MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PENGUATAN PERAN PEMERINTAH PROVINSI DI DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PENGUATAN PERAN PEMERINTAH PROVINSI DI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PENDAHULUAN Rapat Multilateral I & II Musrenbang Provinsi

Pembahasan/Penyelarasan Program Strategis K/L & Daerah

MUSRENBANGNAS RKP Tahun 2017 TEMA : “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah“

Pertumbuhan ekonomi 7,1%, Inflasi 4%, penurunan tingkat Kemiskinan 7,5%-8,5% & pengangguran 5,2%5,5%

KESEPAKATAN Program & Kegiatan Pusat dan Daerah Tahun 2017

SASARAN RKP 2017

GUBERNUR Mendukung pencapaian sasasaran pembangunan nasional Tahun 2017


PERAN STRATEGIS KEMENDAGRI menjamin keberlangsungan

UU NO. 23 TAHUN 2014 ttg PEMDA MDN melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemda secara nasional

berlandaskan • Penjabaran Visi, Misi, dan Program sesuai dgn agenda prioritas NAWA CITA Presiden RI Jokowi-JK dlm PERPRES 2 Thn 2015 ttg RPJMN 20152019; • Penjabaran Program Operasional KEMENDAGRI; • Koordinasi antar K/L secara terpadu.

POROS Pemerintahan & Politik Dalam Negeri

komitmen bersama & partisipasi masyarakat

melaksanakan program secara efektif, efisien, bersih berwibawa dlm rangka memperkokoh NKRI

• pelayanan & pemberdayaan masyarakat • pembangunan daerah, • demokrasi, • penegakan hukum dan kesatuan bangsa

gubernur, bupati/walikota mengelola, & memecahkan berbagai isu-isu strategis SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2017


PERAN GUBERNUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERAN GUBERNUR

Pasal 65 KEPALA DAERAH OTONOM a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta menyusun dan menetapkan RKPD; d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91 WAKIL PEMERINTAH PUSAT a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota; b. melakukan monitoring, evaluasi, supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya; d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah dan retribusi daerah; e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PERAN STRATEGIS GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 91 Sebagai wakil pemerintah pusat

Melaksanakan binwas terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan : • Kewenangan Daerah kabupaten/kota. • Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota,

Gubernur

Pasal 65 Sebagai Kepala Daerah Otonom

Melaksanakan tugas dan wewenang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bersama DPRD.


REPUBLIK INDONESIA

PENGALIHAN URUSAN PEMERINTAHAN

Menyelesaikan inventarisasi Personel, Pendanaan, Prasarana dan Sarana serta Dokumen (P3D), antartingkatan pemerintahan paling lambat 31 Maret 2016 & serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen paling lambat tgl 2 Oktober 2016

UU NO. 23 TAHUN 2014 mengambil langkah-langkah

pengalihan urusan antartingkatan pemerintahan

gubernur, bupati/walikota

inventarisasi P3D menjadi dokumen & dasar penyusunan RKPD, KUA/PPAS & RANPERDA ttg APBD Prov/Kab/Kota TA 2017

s.d Desember 2016 pelayanan kpd masyarakat tdk boleh berhenti, harus ttp dilaksanakan oleh tingkatan pemerintahan yg saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan yg akan dialihkan antartingkatan pemerintahan dari kab/kota ke provinsi atau kepada Pemerintah Pusat


PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

World Economic Forum (WEF) dalam Global Competitiveness Report Tahun 2015–2016 PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA DIANTARA NEGARA-NEGARA ASEAN TAHUN 2015-2016 NO

NEGARA

Tahun 2014-2015

Tahun 2015-2016

KET

RANKING

SCORE

RANKING

SCORE

2

5,65

2

5,68

TETAP

1

SINGAPURA

2

MALAYSIA

20

5,16

18

5,23

NAIK

3

THAILAND

31

4,66

32

4,64

TURUN

4

INDONESIA

34

4,57

37

4,52

TURUN

5

PHILIPINA

52

4,40

47

4,39

NAIK

6

VIETNAM

68

4,23

56

4,30

NAIK

7

LAOS

93

3,91

83

4,00

NAIK

8

KAMBOJA

95

3,89

90

3,94

NAIK

9

MYANMAR

134

3,24

131

3,32

NAIK

TIMOR LESTE

136

3,17

-

-

-

10

sumber : The Gobal Competitiveness Report 2015-2016, World Economi Forum diolah


REPUBLIK INDONESIA

DOING BUSINESS RANK TAHUN 2015-2016 TAHUN 2015 NO.

NEGARA

TAHUN 2016

STARTING A BUSINESS

RANKING EASE DOING BUSINESS

RANKING

1

STARTING A BUSINESS

Time (days)

RANKING EASE DOING BUSINESS

RANKING

Time (days)

6

2,5

1

1

2

1

Singapura

2

Malaysia

18

13

5,5

18

4

3

3

Thailand

26

75

27,5

49

5

11

4

Brunei Darussalam

101

179

15

84

8

9

5

Vietnam

78

125

34

90

11

14

6

Philipina

95

161

34

103

14

22

7

Indonesia

114

155

52,5

109

14

24

8

Kamboja

135

184

101

127

17

25

9

Laos

148

154

92

134

18

19

10

Timor Leste

172

96

10

173

25

12

11

Myanmar

177

189

72

167

24

12

Sumber: International Finance Corporation & World Bank 2015-2016


HASIL EVALUASI PTSP S.D. APRIL 2015 PROPORSI 498 DAERAH YANG SUDAH MEMBENTUK PTSP

105% 100% 95% 90% 85% 80%

100%

98% 90%

34

373

91

PROVINSI

KABUPATEN

KOTA

PROPORSI BENTUK LEMBAGA PTSP 498 DAERAH

300 250 200 150 100 50 0

272 220

4

2 BADAN

DINAS

KANTOR

UNIT

HAMBATAN

• terdapat 47 pemda atau 8,62% yang belum memiliki komitmen untuk membentuk dan melimpahkan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada PTSP. • Kewenangan penandatangan masih tetap berada pada KDH dan/atau Kepala Perangkat Daerah. • Belum menetapkan dan melaksanakan sepenuhnya SOP PTSP. sehingga belum ada kepastian waktu penyelesaian dan biaya perizinan dan non perizinan. TINDAK LANJUT • Bagi daerah yang belum membentuk PTSP paling lambat akhir bulan Juni Tahun 2015 sudah membentuk PTSP, sekaligus melimpahkan kewenangan perizinan dan non perizinan serta tetapkan SOP. • Limpahkan sepenuhnya proses & penetapan perizinan dan non perizinan serta SOP PTSP • Tingkatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah melalui pembinaan dan pengawasan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Wujudkan penyelesaian perizinan dengan efisiensi menjadi maksimal 7 (tujuh) Hari, agar mampu bersaing dengan negara tetangga dalam penyelesaian perizinan secara cepat, tepat, mudah dan murah bagi para investor yang akan memulai atau perluasan usaha


PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TTG DESA

Desa mempunyai kedudukan sangat strategis yaitu memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus urusan kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945

thn 2016 Pemerintah telah mengalokasikan dana transfer APBN sejumlah Rp. 47 Triliun dengan alokasi per desa Rp 628,5 juta

Pemerintahan desa yang bersih, efektif, demokratis & terpercaya

PERAN GUBERNUR , BUPATI/WALIKOTA •

Tingkatkan kapasitas aparatur pemda di bidang perencanaan pembangunan desa, keuangan dan asset desa, administrasi pemerintahan desa, penyusunan pedoman standar jabatan, BUMDES dan produk hukum.

•

Tingkatkan kapasitas aparat badan permusyawaratan desa melalui pendidikan dan pelatihan.

•

Latih, bimbing, bina kelembagaan masyarakat desa.

•

Fasilitasi penataan desa dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa 11


REPUBLIK INDONESIA

PENEGASAN BATAS ANTAR DAERAH Akibat

Permasalahan batas antar daerah Pemekaran daerah dan ketidaksinkronan antara undang-undang pembentukan satu daerah dengan daerah lainnya

Muncul konflik perebutan sumber daya ekonomi baik SDA maupun potensi ekonomi wilayah

Upaya penetapan batas antar daerah yang berjumlah 973 segmen batas daerah

REALISASI PENETAPAN BATAS ANTAR DAERAH s.d APRIL 2015

Definitif 328 Indikatif 645

Penyelesian Permasalahan Tingkatkan koordinasi untuk mengatasi hambatan dan memecahkan permasalahan dengan berpedoman pada PERMENDAGRI Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, sehingga penegasan batas daerah di wilayah masing-masing dapat diselesaikan.


REPUBLIK INDONESIA

PENGELOLAAN BATAS ANTAR NEGARA Permasalahan •

•

•

•

Aspek penyelesaian dan penegasan batas wilayah negara: belum selesainya proses penyelesaian dan penyepakatan batas dengan negara tetangga pada beberapa segmen; PENANGANAN Aspek pertahanan dan keamanan serta penegakan 1. hukum: belum optimalnya aspek pengawasan perbatasan laut dan udara & banyaknya kegiatan 2. illegal di Lokasi Prioritas (LOKPRI), seperti illegal fishing, illegal entry, illegal logging, human 3. trafficking; Aspek infrastruktur: rendahnya pelayanan 4. infrastuktur transportasi regional dan lokal, serta 5. minimnya akses terhadap pelayanan sarana dan prasarana dasar di LOKPRI; 6. Aspek kelembagaan: belum optimalnya mekanisme dan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi 7. dan sinergi program pengelolaan perbatasan Negara baik di tingkat pusat maupun daerah, serta 8. terbatasnya sumber daya, sarana prasarana pendukung, serta SDM lembaga pengelola perbatasan.

Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Tahun 2015-2019

Penetapan dan penegasan batas wilayah negara; Peningkatan pertahanan dan keamanan serta penegakan hukum; Pemantapan pelayanan lintas batas negara; Penataan ruang kawasan perbatasan; Peningkatan penyediaan infrastruktur kawasan perbatasan; Pengembangan/pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan; Peningkatan pelayanan sosial dasar kawasan perbatasan; dan Penguatan/penataan kelembagaan


REPUBLIK INDONESIA

PERCEPATAN PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PERDA RTRW mewujudkan 1.

2. 3.

PENYELESAIAN RTRW

Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; Keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan Perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

• Mempercepat pembahasan & penetapan Perda ttg RTRW • Meningkatkan kinerja BKPRD untuk mempercepat proses penyusunan dan persetujuan substansi serta mengatasi permasalahan/konflik pemanfaatan ruang. • Penyelesaian perbedaan thd penetapan pola ruang antar K/L

REALISASI PENETAPAN PERDA RTRW PROVINSI, KABUPATEN & KOTA s.d April 2015 23,53 %

PROVINSI

KABUPATEN

KOTA

20,96 %

8,60%

91,40 %

79,04 %

76,47 %

SUDAH

BELUM


REPUBLIK INDONESIA

PENYELESAIAN PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Hasil Evaluasi Penyusunan/Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015

PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI

PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 83%

80% 100%

100% 20% 0%

RPJPD SUDAH MENETAPKAN

0% RPJMD BELUM MENETAPKAN

PENETAPAN RKPD TAHUN 2015 82%

76%

24%

18%

PROVINSI TEPAT WAKTU

17%

KAB/KOTA TERLAMBAT

RPJPD SUDAH MENETAPKAN

RPJMD BELUM MENETAPKAN


REPUBLIK INDONESIA

KEWAJIBAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA BERSAMA DPRD DALAM PENYELESAIAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN SESUAI AMANAT UU NO 23 THN 2014 Menetapkan Perda RPJPD agar daerah memiliki arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang serta landasan penyusunan visi dan misi calon kepala daerah. Segera menetapkan Perda RPJMD sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2017.

Segera Menetapkan Perkada RKPD 2017 dan capai kesepakatan KUA-PPAS dengan DPRD tepat waktu agar APBD TA 2017 dilaksanakan 1 Januari 2017. Menetapkan Renstra PD selaras dengan RPJMD, & Renja PD 2017 selaras dengan RKPD 2017


REPUBLIK INDONESIA

FUNGSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN SANKSI KEPADA PEMERINTAHAN DAERAH ( Pasal 265 & Pasal 266)

RPJPD

menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah

RPJMD

sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah •

RKPD

•

sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.


REPUBLIK INDONESIA

KEWAJIBAN KEPALA DAERAH DALAM PENETAPAN APBD (PASAL 311 UU 23/2014)

 Wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.

 Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.  Rancangan Perda dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.

 Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah, kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran.


REPUBLIK INDONESIA

Penetapan Perda APBD Tepat Waktu (2012-2016) 100%

90%

32 Daerah

29 Daerah 87.88%

94.12%

27 Daerah 81.82%

80%

55 Daerah

79.41% 84.58%

62 Daerah

351 Daerah

66.67%

23 Daerah 67.65%

59.78%

64.56%

60% 60.40%

50%

266 Daerah

241 Daerah

50.63%

40%

27 Daerah

65 Daerah 70.65%

70%

81 87.10% Daerah

202 Daerah 2012

2013

Provinsi

2014

Kota

2015

Kabupaten

Catatan: Tahun 2016 Kabupaten/Kota dalam proses inventarisasi data; Sumber Data: Diolah dari Perda APBD Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, TA 2016

2016


REPUBLIK INDONESIA

PROPORSI BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI SE-INDONESIA TA 2016

Rata-Rata = 14.94%

Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016


REPUBLIK INDONESIA

PROPORSI KOMPONEN BELANJA DAERAH AGREGAT APBD PROVINSI TA 2016

Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016


REPUBLIK INDONESIA

Realisasi Belanja APBD Provinsi dan Kabupaten /Kota s/d 31 Maret 2016 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%

• 8,3%

8,0%

•

Provinsi

Kabupaten/Kota

Realisasi Belanja APBD Provinsi rata-rata sebesar 8,3%, tertinggi Provinsi Jawa Timur 17.2%, berturut-turut Provinsi Lampung 15,9%, Sulawesi Utara 15,2% Sumatera Selatan 15,1%. dan Nusa Tenggara Barat 14,6%. Realisasi belanja APBD kabupaten/kota rata-rata sebesar 5.8% tertinggi Kota Pagaralam 21,6%, berturut-turut Kab. Probolinggo 20,3%, Kab. Kep. Anambas 19,9%, Kota Bandung 17,7% dan Kab. Sumbawa 16,4%

Sumber data : Sismontep - KSP


REPUBLIK INDONESIA

REALISASI BELANJA APBD PROVINSI Provinsi Jawa Timur Provinsi Lampung Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Gorontalo Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Sumatera Utara Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Bengkulu Provinsi Maluku Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Jawa Barat Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi D. I. Yogyakarta Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Aceh Provinsi Riau Provinsi Jawa Tengah Provinsi Banten Provinsi Bali Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Utara Provinsi Sumatera Barat Provinsi Papua Barat Provinsi Papua Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Maluku Utara Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Jambi Provinsi DKI Jakarta

17,0% 16,0% 15,0% 15,0% 15,0% 14,0% 12,0% 12,0%

11,0% 11,0% 11,0% 10,0% 10,0% 10,0% 9,0% 8,0% 8,0% 8,0% 7,0% 7% 5,0% 4,0% 4,0% 4%

3,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sumber data : Sismontep - KSP


REPUBLIK INDONESIA

SINERGI PENGUATAN APARATUR PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)


REPUBLIK INDONESIA


REPUBLIK INDONESIA


REPUBLIK INDONESIA

Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2017 Menyebutkan : UU NOMOR 8 TAHUN 2015 TTG PERUBAHAN UU NO 1THN 2015 TTG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TTG PILGUB, BUP & WALKOT MENJADI UNDANG-UNDANG

pemungutan suara serentak periode kedua akan dilaksanakan pada bulan Februari 2017, untuk 101 kepala daerah yang terdiri dari: 7 gubernur dan wakil gubernur, 76 bupati dan wakil bupati serta 18 walikota dan wakil walikota

Hal-hal yang perlu ditindak lanjuti : •

• •

Menyerahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada KPUD, yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Mengalokasikan dana hibah dari pemerintah daerah kepada KPU provinsi, kabupaten dan kota, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten dan Kota sesuai dengan kebutuhan. Pengalokasian dilakukan atas dasar pola sharing yang mengutamakan pertimbangan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.


REPUBLIK INDONESIA

Penanganan Stabilitas Politik Dalam Negeri Keberhasilan Pemerintah bersama PEMDA menciptakan stabilitas politik dalam negeri yang kondusif

Target PDB , tingkat inflasi, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan dalam RKP dan RKPD Tahun 2017

Tercipta stabilitas politik dan keamanan di wilayah dan daerah masing-masing

tetap diperlukan upaya maksimal agar potensi konflik dapat dicegah dan frekuensi konflik dapat ditekan serendah mungkin

• Tingkatkan koordinasi Forum komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) • libatkan unsur terkait dilingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan desa


REPUBLIK INDONESIA

SUMATERA

KALIMANTAN

IRIAN JAYA

JAVA

TERIMA KASIH 29

29

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PENGUATAN PERAN PEMERINTAH PROVINSI DI DAERAH

Recommend Documents