Menko Kesra: Ayo Perkuat Kemandirian Hadapi Tantangan Global!

Edisi 192 | 1-14 Juni 2013

www.menkokesra.go.id

WARTA

KESRA

MEDIA KOMUNIKASI UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tabloid Dwi Mingguan Edisi 192/VII/13

WARTA KESRA didistribusikan secara Nasional ke 34 Provinsi, 501 Kabupaten/Kota, 5300 Kecamatan

Menko Kesra: Ayo Perkuat Kemandirian Hadapi Tantangan Global!

Menko Kesra Agung Laksono sesaat sebelum Upacara Hari Kebangkitan Nasional 2013 yang dipusatkan di Bumi Perkemahan Ge’tengan Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Foto: Warta Kesra/Bimo Suharyanto.

Wadanjen Kopassus Brigjen. Jaswandi

Endemi Tarsius Masih Cukup Banyak

Ekspedisi NKRI Berperan Strategis untuk Rakyat

2

WARTA KESRA

Edisi 192 | 1-14 Juni 2013

Editorial

Kontrak Sosial Warta Kesra MEDIA KOMUNIKASI UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Warta Kesra diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia

Pembina: Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Pengarah: Para Staf Ahli Menko Kesra Para Deputi Menko Kesra Penanggung Jawab: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Dr. Ir. Safri Burhanuddin, DEA Redaktur Pelaksana: Kabag. Humas & Dokumentasi Kemenko Kesra Bimo Suharyanto, ME Staf Redaksi: M. Shokhiyan, S.S Ponco Suharyanto, S.Sos Siti Badriah, S.S Ahli Tata Letak/Produksi: Abdullah Syafei, S.Sos Sirkulasi: Abdul Kohar Sekretaris: Syuri Hatiasari, S.Ip Nurseha Saputra, A.Md Sekretariat Redaksi: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta 10110 Telp./ Faks. (021) 386 0565 E-mail: [email protected] Situs: www.menkokesra.go.id

Penerbit: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Redaksi menerima artikel atau tulisan juga foto. Redaksi berhak mengubah tulisan sepanjang tidak mengubah isi dan maknanya.

P

ersoalan kebebasan beragama masih menjadi isu dan tantangan yang berat bagi bangsa ini. Ambillah contoh isu jemaat Ahmadiyah yang terus mengalami kekerasan fisik dan kebijakan terus menerus. Pertama-tama tempat ibadahnya dirusak massa. Yang kedua mereka terus mendapat tekanan dari kebijakan pemerintah. Boleh jadi untuk segera menyelesaikan persoalan kelompok Ahmadiyah, bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Jakarta berlangsung rapat koordinasi yang membahas penyelesaian yang menimpa Muslim Ahmadiyah. Tidak tanggungtanggung, empat menteri hadir yakni Menko Kesra Agung Laksono, Menko Polkam Djoko Suyanto, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Agama Suryadharma Ali. Pada konferensi pers usai rapat, kembali pemerintah menghimbau agar jemaah Ahmadiyah mematuhi SKB 3 Menteri. Kemudian pemerintah akan mengoptimalkan peran Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem). Pemerintah juga menghimbau agar masyarakat tidak melakukan tindak kekerasan oleh siapapun kepada siapapun. Seperti halnya tindakan pemaksaan agama juga dilarang. SKB 3 menteri itu sendiri adalah pro kontra. Pasalnya dalam pasal-pasalnya mengandung banyak intervensi negara

dalam mengatur jamaah Ahmadiyah. Misalnya adalah memerintahkan warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia. Atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Atau seperti yang tercantum pada ayat 2 SKB, memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Kelompok pembela HAM terus menentang SKB yang mereka anggap merugikan Ahmadiyah. Persoalannya adalah umat Ahmadiyah mengimani apa yang mereka yakini sebagai kebenaran. Dalam konteks iman, negara sulit mengatur, mengubah bahkan membelokkan apa yang umat Ahmadiyah percayai. Pasalnya percaya itu ada dalam hati dan berpribadi. Alih-alih mencoba mengatur, negara malah menjadi bersitegang dengan penganut agama Ahmadiyah. Masuk terlalu jauh pada urusan private, tentu bukan tanggung jawab negara, apalagi

Celoteh Kang Weka

SURAT PEMBACA

TINDAKAN Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh yang melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang indikasi korupsi di kementeriannya patut diparesiasi. Pelaporan ini merupakan tindak lanjut hasil investigasi Inspektorat Jenderal Kemdikbud yang menemukan dugaan penyimpangan APBN-Perubahan

Pendidikan Gratis, Masih Jauh 2012 di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dari informasi yang ada terungkap bahwa ada banyak dugaan penyimpangan APBN-P 2012 di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Ditemukan pula dugaan penggelembungan dana di luar

batas kewajaran dari APBN-P direktorat itu senilai Rp 700 miliar. Kenyataan ini sungguh memilukan di tengah masih mahalnya biaya pendidikan di negeri ini. Sangat ironis memang, jika pengelolahan anggaran pendidikan saja

sampai mengatur-atur kepada siapa, apa, mengapa, dan bagaimana sekelompok orang harus percaya atau beribadat. Dilain pihak negara juga harus paham bahwa sebagian umat Muslim terganggu dengan keberadaan Ahmadiyah. Sebagian besar menilai Ahmadiyah sebagai ajaran me nyimpang. Masyarakat kemudian mengadili sendiri Ah madiyah, karena negara dianggap melakukan pendiaman. Tetapi seringkali tindakan main hakim sendiri itu berhimpitan dengan kekerasan. Tindakan untuk mencegah kekerasan terhadap penganut agama adalah tugas negara, termasuk di dalamnya melindungi mereka yang terancam. Dan jangan lupa, membangun dialog dengan penganut Ahmadiyah adalah keharusan. Syukur bila bisa dibangun satu pengertian antara negara, penganut Ahmadiyah dan umat Muslim. Semisal, Ahmadiyah ”mengalah” menjadi ajaran sendiri, tetapi dia mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai salah satu agama di Indonesia. Kelompok mayoritas juga tidak bisa menuntut pembubaran. Sampai saat ini, saya masih berimaji Indonesia yang damai. Indonesia yang telah membangun kontrak sosial dengan seluruh masya rakat, seperti yang tertulis dalam Pancasila dan UUD 1945 dan diamini oleh founding father kita. Damailah Indonesia.

bisa dikoropsi bagaimana program education for all akan dapat tercapai. Sepertinya, bagi masyarakat miskin masih cukup sulit menggapai keadilan di layanan pendidikan. Judith Samuel Tebet Jakarta Selatan

Penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebanyak 65 juta jiwa atau sekitar 25 persen dari penduduk Indonesia sebagai kompensasi dari kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. - Berarti seperempat warga indonesia tidak sejahtera. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang indikasi korupsi di kementeriannya, Rabu (29/5/2013) malam. - Semoga tidak seperti pepatah bilang menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri.

WartaUtama

WARTA KESRA

Edisi 192 | 1-14 Juni 2013

Hari Kebangkitan Nasional

S

eratus lima tahun setelah ide persatuan dan nasionalisme lahir (Beberapa sejarawan mengacu pada kelahiran Sarekat Islam (SI) bukan Boedi Oetomo-red). Delapan puluh lima tahun setelah Sumpah Pemuda, Indonesia kini telah menjadi negara papan tengah. Ekonominya tumbuh sebesar 6%, salah satu yang tertinggi di dunia setelah China. Sejarah mencatat para pendiri Boedi Oetomo (Dr Sutomo, Goenawan Mengoenkoesoemo, Soeraji dan Dr. Wahidin Sudirohusodo) maupun SI bukanlah organisasi politik. Mulamula mereka memperjuangkan hak sosial, ekonomi dan kebudayaan mereka. Barulah sesuai perjalanan waktu dua organisasi itu menjadi ”alat perjuangan” penyadaran masyarakat. Puncaknya adalah Sumpah Pemuda. Pada upacara Hari Kebangkitan Nasional 2013 yang dipusatkan di Bumi Perkemahan Ge’tengan Kabupaten Tana Tora ja, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menjelaskan, keber hasilan ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan 6% adalah hasil kebersamaan dan semangat juang seluruh

Warta 1, foto upacara di tator

Upacara Hari Kebangkitan Nasional 2013 yang dipusatkan di Bumi Perkemahan Ge’tengan Kabupaten Tana Toraja.

masyarakat. Da lam pidatonya didepan pelajar SD, SMP dan SMA, TNI dan Polri, Agung menjelaskan peran vital masyarakat guna memajukan suatu bangsa. ”Maka susah seharusnya kita berpegang pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya. Sekedar informasi upacara Harkitnas mengambil tema ”Dengan Semangat Kebangkitan Nasional Kita Wujudkan Demokrasi Berda sarkan Pancasila dan UUD 1945 Menuju Indonesia yang Maju dan Modern”.

Kata maju dan modern memiliki implikasi yang luas. Modern merujuk pada kekinian. Bila merujuk pada pemahaman perkembangan media, sebutlah perubahan dari mesin cetak ke media web. Implikasi dari kata maju dan modern menjadi luas yakni melibatkan peranan peng etahuan dan teknologi. Dalam rangka mewujudkan bangsa yang maju dan unggul, Indonesia menghadapi tantang an yang kompleks dan multidimensional, jelas Menko Kesra. Tantangan masa lalu jelaslah berbeda dengan masa

Pemerintah Gelontorkan Bantuan untuk Tator dan Torut DALAM perayaan Hari Kebangkitan Nasional ke-105, pemerintah melalui Menko Kesra Agung Laksono menggelontorkan bantuan untuk Kabupaten Tana Toraja (Tator) dan Toraja Utara (Torut). Bantuan itu berupa penyaluran PNPM, Bantuan Khusus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bantuan berupa mobil bioskop keliling, satu set peralatan olahraga dan MPASI (Makanan Pendamping ASI). Rinciannya, Program PNPM Mandiri Pedesaan untuk tahun 2013 Kabupaten Tator sebesar Rp28,950 miliar. Bantuan itu untuk 19 Kecamatan. Sementara untuk Torut diserahkan Program PNPM Mandiri, juga untuk 19 Kecamaran, senilai Rp27,950 miliar serta PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak Rp1,950 miliar. Selain menyerahkan bantuan program, Kemenko Kesra memberikan 1 set alat olah raga dari Kedeputian Kemenko Kesra untuk Tator dan Torut. Masing-masing menerima bola sepak (5 buah), bola futsal (5 buah) dan bola voli (5 buah). Pemerintah juga mendorong pengembangan pendidikan dengan memberikan bantuan khusus senilai Rp109,2 juta kepada SMPN 1 Mengkendek dan Rp45 juta untuk SMPN 1 Makale, kedua sekolah bertempat di Kabupaten Tana Toraja. Jumlah yang sama diberikan untuk SMPN1 Kesu’ (Rp109,2 juta) dan SMPN 1 Rindingallo (Rp45 juta) terletak di Torut. Disamping semua bantuan diatas, guna meningkatkan derajat kesehatan anak, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memberikan bantuan MPASI sebanyak 1 ton untuk kedua kabupaten. MPASI diberikan kepada bayi usia enam bulan. Pada masa itu bayi membutuhkan gizi tambahan disamping ASI.

WARTA KESRA/BIMO SUHARYANTO

Menko Kesra: Ayo Perkuat Kemandirian Hadapi Tantangan Global! sekarang. ”Tantangan berubahubah baik karakter dan sifatnya sejalan dengan tuntutan zaman. Baik itu tantangan dalam bidang ekonomi, keamanan, politik maupun kesejahteraan rakyat,” jelasnya. Dalam menghadapi persaingan global kita dituntut untuk meningkatkan kemandirian sebagai dasar memperkuat ketahanan nasional. Caranya dengan mengurangi ketergantungan dari negara lain. Meningkatkan self sutainability sehingga menjadi negara yang tidak didikte oleh negara lainnya.

Implikasi Keinginan Menko Kesra untuk meningkatkan kemandirian adalah logis dan sesuai dengan konteksnya. Sebut saja satu persoalan yakni energi. Saat ini Indonesia dihantui oleh persoalan kenaikan harga minyak dunia. Himpitannya sangat berat, bahkan sampai mengganggu fiskal. Defisit anggaran diperkirakan membengkak bila pemerintah bertahan dengan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Karena itulah pemerintah harus mengambil keputusan paling sulit. Tetapi kebijakan berani itu akan lebih diapresiasi lagi bila pemerintah berhasil memperbaiki tata kelola migasnya. Selama ini masyarakat menilai pemerintah belum berhasil memperbaiki tata kelola yang adil untuk energi, yakni sesuai dengan amanat UUD 1945. Yakni Bumi, Air dan kekayaan alam yang dikandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Tantangan lain adalah persoalan ketimpangan. Gini Ratio Indonesia telah meningkat dalam lima tahun terakhir. Tahun 2011 bahkan telah menembus 0,4. Ini menunjukkan ketimpangan mulai semakin membesar. Penyebab ketimpangan bukannya disebabkan oleh yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Pasalnya angka kemiskinan terus menurun. Ketimpangan berasal dari perbedaan besarnya perubahan kesejahteraan antara kelompok kaya dan miskin. Kecepatan kelompok kaya dalam memperoleh imbal hasil lebih dibanding kelompok miskin. Boleh jadi karena ada kesempatan dan akses yang lebih luas dibanding kelompok miskin. Sebut saja misalnya pada akses permodalan. Akses lain yang tidak kalah penting

3 Dewasa ini menjadi mandiri dan berdaya semakin penting. Menko Kesra Agung Laksono berharap Indonesia yang sejahtera terbangun dari kemandirian masyarakat. adalah trust. Kelompok kaya mudah memperoleh kepercayaan dari lembaga dibanding kelas menengah dan miskin. Karena akses dan oppurtunity yang timpang untuk setiap kelompok masyarakat, maka semakin lebarlah ketimpangan. Kebijakan yang tepat ialah mendorong kesamaan kesempatan pada beberapa bidang misalnya pendidikan dan kesehatan. Meningkatnya pengeluaran pemerintah untuk dua bidang itu akan mendorong kesamaan kesempatan tiap kelompok masyarakat untuk maju dan berkembang. ”Kita dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah pada era globalisasi ini. Selain itu daya saing terus menerus ditingkatkan dengan meningkatkan SDM sejalan dengan perkembangan iptek,” tegas Menko. Maka, masih kata Agung, sangat penting membangun karakter bangsa. Melalui pembangunan karakter bangsa akan terwujudkan bangsa yang cerdas, berdaya saing dan memiliki etos kerja yang tinggi. Serta bangsa yang berintegritas dan mampu mengimplementasikan nilai luhur bangsanya. Satu bangsa yang tak menyerah dan percaya dengan kekuatan sendiri. Satu bangsa yang beradab dan demokratis serta mampu mengedepankan dialog dibanding kekerasan dalam menyelesaikan perbedaanperbedaan yang ada. Bangsa yang beradab dibangun dengan teladan. Ekspedisi NKRI Koridor Sulawesi adalah salah satu upaya menjawab tantangan zaman melalui karya dan keteladanan.Tiga kegiatan utama adalah penjelajahan yang dimaksudkan untuk pengenalan medan dan pembinaan naluri tempur prajurit TNI. Kedua, penelitian bidang flora dan fauna, kerawanan bencana dan potensi sumber daya alam yang Indonesia miliki. Ketiga adalah komunikasi sosial yang kegiatan utamanya adalah bhakti sosial, pembangunan infrastruktur, kegiatan pengobatan, pembuatan jembatan, sekolah dan perbaikan rumah ibadat serta memantabkan semangat bela negara, cinta tanah air dan wawasan kebangsaan. “Mari kita memperkuat komitmen kita untuk bersamasama meraih masa depan Indonesia yang lebih sejahtera,” pungkas Menko.

S

empat dikategorikan sebagai hampir terancam, ternyata hewan ini memiliki endemic yang cukup banyak. Beberapa daerah di Sulawesi seperti Sigi, Luwuk dan Minahasa menjadi tempat tinggalnya. Mamalia bermata besar ini memang sulit dibiakkan dalam kandang. Jarang ada yang berhasil membiakkan karena bila ditaruh dalam kandang Tarsius mudah sekali stress. Dalam sebuah kesempatan wawancara dengan Wadanjen Kopassus Jaswandi di Toraja, terungkap bahwa Ekspedisi NKRI Koridor Sulawesi 2013 mampu mengidentifikasi keberadaan hewan ini selain beberapa batuan mineral penting. Sambil menunggu kedatangan Menko Kesra Agung Laksono, Wartawan Warta Kesra Bimo Suharyanto ngobrol sejenak dengan beliau. Berikut kutipannya: Barangkali bisa Anda jelaskan tujuan NKRI Koridor Sulawesi 2013 ini? Jadi bahwa ekspedisi NKRI diberikan nama pada tahun 2013 adalah Ekspedisi NKRI Koridor Sulawesi. Ini merupakan ekspedisi yang ketiga. Yang pertama disebut ekspedisi Bukit Barisan yang terlaksana di Sumatera. Kedua tahun 2012 dilaksanakan di Kalimantan dengan nama Ekspedisi Khatulistiwa. Tahun ini kita laksanakan di Sulawesi dengan nama ekspedisi NKRI Koridor Sulawesi 2013. Dan ini semua merupakan kegiatan yang cukup mulia karena melibatkan semua komponen kelembagaan dan non kelembagaan yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Awalnya ini merupakan ide yang baik karena semangat awalnya adalah bagaimana melihat secara lebih dekat bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka didalami ekspedisi ini ada tiga hal yang menjadi pokok yakni adalah penjelajahan. Dalam penjelajahan kita akan memetakan bumi dari hilir sampai ke hulu. Bagaimana lembahnya, gunungnya, serta

WartaUtama

WARTA KESRA Edisi 192 | 1-14 Juni 2013

Wadanjen Kopassus Brigjen. Jaswandi

Endemi Tarsius Masih Cukup Banyak WARTA KESRA/BIMO SUHARYANTO

4

ngarainya. Pada saat awal dulu diprakarsai Angkatan Darat. Yang kedua adalah untuk melakukan kegiatan penelitian. Ini cukup baik karena ada flora, fauna dan sosial yang dilakukan. Banyak flora dan fauna baru yang ditemukan. Dan saat ini masih dalam proses di LIPI. Satu hal yang cukup menarik dan menjadikan satu potensi yang bisa kita tembangkan ke depan. Ketiga kita melaksanakan satu komunikasi sosial. Dimana kita bersinggungan dengan masyarakat secara langsung. Siapa saja yang berperan dan berpartisipasi dalam acara ini? Maka ada beberapa komponen yakni TNI/Polri, Pramuka, Pecinta Alam, Mahasiswa dan peneliti. Mereka memiliki peran yang dominan dalam mengembangkan tiga hal pokok tadi. Hal-hal yang baru tentunya banyak dan hasil dari ini tentunya yang baik

akan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Batas waktunya memang cuma empat bulan tetapi ini tentu tidak berhenti disini saja, karena akan dilanjutkan oleh pemerintah daerah. Dan kepada tim ekspedisi sendiri tentu banyak manfaat, karena secara langsung teman-teman dari universitas mendapatkan softskill yakni bagaimana mengaplikasikan ilmu yang didapat. Tridarma perguruan tinggi ada pengajaran, penelitian dan pengabdian. Disinilah sesuatu yang cukup baik dan didapatkan oleh rekan mahasiswa. Dan hasil dari NKRI ini tentunya akan kita kembalikan kepada pemerintah pusat dan menjadi satu kebijakan. Kedepan kita akan melaksanakan dengan lebih baik lagi hanya saja kita akan tentukan nama koridornya yang mana. Apakah sudah ditentukan koridor mana untuk NKRI 2014? Belum. Bisa saja nanti ke Papua, Maluku atau Maluku Utara. Nanti akan diusulkan dan nanti akan diprakarsai oleh Kemenko Kesra.

Komandan Korem (Dan Rem) 131/ Santiago Brigjen TNI Jhony L. Tobing yang juga selaku Komandan Koordinator Wilayah (Dan Korwil) 1 Ekspedisi NKRI 2013 wilayah Sulawesi Bagian Utara bersama dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bone Bolango Drs. Hamim Pou ambil bagian dalam acara penanaman 100 ribu pohon penghijauan dan reboisasi di wilayah Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Rabu (27/03).

Wadanjen Kopassus Brigjen. Jaswandi (kiri): Kami ikut membangun sekolah, tempat ibadah dan jembatan. Ini juga dari NGO yang ikut bergabung. Dan ini diapresiasi langsung oleh masyarakat. Mereka ikut menggotong dan memikul sendiri. Walaupun tidak ada sarana jalan dan kendaraan. Ini kerja keras yang perlu diapresiasi. Bahkan bisa menjadi satu silahturahmi nasional. Karena suatu saat mereka yang akan memimpin bangsa ini.

Setiap peserta akan dibagi dalam Korwil. Mereka melakukan banyak hal di wilayahnya. Mungkin bisa diceritakan apa saja yang mereka lakukan? Jadi mereka melakukan penjelajahan naik turun gunung, lembah dan ngarai. Selain pemetaan wilayah mereka akan mendapatkan informasi. Misalnya disana ada flora fauna yang aneh nanti akan dilaporkan. Karena kita memiliki alat komunikasi sampai satelit. Nanti akan dicatat check point-nya dimana lalu tim peneliti akan kesana. Bila ada sample nanti akan kita diambil. Lalu pada saat dukungan logistik tiba, dengan helikopter, nanti hal itu akan dititipkan. Kita juga membawa kamera sehingga semuanya terdokumentasi dengan baik. Demikian juga bila ada sesuatu yang menarik dalam komunikasi sosial, ditemuakan dalam budaya masyarakat yakni misalnya dalam pendidikan dan kesehatan masyarakat. Ini tentunya bisa diteliti oleh tim. Bagaimana dengan flora dan fauna baru. Apakah Anda sudah memperoleh informasinya? Itu banyak sekali yah. Disemua lokasi itu banyak yang kita temukan. Karena di seluruh Sulawesi kita bagi dalam 9 Subkorwil yakni Sangihe, Minahasa, tator, Mamuju, Sigi, Luwuk, Kolaka dan Gowa. Lalu ada juga yang mengelilingi pulau dengan Angkatan Lautnya juga. Ini semua kita dapatkan baik yang ada di laut, pantai. Banyak juga faunanya seperti yang kita kenal dengan sebutan penyu kuning. Lalu ada ada juga Tarsius. Dulu

kita ketakutan mahluk ini sudah hilang. Tetapi ternyata endeminya cukup banyak baik itu di Minahasa, Luwuk, Sigi. Demikian juga species burung dan banyak sekali batuan yang luar biasa. Bagaimana dengan batuan mineral yang menjadi kekayaan negara. Seberapa besar potensinya? Kita memang ada dan menemukan hal tersebut. Tetapi informasi itu tentunya akan kita berikan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Maka kita berpesan kepada seluruh tim yang mendapatkan informasi ini, tidak boleh diberikan secara bebas dan harus diberikan kepada pemerintah pusat dan daerah. Bagaimana dengan peran Ekspedisi NKRI bagi masyarakat? Saya dengar ada yang membangun infrastruktur? Ada. Kami ikut membangun sekolah, tempat ibadah dan jembatan. Ini juga dari NGO yang ikut bergabung. Dan ini diapresiasi langsung oleh masyarakat. Mereka ikut menggotong dan memikul sendiri. Walaupun tidak ada sarana jalan dan kendaraan. Ini kerja keras yang perlu diapresiasi. Bahkan bisa menjadi satu silahturahmi nasional. Karena suatu saat mereka yang akan memimpin bangsa ini. Berapa personel yang terlibat? Ini melibatkan institusi dari pusat dan daerah. Peneliti dari pusat dan daerah. Sementara mahasiswa juga dari pusat dan daerah. Jadi ini gabungan total 1450 personil. Berapa besaran anggaran yang dipergunakan? Pertama dari Kemenko Kesra, juga dari TNI AD serta rekan-rekan yang berpartisipasi dalam bentuk uang dan barang. Mengenai besarannya itu kami kurang tahu persis. Tentunya saya duga ini besar juga karena melibatkan personil dan alat.

WartaUtama

5


K

arena keterlibatan itulah, pada Rabu (15/5/2013) Deputi I Menko Kesra Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial Willem Rampangilei beserta jajaran meninjau pelaksanaan Ekspedisi NKRI. Tujuannya adalah Subkorwil 01 Kepulauan Sangihe. Ia didampingi oleh Wadanjen Kopassus Brigjen TNI Jaswandi dengan menumpang pesawat khusus TNI AL dari Bandara Sam Ratulangi Menado. Tiba di Posko Subkorwil 01 Kep. Sangihe yang berpusat di lapangan terbuka, Willem Rampangilei dan rombongan disambut tarian adat. Dalam arahannya Deputi menjelaskan bahwa kegiatan ekspedisi NKRI adalah salah satu upaya dalam menghadapi tantangan zaman melaluti tiga kegiatan yaitu penjelajahan, penelitian dan komunikasi sosial. Ekspedisi NKRI 2013 mempunyai nilai yang strategik. Mengapa? karena kegiatan ini langsung menyentuh pada kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dapat merasakan langsung hasil dari ekspedisi ini, masyarakat merasa terbantu dengan kehadiran ekspedisi ini. Disamping itu, banyak temuan-temuan yang bermanfaat bagi pembangunan daerah. Terwujudnya kebersamaan yang dapat mendukung lebih kokohnya kesetiakawanan sosial antara berbagai komponen bangsa. Dalam kesempatan tersebut, Wadanjen Kopassus yang sekaligus sebagai Wadan Ekspedisi NKRI juga memberikan pengarahan yang intinya memberikan dorongan motivasi untuk bersemangat dan bersatu untuk memberikan sumbangsih bangsa dan negara termasuk Pemda setempat.

Turun ke Kali Awu Usai pengarahan rombongan melanjutkan kunjungan menuju pusat geologi, tempat Tim Geologi Ekspedisi NKRI Subkorwil 01 Kep. Sangihe melakukan penelitian. Para peneliti terjun menuruni Sungai Awu yang dalam. Dari hasil penelitian ternyata Sungai Awu mempunyai potensi besar berupa batu dan pasir yang berpotensi sebagai mata pendapa-

Ekspedisi NKRI Berperan Strategis untuk Rakyat HUMAS KESRA/G. SUNARYO

Sebagaimana diketahui bahwa tahun ini Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspedisi NKRI) 2013 dilaksanakan di Sulawesi, dan merupakan Ekspedisi NKRI yang ketiga. Berbeda dengan tahun tahun sebelumnya kali ini semakin banyak pihak terlibat baik dari lembaga maupun non lembaga. Kini Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat terlibat semakin besar.

Warta 3, foto banyakin, gw potong habis naskaghnya.

Atas: Di tengah kali Awu Deputi I Menko Kesra Willem Rampangilei dan Brigjen Tni Jaswandi berdialog dengan Tim Geologi Ekspedisi NKRI, Uno (kanan) mahasiswa UGM asal Papua. Bawah: Deputi I Menko Kesra Willem Rampangilei memberi bantuan yang diterima oleh Camat Remboken Athur.

tan. Selain itu air juga bisa meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat sekitar. “Di sungai Awu terdapat cadangan batu, pasir dan air yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar,” kata Uno salah seorang Tim Geologi Mahasiwa UGM yang berasal dari Papua. Dalam kunjungan kerja lanjutan ke Subkorwil 02 Ekspedisi NKRI Minahasa berlangsung pada Kamis (16/5/2013). Kali ini Danrem Manado Brigjen

TNI Tobing ikut menemani. Posko Subkorwil 02 Ekspedisi NKRI 2013 yang bertemakan Peduli dan Lestarikan Alam ndonesia dipusatkan di desa Tampuso, Kec. Remboken, Kab. Minahasa. Rombongan disambut meriah oleh peserta Ekspedisi NKRI, termasuk siswa SD, SMP dan SMA di desa tersebut. Rombongan Kemenko Kesra di tempat ini disambut dengan tarian dan grup penyanyi dari desa. Hasil penelitian Tim Ge-

ologi di Subkorwil 02 Minahasa ini ditemukan berbagai batu batuan yang berasal dari aliran sungai 3,5 km dari Gunung Lokon. Paling tidak ada 8 (delapan) macam batubatuan diantaranya ada yang berupa batuan marmer, kapur, apung sampai batuan yang mengandung logam mulia. Dalam kesempatan tersebut Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial Willem Rampangilei didampingi

Wadanjen Kopassus dan Brigjen TNI Jaswandi dan DanRem Manado Brigjen TNI Tobing menerima rombongan dari Universitas Negeri Manado (Unima) yang dipimpin Rektor Unima. Dalam kesempatan tersebut, rombongan Kemenko Kesra menerima masukan dari Unima mengenai masalah Eceng Gondok yang berkembang sangat cepat di Danau Tondano. Masalah eceng Gondok di Danau Tondano memang harus segera ditanggulangi, untuk Willem Rampangilei ingin eceng gondok Danau Tondano segera diatasi. Sebab untuk mengatasi hal tersebut harus kita atasi bersama, tidak saja oleh Pemkab. Minahasa, melainkan semua konponen masyarakat, termasuk dari perguruan tinggi.

Resmikan Lapangan Bola Dalam kesempatan mengunjungi pelaksanaan Ekspedisi NKRI 2013 Subkorwil 02 Minahasa, Deputi Menko Kesra Willem Rampangilei juga meresmikan lapangan sepakbola di Desa Parepei, Kecamatan Remboken, Kab. Minahasa. Lapangan tersebut adalah karya peserta Ekspedisi NKRI Subkorwil 02 Minahasa yang terletak di tengah tengah desa. Peresmian tersebut disambut oleh warga masyarakat Parepei dan disaksikan oleh Wadanjen Kopassus dan Danrem Manado serta para pejabat SKPD Pemkab. Minahasa. Dalam sambutannya Willem berharap tersedianya sarana olahraga ini kaum remaja dapat memanfaatkan untuk hal hal yang positif sekaligus untuk memajukan persepakbolaan di daerah tersebut. Ia bahkan mendorong masyarakat gemar bermain bola agar menjadi pemain sepak bola nasional. Dalam kesempatan tersebut Wadanjen Kopassus pun menyerahkan sumbangan berupa bola untuk sepakbola. Bersamaan peresmian tersebut, Willem Rampangilei dan Wadanjen Kopassus menyerahkan bantuan untuk warga Parepei. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan meninjau kondisi Danau Tondano yang terancam oleh enceng gondok. (GS)

6

WartaUtama


Ekspedisi NKRI Koridor Sulawesi Subkorwil II Minahasa

Dari Bersih-Bersih Makam Sampai Taklukkan Klabat

B

erbagai cara digunakan untuk memaknai Hari Kebangkitan Nasional. Selain upacara bendera, yang unik adalah membersihkan makam pahlawan. Kegiatan tersebut didahului oleh jalan sehat mengelilingi kota Tondano sebagai bentuk

sosialisasi Tim Ekspedisi NKRI dengan Masyarakat Tondano. Kegiatan Jalan sehat tersebut dilakukan pada pukul 7.00 WITA bersama seluruh anggota Ekspedisi dengan tujuan Taman Makam Pahlawan.Kemudiandilaksanakan makan pagi bersama di lokasi makam pahlawan dilanjutkan

pukul 08.30 WITA tim Ekspedisi memulai kegiatan pembersihan. Kegiatan ini sebagai bentuk Kecintaan dan penghargaan atas jasa pahlawanyangtelahberkorban jiwa danragademikemerdekaan.Selain itu kegiatan ini juga memberikan teladan kepada masyarakat akan pentingnya kebersihan apalagi di Merah Putih berhasil berkibar pada ketinggian 2050 meter, yakni di puncak Gunung Klabat.

Pembagian masker kepada masyarakat setempat. lokasi makam para pejuang kita. Sementara ditempat lainnya, merah putih berhasil berkibar pada ketinggian 2050 meter, yakni di puncak Gunung Klabat. Tim yang terdiri atas 29 anggota TNI/Polri itu sampai di puncak tertinggi di Sulawesi Utara itu pada pukul 16.45 waktu setempat hari Minggu, (19 Mei 2013) untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke 105 tahun, esok harinya. Di tempat yang sama keesokan

harinya, tim melaksanakan upacara dan mengibarkan bendera Merah Putih. Upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke 105 tahun dapat dilaksanakan dengan hikmat dan lancar meski kabut tebal menutupi puncak Gunung Klabat. Inspektur upacara adalah Kapten Caj Thomas Barus dan Lettu Inf Gusti selaku Komandan Upacara dan Letda Inf Mahatma sebagai Perwira Upacara.

Atas: Bakti sosial di Tana Toraja.

oleh Ne’malle 1845. Tokonan sasana Budaya dibangun oleh kepubakalaan pd thn 1975. Tongkonan Bamba dibangun pd thn 1852.Tongkonan Ne’Babu dibangun oleh Ne’babu pd thn 1850. Tonkonan Babba-Babba dibangun 1960.

Subkorwil VII Tana Toraja

Cerita dari Pallawa

B

ila Anda berkunjung ke Tana Toraja, Anda pasti akan terkagumkagum dengan bangunan arsitektur rumah adat (tongkonan) yang luar biasa. Yang unik, tongkonan dibangun tanpa satupun unsur logam sama sekali seperti paku. Dibalik tongkonan ada sebuah cerita tentang kepercayaan, kebanggaan, tradisi kuno, dan peradaban dari setiap detail rumah tongkonan yang dibangun masyarakat Toraja. Jadi tidak bisa sembarangan membangun rumah adat ini. Sekedar info, tongkonan merupakan pusat kehidupan sosial suku Toraja karena ritual adat terkait tongkonan sangatlah penting dalam kehidupan spiritual mereka dengan leluhur. Oleh karena itu, semua anggota keluarga diharuskan ikut serta sebagai lambang hubungan mereka dengan leluhur. Salah satu yang terkenal adalah Tongkonan Pallawa. Tongkonan ini tua. Bahkan menurut sejarah dibangun pada 1788. Tim ekspedisi berusaha menggali cerita asal

usul obyek wisata yang sampai sekarang sangat terkenal ini. Dari hasil studi, asal usul tongkonan Pallawa berasal dari O Madao yang menikah dengan Membura Bubun dan melahirkan empat anak yakni Ne’ Totaru, Ne’ Nawa, Salombe dan Possengon. Selanjutnya Ne’Totaru membangun sebuah tongkonan yg bernama tongkonan buntu. Hal tersebut kemudia diikuti oleh adik-adiknya. Dan secara temurun terbentuklah

Mahasiswa peserta ekspedisi meneliti kekayaan alam budaya Tana Toraja.

kompleks ditongkonan di wilayah tersebut. Beberapa tongkonan itu antara lain tongkonan buntu dibangun oleh Ne’Totaru pada thn 1788 merupakan tonkonan tertua. Tongkonan Salassa dibangun oleh Salassa thn 1800. Tongkonan Ne’Niro dibangun oleh Ne’Randan tahun 1828. Tongkonan Ne’dorre dibangun oleh Ne’Matasik pada 1828.Tongkonan Ne’ sepiah dibangun oleh Ne’sepiah pada 1830. Tong-

Samping: Tongkonan yang merupakan pusat kehidupan sosial suku Toraja.

konan Ne’Katik dibangun oleh Ne’pipe 1828. Tongkanan Ne’Malle diabangun

WartaUtama

7


Subkorwil VI Mamuju

Pengobatan Massal untuk Masyarakat Mamuju

B

eragam aktivitas dalam rangka Ekspedisi NKRI Koridor Sulawesi di Mamuju. Salah satu dari sekian banyak kegiatan yang menarik adalah pengobatan massal. “Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Komsos Ekspedisi NKRI. Pelaksanaan pengonatan massal kami lakukan di Kecamatan Tapalang. Beberapa penyakit yang muncul seperti asma, darah tinggi, maag dan nyeri otot. Penyakit ini adalah umum dan klasi tetapi menjadi penyakit yang rawan apabila tidak segera di atasi atau ditangani oleh medis,” ungkap Kapten Infanteri Ali Mahmudi. Edy Suryanto, Camat Tapalang mengungkapkan sangat berterima kasih dan bahagia karena perhatian dari Tim Ekspedisi. Masih kata Edy, beberapa kegiatan lainnya seperti bhakti sosial yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Tapalang,

Danramil Tapalang saat pengobatan gratis Ekspedisi NKRI untuk masyarakat Mamuju.

maupun pembinaan wawasan kebangsaan di SMA 1 Tapalang disambut antusias oleh masyarakat. “Saya berharap kegiatan seperti ini semakin sering dan bisa berjalan baik. Sungguh masyarakat akan menrima banyak manfaat bila kegiatan ini memiliki kesinambungan,” pungkas Edy. Kegiatan yang bersinggungan langsung dengan

masyarakat memiliki arti penting. Pasalnya rakyat akan merasa mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Kegiatan lain uang tidak kalah penting dilakukan oleh tim peneliti. Selama semunggu mereka melakukan penelitian dengan obyek burung maleo. Species ini memiliki keunikan. Misalnya saat telur burung menetas, anak burung langsung bisa terbang.

Aster Kasdam 7 Wirabuana bersama Bupati Mamuju serta Dandim melihat hasil temuan ekspedisi NKRI di Mamuju. Artefak yang ditemukan di Kalumpang, Mamuju.

Sebuah guci terletak di Makam Sangia Nibandera, berada pada sebuah areal hutan seluas 2,5 Ha, dengan vegetasi hutan yang lebat.

Subkorwil IX Kolaka

Misteri Guci di Makam Sangia

B

agi Anda mungkin cerita ini berbau mistis. Tetapi itulahadanya.SebuahGuci beradaditengahmakamyangselalu berisiair.Padasaatmusimkemarau

air dalam guci pen12uh, sebaliknya pada musim hujan air dalam guci malah menyusut. Guci itu terletak di Makam Sangia Nibandera, berada pada sebuah areal hutan seluas 2,5 Ha, dengan vegetasi hutan yang

lebat. Posisi makam berada tidak jauh dari gerbang masuk. Sebenarnya posisi guci sekarang ini bukanlah yang sebenarnya. Dulu guci itu berada dibawah pohon yang beradadisampingmakampermaisuri.

Tim ekspedisi NKRI Kola ka dengan barang bukti pembalakan liar diperbatasan Kecamatan Uluiwoi dan Lalolai.

Tetapi pohon itu makin lama rusak. Pasalnya banyak orang mengambil kulit pohon itu karena dianggap berkhasiat. Sekarang Guci yang diperkirakan berasal dari Dinasti Ming itu telah dipugar. Biaya pemugaran sebesar Rp1 miliar berasal dari APBD. Menurut cerita dari Penasihat adatKolakadanJuruKunciMakam, beberapa kali guci tersebut sempat dicuri, tepatnya empat kali. Namun, keberadaaan guci tersebut selalu diketahui keberadaannya. Menurut desas-desus setiap kali dipindahtangankan, sang pencuri

merasa dibayang-bayangi oleh makhluk gaib yang buas dan ganas, danberusahauntukmembunuhnya. Selain cerita tentang Guci Sangia, tim ekspedisi NKRI Kolaka juga menggagalkan pembalak liar diperbatasan Kecamatan Uluiwoi dan Lalolai. Saat itu tanggal 20 Maret 2013 Komandan Tim Serda Andri berhasil menangkap 1 unit kendaraan truk dump yang penuh muatan kayu putih olahan berupa papan dan balok. Diperkirakan jumlahnyamencapai±5M³.Semua kayu itu tidak dilengkapi dengan surat menyurat.

8


PemberdayaanMasyarakat

Cara Surabaya Mengentaskan Prostitusi Surabaya mencanangkan program bebas prostitusi. Mereka yang terlibat didalamnya akan diberdayakan. Keterlibatan pemerintah pusat, daerah, swasta serta ormas mutlak diperlukan. Program ini pun menjadi percontohan bagi daerah lainnya di Indonesia. ISTIMEWA

L

ayaknya kota besar lain di Indonesia, Surabaya memiliki masalah sosial bernama prostitusi. Sebagai kota pelabuhan, Surabaya punya banyak lokalisasi. Sebut saja Kremil (Tambaksari), Bangunrejo, Gang Dolly dan Jarak, di daerah Benowo ada Moroseneng serta Klakahrejo. Belum lagi kompleks-kompleks liar lain yang tidak terkontrol. Data terbaru menyebutkan, pada 2012 jumlah PSK yang teridentifikasi sebanyak 2.117 orang dan mucikari 584 orang. Sebagai pembanding, pada 2008 lalu, masih dijumpai 3.518 PSK dan 915 mucikari di Surabaya. Secara kuantitas, jumlah itu memang mengalami penurunan. Menurut Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, jumlah PSK dan mucikari di Surabaya tiap tahun mengalami penurunan. Hal itu dikarenakan adanya kesepakatan tentang larangan penambahan PSK baru. “Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan terus melakukan pemantauan. Jika ketahuan ada PSK baru, wisma yang bersangkutan disanksi tutup,” sebutnya. Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana menutup tiga lokalisasi. Ketiga lokalisasi yang dimaksud yakni Tambak Asri (April 2013), Klakah Rejo (Agustus 2013), dan Sememi (Desember 2013). Sedangkan Lokalisasi Dolly dan Jarak diagendakan tutup pada 2014. Rincian kondisi lokalisasi yang bakal tutup tahun 2013 yakni Tambak Asri sebanyak 96 wisma, 96 mucikari dan 354 PSK, Klakahrejo terdapat 70 wisma, 65 mucikari serta 219 PSK, Sememi dengan 32 wisma, 22 mucikari, dan 208 PSK. Tri memang memiliki aksi yang tegas dan jelas soal pelacuran. Setelah menjadi Walikota, ia langsung menyusun langkah-langkah untuk menutup semua kompleks prostitusi di seluruh Kota Surabaya. Tidak langsung sekali pukul, tapi bertahap. Meskipun beberapa kali didemo kalangan pekerja seks, germo, dan LSM Tri jalan terus dengan programnya. Bahkan, tahun 2014 ia bertekad menjadikan Surabaya bebas kompleks prostitusi. Sejak 2002 silam, Pemkot Surabaya melalui Dinas

Sosial, sebenarnya telah melakukan usaha persuasif dan langkah intelijen terhadap lokasi prostitusi. Langkah intelijen digunakan untuk mengimbangi lambannya progress persuasif yang pasti banyak kendala. Seperti penolakan, negosiasi yang tidak ada habisnya sampai masalah suara PSK yang dipolitisasi. Langkah intelijen yang dipilih seperti menebar mata-mata di lokalisasi, hingga menggunakan politik adu domba. Dengan menebar mata-mata, Pemkot jadi tahu siapa saja yang jadi beking, pejabat atau anggota DPRD mana saja. Tugas matamata ini juga melaporkan siapa saja germo yang memasok wanita malam, dan melaporkan pergerakan para pramusyahwat ke luar lokalisasi. “Alhamdulilah, di Surabaya semua pejabat dan polisi kompak. Tak ada yang jadi beking. Semua sepakat menutup. Karena ini kuncinya, penertiban bisa jalan sesuai rencana kalau tak ada satu pun pejabat atau polisi yang menjadi beking lokalisasi,” kata Kepala Dinas Sosial Surabaya, Supomo, seperti dikutip Kaltim Post. Pihaknya selama ini juga tak menerima jatah sepeser pun dari kompleks pelacuran. “Baik pajak atau apapun namanya. Karena dengan menerima pungutan, berarti pemerintah melegalkan, dan ini akan membuat proses penutupan lokalisasi pasti terkendala,” tambahnya. Pihaknya juga melakukan pendekatan ke kalangan germo dan mempengaruhi beberapa yang takut hukum untuk berubah. Nah, yang sudah didekati ini, lalu “dipanas-panasi” untuk memengaruhi yang lain. Ketika terjadi “perang dingin” di lokalisasi, yakni antara yang ingin berubah dan yang ingin bertahan, masuklah aparat

Dinas Sosial menengahi. “Yang penting germonya. Kalau si germo pindah, si PSK akan pergi. Nah, ketika sudah teradu domba, pasti ada (germo) yang datang ke saya. Mulai meminta perlindungan hingga bantuan. Nah saat itu saya kasih solusi, tutup kedua-duanya. Keduanya dijaminkan lepas dari masalah kalau mau pindah. Akhirnya, kini sudah banyak yang kami tutup. Semua tanpa perlawanan,” tambahnya. Pemkot juga mempunyai cara lain untuk mempercepat proses penutupan lokalisasi. Yaitu, dengan 2 cara tambahan. Pertama, memulangkan PSK yang cantik-cantik dari lokalisasi. Pulangnya PSK cantik, akan mengurangi kunjungan pria hidung belang. Cara kedua, dengan menyebar ustaz ke lokalisasi. Para ustaz muda ini akan diberi target. Per ustaz diberi jatah 10 PSK untuk diluruskan mentalnya. Meski begitu, untuk mendapatkan hasil yang diidamkan, Pemkot tak bisa bekerja sendiri. Pasalnya, praktik prostitusi di Surabaya telah begitu menyejarah, berakar kuat, dan melibatkan jaringan antarkota, antarprovinsi, dan bahkan antarnegara. Selain itu, ada begitu banyak kepentingan, baik individu maupun kelompok, yang memperoleh keuntungan dari keberadaan lokalisasi. Itu dapat diamati dari kepentingan mucikari, pekerja seks komersial (PSK), pelanggan, panti pijat, pemilik warung, penyedia jasa keamanan, dan tukang parkir. Karena itu, pemerintah kota dan provinsi wajib mengajak berbagai elemen bersinergi untuk membebaskan Surabaya dari prostitusi. Beruntung pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial ikut mendukung upaya Pemkot Surabaya. Mensos, Salim Segaf Al Jufri menilai Surabaya merupakan kota yang berhasil menekan angka prostitusi melalui pengentasan PSK dan penutupan lokalisasi. Upaya tersebut ditempuh dengan tetap mengedepankan aspek kemanusiaan. Program yang dicanangkan pemkot berupa pendampingan dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi PSK mendapat apresiasi. “Saya sudah berkeliling ke berbagai kabupaten dan kota tapi belum pernah menjumpai program yang seperti ini.

Saya sangat salut. Ini bisa jadi proyek percontohan nasional,” terangnya. Mensos menjelaskan, umumnya kendala yang dihadapi saat hendak menutup lokalisasi adalah peralihan ke profesi baru, karena konsekuensinya pendapatan yang bakal diterima mantan PSK setelah mentas bisa berkurang. Sebab itu, penyediaan lapangan kerja menjadi solusi yang paling pas, agar wanita harapan ke depan bisa mandiri. “Paling utama adalah ketika beralih profesi mereka bisa mendapat penghasilan yang tak jauh beda dari sebelumnya, dan harus halal,” katanya lagi seraya menambahkan, Kemensos siap mendukung sepenuhnya upaya Pemkot Surabaya dalam revitalisasi kawasan lokalisasi. Langkah Kemensos kemudian diaplikasikan di lapangan. Di Kota Surabaya, rehabilitasi dan pemulangan akan dilakukan pada 800 PSK yang di tiga lokalisasi, yaitu Tambak Asri, Semimi dan Klakahrejo. “Kemensos juga akan memberikan rehabilitasi dan melakukan bimbingan sosial berupa berbagai keterampilan sesuai minat seperti usaha tata rias, kecantikan, salon, jahit menjahit atau keterampilan lainnya,” jelas Direktur Rehabilitasi Tuna Sosial Kemensos Sonny W Manalu. Mereka juga akan mendapat bantuan keterampilan senilai Rp1 juta, bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) sebesar Rp3-5 juta per orang. Sedangkan bantuan dana pemulangan disesuaikan biaya transportasi yang dibutuhkan. Sementara, penanganan bagi masyarakat yang turut menggantungkan hidup dari praktik prostitusi seperti tukang ojek, tukang parkir, warung dan lainnya akan dikelola pemda masingmasing. “Wilayah yang direlokasi akan diubah fungsinya, itu tanggung jawab pemda masing-masing. Saat ini tim verifikasi kami sudah memantau langsung agar tidak terjadi salah sasaran sasaran penerima manfaat,” bebernya. Selain pemerintah pusat, langkah serupa juga dilakukan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah. Ketua Umum Pimpinan

Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin telah memimpin serangkaian kegiatan untuk menutup lokalisasi sejak tahun lalu. Amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan di kawasan lokalisasi Dupak Bangunsari juga telah sekian lama digunakan untuk mendidik anak-anak dari keluarga PSK. Demikian juga halnya dengan masjid, musala, panti asuhan, dan klinik kesehatan. Pejuang kemanusiaan sekaligus aktivis Muhammadiyah kawasan Dupak Bangunsari berpatungan untuk membeli wisma yang dijadikan bisnis ‘esek-esek.’ Pembelian wisma itu merupakan strategi yang manjur untuk membebaskan Dupak Bangunsari dari prostitusi. Pemkot pun juga telah menganggarkan Rp 6,5 miliar untuk pembelian rumah-rumah bekas bordil atau tempat pelacuran di Kota Surabaya pada tahun anggaran 2013 sebagai salah satu cara pengentasan lokalisasi. Disamping itu, Muhammadiyah juga memberikan bantuan modal dan pembinaan kepada PSK di kawasan tersebut untuk berwiraswasta. Para PSK ini difasilitasi untuk berjualan di warung kopi dan jajanan. “Para PSK ini sebenarnya memiliki niat untuk kembali ke jalan yang baik dan benar, tetapi karena keadaan dan alasan ekonomi sehingga terpaksa seperti itu,” jelas Din. Din menambahkan, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah, masyarakat, dan organisasi seperti Muhammadiyah untuk melepaskan para PSK dari belenggu dunia maksiat. Ia juga mengimbau para pengusaha agar mau menyisihkan sebagian keuntungan untuk membantu para PSK di kawasan ini guna mengubah kehidupan dan masa depan mereka. Langkah Pemkot Surabaya yang mengentaskan prostitusi tanpa kerusuhan ini banyak mendapat apresiasi berbagai pihak. Ini tentu melengkapi penunjukan pemerintah pusat yang kerap memilih Surabaya sebagai kota percontohan untuk program apapun. Mulai e-KTP, penertiban kota, hingga pengalihan pungutan pajak pusat ke daerah (contohnya BPHTB dan PBB-P2). PS/ dbs

WARTA KESRA

9

PenanggulanganBencana

Edisi 192 | 1-14 Juni 2013

Pembentukan Desa Tangguh Tanggap Bencana (Destana) di daerah rawan bencana dijadikan kunci masyarakat ‘mandiri’ hadapi bencana.

Destana, Bukti Masyarakat Tanggap Bencana

K

ondisi wilayah Indonesia yang rentan terhadap ancaman terjadinya bencana membutuhkan kesiapsiagaan lebih dari masyarakat yang tinggal diwilayah rawan bencana. Kesiapsiagaan dan ketangguhan menghadapi bencana yang terjadi sangat penting untuk dimiliki masyarakat agar dampak yang diterima tidak terlalu besar Untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan lebih menghadapi bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana membentuk desadesa tangguh tanggap bencana. Tahun ini, sebanyak 64 Desa Tangguh Tanggap Bencana (Destana) yang tersebar di 32 provinsi akan siap diluncurkan tahun ini, kecuali DKI Jakarta. Menurut Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB, Muhtaruddin, program desa tangguh tanggap bencana, dikhususkan untuk desa yang berpotensi mengalami bencana puting beliung, longsor, banjir, dan kekeringan. Tujuan pembentukan desa tangguh tanggap bencana, katanya, untuk menyiapkan masyarakat yang lebih siap menghadapi bencana. Kesiapan itu diwujudkan dalam dokumen penanggulangan bencana. Ada sembilan program yang harus dilakukan oleh setiap desa tangguh tanggap bencana, yakni analisis resiko dengan membuat

peta ancaman, kerentanan, dan kapasitas; mendirikan forum relawan; rencana aksi komunitas, rencana kontijensi desa; membuat jalur evakuasi, dan jalur ekonomi untuk pembiayaan pasca bencana. Untuk melaksanakan program ini BNPBmenggelontorkan anggaran Rp 195 juta per desa. Rinciannya, Rp 140 juta untuk membuat dokumen penanggulangan bencana dan sisanya dipakai untuk biaya sosialisasi. Beberapa kriteria desa tangguh diantaranya, pertama, masyarakat mampu beradaptasi dengan bencana. Kedua, struktur pemerintahan tetap berjalan saat terjadi suatu bencana. Ketiga, masyarakat dan aparat bisa cepat bangkit pasca bencana. Tanggapan sangat positif dilakukan pemerintah daerah dalam menyikapi program BNPB tersebut. Beberapa daerah langsung menyiapkan pembentukan desa tangguh bencana. Di Bantuk Yogyakarta mislanya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul bakal melaunching enam Desa Tangguh Bencana (Destana). Enam desa itu adalah, Desa Poncosari (Kecamatan Srandakan), Wonolelo (Pleret), Mulyodadi (Bambanglipuro) serta Desa Gadingsari, Sanden, Desa Gadingharjo (Sanden) dan Tirtohargo (Kretek). Enam desa tersebut dinilai paling layak karena memiliki program desa dalam penanganan bencana

hingga alokasi anggaran desa untuk menopang kegiatan serupa. Program destana tidak skadar memberi predikat desa, melainkan harus terukur salah satunya warga masyarakat yang sudah sadar bencana Masyarakat satu sama lain harus paham apa yang perlu dikerjakan kalau dilanda sekaligus menghadapi bencana. Destana juga mendorong pemerintah desa menggagas program berkelanjutan seperti fasilitasi kegiatan sosialisasi penanganan bencana. Hal yang sama juga pemerintah Kabupaten Probolinggo. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga melakukan pembentukan desa tangguh bencana di wilayah kecamatan yang dianggap rawan bencana. Ada tiga desa yang masuk dalam desa tangguh bencana yakni Desa Ngadisari di Kecamatan Sukapura, Desa Bago di Kecamatan Besuk serta Desa Bayeman di Kecamatan Tongas.

Hingga Papua Pengurangan resiko bencana kini menjadi paradigma baru dalam penanganan bencana di wilayah Indonesia. Tak terkecuali di Kabupaten Cilacap sebagai urutan ketiga tingkat Nasional dan pertama di Provinsi Jawa Tengah dalam kerawanan bencana. Kondisi tersebut membuat pemerintah setempat merasa sangat perlu melakukan terobosan dalam pengurangan resiko bencana. Salah satunya adalah pembentukan Desa Tangguh Bencana yang sampai saat ini sudah dibentuk di 9 desa di Cilacap. Pembentukan Desa Tangguh Tanggap Bencana diawali di 6 desa terpilih untuk 3 kategori bencana yakni tsunami, banjir, dan tanah longsor. Pembentukan Desa Tangguh Bencana ini merupakan implementasi dari tingkat pusat yakni Program Pengurangan Resiko Berbasis Komunitas atau PRBBK. Keenam desa itu masingmasing Widarapayung Wetan – Kecamatan Binangun dan Bunton – Adipala untuk kategori tsunami, Pahonjean dan Mulyadadi di Kecamatan

Majenang untuk kategori banjir, serta Desa Panulisan Barat di Dayeuhluhur dan Negarajati di Kecamatan Cimanggu untuk kategori tanah longsor. Target utama dari pembentukan Desa Tangguh Tanggap Bencana ini adalah mengubah pola penanganan penanggulangan bencana dengan mengutamakan pengurangan resiko. Sehingga masyarakat memiliki daya tahan yang tinggi, daya lenting yang cepat ketika terjadi bencana serta hidup harmonis di tengah ancaman bencana. Tak mau ketinggalan, diwilayah Papua juga telah dibentuk dua desa tanggu bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi/ Kabupaten bersama-sama sepakan menetapakan desa Bageserwar dan kampung Sawar di Kabupaten Sarmi sebagai desa tangguh bencana. Keputusan ini berdsarkan pada peta ancaman dan penilain risiko bencana di Papua, wilayah pesisir Pantai Utara mulai dari ManokwariJayapura berada pada rawan bencana gempa bumi yang berpotensi terjadinya tsunami. Apalagi beberapa tahun lalu pengalaman saat kejadian gempa bumi di Biak dampaknya sampai ke Jayapura. Begitu juga gempa yang terjadi di PNG lalu. Selain itu, tingkat kepadatan penduduk dua kampung ini yang dekat dengan daerah ketinggian. Sedangkan kota Sarmi dan beberapa kampung butuh waktu sekitar 30 menit sampai satu jam untuk lari ke daerah Petam yang jaraknya kurang lebih 16 km. Dua kampung yang ditetapkan itu jauh dari wilayah kota dan bisa digunakan sebagai daerah evakuasi. Pembentukan desa tangguh bencana di Kabupaten Sarmi memamng baru proses awal dari membangun desa tangguh. Prosesnya dimulai dari penyadaran karena masyarakat harus tahu bahwa mereka berada pada potensi ancaman. Apabila hal itu telah disadari, maka mereka harus melakukan berbagai upaya dalam menghadapi potensi bencana jika terjadi. (dbs)

10


Terungkap Lagi, Kasus Anak (Terpaksa) Bekerja

B

elum lama berselang atau tepatnya Bulan april lalu, publik tanah air bersimpati dengan kerja kerasa seorang anak bernama Tasripin (12 thn) yang harus bekerja untuk menafkahi tiga orang adiknya. Empat orang kakak beradik asal Dusun Pesawahan, Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah itu tinggal sendirian di rumah itu karena sang ibu, Sutinah (37 thn), meninggal dunia dua tahun lalu akibat tertimpa batu saat menjadi buruh penambang pasir di desanya. Sementara itu, sang ayah, Kuswito (41), bersama anak sulungnya, Natim (21), pergi ke Kalimantan untuk bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit sejak lima bulan lalu. Meskipun setiap bulannya Kuswito selalu mengirimkan uang sebesar Rp 500.000 hingga Rp 600.000 untuk Tasripin dan adik-adiknya, uang itu tidak mencukupi kebutuhan mereka berempat. “Uang yang dikirim Bapak langsung saya gunakan untuk membayar utang di warung. Kebetulan ada warung yang bersedia memberi pinjaman dahulu, seperti beras sebanyak 15 kilogram untuk kebutuhan seminggu dan bumbu dapur,” kata Tasripin. Kalau uang itu masih tersisa, digunakan untuk membeli sayuran. Namun, jika habis, terpaksa makan nasi campur garam. Karena harus memenuhi kebutuhan hidup adik-adiknya, Tasripin, yang putus sekolah sejak kelas III di SD Negeri Sambirata dan masih menunggak biaya sekolah sekitar Rp100 ribu, berupaya mencari nafkah dengan menjadi buruh tani. Tasripin mengaku mengerjakan apa saja yang penting halal demi memenuhi kebutuhan adiknya, Dandi dan Riyanti, yang juga telah putus sekolah serta Daryo yang masih duduk di bangku pendidikan anak usia dini (PAUD) “Kadang saya jadi buruh

Ilustrasi anak buruh pasir. panggul gabah seberat 15-20 kilogram ke penggilingan padi dengan berjalan kaki menanjak sejauh 1 kilometer dan mendapat upah sebesar Rp 10.000-Rp 20.000. Kalau dimintai tolong jaga sawah, saya mendapat upah sebesar Rp 50.000 selama satu minggu.” Simpati terhadap “kerja keras” Tasripin juga datang dari Presiden SBY. Dalam akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, tertulis: “Kisah Tasripin, Banyumas, usia 12 tahun, yang menjadi buruh tani untuk menghidupi ketiga adiknya sungguh menggores hati kita.” Selain itu, Presiden SBY juga menuliskan: “Saya akan segera mengutus Staf Khusus saya, bekerja sama dengan Gubernur Jateng, untuk mengatasi persoalan hidup Tasripin” dan “Tasripin terlalu kecil untuk memikul beban dan tanggung jawab ini. Secara moral, saya dan kita semua harus membantunya.”

Kasus Sama Fenomena anak-anak bekerja demi menafkahi diri

sendiri atau keluarga masih marak di Aceh. Kondisi itu membuat sejumlah aktivis yang peduli anak merasa prihatin. Dengan cekatan, sepasang tangan mungil yang dibalut sarung tangan lusuh dengan ukuran lebar menyusun batu bata yang masih berasa panas. Sedikit demi sedikit hingga terhitung satu kepala. Satu kepala berarti seratus batu bata dan itu berharga dua ratus rupiah. Sudah lima kepala tumpukan, di mana masingmasing tumpukan berjumlah seratus buah. Uang sejumlah seribu rupiah pun sudah bisa dipastikan untuk dikantongi bocah pemilik tangan mungil dengan sarung tangan lusuh itu. Bocah itu adalah Abrar khoiri, siswa kelas 5 di sebuah sekolah dasar di Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar. Hampir setiap hari, sepulang sekolah, Abrar menghabiskan waktunya di pabrik batu bata di kecamatan yang sama. Setiap tumpukan seratus batu, ia diupah dua ratus rupiah. Bersama Abrar, ada dua bocah kecil lainnya, yakni

Humaniora

Setelah Tasripin, nyatanya masih banyak anak Indonesia lain yang juga bernasib sama. Iqbal dan Imam. Ketiganya beraktivitas sama. ”Untuk bantu orangtua dan uangnya bisa buat jajan sendiri. Kalau ada lebih, untuk ditabung,” kata Abrar. Di kawasan lain, Zulkifli (10), bocah laki-laki asal Peuniti, Banda Aceh, terlihat bergerilya dari satu warung kopi ke warung kopi lainnya. Kepada setiap konsumen warung kopi, Zul mengulurkan tangannya berharap belas kasihan dari para pelanggan warung kopi. Bocah laki-laki ini seolah menjadi tulang punggung keluarga untuk peghasilan dari aktivitas memintamintanya setiap hari. Zul mengaku masih memiliki kedua orangtua dan ia juga mengaku tidak pernah mendapat larangan dari orangtuanya untuk melakukan aktivitas meminta-minta. “Ayah tidak larang, kan nanti uangnya bisa buat jajan sendiri,” ujar Zul tersenyum. Penggagas Forum Perlindungan Anak Aceh (FPAA), Nurjannah Husien, mengaku miris dan menyayangkan para orangtua yang membiarkan anak-anak mereka mencari nafkah sendiri. ”Walau mereka bukan bekerja dalam artian formal dengan kewajiban tertentu, yang dilakukan anakanak ini adalah hal yang direstui oleh orangtua, dan ini artinya sama dengan meminta mereka bekerja dan mencari uang,” kata Nurjannah seperti dikutip dari Kompas.com. Menurut Nunu, pemerintah seharusnya dapat memberi perhatian lebih untuk tumbuh kembang anak-anak di Aceh. ”Mereka adalah generasi penerus jika tidak dari sekarang diperhatikan tumbuh kembangnya, mau jadi apa daerah ini di waktu yang akan datang. Jangan-jangan suatu saat kita menjadi krisis generasi penerus yang cerdas yang bisa membangun daerah.” Ketua Komisi Perlindungan Anak Aceh (KPAA) Anwar Yusuf Ajad juga mengaku miris melihat perkembangan anak-anak di Aceh. ”Anak-anak selalu

tumbuh dalam kondisi tidak nyaman, mulai dari konflik, hingga saat ini dilingkungan modernisasi yang tak aman.” Misalnya, banyak anakanak mulai terjerumus ke dunia prostitusi terselubung yang alasannya juga untuk sekadar memenuhi uang jajan dan bantu orangtua, bahkan uangnya juga untuk membeli narkoba. Data dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) menyebutkan, ada 73 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Aceh sepanjang tahun 2012. Kasus ini terdiri dari penganiayaan, perkosaan, pencabulan, pemukulan, pelecehan seksual, eksploitasi, sodomi, dan persetubuhan anak. Pemerintah Aceh, melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) kini terus melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap anak-anak melalui berbagai progran kegiatan. Kepala BP3A Aceh, Dahlia, mengatakan pihaknya juga gencar mendatangi sekolah-sekolah untuk berbagai penyuluhan. ”Selain itu, kita juga menjalankan program pemberdayaan perempuan di kampung dan kecamatan sehingga para perempuan juga bisa meningkatkan pengetahuan yang mereka punya. Jika perempuan sudah kuat dan jika mereka sebagai ibu, tentu tidak akan membiarkan anakanak mereka berjalan di luar kontrol, bekerja, dan lain sebagainya.” Dahlia menegaskan, solusi efektif untuk melindungi anak-anak di Aceh adalah menjadikan keluarga sebagai pagar dan tameng. ”Anak tidak hanya bisa diberi fasilitas, tetapi orangtua harus memberi pendampingan juga, atau anak tak hanya bisa diminta memahami kalau orangtua sibuk cari nafkah karena ekonomi keluarga yang sempit, tapi orangtua juga harus memahami kalau mereka juga butuh didampingi,” kata Dahlia lagi. (IN: dbs)

WARTA KESRA

11

Emil Agstiono: Sumbar Duduki Peringkat 3 Rabies se-Indonesia Sekretaris Komisi Nasional (Komnas) Pengendalian Zoonosis Dr. Emil Agustiono dalam Rapat Koordinasi Regional Wilayah Barat Pengendalian Zoonosis Tahun 2013 bertempat di Padang, Sumatera Barat, Rabu malam (29/5).

HUMAS KESRA/G. SUNARYO

Kesehatan

Edisi 192 | 1-14 Juni 2013

S

Para calon jemaah haji dan umroh asal Indonesia perlu waspada karena adanya ancaman penyakit zoonosis seperti SARS. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Komisi Nasional (Komnas) Pengendalian Zoonosis Dr. Emil Agustiono dalam pembukaan Rapat Koordinasi Regional Wilayah Barat Pengendalian Zoonosis Tahun 2013 bertempat di Padang, Sumatera Barat, Rabu malam (29/5).

evere Acute Respiratoty Syn drome (SARS) adalah suatu jenis penyakit pernapasan akibat virus yang pertama kali terjadi di beberapa negara Asia. Penyakit ini kemudian menyebar ke Amerika dan Eropa. Virusnya bernama SARS-CoV (SARS Coronavirus) yang menyerang saluran pernapasan bagian atas dan berkembang di dalam tubuh binatang. Dirinya mencontohkan seperti kasus Rabies pada anjing yang terjadi di Sumatera Barat. Ada kebiasaan masyarakat berburu babi menggunakan anjing. Oleh karena itu masyarakat berlomba-lomba mendatangkan anjing yang handal untuk berburu, dan mayoritas anjing peliharaan berasal dari daerah Jawa Barat khususnya Garut. Celakanya, jika anjing mereka sudah tidak bisa berburu, maka anjing tersebut dilepaskan sehingga bebas berkeliaran. Hal inilah, tegas Dokter Emil yang juga Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang menyebabkan kasus Rabies pada anjing di Sumatera Barat menduduki peringkat 3 tertinggi se Indonesia. “Di Sumatera Barat kasus Rabies ini sudah menjadi icon, dan anjing peliharaan yang ada di Sumatera Barat itu mayoritas berasal dari Jawa Barat,” jelas Emil Agustiono. Dokter Emil menambahkan, masalah Zoonosis menjadi penting karena berkaitan langsung dampaknya dengan aspek kesehatan, ekonomi, sosial bahkan ketahanan nasional, sehingga dibutuhkan penanganan serius dari instansi terkait, tidak terkecuali Dinas Perhubungan Darat, karena penularan Rabies terdistribusi dari jalur darat. Sedangkan Sambutan dari Gubernur Sumbar yang diwakili oleh Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Kesra, Drs. Syafrial meng-

hendaki dan minta masukan bagaimana menurunkan kasus rabies yang cukup tinggi di Indonesia ini, dimana Provinsi Sumatera Barat menduduki urutan ketiga tertinggi di Indonesia. Provinsi Sumbar mengharapkan agar Komnas Zoonosis dapat memberikan solusi, dan bahkan Pemerintah Provinsi Sumbar akan melakukan pertemuan dengan para bupati/wali kota se Sumbar untuk membahas wabah rabies tersebut. Rakor semacam ini, kata Syafrial untuk membahas bagaimana hal hal yang dilakukan oleh provinsi lain di adopsi di Smbar. Migrasi hewan terutama anjing yang didatangkan dari luar Sumbar perlu mendapatkan sertifikasi, karena hewan hewan ini yang menyebabkan rabies. Untuk itu, Syafrial meminta untuk dilakukan koordinasi yang berkaitan dengan lalulintas hewan. Pemerintah Smbar mengharapkan agar Pemerintah Pusat dapat melaksanakan sertifikasi hewan tersebut dan dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah manapan.

Sosialisasi Terus Menerus Pengendalian Zoonosis sangat perlu dilakukan sosialisasi terus menerus sampai dengan ke tingkat terbawah. Untuk itu Komnas Pengendalian Zoonosis dapat memberikan paparan sekaligus sosialisasi tentang pengendalian Zoonosis ini.

Dalam Rapat Koordinasi Regional Barat Pengendalian Zoonosis bertujuan untuk mensosialisasikan tentang pengendalian Zoonosis yang tertuang dalam Peraturan Presidn Nomor 30 tahun 2011. Di samping itu juga untuk memperkuat jejaring informasi pengendalian zoonosis secara lintas sector antara pusat dan daerah. Rakor ini sebagai uapaya untuk menyusun kebijakan di daerah tentang pengendalian zoonosis dan untuk mewujudkan komitmen dalam pengendalian zoonosis secara lintas sector, dan khususnya dalam memberantasan rabies. Sedangkan dalam rakor regional Barat ini dibahas tentang koordinasi antara pusat dan daerah dalam rangka pengendalian zoonosis yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kemendagri. Kedua membahas perkembangan terkini dan pengendalian zoonosis pada hewan yang disampaikan oleh Direktoral Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan, Kementerian Pertanian. Ketiga membahas tentang perkembangan terkini dan pengendalian zoonosis pada manusia yng disampaikan oleh Direktorat Jenderal pPengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan. Keempat membahas pengendalian zoonosis melali pengawasan lalu

lintas hewan antar wilayah yang disampaikan oleh Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian. Kelima paparan pengalaman pengendalian zoonosis di Sumatera Barat oleh Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis Prov. Sumbar dan Pengalaman pengendalian zoonosis pada hewan di Sumbar disampaikan oleh Dinas Peternakan Sumbar. Dalam rakor ini pun dipaparkan pengalaman penanganan zoonosis pada manusia di Provinsi Smbar yang disampaikan oleh dr. Irene dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar. Rakor Regional ini sendiri dihadiri para pejabat perwakilan dari 15 Propinsi di Sumatera yaitu Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat (sebagai tuan rumah), Sumatera Utara, dan Nanggroe Aceh Darssalam,ditambah DKI Jakarta, Prov. Banten, Jawa Barat, Kalbar dan Kalteng. Sedangkan peserta lokal dari seluruh kabupaten kota se Sumatera Barat termasuk dari Perguruan Tinggi terkait. Untuk rencana dalam waktu dekat kegiatan serupa akan diselenggarakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk koordinasi Zona Timur, disusul dengan kegiatan Akselerasi Pengendalian Zoonosis dan Panel Ahli Zoonosis pada bulan Juni 2013. (Gs)

12


Ekonomi

B

anyaknya masyarakat yang belum dilayani oleh lembaga keuangan menjadi persoalan tersendiri dalam pembangunan. Padahal untuk meningkatkan produk tivitas usaha masyarakat membutuhkan kapasitas sumber daya yang besar, salah satunya adalah permo dalan. Untunglah pada awal Januari lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani UU No 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Salah satu pasal dalam UU LKM menyebutkan tujuan berdirinya lembaga keuangan itu. Pada pasal 11 berbunyi LKM didirikan untuk mengembangkan usaha dan pember dayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan skala mikro. Lembaga itu didirikan untuk melayani masyarakat miskin di pede saan, kecamatan hingga kabupaten/ kota. Saat ini, ketika angka kemiskinan diperkirakan bertambah seiring dengan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak, LKM bisa menjadi senjata untuk menu runkan angka kemiskinan. Pasalnya pengembangan usaha kecil dan mikro dalam penanggulangan kemiskinan akan berdampak besar bila lembaga keuangan mikro berkembang. “Di saat perbankan tidak mampu menjangkau usaha kecil mikro, maka LKM adalah pihak yang mampu memberikan dukungan finansial kepada usaha mikro sesuai karakteristiknya sebagai pendukung usaha mikro kecil itu sendiri,” kata Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto dalam seminar tentang sosialisasi Undang-Undang LKM di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis. Masih kata Airlangga, LKM dapat membantu tugas pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan produktivitas masyarakat dan menumbuhkan usaha kecil dan mikro di tingkat pedesaan. “LKM mempunyai fungsi sebagai intermediasi dalam aktivitas suatu perekonomian yang bila berfungsi benar akan mengha silkan nilai tambah,” katanya. Katanya lagi, penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana lewat program

DOK. PEMKAB AGAM

Lembaga Keuangan Mikro Pendukung Usaha Mikro Alokasi 1 halaman, foto ilustrasi EKONOMI

Ketika perbankan tidak berhasil menjadi chanelling bagi kelompok usaha mikro, maka Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menjadi senjatanya. Undang-Undangnya telah ada, tetapi regulasi turunannya masih dalam proses.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) didirikan untuk mengembangkan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan skala mikro. Lembaga itu didirikan untuk melayani masyarakat miskin di pedesaan, kecamatan hingga kabupaten/kota.

baik langsung maupun tidak langsung yang bersifat men dorong usaha kecil mikro yang produktif melalui penyediaan fasilitas pinjaman lembaga keuangan mikro (kredit mikro). Tetapi agar lembaga keuangan mikro berkembang membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang baik. Maka pemberdayaan yang terstruktur dan berke sinambungan sangat diper lukan. Otoritas Jasa Keu angan sebagai lembaga supervisi perlu mengem bangkan SDM untuk LKM. “Selain pemberian izin, adanya unsur pemberdayaan menjadi penting untuk didorong oleh OJK,” ujar Airlangga dalam seminar tentang sosialisasi UndangUndang LKM di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis. Program pemberdayaan LKM tersebut, lanjut Airlangga, dapat berupa pelatihanpelatihan manajemen dan pengelolaan keuangan. “Dengan program ini diharapkan akan mampu menumbuhkembangkan LKM-LKM di seluruh tanah air sehingga menjadikan LKM sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang akan bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” tuturnya. Selain itu, hal lain yang perlu dilakukan OJK adalah membuat “blueprint” LKM sebagai desain yang terstruktur untuk mengembangkan dan memperkuat LKM. Menurut Airlangga,

OJK juga harus memperkuat kelembagaan dengan mengkoordinasikan semua instansi atau lembaga pemerintah di pusat maupun di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional LKM di Indonesia. “Ini supaya LKM tumbuh sehat dan normal,” ujarnya. Ada banyak definisi tentang LKM. Tetapi setiap definisi itu memiliki karakteristik yang serupa yakni pelayanan jasa keuangan, ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin, memiliki tujuan pembangunan untuk pedesaan. Elemen pelayanan jasa keuangan seperti pengalaman masyarakat Indonesia dalam lumbung desa, lumbung pitih nagari serta penyediaan layanan keuangan konvensional yakni tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito dan asuransi. Sementara tugas melayani masyarakat miskin karena kelompok masyarakat tersebutlah yang terpinggirkan dalam oleh sistem keuangan formal yang ada sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas. Bila ada LKM diharapkan masyarakat miskin terbantu oleh masuknya sistem keuangan.

Aturan Saat ini OJK tengah menyiapkan 12 aturan pelaksana UU LKM, paling lambat harus ditetapkan dua tahun setelah diundangkan. Salah satu peraturan yang akan diluncurkan mengenai besaran

modal LKM. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani mengatakan, pemerintah dan OJK belum memiliki data pasti mengenai jumlah LKM yang ada di Indonesia. Diperkiraan, jumlah LKM saat ini sekitar 567-600 ribu lebih. “Saat ini kami tengah menginventarisasi keberadaan LKM di Indonesia. Data ini kami perlukan agar fungsi pengawasan, pengaturan, dan pembinaan OJK terhadap LKM bisa optimal,” katanya. Masih kata Firdaus, total peraturan pelaksana UU LKM yang disiapkan oleh pemerintah dan OJK ada 19 peraturan. Tiga Peraturan Pemerintah (PP) yang dirancang terdiri atas PP tentang suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan, luas cakupan wilayah usaha, dan pembentukan lembaga penjamin simpanan. Sedangkan 12 Peraturan OJK lainnya, adalah tentang besaran modal LKM, permodalan LKM, kepemilikan LKM, tata cara perizinan usaha, kegiatan usaha LKM, dan tata cara untuk memperoleh informasi tentang penyimpanan dan simpanan. OJK juga akan mengeluarkan peraturan tentang penggabungan dan peleburan LKM, pembubaran LKM, persyaratan transformasi LKM, pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pihak yang ditunjuk.

Selain itu masih ada juga aturan tentang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM. Selain itu, aturan mengenai tata laksana dan penerapan sanksi administratif. “Kami perlu mengetahui jumlah aset setiap LKM. Berhubung LKM ada ratusan ribu, sepertinya OJK hanya akan mengawasi LKM yang memiliki aset cukup besar. Besaran ideal aset LKM tersebut sedang kami kaji. Kalau LKM yang asetnya hanya puluhan juta sampai ratusan juta, mungkin bisa diawasi oleh aparat desa/ kelurahan/kecamatan atau kabupaten/kota,” ujar dia. Sekedar informasi, dalam UU No 1/2013, salah satu pasalnya berbunyi, jika LKM berbentuk Perseroan Terbatas, maka saham paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan. Sedangkan sisa kepemilikan saham PT dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI); dan/atau Koperasi. Kepemilikan WNI atas PT LKM sebagaimana dimaksud dibatasi paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen). Asing dilarang memiliki LKM. Aturan tersebut tercantum pada Pasal 6UU tersebut. “LKM dilarang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Warga Negara Asing (WNA) dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh WNA atau badan usaha asing.”

WARTA KESRA

13

Untuk pengembangan UMKM di seluruh Indonesia, pemerintah menganggarkan Rp 2,2 miliar. Dana tersebut akan dialokasikan khusus untuk program One Village One Product (OVOP).

Rp 2,2 Miliar untuk OVOP

P

rogram OVOP merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas produk unggulan masing-masing daerah. Sebagai dampingan program, ada sebuah koperasi untuk membantu penyediaan bahan baku, pemasaran, packaging, dan aspek managerial lainnya. Menurut Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kemenkop & UKM RI, I Wayan Dipta masing-masing koperasi akan mendapatkan dana Rp 100 juta melalui program OVOP. “Selama ini sudah ada 73 koperasi yang mendapat bantuan tersebut,” ujarnya. Hingga tahun depan, pihaknya menargetkan ada sekitar 100 koperasi yang mendapatkan bantuan. Koperasi-koperasi ini akan didorong penuh untuk bisa menghasilkan produk unggulan yang layak dipasarkan baik lokal maupun global. Selama ini, kendala UMKM di Indonesia masih seputar pemasaran. “Masih diperlukan packaging yang bagus serta aspek-aspek lainnya untuk mendukung pemasaran,” sebutnya. Sekadar informasi, saat ini ada tiga negara yang rutin menyelenggarakan kompetisi OVOP untuk produk Indonesia, yakni Jepang, Korea, dan Taiwan. Untuk Jepang dan Taiwan jauh lebih dulu, sekitar tiga tahun lalu. Wayan menjelaskan, biasanya daerah yang disasar Jepang adalah Yogyakarta, Bali, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi, dan NTT. “Untuk Jepang dan Taiwan lebih cenderung pada handycraft dan furniture, dan Korea lebih cenderung memilih produk holtikultura,” bebernya. Wayan juga menegaskan bahwasanya OVOP ISTIMEWA

UKM&EkonomiKreatif

Edisi 192 | 1-14 Juni 2013

bukanlah proyek namun bertujuan untuk mengembangkan produk unggulan daerah yang menjadi sumber kebanggaan masyarakat. “Melalui program Ovop diharapkan dapat mewujudkan kemandirian, kreativitas dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah daerah harus mendorong masyarakat lebih kreatif dan inovatif,” tandasnya. Dengan dorongan pemerintah daerah secara maksimal pelaku usaha mikro dan kecil mampu membuat terobosan dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas. Jadi, program Ovop jangan disalahartikan hanya cukup mengembangkan satu produk, karena selama ini masih ada pandangan yang keliru Lebih lanjut dipaparkannya, pengembangan produk unggulan melalui pendekatan Ovop merupakan salah satu model kegiatan sebagai penjabaran kebijakan pemerintah sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tujuannya, pada peningkatan peluang pasar produk UMKM melalui peningkatan efektivitas dengan pengembangan sentra industri kecil dan menengah melalui pendekatan Ovop. “Program ini dilakukan untuk mengembangkan produk unggulan daerah yang memiliki ciri khas atau keunikan yang memiliki potensi pasar lokal maupun ekspor,” imbuhnya. Dengan begitu, produk unggulan lokal selain dapat menjadi tuan di negeri sendiri, juga mendunia berbasiskan mutu dan daya saing melalui proses industri pengolahan di wilayah basis usaha, seperti produk unggulan agroindustri pertanian, perkebunan

Pengembangan produk unggulanPendekatan OVOP harus berproses dan berjalan secara ‘bottom up’ dengan

dan kelayakan pengembangan produk unggulan di suatu daerah. Di sini peranan strategis pemerintah daerah untuk selalu meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat agar dapat memproduksi produk khas lokal yang sesuai standar internasional.

atau jenis lainnya. Wayan menambahkan, OVOP adalah Jika suatu daerah telah mencanangkan program ini, lanjutnya, maka kepala daerah bersama seluruh jajarannya harus gencar mempromosikannya. Paling tidak terdapat tiga prinsip utama dalam pendekatan OVOP dalam mengembangkan produk unggulan yang bertujuan meningkatkan, mengembangkan, dan memasarkan produk unggulan daerah yang dapat menjadi sumber kebanggaan masyarakat setempat. Dikatakannya, pada dasarnya pendekatan OVOP harus berproses dan berjalan secara ‘bottom up’ dengan teridentifikasinya problem, potensi, dan kelayakan pengembangan produk unggulan di suatu daerah. “Di sini peranan strategis pemerintah daerah untuk selalu meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat agar dapat memproduksi produk khas lokal yang sesuai standar internasional,” tuturnya. Di samping itu, pemerintah daerah perlu mengeluarkan dasar hukum bagi pengembangan produk unggulan, sehingga bisa menjadi dasar bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bagi terciptanya sinergitas dan keterpaduan dalam kegiatan tersebut. “Keberhasilan program Ovop sangat ditentukan oleh partisipasi aktif seluruh masyarakat dan lintas pelaku yang ada melalui wadah koperasi. Karena itu ke depan diharapkan koperasi sebagai wadah yang dapat diandalkan untuk memodernisasi usaha anggotanya,” pungkasnya. Sebelumnya, Menkop dan UKM, Syarief Hasan mengatakan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mendukung aktivitas para pelaku kope rasi usaha kecil dan me nengah (KUKM). “Jika aktivitas pelaku KUKM

meningkat, maka peluang kerja pun semakin bertam bah,” ucapnya. Mening katnya aktivitas pelaku KUKM secara tidak lang sung akan mengurangi tingkat pengangguran sehingga jumlah angka kemiskinan pun akan berkurang. Gulungan proses tersebut, pada akhirnya berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini, misi pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional adalah kegiatan yang mampu menjawab tantangan pengangguran dengan kebijakan Pro Job, dapat menjawab tantangan kemiskinan melalui kebi jakan Pro Poor, dan mene robos tantangan stagnasi dengan kebijakan Pro Growth. Lewat aktivitas KUKM, perekonomian nasional terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan setiap tahunnya. Pada 2012 lalu saja, kenaikan ekonomi nasional tercatat 6,2 persen. “Keberhasilan ini membawa Indonesia me nempati peringkat kedua setelah Cina, di antara anggota G-20 lainnya,” katanya. Pendukung atas pertumbuhan ekonomi yang signifikan tersebut, adalah OVOP. “OVOP menciptakan produk khas daerah tertentu di regional, yang sesuai keinginan konsumen. Jadi, produk yang punya nilai tambah yang menjadi nilai kompetitif produk itu bersaing secara nasional maupun internasional,” katanya lagi. Strategi marketing untuk sebuah produk, sambungnya, tak sekadar produk tersebut memiliki nilai jual, namun harus memiliki nilai tambah. “Sebab, nilai tambah itulah yang membuat konsumen mengulang untuk membeli kembali sebuah produk. Jadi, si konsumen bukan hanya sekadar membeli,” tegasnya. db s

14


DALAM seminar nasional bertajuk “Memaknai Change dalam Membangun Sistem Pengendalian Intern dan Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih,” memperingati 30 tahun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta medio Mei lalu, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Eko Prasojo menyebutkan pemerintah butuh birokrasi berbasis vision, mision dan performance, harus memindahkan dari koordinasi aksi ke koordinasi visi. Orientasi tersebut menurutnya akan menghasilkan inovasi serta dinamikaperubahan.Untukmenghasilkan birokrat yang bervisi, jelasnya, bisa diperoleh dari dua poin penting. Poin pertama ialah perekrutan dan penempatan pegawai serta pemimpin lembaga atau SKPD harus mempertimbangkan aspek kompetensi secara kom politik harus dihindari. Mekanismenya bisa dengan cara promosi terbuka, seperti lelang jabatan yang dilakukan DKI Jakarta di bawah Jokowi. “Yang diterapkan pak Jokowi ini sudah melakukan open carrier sistem dalam pengisian jabatan camat lurah. Jadi pak Jokowi sudah melakukan hal yang tranformasional, dari biasa jadi tak biasa,” paparnya. Menurutnya, promosi yang

Indonesia membutuhkan birokrasi berbasis visi, misi, dan performa aparatur. Orientasi ini akan menghasilkan inovasi dan dinamika perubahan. Sayangnya kinerja birokrasi sejauh ini masih digerakkan sistem yang berorientasi pada aturan. ISTIMEWA

Birokrasi yang Visioner Dibutuhkan Indonesia

ReformasiBirokrasi

hanya berdasarkan senioritas dan kepangkatan tidak lagi bisa dipertahankan.“Sambilmemperhatikan kepangkatan, kompetensi tidak boleh diabaikan,” sebutnya. Eko juga mengungkapkan, usaha reformasi birokrasi ini tidak mudah, karena memang sulit memindahkan orang dari comfort zone ke zona baru. Dijelaskannya, kalau kinerja pemimpin baik, pasti jajaran di bawahnya juga bagus. “Karena kita mengadopsi birokrasi patronasi. Perubahan negara itu perubahan culture development,” imbuhnya.

Adapun poin yang kedua ialah mengembangkan profesionalisme aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan atau pendidikan lanjutan. Langkah ini pun harus berdasarkan proyeksi potensi dan kompetensi pegawai. Dan negara wajib menjamin pengembangan SDM tersebut. Sebelumnya Eko pernah mengingatkan adanya kecenderungan patronasi birokrasi, ketaatan kepada pemimpin yang tidak positif, melainkan dalam kaitannya dengan ketergantungan. “Ini tantangan terbesar. Sekarang

harus tidak boleh lagi melihat orang dari kedekatan dengan seseorang pemimpin, tetapi dilihat dari kompetensi dan kinerjanya. Inilah yang saya maksudkan dengan perubahan kultur, cara berpikir, paradigma,” tegasnya ketika itu. Kedua poin yang sudah dijelaskan diatas, papar Eko, dimaksudkan untuk memangkas orientasi kerja pada aturan. Eko menilai, selama ini kinerja birokrasi masih digerakkan sistem yang berorientasi pada aturan. Birokrasi berorientasi aturan (rule based bureaucracy) meru-

pakan sistem administrasi publik yang bertitik berat pada cara berpikir dan bertindak terpaku pada aturan. Dalam sistem ini, sulit dihasilkan aparatur sipil yang inovatif dan berdaya saing. Sistem tersebut tidak bisa menampung perubahan harapan masyarakat yang sangat cepat berkat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Alih-alih melaksanakan reformasi birokrasi, yang terjadi saat ini adalah banyaknya agenda perubahan, namun wujudnya di lapangan hampir tidak bisa dirasakan. Kinerja birokrasi tetap saja tidak maksimal, sumber daya manusia tidak berkualitas, rantai berbelit-belit, yang ujungnya mengorbankan pelayanan prima kepada masyarakat. Ia pun menilai upaya melakukan reformasi birokrasi ini untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik. “Sebaik apapun keputusan politikus di Senayan dan daerah, kalau tidak bisa menyampaikan itu, engga bisa apa-apa demi pertumbuhan,” katanya lagi. Dicontohkannya, kemajuan di negara-negara ASEAN di dalam pertumbuhan ekonomi itu ditopang perubahan DNA di birokrasi. “Memang tidak mudah. Contohnya Korea. Mereka lakukan reformasi itu sejak 1981 dan baru bisa rasakan tahun 2000-an,” pungkasnya. dbs

Berita Foto

Jakarta (26/05) -- Menko Kesra Agung Laksono (kanan) menerima Direktur Jenderal Food And Agriculture Organization (FAO) Jose Graciano da Silva (tengah) dan Direktur Sumber Daya Perikanan dan Aquaculture Food And Agriculture Organization (FAO) Indroyono Soesilo (kiri), jelang jamuan makan malam di Jakarta, Minggu malam.

Jakarta, 30/05- Menko Kesra Agung Laksono memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai Kerukunan Antarumat Beragama. Hadir dalam rakor tersebut Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Agama Suryadharma Ali serta pejabat dari instansi terkait. Foto: Humas Kesra/Dian Novico

Wisata

15


Air Terjun Saluopa

12 Tingkat Nan Mempesona Air terjun Saluopa merupakan salah satu air terjun yang terbaik di Indonesia. Ciri khasnya terdapat tingkatan air terjun sebanyak 12 buah. ISTIMEWA

M

eski tergolong sebuah kota kecil, Tentena yang berada dalam kabupaten Poso memiliki banyak tujuan wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Salah satunya air terjun Saluopa atau yang biasa disebut air luncur Saluopa. Air terjun ini tergolong unik karena memiliki tingkat sebanyak 12 buah. Tiap tingkatan membentuk sebuah kolam kecil yang dapat didaki oleh pengunjung dan tidak licin. Air yang jernih dan bersumber dari mata air gunung setempat. Guyuran air yang meluncur dari atas gunung sangat jernih, sehingga bebatuan yang ada di dalam air dapat terlihat dengan jelas. Istimewanya, batu-batuan tersebut tidak berlumut dan licin walaupun air yang mengalir cukup deras. Saat tiba di lokasi Air Terjun Saluopa, wisatawan akan disambut oleh suara gemuruh air terjun yang seolah ditumpahkan dari atas. Wisatawan juga bisa merasakan segar dan jernihnya air terjun ini dengan mandi di beberapa kolam pemandian yang ada di sana. Selain keindahan air terjun, pengunjung juga dimanjakan dengan panorama alam berupa hutan tropis yang masih asri sambil menghirup udara yang segar. Hijaunya hutan tropis dengan udaranya yang segar, suara-suara binatang, serta kicauan burung yang banyak hidup di sana semakin menambah indahnya perjalanan wisatawan. Untuk memanjakan para pengunjung, pihak pengelola telah menyediakan tangga batu untuk menghubungkan satu tingkat ke tingkat yang lain. Keindahan alam itu sudah bisa dinikmati selama perjalanan menuju Air Terjun Saluopa. Air terjun Saluopa merupakan air terjun yang terbaik di Indonesia. Namun sayangnya, air yang dahulu mengalir deras menutupi bebatuan di setiap tingkatan tersebut, kini debit airnya mulai berkurang. Air terjun Saluopa terletak di desa Tonusu atau sekitar 12 kilometer arah barat dari kota Tentena, ibukota Kecamatan Pamona Utara,

Atas: Air terjun Saluopa merupakan air terjun yang terbaik di Indonesia. Bawah: Danau Poso merupakan danau terbesar ketiga di Indonesia. Danau ini memiliki luas 512 kilo meter persegi dengan kedalaman mencapai 360 meter di bagian utara dan 510 di bagian selatan. Danau ini memiliki udara yang sangat sejuk, karena objek wisata ini memang berada di 657 meter di atas permukaan laut.

atau 54 kilometer arah tenggara dari kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dari Palu ke kota Tentena dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua dalam waktu sekitar 7-8 jam. Keistimewaan lain dari air terjun Salupo yakni letaknya yang tidak jauh dari danau Poso. Tak heran jika jumlah pengunjung saat hari libur mencapai 200 orang lebih. Pengunjung terbanyak saat perayaan Tahun Baru yang mencapai 400 pengunjung.

Berpasir Putih Saat berkunjung ke air terjun Saluopa tentu tak boleh melewatkan panorama indah danau Poso sebab letaknya cukup dekat. Danau Poso merupakan danau terbesar ketiga di Indonesia. Danau ini memiliki luas 512 kilo meter persegi dengan kedalaman mencapai 360 meter di bagian utara dan 510 di bagian selatan. Danau ini memiliki udara yang sangat sejuk, karena objek wisata ini memang berada di 657 meter di atas permukaan laut.

Uniknya danau ini memiliki pasir putih yang menutupi sebagian besar tepi danau. Pasir putih yang ada di Danau Poso sama dengan pasir putih yang biasa dijumpai di pantai-pantai tepi laut. Selain itu, tepian Danau Poso juga diselimuti dengan pasir kuning. Tekstur pasir kuning sama dengan pasir putih, hanya saja berwarna kuning. Kondisi ini menimbulkan sensasi seakan terbawa dalam suasana seperti berada pantai laut. Di tepian danau, warna

airnya tampak jernih kehijauhijauan, sedangkan di tengah danau airnya tampak berwarna biru karena airnya lebih dalam. Di sepanjang tepi danau ini tidak terdapat batu karang. Justru karena kondisi demikian, danau ini sangat cocok untuk berenang. Para wisatawan tidak perlu khawatir kakinya terkoyak oleh terumbu karang. Mereka juga tidak perlu takut mata perih atau tenggorokan menjadi serak, karena air danau ini tidak asin seperti air laut. Keistimewaan lain yang ada di danau Poso yakni airnya yang konstan dan sangat jernih. Uniknya, meskipun terjadi banjir pada beberapa anak sungai yang mengalir ke danau ini, airnya tetap jernih atau tidak keruh. Jika pengunjung ingin berjalan-jalan menyusuri perairan danau Poso, bisa menyewa perahu motor (ketingting) yang disediakan di sekitar tepi danau. Saat berkeliling menyusuri danau akan menemukan pemandangan-pemandangan yang menakjubkan. Seperti melihat kehidupan keseharian masyarakat setempat atau menikmati pemandangan di sekeliling Danau Poso yang juga tak kalah menarik. Pegunungan dan hutan yang masih asri mengelilingi danau ini. Sesekali akan melihat beberapa jenis burung terbang melintas, atau berkicau di sekitar rerimbunan hutan. Pengunjung juga bisa menjumpai sekumpulan batu-batu besar yang muncul dari dalam danau, seakan seperti sebuah kompleks batu yang terapung. Masyarakat setempat menamai kompleks batu tersebut dengan sebutan Watu Ngonggi dan Watu Asa Mpangasa Angga. Watu Ngonggi adalah sekumpulan batu-batu yang bisa mengeluarkan bunyi jika dipukul. Nah, b agi yang hobi memancing, bisa melakukan aktivitas tersebut di danau ini. Jika beruntung, akan mendapatkan Ikan Sidat atau Ikan Sogili yang besarnya mencapai 2 meter. Ikan ini adalah ikan endemik Danau Poso, dan merupakan ikan air tawar terbesar di jenisnya. (dbs)

16

Opini


Fokus Baru untuk Sela-sela Hutan Jati

Oleh: Dahlan Iskan Meneg BUMN * Pernah dimuat di JPNN dan Antara

S

udah dimulai: penanaman porang (sejenis umbiumbian) secara masal untuk meningkatkan penghasilan petani di sekitar hutan jati. Lokasinya di Mrico Kecut, kawasan hutan yang terletak antara kota Blora dan Cepu, Jawa Tengah. Sabtu pagi pekan terakhir April lalu, lebih 1.000 orang berkumpul di tengah hutan jati tersebut. Mereka terdiri dari 120 kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 10 orang. Ketua kelompoknya adalah karyawan Perhutani yang sudah dididik bagaimana menanam porang yang benar. Perum Perhutani, BUMN yang mengelola hutan jati di seluruh Jawa dan Madura, memang memiliki program untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di sekitar hutan. Terutama untuk memanfaatkan tanah di sela-sela pohon jati. Berbagai tanaman sudah dicoba: jagung, emponempon, ketela, jarak, dan banyak lagi. Tapi hasilnya sangat minim. Para petani tetap melakukan itu mengingat sesedikit apa pun hasilnya tetap lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Setahun terakhir ini direksi Perhutani terus mengevaluasi tanaman apa yang sebenarnya paling cocok untuk petani di sekitar hutan jati. Empon-empon (temulawak, kunyit, kunyit putih, jahe) sebenarnya tumbuh dengan sangat baik. Misalnya di hutan jati dekat Randublatung. Sabtu siang itu saya diagendakan melakukan panen empon-empon tersebut. Hasilnya sangat baik. Tapi harga emponempon tidak terlalu menjanjikan. Pasarnya pun terbatas. Proses pasca panennya pun tidak mudah. Terutama proses pengeringannya yang harus standar. Ini karena empon-empon tersebut akan dipergunakan untuk jamu. Seorang petani yang selama ini menanam jagung juga senasib. “Satu hektar paling besar bisa

menghasilkan jagung senilai Rp 500.000,” katanya di acara temu petani tersebut. Tanaman jarak, seperti yang dilakukan di Purwodadi, lebih kecil lagi. Hanya Rp 150.000 per hektar. Bahwa mereka tetap menanam komoditikomoditi tersebut hanyalah karena daripada tidak ada penghasilan sama sekali. Mengingat luasnya hutan jati milik Perhutani, tetap saja harus ditemukan cara terbaik untuk memanfaatkannya. Daripada di sela-sela pohon jati itu hanya ditumbuhi rumput liar. Di Kabupaten Blora sendiri, seperti dikemukakan Bupati Blora saat itu, hampir separo (49 persen) wilayah kabupaten itu adalah hutan jati Perhutani. Setelah setahun diskusi dan evaluasi dilakukan, jatuhlah kesimpulan: tanaman porang adalah tanaman yang paling tinggi nilai ekonominya. Satu hektar bisa menghasilkan Rp 30 juta per tahun. Ini berdasarkan pengalaman para petani porang di hutan jati Nganjuk, Jatim. Padahal satu petani

bisa saja menanam porang sampai tiga hektar. Bahkan di Nganjuk itu, petani porangnya sudah menjadi juragan kecil-kecilan karena mempekerjakan buruh panen dari wilayah lain. Ini karena kian lama hasil porangnya kian banyak dan petani tidak sanggup lagi memanennya sendiri. Masalahnya, untuk penanaman pertama, hasilnya baru bisa dipanen dua tahun kemudian. Selama menunggu dua tahun itulah yang perlu dipikirkan petani dapat hasil dari mana. Sedang tanaman jagung bisa panen dalam waktu empat bulan. Tim Perhutani, seperti dikemukakan Dirutnya, Bambang Sukmananto, akhirnya menemukan cara ini: bagi hasil. Petani, seperti di hutan Mrico Kecut tadi, melakukan penanam terus-menerus setiap hari. Mereka akan dibayar sesuai dengan luasan tanaman yang mereka kerjakan. Kian rajin mereka menanam kian besar bayarannya. Tiap bulan, petani akan mendapat bayaran sekitar Rp 700.000. Bisa lebih besar

kalau rajin dan bisa turun kalau malas. Selama dua tahun menunggu, mereka hidup dari bayaran tersebut. Saat panen tiba, mereka mendapat bagian separo dari hasil porangnya. Porang (sejenis umbiumbian suweg) relatif mudah penanganannya. Tidak banyak hama dan tidak perlu perawatan yang berat. Cukup hanya membersihkan rumputnya. Bayaran Rp 700.000 per bulan itu memang kecil, tapi jam kerja mereka juga tidak panjang. Mereka bekerja hanya empat jam sehari. Sisa jam kerjanya bisa tetap untuk mencari penghasilan lainnya. Perhutani juga akan mendirikan pabrik porang di Blora. Tahun depan pabrik itu mulai dikerjakan, sehingga di tahun 2015, saat panen porang pertama dilakukan pabriknya sudah berdiri. Bupati Blora sangat bersuka cita. Inilah industri pertama yang akan berdiri sepanjang sejarah Kabupaten Blora modern. Bagi Perhutani mendirikan pabrik porang tidak lagi sulit. Perhutani

sudah mulai berpengalaman. Sudah setahun ini memiliki pabrik tepung porang kecilkecilan di Pare, Kediri. Kapasitasnya memang baru 500 ton per hari tapi hasil usahanya sangat baik. Tepung porangnya memenuhi standar internasional. Pembelinya sampai antre. Terutama dari Tiongkok dan Jepang. Tepung porang memang menjadi bahan baku kue, kosmetik, dan obat-obatan. Praktis, pasar tepung porang tidak terbatas. Karena baru ada satu pabrik tepung porang, maka pasar luar negeri tidak sabar. Seorang pengusaha dari Malaysia dan beberapa pedagang dari Tiongkok terus datang ke Indonesia, ingin investasi di porang. Saya sudah minta kepada Perhutani untuk tidak membuka pintu dulu. Masih terlalu banyak petani kita yang perlu ditolong. Mesin-mesinnya pun bisa dibuat di dalam negeri. Seperti mesin yang di Pare itu buatan Sidoarjo, Jatim. “Sudah setahun ini tidak pernah rewel,” ujar Pak Kasim pimpinan pabrik porang di Pare itu. Bahkan Kasim bisa mengoperasikan pabriknya setahun penuh tanpa berhenti. Padahal, menurut perencanaannya dulu, pabrik itu akan mirip pabrik gula, hanya bekerja enam bulan setahun. Memanfaatkan selasela tanaman jati di hutan yang berjuta-juta hektar luasnya itu akan terus menjadi fokus Perhutani. Bahkan, bisa jadi, hasil tanaman selanya ini bisa lebih besar dari hasil hutan jatinya. Ini mengingat jati baru bisa dipanen setelah 20 atau 30 tahun. Saya bertekad kabupaten Blora yang miskin bisa menjadi penghasil porang terbesar di dunia. Ini akan melengkapi identitas Blora yang selama ini lebih dikenal sebagai tempat kelahiran tokoh-tokoh besar seperti Pra moedya Ananta Toer, Benny Murdani, dan tentu wartawan pertama Indonesia: sang pemula, Adisuryo!

Redaksi menerima tulisan opini. Redaksi berhak mengubah tulisan sepanjang tidak mengubah isi dan maknanya. Tulisan dapat dibuat dengan ekstensi rich text format (rtf), panjang 6.000 karakter, dapat dikirimkan ke [email protected]

LanjutUsia Lanjut Usia Sebagai sosok yang pernah jadi bagian sejarah bangsa ini dan masih hadir di tengah kita. Itulah Lansia.

“

Potensi lansia masih dianggap sangat rendah. Dengan diadakannya acara puncak peringatan HLUN ini, diharapkan lansia bisa kembali dipandang sebagai sosok yang mandiri,” imbuh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial RI, Samsudi, kepada para wartawan di Jakarta belum lama ini. Samsudi mengungkapkan, acara peringatan Hari Lanjut Usia (HLUN) merupakan agenda rutin Kemensos RI setiap tahunnya. Thema peringatan HLUN tahun 2013 ini adalah

‘Lanjut Usia Pelopor Jati Diri Bangsa.’ Makna thema ini, lanjut Samsudi, bahwa para lansia sesungguhnya adalah sosok yang menyatukan bangsa dan pernah mengambil bagian dalam kehidupan negara tetapi saat ini kesehatan lansia masih belum mendapat perhatian lebih dari masyarakat. “Paling tidak pada orang tua sendiri, jika sudah, baru perhatikan lansia di sekitar Anda. Hanya sekadar disapa atau diajak bicara saja mereka pasti sudah senang,” ungkap BRA Mooryati Soedibyo, Ketua Umum Peringatan HLUN tahun

Edisi 192 | 1-14 Juni 2013

Berdayakan Lansia, Peringati HLUN 2013. Lansia yang hidupnya sejahtera dan senang akan lebih menghargai kesehatan dan kondisi mentalnya sendiri, sehingga dengan mandiri mereka mau menjaga kesehatan dan kebersihan diri mereka meski tanpa perlu diingatkan. Samsudi menambahkan, peran masyarakat untuk meningkatkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan lansia sangat besar. Diharapkan mulai saat ini lansia bisa diprioritaskan. Sebab, mereka sangat membutuhkan perhatian, khususnya lansia yang

Jajan Sembarangan Pengaruhi Gizi Anak

M

embawa bekal ke sekolah memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah terjaganya gizi dan juga kebersihan makanan. Namun, kebanyakan anak saat ini lebih memilih membawa uang saku dan kemudian membeli jajanan saja di sekolah. Peran jajanan di sekolah saat ini menyumbang sekitar 30 persen kebutuhan gizi sehari pada anak. “Hal ini disebabkan oleh karena kebiasaan makan pagi tergeser oleh makanan jajanan dengan pemberian uang saku,” kata Spesialis Gizi Klinik yang juga Guru Besar Universitas Andalas, Fasli Jalal, dalam temu media di Kemendikbud, Jakarta. Maka, pemenuhan gizi yang seimbang tentu saja berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak. “Penjaja makanan di lingkungan sekolah tentu tidak optimal dalam menyediakan makanan yang bergizi bagi anak,” demikian Fasli. Menurut Fasli, perubahan pola konsumsi yang tidak seimbang ini merupakan salah satu tantangan dalam pembangunan gizi anak.

“Oleh sebab itu anak harus dibiasakan sarapan setiap pagi, memilih jajanan yang sehat, dan minum susu setiap hari.” Maret lalu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) saat ini sedang giat melakukan kampanye jajanan sehat anak sekolah lewat Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) ‘Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah’ ini dilakukan di 160 kabupaten-kota yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Dalam aksi ini, Badan POM melakukan kampanye dan roadshow ke berbagai Sekolah Dasar atau SD dengan memberikan penyuluhan sekaligus bimbingan kepada pengelola sekolah mengenai pangan jajanan yang sehat. Di Provinsi Jawa Barat, kampanye dilakukan oleh Balai Besar POM Kota Bandung bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan kabupaten atau kota setempat. Kepala Balai Besar POM Kota Bandung, Supriyanto Utomo, mengatakan, pihaknya juga melakukan kampanye ke sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil termasuk yang berada di

17

WARTA KESRA

daerah perbatasan. “Kerja kita selalu bergandengan tangan dengan dinas terkait, untuk menentukan SD mana yang akan kita intervensi. Oleh teman-teman Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota sudah diidentifikasi SD-SD yang paling berisiko. Nah itu yang kita intervensi duluan, baru nanti yang berikutnya,” kata Supriyanto. Supriyanto menambahkan, selain memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada pihak sekolah, Balai Besar POM juga memberikan penyuluhan langsung kepada pedagang. Penyuluhan ini dilakukan setelah melakukan serangkaian tes laboratorium terhadap

... PJAS yang dicanangkan Wakil Presiden pada Januari 2011 bertujuan untuk meningkatkan keamanan, mutu, dan gizi anak sekolah melalui kemandirian komunitas sekolah di lingkungannya.

sudah sakit kronis dan tidak dapat bangun dari tempat tidurnya. Data Kemensos RI mencatat, hingga kini jumlah lansia di Indonesia mencapai 18 juta jiwa dengan 4,6 juta jiwa di antaranya merupakan lansia yang rawan terlantar. Jumlah lansia terlantar yang kini tengah mendapat perhatian Kemensos mencapai 2,8 juta jiwa. Mensos RI, Salim Segaf AlJufri, mengakui bahwa pemerintah punya keterbatasan untuk mengatasi masalah lansia terlantar dan rawan terlantar itu. Maka,

dibutuhkan strategi khusus untuk menangani masalah kesejahteraan lansia yang beragam itu. Dalam rangka HLUN, Kementerian Sosial melakukan beberapa program. Program itu antara lain bedah rumah lansia yang tahun ini ditargetkan mencapai 1.000 rumah, program asuransi lanjut usia bagi 26.500 lansia di seluruh Indonesia, dan bantuan bagi 12.500 lembaga kesejahteraan sosial, termasuk untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sosial. (IN: dbs)

Anak Gizi anak yang baik dapat dinilai dari sarapan dan jajanannya di sekolah. Maka, sangat disarankan untuk tetap waspada terhadap kandungan makanannya. sampel jajanan yang dijual pedagang. Sementara itu, seorang Kepala Sekolah sebuah SD Negeri di Kota Bandung yang telah mendapatkan penyuluhan dan bimbingan dari Balai Besar POM mengatakan, pihak sekolah selama ini telah mengadakan program makanan sehat untuk para siswanya. Pihak sekolah juga selalu mengarahkan para siswanya untuk jajan di kantin sekolah yang telah terjamin kebersihannya, dibandingkan jajanan yang dijajakan para pedagang di luar sekolah. “Kami pun sebetulnya di sekolah ini sudah mempunyai program anak satu bulan sekali membawa makanan ‘4 sehat 5 sempurna’. Itu sudah kami jadwalkan, mulai dari kelas satu sampai kelas enam. Jadi pada saat anak membawa makanan ‘4 sehat 5 sempurna’ itu mereka tidak boleh jajan. Minimal satu bulan sekali mereka tidak jajan di sekolah,” ungkap Hayati, Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Karangpawulang, Bandung. Aksi Nasional yang telah dilakukan sejak tahun 2011 ini diperkirakan dapat melindungi sekitar 1,4 juta siswa Sekolah Dasar dari

jajanan yang mengandung bahan berbahaya. Dari aksi ini juga diketahui, terdapat sekitar 24 persen makanan yang dijual di sekolah tidak memenuhi syarat pangan yang aman. Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah atau PJAS yang dicanangkan Wakil Presiden pada Januari 2011 bertujuan untuk meningkatkan keamanan, mutu, dan gizi anak sekolah melalui kemandirian komunitas sekolah di lingkungannya. Aksi ini telah menunjukkan hasil berupa peningkatan persentase keamanan pangan jajanan anak sekolah yang memenuhi syarat, dari 56 persen hingga 60 persen pada kurun waktu tahun 2008 hingga 2010, menjadi 65 persen pada tahun 2011, dan 76 persen pada tahun 2012 lalu. Beberapa kategori pangan jajanan yang tidak aman tersebut antara lain makanan yang mengandung formalin, boraks, pewarna Rhodamin B, dan pewarna Methanyl Yellow. Untuk itu, Badan POM juga mengoperasikan 37 mobil laboratorium keliling untuk pengawasan pangan jajanan anak sekolah dan pembinaan komunitas sekolah. (IN:dbs)

18


FAO Nilai Indonesia Sukses untuk Pangan

Pangan Indonesia rencananya akan memperoleh penghargaan atas keberhasilan di bidang pangan dari FAO. Namun di sisi lain upaya menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan masih penuh rintangan. Pasalnya, produktivitas pangan nasional belum mampu mencukupi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat. ISTIMEWA

I

ndonesia memperoleh penghargaan dari Food and Agricultural Organizations (FAO) karena keberhasilan dalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Badan dunia untuk pangan dan pertanian di bawah PBB itu menilai Indonesia merupakan satu dari 35 negara di dunia yang berhasil mencapai target Milenium Development Goals (MDGs) untuk upaya mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Direktur Jenderal FAO Jose Graziano da Silva mengungkapkan keberhasilan Indonesia melawan kemiskinan dan kelaparan salah satu faktor nya adalah keberhasilan Indonesia meningkatkan produksi pangan lewat program ketahanan dan kedaulatan pangan. Penghargaan tersebut rencanan akan diserahkan pada konferensi FAO yang akan digelar pertengahan Juni 2013 mendatang di Roma, Italia. “Kebijakan dan program Anda adalah faktor yang sangat signifikan dalam upaya melawan kelaparan di Indonesia,” ujarnya Graziano saat bertemu dengan Menteri Pertanian RI Suswono dalam acara jamuan makan malam yang diselenggarakan Kementerian Pertanian, Senin (27/5) di Jakarta. Salah satu contoh program Kementerian Pertanian yang dinilai , Graziano, membantu mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan adalah Program Desa Mandiri Pangan (demapan). Demapan merupakan program aksi yang dilaksanakan Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk mengurangi rawan pangan dan gizi melalui pendayagunaan sumber daya, kelembagaan dan kearifan lokal pedesaan. Menanggapi rencana pemberiaan penghargaan yang disampaikan Dirjen FAO tersebut, Menteri Pertanian Suswono menyambut gembira. Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pertanian dalam upaya mengatasi

persoalan pangan saat ini sejatinya sejalan dengan visi dan misi Graziano saat pemilihan Dirjen FAO, juga target MDGs, khususnya target MDGs pertama, yaitu penurunan angka kemiskinan dan kelaparan, serta upaya untuk pencapaian swasembada pangan. “Saya tetap menempatkan FAO sebagai salah satu mitra penting dan strategis dalam mendukung pembangunan pertanian di Indonesia. Karena itu, saya sangat berharap agar kerja sama yang telah terjalin erat selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang,” tegas Mentan.

Banyak Tantangan Meski dinilai FAO, Indonesia telah mampu dan meraih keberhasilan dalam upaya meningkatkan produksi pangan lewat program ketahanan dan kedaulatan pangan namun tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Pasalnya, produktivitas pangan nasional belum mampu mencukupi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat. Kondisi tersebut bahkan bisa membuat target pemerintah swasembada

pangan untuk kedelai, daging, jagung dan beras akan sulit tercapai pada tahun 2014. Seperti diungkapkan Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP), Kementan Dr Agung Hendriadi, produktivitas pangan Indonesia dalam 10 tahun terakhir masih tetap tidak meningkat secara signifikan. Salah satu penyebab masih rendahnya produktifitas komoditas pangan, terang Agung, salah satu penyebabnya 52 persen infrastruktur irigasi yang sudah dibangun di era Orde Baru dalam kondisi rusak parah, bahkan penyerapan tenaga kerja bidang pertanian menurun drastis hingga separuhnya. Pada tahun 1976 penyerapan tenaga kerja bidang pertanian capai 64,16 dan kini hanya mampu menyerap 33 persen tenaga kerja. Beberapa produksi komoditas pangan dalam negeri juga tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, Produkktivitas kedelai nasional juga saat ini capai 1,3 juta ton per tahun sementara kebutuhannya

mencapai sekitar 2,6 juta ton. Sedangkan untuk gula, produksinya mencapai 2,17 ton sedangkan kebutuhannnya mencapai 2,9 juta ton. Kondisi yang sama juga terjadi di sektor komoditas jagung, selain faktor minimnya kepemilikan lahan, teknologi pengolahan pasca panen masih menjadi kendala terbesar. Saat musim panen, bulan Mei, Juni, dan Juli produktivitas jagung nasional mencapai surplus namun kelebihan stok tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan selama sembilan bulan setelahnya. Sedangkan untuk daging, tambah Agung, produktivitas dan produksi daging sapi nasional hanya mampu naik 100 ton dalam tempo 10 tahun. Produktivitas daging nasional mencapai 350 ton per tahun pada tahun 2000 namun hanya naik menjadi 450 ton di tahun 2010. sedangkan populasi sapi dan kerbau nasional untuk saat ini mencapai 14,8 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar 50,68 persen populasinya berada di Pulau Jawa sedangkan sisanya di Sumatera 18 persen, Bali dan Nusa Tenggara 14 persen dan

Kedelai lokal- Produkktivitas kedelai nasional saat ini baru 1,3 juta ton per tahun sementara kebutuhannya mencapai sekitar 2,6 juta ton per tahun.

sisanya di Kalimantan dan Sulawesi. Sementara itu, Pakar pertanian Universitas Brawijaya Malang, Prof Kurniatun Hairiah, menyatakan ketersediaan pangan akhir-akhir ini terganggu oleh adanya perubahan iklim. Perubahan iklim dapat berdampak langsung melalui perubahan biofisik dan sumber daya lahan terhadap produksi tanaman, baik tanaman pangan maupun nonpangan. Faktor lain menurunya produktivitas tanaman pangan, terang Kurniatun, juga disebabkan oleh penciutan lahan karena peningkatan permukaan air laut. Dia bahkan memprediksi pada tahun 2050 diprediksi luas lahan sawah akan semakin menyusut karena tergenang atau tenggelam akibat muka air laut meningkat serta meningkatnya salinitas tanah. Luas baku lahan sawah di Jawa dan Bali saat ini mencapai 3.309.264 hektare, tahun 2050 diprediksi akan menurun sekitar 5,52 persen yang berpengaruh terhadap hasil panen setara beras yang mencapai 1,932 juta ton. Sementara di Sumatera yang memiliki luas baku lahan sawah 2.340.642 hektare, pada tahun 2050 diperkirakan menurun sekitar 0,01 persen atau 3.170 hektare dan kerugian mencapai 0,024 juta ton beras. Untuk mengendalikan perubahan iklim tersebut, strategi dan kebijakan umum Kementerian Pertanian adalah memposisikan program aksi adaptasi pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura sebagai prioritas utama. Selain itu, perlu penambahan pembangunan sarana irigasi, peningkatan diversitas tanaman dan seleksi tanaman tahan kekeringan. (dbs)

WARTA KESRA

19

Memanfaatkan kecanggihan tekonologi agar lebih produktif dan mandiri secara ekonomi dinilai sudah waktunya dilakukan oleh para perempuan.

Berdayakan Perempuan, Berdayakan Gadget-nya

N

ilai positif yang mesti diambil dengan memanfaatkan untuk edukasi bagi pemberdayaan perempuan dan anak, mengingat Indonesia sebagai salah satu pengguna media sosial terbesar di dunia. “Ternyata data yang ada menunjukkan kita pengguna media sosial ke empat terbesar di dunia, apakah itu Facebook, Twitter, dan internet. Maka alangkah baiknya secara positif kita manfaatkan media ini sebagai edukasi dalam pemberdayaan perempuan dan anak,” kata Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen Paudni Kemendikbud, Ella Yulaelawati, pada simposium nasional Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang diselenggarakan Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak Universitas Prof Dr Hamka (Uhamka) di Jakarta baru-baru ini. Selain itu, kata Ella, sebanyak 93 persen warga Indonesia adalah penonton televisi, “Jadi media sosial dan media TV harus dimanfaatkan menjadi media edukasi kita, tidak sekadar menjadi hiburan saja.” Menurut Ella, dengan tingginya pengguna media sosial seperti di FB dan Twitter, menunjukan bahwa warga Indonesia senang mejeng dan bicara pendek. Dari 10 kota besar dunia, Jakarta, dan Bandung merupakan pengguna Twitter tertinggi, mengalahkan kota New York dan Jepang. Ella menyatakan, pemerintah berkomitmen memberdayakan perempuan melalui bidang pendidikan berdasarkan Permendiknas No 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksana Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Sementara itu, Deputi Kemeneg Pemberdayaan Perempuan dan ISTIMEWA

Perempuan

Edisi 192 | 1-14 Juni 2013

Perlindungan Anak, Ida Wulan, mengkhawatirkan terjadinya penggunaan internet secara online dengan situs pornografi. Untuk itu, diperlukan peran kedua orang tua mendampingi saat anak mengakses media online dan jejaring sosial. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Suyatno, dalam sambutan pembukaannya menyatakan, pemberdayaan perempuan dimaknai sebagai peran perempuan yang sama strategisnya dengan pria dalam kiprah dan perannya. Suyatno juga mengingatkan kalau kekerasan dalam rumah tangga dan masih menjadi masalah sehari-hari yang korbannya perempuan dan berdampak pada anak. “Peran perempuan yang multifungsi sebagai ibu juga ayah amat penting dalam mengurangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak.”

Lebih Aktif Anggapan bahwa pria lebih aktif di dunia teknologi, termasuk berkelana di dunia maya, sepertinya sudah tidak berlaku sekarang. Justru, sekarang perempuan lebih aktif beraktivitas secara online. Traffic atau arus penggunaan data secara online menunjukkan kalau perempuan lebih aktif daripada pria. Para perempuan terbukti sampai 15 kali mention atau lebih sering mengirim posting-an atau tweet per hari. “Dari data yang kami miliki, terlihat traffic tertinggi penggunaan online ternyata dilakukan oleh perempuan,” ujar M. Fahrurrozi, Division Head Mentari, Matrix, and Corporate Management Indosat. Tiga aplikasi teratas yang sering digunakan kaum perempuan yakni social media, chat engine, dan browsing. Untuk social media, Facebook paling banyak dipakai, diikuti Twitter. Setelah itu, baru yang berbasis gambar seperti Instagram atau Path. Sementara untuk chat, kebanyakan masih memakai BlackBerry Messenger, baru setelah itu Whatsapp, dan Line. Ketika browsing, perempuan kerap menggunakan search engine. “Untuk social media, sudah mulai ada perubahan konten. Dulu mereka share apa yang dirasa atau

dipikirkan, sekarang lebih ke aktivitas seperti lagi jalan, shopping, atau jualan produk,” kata Fahrurrozi lagi. Menurut Fahrurrozi, perempuan sekarang juga lebih rasional. Buktinya, social media bukan lagi sebagai tempat curhat tapi juga jadi ajang yang lebih produktif. “Wanita juga suka telepon tapi tidak ke banyak nomor, biasanya cuma tiga atau empat nomor, dan itu sering.” Dengan mulai meningkatnya akses penggunaan data oleh kaum perempuan, beberapa akses seperti online shopping juga mulai bertumbuh. Demikian pula ketika jumlah wirausahawan perempuan yang makin meningkat jumlahnya. Dalam lima tahun belakangan, semakin banyak perempuan yang akhirnya memilih berkarier dengan cara menjadi wirausaha. Semangat produktif secara ekonomi ini, lalu didukung juga oleh segala kemajuan teknologi lewat peranan gadget Di mana saja dan kapan saja, para perempuan kini bisa melakukan berbagai kegiatan yang memajukan usahanya. Mulai dari online shop kecil hingga butik batik, banyak dipromosikan melalui jejaring sosial. Kian hari, antusiasme perempuan untuk dapat mandiri dan berdikari tanpa harus meninggalkan peran sebagai ibu rumah tangga juga kian meningkat. Sambutan baik diungkapkan oleh Meneg PP&PA, Linda Amalia Sari Gumeler. “Perempuan memiliki peranan penting dalam perekonomian, tidak hanya untuk keluarga tetapi untuk kemajuan ekonomi sebuah negara. Saat ini semakin banyak perempuan yang menjalani usaha, baik yang dikerjakan di rumah hingga memiliki rumah produksi sendiri. Dan ajang Indonesia Womenpreneur Competition akan membuka peluang besar bagi perempuan Indonesia mampu bersaing di kancah Internasional.”

Kiat Khusus Lalu, bagaimana kiat memanfaatkan media sosial agar bisnis sukses? Menurut Editor Majalah SWA, Dede Suryadi, ada empat hal yang perlu dicermati dalam menggunakan media sosial. Pertama, pengetahuan dan tujuan pembuatan akun media sosial. Jika belum memiliki konsep dan tujuan

yang jelas, biasanya kurang berhasil mencapai target. Kedua, pemegang merek harus merancang strategi pemasaran yang hendak dilakukan di jejaring sosial. “Facebook adalah platform untuk audiens/fan. Sementara website adalah platform buat merek,” tulis Dede dalam blog pribadinya. Ketiga, mengetahui insight konsumen. Jika produknya minuman bersoda, pengelola (admin) harus tahu bagaimana meramu dan mendekatkan diri dengan fan-nya. Customer insight dapat dilihat dari segi usia fan, kebiasaannya di media sosial, demografi, apa yang disukai dan tidak, serta masih banyak lagi. Keempat, memiliki strategi jangka panjang dengan penerapan komunikasi pemasaran yang baik dan efektif. “Intinya, jejaring sosial adalah salah satu tool komunikasi pemasaran. Jejaring sosial harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam setiap kegiatan, penyampaian pesan, atau kepentingan apa pun. Branding yang sukses adalah mengolaborasikan marketing tools konvensional dengan marketing tools yang modern seperti jejaring sosial.” Tentunya, untuk membangun sosial media ada beberapa tahap yang mesti dilalui yang membutuhkan keseriusan untuk melakukannya. Misalnya, membentuk tim admin yang kompeten, menyediakan dukungan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, memiliki costumer service untuk menangani keluhan, dan adanya kemauan sang CEO untuk turun tangan. Yang terpenting dalam mengelola media sosial untuk bisnis adalah pemilihan tema atau isu. Yang relevan saja, dan biasanya yang susah dilakukan brand adalah membuat konten yang seimbang, karena kalau terlalu banyak porsi brand-nya, nanti orang tidak mau baca. “Artinya, dalam media sosial disarankan agar merek tidak melakukan hard selling. Pesannya harus dibuat sehalus mungkin agar tidak terkesan seperti jualan langsung. Diperlukan better conversation di media sosial, yaitu the art of selling without selling.” (IN: dbs)

20


Kependudukan

Meski Masih Belum Ideal, Anggaran kependudukan Naik

S

eiring makin berkembangannya maslaah kependudukan di tanah air yang makin kompleks, anggaran untuk program kependudukan dirasakan masih terbatas. Demikian Plt Kepala BKKBN, Sudibyo Alimoeso. “Untuk mengatasinya perlu dilakukan program prioritas kependudukan dan pemantauan terhadap aliran sumber dan yang dikucurkan.” Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LD-FEUI) menyebutkan, anggaran pendapatan untuk aktivitas di bidang kependudukan baik untuk instansi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih kurang. Berdasarkan hasil survei Arus Mobilitas Sumber Dana (The Resource Flows Indonesia Survey/ RFIS) yang dilakukan oleh UNFPA dan The Netherland Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI), anggaran pendapatan program kependudukan pada tahun anggaran 2011 meningkat

sebesar 8,1 persen dibandingkan dengan 2010. LD-FEUI berpendapat, meskipun nilai anggarannya naik tetapi tetap belum mencapai angka ideal. Sebab, berdasarkan sensus pendudukan 2010, jumlah penduduk usia subur (15-55 tahun) mencapai 142,5 juta penduduk terdiri dari 71,5 juta orang perempuan dan 70,9 juta laki-laki. Anggaran Pendapatan Program Kependudukan pada 2011 mencapai Rp6,4 triliun atau naik 8,1 persen dibanding dengan 2010. Mayoritas anggaran pendapatan diterima instansi pemerintah sebesar Rp6,3 triliun (98,7 persen) dan LSM sebesar Rp83,3 miliar (1,3 persen) Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LDFEUI) selaku pelaksana RFIS TA 2011 telah melaksanakan tugasnya dengan menggunakan instrumen penelitian UNFPA-NIDI, yaitu merunut alokasi pengeluaran dan asal-muasal sumber dana di instansi pemerintah dan LSM. RFIS TA 2011 lebih istimewa dari surveisurvei terdahulu karena dilaksanakan tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di

tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Sampel dipilih menggunakan multi-stage sampling. Secara keseluruhan, sampel RFIS TA 2011 mencakup 124 instansi pemerintah, yang terdiri atas 11 instansi di tingkat pusat, 38 instansi di tingkat provinsi, dan 75 instansi di tingkat kabupaten dan kota; serta 40 LSM, yang terdiri atas 7 LSM di tingkat pusat, 16 LSM di tingkat provinsi, dan 17 LSM di tingkat kabupaten

Meskipun demikian, menarik untuk dicermati bahwa mayoritas instansi pemerintah dan LSM sama-sama mengungkapkan optimisme mereka bahwa anggaran belanja mereka untuk bidang kependudukan pada tahun anggaran 2012 dan 2013 akan meningkat.

dan kota. Hasil RFIS TA 2011 menggambarkan bahwa instansi pemerintah cenderung memiliki proyek/program kependudukan umum yang bermuatan kependudukan sedangkan LSM cenderung memiliki proyek/program kependudukan yang khusus ditujukan untuk kegiatan kependudukan. Komposisi muatan kependudukan ini menjadi faktor penentu tingkat “kedewasaan” instansi pemerintah dan LSM, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota sekaligus sebagai pemisah atau pembeda peran antara instansi pemerintah dan LSM. Sementara dalam hal perhatian terhadap riset, perhatian LSM lebih besar daripada instansi pemerintah. Hasil RFIS TA 2011 yang patut mendapat perhatian khusus adalah bahwa untuk urusan anggaran pendapatan, instansi pemerintah menerima anggaran sebesar 3,2 kali instansi pemerintah provinsi dan 1,3 kali instansi pemerintah kabupaten dan kota yang disurvei.

Sekian banyak upaya dan strategi yang dilakukan demi kelancaran program kependudukan di tanah air, sekali lagi diakui bahwa anggaran yang terbatas masih jadi kendala. Meskipun demikian, menarik untuk dicermati bahwa mayoritas instansi pemerintah dan LSM samasama mengungkapkan optimisme mereka bahwa anggaran belanja mereka untuk bidang kependudukan pada tahun anggaran 2012 dan 2013 akan meningkat. Berdasarkan hasil RFIS TA 2011 ini, tim peneliti merekomendasikan agar jumlah anggaran pendapatan untuk aktivitas di bidang kependudukan bagi instansi pemerintah dan LSM di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota ditambah. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dan LSM, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Kapasitas yang dimaksud meliputi kapasitas untuk mengimplementasikan aktivitas kependudukan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan kependudukan, termasuk melaksanakan penelitian untuk perencanaan pembangunan dan pembuatan kebijakan yang berbasis riset. (IN: dbs)

MJKP, Model Kontrasepsi Ideal Kampanye MJKP perlu lebih gencar lagi agar lebih banyak pula peserta yang terjaring.

K

ontrasepsi dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) masih sangat minim. SDKI 2012 pemakaian MKJP baru mencapai 25 persen. Tahun 2014, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menargetkan dapat mencapai 27,5 persen. Oleh karena itu, perlu promosi lebih gencar lagi. Menurut Plt Kepala BKKBN, Sudibyo Alimoeso, mengatakan, MKJP paling efektif untuk menekan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk. Alasannya, akseptor tidak

perlu berkali-kali mengulang pemakaian kontrasepsi. Pengulangan pemakaian kontrasepsi seperti pil dan suntik, seringkali tidak dipatuhi oleh akseptor, sehingga risiko hamil tanpa rencana menjadi lebih besar. “Tapi sayangnya pemakaian MKJP masih sangat minim,” kata Sudibyo seperti dikutip dari situs resmi BKKBN. Kontrasepsi yang termasuk dalam MKJP adalah metode operasi wanita (MOP) atau tubektomi atau metode operasi pria (MOP) atau vasektomi, IUD dan implant. “Masyarakat masih minim yang menggunakan MJKP, karena sosialisasi penggunaan

MKJP oleh tenaga kesehatan juga minim,” kata Sudibyo. BKKBN tengah menyiapkan formulasi agar bidan mau melayani masyarakat menggunakan MKJP. Selain upaya mengurangi angka kelahiran, program KB juga dapat menekan kematian ibu melahirkan. Kesuksesan program KB sangat mendukung keberhasilan pencapaian pembangunan millennium (MDGs). Oleh karena itu, calon akseptor atau akseptor aktif diminta untuk menggunakan MKJP. “Pil KB dan KB suntik tingkat kegagalannya tinggi, karena akseptor tidak disiplin

atau ada kendala akses pelayanan,” ujar Sudibyo lagi. Solusi yang akan dilakukan BKKBN antara lain, memberikan insentif kepada bidan dan pemberi layanan KB. Tujuannya agar pelayanan KB khususnya MKJP dapat lebih efektif. Pemasangan kontrasepsi MKJP pasca melahirkan juga menjadi sasaran program KB. Untuk mencapai tujuan itu, BKKBN akan mewajibkan setiap tenaga kesehatan untuk melayani KB, menjamin ketersediaan alat kontrasepsi hingga ke desa-desa. “Ujung tombaknya bidan. APBN punya alokasi pelatihan. Sebanyak 36 ribu bidan sudah dilatih. Masalahnya, dalam kurikulum, mereka belum

punya keterampilan bagus untuk pelayanan KB. Ini yang perlu ditingkatkan,” ujar Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, Julianto Witjaksono. Julianto mengatakan perlunya peningkatan distribusi alat kontrasepsi ke klinik-klinik di setiap desa. Hanya saja, BKKBN belum bisa melakukannya karena hanya bisa mengontrol sampai tingkat kabupaten, karena munculnya UU Otonomi Daerah. “Nantinya pemerintah daerah harus bertanggung jawab terkait ketersediaan alat kontrasepsi di desa-desa. Nanti harus ada satu klinik di satu desa,” ujar Julianto. (IN: dbs)

PembangunanManusiaIndonesia

21


Indroyono Soesilo: Ahli Indonesia Berpotensi Duduk di Badan Dunia Indonesia boleh menempatkan Prof Indroyono Soesilo sebagai Direktur Sumberdaya Perikanan dan Akuakultur pada Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), namun di FAO sendiri minim keterlibatan orang Indonesia. Padahal, Indonesia memiliki banyak orang hebat untuk duduk di FAO maupun badan dunia lainnya. Kedepan, Indroyono pun akan mengajak keterlibatan orang Indonesia di FAO. SEKADAR informasi saja, saat ini FAO mempunyai sejumlah proyek kerjasama dengan pemerintah Indonesia, yang terbesar rung. Menurut Dirjen FAO Jose Graziano Da Silva, hanya kurang dari 10% konsultan yang berasal dari kalangan internasional, sisanya dipenuhi oleh para ahli-ahli agricultural dan ilmuwan Indonesia sendiri. “Kapasitas tenaga dan ilmuwan Indonesia sangat membanggakan,” kata perwakilan FAO di Indonesia Mustafa Imir. Ini adalah sebuah pengakuan dari Da Silva dan Mustafa akan potensi tenaga dan ilmuwan Indonesia. Pengakuan lainnya juga datang dari Direktur Sumberdaya Perikanan dan Akuakultur, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) Prof Indroyono Soesilo yang menyebut, Indonesia mempunyai banyak ahli peneliti, namun belum banyak yang menduduki jabatan strategis di organisasi dunia. “Padahal kita punya potensi,” sebut Indroyono saat memberikan stadium general di Institut Pertanian Bogor (IPB) serta di Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, Cimanggu, Kota Bogor akhir Mei lalu. Atas dasar itulah ia meminta para peneliti serta professor dari akademisi dan yang ada di Badan Penelitian Pengembangan Perta-

nian (Balitbangtan), Kementerian Pertanian, untuk berkiprah dalam organisasi internasional. Kiprah peneliti Indonesia di organisasi dunia selama ini sangat dipertimbangkan sejak era 60-an. Posisi Indonesia di mata dunia sesungguhnya sangatlah baik, dimana Indonesia dipandang sebagai kekuatan baru ekonomi. Pun halnya ketika dirinya mengikuti seleksi pemilihan Dirjen FAO atau ketika Mari Elka Pangestu mencalonkan diri sebagai Dirjen WTO. Dalam bursa pemilihan dirjen di dua organisasi tersebut, Indonesia bersaing dengan Brazil, Spanyol, Meksiko dan Korea Selatan. “Mungkin sekarang kita belum berhasil memimpin organisasi tingkat dunia, mungkin karena kita masih jago kandang. Tetapi suatu hari nanti kita bisa menjadi pemimpin di berbagai organisasi tingkat dunia,” sebutnya. Indroyono juga menyebut, peluang peneliti dan profesor Pertanian di Balitbangtan bisa berkiprah di organisasi dunia, terutama di organisasi yang dipimpinnya sangat besar. Sejalan dengan tugas FAO dalam menghilangkan kelaparan, kemiskinan, gizi buruk sangat berkaitan dengan kiprah dan peran Balitbangtan selama ini. “Pengalaman saya berada di sini (FAO) saya ingin untuk mengajak para peneliti di Indonesia untuk menuju dunia,”

Direktur Sumberdaya Perikanan dan Akuakultur pada Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) Prof Indroyono Soesilo (kanan) saat memberikan stadium general di Institut Pertanian Bogor (IPB).

tandasnya. Mantan Sesmenko Kesra ini memaparkan, selama ini memang banyak pihak dari Indonesia yang melakukan kunjungan serta pendekatan ke FAO. Namun pendekatan itu tidak mendapatkan hasil maksimal. Dijelaskannya, terdapat lima “decision making processes di FAO” yakni FAO conference, FAO council, FAO technical meeting, FAO expert group meeting dan FAO expert. Kebanyakan,sambungnya,pejabat atau pihak Indonesia yang berkunjung ke Roma hanya duduk di level FAO conference, FAO council, FAO technical meeting. “Padahal dua posisi di bawah FAO expert group meeting dan FAO expert, dua posisi ini yang banyak tugas kerjanya, tetapi kebanyakan yang datang ke sana (Roma) berada di posisi atas saja di council, tidak ada bermain di bawah. Nanti

saya akan bawa semua orang Indonesia menduduki jabatan ini,” tegasnya. Disebutkannya, banyak peluang di FAO bagi peneliti Indonesia. Indonesia harus bermitra dan membuka kerjasama membahas masalah riset pangan. “Dengan bermitra ini, dalam waktu empat bulan, FAO punya 22 program kerja sama dengan Indonesia,” tandasnya. Termasuk juga bagi Balitbangtan untuk masuk dalam semua expert group di FAO. Adapun sejumlah grup expert yang berpotensi dikuasai Indonesia seperti bioenergy, peatland, avian dan lainnya. Sekadar informasi, Balitbangtan memiliki 117 profesor yang berkualitas dan berpotensi berkiprah di dunia internasional. Total ada 1.700 peneliti yang tergabung dalam Badan Litbang Pertanian. PS

Pertemuan Koordinasi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Dampak NAPZA

Upaya Menyamakan Pandangan Penanggulangan dampak NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) yang dilakukan oleh Kementerian maupun Lembaga (K/L) negara memang belum memetik hasil gemilang. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraaan Rakyat menggelar Rapat Koordinasi Nasional penanggulangan dampak penyalahgunaan Napza di Jakarta. RAPATkoordinasi nasional tersebut adalah bagian dari pelaksanaan fungsi-fungsi koordinasi yang dimiliki oleh Kemenko Kesra. Rapat bermaksud menyamakan pandangan sehingga proses penyelesaian kegiatan dapat dila tif dalam menurunkan prevalensi penyakit maupun angka kematian akibat penyalahgunaan Napza di Indonesia. Sekitar 15 provinsi yang umumnya diwakili dinas kesehatan dan dinas kesra mengikuti rapat koordinasi nasional ini. Mereka mengikuti secara seksama apa yang disampaikan narasumber pada kesempatan itu. Narasumber

itu sendiri berasal dari lintas sektor yang berkepentingan dalam penanggulangan dampak Napza. Dr Emil Agustiono, M.Kes, Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan dan KB misalnya, pada kesempatan itu memaparkan ‘Koordnisasi dan Sinkronisasi dalam Pencegahan dan Penanggulangan dampak Napza. Emil memaparkan, penyalahgunaan narkoba merupakan masalah nasional yang merusak masa depan generasi muda. Saat ini, berdasarkan survey BNN dan Puslitkes UI, sebanyak 3,8 juta orang atau 2,2% menyalahgunakan narkoba. Penyalahguna atau pecandu Napza itu berasal

dari berbagai lapisan umur, strata ekonomi maupun tingkat pendidikan. Atas dasar itu diperlukan percepatan pencegahan dan pengurangan dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza terhadap kesejahteraan rakyat. Diantaranya, integrasi kegiatan yang membuka lapangan kerja resmi (legal) kepada para penanam ganja dan pengedar narkoba dengan cara mengganti pekerjaan lama menjadi pemberdayaan ekonomi rakyat. Selanjutnya dengan memberikan pendidikan dan pencerahan pada anggota keluarga dan masyarakat luas agar memahami ancaman

dan dampak narkotika bagi kehidupan sosial dan ekonomi serta pencegahannya. Sementara itu Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Dr Kusman Suri akusumah, Sp.KJ, MPH dari mengungkapkan sejumlah permasalahan pencegahan dan pengurangan dampak Napza. Di antaranya adalah keterbatasan jumlah fasilitas rehabilitasi yang memenuhi SPM, IPWL belum optimal dan SDM terbatas. Kusman juga menyebut, sistem informasi wajib lapor belum bisa terpasang, terkendala dengan belum adanya peraturan bersama antara K/L terkait, khususnya BNN, Kemenkes,

Kemensos, Polri dan Kominfo. Permasalahan lainnya yang tak kalah pentingnya dalam pencegahan dan pengurangan dampak Napza juga diungkapkan oleh perwakilan Dirjen Kesbangpol Kemendagri. Pada kesempatan itu juga dipaparkan Instruksi Presiden No 12 Tahun 2011 bahwasanya Instansi Pemerintah baik Sipil, TNI dan Polri mempunyai tanggung jawab dan berperan aktif dalam menanggulangi penyalahgunaan dan penyebaran Narkoba. Dipaparkan pula Peraturan Pemerintah (PP) No.25 Tahun 2011 Tentang Wajib Lapor Bagi Penyalahguna Narkoba. PS

22


Setia Menjaga Tradisi Leluhur

PengetahuanBudaya

Wujud ucap syukur sekaligus menghindari bencana dan persoalan sosial jadi tujuan digelarnya tradisi Bangka Mbulembule. ISTIMEWA

B

agi masyarakat Kadie Mandati di kabupaten Wakatobi wujud syukur atas karunia yang didapat diwujudkan dalam bentuk tradisi Bangka Mbulembule. Harapannya, karunia yang diberikan oleh Tuhan semakin bertambah dan juga terhindar dari bencana dan persoalan sosial. Tradisi Bangka Mbulembule merupakan tradisi yang masih terpelihara hingga kini. Masyarakat daerah ini begitu mencintai dan memelihara berbagai adat kebiasaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka sejak ratusan tahun silam. Meski hingga kini tidak ada arti yang pasti makna dari Bangka Mbulembule. Namun jika dipenggal perkata Bangka beratri perahu atau koli-koli sedangkan Mbulembelu berarti pergi. Tradisi ini berupa upacara melarung hasil bumi ke laut. Berbagai hasil bumi itu diantaranya padi, jagung, dan pisang. Sebelum dilarung ke laut, ada dua prosesi yang harus dilakukan yaitu hasil bumi diletakkan dalam perahu kayu yang dihiasi dengan sepasang orang-orangan sebagai simbol kejahatan. Prosesi selanjutnya, perahu yang sudah berisi hasil bumi ini kemudian diarak keliling kampung guna mengusir mara bahaya yang akan mengganggu desa. Saat pelaksanaan diawali dengan pertemuan para tokoh adat dan agama. Gunanya untuk menentukan hari H pelaksanaan yang ditetapkan setelah melihat bulan dan hari yang dianggap baik. Seminggu sebelumnya

Perayaan Karia’a dilakukan dengan arak-arakan keliling kampung sambil membawa usungan. Uniknya, dalam perayaan Karia’a yang diusung bukanlah anak laki-laki yang telah disunat, melainkan anak-anak perempuan yang telah didandani dengan pakaian adat daerah Buton Wakatobi dan hiasan bunga di kepala.

dilakukan peniupan kapupu yakni terompet tradisioanal yang terbuat dari kulit kerang. Peniupan kapupu dari empat penjuru kampung merupakan pemberitahuan sekaligus undangan pada warga bahwa seminggu kedepan akan akan hajatan besar berupa Bangka Mbulembule. Biasanya pada peniupan ini diikuti dengan pembuatan kapupu dari daun kelapa yang akan terus dimainakn oleh anak-anak hingga hari pelaksanaan tiba. Prosesi adat mulai dilakukan sehari sebelum acara puncak bersamaan dengan pengambilan kayu besar yang akan dibuat bangka (koli-koli). Prosesi dilakukan untuk meniatkan agar masyarakat mendaptakan kemudahan rejeki, dan dijauhkan dari

segala mara bahaya. Bangka yang telah dibuat dihutan lalu dibawa di salah satu rumah warga. Penentuan rumah yang akan ditempati bangka ini juga tidak sembarang tetapi harus melalui pertimbangan para tokoh adat. Di tempat itu bangka dihiasi yang prosesnya tak melebihi waktu satu hari satu malam. Esok harinya, bangka yang sudah dihias diisi dengan berbagai jenis hasil panen milik masyarakat. Seperti kelapa, beras, ubi, jagung, talas dan jenis lainnya. Tak ketinggalan, empat patung (orang-orangan) yang biasa dugunakan masyarakat untuk mengusir burung yang akan memakan tanaman di kebun. Orang-orang ini terdiri dari satu laki-laki dewasa dan satu perempuan dewasa serta dua orang anak. Keberadaan orang-orang menjadi simbol dari roh jahat atau setan yang sering mengganggu manusia. Karenanya perlu dibuang agar tidak lagi berada di masyarakat. Selama pelaksanaan upacara Bangka Mbulembule, suara Kapupu terus dibunyikan hingga ketika bangka beserta isinya sudah akan dilarung ke dalam laut. Biasanya sebelum dilarung banda yang telah berisi sesak dengan segala jenis muatannya diletakkan di persimpangan jalan (Oina Tooge) yang

sudah ditetapkan sejak dulu. Di sinilah masyarakat berkumpul untuk bersiapsiap mengawal bangka mbulembule yang akan diarak keliling kampung. Melalui komando dari salah satu tokoh adat, bangka diangkat dan diputar sebanyak sembilan kali diawali dengan melawan arah jarum jam dan diakhiri dengan putaran sembilan kali mengkuti arah jarum jam.Proses ini dilajutkan dengan mengarak bangka keliling kampung. Bangka ini kembali duputar seperti sebelumnya saat melewati bundaran Mandati dan dilanjutkan proses pelarungan. Prosesi upacara pelarungan bangka beserta isinya ini disimbolkan bahwa segala bentuk keburukan yang akan menimpa dalam kampung itu telah dibuang bersama Bangka Mbulembule sehingga masyarakat dalam tahun selanjutnya akan mendapatkan keberkahan dan jauh dari malapetaka.

Dilestarikan Tradisi lain yang terus dijaga dan dilestarikan masyarakat Wakatobi antara lain tradisi Kabuenga dan upacara adat Karia’a. Tradisi Kabuenga merupakan cara suku Liwo di Wakatobi dalam mencarikan jodoh untuk anak gadisnya. Cara

yang ditempuh cukup unik yakni dengan melelang makanan. Laki-laki yang memberikan penawaran tertinggi yang akan terpilih. Sebelum digelar pelelangan, makanan berupa lauk pauk dan kue makanan disusun secara bertingkat dan dihias untuk memikat hati laki-laki. Makanan tersebut kemudian diletakan di ruang depan rumah. Jika ada laki-laki yang berminat, maka ia akan melakukan tawar menawar dengan keluarga pihak perempuan. Dan lakilaki dengan tawaran harga paling tinggilah yang berhak mempersunting. Setelah kesepakatan terjadi, lakilaki dan perempuan yang telah berjodoh akan diayun di sebuah ayunan yang terbuat dari pohon pinang, bambu, dan rotan. Ayunan inilah yang disebut dengan Kabuenga. Pelaksanaan tradisi Kabuenga ini biasanya dilakukan setelah perayaan Idul Fitri. Sebab, biasanya pada saat itu laki-laki Suku Liwo yang merantau akan kembali pulang ke kampung. Ada juga tradisi upacara adat Karia’a. Tradisi ini serupa dengan perayaan sunatan. Perayaan Karia’a dilakukan dengan arakarakan keliling kampung sambil membawa usungan. Uniknya, dalam perayaan Karia’a yang diusung bukanlah anak laki-laki yang telah disunat, melainkan anak-anak perempuan yang telah didandani dengan pakaian adat daerah Buton Wakatobi dan hiasan bunga di kepala. Setiap usungan bisa berisi tiga hingga lima anak perempuan dan diusung oleh empat hingga sepuluh laki-laki dewasa. Arak-arakan Karia’a boleh juga diikuti oleh laki-laki dewasa yang sudah disunat namun belum pernah mengikuti perayaan Karia’a sebelumnya. Pelaksanaan beragam tradisi yang rutin digelar masyarakat Kabupaten Wakatobi menjadi bukti akan kecintaannya terhadap warisan leluhur. Bagi masyarakat Wakatobi, mempertahankan tradisi leluhur pun dimaknai sebagai wujud kewajiban dan pengabdian terhadap leluhur. (dbs)

23

WARTA KESRA

Internasional

Edisi 192 | 1-14 Juni 2013

Susu masih dipercaya sebagai sumber gizi yang baik. Belum jadi budaya hingga kisruh bisnis, masih tetap “menyelimuti” persusuan dunia hingga kini.

Secara keseluruhan, hasil produksi susu nasional hanya mampu memenuhi 48 persen dari kebutuhan ideal konsumsi susu nasional. Dengan rincian, 17 persen diserap oleh 36 perusahaan lokal dan 31 persen oleh empat perusahaan dunia.

Dunia Peringati lagi Hari Susu S

ejak pertama kali digelar di tahun 2001, Hari Susu Sedunia diperingati di banyak negara dengan jumlah partisipan yang terus meningkat setiap tahunnya. Tanggal 1 Juni terpilih sebagai Hari Susu Sedunia, dengan pertimbangan semakin banyak pula negara yang ikut memperingatinya. Namun, sebagian negara malah memilih memperingati Hari Susu Sedunia seminggu lebih awal atau seminggu sesudah tanggal 1 Juni. Pada mulanya, Hari Susu Sedunia ini ingin diperingati setiap Bulan Mei. Namun, bagi negara tertentu, China misalnya, menganggap sudah banyak acara peringatan di Bulan Mei. Dalam situs resminya, badan pangan Dunia, FAO, menyatakan, peringatan Hari Susu Sedunia ini dapat menjadi kesempatan untuk memberi perhatian lebih terhadap susu dan berbagai kegiatan yang berhubungan dengannya, termasuk aktivitas industri susu dunia. Peringatan Hari Susu Sedunia juga dapat dijadikan kesempatan untuk menunjukkan pada dunia bahwa susu adalah makanan global. Sebagai salah satu produk agrikultur, susu sudah lama dikenal sebagai jenis makanan bagi manusia dan bersumber dari hewan jenis mamalia. Data menunjukkan, di tahun 2011 produsen susu di seluruh dunia telah menghasilkan sekitar 730 juta ton liter susu di seluruh dunia. India merupakan negara penghasil dan konsumen susu terbesar di dunia meskipun tidak melakukan upaya ekspor atau impor bagi kecukupan permintaan susu dalam negerinya. Sementara itu, Selandia Baru, negara-negara Uni Eropa, Australia, dan Amerika Serikat adalah negara pengekspor terbesar susu dan berbagai produk olahannya, sedangkan China dan Rusia adalah pengimpor terbesar susu dan segala produk olahannya. Di seluruh dunia, terdapat sekitar enam miliar jiwa konsumen susu dan produk olahannya. Terdapat lebih dari 750 juta jiwa warga dunia yang

kini dinafkahi oleh industri peternakan susu. Susu merupakan sumber utama perbaikan gizi dan ketahanan pangan terutama di negara-negara berkembang. Kini, kecanggihan teknologi dan berbagai temuan baru dalam dunia peternakan telah menjanjikan banyak harapan bagi pengentasan kemiskinan dan kasus gizi buruk di dunia. Dalam banyak tradisi di dunia, terutama di dunia barat, banyak orang tetap minum susu meskipun sudah tidak lagi tergolong usia anak-anak. Hewan yang dijadikan sumber perahan susu juga tidak lagi sapi tetapi jenis mamalia lain seperti kambing, domba, atau bahkan kerbau. Selama ribuan tahun, susu sapi telah diolah menjadi aneka produk makanan seperti mentega, yoghurt, es krim, dan produk lain yang lebih tahan lama dan mudah didistribusikan seperti keju. Industri susu modern juga mengolah sus murni menjadi susu kental, susu bubuk, laktosa, dan produk lainnya. Tingkat konsumsi susu di negara-negara berkembang terus meningkat setiap tahun seiring meningkatnya tingkat kesejahteraan rakyat dan promosi yang gencar dari para produsen susu dan olahannya. Kondisi ini kemudian berhasil menarik perhatian para investor dari berbagai perusahaan susu multinasional. Pusat-pusat pengumpulan susu lokal melakukan proses pendinginan susu sebelum akhirnya diangkut ke perusahaan susu di perkotaan, para peternak berkumpul dan menjalankan bisnisnya setara dengan semangat koperasi. Kegiatan bisnis persusuan seperti ini dapat ditemui di India dan telah dijadikan contoh yang baik bagi semua negara produsen susu di dunia.

Fakta Nasional Konsumsi susu di Indonesia sejauh ini adalah yang terendah di antara negaranegara se-Asia. Rata-rata orang Indonesia hanya minum 32 gelas susu per tahun. Susu, bagi sebagian Orang Indonesia, masih merupakan barang mahal. Kebutuhan susu seorang balita setara dengan upah bulanan buruh. Idealnya,

seseorang membutuhkan 100 liter susu per tahun. Isu konsumsi susu yang rendah ini juga banyak dijadikan penyebab utama dari meruaknya berbagai kasus gizi buruk anak-anak Indonesia. Susunusantara.info mencatat beberapa fakta lain mengenai kondisi persusuan nasional, antara lain indonesia punya 100 ribu peternak tradisional atau setara dengan 500 ribu sapi perah. 60 persen produsen susu sapi hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa seperti Pasuruan dan Malang, Jawa Timur; Boyolali, Jawa tengah, dan Pangalengan, Jawa Barat. Secara keseluruhan, hasil produksi susu nasional hanya mampu memenuhi 48 persen dari kebutuhan ideal konsumsi susu nasional. Dengan rincian, 17 persen diserap oleh 36 perusahaan lokal dan 31 persen oleh empat perusahaan dunia. “Produksi susu nasional masih berkutat pada kendala higienis dan teknik pengolahan yang masih tradisional; Rendahnya kapasitas produksi (volume kontinuitas); Lemahnya: permodalan, value chain management, teknologi dan IT,” demikian tulis www. susunusantara.net Pasca reformasi, kebutuhan susu nasional meningkat jadi 200 kali dalam waktu kurang dari enam tahun. kini, Indonesia harus mengimpor 1,2 juta liter susu untuk memenuhi kebutuhan susu nasional. Masalah lain yang perlu dicatat adalah sejauh mana produk susu dapat didistribusikan agar dapat terjangkau baik harga dan wilayahnya. Masyarakat peduli gizi anak Indonesia yang tergabung dalam susunusantara sejauh ini telah meluncurkan gerakan “1 Juta Ayo Minum Susu” untuk mengajak partisipasi aktif masyarakat Indonesia membangun industri susu nasional yang berdaya, bermartabat, dan memberi dampak nyata bagi kesehatan, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat adil dan makmur.

Mulai Dikenal Manusia pertama kali

minum susu secara teratur sudah dimulai sejak zaman Neolitikum atau ketika peradaban manusia mulai mengenal cocok tanam sebagai mata pencaharian. Peristiwa amat bersejarah itu tercatat sekitar 9000 – 7000 tahun Sebelum Masehi (SM) di wilayah barat daya Asia. Kebiasaan sehat itu akhirnya “menjalar” ke wilayah Amerika di tahun 3500 – 3000 SM. Hewan mamalia yang diperah susunya kala itu tidak hanya sapi tetapi juga kambing dan domba. Arkeolog bernama Andrew Sherrratt mengungkapkan, dari hewan mamalia yang dipelihara, nenek moyang manusia saat itu ‘mengambil segala yang ada’ selain daging dan susu, juga tenaga bahkan rambut. Kebiasaan Bangsa Asia yang memanfaatkan susu hewan mamalia sebagai sumber makanan akhirnya masuk ke daratan Eropa sekitar tahun 7000 SM. Selain dianggap sebagai sumber nafkah baru bagi para petani dan peternak, produk susu juga turut “menafkahi” kehidupan gereja. Unta, kemudian dikenal sebagai sumber perahan susu baru oleh masyarakat di wilayah Afrika dan Jazirah Arab. Seiring berjalannya waktu, konsumsi susu baru menjadi umum di kedua wilayah itu sebagai konsekuensi dari kolonialisme dan politik ekonomi Bangsa Eropa atas sebagian besar dunia dalam kurun 500 tahun terakhir. Pada tahun 1863, Ahli Kimia asal Perancis, Louis Pasteur, menemukan teknik pembunuh bakteri dalam makanan atau Teknik Pasteurisasi. Teknik ini kemudian digunakan dalam proses pengolahan susu dan produk olahan lainnya. Tahun 1884, Hervey Thatcer, Penemu berkebangsaan Amerika Serikat, meluncurkan botol untuk mengemas susu yang disegel kertas lilin. Kemudian, di tahun 1932, kemasan itu diperbarui lagi dengan plastik karton dan resmi dikomersilkan oleh Penemu bernama Victor W Farris. (IN: dbs)

24

AgroBisnis


Memanen Untung dari Serat Kenaf ISTIMEWA

K

enaf memang belum begitu populer dan jadi pilihan para petani di Indonesia. Padahal, tanaman ini merupakan penghasil serat yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Serat tanaman bernama latin Hibiscus cannabinus L ini, biasanya digunakan untuk bahan membuat karung goni, karpet, tali, geotekstil, dan kerajinan tangan. Saat ini sudah banyak dimanfaatkan sebagai bahan industri lain yaitu sebagai penahan erosi, bahan karpet, interior mobil, dan industri kerajinan lainnya. Beragam manfaat yang dihasilkan dari tanaman inilah yang membuat permintaan terhadap tumbuhan yang berasal dari Afrika ini melonjak tinggi. Tanaman Kenaf pun menjelma menjadi tumbuhan baru yang prospektif untuk dibudidayakan. Saat ini pengembangan tanaman kenaf pun mulai digalakkan terutama di daerah. Pilihan untuk menekuni budidaya Kenaf juga banyak keuntungan karena tanaman ini tidak mengenal musim. Memang, serat kenaf memang harus diolah lagi. Kenaf mengandung asam linoleat, sehingga bisa digunakan untuk meningkatkan nutrisi pakan. Meski begitu, sejauh ini, mayoritas produksinya dijual kepada produsen di bidang otomotif. Kandungan serat kenaf juga merupakan bahan baku penghasil pulp yang berkualitas. Mutunya tak kalah dengan kayu pinus dan eukaliptus, bahkan lebih baik dibandingkan bagas (ampas tebu), bambu, atau akasia. Keunggulan batang kenaf terdapat pada kadar pentosan yang tinggi, yaitu 21,1%. Jauh di atas pinus yang hanya 10,25%. Selain itu, kandungan alpha selulosenya mencapai 39,3 %, tak kalah dengan bagas dan pinus. Kadar pentosan yang tinggi tersebut, pulp dari batang kenaf mampu menghasilkan lembaran kertas yang memiliki kekuatan sama dengan bahan baku asal kayu berdaun, seperti pinus, bambu, akasia, dan eukaliptus.

Atas: Serat harus dijemur dulu sebelum ditimbang dan dijual. Bawah: Kenaf dapat diusahakan pada lahan banjir, irigasi dan tadah hujan, dapat diusahakan secara tumpang sari dengan tanaman jagung, cabe dan sisa-sisa daun dapat digunakan sebagai pakan ternak.

Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan IPB telah dilakukan pembuatan papan partikel dari berbagai ukuran core kenaf dengan variasi target kerapatan papan. Pembuatan papan partikel pada berbagai kadar parafin, pembuatan balok laminasi dari partikel core kenaf, pembuatan papan partikel core kenaf tanpa perekat, dan pembuatan papan semen-gypsum dari core kenaf dengan teknologi pengerasan autoclave.

Pasar Menggiurkan Upaya menjadikan tanaman kenaf menjadi bahan baku kertas atau pulp telah dikembangkan seorang dosen Institut Pertanian Bogor (IPB),Dede Hermawan. Menurutnya, batang kenaf secara teknis merupakan penghasil pulp mutu tinggi dibanding dengan bagas (ampas tebu) tetapi sedikit di bawah mutu pulp kayu pinus,” kata Dede sebagaimana dikutip dari Antara, Minggu (17/6). Menurut Dede, serat yang dihasilkan Kenaf biasa digunakan untuk bahan baku pembuatan karung goni sebagai pengemas hasil pertanian, seperti: gula, gabah, beras, kopi, kakao, kopra, lada, dan cengkeh. Selain itu, serat kenaf juga

digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan doortrim mobil. Berdasarkan beberapa penelitian di laboratorium Bio-komposit, Departemen

..., karena tidak banyak petani yang mau membudidayakan tanaman kenaf. Padahal harga kenaf bergantung pada harga serat internasional dan untuk saat ini harga jualnya berkisar Rp 9.000 hingga Rp 20.000 per kilogram.

Keunggulan dari pemanfaatan batang kenaf yakni umurnya yang pendek, yaitu antara 4 hingga 4,5 bulan, dapat ditanam sepanjang tahun. Selain itu, Kenaf dapat diusahakan pada lahan banjir, irigasi dan tadah hujan, dapat diusahakan secara tumpang sari dengan tanaman jagung, cabe dan sisa-sisa daun dapat digunakan sebagai pakan ternak. Melihat begitu manfaat yang bisa diambil dari tanaman kenaf tak pelak membuat prospek pasanya sangat menggiurkan. Di tambah permintaan serat yang cukup tinggi tentu sangat menjanjikan untuk dibudidayakan. Selain tak kenal musim, masa panen tanaman ini relatif cepat serta budidayanya cukup mudah.

Kandungan seratnya yang tinggi membuat tanaman kenaf menjadi primadona baru. Serat kenaf juga jadi bahan baku penghasil pulp yang berkualitas.

Namun hingga kini produksinya masih terbatas, karena tidak banyak petani yang mau membudidayakan tanaman kenaf. Padahal harga kenaf bergantung pada harga serat internasional dan untuk saat ini harga jualnya berkisar Rp 9.000 hingga Rp 20.000 per kilogram. Untuk menanam kenaf idealnya ditanam dalam satu lokasi. Untuk mendapatkan hasil yang baik hendaknya ditanam dalam setahun. Sedangkan untuk masa jeda pasca panen, lahan dapat ditanami dengan komoditas lain. Misalnya, setelah panen kenaf, bisa menyelingi dengan menamam padi. Pada bulan ke empat atau jelang panen padi, benih kenaf bisa langsung disebar. Setelah panen, batang padi dibabat pendek dan bibit kenaf sudah tumbuh. Biasanya, daun kenaf berwarna hijau muda. Jika warna daun agak kuning, petani bisa menaburkan pupuk. Ketika kenaf berumur dua bulan, petani bisa kembali menyebar pupuk agar laju pertumbuhan bisa lebih cepat. Tanaman kenaf bisa tergolong kuat terhadap serangan penyakit. Namun, terkadang kenaf diserang hama kutu dari tanaman kacang. Untuk mengatasinya, kenaf cukup disemprot insektisida. Sebelum menanam kenaf, lahan harus dibersihkan dulu dari gulma. Tanah juga harus diolah dulu sehingga menjadi gembur. Jarak tanam untuk kenaf tergantung kondisi tanahnya. Jika tanahnya subur, jarak tanam kenaf 20 centimeter (cm) x 50 cm dengan satu tanaman setiap lubang. Namun jika tanah kurang subur, jarak tanam dibuat agak sempit, yakni 20 cm x30 cm. Untuk proses panen dapat dilakukan dengan cara memotong batangnya. Batang kenaf dibersihkan dari daun yang menempel. Penyerataan dilakukan setelah batang direndam selama sebulan kemudian serat harus dijemur dulu sebelum ditimbang dan dijual. (dbs)

WARTA KESRA

25

LingkunganHidup

Edisi 192 | 1-14 Juni 2013

Pertanggungjawaban pidana korporasi sangat penting untuk membuat penegakan hukum lebih efektif serta memberi efek jera lebih kuat terhadap pelaku.

Penegakan Hukum Multi-Door Bagi Penjahat Lingkungan

H

ingga kini kejahatan lingkungan di Indonesia masih meluas dan memprihatinkan. United Nations Environment Programme (UNEP) menegaskan bahwa kejahatan lingkungan termasuk kejahatan teroganisir. Kejahatan lingkungan yang kian masif berbanding lurus dengan problem penegakan hukum lingkungan yang kerap tak terselesaikan. Untuk itu diperlukan strategi jitu guna melakukan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisir. Penggunaan metode yang konvensional seharusnya segera ditinggalkan, mengingat pelaku kejahatan terorganisir sangat kuat dan memiliki jaringan yang korup dan saling melindungi. Menyikapi kondisi tersebut berbagai kementerian dan lembaga negara melakukan penandatanganan peluncuran pedoman penegakan hukum SDA dan lingkungan hidup di Jakarta, Senin (20/5). Melalui aturan penegakan hukum terpadu ini diharapkan mampu menjerat pelaku kejahatan dengan hukum berlapis hingga

Penandatanganan peluncuran pedoman penegakan hukum SDA dan lingkungan hidup oleh berbagai kementerian dan lembaga negara di Jakarta.

bisa memberikan efek jera. Sebelumnya, kesepakatan kerja sama penegakan hukum dengan pendekatan multidoor (terpadu) Desember tahun lalu telah membawa hasil pada penanganan 43 kasus kejahatan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan di hutan dan lahan gambut. Modus kejahatan dari kasus-kasus yang melibatkan perusahaan perkebunan sawit dan tambang ini antara lain kegiatan perkebunan atau pertambangan di kawasan

THINK-EAT-SAVE HARI Lingkungan Hidup Se-Dunia (World Environment Day) diperingati setiap tanggal 5 Juni. Tema untuk perayaan Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia tahun ini adalah Think-Eat-Save. Kampanye tahun ini mengajak masyarakat dunia untuk mengambil tindakan yang dimulai dari rumah masing-masing, sehingga dampak kolektif dari kegiatan ini diharapkan akan dapat mengurangi limbah makanan, menghemat uang, meminimalkan dampak lingkungan dari produksi pangan dan membuat proses produksi pangan menjadi lebih efisien. Kenapa Think-Eat-Save yang jadi pilihan tema peringatan Hari Lingkungan Hidup SeDunia tahun ini? Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), setiap tahun 1,3 miliar ton makanan yang terbuang. Jumlah ini setara dengan jumlah yang sama yang diproduksi di seluruh sub-Sahara Afrika. Namun di sisi lain, pada saat yang sama, 1 dari setiap 7 orang di dunia kekurangan pangan dan lebih dari 20.000 anak-anak di bawah usia 5 tahun meninggal setiap hari karena kelaparan. Hal tersebut di atas terjadi mengingat adanya ketidakseimbangan besar dalam gaya hidup manusia saat ini yang kemudian berdampak buruk terhadap lingkungan. Pilihan tema tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat dunia untuk menjadi lebih sadar akan dampak lingkungan akibat dari pilihan makanan yang diambil, serta mendorong untuk mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat untuk memilih makanan yang memiliki dampak terkecil terhadap lingkungan, seperti makanan organik yang tidak menggunakan bahan kimia dalam proses produksi. Memilih untuk membeli bahan makanan lokal daripada makanan impor, yang berarti membatasi emisi, karena mengurangi biaya transportasi dalam pendistribusiannya. Makanan yang terbuang, itu berarti juga bahwa semua sumber daya dan input yang digunakan dalam memproduksi makanan tersebut juga ikut hilang. Produksi pangan global menggunakan 25% lahan dari seluruh lahan layak huni + 70% konsumsi air tawar + 80% deforestasi (penebangan hutan untuk lahan tanaman pangan) + 30% emisi gas rumah kaca, semua berakhir sia-sia ketika membuang makanan. Maka dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup 2013 mari kita cermati dampak lingkungan yang diakibatkan dari pilihan jenis makanan kita. So, Think.Eat.Save – Reduce Your Foodprint; think before you eat and help save our environment! (www.unep.org)

hutan tanpa izin pelepasan kawasan atau pinjam pakai dari Menteri Kehutanan, sampai pembukaan lahan dengan cara membakar dan kegiatan tanpa dilengkapi izin usaha perkebunan. Salah satu aspek penting dalam pendekatan multi-door adalah pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal liability). Pertanggungjawaban pidana korporasi ini penting untuk membuat penegakan hukum lebih efektif, karena bisa menjangkau tidak hanya pelaku lapangan tapi juga perencana dan pengambil keputusan hingga bisa menimbulkan efek jera lebih kuat terhadap pelaku. Menurut Kepala Bagian Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Sutarman, dalam penegakan hukum terpadu, memberantas kejahatan lingkungan tak hanya menerapkan satu UU tetapi menggabungkan UU terkait lain seperti UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup, UU Perkebunan, UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahkan bisa sampai UU Korupsi dan UU Pencucian Uang. Dari 43 kasus ditangani Mabes Polri dan Polda ada 39 meliputi tindak pidana perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Adapun perkembangan kasus itu antara lain proses sidang di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, yaitu PT Kahayan Agro Lestari, tahap berkas-berkas lengkap atau P-21 PT Menthobi Mitra Lestari, 14 kasus masih tahap

penyidikan, dan 23 kasus dalam tahap penyelidikan. Sedangkan kasus yang ditangani Kementerian Negara Lingkungan Hidup ada dua, satu masuk tahap P-21, yaitu PT Kalista Alam (PT KA), satu kasus dalam penyidikan PT Surya Panen Subur (PT SPS). Lalu, kasus ditangani Kementerian Kehutanan ada dua, satu tahap penyidikan, yaitu PT Kaliau Mas Perkasa di Kalimantan Barat dan PT Karya Dwi Putera. Untuk itu sudah saatnya pertambangan dan perkebunan dievaluasi menyeluruh karena yang menikmati hanya para pelaku. “Penegakan hukum harus dilakukan lewat upaya luar biasa demi mengamankan alam. Kalau perlu, moratorium seluruh pertambangan. Berapa banyak lingkungan rusak akibat pertambangan, berapa banyak yang masuk ke kas negara? Berapa banyak manfaatnya bagi masyarakat?” ujarnya saat pemaparan perkembangan kasus pada peluncuran pedoman penegakan hukum multi-door di Jakarta, Senin (20/5). Lebih lanjut, Sutarman menegaskan memang dalam upaya penegakan hukum ini memang tidak berjalan mudah. Beberapa hambatan yang kerab mereka temui, seperti mendapatkan alhi kehutanan, ahli perkebunan, ahli pidana korporasi memerlukan waktu lama. Juga, beberapa saksi atau calon tersangka tak diketahui keberadaanya, terutama warga

sulit dijangkau.

28

WARTA KESRA

Ragam

Edisi 192 | 1-14 Juni 2013

Teropong

Mengenang Bogor di Masa Silam BOGOR ditilik dari sejarahnya adalah tempat berdirinya Kerajaan Hindu Tarumanagara di abad ke-5. Beberapa kerajaan lainnya memilih bermukim di tempat yang sama karena daerah pegunungannya yang secara alamiah membuat lokasi ini mudah untuk bertahan terhadap ancaman serangan, dan di saat yang sama adalah daerah yang subur serta memiliki akses yang mudah pada sentra-sentra perdagangan saat itu.

Kerajaan Sunda Di antara prasastiprasasti yang ditemukan di Bogor tentang kerajaankerajaan yang silam, salah satu prasasti tahun 1533, menceritakan kekuasaan Raja Prabu Surawisesa dari Kerajaan Sunda

yang memiliki pengaruh kekuasaan tidak hanya seluas Jawa Barat, Jakarta dan Banten tapi juga mencakup wilayah Lampung.Kerajaan Sunda yang beribukota di Pajajaran juga mencakup wilayah bagian selatan pulau Sumatera. Setelah Pajajaran diruntuhkan oleh Kesultanan Banten maka kekuasaan atas wilayah selatan Sumatera dilanjutkan oleh Banten. Pakuan atau Pajajaran yang merupakan ibu kota pemerintahan Kerajaan Sunda (yang sering disebut juga sebagai Kerajaan Pajajaran sesuai nama ibukotanya) diyakini terletak di Kota Bogor, dan menjadi pusat pemerintahan Prabu Siliwangi (Sri Baduga Maharaja Ratu Haji I Pakuan Pajajaran) yang dinobatkan pada 3 Juni 1482. Hari penobatannya ini dires-

ISTIMEWA

Kronik

mikan sebagai hari jadi Bogor pada tahun 1973 oleh DPRD Kabupaten dan Kota Bogor, dan diperingati setiap tahunnya hingga saat ini.

Zaman Belanda Setelah penyerbuan tentara Banten, catatan mengenai Kota Pakuan hilang, dan baru ditemukan kembali oleh ekspedisi Belanda yang dipimpin oleh Scipio dan Riebeck pada tahun 1687. Mereka melakukan penelitian atas Prasasti Batutulis dan beberapa situs lainnya, dan menyimpulkan bahwa pusat pemerintahan Kerajaan Pajajaran terletak di Kota Bogor. Pada tahun 1745, Gubernur Jenderal Gustaaf Willem baron van Imhoff membangun Istana Bogor seiring dengan pembangunan Jalan Raya Daendels yang menghubungkan Batavia dengan Bo-

Istana Bogor dibangun tahun 1745 atas perintah Gubernur Jenderal Gustaaf Willem baron van Imhoff.

gor. Bogor direncanakan sebagai sebagai daerah pertanian dan tempat peristirahatan bagi Gubernur Jenderal. Setahun kemudian, Van Imhoff menggabungkan sembilan distrik (Cisarua, Pondok Gede, Ciawi, Ciomas, Cijeruk, Sindang Barang, Balubur, Dramaga, dan Kampung Baru) ke dalam satu pemerintahan yang disebut Regentschap

Kampung Baru Buitenzorg. Di kawasan itu van Imhoff kemudian membangun sebuah Istana Gubernur Jenderal. Dalam perkembangan berikutnya, nama Buitenzorg dipakai untuk menunjuk wilayah Puncak, Telaga Warna, Megamendung, Ciliwung, Muara Cihideung, hingga puncak Gunung Salak, dan puncak Gunung Gede.

Menko Kesra: Ayo Perkuat Kemandirian Hadapi Tantangan Global!

Recommend Documents