MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 11 Agustus 2005 Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
050 / 2020 / SJ “Segera” 1 (satu) berkas Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah
Kepada Yth. 1. Sdr. Gubernur 2. Sdr. Ketua DPRD Propinsi 3. Sdr. Bupati/Walikota 4. Sdr. Ketua DPRD Kab/Kota diTempat
SURAT EDARAN
Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan Daerah dalam sistem pembangunan Nasional, seluruh Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan UndangUndang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UndangUndang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sambil menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara penyusunan dokumen perencanaan, bersama ini disampaikan petunjuk penyusunan dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah dengan penjelasan sebagai berikut: A. Penyusunan Dokumen RPJP Daerah 1. Dalam rangka percepatan penyediaan RPJP Daerah masingmasing Kepala Daerah bersama dengan DPRD supaya melakukan upaya penyusunan RPJP Daerah. 2. Penyusunan RPJP Daerah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. RPJP Daerah Provinsi mengacu pada RPJP Nasional; b. RPJP Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada RPJP Daerah Provinsi; c. Memperhatikan seluruh aspirasi pemangku-kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang RPJP Daerah; d. Apabila RPJP di atasnya belum tersedia, maka penyusunan RPJP Daerah Provinsi dan atau RPJP Daerah Kabupaten/Kota dilakukan secara simultan dan terkoordinasi.
Diagram : Tata Cara Penyusunan RPJPD
Rancangan Visi & Misi
Prediksi Kondisi Umum Daerah Geomorfologi & lingkungan - Ekonomi & SDA
Rumusan hasil kesepakatan & komitmen
Rancangan Akhir RPJPD Rancangan RPJP Merumuskan gambaran awal
-
- Demografi - Prasarana dan sarana
Saran, tanggapan, Rekomendasi stakeholders
Visi - Misi - Arah Pembangunan -
- dll.
Rancangan Arah Pembangunan Rencana tata ruang
- Visi
Sosialisasi, Konsultasi Publik, dan jaring asmara
- Misi
Musrenbang Jangka Panjang Daerah
- Arah Pembangunan ▪ Arahan Umum ▪ Fungsi & peran sub wilayah/ kawasan
Penetapan Perda ttg RPJPD Peraturan Daerah ttg RPJP Daerah
Diagram : Tata Cara Penyusunan RPJM Daerah Visi, Misi, dan program KDH Analisis Keuangan Daerah
Rumusan hasil kesepakatan & komitmen stakeholder
dijabarkan
Rancangan Awal RPJMD - Strategi Pemb.Daerah
Prediksi Kondisi Umum Daerah
- Arah kebijakan Umum - Arah kebijakan keuangan daerah
- Geografi
- Program prioritas KDH
-
- Perekonomian daerah - Sosial-Budaya - Prasarana dan sarana - Pemerintahan Umum - dll
diacu
Rancangan Renstra SKPD - Visi, Misi, Tujuan - Strategi, kebijakan - Program, indikasi kegiatan, dan pendanaan. ▪ Rancangan kerangka regulasi ▪ Rancangan kerangka pendanaan
Lokasi Kegiatan Rencana tata ruang
Rancangan Akhir RPJMD Rancangan
- Visi, Misi, Program KDH
RPJMD - Visi, Misi, Program KDH - Arah, kebijakan keuangan daerah. - Strategi Pembangunan Daerah & Kebijakan Umum - Program, indikasi kegiatan, dan pendanaan. ▪ Rancangan kerangka regulasi ▪ Rancangan kerangka pendanaan
Musrenbang Jangka Menengah Daerah
- Arah,kebijakan keuangan daerah. - Strategi Pembangunan Daerah & Kebijakan Umum - Program, indikasi kegiatan, dan pendanaan. ▪ Rancangan kerangka regulasi ▪ Rancangan kerangka pendanaan - Program transisi - Kaidah pelaksanaan
Penetapan Perda ttg RPJMD Peraturan Daerah ttg RPJM Daerah
3. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Provinsi dilakukan, selambatnya 3 (tiga) bulan setelah penetapan RPJP Nasional. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten/Kota dilakukan, selambatnya 3 (tiga) bulan setelah penetapan RPJP Daerah Provinsi. 4. Bagi Daerah yang belum dapat menyelesaikan penyusunan dan atau penetapan RPJP Daerah, maka Kepala Daerah terpilih berkewajiban melanjutkan penyelesaiannya. Khusus bagi daerahdaerah yang sedang mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Langsung, kegiatan penyusunan Rancangan RPJP Daerah dapat dilaksanakan oleh penjabat (caretaker) Kepala Daerah. 5. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Provinsi dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah, sebelum ditetapkan. Sedangkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten/Kota dikonsultasikan kepada Gubernur cq. Bappeda, sebelum ditetapkan. B. Penyusunan Dokumen RPJM Daerah 1. RPJM Daerah hanya disusun oleh Daerah-daerah yang telah memiliki Kepala Daerah hasil pemilihan langsung. 2. Penyusunan RPJM Daerah dilakukan dengan memperhatikan halhal sebagai berikut: a. RPJM Daerah Provinsi berpedoman pada RPJP Daerah Provinsi serta memperhatikan RPJM Nasional dan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan; b. RPJM Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada RPJP Daerah kabupaten/kota serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi dan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan; c. Memperhatikan seluruh aspirasi pemangku-kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang RPJM Daerah; d. Apabila RPJM Daerah Provinsi belum tersedia, maka penyusunan RPJM Daerah Kabupaten/Kota memperhatikan Renstrada Provinsi; e. Sebelum RPJP Daerah ditetapkan, penyusunan RPJM Daerah tetap dilaksanakan dengan mengesampingkan RPJP Daerah sebagai pedoman. 3. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah Kepala Daerah dilantik. 4. Bagi daerah-daerah yang belum melaksanakan Pilkada langsung, Renstra Daerah atau Propeda berlaku sebagai dokumen perencanaan jangka menengah hingga berakhir masa bakti Kepala Daerah. 5. Apabila dokumen perencanaan jangka menengah habis sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, daerah menyusun Renstra Daerah Transisi/RPJM Daerah Transisi/dokumen perencanaan setara lainnya, dengan jangka waktu sesuai sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan, ditambah 1 (satu) tahun kedepan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Penyusunan Renstra Transisi perencanaan yang berlaku.
mempedomani
dokumen
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Provinsi dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah, sebelum ditetapkan. Sedangkan, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten/Kota dikonsultasikan kepada Gubernur cq. Bappeda, sebelum ditetapkan. C. Fasilitasi dan Pendanaan Dalam rangka percepatan penyusunan dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, agar dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah, Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah dapat memberi konsultasi dan bimbingan teknis; 2. Gubernur menugaskan Kepala Bappeda Provinsi untuk: a. Memfasilitasi Bappeda Kabupaten/Kota agar dapat melaksanakan Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota dalam proses penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah; b. Memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJP Daerah dan RPJM Daerah; c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Departemen Dalam Negeri cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam proses penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah; 3. Mengalokasikan dana untuk penyusunan dan penetapan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dalam APBD masing-masing Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. D. Tata cara penyusunan Tata cara penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah diuraikan lebih lanjut pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini. Laporan pelaksanaan dari Surat Edaran ini di daerah akan menjadi masukan bagi Pemerintah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Demikian untuk menjadi maklum. MENTERI DALAM NEGERI H. MOH. MA’RUF Tembusan disampaikan kepada Yth. : 1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan); 2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Sdr. Para Kepala Bappeda Propinsi, Kabupaten/Kota, di seluruh Indonesia.
LAMPIRAN : SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050 / 2020 / SJ TAHUN 2005 TATA CARA PENYUSUNAN RPJP DAERAH DAN RPJM DAERAH
PENDAHULUAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dokumen perencanaan tersebut adalah bersifat makro yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dengan proses penyusunannya harus dilakukan secara partisipasif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan. Dalam upaya penyusunan RPJP Daerah yang dapat mengantisipasi arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan, perlu dilaksanakan tahapan sebagai berikut:
Pertama, penyiapan rancangan awal RPJM Daerah. Kegiatan ini dibutuhkan guna mendapatkan gambaran awal dari jabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.
Kedua, penyiapan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(rancangan Renstra-SKPD), yang dilakukan oleh seluruh SKPD. Penyusunan rancangan Renstra-SKPD bertujuan untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah terpilih.
Ketiga,
penyusunan rancangan RPJM Daerah. Tahap ini merupakan upaya mengintegrasikan rancangan awal RPJM Daerah dengan rancangan RenstraSKPD, yang menghasilkan rancangan RPJM Daerah.
Keempat, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) jangka menengah
daerah. Kegiatan ini dilaksanakan guna memperoleh berbagai masukan dan komitmen dari seluruh pemangku-kepentingan pembangunan atas rancangan RPJM Daerah.
Kelima, penyusunan rancangan akhir
RPJM Daerah, dimana seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah menjadi masukan utama penyempurnaan rancangan RPJM Daerah, menjadi rancangan akhir RPJM Daerah. Rancangan akhir RPJM Daerah disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Kepala Daerah terpilih.
Keenam, penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dibawah koordinasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum. Rancangan akhir RPJM Daerah beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif Pemerintah Daerah, untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah.
Untuk itu, tata cara penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah diharapkan dapat membantu daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang (RPJP) Daerah dan jangka menengah (RPJM) Daerah dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan amanat perundang-undangan.
MAKSUD DAN TUJUAN Tata Cara Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah ini disusun sebagai acuan daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai upaya mengisi kekosongan peraturan pelaksanaan perundang-undangan. Dengan mempedomani tata cara ini, diharapkan penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang daerah maupun jangka menengah daerah berjalan lancar, terpadu, sinkron, dan sinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing. III. PENGERTIAN Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Daerah merupakan bagian dari kesatuan sistem pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka NKRI. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah. Program Kewilayahan dan lintas wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerja daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.
IV. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH. A. DAFTAR ISI DAN SUBSTANSI BAHASAN RPJP DAERAH. Sistematika penulisan RPJP Daerah adalah sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
(Latar belakang pembentukan Daerah; pengertian RPJP Daerah; dan proses penyusunan RPJP Daerah).
1.2. Maksud dan Tujuan
(Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJP Daerah, menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka
menengah daerah, dan menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota). 1.3. Landasan Hukum
(Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan perundangan lainnya termasuk Undang-Undang pembentukan daerah dan rencana tata ruang wilayah).
1.4. Hubungan RPJP Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
(Mengacu pada arah pembangunan pada RPJP Nasional/Provinsi, memperhatikan tujuan dibentuknya daerah, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Pulau).
1.5. Sistematika Penulisan
(Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPJP Daerah ini).
BAB II. KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH 2.1. KONDISI DAN ANALISIS
2.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup Input: Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang): - permasalahan - capaian/keberhasilan Analisis: - proyeksi peluang - proyeksi ancaman - proyeksi permasalahan - proyeksi keberhasilan Output Prediksi Kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 2.1.2. Demografi Input: Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang): - permasalahan - capaian/keberhasilan Analisis: - proyeksi peluang - proyeksi ancaman - proyeksi permasalahan - proyeksi keberhasilan Output Prediksi Kondisi Demografi 2.1.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam Input: Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang): - permasalahan - capaian/keberhasilan
Analisis: - proyeksi peluang - proyeksi ancaman - proyeksi permasalahan - proyeksi keberhasilan Output Prediksi Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam 2.1.4. Sosial Budaya dan Politik .................................. 2.1.5. Prasarana dan sarana .................................. 2.1.6. Pemerintahan .................................. 2.1.7. Data/informasi lainnya yang mendukung dan dianggap penting. .................................. 2.2. PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH
(Merupakan prediksi kondisi daerah pada periode 20 tahun dengan selang waktu 5 tahunan berdasarkan sintesa hasil analisis).
BAB III. VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH 3.1. Visi
(Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi bukan merupakan jargon dan atau motto).
3.2. Misi
(Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi).
3.3. Arah Pembangunan Daerah
(Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah, yang meliputi: 1. Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang, utamanya memuat kaidah dan strategi pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah Daerah. 2. Peran sub-wilayah pembangunan di daerahnya yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah ).
BAB IV. PENUTUP
(RPJP Daerah menjadi pedoman bagi seluruh pemangku-kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah, dan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah) B. TATA CARA PENYUSUNAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan tujuan dibentuknya pemerintahan daerah provinsi sesuai Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu arah pembangunan Nasional pada RPJP Nasional bagi provinsi, dan arah pembangunan daerah pada RPJP Daerah Provinsi bagi kabupaten/kota sesuai kondisi dan karakteristik daerah. RPJP Daerah disusun dengan tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:
Tahap pertama
:
Penyiapan Rancangan RPJP Daerah
Umum : Penyiapan rancangan RPJP Daerah untuk mendapatkan gambaran awal dari visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, dan selanjutnya menjadi bahan bahasan dalam Musrenbang Jangka Panjang daerah. Rancangan RPJP Daerah dimaksud dilampiri dengan hasil analisis yang menggambarkan kondisi umum daerah dalam periode perencanaan 20 tahun kedepan, sebagai bahan masukan bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan merumuskan dan menyepakati visi, misi, dan arah pembangunan daerah. Langkah-langkah : Membentuk Tim Fasilitasi RPJP Daerah untuk semua tahapan perencanaan, dengan komposisi mempertimbangkan lingkup bidang yang akan dianalisis; Menyusun rencana kerja penyiapan dokumen RPJP Daerah; Menyiapkan Daftar Isi RPJP Daerah. (Lihat Butir A. tersebut di atas); Menyiapkan data kondisi umum daerah dan melakukan analisis dalam menyusun prediksi kondisi umum daerah kedepan. (Lihat Form IV.1. Teknik Proyeksi Kondisi Umum Daerah ); Menyusun rancangan Visi dan Misi Daerah. (Lihat Form IV.2. Teknik perumusan Visi dan Misi ); Menyusun rancangan Arah Pembangunan Daerah. (Lihat Form IV.3. Teknik Perumusan Arah Pembangunan Daerah); Melakukan sosialisasi, konsultasi publik, dan atau penjaringan aspirasi pemangku-kepentingan (stakeholders) pembangunan atas rancangan RPJP Daerah. Tahap kedua
: Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
Umum : Musrenbang Jangka Panjang Daerah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku-kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disusun, dibawah koordinasi Kepala Bappeda; Mendapatkan komitmen para pemangku-kepentingan pembangunan yang menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJP Daerah.
Langkah-langkah : a. Dokumen yang disiapkan : RPJP Nasional/Provinsi dan analisisnya yang akan digunakan dalam pembahasan rancangan RPJP Daerah; Rancangan RPJP Daerah serta data dan hasil analisis kondisi umum daerah; Dokumen hasil sosialisasi, konsultasi, dan penjaringan aspirasi dari para pemangku-kepentingan pembangunan terhadap rancangan RPJP Daerah; b. Persiapan: • Panduan pelaksanaan yang memuat durasi, tanggal/waktu pelaksanaan, mekanisme, dan susunan acara dengan kelompok bahasan sebagai berikut: 9 Pemaparan dan penyepakatan prediksi kondisi umum daerah; 9 Pemaparan dan penyepakatan visi dan misi daerah; 9 Pemaparan dan penyepakatan arah pembangunan daerah. • Mengirim surat undangan kepada peserta. c. Pelaksanaan: Pemaparan kondisi umum daerah dan analisisnya, serta penyepakatan prediksi daerah; Pemaparan dan penyepakatan visi dan misi daerah; Pemaparan dan penyepakatan arah pembangunan daerah; Merumuskan hasil kesepakatan para pemangku-kepentingan pembangunan; Membacakan hasil rumusan oleh Kepala Bappeda. d. Keluaran: Materi kesepakatan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagai bahan utama penyempurnaan rancangan RPJP Daerah. e. Peserta: • Para Satuan Kerja Perangkat Daerah, anggota DPRD, instansi/lembaga daerah, TNI dan POLRI, Pengadilan dan Kejaksaan, para pemangkukepentingan pembangunan daerah lainnya, serta wakil Kementerian/Lembaga yang terkait. • Bagi daerah provinsi selain unsur-unsur terkait diatas, berkewajiban mengikutsertakan wakil Bappeda Kabupaten/Kota di wilayahnya. • Bagi daerah kabupaten/kota selain unsur-unsur terkait diatas, berkewajiban mengikutsertakan wakil Bappeda Provinsi. • Selain unsur-unsur peserta di atas, dapat juga diikutsertakan pihak-pihak lain yang dianggap penting. f. Nara Sumber: • Kepala Bappeda sebagai penyampai Rancangan RPJP Daerah; • Fasilitator/Tenaga Ahli yang mendukung penyusunan rancangan RPJP Daerah; • Fasilitator/Tenaga Ahli dalam memfasilitasi pembahasan dan pengambilan keputusan dalam Musrenbang Jangka Panjang Daerah. Tahap Ketiga
: Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah
Umum : Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, dengan bahan masukan utama hasil kesepakatan Musrenbang Jangka Panjang Daerah. Rancangan akhir ini disampaikan kepada Kepala Daerah, dan selanjutnya diproses untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Langkah-langkah : a. Menyusun rancangan akhir RPJP Daerah dengan memuat kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah dibantu Tim Fasiltasi. b. Menyusun naskah akademis rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah dibantu Tim Fasilitasi dan Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum. c. Menyampaikan rancangan akhir RPJP Daerah beserta naskah akademis dan naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah kepada Kepala Daerah. Tahap Keempat
: Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah
Umum :
Untuk memenuhi perundang-undangan yang berlaku, maka RPJP Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambatnya 3 (tiga) bulan setelah penetapan RPJP Nasional. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah kabupaten/kota dilakukan, selambatnya 3 (tiga) bulan setelah penetapan RPJP Daerah provinsi. Dengan demikian RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah.
Langkah-langkah : a. Menyiapkan Surat Kepala Daerah, perihal penyampaian naskah rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum, beserta lampirannya kepada DPRD sebagai inisiatif Pemerintah Daerah. b. Sebelum RPJP Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah perlu: • Melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah untuk RPJP Daerah provinsi. • Melakukan konsultasi dengan Gubernur cq. Bappeda Provinsi untuk RPJP Daerah kabupaten/kota. Alur pikir tata cara penyusunan dapat dilihat pada Diagram Tata Cara RPJP Daerah pada halaman berikut ini.
Penyusunan
FORM IV.1. TEKNIK PROYEKSI KONDISI UMUM DAERAH Umum : Teknik Proyeksi adalah metoda untuk mendapatkan prediksi masa depan. Analisis secara kuantitatif dapat menggunakan metoda regresi yaitu regresi linier atau berganda. Sedangkan analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan logika teknik proyeksi secara matematis dengan memenuhi prinsip-prinsip: • Menentukan objek yang akan diproyeksi secara utuh, merupakan suatu entitas yang independen, dapat dikenali kecenderungannya sepanjang waktu; • Melakukan pengamatan runtun waktu (time-series) minimal sama dengan 10 tahun atau lebih besar; • Mengamati kecenderungan atau faktor pengubah secara kualitatif maupun kuantitatif; • Melakukan ekstrapolasi atau prediksi ke depan, untuk mendapatkan proyeksi kondisi masa depan; • Melakukan prediksi kondisi masa depan yang berkaitan dengan objek-objek amatan.
Langkah-langkah a. Menentukan objek yang akan diproyeksi secara utuh, yaitu suatu entitas yang dapat dikenali kecenderungan (trend) perkembangannya sepanjang waktu. Untuk kepentingan analisis, minimal objek amatan adalah: • Geomorfologi dan Lingkungan Hidup; • Demografi; • Ekonomi dan Sumber Daya Alam; • Sosial Budaya dan Politik; • Prasarana dan sarana; • Pemerintahan. b. Melakukan pengamatan runtun waktu (time-series) terhadap objek amatan tersebut di atas, minimal sama dengan 10 tahun atau lebih besar; c. Analisis Kuantitatif • Menentukan (beberapa) sub-objek amatan sebagaimana disebutkan huruf a. diatas; • Menentukan besaran kuantitatif yang dapat digunakan (a.l. metoda regresi dalam melakukan prediksi kondisi objek amatan tersebut); • Melakukan analisis regresi untuk memproyeksikan untuk 20 tahun ke depan dengan selang amatan tiap 5 tahun; • Memprediksi kondisi masa depan dengan cara melakukan ekstrapolasi; • Melakukan kajian korelasi antar objek amatan. d. Analisis Kualitatif: • Menentukan sub-objek amatan berdasarkan butir a. di atas yang dianggap penting, diperlukan keberadaannya, dan atau diperkirakan akan tetap ada (exist) hingga akhir tahun rencana. • Mengkaji kecenderungan setiap sub-objek amatan, dimana sepanjang waktu pengamatan dapat: 9 menjadi lebih besar atau lebih kecil; 9 menjadi lebih baik atau lebih buruk; 9 jenisnya menjadi semakin bervariasi atau berkurang variasinya; 9 Semakin terkendali (dapat dikelola) atau semakin tidak terkendali (tidak dapat dikelola). • Memprediksi kondisi di masa depan, dengan cara: 9 melakukan perbandingan (comparation) dengan daerah lain yang bertipologi sama dan tahapan perkembangannya sudah lebih maju; 9 mengamati kecenderungan yang ada sepanjang waktu, dan melakukan ekstrapolasi (memperpanjang kecenderungan tersebut ke masa depan melampaui tahun pengamatan dan memprediksi akibatnya pada objek amatan); 9 mempertajam ekstrapolasi dengan pertanyaan: o apakah di akhir tahun proyeksi (setelah 20 tahun) objek amatan masih ada?; o apakah objek amatan semakin terkendali atau sebaliknya?; o apakah faktor pengubah yang membuat kecenderungan bekerja secara konsisten?; o tindakan apa yang diperlukan agar faktor penentu kecenderungan atau faktor pengubah tersebut dapat dikelola?. • Melakukan analisis keterkaitan antar objek amatan dan melakukan analisis sebab akibat antar objek amatan tersebut.
e. Sintesa Analisis Kuantitatif dan Kualitatif • Membuat kesimpulan: Prediksi kondisi masing-masing objek amatan untuk 20 tahun ke depan, dengan mengupayakan kesiapan SDM, khususnya di pihak Pemerintah Daerah untuk menanggulangi masalah dan mencapai visi yang dituju. • Melakukan sintesa prediksi Kondisi Umum Daerah 20 tahun ke depan. Catatan: Metoda sebagaimana tersebut di atas merupakan salah satu metode mendapatkan gambaran kondisi daerah di masa depan, untuk memudahkan para pemangku kepentingan menyepakati arah pembangunan yang akan dirumuskan dalam RPJP Daerah. Maka dari itu daerah dapat menggunakan metoda pendekatan lain sepanjang dalam analisisnya menggambarkan asumsi dan kondisi masa depan yang terukur, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.
FORM IV.2. TEKNIK PERUMUSAN VISI DAN MISI. A. Teknik Perumusan Visi Umum : 1. Visi disusun dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi umum daerah dan arah pembangunan dalam RPJP Nasional/Provinsi. 2. Visi mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran daerah dalam konteks pembangunan daerah/wilayah. Fungsi : kegiatan yang membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif. Peran : kegiatan daerah yang memiliki pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas. 3. Visi dirumuskan secara singkat dan padat, namun tidak tertutup kemungkinan rumusan visi tesebut dilengkapi dengan uraian singkat yang menjelaskan maksud kata, kalimat dan atau anak kalimat. Langkah-langkah: a. Mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merumuskan visi, antara lain: 1) Informasi Normatif, berupa: • rumusan visi daerah yang sudah pernah disusun; • nilai-nilai lokal yang masih didukung/dianut dan relevan untuk menjadi visi RPJP Daerah; • peran dan fungsi daerah sebagaimana disebutkan dalam RPJP Nasional/Provinsi, atau sementara RPJP Nasional/Provinsi belum memberikan arahan, dimungkinkan penyepakatan secara lokal; dan • informasi lainnya berupa nilai-nilai yang dapat dijadikan landasan visi daerah. 2) Informasi Teknis, berupa: • Kondisi umum daerah masa kini; dan • Prediksi kondisi umum daerah ke depan. 3) Informasi visioner, berupa pandangan para tokoh masyarakat, pakar, dan atau akademisi, tentang rumusan gambaran daerah masa depan;
b. Merumuskan beberapa pilihan visi dengan memperhatikan butir a.1) s/d a.3), dengan pendekatan: • singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti; • melihat kesesuaian dengan potensi dan kecenderungan pertumbuhan daerah; • melihat kesesuaian dengan peran dan fungsi daerah; • mencerminkan kondisi yang realistis, dapat dicapai dan terukur. c. Menentukan visi daerah, dengan cara: • membuat pembobotan atau skoring terhadap setiap visi dengan kriteria dalam butir b. tersebut di atas; dan atau • ditentukan dengan pemilihan suara terbanyak dari perumus/peserta yang ada. d. Bila diperlukan, menambahkan penjelasan atas rumusan visi daerah yang sudah disusun secara singkat dan padat tersebut. B. Teknik Perumusan Misi Umum : 1. Misi disusun untuk mencapai visi dengan cara memperhatikan visi, kondisi umum daerah, dan arah pembangunan dalam RPJP Nasional/Provinsi. 2. Misi mencerminkan upaya-upaya menjalankan fungsi dan peran daerah. Fungsi : kegiatan yang membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif. Peran : kegiatan Daerah yang memiliki pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas. Langkah-langkah : a. Mengkaji visi yang telah ditetapkan; b. Menyiapkan misi dalam beberapa bentuk uraian untuk mencapai visi; c. Memastikan misi merupakan sekumpulan kegiatan yang menjadi prasyarat mewujudkan visi; d. Mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan memperhatikan hasil analisis prediksi kondisi umum daerah kedepan;
misi,
dalam dengan
e. Menjaring aspirasi dari semua pelaku pembangunan; f. Merumuskan misi dalam beberapa bentuk dan pilihan, dalam ungkapan yang singkat, padat, dan didahului dengan kata kerja; g. Memperhatikan hasil kajian dan menilai misi daerah tidak bertentangan atau memiliki konflik secara internal dan atau eksternal; h. Menyepakati rumusan misi yang dipilih.
FORM IV.3 TEKNIK PERUMUSAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH Umum : Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah, sebagai pengejawantahan misi yang disepakati oleh seluruh pemangkukepentingan pembangunan daerah untuk menjadi koridor pembangunan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, meliputi: 1. Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang, utamanya memuat kaidah dan strategi pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan sosial dasar yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah. 2. Fungsi dan Peran sub-wilayah pembangunan di daerahnya yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Langkah-langkah : a. Mengidentifikasikan objek pembangunan dalam rumusan misi; b. Mengelompokkan keterkaitannya;
objek
pembangunan
berdasarkan
kesamaan
karakter
dan
c. Merumuskan pilihan arah pembangunan untuk setiap kelompok objek pembangunan untuk mewujudkan misi dan visi; d. Menentukan arah pembangunan masing-masing kelompok objek pembangunan; e. Menyepakati arah pembangunan untuk setiap kelompok objek pembangunan; f. Menyepakati pembagian sub-wilayah/kawasan sesuai arahan rencana tata ruang wilayah; g. Menjabarkan arah pembangunan ke dalam sub wilayah/kawasan.
FORM V.1. ANALISIS KEUANGAN DAERAH Umum Arah Kebijakan Keuangan Daerah adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Untuk memenuhi kebutuhan uraian Arah Kebijakan Keuangan Daerah tersebut maka data yang diperlukan, antara lain mengenai: a. Sumber pendapatan daerah dan sejarah perkembangannya; (Data Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana
Perimbangan (Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, DAU, DAK), Bantuan Luar Negeri, Penjualan Obligasi, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah).
b. Alokasi belanja daerah dan sejarah perkembangannya;
(Data Alokasi Belanja Daerah berupa belanja wajib yaitu pengeluaran-pengeluaran biaya yang harus dilakukan dan tidak bisa dihindari, terdiri dari semua a) belanja operasi dan pemeliharaan; dan b) belanja modal yang dianggap prioritas).
c. Kebijakan umum anggaran. (Data kebijakan umum anggaran, meliputi informasi mengenai upaya pengembangan
pendapatan daerah dan daerah).
alokasi belanja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah
Dalam menyusun Arah Kebijakan Keuangan Daerah, dilakukan melalui tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:
Tahap pertama
: Analisis Dalam Penentuan Kebijakan Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah.
Langkah-langkah : a. Melakukan Analisis Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah 1) Menentukan asumsi atau perkiraan pertumbuhan perekonomian mempengaruhi pengembangan sumber pendapatan, melalui:
yang
• Pengumpulan data/informasi minimal 5 tahun terakhir mengenai: - Data Sensus Penduduk - Kabupaten/Kota Dalam Angka - Indeks Harga Konsumen - PDRB - Propeda - Data-data statistik resmi lainnya. • Proyeksi lima tahun ke depan untuk memperkirakan laju pertumbuhan penduduk, inflasi, laju pertumbuhan perekonomian menurut sektor primer, sekunder, dan tersier, dan tingkat suku bunga daerah. • Menetapkan parameter/variabel mengenai proyeksi jumlah penduduk, laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi daerah menurut sektor primer, sekunder dan tersier, income per capita dalam menentukan kewajaran. 2) Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah. • Membuat daftar sumber pendapatan daerah dalam periode lima tahun terakhir; • Mengidentifikasi hasil temuan bentuk-bentuk sumber pendapatan baru, dengan menggunakan asumsi pertumbuhan pada angka 1 di atas; • Melakukan kajian dan analisis terhadap bentuk-bentuk sumber pendapatan yang baru dan dianggap potensial dikembangkan; • Merumuskan jenis-jenis kebijakan yang perlu diterbitkan serta menyusun program dan indikasi kegiatan guna merealisasikan pengembangan sumber pendapatan baru daerah, berikut pembiayaan pelaksanaannya.
b. Analisis Kemampuan Pinjaman Daerah 1)
Mengetahui seluruh beban/kewajiban pinjaman, dilakukan dengan cara: • Membuat daftar pinjaman daerah yang masih wajib dibayar, dirinci menurut: o jenis-jenis pinjaman; o tujuan penggunaan pinjaman; o nama lembaga pemberi pinjaman; o jangka waktu dan masa tenggang; o besaran kewajiban (angsuran pokok dan bunga pinjaman), dan biaya lainnya. • Membuat prakiraan besaran kewajiban dari seluruh pinjaman dalam bentuk perhitungan besaran kewajiban dan biaya lainnya. • Merumuskan kebijakan penyelesaian terhadap beban/kewajiban pinjaman melalui konsultasi dengan instansi/lembaga terkait, dan lembaga pemberi pinjaman.
2) Menentukan DSCR (Debt Service Covarage Ratio) untuk mengetahui peluang Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pinjaman baru, dengan cara membandingkan antara jumlah pendapatan daerah terhadap seluruh besaran kewajiban pinjaman dan biaya lainnya setiap tahun anggaran, melalui rumusan: • Menentukan nilai pendapatan daerah Y = P + M - OM
( Y = Pendapatan Daerah. ( P = Pendapatan Asli Daerah. ( M = Pajak Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, penerimaan SDA, dan bagian daerah lainnya. ( OM= Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal yang harus dipenuhi/tidak bisa dihindarkan dalam tahun anggaran ybs. • Menentukan nilai DSCR, dengan rumus:
DSCR = ( (
Y C C = besaran kewajiban pinjaman ditambah biaya lainnya. Y = Pendapatan Daerah.
3) Merumuskan arah kebijakan kemampuan pinjaman daerah, sebagai berikut; • DSCR > 2,5; Daerah dapat melakukan pinjaman baru;
•
DSCR = 2,5; Daerah dapat melakukan pinjaman baru, dengan syarat untuk proyek/kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan (cost recovery);
•
DSCR < 2,5; Daerah tidak dapat melakukan pinjaman baru.
•
Prasyarat tersebut di atas wajib dilakukan daerah pada setiap tahun ingin melakukan pinjaman baru;
•
Merumuskan arah kebijakan kemampuan pinjaman daerah, program dan indikasi kegiatannya.
c. Alternative sumber pembiayaan dari penjualan/penerbitan obligasi. 1) Menentukan jumlah pendanaan yang diperlukan melalui skema obligasi; 2) Melakukan perbaikan kinerja dan laporan keuangan daerah melalui pembenahan administrasi pengelolaan keuangan daerah untuk memenuhi persyaratan peraturan perundangan dalam penerbitan obligasi, dengan pilihan jenis obligasi: - Obligasi Umum (General Bond); - Obligasi Pendapatan (Revenue Bond); - Obligasi Campuran (Double Barreled Bond). 3) Melakukan perhitungan nilai dan komposisi obligasi yang akan diterbitkan; 4) Menjalankan prosedur yang ditentukan untuk menerbitkan obligasi pemerintah daerah; 5) Menginventarisasi kebijakan, program, dan indikasi kegiatan yang diperlukan untuk lima tahun ke depan, sebagai masukan untuk arah kebijakan keuangan daerah. Tahap Kedua
: Analisis Dalam Penentuan Kebijakan Arah Belanja Daerah
Langkah-Langkah : a.
Melakukan Analisis Belanja
1)
Menganalisis proporsi belanja wajib, dilakukan dengan: • Pengumpulan data APBD periode lima tahun terakhir;
2)
•
Menyiapkan informasi/data proporsi komponen belanja antara belanja operasional dan pemeliharaan dengan belanja modal, dengan rincian program dan kegiatannya untuk setiap tahun anggaran;
•
Melakukan estimasi belanja lima tahun ke depan, dengan menggunakan parameter/variabel yang sudah ditentukan pada Tahap Pertama butir a.1) di atas.
•
Merumuskan arah kebijakan, konfigurasi program, dan indikasi kegiatan belanja jangka menengah yang dituangkan dalam RPJM Daerah.
Menyusun unit harga satuan, serta arah kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan: • Melakukan analisis unit harga satuan dari tahun ke tahun dengan memperhatikan tingkat inflasi;
•
Mengkaji dampak kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi terhadap beban keuangan daerah (misal: kenaikan BBM, perubahan struktur gaji pegawai, dan lainnya);
•
Mengestimasi unit harga satuan dengan melakukan proyeksi, menggunakan parameter/variabel yang sudah ditentukan pada Tahap Pertama butir a.1) untuk lima tahun kedepan;
•
Menentukan deviasi unit harga satuan untuk setiap tahun estimasi;
•
Merumuskan arah kebijakan untuk dalam pengadaan barang dan jasa.
unit harga satuan yang akan digunakan
b. Pengembangan Ekonomi Lokal 1) Analisis Kebijakan Fasilitasi Ekonomi Lokal • Memetakan sumber daya daerah yang potensial untuk dapat dikembangkan berdasarkan hasil analisis kondisi umum daerah;
• •
•
Mengidentifikasi program pengembangan ekonomi lokal yang telah dikembangkan oleh masyarakat beserta bentuk kegiatannya; Menyusun rencana tindak untuk merealisasikan program pengembangan ekonomi lokal yang telah berkembang maupun yang potensial untuk dapat dikembangkan berupa: 9 Bentuk-bentuk program pengembangan ekonomi lokal yang telah berkembang, terdiri dari bidang produksi, bidang distribusi, bidang pemasaran, bidang teknologi, bidang permodalan, dan bidang lainnya; 9 Bentuk-bentuk program pengembangan ekonomi lokal yang potensial untuk dapat berkembang, terdiri dari bentuk pengelolaan, bentuk kegiatan usaha, permodalan, peluang pasar, penyerapan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Merumuskan arah kebijakan keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi ekonomi lokal.
2) Kemitraan Pemerintah dan Swasta • Menginventarisasi potensi unggulan sumber daya daerah yang dapat dikerjasamakan dengan swasta sebagai asset daerah yang terdiri dari asset yang belum disewa, asset yang dipisahkan dari BUMD, dan asset yang sudah dikerjasamakan dengan swasta;
•
Mengidentifikasi kelayakannya;
•
Menginventarisasi bentuk kemitraan atau kerja sama usaha pemerintah–swasta yang dapat dilaksanakan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku;
•
Menetapkan bentuk usaha yang bersifat cost recovery dan non cost recovery, berdasarkan perhitungan besaran pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan daerah.
•
Merumuskan bentuk kebijakan pelaksanaan kemitraan Pemerintah-swasta.
Tahap Ketiga
rencana usaha yang akan dibangun dilengkapi dengan studi
: Analisis Dalam Penentuan Kebijakan Umum Anggaran
Langkah- Langkah : a. Menentukan kebijakan arah pengelolaan pendapatan daerah melalui: • Menetapkan kebijakan pengembangan sumber pendapatan daerah; • Menetapkan kebijakan rencana pinjaman daerah; • Menetapkan kebijakan rencana penerbitan obligasi. b. Menentukan kebijakan arah belanja daerah melalui: • Menetapkan kebijakan belanja daerah; • Menetapkan kebijakan fasilitasi ekonomi lokal; • Menetapkan kebijakan rencana kemitraan pemerintah-swasta. c. Merumuskan dan menetapkan program dan indikasi kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan daerah sebagai penjabaran kebijakan pada butir a, dan belanja daerah
sebagai penjabaran kebijakan pada butir b, untuk periode 5 tahun dalam bentuk tahunan; d. Menerapkan kebijakan pada penyusunan program dan indikasi kegiatannya untuk pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sehingga efektif dan efisien. FORM V.2. TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS-SKPD (RENSTRA-SKPD) Rancangan Renstra SKPD disusun berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah dengan urutan tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut: Tahap Pertama
: Mempelajari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih.
Umum: Kepala SKPD mempelajari dampak visi, misi dan program calon Kepala Daerah terpilih terhadap tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Langkah-langkah : a. Kepala SKPD mengkaji implikasi visi, misi, dan program calon Kepala Daerah terpilih, terhadap tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dalam bentuk: • Memberikan penilaian keterkaitan visi, misi dan program dalam Renstra-SKPD pada periode lalu;
•
Mengidentifikasi program Kepala Daerah terpilih terhadap capaian kinerja program SKPD periode sebelumnya;
•
Membuat kesimpulan yang menjelaskan: i. Hasil identifikasi perubahan program dan kegiatan SKPD sebagai akibat visi, misi, dan program calon Kepala Daerah terpilih; ii. Bentuk upaya menjaga kelanjutan capaian kinerja SKPD yang sudah baik, serta rumusan kegiatan penting yang belum terlaksana pada periode sebelumnya; iii. Hasil telaahan program dan kegiatan yang bekerja sama dengan SKPD lain maupun pihak ketiga; iv. Hasil telaahan sebaran kegiatan (lokasi) dengan memperhatikan arahan dalam rencana tata ruang.
b. Merumuskan kesimpulan pada butir a sebagai bahan dalam pembahasan rancangan awal RPJM Daerah dan penyusunan rancangan Renstra-SKPD. Tahap Kedua
: Menyusun Rancangan Renstra SKPD
Umum: Kepala SKPD menyusun rancangan Renstra-SKPD berpedoman pada Rancangan Awal RPJM Daerah yang telah disepakati bersama.
Langkah-langkah: a. Menerima secara resmi rancangan awal RPJM Daerah dari Kepala Bappeda; b. Merumuskan visi dan misi SKPD terhadap jabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih, dengan memperhatikan hasil kesimpulan pada Tahap Pertama butir b; c. Melakukan kajian strategis untuk menetapkan strategi dalam merumuskan kelompok tujuan dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi SKPD, sesuai tugas dan fungsinya. Kajian tersebut menggunakan metode analisis yang mempertimbangkan lingkungan eksternal (program Kepala Daerah terpilih, kondisi objek urusan SKPD, dan lainnya) dan lingkungan internal (kondisi internal SKPD; SDM, peralatan, kebijakan, dll). Kajian tersebut dilengkapi dengan hasil evaluasi Renstra-SKPD (Renstra Dinas) periode sebelumnya; d. Menyusun program sebagai penjabaran kebijakan ke dalam kelompok tujuan, dalam bentuk program-program sesuai kewenangan lokalitas SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya. e. Menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program lokalitas SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan yang dilengkapi indikasi pendanaan, serta dilampiri rencana kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif; Lihat Tabel 5.3 dan Tabel 5.4. f. Menetapkan lokasi rancangan kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang; g. Muatan butir b, c, d, e dan f tersebut diatas menjadi muatan dalam rancangan Renstra SKPD, disampaikan kepada Kepala Bappeda sebagai masukan untuk menyusun Rancangan RPJM Daerah sebagai bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah. Tahap Ketiga
: Sistematika Penulisan Renstra-SKPD
DAFTAR ISI BAB I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum D. Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya E. Sistematika Penulisan
BAB II.
TUGAS DAN FUNGSI SKPD A. Struktur Organisasi B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan C. Tugas dan Fungsi D. Hal lain yang dianggap penting
BAB III. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH A. Kondisi Umum Daerah Masa Kini
(sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, berupa Standar Pelayanan Minimum dan hasil capaian kinerja)
B. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke depan (sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, berupa Standar Pelayanan Minimum
dan hasil kinerja yang ingin dicapai)
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi SKPD B. Tujuan
(merupakan penjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai);
C. Strategi
(Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensip. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan).
D. Kebijakan (arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk
konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas: 1) kebijakan internal, yaitu kebijakan SKPD dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, dan 2) kebijakan ekternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat).
BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN (merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta
indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD setempat, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam priode lima tahun dan tahunan, dirinci menurut lokalitas SKPD, lintas SKPD, dan kewilayahan dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Tabel 5.3 dan Tabel 5.4) A. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD (program dan kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD, termasuk program lintas SKPD dan kewilayahan). B. Program dan Kegiatan Lintas SKPD
(program dan kegiatan lintas SKPD, dengan penjelasan mitra SKPD yang terlibat serta koordinator atau penanggung jawabnya).
C. Program dan Kegiatan Kewilayahan
(program dan kegiatan kewilayahan, dengan penjelasan bentuk kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya terlibat).
BAB VI.
PENUTUP (memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain Renstra-SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja-SKPD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan renja SKPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan dan harapan Kepala SKPD)
LAMPIRAN
Catatan :
Setelah RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Kepala SKPD melakukan penyempurnaan rancangan Renstra-SKPD menjadi Renstra–SKPD dan menetapkannya dengan Peraturan Kepala SKPD.
