SALINAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2015 . TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, serta menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan dibidang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan penyempurnaan Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Tahun 2015; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
-23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657); MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. Pasal I
Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2015. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 juni 2015. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 902. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,
W. SIGIT PUDJIANTO NIP. 19590203 198903 1 001.
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA STANDAR KEBUTUHAN PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN TAHUN 2015 A. STANDAR PENETAPAN PERHITUNGAN HONORARIUM DAN UANG LEMBUR JUMLAH NO
1
HARGA
URAIAN
KETERANGAN
2
VOLUME
SATUAN
(Rp)
3
4
5
1 KPU Provinsi a. Ketua b. Anggota
6
1 org 4 org
org/bln org/bln
Rp Rp
-
masa kerja paling lama 12 bulan sda
paling banyak paling banyak
1 org 3 org 6 org 1 org 10 org 6 org
org/bln org/bln org/bln org/bln org/bln org/bln
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
-
sda sda sda sda sda sda
paling banyak
12 org
org/bln
Rp
-
masa kerja paling lama 3 bulan
paling paling paling paling
12 12 12 12
org org org org
org/bln org/bln org/bln org/bln
Rp Rp Rp Rp
-
masa masa masa masa
paling banyak paling banyak
12 org 12 org
org/bln org/bln
Rp Rp
-
masa kerja paling lama 2 bulan masa kerja paling lama 8 bulan
paling banyak
12 org
org/bln
Rp
-
masa kerja paling lama 8 bulan
paling banyak paling banyak
12 org 12 org
org/bln org/bln
Rp Rp
-
masa kerja paling lama 5 bulan masa kerja paling lama 4 bulan
paling banyak
12 org
org/bln
Rp
-
masa kerja paling lama 2 bulan
paling banyak paling banyak paling banyak
12 org 12 org 12 org
org/bln org/bln org/bln
Rp Rp Rp
-
masa kerja paling lama 2 bulan masa kerja paling lama 7 bulan masa kerja paling lama 4 bulan
paling banyak
12 org
org/bln
Rp
-
masa kerja paling lama 4 bulan
paling banyak paling banyak
12 org 12 org
org/bln org/bln
Rp Rp
-
masa kerja paling lama 1 bulan masa kerja paling lama 3 bulan
4 KPU Kabupaten/Kota a. Ketua b. Anggota
1 org 4 org
org/bln org/bln
Rp Rp
-
masa kerja paling lama 12 bulan sda
5 Sekretariat KPU Kabupaten/Kota a. Sekretaris b. Kasubag c. Bendahara/ Bendahara Pembantu d. Pelaksana e. Tenaga Pendukung
1 org 4 org 1 org 8 org 6 org
org/bln org/bln org/bln org/bln org/bln
Rp Rp Rp Rp Rp
-
sda sda sda sda sda
2 Sekretariat KPU Provinsi a. Sekretaris b. Kabag c. Kasubag d. Bendahara e. Pelaksana f. Tenaga Pendukung 3 Anggota Pokja KPU Provinsi a. Pokja Penyusunan Perencanaan, Program dan Anggaran Pilkada b. Pokja Pembentukan PPK dan PPS c. Pokja Pembentukan KPPS d. Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih e. Pokja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan f. Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon g. Pokja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis h. Pokja Kehumasan, Media Centre dan Pelayanan Informasi Pemilihan Kepala Daerah i. Pokja Pelaksanaan Kampanye dan Audit Dana Kampanye j. Pokja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara k. Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara l. Pokja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Penyelesaian Sengketa Hukum m. Pokja n. Pokja Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih o. Pokja Pelaksanaan Evaluasi Pilkada dan Penyusunan Pelaporan p. Pokja Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon q. Pokja Pelaksanaan SPIP dalam rangka Pengawasan dan Pemeriksaan
banyak banyak banyak banyak
paling banyak paling banyak
kerja kerja kerja kerja
paling paling paling paling
lama lama lama lama
2 1 6 4
bulan bulan bulan bulan
JUMLAH NO
HARGA
URAIAN
1
KETERANGAN
2
6 Anggota Pokja KPU Kabupaten/Kota a. Pokja Penyusunan Perencanaan, Program dan Anggaran Pilkada b. Pokja Pembentukan PPK dan PPS c. Pokja Pembentukan KPPS d. Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih e. Pokja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan f. Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon g. Pokja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis h. Pokja Kehumasan, Media Centre dan Pelayanan Informasi Pemilihan Kepala Daerah i. Pokja Pelaksanaan Kampanye dan Audit Dana Kampanye j. Pokja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara k. Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara l. Pokja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Penyelesaian Sengketa Hukum m. Pokja n. Pokja Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih o. Pokja Pelaksanaan Evaluasi Pilkada dan Penyusunan Pelaporan p. Pokja Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon q. Pokja Pelaksanaan SPIP dalam rangka Pengawasan dan Pemeriksaan
VOLUME
SATUAN
(Rp)
3
4
5
6
paling banyak
10 org
org/bln
Rp
-
masa kerja paling lama 3 bulan
paling paling paling paling
10 10 10 10
org org org org
org/bln org/bln org/bln org/bln
Rp Rp Rp Rp
-
masa masa masa masa
paling banyak paling banyak
10 org 10 org
org/bln org/bln
Rp Rp
-
masa kerja paling lama 2 bulan masa kerja paling lama 8 bulan
paling banyak
10 org
org/bln
Rp
-
masa kerja paling lama 8 bulan
paling banyak paling banyak
10 org 10 org
org/bln org/bln
Rp Rp
-
masa kerja paling lama 5 bulan masa kerja paling lama 4 bulan
paling banyak
10 org
org/bln
Rp
-
masa kerja paling lama 2 bulan
paling banyak paling banyak paling banyak
10 org 10 org 10 org
org/bln org/bln org/bln
Rp Rp Rp
-
masa kerja paling lama 2 bulan masa kerja paling lama 7 bulan masa kerja paling lama 4 bulan
paling banyak
10 org
org/bln
Rp
-
masa kerja paling lama 4 bulan
paling banyak paling banyak
10 org 10 org
org/bln org/bln
Rp Rp
-
masa kerja paling lama 1 bulan masa kerja paling lama 3 bulan
7 Panitia Pemilihan Kecamatan a. Ketua b. Anggota
1 org 4 org
org/bln org/bln
Rp Rp
-
masa kerja paling lama 9 bulan sda
8 Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan a. Sekretaris b. Bendahara Pembantu/ PUMK c. Anggota
1 org 1 org 3 org
org/bln org/bln org/bln
Rp Rp Rp
-
sda sda sda
1 org 2 org
org/bln org/bln
Rp Rp
-
sda sda
1 org 1 org
org/bln org/bln
Rp Rp
-
sda sda
1 org
org/bln
Rp
-
sda
org/ paket Rp org/ paket Rp org/ paket Rp
-
masa kerja paling lama 2 bulan sda sda
9 Panitia Pemungutan Suara a. Ketua b. Anggota 10 Sekretariat Panitia Pemungutan Suara a. Sekretaris b. Urusan Teknis Penyelenggaraan c. Urusan TU Keuangan
banyak banyak banyak banyak
paling banyak
kerja kerja kerja kerja
paling paling paling paling
lama lama lama lama
2 1 6 4
bulan bulan bulan bulan
11 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara a. Ketua b. Anggota c. Linmas
1 org 6 org 2 org
12 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
1 org
org/bln
Rp
-
13 Bawaslu Provinsi a. Ketua b. Anggota
masa kerja paling lama 2 bulan; dapat lebih dari satu orang sesuai dengan rasionalisasi jumlah
1 org 2 org
org/bln org/bln
Rp Rp
-
masa kerja paling lama 12 bulan sda
JUMLAH NO
HARGA
URAIAN
1
KETERANGAN
2
VOLUME
SATUAN
(Rp)
3
4
5
14 Sekretariat Bawaslu Provinsi a. Kepala Sekretariat b. Kasubbag c. Bendahara d. Pelaksana e. Tenaga Pendukung
paling banyak paling banyak
15 Anggota Pokja Bawaslu Provinsi a. Pokja Sentra Gakkumdu b. Pokja Sengketa Pemilu c. Pokja Pengawasan DPT d. Pokja Pengawasan Pencalonan e. Pokja Pengawasan Kampanye f. Pokja Pengawasan Pungut Hitung g. Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil h. Pokja Pengawasan PHPU
paling paling paling paling paling paling paling paling
6
1 org 3 org 1 org 8 org 5 org
org/bln org/bln org/bln org/bln org/bln
Rp Rp Rp Rp Rp
-
masa kerja paling lama 12 bulan sda sda sda sda
10 org 8 org 8 org 8 org 8 org 13 org 13 org 8 org
org/bln org/bln org/bln org/bln org/bln org/bln org/bln org/bln
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
-
masa kerja paling lama 9 bulan masa kerja paling lama 3 bulan sda sda sda sda sda sda
16 Panwas Kabupaten/Kota a. Ketua b. Anggota
1 org 2 org
org/bln org/bln
Rp Rp
-
masa kerja paling lama 12 bulan sda
17 Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota a. Kepala Sekretariat b. Bendahara c. Pelaksana d. Tenaga Pendukung
paling banyak paling banyak
1 org 1 org 6 org 4 org
org/bln org/bln org/bln org/bln
Rp Rp Rp Rp
-
masa kerja paling lama 12 bulan sda sda sda
18 Anggota Pokja Panwas Kabupaten/Kota a. Pokja Sentra Gakkumdu b. Pokja Sengketa Pemilu c. Pokja Pengawasan DPT d. Pokja Pengawasan Pencalonan e. Pokja Pengawasan Kampanye f. Pokja Pengawasan Pungut Hitung g. Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil h. Pokja Pengawasan PHPU
paling paling paling paling paling paling paling paling
10 org 8 org 8 org 8 org 8 org 13 org 13 org 8 org
org/bln org/bln org/bln org/bln org/bln org/bln org/bln org/bln
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
-
masa kerja paling lama 9 bulan masa kerja paling lama 3 bulan sda sda sda sda sda sda
19 Panwas Kecamatan a. Ketua b. Anggota
1 org 2 org
org/bln org/bln
Rp Rp
-
masa kerja paling lama 9 bulan sda
20 Sekretariat Panwas Kecamatan a. Kepala Sekretariat b. Bendahara Pembantu/PUMK c. Tenaga Pendukung
paling banyak
1 org 1 org 3 org
org/bln org/bln org/bln
Rp Rp Rp
-
masa kerja paling lama 9 bulan sda sda
21 Anggota Pokja Panwas Kecamatan a. Pokja Pengawasan DPT dan Kampanye b. Pokja Pengawasan Pungut Hitung c. Pokja Pengawasan Rekapitulasi
paling banyak paling banyak paling banyak
6 org 6 org 6 org
org/bln org/bln org/bln
Rp Rp Rp
-
masa kerja paling lama 3 bulan masa kerja paling lama 1 bulan masa kerja paling lama 1 bulan
22 Pengawas Pemilihan Lapangan di Desa/Kelurahan
1 org
org/bln
Rp
-
masa kerja paling lama 6 bulan
23 Pengawas TPS
1 org
org/bln
Rp
-
masa kerja paling lama 1 bulan
banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak
banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak
II UANG LEMBUR 1 KPU Provinsi/Kabupaten/Kota a. KPU Provinsi b. KPU Kabupaten/Kota c. PPK d. PPS e. Petugas Pemutakhiran Data
paling paling paling paling paling
banyak banyak banyak banyak banyak
29 org 24 org 10 org 6 org 1 org
org/bln org/bln org/bln org/bln org/bln
Rp Rp Rp Rp Rp
-
paling lama 10 hari setiap bulan sda sda sda sda
2 BAWASLU/PANWAS a. Bawaslu Provinsi b. Panwas Kabupaten/Kota c. Panwas Kecamatan d. Pengawas Pemilihan Lapangan di Desa/Kelurahan
paling paling paling paling
banyak banyak banyak banyak
12 org 10 org 7 org 1 org
org/bln org/bln org/bln org/bln
Rp Rp Rp Rp
-
paling lama 10 hari setiap bulan sda sda sda
B.
STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA KPU PROVINSI
NO
URAIAN
1
2
1
Pengadaan Barang Cetakan/Penggandaan a. Cetak surat suara ( - DPT x 102.5% ) +
2000
b. Penggandaan Formulir - Formulir A KWK - Formulir B KWK - Formulir C KWK - Formulir D KWK - Formulir DA KWK - Formulir DB KWK - Formulir DC KWK
TPS paket TPS PPS PPK Kab/Kota Prov
-
c. Penggandaan Juknis dan Peraturan - Provinsi - Kabupaten/Kota - PPK - PPS - KPPS/TPS (Buku Panduan) - PPDP 2
4
5
6
lembar
UNIT
SATUAN
3
4
HARGA SATUAN
JUMLAH
5
6
x
Rp
-
-
lembar
Rp
-
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
-
-
paket paket paket paket paket paket paket
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
-
-
-
paket paket paket paket paket paket
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
-
x x x x x x x
-
lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar
x x x x x x x
Perundang-undangan Prov x Kab/Kota x PPK x PPS x TPS x TPS x
-
eks eks eks eks eks eks
x x x x x x
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara lainnya a Kotak Surat Suara
-
buah
x -
TPS
x Rp
-
-
buah
Rp
-
b Bilik suara
-
buah
x -
TPS
x Rp
-
-
buah
Rp
-
c Tinta sidik jari
-
buah
x -
TPS
x Rp
-
-
buah
Rp
-
keping keping keping keping
x x x x
-
-
keping keping keping keping
Rp Rp Rp Rp
-
-
-
buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah set lembar buah botol buah buah buah buah buah lembar lembar lembar keping buah lembar buah buah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
-
-
PP PP PP PP
Rp Rp Rp Rp
-
d Segel 1 ) Tingkat Prov 2 ) Tingkat Kab/Kota (( 3 ) Tingkat PPK (( 4 ) Tingkat KPPS e Sampul (Kubus dan Biasa) 1 ) Sampul II.S1 KWK 2 ) Sampul II.S2 KWK 3 ) Sampul III.S1 KWK 4 ) Sampul DAA KWK 5 ) Sampul V.S1 KWK 6 ) Sampul V.S2.1 KWK 7 ) Sampul V.S2.2 KWK 8 ) Sampul V.S2.3 KWK 9 ) Sampul V.S3 KWK 10 ) Sampul kecil 11 ) Sampul DPT/DPT-b f Bantalan dan Alat Pencoblos g Tanda pengenal ( h Karet pengikat i Lem perekat (( j Kantong plastik besar (( k Ballpoint (( l Gembok (( m Spidol besar (( n Spidol kecil (( o Sticker nomor Kotak Suara p Alat bantu tuna netra q Daftar pasangan calon r Hologram s Sarana/papan pengumuman t Salinan DPT ( u Kotak untuk BA Rekapitulasi v Stiker label Kotak untuk BA 3
VOLUME
- keping - keping
9 -
3
+ botol buah buah buah buah buah + (( 1 buah (( 1 buah
x - Kab/Kota x - PPK
) )
+ +
( ( ( (
-
buah x - Kab/Kota x Rp buah x - TPS x Rp buah x - PPK x Rp buah x - PPS x Rp buah x - TPS x Rp buah x - TPS x Rp buah x - TPS x Rp buah x - TPS x Rp buah x - TPS x Rp buah x - TPS x Rp buah x - TPS x Rp set x - TPS x Rp saksi ) x - lembar x buah x - TPS x Rp x - PPK ) + ( - botol x - PPS ) + ( - buah x - PPK ) + ( - buah x - PPK ) + ( - buah x - PPK ) + ( - buah x - PPK ) + ( - buah lembar x TPS x lembar x TPS x lembar x TPS x keping x TPS x buah x TPS x saksi ) x - lembar x - Kab/Kota) + x - Kab/Kota) + -
-
Prov TPS TPS TPS
) )) )) )
x x x x
Rp. Rp. Rp. Rp.
TPS
x Rp x - TPS )) x Rp x - TPS )) x Rp x - TPS )) x Rp x - TPS )) x Rp x - TPS )) x Rp x - TPS )) x Rp Rp Rp Rp Rp Rp x TPS x Rp buah x PPK )) buah x PPK ))
-
x Rp x Rp
Distribusi - PP (termasuk bongkar muat) - Dari Provinsi ke Kab/Kota - Dari Kab/Kota ke Kec. (PPK) - Dari Kec. Ke Desa/Kel (PPS) - Dari Desa/Kel ke KPPS (TPS) -
PP PP PP PP
x x x x
-
Kab/Kota PPK PPS TPS
x x x x
Rp Rp Rp Rp
Pemeliharaan a. Kantor/Inventaris b. Kendaraan Roda 4 dan 2
-
paket paket
x x
-
bulan bulan
x x
Rp Rp
-
-
PB PB
Rp Rp
-
BBM Kendaraan Roda 4 dan 2 a. Roda 4 b. Roda 2
-
unit unit
x x
-
bulan bulan
x x
Rp Rp
-
-
KB KB
Rp Rp
-
x x x x x
Rp Rp Rp Rp Rp
-
bulan bulan bulan bulan paket
Rp Rp Rp Rp Rp
-
-
Pelayanan Administrasi Perkantoran KPU Provinsi a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Listrik/Telp./Air c. Sidang/Rapat Biasa d. Pengamanan Kantor e. Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa
-
bulan bulan bulan bulan paket
-
f. Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi & Pelaporan
- Kab/Kota
x
-
bulan
x
Rp
-
-
KKB
Rp
-
g. Dokumentasi/Publikasi h. Akuntan Publik
- Kab/Kota - paket
x x
- bulan Rp -
x
Rp
-
-
KKB paket
Rp Rp
-
NO
URAIAN
1
2 KPU Kabupaten/Kota a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Listrik/Telp./Air c. Sidang/Rapat Biasa d. Pengamanan Kantor e. Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa
7
-
9
x x x x x
Rp Rp Rp Rp Rp
-
JUMLAH
5
6
3
4
-
bulan bulan bulan bulan paket
Rp Rp Rp Rp Rp
-
-
KKB
Rp
-
- Kab/Kota
x
-
bulan
x
Rp
- Kab/Kota - paket
x x
-
bulan
x
Rp Rp
-
-
KKB paket
Rp Rp
-
PPK a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Listrik/Telp./Air c. Sidang/Rapat Biasa d. Sewa Gedung Kantor *)
-
x x x x
-
bulan bulan bulan bulan
x x x x
Rp Rp Rp Rp
-
-
D/KB D/KB D/KB D/KB
Rp Rp Rp Rp
-
PPS a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Sidang/Rapat Biasa
- Desa/Kel - Desa/Kel
x x
-
bulan bulan
x x
Rp Rp
-
-
D/KB D/KB
Rp Rp
-
KPPS a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Listrik/Telp./Air c. Uang Makan d. Tenda, Meja & Kursi
-
x x x x
-
D/KB D/KB D/KB D/KB
Rp Rp Rp Rp
-
-
unit unit kali
Rp Rp Rp
-
PPK PPK PPK PPK
TPS TPS TPS TPS
Rp Rp Rp Rp
-
Rp Rp Rp
-
x
-
-
HARGA SATUAN
SATUAN
f. Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi & Pelaporan g. Dokumentasi/Publikasi h. Akuntan Publik
orang
Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya *) a. Kendaraan Operasional Roda 4 b. Kendaraan Operasional Roda 2 c. Kendaraan Lainnya
8
bulan bulan bulan bulan paket
VOLUME UNIT
Pembentukan PPK, PPS dan KPPS Administrasi Pembentukan PPK, a. PPS dan KPPS b. Peresmian PPK, PPS dan KPPS
- unit - unit - unit
x x x
(
- orang x - Kec
+ -
orang x -
Desa/Kel.
+
-
orang x
-
TPS )
x Rp -
-
OK
Rp
-
(
- orang x - Kec
+ -
orang x -
Desa/Kel.
+
-
orang x
-
TPS )
x Rp -
-
OK
Rp
-
x Rp x Rp
-
D/KB OK OK lembar lembar
Rp Rp Rp Rp Rp
-
-
buah buah
Rp Rp
-
Pengelolaan Logistik Pilkada a. Sewa gudang *) b. Pengamanan gudang c. Pengawasan Pencetakan Surat Suara d. Sortir dan lipat Surat Suara (( e. Pengesetan Formulir (( 1 f. Penyiapan kotak dan bilik suara - Kotak Suara (termasuk mur dan baut) - Bilik Suara (termasuk mur dan baut)
x x x
Kab/Kota x Kab/Kota x Kab/Kota 102.5% ) + - PPK ) + (
- orang - orang DPT x paket x ( (
-
buah buah
-
bulan bulan kali
x x x 2000 lembar 1 paket x
x x
-
bulan bulan hari -
TPS TPS
x x x
) ))
TPS ) )
Rp Rp Rp -
x x
Rp Rp
-
-
10 Persiapan Pemungutan Suara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
( -
DPT
x 102.5% )
x Rp
-
-
DPT
Rp
-
11 Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi
( -
DPT
x 102.5% )
x Rp
-
-
DPT
Rp
-
-
KK KK
Rp Rp
-
-
paket
Rp
-
12 Raker/Pelatihan dengan KPU KAB/KOTA a. Raker / Pelatihan b. Biaya Panitia -
Kab/Kota Kab/Kota
x x
13 Advokasi Hukum
Provinsi
x
-
-
Raker/Pelatihan Raker/Pelatihan 1 paket
x x
Rp Rp
-
x
Rp
-
x
- KK
14 Rapat Kerja a. Dalam Rangka Raker - Dengan KPU KAB/KOTA (di Kab/Kota) - Dengan PPK (di Kecamatan) - Dengan PPS (di Kecamatan) b.
Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA (di TPS)
15 Perjalanan Dinas a. Dalam Rangka Konsultasi ke Pusat b. Dalam Rangka Raker/Sosialisasi/Bintek : - Dengan KPU KAB/KOTA (di Kab/Kota) - Dengan PPK (di Kecamatan) - Dengan PPS (di Kecamatan) c. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA (di TPS) d. Dalam Rangka Validasi Data Pemilih 16 Pencalonan a. Penelitian Keabsahan Pencalonan dan Pengumuman pada Masyarakat b. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon c. Pengumuman Pasangan Calon Resmi 17 Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan a. KPU Provinsi b. KPU Kabupaten/Kota c. PPK d. PPS
-
-
orang x orang x orang x
- kl - kl - kl
x x x
Rp Rp Rp
-
-
OK OK OK
Rp Rp Rp
-
-
orang x
- kl
x
Rp
-
-
OK
Rp
-
-
orang x
- kl
x
Rp
-
-
OK
Rp
-
-
orang orang orang orang
-
kl kl kl kl
x x x x
Rp Rp Rp Rp
-
-
OK OK OK OK
Rp Rp Rp Rp
-
-
orang x
- kl
x
Rp
-
-
OK
Rp
-
-
paket
x
Rp
-
paket
Rp
-
- paket Desa/Kel.
x x
Rp - paket/Durasi
-
paket paket
Rp Rp
-
-
paket paket paket paket
Rp Rp Rp Rp
-
-
x x x x
Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa
x x x x
-
-
paket paket paket paket
x x x x
x
Rp Rp Rp Rp
Rp
-
-
NO
URAIAN
1
2
18 Pelaksanaan Kegiatan Kampanye **) a. Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon b. Bahan Kampanye c. Alat Peraga d. Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik 19 Proses Perhitungan Suara a. Pelatihan Operator Komputer b. Operator Komputer c. Rapat Pleno Penghitungan Suara
-
Kab/Kota orang paket
20 Audit dan Pengumuman Dana Kampanye
-
x x x
VOLUME
paket paket paket paket
-
Hr Hr Kl
-
x x x x
x x x
Rp Rp Rp Rp
-
-
orang Kec
paket
JUMLAH
Keterangan :
*)
**)
Apabila tidak mendapatkan fasilitas pinjam pakai dari Pemerintah Daerah
Sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2015
HARGA SATUAN
JUMLAH
5
6
UNIT
SATUAN
3
4
-
paket paket paket paket
Rp Rp Rp Rp
-
-
x x 1
Rp Rp tahap
-
-
OB OB paket
Rp Rp Rp
x
Rp
-
-
paket
Rp
……………………
C.
STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA BAWASLU PROVINSI
NO
URAIAN
1
2
1
2
-
-
-
-
3
4
5
6
x x x
Rp Rp Rp
-
-
KK KK KK
Rp Rp Rp
-
Bawaslu Provinsi a. Roda 4 b. Roda 2
-
unit unit
x x
-
bulan bulan
x x
Rp Rp
-
-
UB UB
Rp Rp
-
Panwas Kabupaten/Kota a. Roda 4 b. Roda 2
-
unit unit
x x
-
bulan bulan
x x
Rp Rp
-
-
UB UB
Rp Rp
-
orang
x
-
bulan bulan
x x
Rp Rp
-
- kali
-
bulan bulan
Rp Rp
-
-
bulan bulan paket
x x x
Rp Rp Rp
-
- kali
-
bulan bulan paket
Rp Rp Rp
-
-
paket
x
Rp
-
-
paket
Rp
-
-
Kecamatan
x
-
bulan x Rp -
-
D/KB
Rp
-
-
Kecamatan Kecamatan
x x
-
bulan x Rp bulan x Rp - x
-
D/KB D/KB
Rp Rp
-
PPL Rapat Biasa
-
Desa/Kel
x
-
bulan x Rp -
-
D/KB
Rp
-
Pengawas TPS Uang Makan
-
TPS
x
1 orang x Rp - x
-
D/KB
Rp
-
-
Desa/Kel.
+ - orang x - TPS ) x Rp -
-
OK
Rp
-
-
Desa/Kel.
+ - orang x - TPS ) x Rp -
-
OK
Rp
-
Bawaslu Provinsi a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Rapat Biasa
-
Panwas Kabupaten/Kota a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Listrik/Telp./Air/Internet c. Rapat Biasa Kartu Identitas (ID Card) untuk d. Panwascam, PPL dan Pengawas TPS Panwas Kecamatan a. Alat Tulis Kantor (ATK) (untuk kebutuhan Panwascam, PPL dan Pengawas TPS) b. Listrik/Telp./Air/Internet c. Rapat Biasa
Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS a. Administrasi Pembentukan Panwas ( - orang x - Kec + - orang x Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS b. Pelantikan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS
6
JUMLAH
Pelayanan Administrasi Perkantoran -
5
HARGA SATUAN
BBM Kendaraan Roda 4 dan 2
-
4
SATUAN
…………………
Pengadaan Barang Cetakan/Penggandaan Prov a. Bawaslu Provinsi Kab/Kota b. Panwas Kabupaten/Kota c. Panwas Kecamatan Kecamatan
-
3
VOLUME UNIT
(
- orang x -
Kec + - orang x
x
x
- kali
#
Bimtek/Pelatihan a. Bimtek/Pelatihan Panwas Kab/Kota (di Provinsi)
- kali
x
-
paket
x
Rp
-
-
paket
Rp
-
b. Bimtek/Pelatihan Panwas Kecamatan (di Kab/Kota)
- kali
x
-
paket
x
Rp
-
-
paket
Rp
-
c. Bimtek/Pelatihan PPL (di Kecamatan)
- kali
x
-
paket
x
Rp
-
-
paket
Rp
-
d. Bimtek/Pelatihan Pengawas TPS (di Kecamatan)
- TPS
x
-
orang
x
Rp
-
-
OK
Rp
-
Advokasi Hukum a. Advokasi Hukum di Provinsi b. Advokasi Hukum di Kab/Kota
-
Provinsi Kab/Kota
x x
-
paket paket
x x
Rp Rp
-
-
KK KK
Rp Rp
-
Sosialisasi Pengawasan Pemilu a. Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Provinsi b. Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Kab/Kota c. Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Kecamatan
-
Provinsi Kab/Kota Kecamatan
x x x
-
paket paket paket
x x x
Rp Rp Rp
-
-
KK KK KK
Rp Rp Rp
-
a. Pengawasan Pemilu Partisipatif di Provinsi b. Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kab/Kota c. Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kecamatan
-
Provinsi Kab/Kota Kecamatan
x x x
-
paket paket paket
x x x
Rp Rp Rp
-
-
KK KK KK
Rp Rp Rp
-
Musyawarah Penyelesaian Sengketa a. Penyelesaian Sengketa di Provinsi b. Penyelesaian Sengketa di Kab/Kota
-
Provinsi Kab/Kota
x x
-
paket paket
x x
Rp Rp
-
-
KK KK
Rp Rp
-
10 Kegiatan Sentra Gakkumdu a. Penanganan Pelanggaran di Provinsi b. Penanganan Pelanggaran di Kab/Kota
-
Provinsi Kab/Kota
x x
-
paket paket
x x
Rp Rp
-
-
KK KK
Rp Rp
-
11 Sewa Gedung Kantor *) a. Kabupaten/Kota b. Kecamatan
-
Kab/Kota Kecamatan
x x
-
bulan bulan
# x # x
Rp Rp
-
-
KB KB
Rp Rp
-
x x x
-
bulan bulan kali
# x # x x
Rp Rp Rp
-
-
UB UB UB
Rp Rp Rp
-
7
8
9
FGD/Rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif
12 Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya *) -
Panwas Kabupaten/Kota a. Kendaraan Operasional Roda 4 b. Kendaraan Operasional Roda 2 c. Kendaraan Lainnya
-
unit unit unit
NO
URAIAN
1
2
VOLUME UNIT
SATUAN
HARGA SATUAN
JUMLAH
3
4
5
6
13 Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis a. Dalam Rangka Raker/Rakor/Rakernis : - Dengan Panwas Kab/Kota (di Provinsi) - Dengan Panwas Kecamatan (di Kab/kota) - Dengan PPL (di Kecamatan) - Dengan Pengawas TPS (di Desa/Kel)
-
orang x orang x orang x orang x
kl kl kl kl
x x x x
-
Prov Kab/Kota Kecamatan TPS
x x x x
Rp Rp Rp Rp
-
-
OK OK OK OK
Rp Rp Rp Rp
-
b. Dalam Rangka Rakor : - Dengan Stakeholder di Provinsi - Dengan Stakeholder di Kab/kota
-
orang x - kl orang x - kl
x x
-
Prov Kab/Kota
x Rp x Rp
-
-
OK OK
Rp Rp
-
-
14 Perjalanan Dinas/Transport dalam rangka Konsultasi/Supervisi/Investigasi/Panggilan Sidang Kode Etik - Perjalanan Dinas Bawaslu Provinsi a. Konsultasi ke Bawaslu Pusat b. Supervisi/Investigasi ke Kab/Kota c. Supervisi/Investigasi ke Kecamatan d. Supervisi/Investigasi ke Desa/Kel
-
orang orang orang orang
x x x x
-
Jakarta Kab/Kota Kecamatan (selektif) Desa/Kel (selektif)
x x x x
Rp Rp Rp Rp
-
-
OK OK OK OK
Rp Rp Rp Rp
-
- Perjalanan Dinas Panwas Kabupaten/Kota a. Konsultasi ke Bawaslu Pusat b. Konsultasi ke Provinsi c. Supervisi/Investigasi ke Kecamatan d. Supervisi/Investigasi ke Desa/Kel
-
orang orang orang orang
x x x x
-
Jakarta Kab/Kota Kecamatan (selektif) Desa/Kel (selektif)
x x x x
Rp Rp Rp Rp
- x -
Kab/Kota
-
OK OK OK OK
Rp Rp Rp Rp
-
- Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan a. Konsultasi ke Kab/Kota b. Supervisi/Investigasi ke Desa/Kel
-
orang x - Kab/Kota orang x - Desa/Kel (selektif)
x Rp x Rp
- x -
Kec.
-
OK OK
Rp Rp
-
- Transport PPL a. Konsultasi ke Kecamatan b. Supervisi/Investigasi ke TPS
-
orang x - Kecamatan orang x - TPS (selektif)
x Rp x Rp
-
-
OK OK
Rp Rp
-
JUMLAH
Keterangan : *)
Apabila tidak mendapatkan fasilitas pinjam pakai dari Pemerintah Daerah
………………..
D.
STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KPU KABUPATEN/KOTA
NO
URAIAN
1
2
1
Pengadaan Barang Cetakan/Penggandaan a. Cetak surat suara ( - DPT x 102.5% ) +
2000
b. Penggandaan Formulir - Formulir A KWK - Formulir B KWK - Formulir C KWK - Formulir D KWK - Formulir DA KWK - Formulir DB KWK - Formulir DC KWK
TPS paket TPS PPS PPK Kab/Kota Prov
-
c. Penggandaan Juknis dan Peraturan - Kabupaten/Kota - PPK - PPS - KPPS/TPS (Buku Panduan) - PPDP 2
4
5
6
x x x x x x x
Perundang-undangan Kab/Kota x PPK x PPS x TPS x TPS x
x Rp
-
-
lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar
x x x x x x x
-
eks eks eks eks eks
x x x x x
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
-
Rp Rp Rp Rp Rp
x x x x x
1 1 1 1 1
tahap tahap tahap tahap tahap
-
HARGA SATUAN
JUMLAH
5
6
UNIT
SATUAN
3
4
-
lembar
Rp
-
-
paket paket paket paket paket paket paket
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
-
-
paket paket paket paket paket
Rp Rp Rp Rp Rp
-
Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara lainnya a Kotak Surat Suara
-
buah
x -
TPS
x Rp
-
-
buah
Rp
-
b Bilik suara
-
buah
x -
TPS
x Rp
-
-
buah
Rp
-
c Tinta sidik jari
-
buah
x -
TPS
x Rp
-
-
buah
Rp
-
keping keping keping
x x x
-
keping keping keping
Rp Rp Rp
-
-
buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah set lembar buah botol buah buah buah buah buah lembar lembar lembar keping buah lembar buah buah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
-
-
PP PP PP
Rp Rp Rp
-
d Segel 1 ) Tingkat Kab/Kota (( 2 ) Tingkat PPK (( 3 ) Tingkat KPPS e Sampul (Kubus dan Biasa) 1 ) Sampul II.S1 KWK 2 ) Sampul II.S2 KWK 3 ) Sampul III.S1 KWK 4 ) Sampul DAA KWK 5 ) Sampul V.S1 KWK 6 ) Sampul V.S2.1 KWK 7 ) Sampul V.S2.2 KWK 8 ) Sampul V.S2.3 KWK 9 ) Sampul V.S3 KWK 10 ) Sampul kecil 11 ) Sampul DPT/DPT-b f Bantalan dan Alat Pencoblos g Tanda pengenal ( h Karet pengikat i Lem perekat (( j Kantong plastik besar (( k Ballpoint (( l Gembok (( m Spidol besar (( n Spidol kecil (( o Sticker nomor Kotak Suara p Alat bantu tuna netra q Daftar pasangan calon r Hologram s Sarana/papan pengumuman t Salinan DPT ( u Kotak untuk BA Rekapitulasi v Stiker label Kotak untuk BA 3
lembar
VOLUME
- keping - keping
9 -
3
x - Kab/Kota x - PPK
) )
+ +
( ( ( -
buah x - Kab/Kota x Rp buah x - TPS x Rp buah x - PPK x Rp buah x - PPS x Rp buah x - TPS x Rp buah x - TPS x Rp buah x - TPS x Rp buah x - TPS x Rp buah x - TPS x Rp buah x - TPS x Rp buah x - TPS x Rp set x - TPS x Rp + saksi ) x - lembar x buah x - TPS x Rp botol x - PPK ) + ( - botol buah x - PPS ) + ( - buah buah x - PPK ) + ( - buah buah x - PPK ) + ( - buah buah x - PPK ) + ( - buah buah x - PPK ) + ( - buah lembar x TPS x lembar x TPS x lembar x TPS x keping x TPS x buah x TPS x + saksi ) x - lembar (( 1 buah x - Kab/Kota) + (( 1 buah x - Kab/Kota) + -
-
TPS TPS TPS
)) )) )
x x x
Rp. Rp. Rp. -
TPS
x
Rp
-
x TPS x TPS x TPS x TPS x TPS x TPS Rp Rp Rp Rp Rp x TPS buah x buah x -
)) )) )) )) )) ))
x x x x x x
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
x Rp PPK )) PPK ))
-
x Rp x Rp
-
Distribusi - PP (termasuk bongkar muat) - Dari Kab/Kota ke Kec. (PPK) - Dari Kec. Ke Desa/Kel (PPS) - Dari Desa/Kel ke KPPS (TPS) -
PP PP PP
x x x
-
PPK PPS TPS
x x x
Rp Rp Rp
Pemeliharaan a. Kantor/Inventaris b. Kendaraan Roda 4 dan 2
-
paket paket
x x
-
bulan bulan
x x
Rp Rp
-
-
PB PB
Rp Rp
-
BBM Kendaraan Roda 4 dan 2 a. Roda 4 b. Roda 2
-
unit unit
x x
-
bulan bulan
x x
Rp Rp
-
-
KB KB
Rp Rp
-
bulan bulan bulan bulan
x x x x
Rp Rp Rp Rp
-
-
bulan bulan bulan bulan
Rp Rp Rp Rp
-
- paket
x
Rp
-
-
paket
Rp
-
-
KKB
Rp
-
-
KKB paket
Rp Rp
-
-
Pelayanan Administrasi Perkantoran KPU Kabupaten/Kota a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Listrik/Telp./Air c. Sidang/Rapat Biasa d. Pengamanan Kantor Biaya Pelelangan Pengadaan e. Barang/Jasa Penyusunan Dokumen Hasil f. Evaluasi & Pelaporan g. Dokumentasi/Publikasi h. Akuntan Publik
-
- Kab/Kota - Kab/Kota - paket
x x x
-
bulan
x
bulan x
Rp Rp Rp
-
NO
URAIAN
1
2
7
PPK a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Listrik/Telp./Air c. Sidang/Rapat Biasa d. Sewa Gedung Kantor *)
-
PPS a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Sidang/Rapat Biasa KPPS a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Listrik/Telp./Air c. Uang Makan d. Tenda, Meja & Kursi
9
SATUAN
3
4
HARGA SATUAN
JUMLAH
5
6
x x x x
-
bulan bulan bulan bulan
x x x x
Rp Rp Rp Rp
-
-
D/KB D/KB D/KB D/KB
Rp Rp Rp Rp
-
- Desa/Kel - Desa/Kel
x x
-
bulan x bulan x
Rp Rp
-
-
D/KB D/KB
Rp Rp
-
-
x x x x
-
D/KB D/KB D/KB D/KB
Rp Rp Rp Rp
-
-
unit unit kali
Rp Rp Rp
-
TPS TPS TPS TPS
Rp Rp Rp Rp
-
x
-
orang
Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya *) a. Kendaraan Operasional Roda 4 b. Kendaraan Operasional Roda 2 c. Kendaraan Lainnya
8
PPK PPK PPK PPK
VOLUME UNIT
Pembentukan PPK, PPS dan KPPS a. Administrasi Pembentukan PPK, PPS dan KPPS b. Peresmian PPK, PPS dan KPPS
- unit - unit - unit
x x x
(
- orang x - Kec
+ -
orang x
-
Desa/Kel.
+
- orang x
-
TPS )
x Rp -
-
OK
Rp
-
(
- orang x - Kec
+ -
orang x
-
Desa/Kel.
+
- orang x
-
TPS )
x Rp -
-
OK
Rp
-
x Rp x Rp
-
D/KB OK OK lembar lembar
Rp Rp Rp Rp Rp
-
-
buah buah
Rp Rp
-
Pengelolaan Logistik Pilkada a. Sewa gudang *) b. Pengamanan gudang c. Pengawasan Pencetakan Surat Suara d. Sortir dan lipat Surat Suara (( e. Pengesetan Formulir (( 1 f. Penyiapan kotak dan bilik suara - Kotak Suara (termasuk mur dan baut) - Bilik Suara (termasuk mur dan baut)
Rp Rp Rp
-
x x x
- Kab/Kota x - Kab/Kota x - Kab/Kota 102.5% ) + - PPK ) + (
- orang - orang DPT x paket x ( (
-
buah buah
-
bulan bulan kali
x x x 2000 lembar 1 paket x
x x
-
bulan bulan hari -
TPS TPS
x x x
) ))
TPS ) )
Rp Rp Rp -
x x
Rp Rp
-
-
10 Persiapan Pemungutan Suara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
( -
DPT
x 102.5%
)
x Rp
-
-
DPT
Rp
-
11 Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi
( -
DPT
x 102.5%
)
x Rp
-
-
DPT
Rp
-
-
KK KK
Rp Rp
-
-
paket
Rp
-
12 Raker/Pelatihan dengan KPU KAB/KOTA a. Raker / Pelatihan b. Biaya Panitia 13 Advokasi Hukum
-
Kab/Kota
x
Raker/Pelatihan Raker/Pelatihan
1 paket
x x
Rp Rp
-
x
Rp
-
x
- KK
14 Rapat Kerja a. Dalam Rangka Raker - Dengan PPK (di Kecamatan) - Dengan PPS (di Kecamatan) b. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA (di TPS) 15 Perjalanan Dinas a. Dalam Rangka Konsultasi ke Pusat b. Dalam Rangka Konsultasi ke Provinsi c. Dalam Rangka Raker/Sosialisasi/Bintek : - Dengan KPU KAB/KOTA (di Kab/Kota) - Dengan PPK (di Kecamatan) - Dengan PPS (di Kecamatan) d. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA (di TPS) e. Dalam Rangka Validasi Data Pemilih 16 Pencalonan a. Penelitian Keabsahan Pencalonan dan Pengumuman pada Masyarakat b. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon c. Pengumuman Pasangan Calon Resmi 17 Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan a. KPU Kabupaten/Kota b. PPK c. PPS
-
-
orang x orang x
-
kl kl
x x
Rp Rp
-
-
OK OK
Rp Rp
-
-
orang x
-
kl
x
Rp
-
-
OK
Rp
-
-
orang x orang x
-
kl kl
x x
Rp Rp
-
-
OK OK
Rp Rp
-
-
orang orang orang orang
x x x x
-
kl kl kl kl
x x x x
Rp Rp Rp Rp
-
-
OK OK OK OK
Rp Rp Rp Rp
-
-
orang x
-
kl
x
Rp
-
-
OK
Rp
-
-
paket x
Rp
-
-
paket
Rp
-
- paket x Desa/Kel. x
Rp -
paket/Durasi
-
paket paket
Rp Rp
-
-
paket paket paket
Rp Rp Rp
-
-
paket paket paket paket
Rp Rp Rp Rp
-
-
-
Kabupaten Kecamatan Desa
18 Pelaksanaan Kegiatan Kampanye **) a. Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon b. Bahan Kampanye c. Alat Peraga d. Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik 19 Proses Perhitungan Suara a. Pelatihan Operator Komputer b. Operator Komputer c. Rapat Pleno Penghitungan Suara
-
Kab/Kota orang paket
20 Audit dan Pengumuman Dana Kampanye
-
x x x
-
x x x -
paket paket paket paket
x x x x
Hr Hr Kl
x x x
-
paket paket paket
Rp Rp Rp Rp
paket
x x x
x Rp
Rp Rp Rp
-
-
-
orang Kec
x x #
Rp Rp tahap
-
-
OB OB paket
Rp Rp Rp
x
Rp
-
-
paket
Rp
JUMLAH
Keterangan :
*)
**)
Apabila tidak mendapatkan fasilitas pinjam pakai dari Pemerintah Daerah
Sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2015
-
……………………
E.
STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PANWAS KABUPATEN/KOTA
NO
URAIAN
1
2
1
Pengadaan Barang Cetakan/Penggandaan Kab/Kota a. Panwas Kabupaten/Kota b. Panwas Kecamatan Kecamatan
2
BBM Kendaraan Roda 4 dan 2 - Panwas Kabupaten/Kota a. Roda 4 b. Roda 2
3
-
-
x x
Rp Rp
-
SATUAN
HARGA SATUAN
JUMLAH
3
4
5
6
-
KK KK
Rp Rp
-
-
bulan bulan
x x
Rp Rp
-
-
UB UB
Rp Rp
-
-
bulan bulan paket paket
x x x x
Rp Rp Rp Rp
-
-
bulan bulan paket paket
Rp Rp Rp Rp
-
-
D/KB
Rp
-
-
D/KB D/KB
Rp Rp
-
-
D/KB
Rp
-
-
D/KB
Rp
-
x
- kali
Panwas Kecamatan a. Alat Tulis Kantor (ATK) (untuk kebutuhan Panwascam, PPL dan Pengawas TPS)
-
Kecamatan
x
-
bulan x Rp -
b. Listrik/Telp./Air/Internet c. Rapat Biasa
-
Kecamatan Kecamatan
x x
-
bulan x Rp bulan x Rp - x
PPL Rapat Biasa
-
Desa/Kel
x
-
bulan x Rp -
Pengawas TPS Uang Makan
-
TPS
x
1 orang x Rp - x
-
Desa/Kel.
+ - orang x - TPS ) x Rp -
-
OK
Rp
-
-
Desa/Kel.
+ - orang x - TPS ) x Rp -
-
OK
Rp
-
Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS a. Administrasi Pembentukan Panwas ( - orang x - Kec + - orang x Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS b. Pelantikan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS
5
unit unit
x x
Pelayanan Administrasi Perkantoran - Panwas Kabupaten/Kota a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Listrik/Telp./Air/Internet c. Rapat Biasa d. Kartu Identitas (ID Card) untuk Panwascam, PPL dan Pengawas TPS -
4
-
VOLUME UNIT
(
- orang x -
Kec + - orang x
- kali
#
Bimtek/Pelatihan a. Bimtek/Pelatihan Panwas Kecamatan (di Kab/Kota)
- kali
x
-
paket
x
Rp
-
-
paket
Rp
-
b. Bimtek/Pelatihan PPL (di Kecamatan)
- kali
x
-
paket
x
Rp
-
-
paket
Rp
-
c. Bimtek/Pelatihan Pengawas TPS (di Kecamatan)
- TPS
x
-
orang
x
Rp
-
-
OK
Rp
-
6
Advokasi Hukum Advokasi Hukum di Kab/Kota
-
Kab/Kota
x
-
paket
x
Rp
-
-
KK
Rp
-
7
Sosialisasi Pengawasan Pemilu a. Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Kab/Kota b. Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Kecamatan
-
Kab/Kota Kecamatan
x x
-
paket paket
x x
Rp Rp
-
-
KK KK
Rp Rp
-
8
FGD/Rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif a. Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kab/Kota b. Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kecamatan
-
Kab/Kota Kecamatan
x x
-
paket paket
x x
Rp Rp
-
-
KK KK
Rp Rp
-
Musyawarah Penyelesaian Sengketa Penyelesaian Sengketa di Kab/Kota
-
Kab/Kota
x
-
paket
x
Rp
-
-
KK
Rp
-
10 Kegiatan Sentra Gakkumdu Penanganan Pelanggaran di Kab/Kota
-
Kab/Kota
x
-
paket
x
Rp
-
-
KK
Rp
-
11 Sewa Gedung Kantor *) a. Kabupaten/Kota b. Kecamatan
-
Kab/Kota Kecamatan
x x
-
bulan bulan
x x
Rp Rp
-
-
KB KB
Rp Rp
-
12 Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya *) - Panwas Kabupaten/Kota a. Kendaraan Operasional Roda 4 - unit b. Kendaraan Operasional Roda 2 - unit c. Kendaraan Lainnya - unit
x x x
-
bulan bulan kali
x x x
Rp Rp Rp
-
-
UB UB UB
Rp Rp Rp
-
13 Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis a. Dalam Rangka Raker/Rakor/Rakernis : - Dengan Panwas Kecamatan (di Kab/kota) - Dengan PPL (di Kecamatan) - Dengan Pengawas TPS (di Desa/Kel) -
orang x - kl orang x - kl orang x - kl
x x x
-
Kab/Kota x Rp Kecamatan x Rp TPS x Rp
-
-
OK OK OK
Rp Rp Rp
-
orang x - kl
x
-
Kab/Kota
-
-
OK
Rp
-
9
b. Dalam Rangka Rakor : - Dengan Stakeholder di Kab/kota
-
x Rp
NO
URAIAN
1
2
VOLUME
14 Perjalanan Dinas/Transport dalam rangka Konsultasi/Supervisi/Investigasi/Panggilan Sidang Kode Etik - Perjalanan Dinas Panwas Kabupaten/Kota a. Konsultasi ke Bawaslu Pusat - orang x - Jakarta x Rp b. Konsultasi ke Provinsi - orang x - Kab/Kota x Rp c. Supervisi/Investigasi ke Kecamatan - orang x - Kecamatan (selektif) x Rp d. Supervisi/Investigasi ke Desa/Kel - orang x - Desa/Kel (selektif) x Rp - x - Kab/Kota - Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan a. Konsultasi ke Kab/Kota b. Supervisi/Investigasi ke Desa/Kel
-
orang x - Kab/Kota orang x - Desa/Kel (selektif)
x Rp x Rp
- x -
- Transport PPL a. Konsultasi ke Kecamatan b. Supervisi/Investigasi ke TPS
-
orang x - Kecamatan orang x - TPS (selektif)
x Rp x Rp
-
Kec.
UNIT
SATUAN
HARGA SATUAN
JUMLAH
3
4
5
6
-
OK OK OK OK
Rp Rp Rp Rp
-
-
OK OK
Rp Rp
-
-
OK OK
Rp Rp
-
JUMLAH
Keterangan :
*)
Apabila tidak mendapatkan fasilitas pinjam pakai dari Pemerintah Daerah
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd W. SIGIT PUDJIANTO NIP. 19590203 198903 1 001.
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO
