MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
TAHUN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, efisiensi
dan
efektifitas
dalam
pelaksanaan
penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka perlu mengubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Dalam Negeri; b.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Dalam
Negeri
tentang
Perubahan
Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Dalam Negeri; Mengingat
:
1.
Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2 2.
Undang-Undang Pemberantasan
Nomor Tindak
31
Tahun
Pidana
1999
Korupsi
tentang
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan
Nomor Tindak
31
Tahun
Pidana
1999
Korupsi
tentang
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak
Pidana
Korupsi
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan
Tindak
Pidana
Korupsi
menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698); 4.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai
Negeri
Sipil
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3 6.
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Disiplin
Kerja
Pegawai
Negeri
Sipil
di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84); 8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
564)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667); MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI.
Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Dalam Negeri diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Tugas Koordinator LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), meliputi: a. melakukan
koordinasi
dengan
KPK
terkait
penyampaian LHKPN Kementerian Dalam Negeri;
4 b. menyampaikan surat edaran Sekretaris Jenderal terkait
permintaan
penyampaian
rekapitulasi
nama dan jabatan Wajib Lapor LHKPN kepada Pengelola LHKPN Satuan Kerja; c. menerima user id dari KPK untuk pengelolaan data Wajib Lapor LHKPN; d. melakukan
pemutakhiran
data
Wajib
Lapor
LHKPN dengan menggunakan user id dari KPK; e. menerima, dan menyimpan tanda terima LHKPN dari pengelola LHKPN Satuan Kerja atau Wajib Lapor LHKPN; f.
menyampaikan rekapitulasi nama dan jabatan Wajib Lapor LHKPN kepada KPK;
g. menyampaikan perubahan nama dan perubahan jabatan Wajib Lapor LHKPN kepada KPK dengan menggunakan user id dari KPK; h. membantu pelaksanaan pembinaan penyampaian LHKPN
terhadap
Wajib
Lapor
LHKPN
dan
Pengelola LHKPN Satuan Kerja; dan i.
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyampaian
LHKPN
di
Kementerian
Dalam
Negeri kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Tugas Pengelola LHKPN Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu: a. menyusun dan menyampaikan daftar nama dan jabatan Wajib Lapor LHKPN di Satuan Kerja kepada Koordinator LHKPN melalui pimpinan Satuan Kerja; b. menyampaikan perubahan nama dan jabatan Wajib Lapor LHKPN kepada Koordinator LHKPN melalui Pimpinan Satuan Kerja; c. menerima, dan menyimpan fotocopy tanda terima LHKPN dari Wajib Lapor LHKPN; dan
5 d. menerima dan menyampaikan fotocopy tanda terima LHKPN kepada Koordinator LHKPN. 2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
wajib
menyampaikan
LHKPN
dengan
cara
menyerahkan secara langsung atau melalui media lain yang ditentukan oleh KPK. 3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) Wajib lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat: a. pengangkatan
sebagai
Pejabat
Penyelenggara
Negara pertama kali menjabat; b. pengangkatan
kembali
sebagai
Pejabat
Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pejabat Penyelenggara Negara. (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam jangka waktu paling lambat
3
(tiga)
pengangkatan
bulan
terhitung
pertama/pengangkatan
sejak
saat
kembali
/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara. 4. Ketentuan
Pasal
10
diubah,
menjadi berbunyi sebagai berikut:
sehingga
seluruhnya
6 Pasal 10 (1) Penyampaian LHKPN selama Pejabat Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu)
tahun
sekali
atas
Harta
Kekayaan
yang
diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. 5. Ketentuan
Pasal
11
diubah,
sehingga
seluruhnya
menjadi berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Dalam hal KPK meminta kembali, Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud Pasal 7 wajib melaporkan kembali Harta Kekayaan yang dimilikinya; (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam jangka waktu paling lambat
14
(empat
belas)
hari
kerja
setelah
diterimanya permintaan dari KPK. 6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11 A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 A (1) Pengelola LHKPN mengumumkan wajib Lapor LHKPN yang
telah
mendapatkan
menyampaikan
LHKPN,
tanda
dari
terima
setelah
KPK
dan
memperoleh Tambahan Berita Negara (TBN). (2) Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengumumkan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui website dan/atau media pengumuman resmi Kementerian Dalam Negeri lainnya.
7 Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
pengundangan
orang
mengetahuinya,
Peraturan
memerintahkan
Menteri
ini
dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,
W. SIGIT PUDJIANTO NIP. 19590203 198903 1 001.
