat Aceh adalah wilayah paling rawan dan sering mengalami gempa, terutama –yang terekam- abad ke-19 M. Di tahun 1861 (1277 H) Aceh-Sumatera terjadi gempa secara beruntun, 12 Februari di Singkel, 16 Februari di SiberutMentawai (8.5), 9 Maret (7.0 SR), 26 April (7.0 SR) dan 17 Juni (6.8 SR) di Nias dan sekitarnya. Kemungkinan besar volume gempa yang sering terjadi ini diakibatkan oleh efek gempa besar sebelumnya. Sebagaimana gempa-gempa di Aceh pasca 24 Desember 2004, seperti gempa pada 25 Maret 2005 di Pulau Nias (Samudera Hindia) (8,2 SR), 27 Mei 2006 gempa bumi tektonik di Yogyakarta (5,9-6,2 SR), 17 Juli 2006 di Cilacap dan Ciamis (7,7 SR), 11 Agustus 2006 di Pulau Simeulue (6,0 SR), 6 Maret 2007 di Padang dan Bukit Tinggi (6,4 SR), 12 September 2007 di kepulauan Mentawai (7,7 SR), 30 September 2009 di Padang Sumatera Barat (7,6 SR), 7 April 2010 di Sinabang (7,2 SR), 9 Mei MEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

97

2010 di Aceh Barat (7,2 SR). Salah satunya gempa tektonik yang terekam dahulu yang terjadi pada Hari Selasa 12 Februari 1861 (1 Sya’ban 1277 H) di Kota Singkil, dan menghancurkan semua infrastruktur yang dibangun pemerintah Belanda sebelum tahun 1852.23 Sebelumnya, sejarah mencatat gempa pada Hari Senin 25 November 1833 (12 Rajab 1249 H) terjadi gempa sekitar pukul 10.20 WIB waktu Dhuha berkekuatan 8,8 SR di wilayah barat Aceh dan Simeulu yang berakibat tsunami, masyarakat lokal menyebutnya Smong. Catatan inilah yang kemudian banyak terekam dalam manuskrip disebut “Bab pada menyatakan gempa pada Bulan Ra’jab, jika waktu Dhuha gempa alamat akan air laut keras [datang] padanya”.24

Gambar: Teks Naskah Ta’bir Gempa, dan teks Gerhana Matahari dan Bulan yang disalin pada tahun 1324 H (1906/07 M), koleksi Museum Negeri Aceh, Banda Aceh

E.B Kielstra, “The Geographical Journal“ (1892). Lihat, Sudirman, Sejarah Maritim Singkel 24 Lihat manuskrip (MSs) “Tabir Gempa” koleksi Museum Negeri Aceh, Yayasan Pendidikan Ali Hasjmy, dan Tarmizi A Hamid. 23

98


Minggu pagi, 26 Desember 2004 (14 Zulkaedah 1425 H) Gempa terjadi pada waktu 7:58:53 WIB. Pusat gempa terletak pada bujur 3,316°LU 95,854°BT kurang lebih 160 km sebelah barat Aceh sedalam 10 kilometer. Gempa ini berkekuatan 9,3 menurut skala Richter, dan United States Geological Survey menetapkan magnitude 9.2.25 dan dengan ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu setengah abad ini yang menghantam Aceh, Sumatera Utara, Pantai Barat Semenanjung Malaysia, Thailand, Pantai Timur India, Sri Lanka, bahkan sampai Pantai Timur Afrika. Gempa yang mengakibatkan tsunami menyebabkan sekitar 230.000 orang tewas di 8 negara. Ombak tsunami setinggi 9 meter. Bencana ini merupakan kematian terbesar sepanjang sejarah. Aceh (Indonesia), Sri Lanka, India, dan Thailand merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar. Jumlah korban yang meninggal menurut U.S. Geological Survey korban tewas mencapai 283.100, 14.000 orang hilang dan 1,126,900 kehilangan tempat tinggal. Menurut PBB, korban 229.826 orang hilang dan 186.983 meninggal. Khusus Aceh dan Nias (Sumatera), gempa menelan lebih dari 126.000 korban jiwa. Puluhan gedung hancur oleh gempa utama, terutama di Meulaboh dan Banda Aceh di ujung Sumatra. Di Meulaboh, sebagian besar dari semua bangunan rusak akibat gempa dan tsunami. Tetapi, kebanyakan korban disebabkan oleh tsunami yang menghantam pantai barat Aceh dan Sumatera Utara. Jumlah korban yang meninggal di Meulaboh saja diperkirakan 7.000 orang dengan jumlah pengungsi sebanyak 45.000 orang. Korban tersebut, sebahagian besar ditemukan, namun tidak semua bisa diidentifikasi, banyak juga yang hilang dan tidak http://walrus.wr.usgs.gov/tsunami/sumatraEQ/seismo.html

25


99

pernah ditemukan. Pengungsi 45.000 orang tersebut di atas, tersebar di banyak tempat dan ini sangat menyulitkan dalam pendistribusian makanan dan bantuan lainnya. Untuk memudahkan, maka pengungsi dikonsentrasikan menjadi hanya paling banyak 4 titik yaitu di Kantor Bupati dan Kantor BAPPEDA yang bersebelahan mencapai 10.000 orang, di SMA Negeri 1 Meulaboh sekitar 5.000 orang, di SMK/STM mencapai 9.800 orang dan sisanya masih tinggal di rumah-rumah saudara atau ada yang telah mendapatkan rumah sewa. Pasca bencana pemerintah pusat membentuk badan penanggulangan bencana disebut Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.26 Badan tersebut mempunyai staf penuh waktu dan dua badan pengawas. BRR beroperasi selama 4 tahun dan berkantor pusat di Banda Aceh dengan kantor cabang di Nias dan kantor perwakilan di Jakarta.27 Tindak lanjutnya, masyarakat Aceh –dan Meulaboh- harus mampu belajar dan bersahabat dengan alam untuk tetap berusaha menjaga ekosistem dan kearifan lokal, selain hadir media teknologi sebagai sistem peringatan dini dan pengetahuan mengenai bahaya dan risiko, peramalan, peringatan, dan reaksi, observasi (monitoring 26 BRR berdiri pada tanggal 16 April 2005 hingga dibubarkan 17 April 2009 oleh Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berdasarkan mandat yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2/2005 yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia. Tanggal 29 April 2005 SBY menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 34/2005 menjelaskan tentang struktur organisasi dan mekanisme BRR yang diketuai oleh Kuntoro Mangkusubroto. Dewan Pengarah yang terdiri dari 17 orang diketuai oleh Menko Polhukam Widodo AS. Ketua Dewan Pengawas yang berjumlah sembilan dipimpin Prof. Dr. Abdullah Ali. 27 Dengan dibubarnya BRR di Aceh dan dilanjutkan oleh BKRA dengan menyisakan banyak tugas, pekerjaan, dan berbagai persoalan di hampir semua satuan yang tertera dari rancangan Blueprint hingga laporan akhir tugas BRR.

100


gempa dan permukaan laut), integrasi dan diseminasi informasi, kesiapsiagaan. Sayangnya, kesigapan ini belum berlanjut pada pengetahuan kesiapan mitigasi bencana masyarakat dan sumber daya manusia yang ada, ditambah lagi sikap dan tata hidup masyarakat yang konsumtif, pragmatis, dan metropolis, membentuk pola pikir masyarakat tumbuh dalam sikap “keterbukaan” serta pemusatan kekuasaan berada pada kekuatan kelompok dan semakin berubah-ubahnya peran sosial individu, khususnya daerah-daerah epicenter gempa tsunami berubah menjadi pusat kota. Pengaruh yang sangat besar terjadi saat hadirnya para relawan (NGO) asing dan berbagai pihak dari luar Meulaboh yang peduli dengan tsunami membuat anak-anak, remaja dan masyarakat Aceh pada umumnya harus berinteraksi dengan banyak pihak. Keadaan ini membuat anak-anak, remaja dan masyarakat Aceh belajar secara langsung budaya baru dari kultur orang lain sebagai hasil dari interaksinya. Persoalan pembangunan pasca bencana juga menjadi isu yang perlu menjadi pertimbangan penting dengan letak geografis Kabupaten Aceh Barat yang berada pada lempeng Eurasia dan Hindia-Australia yang berdampak pada sisi negatif dan atau positif dengan keberadaan wilayah Kabupaten Aceh Barat tersebut. Dampak positif adalah Aceh Barat kaya akan kandungan logam, mineral, minyak bumi, gas, dan bahan tambang lainnya, yang tentu harus dikelola sebijak mungkn. Sedangkan dampak negatif Aceh Barat akan rawan bencana gempa bumi, letusan gunung berapi (bawah laut), iklim cuaca, dan tsunami. Oleh karenanya dibutuhkan kearifan jangka panjang didalam memanfaatkan kekayaan alam yang adadengan memadukan teknologi informasi geospasial tanpa menanggalkan pengetahuan lokal.


101

Selain pembangunan secara fisik yang terus menerus dilakukan, maka pembentukan non-fisik seperti perkembangan psikologis dan teologis harus juga menjadi perhatian agar masyarakat Aceh dapat mencapai keseimbangan keduanya, termasuk akidah dan kerukunan beragama. Perubahan sosial masyarakat Aceh post-disaster, perubahan perilaku generasi muda-mudi, dan penurunan intensitas dan motivasi generasi baru untuk melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang arif yang selama ini ada akan berpengaruh pada proses pembentukan identitas dirinya.28 Salah satu identitas diri remaja Aceh yang diwariskan oleh budaya masyarakat Aceh adalah budaya Aceh yang identik dengan Budaya Islam karena Aceh dikenal sebagai ”Serambi Mekkah”. Oleh karena itu, masyarakat Aceh harus berupaya mengantisipasi perubahan perilaku remaja tersebut agar proses pembentukan identitas diri remaja Aceh tetap berada pada konsistensi budaya Aceh. Disadari atau tidak, wilayah Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi kebencanaan yang cukup tinggi, berupa gempa bumi dan dampak yang diakibatkannya, seperti tsunami, longsor, atau dampak lainnya seperti angin puting beliung (topan) dan banjir. Potensi kebencanaan ini dapat menimbulkan kerusakan yang parah dan seketika karena sebagian besar wilayah perkotaan berkembang di Pesisir Pantai Barat. Oleh karena itu, pemerintah bersama masyarakat tidak hanya fokus pada infrastruktur saja, tapi juga pemahaman kerohanian dan keagamaan, dan pengembangan kearifan dan kenyamanan dalam bencana alam.

28Nurul Hartini, “Remaja Nangroe Aceh Darussalam Pasca Tsunami” Jurnal Unair, Tahun 2011, Volume 24, Nomor 1, Hal, 45-51

102


Gambar: Seahawk helicopter Anti-Kapal Selam Squadron Dua (HS-2) ditugaskan untuk membantu korban gempa-tsunami mendarat di halaman mesjid agung Baitul Makmur di Meulaboh (gambar: Zainal Arifin)

Budaya Meulaboh Pasca Bencana Aceh Konsep budaya dan kebudayaan yang kita bahas disini sangat umum, sebab budaya pada dasarnya tidak terikat pada nilai budaya, karena budaya merupakan sebuah konsep lebih luas daripada sekedar nilai budaya. Walau budaya (culture) seringkali didefinisikan dengan beraneka ragam arti dan makna, antara satu makna dengan makna yang lain dapat berbeda. Antara orang awam dan akademisi pun dapat berbeda pendapat tentang arti budaya ini. Bahkan di antara akademisi mempunyai pandangan yang tidak sama. Kenyataannya, budaya adalah konsep yang bermakna keaneka-ragaman. Ada yang memaknai secara luas dan ada pula yang memaknainya secara sempit. Bagi mereka yang paham dalam analogi sempit dan terbatas hanya pada sekadar sebuah seni, bangunan benteng dan keraton, tari-tarian, kesusasteraan, dan sebagainya. Padahal bagian dari arti-arti seperti disebutkan adalah bagian dari budaya. MEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

103

Mengutip apa yang disebut oleh Koentjaraningrat bahwa “keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar”. Sistem gagasan atau sistem ide miliki satu masyarakat yang dijadikan acuan tingkah laku dalam kehidupan sosial dari masyarkat yang bersangkutan merupakan wujud kebudayaan itu yang bersifat abstrak, sedangkan perilaku atau tata tindakan dan hasil karya (benda budaya) merupakan “simbol-simbol kebudayaan” saja. Akibatnya, memudarnya identitas kebudayaan Aceh Barat data informasi di instansi-intansi terkait, walaupun kini telah mengarah kepada perbaikan, sebut saja data yang dipublish (2009) menunjukkan suku bangsa yang menghuni di Aceh Barat selain Aceh, terdapat Jawa, Padang, dan Cina. Namun, minim pada informasi kebudayaan, seperti permainan rakyat, kerajinan tradisional, cerita rakyat (folklore), upacara adat, kesenian, dan termasuk kekhasan Meulaboh atau Aceh Barat.29 Dalam konteks ini, nilai budaya yang dimiliki masyarakat Meulaboh dan Aceh Barat dapat terdiri dari beberapa kategori nilai, yaitu nilai pengetahuan, nilai religi, nilai sosial, nilai seni, dan nilai ekonomi. Dalam kategori nilai sosial ada sejumlah nilai, misalnya nilai gotong royong, tertib, setia kawan, harga diri, tolong-menolong, rukun, kompetitif, disiplin, dan sebagainya. Hal tersebut dapat dilihat pada sejarah Meulaboh, dengan sikap dan nilai kepahlawanan, tolong-menolong, bersatu, dan sebagainya, yang menunjukkan ciri-ciri kekahasan diri masyarakat Meulaboh. Nilai disiplin juga merupakan unsur nilai religi, di samping taqwa, iman, patuh, amanah, dan sikap tawadhu’ dan rendah hati. Sikap ini lebih banyak tercermin pada konteks perjuangan di Meulaboh, sehingga sangat sedikit mendapat informasi Sumber Dinas Kebudayaan dan Parawisata Aceh, 2009,

29

104


tokoh-tokoh penting yang berperan besar dalam perjuangan Meulaboh, sebab mereka tak ingin dipublikasi. Pada beberapa tahapan, tokoh-tokoh yang memiliki nilai religi itu semakin tidak terekam (terabaikan) riwayatnya di periode kemerdekaan. Akibatnya seperti apa yang terjadi pada tahun 2009 saat Meulaboh dicanangkan sebagai kota Tauhid-Tasawuf. Dalam konteks penerapan Syariat Islam di kota ini akhirnya menuai pro kontra, sebagian dianggap sebagai konsep politisasi, sebagian lainnya hanya simbolisasi, dan sebagian lainnya menganggap program terburu-buru sebab kurangnya sosialisasi dan sebagainya.30 Pada semua kasus tesebut, persoalan yang dihadapi adalah belum adanya tokoh (pamor) sebagai “pedoman” masyarakat selama kurun waktu setengah abad. Selain itu, persepsi masyarakat umumnya yang keliru atau kurang memahami konsep “ilmu tasawuf ” itu sendiri. Di sisi lain, secara historis, pendalaman syariat dan akidah merupakan bagian sangat penting untuk menangkal aliran dan ajaran sesat yang merasuki daerah-daerah post-disaster. Di masyarakat Aceh terdapat beberapa aturan, nilai, norma atau kebiasaan yang diharapkan oleh masyarakat Aceh mampu mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Di antaranya: penekanan bahwa belajar agama sejak kecil adalah solusi dalam pendidikan anak-anak dan remaja Aceh (generasi Aceh), masuk pesantren/dayah atau pengajian meunasah, kebiasaan untuk lima waktu shalat berjamaah; keharusan untuk berlatih mandiri pada remaja laki-laki dengan tidur di meunasah dan terpisah dari keluarga serta keharusan berbusana (berjilbab) pada wanita yang mulai beranjak usia remaja (baligh) serta tidak boleh keluar rumah sendiri tanpa muhrim sehabis magrib. Pada sisi lain mengembangkan kompetensi dan keterampilan masyarakat untuk melakukan penyesuaian terhadap masalah (adaptive 30 Lihat berita lokal cetak dan online medio September-Desember 2009 konteks tentang Meulaboh kota Tasawuf.


105

coping) perkembangan zaman, berbagai ketrampilan tidak hanya berbasis pada sejarah Meulaboh semata, tetapi juga harus ditinjau sisi filolosofis dan ekonomis untuk eksistensinya. Kebiasaan masyarakat Aceh untuk melestarikan reusam, kesenian lagu-lagu daerah dan tarian tradisional dengan bertemakan keberanian dan kehalusan budi bahasa diharapkan dapat memberikan proses pembelajaran positif saat menghadapi masalah, dan ini sering ditonjolkan sebagai sikap nasionalisme kedaerahan. Selain itu, budaya patuh dan taat pada alim ulama juga turut memberikan kekuatan tersendiri dalam masyarakat Aceh untuk menyelesaikan masalah. Ketidakseimbangan rehab rekons Aceh, termasuk Aceh Barat, antara pembangunan fisik dan peningkatan non-fisik melahirkan “cerita baru”, interaksi masyarakat Aceh (generasi muda) dengan relawan asing yang berbeda agama dan budaya pascatsunami membuat Aceh belajar budaya asing---terkadang--tanpa filter. Selain itu, perkembangan teknologi informasi di Aceh pascatsunami membuat generasi Aceh menunjukkan peningkatan pada keterampilan memanfaatkan teknologi informasi di luar kontrol. Kondisi tersebut memberikan pengaruh pada penurunan motivasi dan kecintaan generasi Aceh pada kebiasaan, kesenian, tradisi dan budaya Aceh, yang akhirnya menjadi tugas baru dan beban berat bagi pemerintahan berikutnya.

“Khazanah” Aceh Barat Pembahasan pembentukan Aceh Barat dan Meulaboh di awal periode kemerdekaan Indonesia telah dikupas di awal bab ini. Seyogyanya meneropong kilas khazanah pemerintahan saat ini, terutama potret pascabencana alam 2004 dan kemanusiaan di Meulaboh, yang menjadi khazanah warisan ke depan, sebagai 106


kepeduliaan kita dalam membangun Aceh Barat secara bersamasama dan sekaligus menjadi referensi untuk generasi mendatang. Jika beranjak dari waktu tersebut, setidaknya ada enam orang yang menjabat nomor “wahid” di Aceh Barat, baik terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah, ataupun pejabat sementara, mereka menjadi tokoh penting dalam rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh Barat, fisik dan non-fisik. Dengan mewadahi masyarakat di 12 Kecamatan, 32 Kemukiman dan 322 Gampong. Setelah ditetapkan UU Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Jaya, Wilayah Kabupaten Aceh Barat dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya. Dengan demikian Aceh Barat memiliki beberapa kecamatan, diantaranya; - Arongan Lambalek, luas 130,06 Km2 (4,44% luas Aceh Barat) (27 desa, dan 2 mukim) - Bubon, luas 129,58 Km2 (4,43% luas Aceh Barat) (17 desa, 3 mukim) - Johan Pahlawan, luas 44,91 Km2 (1,53% luas Aceh Barat) (21 desa/kelurahan) - Kaway XVI, luas 510,18 Km2 (62 desa, 4 mukim) - Meureubo, luas 112,87 Km2 (26 desa, 2 mukim) - Pantai Ceureumen, luas 490,25 Km2 (25 desa, 4 mukim) - Panton Reu, luas 83,04 Km2 (19 desa, 2 mukim) - Samatiga, luas 140,69 Km2 (32 desa, 6 mukim) - Sungai Mas, luas 781,73 Km2 (18 desa, 2 mukim) - Woyla,luas 249,04 Km2(43 desa, 3 mukim) - Woyla Barat, luas 123 Km2 (24 desa, 2 mukim) - Woyla Timur, luas 132 Km2 (26 desa, 2 mukim)


107

Sedangkan jumlah penduduk di Aceh Barat sebesar 177.532 jiwa, terdiri dari 90.107 jiwa laki-laki dan 87.425 jiwa perempuan. Penyebaran penduduk Aceh Barat 32,30 persen masih terkonsentrasi di Kecamatan Johan Pahlawan yakni sebesar 57.334 jiwa, kemudian diikuti oleh Kecamatan Meureubo dan Kaway XVI masing-masing sebesar 27.116 dan 19.182 jiwa.31 Letak geografis pasca pemekaran Kabupaten Aceh Barat secara astronomi terletak pada 04°61’-04°47’ Lintang Utara dan 95°00’- 86°30’ Bujur Timur dengan luas wilayah 2.927,95 Km² dengan batas-batas wilayah yang diapit dari Utara oleh Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie, dari Selatan oleh Samudra Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya, dari Barat Samudera Indonesia, dan dari Timur Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya. Jika ditinjau topografinya, maka kondisi fisik Kabupaten Aceh Barat sebagian besar terdiri dari daerahperbukitan dengan bentuk topografi dibagian utara adalah daerah pegunungan yang merupakan rangkaian dari Bukit Barisan dan termasuk dalam ekosistem Leuser. Berdasarkan kajian lereng dengan menggunakan skala Maberry, maka dapat dikatakan daerah Aceh Barat memiliki lahan yang sesuai untuk pengembangan wilayah karena memiliki sudut lereng berkisar antara 0 sampai 3 persen. Jika ditinjau dari konstur wilayah, sebagian wilayah di Kecamatan Sungai Mas dan Pante Ceureumen memiliki ketinggian diatas 1500 m dpl, sedangkan sekitar 20 persen dari keseluruhan wilayah yang merupakan dataran pesisir berada pada ketinggian sekitar 25 m dpl yang mencakup Kecamatan 31

108

Sumber Badan Pusat Statistik Aceh Barat, 2012


Johan Pahlawan dan Meureubo. Struktur tanah Aceh Barat berada diantara dua patahan (sebelah Timur – Utara dan sebelah Barat - Selatan Kota) dan berada pada pertemuan Plate Euroasia dan Australia yang berjarak ± 130 km dari garis pantai barat sehingga kabupaten ini rawan terhadap tsunami. Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi bahan galian/tambang, antara lain batu bara (di Desa Bukit Jaya Kecamatan Meureubo dan Kaway XVI), emas di Kecamatan Sungai Mas, sedangkan daerah Kecamatan Woyla dan Pante Ceureumen banyak terdapat batu kapur/gamping, batu koral, kerikil, dan pasir. Keadaan geologi tanah berupa endapan yang mencapai 58,05 persen atau 586.525 Ha.32 Kekayaan “perut bumi” di tanah Aceh Barat diharap dapt dikelola dengan baik dan menyejahterakan rakyat, sebab belajar dari berbagai fenomena kekayaan alam di daerah-daerah lain di Indonesia belum dapat dikelola dengan baik untuk pembangunan dan peningkatan ekonomi setempat. Kabupaten Aceh Barat dikenal sebagai negeri penghasil lada, dan merupakan daerah agraris yang memiliki potensi lahan pertanian yang besar, subsektor pertanian tanaman pangan merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat khususnya di daerah pedesaan. Kekayaan sumber daya air yang dimiliki sangat besar karena dialiri oleh 2 (dua) sungai besar yaitu Krueng Woyla dan Krueng Meureubo dengan kapasitas alirannya lebih dari 250 liter/ detik. Dengan karakteristik dan pola aliran sungai ini, terdapat permasalahan berupa adanya banjir periodik pada musim penghujan. Dan sejumlah sungai yang ada di seputaran Aceh Barat, yang paling luas efek persoalan banjirnya adalah Krueng Woyla dan Meureubo. Khususnya Krueng Meureubo dimana 32 Sumber data dan hasil penelitian Departemen Pertambangan dan Energi Aceh Barat dan Prov. Aceh, 2011.


109

pada area banjirnya terdapat simpul perkotaan Meulaboh sebagai ibukota Kabupaten Aceh Barat. Perencanaan dan pembangunan ke depan tersebut harus juga dipertimbangkan iklim di Aceh Barat yang termasuk dalam kategori sub-tropis yang terdiri dari dua musim, yaitu musim hujan antara bulan September sampai dengan Februari, kadang disertai tingginya gelombang laut. Dan kedua, musim kemarau antara bulan Maret sampai dengan bulan Agustus. Dengan kondisi alam yang demikian, sangat potensial dan mendukung untuk pengembangan lahan produktif, ekonomi kerakyatan, kelautan dan pertanian di Aceh Barat, sebagaimana yang pernah dicapai dimasa lalu. Kini, dalam pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Barat pada umumnya digunakan untuk keperluan areal perkampungan dan permukiman penduduk, areal perkebunan, sawah, ladang tegalan, areal budi daya perikanan darat, semak belukar dan hutan. Pembangunan yang dimaksud secara berkelanjutan dengan tetap melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, danau/ sungai, dan kawasan rawan bencana. Jika dibandingkan dengan jenis pekerjaan sejumlah 40,95% mata pencaharian penduduk di Kabupaten Aceh Barat bergerak di sektor pertanian, hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakatnya bertempat tinggal di daerah pedesaan, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 31,60 %, dan jasa kemasyarakatan sebesar 19,51%, sektor bangunan dan kontruksi yakni 0,47 %, dan mencengangkan sektor industri pengolahan 0 %.33 Sektor pertanian yang dikembangkan dalam bentuk tanaman pangan merupakan salah satu sub sektor yang Tim, Aceh Barat Dalam Angka, 2012

33

110


mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang) dan palawija (jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar). Luas panen padi sepanjang tahun 2011 mencapai 13.585 hektar yang terdiri dari padi sawah sebesar 12.884 hektar dan padi ladang seluas 701 hektare. Kecamatan Pante Ceureumen, Woyla dan Kaway XVI merupakan daerah penghasil padi sawah terbesar di Aceh Barat. Sedangkan untuk padi ladang, Kecamatan Sungai Mas adalah pusatnya.Komoditi terbesar palawija di kabupaten ini adalah kacang tanah dan ubi kayu. Produksi kedua komoditi ini di tahun 2011 masing-masing sebesar 3.258 ton dan 944 ton. Produksi dan produktivitas kacang tanah ini tiap tahun terus meningkat. Selain padi dan palawija, Aceh Barat juga kaya akan produksi buah-buahan. Komoditi buah-buahan unggulan disini adalah durian, rambutan, langsat dan semangka. Produksi durian pada tahun 2011 mencapai 405 ton, tertinggi dibanding tahuntahun sebelumnya. Begitu juga dengan produksi rambutan yang melonjak mencapai 253 ton di tahun 2011. Produksi langsat dan semangka juga terus bertambah masing-masing mencapai 29 dan 10 Ton.34 Pada sektor lainnya, khazanah intelektual merupakan bagian penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kecerdasan masyarakat Aceh Barat, sebab data pencari kerja di Meulaboh masih didominasi oleh tamatan SMA atau sederajat (65 %), dan disusul Strata Diploma (23%).35 Kabupaten Aceh Barat salah satunya yang mampu meningkatkan jumlah angka melek huruf usia 15 tahun menjadi 95.67 % pada tahun 2011. Namun tantangan ke depan adalah konsentrasi (spesialisasi) pendidikan dan pengetahuan, sehingga “lahan-lahan pekerjaan” yang Lihat data http://www.acehbaratkab.go.id Sumber Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat, 2011

34 35


111

dibutuhkan oleh pangsa pasar dapat terserap dari anak-anak asli pribumi Aceh Barat. Sumber-sumber itu tidak hanya fokus pada pelayanan jasa masyarakat, atau pertambangan, sumber mineral, akan tetapi juga dapat dikembangkan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang menunjukkan karakteristik dan kekhasan Aceh Barat. Permasalahan berat yang dihadapi Pemerintah Aceh Barat ke depan adalah bertambahnya tingkat pengangguran terbuka (TPT), dari data Kabupaten Aceh Barat tahun 2009 (4,6%) hingga 2011 (6,4%) mengalami fluktuasi. Bertambahnya jumlah pengangguran di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2011 disebabkan oleh berbagai faktor, internal ataupun eksternal, perluasan kesempatan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar kerja, sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja, belum optimalnya sistem informasi ketenagakerjaan atau Bursa Tenaga Kerja On Line (BKOL), serta terbatasnya spesiliasi program di bidang masingmasing yang dibutuhkan pasar. Intelektual berbasis pengetahuan agama di dayah/ pesantren, yang merupakan lembaga pertama dan tertua di Nusantara dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran. Kualitas dan kuantitas pesantren atau dayah harus terus dikembangkan, seiring dengan perkembangan pembangunan dan kepemerintahan di Aceh Barat. Pada tahun 2011 berjumlah 82 unit (dayah/pesantren) dengan total jumlah santri sebanyak 8.230 orang dibawah bimbingan 725 orang teungku36. Ke depan, jumlah tersebut belum selaras dengan kuantitas jumlah masjid dan meunasah yang ada di Kabupaten Aceh Barat sebanyak 618 Sumber Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah Kabupaten Aceh Barat, 2011

36

112


unit yang terdiri atas 286 unit masjid dan 332 unit meunasah. Khazanah Meulaboh (Aceh Barat) yang harus dipertahankan dan dikembangkan adalah keseniaan dan kebudayaan. Warisan ini dapat memberikan pemasukan kepada pemerintahan dengan program wisata sejarah, seni dan budaya, dengan corak dan kekhasan Aceh Barat. Pegiat seni dan budaya harus mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah, yaitu dukungan infrastruktur dan jasa, seperti gedung pusat budaya (cultural center) sebagai pusat pengembangan bakat, dan dapat beriring dengan pusat khazanah (heritage center)Aceh Barat, yang dapat dikembangkan dengan metode digital (modern). Dengan demikian, hal tersebut membuka peluang sektor pariwisata Aceh Barat berbasis pada khazanah lokal yang bernilai sejarah, alami, dan islami, dipadu dengan objek wisata yang telah dimiliki saat ini, baik berupa wisata alam pantai; Batee Puteh, Ujong Kareung, Pasar Aceh, Suak Ribee, Lanaga, Lhok Bubon, dan pantai Suak Geudeubang. Wisata alam; Geunang Geudong, Geunang Pulong, Geunang Laot Blang. Atau wisata budaya dan rohani; Mesjid Agung Baitul Makmur, Mesjid Tuha Gunong Kleng, Quran Ju Panton Rheu, Makam Pahlawan (Pocut Baren, Teuku Umar, Ibrahim Woyla, dan sebagainya), dan sebagainya; atau wisata sejarah ke kuburan massal Tsunami dan tugu meninggalnya Teuku Umar. Akhirnya, pembangunan Aceh Barat ke depan tidak semudah wacana dalam buku ini, namun dibutuhkan sinergisitas antarinstansi atau lembaga dengan pemanfaatan sumberdaya alam untuk mendukung pembangunan Aceh Barat harus optimal, komprehensif, simultan dan sustainable (keberlanjutan), karena potensi ini masih belum dapat dimanfaatkan oleh investor akibat kurangnya informasi, promosi dan regulasi yang mendukung investasi. Oleh karena itu, pencapaian tujuan pembangunan era postMEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

113

disaster merupakan tantangan global yang harus dituntaskan oleh Pemerintah Aceh Barat ke depan, dengan berbagai indikator tujuan pembangunan pada memberantas kemiskinan dan kelaparan; mewujudkan pendidikan dan pengetahuan dasar; meningkatkan kesetaraan hak sebagai warga masyarakat; pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; kesiagaan mitigasi bencana dan dampaknya; serta pengembangkan kemitraan global dalam pembangunan di Aceh Barat. Perubahan-perubahan yang menyangkut aspek pemerintahan, perkembangan kependudukan, ilmu pengetahuan, dan tuntutan keberhasilan pembangunan pada saat ini dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, sebagai salah satu aspek konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistennya, pengelolaan kawasan pelestarian alam dalam bentuk taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, yang menyatukan fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari dan bijak. Sehingga pelaksanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat haruslah berwawasan lingkungan, sehingga dapat mengendalikan sistem iklim melalui pengelolaan sumber daya alam yang baik. Sebagai daerah agraris dan bahari memiliki hutan tropis dengan keragaman hayati yang terkandung di dalamnya dan merupakan modal yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat serta telah terbukti dan teruji di periode-periode sebelumnya, kerajaan, kolonial Belanda hingga kemerdekaan bahwa di bidang pertanian dalam arti luas, perikanan, dan kehutanan mampu memberikan kontribusi yang signifikan pada produk domestik Oleh karena itu penyusunan visi misi secara komprehensif dan berkesinambungan antara pemerintahan dan melibatkan komponen masyarakat dapat memiliki gambaran yang sama 114


mengenai kondisi yang harus dicapai oleh masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat, dalam jangka pendek, menengah dan panjang melalui pelaksanaan pembangunan, sehingga sejarah Meulaboh (Aceh Barat) tetap eksis ke depan dengan mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berlandaskan Islam adalah memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Aceh Barat Selain itu, mewujudkan masyarakat yang mempunyai daya saing yang menonjol dan handal pembangunan sumber daya manusia berkualitas dengan meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek yang tepat dalam meningkatkan produksi dan mengembangkan inovasi secara berkelanjutan. Di bidang pembangunan, mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah Aceh Barat yang asri dan lestari yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan serta mewujudkan Kabupaten Aceh Barat menjadi daerah yang maju, mandiri, kokoh dan berbasiskan kepentingan masyarakat menumbuhkan wawasan luas bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan berorientasi pada potensi alam, manusia dan masa depan Aceh Barat.


115

116


BAB IV KESIMPULAN Meulaboh

B

eberapa literatur klasik di Aceh (dalam negeri) ataupun di luar negeri dapat diperoleh informasi bahwa Meulaboh telah eksis sejak keberadaan Kesultanan Aceh, khususnya periode ‘Alauddin Riayat Syah Sayyid Mukammil (1588-1604 M). Sumber luar (asing) menampilkan banyak referensi dan beragam dari catatan penjelajah asing di Aceh ataupun hasil kajian akademis. Di kawasan teluk barat Aceh disebut-sebut dalam sumbersumber Arab, Cina dan Eropa sebagai pusat perdagangan penting. Tempat ini banyak dikunjungi para pedagang dari Timur Tengah, Gujarat dan kawasan Asia tenggara. Salah satu pelabuhannya disebut Nalaboo, sebagaimana diungkapkan Reid. Catatan Meilink-Roelofsz menyebut tahun 1526 M sebagai waktu pertama tercatat bagi kemunculan kapal Aceh yang bermuatan rempah-rempah mengarungi Laut Arabia menuju Jeddah. Dan dalam kajian R.C Lane menyebut antara tahun 1555 sampai dengan 1566, kapal-kapal Aceh melintasi Lautan India dan berlabuh di Jeddah, walaupun harus melewati hadangan dan jarahan Portugis di tengah lautan lepas. Dan Sultan ‘Alauddin


117

al-Qahhar (+1537-1568) telah memperkenalkan wilayah Aceh kepada Turki sebagai bentuk kerjasama dan relasi antara dua negara Islam. Dalam perjalanan Augustin De Beaulieu tahun 1621 M ke Aceh dan Sumatera disebutkan bahwa di antara pelabuhanpelabuhan yang terdapat di bagian pantai barat Kerajaan Aceh Darussalam di antaranya yang dikenal nama Labo. Nama tersebut kemudian lebih eksis dan bertahan lebih lama sebagaimana kajian Dasgupta menyebut “the late conquest” of Iskandar Muda, Labo, Singkel, Barus, Batahan, Pasaman, Tiku, Pariaman, and Padang –all on the west coast Sumatra”. Sebelumnya, kesuksesan perluasan wilayah kerajaan Aceh telah diraih hingga Singkel dan Deli pada era Sultan ‘Alauddin alQahhar (+ 1537-1568). Merujuk kepada literatur-literatur tersebut, maka eksistensi wilayah-wilayah Aceh telah dimulai di kancah internasional periode Sultan ‘Alauddin al-Qahhar (+ 1537-1568), dan kemapanan bandar-bandar di wilayah Aceh, termasuk Laboo (Labo) yang dimaksud kini adalah Meulaboh sejak periode Sultan ‘Alauddin Riayat Syah Sayyid Mukammil (1588-1604 M), tepatnya pada hari kenaikan tahta Sayyid Muqammil, hari Senin 20 Zulqa’dah 996 H bertepatan dengan 11 Oktober 1588 M. Penanggalan tersebut disesuaikan dengan naskah Bustanus Salatinfi Zikri al-Awwalin wal Akhirinkarya Nuruddin Ar-Raniry pada masa Sultan Iskandar Tsani (w. 1641 M). Sedangkan nama Analabu (Analabou) untuk Meulaboh eksis sekitar abad ke-18 Masehi. Lem Kam Hing dalam penelitiannya menyebutkan bukan berarti nama Analabu tidak begitu dikenal, sebaliknya ia menjadi pusat transit antara Banda Aceh menuju Barus, Singkil dan sekitarnya. Kata Analabu sesuai dengan apa yang terungkap dalam sketsa lukisan peta (manuskrip) yang digambar langsung dengan tangan Kapten Samuel Ashmore 118


pada tahun 1821 yang kini dikoleksi New York Gallery mencatat bahwa nama tempat Meulaboh adalah Analabou. Menurut referensi arsip yang sama, James Horsburgh mengulang sketsa peta tersebut tahun 1822, meskipun telah diidentifikasi ada contoh yang masih tersimpan. Fakta bahwa peta tersebut dalam bahasa Perancis, atas asumsi kami punya bahwa Ashmore atau asistennya menyiapkan versi Perancis untuk seorang teman atau permintaan seseorang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Labo (Laboo) dan Analabu (Analabou) merupakan bandar Meulaboh yang berada di pantai Barat Aceh, dengan demikian dapat dipastikan bahwa pelabuhan itu sudah dikenal sejak periode Kesultanan Aceh, atau “kemungkinan” juga sebelum Aceh Darussalam eksis di level internasional, sebab Kerajaan Daya telah terjalin hubungan dengan kerajaan Pedir. Namun, kita terhalang oleh sumber-sumber primer yang belum kita temui. Sedangkan nama Meulaboh sendiri sudah dikenal sebelum Belanda menginjak kakinya di Meulaboh 1877. Sebagaimana terbukti dalam peta Asia-Nusantara yang dipersembahkan Sultan Aceh Mansur Syah (1838-1870) kepada Sultan Abdülmecid di Istambul, 1849 M (1265 H), yang menunjukkan “Bandar Meulaboh” pelabuhan bukan kerajaan. Kemudian nama Meulaboh benar-benar dinobatkan setelah Belanda berada di negeri penghasil rempah-rempah tersebut tahun 1877.

Aceh Barat Dalam beberapa dokumen diperoleh informasi bahwa UU No. 1 Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 23 Nopember 1945 mengatur tentang kedudukan Komite Nasional Daerah, dimana UU ini mengamanatkan bahwa sebelumnya diadakan pemilihan umum perlu diadakan aturan buat sementara waktu MEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

119

untuk menetapkan kedudukan Komite Nasional Daerah sebagai pengganti perwakilan rakyat. Maka, kelahiran Aceh Barat dapat disimpul pasca kemerdekaan Indonesia, dan itu sekaligus kita memutuskan makna dari West Kust van Atjeh yang diberikan Belanda kepada pesisir pantai Barat Aceh. Melalui Komite Nasional Daerah Kabupaten Aceh Barat secara resmi baru dibentuk sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera tanggal 29 Desember 1945 yang menunjuk Ibnu Saadan sebagai Kepala Luhak (Bupati) Kabupaten Aceh Barat. Wilayah administratif Kota Meulaboh mulai dibentuk pada tahun 1946 yang meliputi perkampungan/desa: Pasar Aceh, Panggung, Kampung Belakang, Kampung Pasir, Kampung Suak Indrapuri. Administratif kota ini langsung dibawah Bupati selaku Kepala Daerah Tk.II Aceh Barat. Dalam perkembangan UU Indonesia, berdasarkan UU Darurat (Drt) Nomor 7 Tahun 1956 tentang “Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara”, wilayah Aceh Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat dengan ibukotanya Meulaboh dan Kabupaten Aceh Selatan ibukotanya apak Tuan. UU No 7 Drt Tahun 1956 kemudian disahkan menjadi UU 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh yang melingkungi kabupaten-kabupaten: Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Kota Besar Kutaraja. UU ini kemudian menjadi pegangan pemerintahan Aceh dan Meulaboh hingga saat ini. Pada Tahun 1996 Kabupaten Aceh Barat dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Administratif Simeulue. Berlanjut periode berikutnya, pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 120


2000, Kabupaten Aceh Barat dimekarkan dengan menambah kecamatan-kecamatan baru. Setelah ditetapkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Jaya. Aceh Barat---dalam konteks yang lebih luas dan asal mulanya- memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia dari kolonial Belanda dan pendudukan Jepang. Tokoh dan peran yang lahir di periode kemerdekaan merupakan cermin kesatuan visi dan misi dari bangsa yang maju dan merdeka. Peran Aceh Barat secara keseluruhan di periode kemerdekaan menjadi begitu nyata, setelah beberapa tokoh penting muncul menggoyang dunia dan memperjuangkan kemerdekaan.


121

122


DAFTAR PUSTAKA Buku

Abdul Karim Ms, Riwayat Teukoe Umar, Djohan Pahlawan, Panglima Perang Besar di Tanah Àtjeh. Medan: Aneka, 1936. Aboebakar Atjeh, dkk, Kamus Aceh-Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan Departemen Pendidikan, Lembaga Pengembangan dan Bahasa dan Kebudayaan, 1985. Ali Hasjmy, Kebudayaan Aceh dalam Sejarah. Jakarta: Pustaka Beuna, 1983. Anthony Reid, Asal Mula Konflik Aceh: dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19. Jakarta: Yayasan Obor, 1995 _____________, Sumatera Tempo Doeloe. Jakarta, Komunitas Bambu, 2010 _____________, The Contest for North Sumatra, Atjeh, The Nederlands And Britain 1859-1898, London, Oxford University Press, 1969 Arun Kumara Dagusta, Acheh In Indonesian Trade And Politics : 1600-1641, Cornell University, 1962 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII Jakarta: Prenada Media, 2005 Bernard Dorleans, Orang Indonesia dan Orang Prancis Dari Abad XVI Sampai dengan Abad XX. Jakarta: KPG. C. Snouck Hurgronje, Aceh di Mata Kolonialis, terj. The Achehnese. Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985, h. 127 Claude Guillot dan Ludvik Kalus, Inskripsi Islam Tertua di Indonesia.Jakarta: KPG, 2008, h. 71-100. D. Catz Rebecca, The Travel on Mendez Pinto. Chicago: MEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

123

Chicago University Press, 1989. Denys Lombard, Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2008, Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral, Gempa Bumi Dan Tsunami, Bandung: Direktorat Vulkanologi Dan Mitigasi Bencana Geologi. 2005 E. Gobee dan C. Adriaanse, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda (1889-1936). Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1990. E.B Kielstra, Beschrijving van den Atjeh-Oorlog, Jil. I, 1883. Edwar Djamaris, Metode Penelitian Filologi, (Jakarta: CV Manasco, 2002 Fernao Mendes Pinto, Pérégrination, Paris: Editions de la Différence, 1991. G.J.W Drewes, Two Achehnese Poems. The Haque, 1980 G.W.J Drewes dan L.F Brakel, The Poems of Hamzah Fansuri, Bibliotheca Indonesia 26, KITLV, 1986 George Mc Turnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi di Indoensia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan kerja sama dengan Sebelas Maret University Press, 1995. Goerge Granville Putnam, Salem Vessels and Their Voyages: A History of the Pepper Trade with the Islan Sumatra. Mass Salem: The Essex Institute, 1992 H. Mohammad Said, Aceh Sepanjang Abad, Medan: Harian Waspada, 1985. H.K.J Cowan, The Hikajat Malem Dagang. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan sastra Indonesia dan Daerah, 1980. H.M Zainuddin, Tarich Atjeh dan Nusantara. Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961, 124


Hasan Saleh, Mengapa Aceh Bergolak: Bertarung untuk Kepentingan Bangsa dan Bersabung untuk Kepentingan Daerah. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992 Henry Chambert-Loir “sultan Fansuri” dalam Sultan, Hakim dan Pahlawan. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Ecole Francaise d’Extreme-Orient, 2011 Ibrahim Alfian, Sastra Perang: Sebuah Pembicaraan Mengenai Hikayat Perang Sabil. Jakarta: Balai Pustaka, 1992. James Siegel, Shadow and Sound; The Historical Thought of a Sumatran People. Chichago: The University of Chichago, 1979. Jane Drakard, A Malay Frontier: Unity and Duality in a Sumatran Kingdom. Ithaca: Cornell University Press, 1990 Julius Jacobs, Het Familie en Kampongleven op Groot Atjeh, Leiden: E. Y. Brill., 1894 K.F.H. Van Langen, De Inrichting van het Atjehsche Staatsbestuur onder Het Sultanaat, Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1888 _____________, Atjeh’s Westkust, Leiden, E. J. Brill, 1888 _____________, Handleinding voor de BeoefeningAtjehsche Taal. Sravenhages. Martinus Nijhoff, 1889 Kinayati Djojosuroto, Analisis Teks Sastra dan pengajarannya. Yogyakarta: Pustaka, 2006 Lem Kam Hing, “Acheh’s Relation with the British, 1760-1819”. University of Malaya, Thesis 1969 _____________, The Sultanate of Aceh Relations with the British 1760-1824. New York:Oxford University Press, 1995. M. H. Szekely Lulofs, Tjoet Nja Din De geschiedenis van een Atjehse vorstin, Thomas and Eras Uitgevers, 1947 M. Junus Djamil, Gerak Kebangkitan Aceh. Bandung: 2009 Michael van Langenberg, “Sumatera Timur: Mewadahi Bangsa Indonesia dalam Sebuah Karesidenan di Sumatera Timur”, dalam Audery Kahin, Pergolakan Daerah Pada Awal MEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

125

Kemerdekaan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990. Muhammad Ibrahim, dkk. Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Jakarta: Depdikbud, 1991 Panuti Sudjiman, Filologi Melayu. Jakarta: Pustaka Jaya. 1995: 14 Raden Hoesein Djajadiningrat, terj. Teuku Hamid, Kesultanan Aceh (Suatu Pembahasan tentang Sejarah Kesultanan Aceh Berdasarkan Bahan-bahan yang terdapat dalam Karya Melayu). Banda Aceh: Depertemen P & K dan Proyek Pengembangan Permuseuman. 1983, Ramli Harun, Hikayat Ranto ngon Hikayat Teungku di Meukek, Jakarta: Dep. P & K, 1983. _____________, Hikayat Pocut Muhammad, Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1980. Rusdi Sufi, Gerakan Nasionalisme di Aceh 1900-1942. Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1998 Snouck Hurgronje, Aceh di Mata Kolonialis, II. Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985 T. Ibrahim Alfian, “Emas, Kafir dan Maut, Catatan Singkat Mengenai Pengalaman Dua Orang Perancis Di Aceh Barat Pada Akhir Abad XIX”, Banda Aceh: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, 1976. _____________, Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999 Tgk Anzib Lamnyong, Hikajat Potjut Muhammad. Banda Aceh: Lambaga Kebudajaan Atjeh, 1964. Twk Abbas Abdullah dalam buknya Detik – Detik Bersejarah merebut dan menegakkan Kemerdekaan di Pantai Barat Selatan Tim, Rencana Tata Kota Meulaboh, Analisa dan Rencana. Banda Aceh: Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah, 1976 Uka Tjandrasasmita, Arkeologi Islam Nusantara, Jakarta: KPG, 126


2009 William Marsden, Sejarah Sumatra. Jakarta, Komunitas Bambu, 2008

Arsip/Jurnal/Makalah Anonim, Naskah Ta’bir Gempa, (MS) Koleksi Museum Negeri Aceh. Banda Aceh Badan Pusat Statistik Aceh Barat, 2012 Departemen Pertambangan dan Energi Aceh Barat dan Prov. Aceh, 2011. Dinas Kebudayaan dan Parawisata Aceh, 2009, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat, 2011 Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah Kabupaten Aceh Barat, 2011 Hermansyah, “Naskah Ta’bir Gempa: Antara Mitigasi Bencana dan Kearifan Lokal di Aceh (Kajian Terhadap NaskahNaskah Kuno)” Prosiding ADIC III Malaysia, 2012, Vol. II. Jelani Harun, ‘The garden of kings’: a universal history and Adab work from seventeenth-century, Aceh, in Indonesia and the Malay word, Vol. 32:92. Carfax Publishing: Taylor & Francis group, 2004. JohnHarris, I, R.C. Temple (ed) “The Expedition of commodore Beualieu to the East Indies”, in A Geographical Account of Countries Round the Bay of Bengal, 1669 to 1679”. 1944. Jongejans, J. Land en Volk van Atjeh Vroeger en Nu, Hollandia Drukkerij, N.V. Baarn, 1939 Mailr. No. 847/13. Besluit van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie van 18 September 1899 No. 25 dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 259 MEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

127

Nuruddin al-Raniry (Ms) Bustanus Salatin fi Zikr al-Awwalin wal Akhirin (unpublished). Nurul Hartini, “Remaja Nangroe Aceh Darussalam Pasca Tsunami” Jurnal Unair, Volume 24, Nomor 1, 2011. R.C.Lane, “The Mediterranean Spice Trade: Further Evidence of its Revival in the Sixteenth Century”, The American Historical Review, 45 (1939/40), 586. M.A.P MeilinkRoelofsz, Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago, Den Haag: Nijhoff, 1962. Surat Gubernur Hens kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, no. 192/82, dalam Kernpapieren no. H 797/ 16 1 KITLV Leiden.Koetaradja 10 Agustus 1924 UU Darurat (Drt) Republik Indonesia No. 24 tahun 195 UU No 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh Dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara Tanggal 29 Nopember 1956; diundangkan 7 Desember 1956. UU No 4, Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tanggal 10 April 2002,

Artikel/Online T. Dadek, “Menggagas Hari Jadi Meulaboh”, Harian Serambi Indonesia, 28 April 2013 http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_24_1956.pdf http://www.acehbaratkab.go.id/ http://www.kitlv.nl/ http://www.geographicus.com/P/AntiqueMap/ WestSumatraPepperPorts-ashmore-1821. 128


http://www.acehbooks.org/pdf/ACEH_02539.pdf http://www.bmkg.go.id/ http://earthquake.usgs.gov. http://walrus.wr.usgs.gov/tsunami/sumatraEQ/seismo.html http://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2012/02/08/ u/u/uu-1945-2012.pdf http://eprints.undip.ac.id/3265/2/20_artikel_P%27_Haryono. pdf


129

130


Lampiran I Fi hijratin Nabiyyi s.a.w alf wa-mi’atain tsamaniyah wakhamsīna, wa-fī hijrat al-yawmi syahr Jumādi al-Akhir, yawm alAhad, waqt al-‘Ashri fi sa’ati al-mubarak …. [1 Jumadi al-Akhir 1258 H/ Ahad 10 Juli 1842 M]. Bi-‘Aunillah al-malik al-‘alam, wa-bibarakati an-Nabiyyi Sayyid al-Anam, wa-‘ala alihi wa-sahbihi wa-sallam, wabibarakati sahabat al-Arba’ah, wahiya Abu Bakar, Umar, Usman, Ali radhiallahu ‘anhum. Wa-bibarakati ‘Izzati Quthbi ar-Rabbani wal-Arifi samadani, wa-bihaqqi Sayyid Syaikh Muhjiddin Abdul Qadir Jailani, wa-bibarakati kullihim Awliya as-Shalihin al‘Abidin, min masyriq al-ardhi ilā maghāribihā. Wa-bibarakati afwah paduka marhum kulluhum, wa-bibarakati afwah paduka marhum Sayyidil Mukammil, wa-bibarakati afwah paduka marhum Meukuta Alam Iskandar Muda, wa-bibarakati afwah Sultan[ah] al-marhum Tajul Alam Safiatuddin, wa-bibarakati afwah Sultan al-marhum ‘Alaiddin Ahmad Syah, , wa-bibarakati afwah Sultan al-marhum ‘Alaiddin Johan Syah, wa-bibarakati afwah Sultan al-marhum ‘Alaiddin Mahmud Syah, wa-bibarakati afwah Sultan al-marhum Sultan ‘Alaiddin Muhammad Syah, wabibarakati afwah Sultanal-marhum ‘Alaiddin Jauhar Alam Syah, rahimatullahi ‘alaihim ajma’in, insya Allah Ta’ala. Dengan tolong Allah dan dengan berkat yang mempunyai kebenaran dan ketinggian dan kemuliaan serta martabat al-a’la dan pada yang telah dikarunia daripada Tuhan yang bernama Rabbukum al-A’la, yaitu Sayyidina wa-Maulana paduka Seri Sultan ‘Alaiddin Mansur Syah ibn Sultan al-marhum Jauhar Alam Syah Johan berdaulat dhillullah fī al-alam, tatkala baginda semayam serta istirahat al-khair di atas singgasana kerajaan daripada masa qudrati yang sepuluh mutu dan bertahtakan dengan ratna mutu manikam dan berumbaikan mutiara daripada MEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

131

intan dikarang dan berjadi yang telah terjadi, dan yang telah dipertuan dalam negeri Aceh di Bandar Darussalam dewasa itu. Maka bersabdalah dauli hadarat Syah Alam menyuruh perbuat sepucuk surat ini menurunkan titah hukum wilayah nikah dan pasakh, karunia dauli hadarat Syah Alam akan Teungku Tjut (Cut). Syahdan barang sekalian tuan-tuan ketahuilah yang di dalam negeri Daya, pertama hulubalang dan segala pertuan dan segala orang tuha-tuha, dan sekalian keuchik dan wakil atau tandial serta segala rakyat kiranya. Maka adalah seperti Teungku Cut ini sudahlah dia menjunjung titah hukum wilayah nikah pasakh daripada dauli hadarat Syah Alam, akan sekarang ini pun siapa yang mau akan nikah dan pasakh hendaklah sekalian tuan-tuan datangkan kepada Teungku Cut Alam, lagi pun jangan menjadikan kesukaran atas sekalian hamba Allah yang jauh dengan dauli hadarat Syah Alam di perkara lagi, jikalau sampai Teungku Cut barangmana negeri dalam sebelah barat rantau dua belas, inipun siapa akan pasakh atau nikah, demikian juga seperti yang telah tersebut hukum di dalam surat ini, supaya segera mendapat hendaknya sekalian hamba Allah jangan menjadi kesusahan. Demikianlah, hendaklah pengetahuan sekalian tuan-tuan hal inilah. Intaha al-kalam, sanah 1258 H1. [cap Sikeurueng] A. Hasjmy, Kebudayaan Aceh dalam Sejarah. Jakarta Pusat: Beuna, 1983, h 243-244

1

132


Lampiran 2

Peta digambar oleh Samuel Ashmore pada tahun 1821.Geographicus Rare Antique Maps - New York Gallery201 West 105th St., Ste. 42, New York, 10025, USA


133

Lampiran 3

H. Ibnu Sa’dan (Saadan) Bupati Aceh Barat yang Pertama (29 Desember 1945 s/d 15 Juni 1947)

134


H. T. Alaindinsyah Bupati Aceh Barat ke-23 (08 Oktober 2012 s/d Sekarang)


135

Drs. H. Rachmat Fitri HD, MPA Wakil Bupati Aceh Barat ke-2 (08 Oktober 2012 s/d Sekarang)

136



137

138


UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN-KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA Presiden Republik Indonesia, Menimbang:

a.

b.

bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 30) tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan di Kabupaten-kabupaten otonom yang ada di dalam Propinsi Sumatera Utara sekarang ini telah diadakan persiapan-persiapan juga untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan dimaksud untuk menggantikan dewan-dewan perwakilan rakyat daerah lama yang masih ada atau untuk menjalankan pemerintahan daerah Kabupaten dimana masih saja belum ada dewan-dewannya daerah, walaupun hak-hak kewenangan pemerintah-pemerintah daerah Kabupaten itu yang termasuk dalam lapangan urusan rumah-tangganya ternyata belum tegas diatur dalam peraturan-peraturan pembentukannya; bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan dan untuk melancarkan MEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

139

c.

Mengingat:

a. b.

jalannya pemerintahan Kabupaten-kabupaten otonom dimaksud, perlu segera kepada Kabupaten- kabupaten otonom dimaksud diberikan dasar-dasar hukum yang tegas dan yang semestinya dengan jalan membentuk Kabupaten-kabupaten otonom itu dengan Undang-undang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948; bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak, pengaturan pembentukan Kabupaten-kabupaten tersebut perlu dilakukan dengan Undang-undang Darurat. pasal-pasal 96, 131, dan 142 Undang-Undang Dasar Sementara; Undang-undang No. 22 tahun, 1948;

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-33 pada tanggal 4 Oktober 1956; Memutuskan: Menetapkan:Undang-Undang Darurat Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera-Utara. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Nopember 1956. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO. 140


Menteri Keuangan, JUSUF WIBISONO Menteri Perekonomian, BURHANUDDIN. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Nopember 1956 Menteri Kehakiman, MOELJATNO


141

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI ACEH DAN PERUBAHAN PERATURAN PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA UTARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan hasrat Pemerintah dalam usahanya meninjau kembali pembentukan-pembentukan daerah-daerah otonom Propinsi sesuai dengan keinginan dan kehendak rakyat di daerahnya masingmasing, memandang perlu membentuk daerah Aceh sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri lepas dari lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera Utara; b. bahwa berhubung dengan pertimbangan ad a di atas serta untuk melancarkan jalannya pemerintahan daerah otonom Propinsi Sumatera Utara yang terbentuk dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No. 5

142


tahun 1950 (sejak telah diubah dengan Undangundang Darurat No. 16 tahun 1955, LembaranNegara tahun 1955 No. 52) perlu ditinjau kembali dan diganti dengan undang-undang dimaksud di bawah ini. Mengingat : 1. Pasal-pasal 89, 131, 132 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara; 2. Undang-undang No. 22 tahun 1948. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; Memutuskan Menetapkan: Undang-undang tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Utara. Mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1956. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO. Menteri Dalam Negeri, ttd. SUNARJO MEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

143

Diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956. Menteri Kehakiman, ttd. MULJATNO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 64 TAHUN 1956

144


BUPATI ACEH BARAT PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG HARI JADI MEULABOH DAN KABUPATEN ACEH BARAT DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH BARAT, Menimbang

: a. bahwa Hari Jadi merupakan momentum sejarah suatu daerah yang dapat digunakan sebagai titik tolak dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus pendorong untuk meningkatkan kreatifitas dan atraktifitas guna mewujudkan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa kota Meulaboh secara kewilayahan, dan Aceh Barat sebagai sebuah Kabupaten yang dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupatenkabupaten dalam Lingkungan Daerah


145

Propinsi Sumatera Utara belum ditetapkan suatu tanggal sebagai Hari Jadi; bahwa berdasarkan penelusuran sejarah Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat dalam rangka penggalian Hari Jadi, telah menemukan bukti-bukti pendukung yang kuat tentang asal mula Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat; bahwa penetapan Hari Jadi Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat dapat diperingati setiap tahun, sebagai bagian dari jati diri dan eksistensi suatu daerah, disamping berperan sebagai faktor integrasi masyarakat juga dapat memotivasi peningkatan pembangunan daerah; bahwa menjelang momentum peringatan hari jadi, maka mendahului pengaturan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Hari Jadi Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat; Mengingat

146

: 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara


Republik Indonesia Nomor 1092); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara MEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

147

Republik Indonesia Nomor 4633); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 694); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI JADI MEULABOH DAN KABUPATEN ACEH BARAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 148


3. 4.

5. 6.

1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati. Meulaboh yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Aceh Barat adalah sebuah kota dalam pengertian kewilayahan, dan bukan identitas dalam kontek struktur kepemerintahan. Pemerintah Kabupaten Aceh Baratyang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat. Hari Jadi adalah tanggal yang ditetapkan sebagai hari terbentuknya Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluasluasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Penetapan Hari Jadi Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat dimaksudkan untuk memberikan kejelasan bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat mengenai mulai terbentuk/berdirinya Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat. (2) Penetapan Hari Jadi Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai mulai terbentuk/berdirinya Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat. (3) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan Hari Jadi Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat bertujuan memberikan rasa memiliki warga Kabupaten Aceh Barat terhadap kota dan daerahnya, sekaligus MEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

149

dapat lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengisi pembangunan. BAB III PENETAPAN HARI JADI MEULABOH DAN KABUPATEN ACEH BARAT Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Hari Jadi Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat. Pasal 3 Hari Jadi Meulaboh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah pada tanggal 11 (sebelas) Oktober 1588 M atau bertepatan dengan tanggal 20 (dua puluh) Zulqa’idah 996 H, bertepatan dengan naik tahtanya Sultan ‘Alauddin Ri’ayat Syah yang bergelar Sayyid al-Mukammil. Pasal 4 Hari Jadi Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember 1945 M atau bertepatan dengan tanggal 24 (dua puluh empat) Muharram 1360 H, bertepatan dengan dilantiknya Ibnu Sa’dan sebagai Bupati/Luhak Aceh Barat. Pasal 5 Penelusuran sejarah Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat dalam rangka penggalian hari jadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 150


B A B IV HARI ULANG TAHUN Pasal 6 (1) Pada tanggal 11 Oktober setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten beserta masyarakat melaksanakan Hari Ulang Tahun untuk memperingati Hari Jadi Meulaboh. (2) Pada tanggal 29 Desember setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten beserta masyarakat melaksanakan Hari Ulang Tahun untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Aceh Barat. (3) Tatacara pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. (4) Masyarakat Kabupaten Aceh Barat dapat menyelenggarakan Hari Ulang Tahun Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3). BABV TEMA HARI ULANG TAHUN Pasal 7 (1) Dalam setiap pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat, Bupati menetapkan suatu tema yang dapat mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat dan memperkuat jati diri daerah MEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

151

serta jati diri masyarakat Aceh Barat. (2) Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam beberapa sub tema sesuai dengan situasi dan kebutuhan. B A B VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan tersendiri. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat. Ditetapkan di Meulaboh pada tanggal 11 Oktober 2013 M 6 Zulhijjah 1434 H BUPATI ACEH BARAT, ttd. T. ALAIDINSYAH 152


Diundangkan di Meulaboh pada tanggal11 Oktober 2013 M 6 Zulhijjah 1434 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT, ttd. BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2013 NOMOR 70


153

BIODATA PENULIS Teuku Dadek yang bernama lengkap HT. Ahmad Dadek, SH, lahir di Meulaboh pada tanggal 29 Nopember 1968, saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Tamat pendidikan di Fakultas Hukum UGM Yogya 1988-1992, kemudian ia berkecimpung di media Harian Serambi Indonesia (19921994) dengan pengalaman terakhir sebagai redaktur opini. Tulisannya pun banyak termuat di media nomor satu di Aceh Dadek memiliki minat yang luas terhadap sejarah dan budaya Aceh Barat umumnya dan Kota Meulaboh khususnya. Ia pun fokus menulis kedua subjek tersebut selain menduduki Ketua Dewan Kesenian Aceh Barat. Pasca rehab rekon gempa-tsunami di Aceh tahun 2004, ia terlibat pada bidang kemanusiaan, antaranya menyampaikan pidato tentang Tsunami di depan Presiden dan Masyarakat Singapura dalam rangka peluncuran buku tsunami 2007 di Singapura, melaksanakan kunjungan ke Negara Bagian Arizona dan Kentucky USA dalam rangka promosi tsunami dan Sister City pada Januari 2006, serta melaksanakan kunjungan ke Jepang sebagai pemateri dalam kegiatan Rehab dan Rekon di Jepang 2012. Disamping itu, Dadek juga memiliki aktivitas akademis dan kemasyarakatan, seperti mengajar terutama dalam bidang pemerintahan di berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan 154


di Aceh Barat, memberikan motivasi dan penyuluhan kepada para camat di Aceh Jaya dalam rangka mengalang kerjasama dengan LSM asing atas prakasai UNDP pada tahun 2005, pemateri dalam penyelesaian tapal batas bagi aparat gampong, kecamatan di Nagan Raya, Aceh Barat Daya tahun 2007, Nara sumber tentang peran BPBD yang diadakan TDMRC 2011, Nara sumber tentang peran BPBD bagi BPBD se-Aceh, Nara sumber tentang peran BPBD kepada BPBD Nias Selatan 2011, Nara Sumber pertemuan negara selatan 2011, Nara sumber pada Seminar Nasional tentang pengurangan resiko di Departemen Dalam Negeri Desember 2011.E-mail: [email protected][]


155

BIODATA PENULIS HERMANSYAH

Lahir di Blang Pulo Lhokseumawe 05 Mei 1980. Saat ini aktif mengajar di Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) UIN Ar-Raniry Banda Aceh sejak 2009. Usai menamatkan pendidikan Aliyah di Pesantren Modern Misbahul Ulum Paloh, ia melanjutkan jenjang S1 ke India, di Institut Nadwatul Uloom Lucknow (BA) (2003), dan dilanjutkan jenjang S2 di Aligarh Muslim University (M.Th) (2003-2005). Dan mendapat kesempatan mengecap pendidikan S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (MA.Hum) (2009-2011) konsentrasi Filologi. Sejak kembali ke Aceh tahun 2006, ia aktif mengajar dan program kemanusiaan di NGO Tdh Itali (2007), selanjutnya di bidang reintegrasi dan perdamaian Aceh dalam lembaga SSPDA (Strengthtening Sustainable Peace and Development in Aceh) (2009) kerjasama Bappenas dan UNDP. Sebagai filolog Aceh yang konsendi bidang manuskrip, tulisannya telah menghiasi media cetak dan online, Serambi Indonesia, Atjehpost, dan lainnya, majalah Santunan kanwil kemenag, Jurnal Adabiya FAH, dan buku 10 Cermin Merah (2010), Aliran Sesat di Aceh: Dulu dan sekarang (2011). Ia juga aktif di pertemuan ilmiah sebagai peserta dan pemateri fokus pada kajian manuskrip, antaranya; Ta’bir Gempa dalam Manuksrip di seminar Internasional ADIC Malaysia (2012), Preservasi naskah kuno Aceh (UiTM Malaysia – IAIN Ar-Raniry, 2012), Mufti Aceh dalam Manuskrip di seminar Internasional

156


ICAIOS (2013), Pangan dalam Naskah Kuna Nusantara di seminar Nasional Perpusnas Jakarta (2013). Pemateri di seminar dialog penelusuran Hamzah Fansuri (2012); seminar dialog gempa dan sains (2013); seminar pelestarian naskah MelayuNusantara (2013) Aktifitas lainnya ia sebagai wakil ketua Jurnal Adabiya FAH UIN Ar-Raniry (2012-sekarang), Tim penilai naskah Museum Negeri Aceh (2012-sekarang), Ketua Program Lembaga Rumoh Manuskrip Aceh (2012-sekarang), Ketua Tim Pengkaji Manuskrip Aceh (2013), anggota Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) (2010-sekarang), dan aktif mengelola blog URL: www.hermankhan.blogspot.com atau www.hermansyah. tksebagai referensi informasi manskrip di Aceh dan Nusantara. E-mail: [email protected]


157

MEULABOH DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

Recommend Documents