SALINAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KOTA PONTIANAK DENGAN KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti
antara
Kota
Pontianak
dengan
Kabupaten
Mempawah Provinsi Kalimantan Barat; b.
bahwa penetapan batas daerah antara Kota Pontianak dengan Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Mempawah yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
-2-
Mengingat
: 1.
Undang-Undang
Nomor
21
Tahun
1958
tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 2.
Undang-Undang
Nomor
27
Tahun
1959
tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang
Perpanjangan
Pembentukan
Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Nomor
Negara
72,
Republik
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara
1959
Republik
Indonesia Nomor 1820); 3.
Undang-Undang Kementerian
Nomor
Negara
39
Tahun
(Lembaran
2008
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4.
Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5.
PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan
Nama
Kabupaten
Pontianak
Menjadi
Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Nomor
Negara
166,
Republik
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara
2014
Republik
Indonesia Nomor 5556);; 6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara
-3-
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH
KOTA
PONTIANAK
DENGAN
KABUPATEN
MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
Pasal1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.
Provinsi
Kalimantan
Barat
adalah
daerah
otonom
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.
10
Tahun
Swatantra
1957
Tingkat
I
tentang
Pembentukan
Kalimantan
Barat,
Daerah
Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur. 2.
Kota Pontianak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3.
Kabupaten
Mempawah
adalah
daerah
otonom
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor
3
Tahun
Pembentukan
1953
Daerah
tentang
Tingkat
II
Perpanjangan di
Kalimantan
sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor
58
Tahun
2014
tentang
Perubahan
Nama
Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat. 4.
Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5.
Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi
-4-
batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. 6.
Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik–titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan
posisi
titik
dengan
menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
Pasal 2 Batas daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dimulai dari: 1.
PABU I dengan koordinat 0° 00’ 30.905” LU dan 109° 17’ 24.410” BT yang terletak di Kelurahan Batu Layang Kecamatan
Pontianak
Utara
Kota
Pontianak
yang
berbatasan dengan Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten
Mempawah,
selanjutnya
ke
arah
Utara
menyusuri as (median line) kehulu Sungai Kunyit menuju pertemuan antara Sungai Pandan sampai pada PABU II dengan koordinat 0° 01’ 56.216” LU dan 109° 17’ 54.388” BT yang terletak di Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak yang berbatasandengan Desa
Wajok
Hulu
Kecamatan
Siantan
Kabupaten
Mempawah; 2.
PABU II selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Hulu Sungai Pandan kemudian ke arah Timur Laut sampai pada TK 1 dengan koordinat 0° 02’ 17.220” LU dan 109° 18’ 31.469” BT yang terletak di sebelah Utara Bukit Rel;
3.
TK 1 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU III dengan koordinat 0°02’ 16.034" LU dan 109°18’ 35.134" BT yang terletak pada
batas Kelurahan Batu Layang
Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dengan Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah; 4.
PBU III selanjutnya ke arah Timur menyusuri parit buatan (saluran irigasi) sampai pada PBU IV dengan koordinat 0° 01’ 54.916" LU dan 109° 20’ 01.003" BT yang terletak pada batas Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan
-5-
Pontianak Utara Kota Pontianak dengan Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah; 5.
PBU IV selanjutnya ke arah Timur menyusuri parit buatan (saluran irigasi) sampai pada PBU V dengan koordinat 0° 01’ 37.168" LU dan 109° 21’ 07.855" BT yang terletak
pada
batas
Kelurahan
Siantan
Tengah
Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dengan Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah; dan 6.
PBU V selanjutnya kearah Timur menyusuri Parit Jawa sampai pada PABU VI dengan koordinat 0° 01’ 15.012" LU dan 109° 22’ 14.999" BT yang terletak pada pertigaan batas
antara
Kelurahan
Siantan
Hulu
Kecamatan
Pontianak Utara Kota Pontianak dengan Desa Wajok Hulu Kecamatan
Siantan
Kabupaten
MempawahdanDesa
Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.
Pasal3 Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan,dan/atau nama kecamatan.
Pasal4 Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
-6-
Pasal5 Peraturan
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2016
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2016.
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1283. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd W. SIGIT PUDJIANTO NIP. 19590203 198903 1 001.
-7-
109°18'0"
BT
A AIRHIT
M
109°20'0"
109°22'0"
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
TAHUN 2016
: BATAS DAERAH KOTA PONTIANAK DENGAN KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
LU
TENTANG
:
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 0°4'0"
PETA BATAS DAERAH
KOTA PONTIANAK DENGAN KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
¶ U
0
G SU N
KABUPATEN MEMPAWAH
0,25
0
A I CA
Desa Wajok Hulu
0,5 2
1
1,5
2
2,5 km
4
6
8
10 cm
DIAGRAM LOKASI
LE
Kecamatan Siantan
PBU III
TK 1
SKALA 1 : 25.000
KAB. MEMPAWAH
! (# 0 0°2'0"
PABU II
0°0'0"
KAB. KOTA PONTIANAK
PBU IV
# 0
# 0
BA R
U
PBU V
109°0'0"E
# 0 Kelurahan Batu Layang
Kelurahan Siantan Hilir
PABU VI
Kelurahan Siantan Tengah
Kecamatan Pontianak Utara
# 0
Kelurahan Siantan Hulu
KOTA PONTIANAK
PROYEKSI
Sistem Grid Datum Horizontal Zona Satuan Tinggi
Desa Sungai Malaya
: : : :
110°0'0"E
Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator Datum - WGS - 84 49 M Meter
KETERANGAN RIWAYAT
Kecamatan Sungai Ambawang
1. Peta Rupabumi Produksi Bakosurtanal Skala 1 : 50.000 Edisi Tahun 2001
KABUPATEN KUBURAYA
LEGENDA
PABU I
#
Pilar Batas
Sungai
! (
Titik Kartometrik
Garis Kontur
!
# 0
!!
! !
! !
Batas Kabupaten Jalan
DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS DAN TITIK KARTOMETRIK
0
0°0'0"
KOTA PONTIANAK DENGAN KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NO 1 2 3 4 5 6 7
PILAR
PABU I PABU II TK 1 PBU III PBU IV PBU V PABU VI
KOORDINAT GEOGRAFIS LINTANG BUJUR 0° 00' 30.905" LU 109° 17' 24.410" BT 0° 01' 56.216" LU 109° 17' 54.388" BT 0° 02' 17.220" LU 109° 18' 31.469" BT 0° 02' 16.034" LU 109° 18' 35.134" BT 0° 01' 54.916" LU 109° 20' 01.003" BT 0° 01' 37.168" LU 109° 21' 07.855" BT 0° 01' 15.012" LU 109° 22' 14.999" BT
SUNGAI LANDAK
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
TJAHJO KUMOLO N SU GA AP
0°2'0"
IK UA S N SU GA I AM mT
NG
320000
WA BA
310000
KOORDINAT UTM X Y 309704,049 949,295 310631,102 3569,740 311778,000 4215,000 311891,115 4178,454 314546,436 3529,745 316613,674 2984,571 318689,922 2304,015
