MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 25 November 2013 Kepada, Yth. 1. Gubernur 2. BupatiNValikota 3. Ketua DPRD Provinsil KabupatenIKota Se- Indonesia
SURAY EDARAN NOMOR : 356184291SJ TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AKSI PPK) PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014 Sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun -.2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 20122025 dan Jangka Menengall Tahun 2012-2014, yang menyatakan bahwa KementerianILembaga dan Pemerintah Daerah menjabarkan dan melaksanakan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ditetapkan setiap 1 (satu) tahun, serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang menegaskan bahwa dalam menetapkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan KementerianIKelembagaan yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri, didukung oleh KementerianIBadan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional, sehubungan dengan ha1 tersebut diminta kepada Saudara untuk menyusun, melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah (AKSI PPK PEMDA) Tahun 2014, dengan memperhatikan hal-ha1 sebagai berikut: 1. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) dijadikan sebagai acuan strategis KementerianILembaga dan Pemerintah Daerah untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. 2. Dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 dimaksud, dinyatakan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi ditetapkan 6 (enam) strategi nasional yaitu:
a. Strategi Pencegahan; b. Strategi Penegakan Hukum; c. Strategi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; ,
d. Strategi Kerjasama lnternasional dan Penyelamatan Aset hasil Tipikor; e. Strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi, dan
f. Strategi Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi.
3. Sesuai dengan amanat Peraturan ~residenNomor 55 Tahun 2012. Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2014 menjadi satu kesatuan dengan aksi pencegahan dan pernberantasan korupsi KementerianILembaga Tahun 2014. 4. Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah tahun 2014 akan diberlakukan kepada seluruh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupate,n dan Kota.
5. Pemerintah Daerah membentuk Tim koordinasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan susunan sebagai berikut: a. Ketua Tim
: Sekretaris Daerah Provinsi, KabupatenlKota
b. Pelaksanaan Harian : Assiten Sekretaris Daerah yang membidang Pemerintahan c. Anggota
: Bappeda, lnspektorat ~ a e r a h : BiroIBagian prganisasi, BadanIKantor PTSP, BiroIBagian Umum, BiroIBagian Keuangan dan SKPD terkait lainnya yang dipandang perlu.
I. PENYUSUNAN AKSl PEMERlNTAH DAERAH
PENCEGAHAN
DAN
PEMBERANTASAN
KORUPSI
1. Tim koordinasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah menyusun aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah dengan mengacu pada aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana disajikan pada Lampiran I. 2. Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2014 sekurang-kurangnya 7 (tujuh) aksi, yaitu: a. Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi Pemerintah Daerah yang belum membentuk kelerr~bagaanPTSP. b. Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembqga PTSP. c. Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP (bagi Pemerintah Daerah yang sudah membentuk Kelembagaan PTSP). d. Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan layanan PTSP. e. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah. f.
Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah.
g. Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa.
II. PELAKSANAAN
AKSl PEMERINTAH DAERAH
PENCEGAHAN
DAN
PEMBERANTASAN
KORUPSI
1. Tim koordinasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah yang telah disusun sebagaimana angka romawi I butir 1 dan 2, sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut: a. Sekretaris Daerah dan atau melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan bertugas: 1) lblengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Aksi PPK Pemda Tahun 2014. 2) Mengkoordinasikan penyusunan pelaporan Aksi PPK Pemda Tahun 2014 setiap triwulan, mulai dari B03, B06, B09 sampai dengan B12.
3) Memastikan seluruh pelaporan RAD-PPK dari masing-masing SKPD penanggungjawab aksi PPK sudah dilaporkan melalui Website UKP-PPP. 4) Mengkoordinasikan verifikasi pelaporan Aksi PPK Pemda KabupatenIKota oleh unit SKPD terkait. b. lnspektorat Daerah bertugas: 1) Memantau dan memastikan SKPD ProvinsilKabupatenlKota terkait, telah melaksanakan Aksi PPK Pemda Tahun 2014 sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing. 2) Membuat laporan pelaksanaan Aksi PPK Pemda Tahun 2014 setiap triwulan (803, B06, B09, dan B12) kepada Gubernur, Bupati~Walikota.
3) Melakukan pemantauan lapangan (in-situ) pelaksanaan Aksi PPK Pemda Tahun 2014, dan menyampaikan laporannya kepada Kemendagri, Bappenas dan UKP-PPP. 4) Mengontrol pelaporan seluruh Aksi PPK Pemda Tahun 2014 sudah dilakukan oleh setiap SKPD terkait, termasuk RAD-PPK Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah (BirolBagian Keuangan) dan pelaksanaan transparansi proses pengadaan Barang dan Jasa (BiroIBagian Umum). 5) Untuk lnspektorat Daerah Provinsi mengawasi dan menjamin pelaksanaan verifikasi oleh masing-masing SKPD Provinsi terhadap Aksi PPK Pemda Tahun 2014 KabIKota. c. BiroIBagian Organisasi atau dengan sebutan lain, bertugas: Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi Pemerintah Daerah yang belum membentuk kelembagaan PTSP (Aksi 1) sesuai Format 8 Kolom (F8K) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan. d. BiroIBagian Hukum atau SKPD terkait, bertugas: Melaksanakan d'an melaporkan capaian keberhasilan aksi pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP (Aksi 2) sesuai Format 8 Kolom (F8K) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan. e. BadanIKantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau dengan sebutan lain, bertugas: 1) lblelaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi publikasi standar pelayanan terpadu satit pintu pada lembaga PTSP bagi pemerintah daerah yang sudah membentuk kelembagaan PTSP (Aksi 3); dan 2) lblelaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP (Aksi 4) sesuai Format 8 Kolom (F8K) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan. f.
BadanlDinaslBirolBagian Keuangan, atau dengan sebutan lain, bertugas: Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah (Aksi 5) sesuai Format 8 Kolom (F8K) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan.
g. Badan Perencanaan Pembangunan KabupatenIKota, bertugas:
Daerah
(Bappeda)
Provinsi,
1) lblelaksanakan dan meiaporkan capaian keberhasilan aksi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Aksi 6) sesuai Format 8 Kolom (F8K) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan.
2) Memegang dan menjaga kerahasiaan akun (usemame dan password) sistem monitoring UKP-PPP. 3) Menginput seluruh laporan capaian keberhasilan aksi PPK Pemda Tahun 2014 dari setiap unit kerja pelaksana aksi setiap triwulan untuk dilaporkan kedalam website UKP-PPP: https://serambi.ukp.go.id. 4) Untuk Bappeda Provinsi memferivikasi pelaporan capaian keberhasilan aksi PPK Pemda Ta hun 2014 KabupatentKota diwilayahnya setiap triwulan. h. BiroIBagian Umum provinsi, KabupatenIKota, bertugas: Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa (Aksi 7) sesuai Format 8 Kolom (F8K) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan. Ill. PELAPORAN AKSl PENCEGAHAN PEMERlNTAH DAERAH
DAN
PEMBERANTASAN
KORUPSI
1. Tim koordinasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 5, diminta menyusun pelaporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah dengan menggunakan Format pelaporan 8 (delapan) Kolom (F8K) sebagaimana dikembangkan dalam pelaporan rencana aksi daerah mendukung pencapaian sasaran lnstruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. 2. Penyampaian laporan capaian keberhasilan pelaksanaan aksi PPK Pemda Tahun 2014 dilakukan melalui website https://serambi.ukp.go.id, untuk setiap triwulan pada bulan ketiga (B03), bulan keenam (B06), bulan kesembilan (B09) dan bulan keduabelas (B12), dengan jadwal sebagai berikut:
a. Penyampaian klaim laporan dari SKPD Provinsi, KabupatentKota kepada Bappeda Provinsi, KabupatenIKota, dengan jadwal sebagai berikut: 1) Pelaporan BO3, paling lambat tanggal 27 Maret 2014; 2) Pelaporan 606, paling lambat tanggal 27 Juni 2014; 3) Pelaporan B09, paling lambat tanggal 27 September 2014; dan 4) Pelaporan 612, paling lambat tanggal tanggal 27 Desember 2014. b. Penyampaian laporan oleh Bappeda Provinsi, Kabupaten/Kota kedalam sistem monitoring LIKP-PPP dengan jadwal sebagai berikut: 1) Pelaporan 603, dibuka tanggal 28 Maret 2014 dan ditutup tanggal 5 April 2014 pada puku123.59 WIB; 2) Pelaporan 606, dibuka tanggal 28 Juni 2014 dan ditutup tanggal 5 Juli 2014 pada puku123.59 WIB; 3) Pelaporan 609, dibuka tanggal 28 September 2014 dan ditutup tanggal 5 Oktober 2014 pada puku123.59 WIB; dan 4) Pelaporan 612, dibuka tanggal 28 Desember 2014 ditutup tanggal 5 Januari 2014 pada puku123.59 WIB. IV. VERlFlKASl KLAlM PELAPORAN AKSl PPK DAERAH 1. Verifikasi pelaporan capaian keberhasilan aksi PPK Pemda Tahun 2014 dilakukan secara berjenjang, Kernenterian Dalam Negeri memferivikasi seluruh provinsi sedangkan provinsi menlferivikasi kabupaten dan kota diwilayahnya. 2. Kementerian Dalam Negeri melakukan verifikasi dan pemantauan lapangan aksi PPK Pemda Provinsi untuk checkpoint bulan ketiga (B03), bulan keenam (B06), bulan kesembilan (Bog), dan bulan keduabelas (612) melalui sistem monitoring UKP-PPP dengan alamat https://serambi.ukp.go.id.
3. Bappeda Provinsi melakukan verifikasi dan pemantauan lapangan aksi PPK Pemda KabupatenIKota untuk checkpoint bulan ketiga (B03), bulan keenam (B06), bulan kesembilan (Bog), dan bulan keduabelas (B12) melalui sistem monitoring UKP-PPP dengan alamat https://serambi.ukp.go.id. 4. Verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun oleh Bappeda Provinsi, dengan jadwal sebagai berikut: a. Untuk Checkpoint pada pelaporan B03, dibuka tanggal 5 April 2014 dan ditutup tanggal 12 April 2014 pada puku123.59 WIB; b. Untuk Checkpoint pada pelaporan B06, dibuka tanggal 5 Juli 2014 dan ditutup tanggal 12 Juli 2014 pada puku123.59 WIB; c.
Untuk Checkpoint pada pelaporan B09, dibuka tanggal 5 Oktober 2014 dan ditutup tanggal 12 Oktober 2014 pada puku123.59 WIB; dan
d. Untuk Checkpoint pada pelaporan B12, dibuka tanggal 5 Januari 2015 ditutup tanggal 12 Januari 2015 pada puku123.59 WIB.
V. LAIN-LAIN 1. Untuk kelancaran pelaporan Aksi PPK Pemda Tahun 2014, kepada setiap Bappeda Provinsi, Kabupaten dan Kota yang telah diberikan satu akun (login dan password) guna mengakses sistem monitoring pelaporan melalu https:/lserambi,ukp.go.id. Oleh karena itu, Bappeda Provinsi dan KabupatenJKota dalam rangka mengelola pelaporan agar didukung dengan personil, pendanaan, sarana dan prasarana kerja yang memadai. 2. Untuk pemantapan pelaporan KabupatenJKota, Bappeda Provinsi agar meiakukan sosialisasi teknis pelaporan aksi PPK Pemda Tahun 2014 kepada SKPD Provinsi dan Bappeda KabupatenIKota. 3. Apabila masih diperlukan penjelasan lebih lanjut tentang aksi PPK Pemda Tahun 2014, dapat berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Cq. Direktorat Pengembangan Ekonomi Daerah. Sedangkan untuk konsultasi terkait penggunaan aplikasi sistem monitoring dapat disampaikan melalui e-mail
[email protected]. 4. Untuk Tahun 2014, seluruh daerah Provinsi, KabupatenIKota wajib melaksanakan aksi PPK Pemda Tahun 2014 sesuai dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2012. Untuk itu, diminta supaya dari awal dapat dipersiapkan perencanaan dan penganggarannya. Dernikian untuk menjadi perhatian dan dilaksan
Tembusan : 1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia; 2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Yth. Sdr. Menteri PPNJKepala Bappenas; 4. Yth. Sdr. Kepala UKP-PPP; 5. Yth. Sdr. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
LAMPIRAN SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI N ~ m o r: TankZal :
356/8429/SJ 25 November 2 0 1 3
REMCANA AKSl PENCEGAHAN DAM PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERIMTAH DAERAH TAHUN 2014
RENCANA AKSl
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
KRlTERlA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN B03,B06,B09,012
UKURAN KEBERHASILAN
% CAPAIAN
5 4 6 7 3 2 1 STRATEGI PENCEGAHAN a. Sistem pelayanan publik berbasis T I dengan fokus pada: 1) Pemda d i seluruh Provinsi dengan memperhitungkan integrasi internal kelembagaan yang telah memiliki target jelas sampai 2014, dengan fokus pada pemberian perizinan
Pernbentukan Kelernbagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (Bagi Pernerintah Daerah yang belum mernbentuk kelembagaan PTSP)
Pernerintah Provinsil Kabupaten/Kota (Gubernur, Bupatil Walikotaj
Ditetapkannya Perda tentang SiPD Terkait dan Terwujudnya Pelayanan Perizinan Pernbentukan Kelernbagaan Kernendagri berusaha yang prima Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi, Kabupaten/Kota
€303: Ditetapkan SK Gubernur/Bupati/ Walikota ttg Tim Pernbentukan Kelernbagaan PTSP €306: Tersusunnya rancangan Perda Kelembagaan PTSP
-
€309: Disepakati Rancangan Perda tentang Pernbentukan Kelernbagaan PTSP antara DPRD dengan Pernerintah Daerah 812: Ditetapkannya Perda tentang Pembentukan Kelernbagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi, KabupatenIKota
-
KETERANGAN
8
RENCANA AKSl
PENANGGUNG JAWAB
INSTANS1 TERKAIT
KRlTERlA KEBERHASllAN
UKURAN KEBERHASllAN
1
2
3
4
5
UKURAN KEBERHAS'lAN % CAPAIAN 803,606, B09,B12 6
4) Keterbukaan informasi dalam penanganan perkara (termasuk perkara korupsi), perencanaan, dan penganggaran pemerintah Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah
Penierintah Provinsil KabupatenIKota (Gubernur, Bupatil Walikota)
SKPD Terkait dan Pengelolaan anggaran Kemendagri Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel
Terpublikasinya Ringkasan RKA-SKPD, Ringkasan RKA-PPKD, Ranperda tentang APBD, Perrda tentang APBD, RanPerda tentang Perubahan APBD, Perda tentang Peruhahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPAPPKD, LRA seluruh SKPD, LRA- PPKD, LKPD yang sudah audit, O ~ i n i atas LKPD melalui website masing-masing Pernda
803: Terlaksananya rapat koordinasi terkait persiapan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah 806: Terbentuknya website resrni pemerintah provinli, Kabupaten/Kota dan menyiapkan menu konten dengan narna "transparansi pengelgiaan anggaran daerah" B09: Tersusunnya data muktahir dan informasi tentang data Ringkasan RKA-SKPD, Ringkasan RKA-PPKD, Ranperda tentang APBD, Perrda tentang APBD, RanPerda tentang Perubahan APBD, Perda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPASKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA- PPKD, LKPD yang sudah audit, opini atas LKPD
7
KETERANGAN
8
RENCANA AKSl
PENANGGUNGJAWAB
INSTANSI TERKAIT
KRlTERlA KEBERHASllAN
UKURAN KEBERHASllAN
1
2
3
4
5
UKURAN KEBERHASl'AN % CApAlAN 803,806, B09,B12 6 B12: Terpublikasinya Ringkasan RKASKPD, Ringkasan RKA-PPKD, Ranperda tentang APBD, Perrda tentang APED, RanPerda tentang Perubahan APBD, Perda tentang Perubahan APED, Ringkasan DPASKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA- PPKD, LKPD yang sudah audit, opini atas LKPD melalui website masing-masing Pemda
Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsil KabupatenIKota (Gubernur, Bupati/ Walikota)
SKPD Terkait dan Tersedianya akses masyarakat Kernenrfagri terhadap dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD).
Terpulikasikannya rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD) melalui Webs~te.
B03: Tersusunnya rancangan materi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah 806: Tercetaknya materi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah B09: Dipublikasikannya dokurnen rencana pembangunan daerah serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah rnelalui media massa, web site.
7
KETERANGAN 8
NVIVdm %
NVSNWIUX
L
8
LIad wnwn eue3ua~
!ses!Je$uaAu!Jeyep ehuunsn
aJ!sqarv\!nlelaur qeJaea ~eyaue~ad eFa2 uenies euexau uatunyop euas qelaep ueunaueqwad eue2uaJ uawnyop !sey!lqnd ueeuesyelad ueJe!PayueJodel eAuunsns~al
:zta NVllSVHM393X VIMI~IUX
NVllSVHH3B3X N W n X n
ZTB '608 '909 'EOB NVllSVHM393X NWtlnXfl
P
S
9
8VMVr 9Nn99NVN3d
llWM31 ISNVISNI
Z
E
T
ISXV VNtON3M
