Menimbang: Mengingat:

Peraturan Akademik UNM 2010 Selasa, 25 Mei 2010 11:06

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR NOMOR : 1073/H36/PP/2010 TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

Menimbang:

a. Bahwa untuk menyesuaikan situasi dan kondisi dalam proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Negeri Makassar, perlu perbaikan dan penyempurnaan terhadap Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor: 066A/J.38.7/HK/2002. b. Bahwa dalam rangka peningkatan proses dan kualitas hasil pendidikan sebagai wahana untuk melaksanakan kebijakan berskala prioritas berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar; c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Keputusan Presiden Nomor 272 Tahun 1965 Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 19997. Keputusan Presiden Nomor 31/M Tahun 2008 Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1984

1 / 23


9. Keputusan Mendikbud Nomor 0467/0/1992 10. Keputusan Mendikbud Nomor 277/0/1999 11. Kepmendiknas RI Nomor 232/U/2000 12. Kepmendiknas RI Nomor 107/U/2001 13. Kepmendiknas RI Nomor 178/U/2001 14. Kepmendiknas RI Nomor 184/U/2001 15. Kepmendiknas RI Nomor 004/U/2002 16. Kepmendiknas RI Nomor 025/O/2002 17. Kepmendiknas RI Nomor 045/U/2002 18. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 08/Dikti/Kep/2002 19. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 28/Dikti/Kep/2002 20. Keputusan Rektor UNM Nomor 066A/J.38.H/HK/2002

Memperhatikan : Hasil rapat Senat Universitas Negeri Makassar tanggal 21 Desember 2009 MEMUTUSKAN: Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar yang terdiri atas: (1) Peraturan Akademik untuk program diploma (S-0) dan program sarjana (S-1); serta (2) Peraturan Akademik untuk program pascasarjana (S-2 dan S-3).

PERATURAN AKADEMIK UNTUK PROGRAM DIPLOMA (S-0) DAN PROGRAM SARJANA (S-1) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Universitas Negeri Makassar, yang selanjutnya disingkat UNM adalah lembaga pendidikan tinggi dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam bidang ilmu, meliputi: penciptaan, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. 2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, yang selanjutnya disingkat BAAK adalah unsur pelaksana di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan yang berada di

2 / 23


bawah rektor. 3. Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelayanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada rektor. 4. Fakultas adalah kelengkapan UNM yang merupakan unsur pelaksana akademik untuk mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau kesenian tertentu. 5. urusan adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu. 6. Program studi adalah pelaksana pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum. 7. Laboratorium, bengkel, dan studio adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada jurusan/program studi dalam pendidikan akademik dan/atau profesional. 8. Rektor adalah pembantu Menteri Pendidikan Nasional di bidang yang menjadi tugas kewajibannya di samping kedudukannya selaku pemimpin UNM. 9. Dekan adalah pemimpin fakultas dalam lingkungan UNM yang bertanggung jawab kepada rektor. 10. Dosen adalah tenaga pendidik atau kependidikan pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. 11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNM. 12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di UNM. 13. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama kepada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. 14. Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. 15. Penasihat akademik selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang ditunjuk oleh dekan atas usul ketua jurusan/program studi dan diberi tugas pembimbingan akademik kepada mahasiswa tertentu. 16. Program pendidikan adalah kebulatan studi tertentu yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh seorang mahasiswa dengan tujuan menguasai pengetahuan, memiliki sikap serta keterampilan yang diakhiri dengan pemberian ijazah dan/atau gelar tertentu. 17. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. 18. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk dua sampai tiga minggu kegiatan penilaian. 19. SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri. 20. Garis-Garis Besar Program Pengajaran selanjutnya disingkat GBPP adalah program

3 / 23


pengajaran yang memberikan petunjuk secara keseluruhan mengenai tujuan, ruang lingkup, waktu, dan sumber materi perkuliahan yang akan diajarkan selama satu semester. 21. Kontrak perkuliahan adalah rancangan perkuliahan yang memuat gambaran yang jelas dan terperinci tentang deskripsi mata kuliah, tujuan perkuliahan, materi dan bahan bacaan perkuliahan, strategi perkuliahan, tugas-tugas perkuliahan, kriteria penilaian serta jadwal perkuliahan selama satu semester. 22. Kartu Rencana Studi selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat rencana studi seorang mahasiswa yang disusun menurut pilihan berdasarkan minat dan kemampuannya dalam satu program pendidikan. 23. Kartu Hasil Studi selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai hasil evaluasi, Indeks Prestasi Semester selanjutnya disingkat IPS dan Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya disingkat IPK yang telah dicapai oleh seorang mahasiswa berdasarkan rencana studinya, yang dikeluarkan oleh BAAK. 24. Sanksi adalah ancaman dan/atau hukuman yang dijatuhkan karena melanggar peraturan akademik.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN DAN KURIKULUM Pasal 2 1. Program pendidikan dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disusun oleh jurusan/program studi sesuai dengan sasaran program pendidikan yang ingin dicapai. 2. Kurikulum program S-0 dan dan program S-1 yang telah disusun dan disetujui oleh senat fakultas, ditetapkan dengan surat keputusan rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat UNM. 3. UNM dapat menyelenggarakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdiri atas program prajabatan dan program dalam jabatan. 4. UNM dapat menyelenggarakan program Peningkatan Kualifikasi Akademik (PKA) guru. 5. Program PPG dan PKA diselenggarakan dengan peraturan tersendiri.

Pasal 3

4 / 23


Proporsi dan rentang SKS setiap kelompok mata kuliah dalam kurikulum disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 4

1. Kegiatan program pendidikan akademik dan/atau profesional tercantum dan terjadwal dalam kalender akademik yang ditetapkan dan dikeluarkan setiap awal tahun kuliah oleh rektor. 2. Kegiatan program pendidikan akademik terdiri atas kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang terjadwal dalam roster perkuliahan yang dikeluarkan oleh BAAK. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh UNM, fakultas, jurusan/program studi, atau organisasi kemahasiswaan yang meliputi pengembangan bakat/minat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa. 3. Semua kegiatan intrakurikuler untuk satu program pendidikan dan/atau satu semester, diatur dan disusun dalam rencana studi mahasiswa yang dicantumkan dalam KRS. 4. Rencana studi mahasiswa dicantumkan dalam:

(a) KRS A untuk satu jenjang program pendidikan

(b) KRS B untuk satu semester perkuliahan.

Pasal 5

1. KRS A adalah KRS untuk satu jenjang program pendidikan akademik dan/atau profesional yang dipilih oleh mahasiswa, yang memuat semua mata kuliah yang akan

5 / 23


ditempuh. 2. KRS B adalah KRS yang diisi berdasarkan KRS A oleh mahasiswa pada setiap semester yang memuat mata kuliah yang diprogramkan untuk semester berjalan dengan beban belajar yang dapat diprogramkan sesuai IPS terakhir yang sudah ada dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) IPS 3,51 - 4,00 maksimum = 24 SKS

(b) IPS 2,76 - 3,50 maksimum = 22 SKS

(c) IPS 2,00 - 2,75 maksimum = 20 SKS

(d) IPS < 2,00 maksimum = 16 SKS

3. Pada semester I dan II, mahasiswa dapat memprogramkan maksimum 24 SKS.

Pasal 6

Jalur penyelesaian program pendidikan akademik dan/atau profesional terdiri atas:

(a) Jalur kependidikan

(b) Jalur nonkependidikan

6 / 23


Pasal 7 1. Penyusunan rencana studi mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen PA. 2. PA ditetapkan oleh rektor atas usul ketua jurusan/ketua program studi melalui dekan. 3. PA bertugas:

(a) Membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana studinya, memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang diprogramkan untuk satu semester, dan menyetujui KRS yang telah diisi oleh mahasiswa.

(b) Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya antara lain dengan: 1. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan akademik dan nonakademik. 2. Memberikan rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk keperluan tertentu. 3. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kepribadiannya menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai ilmuwan. 4. Memberikan peringatan terhadap mahasiswa yang berpotensi dikenai sanksi akademik.

(4) Mekanisme pengesahan KRS diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 8

1. Setiap mata kuliah tatap muka hanya dapat dilaksanakan apabila diprogramkan oleh sekurang-kurangnya tiga orang mahasiswa. 2. Mahasiswa yang telah memprogramkan mata kuliah yang perkuliahannya tidak dapat dilaksanakan/diikuti oleh mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan modifikasi KRS

7 / 23


B.

3. Mekanisme modifikasi KRS B diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 9

1. Setiap awal semester dapat dibuka kesempatan untuk menerima calon mahasiswa baru di UNM. 2. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali mengikuti suatu program pendidikan tertentu di UNM. 3. Penerimaan mahasiswa baru serta persyaratannya ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Lulusan program diploma UNM dan Perguruan Tinggi (PT) lain yang terakreditasi dapat diterima pada jenjang program S1 bidang studi yang relevan dengan syarat:

(a) lulusan UNM dengan IPK 2,75 ke atas dan lulus wawancara;

(b) lulusan UNM yang IPK-nya kurang dari 2,75 dapat diterima setelah lulus program

8 / 23


matrikulasi dan wawancara;

(c) lulusan PT lain yang terakreditasi dengan IPK 3,0 dapat diterima setelah lulus tes, program matrikulasi, dan wawancara.

(2) Lulusan program diploma UNM dan PT lain terakreditasi yang sudah ditempatkan/diangkat sebagai pegawai negeri/swasta dan telah berdinas minimal dua tahun dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Satu dengan syarat:

(a) mendapat izin atau tugas belajar dari instansi yang berwewenang;

(b) rata-rata konduite/DP3 sekurang-kurangnya baik;

(c) memilih program studi yang relevan.

(3) Lulusan program S-1 UNM dan PT lain terakreditasi dapat diterima pada program S-1 bidang studi yang tidak relevan melalui program matrikulasi dan akreditasi mata kuliah.

(4) Ketua jurusan/program studi menetapkan jumlah mata kuliah dan beban SKS yang harus diikuti oleh lulusan program diploma yang telah diterima.

Pasal 11

Beban studi yang dapat diprogramkan pada semester permulaan bagi mahasiswa yang diterima sesuai dengan Pasal 10 maksimum 20 SKS.

9 / 23


Pasal 12

(1) Semua mahasiswa yang terdaftar di UNM wajib membayar biaya pendaftaran ulang, Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan biaya pembayaran lain setiap semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Mahasiswa yang dengan surat keputusan rektor dibebaskan dari pembayaran SPP tetap diwajibkan melaksanakan pembayaran lainnya.

BAB IV

PERPINDAHAN MAHASISWA Pasal 13

1. Perpindahan mahasiswa serta penerimaan mahasiswa yang berpindah hanya berlaku untuk mahasiswa yang terdaftar, aktif mengikuti kegiatan akademik, dan tidak dalam keadaan menjalani sanksi. 2. Perpindahan dalam lingkungan UNM adalah perpindahan mahasiswa antar- fakultas/jurusan/program studi pada jenjang program pendidikan setara.

Pasal 14

10 / 23


1. Mahasiswa yang telah terdaftar pada satu jurusan/program studi dalam lingkungan UNM, setelah tiga semester untuk jenjang S-1 dan dua semester untuk jenjang S-0, dapat pindah ke jurusan/program studi lain pada jenjang yang setara. 2. Sebelum mengajukan permohonan pindah ke jurusan/program studi, mahasiswa yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari dosen PA, ketua jurusan/program studi, dan dekan fakultas asal. 3. Syarat-syarat pindah jurusan/program studi ialah:

(a) Mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada rektor

(b) Lulus tes dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh jurusan/program studi yang diinginkan

(c) Tersedia tempat pada jurusan/program studi yang diinginkan

(d) Mengikuti mata kuliah yang belum lulus pada jurusan/program studi yang baru.

(4) Perpindahan antar jurusan/program studi hanya diperkenankan satu kali, bagi setiap mahasiswa yang dilakukan pada awal semester sesuai dengan ketentuan Pasal 13 di atas.

Pasal 15

Bagi mahasiswa yang diterima melalui penelusuran bakat, minat dan semacamnya, tidak berlaku ketentuan pasal 13 dan 14 di atas, dan mereka tidak diperkenankan pindah jurusan/program studi.

11 / 23


Pasal 16

(1) Penerimaan mahasiswa pindahan yang berasal dari PT lain dan program studi terakreditasi ditentukan oleh jurusan/program studi berdasarkan ketersediaan tempat atas persetujuan dekan dan rektor.

(2) Mahasiswa pindahan dari luar UNM hanya mereka yang berasal dari PTN terakreditasi dengan IPK minimal 3,0 dan diharuskan mengambil program studi yang sejenis, mengikuti semua mata kuliah yang belum pernah diperoleh atau dilulusi, dan sekurang-kurangnya mengikuti perkuliahan selama dua semester di UNM, dengan beban minimal 24 SKS.

(3) Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar UNM, seperti tercantum pada ayat (2) di atas dapat dilakukan setelah yang bersangkutan mengikuti kuliah pada PT asal minimal tiga semester untuk jenjang program S-1 dan dua semester untuk jenjang program S-0.

(4) Masa studi bagi mahasiswa pindahan dari luar UNM dihitung mulai pada saat pendaftaran pertama pada PT asalnya.

Pasal 17

(1) Mahasiswa yang akan pindah dari UNM harus terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya tiga semester untuk jenjang program S-1 dan dua semester untuk jenjang S-0 dan yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi.

(2) Mahasiswa yang akan pindah seperti tersebut pada ayat (1), diberikan surat keterangan pindah dari UNM. Surat keterangan pindah tersebut dikeluarkan oleh rektor atas rekomendasi dekan disertai transkrip akademik setelah yang bersangkutan memenuhi kewajiban membayar SPP semester berjalan dan persyaratan administrasi lainnya.

12 / 23


(3) Mahasiswa yang pernah mendapat surat keterangan pindah dari UNM tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiwa di UNM.

BAB V

PERKULIAHAN

Pasal 18

(1) Tahun akademik dimulai pada awal bulan September

(2) Tahun akademik terbagi dalam dua semester

(3) Dalam hal tertentu dapat diadakan semester antara, yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan khusus.

Pasal 19

1. Kegiatan perkuliahan disesuaikan dengan jadwal kuliah yang dikeluarkan oleh BAAK atas usul fakultas.

13 / 23


2. Perubahan waktu dan atau tempat perkuliahan dari jadwal harus atas persetujuan tertulis dari fakultas. 3. Setiap mata kuliah pada satu semester dapat diujikan setelah disajikan selama 16 minggu perkuliahan atau 16 kali perkuliahan. 4. Setiap mahasiswa dapat mengikuti tentamen atau ujian suatu mata kuliah setelah mengikuti 80% perkuliahan. 5. Dosen mencatat kehadiran mahasiswa pada setiap perkuliahan. 6. Kehadiran dosen dan mahasiswa dalam setiap perkuliahan dipantau oleh pemimpin fakultas/jurusan/program studi dan diadministrasikan oleh kasubag akademik fakultas dan ditembuskan ke BAAK.

Pasal 20

Mahasiswa harus menyelesaikan studinya paling lama: 1. Empat tahun untuk jenjang Strata nol dua (S-02) atau Diploma II 2. Lima tahun untuk jenjang Strata nol tiga (S-03) atau Diploma III 3. Tujuh tahun untuk jenjang Strata satu (S-1)

Pasal 21 1. Seorang mahasiswa yang tidak mendaftarkan diri untuk satu semester atau lebih dari seluruh kegiatan akademik setelah semester ketiga tetap diharuskan membayar SPP dan pembayaran lainnya untuk waktu yang tidak diikuti, dan jangka waktu tidak mendaftar tersebut tetap diperhitungkan, baik dalam penentuan batas lamanya studi sesuai dengan Pasal 20 di atas, maupun dalam hal kewajiban melakukan pembayaran SPP dan pembayaran lainnya serta penilaian keberhasilan studi. 2. Seorang mahasiswa berhak memperoleh cuti akademik atas izin tertulis dekan atas nama rektor sebayak-banyaknya dua semester, yang diajukan selambat-lambatnya satu minggu sebelum perkuliahan dimulai, dengan kewajiban membayar pendaftaran ulang. 3. Ketentuan dalam ayat (1) di atas berlaku juga bagi mahasiswa yang karena sesuatu pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

14 / 23


Pasal 22

1. Evaluasi untuk menentukan apakah mahasiswa dapat melanjutkan studi atau harus dikeluarkan dari UNM, dilakukan pada akhir semester ketiga, oleh dekan atas usul ketua jurusan/program studi. 2. Mahasiswa dapat melanjutkan studi apabila telah melulusi sekurang-kurangnya 30 SKS, dalam tiga semester pertama. 3. Jika seorang mahasiswa tidak mengikuti satu atau dua dari tiga semester pertama atas izin dekan atas nama rektor, maka penilaian bagi mahasiswa yang bersangkutan ditunda sampai ia telah menyelesaikan tiga semester. 4. Jika seorang mahasiswa tidak mengikuti salah satu semester dari tiga semester pertama tanpa memperoleh izin tertulis dari dekan atas nama rektor, maka ia dikeluarkan dari UNM. 5. Jika seorang mahasiswa tidak mendaftar tiga semester berturut-turut tanpa memperoleh izin tertulis dari dekan atas nama rektor maka ia dikeluarkan dari UNM.

Pasal 23 1. Untuk mendukung tercapainya tujuan program pendidikan dan kelancaran perkuliahan, disusun GBPP mata kuliah dan kontrak perkuliahan. 2. GBPP mata kuliah disusun oleh ketua jurusan/program studi bersama dengan kepala laboratorium dan dosen terkait. 3. Kontrak perkuliahan disusun oleh setiap dosen berdasarkan mata kuliah yang dibina atas koordinasi ketua jurusan/program studi dan disampaikan kepada mahasiswa pada kuliah pertama.

Pasal 24

1. Program Pengalaman Lapangan (PPL), Praktek Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dilaksanakan sekali dalam setiap semester

15 / 23


yang operasionalnya diatur dalam peraturan khusus. 2. PPL untuk mahasiswa jalur kependidikan dikoordinasi oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPL. 3. PKL untuk mahasiswa jalur nonkependidikan diselenggarakan oleh fakultas/jurusan/program studi. 4. KKN dan KKL dikoordinasi oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM).

BAB VI EVALUASI HASIL BELAJAR Pasal 25

1. Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pemberian tugas, dan pengamatan oleh dosen. 2. Ujian dilaksanakan dalam bentuk ujian semester dan ujian akhir program studi. 3. Nilai hasil belajar merupakan nilai gabungan dari nilai ujian, pelaksanaan tugas, dan hasil pengamatan dari dosen.

Pasal 26 1. Ujian semester dilakukan dalam dua tahap, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 2. Ujian akhir program studi suatu program diploma atau sarjana dapat berbentuk tugas akhir, ujian komprehensif atau ujian karya tulis (skripsi). 3. Ujian skripsi dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir program studi untuk memperoleh gelar sarjana diatur dalam peraturan khusus.

Pasal 27

(1) Nilai hasil belajar mahasiswa dinyatakan dengan huruf:

16 / 23


A berarti sangat baik dengan derajat penguasaan 91-100%

B berarti baik dengan derajat penguasaan 76 - 90%

C berarti cukup dengan derajat penguasaan 61 - 75%

D berarti kurang dengan derajat penguasaan 51 - 60%

E berarti sangat kurang dengan derajat penguasaan < 50%

(2) Nilai D dan E dinyatakan tidak lulus.

(3) Selain nilai A sampai dengan nilai E, digunakan pula nilai K yang berarti kosong atau tidak ada nilai, dan nilai T yang berarti tidak lengkap.

(4) Memprogramkan kembali mata kuliah yang telah dilulusi dapat dilakukan dengan membatalkan lebih dahulu nilai yang telah diperoleh secara tertulis melalui jurusan/program studi/BAAK.

Pasal 28

1. Nilai K adalah nilai yang diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu mata kuliah atau lebih berdasarkan alasan yang dapat diterima, dengan rekomendasi dosen PA.

17 / 23


2. Mereka yang tidak mengikuti ujian akhir semester tanpa pemberitahuan secara tertulis diberikan nilai E.

Pasal 29

1. Nilai T adalah nilai yang tidak lengkap karena belum semua tugas diselesaikan oleh mahasiswa tepat pada waktunya dengan alasan yang dapat diterima. 2. Nilai T hanya diberikan apabila tugas yang belum diselesaikan oleh mahasiswa masih ada pengaruhnya terhadap penilaian keseluruhan kegiatan akademik dari mata kuliah yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) peraturan ini. 3. Batas waktu berlakunya nilai T adalah satu bulan dari batas waktu terakhir pemasukan nilai dan apabila tugas yang dimaksud tidak selesai dalam jangka waktu tersebut, maka nilai T secara otomatis berubah menjadi nilai E.

Pasal 30 1. Penilaian ujian dan penandatanganan Daftar Penetapan Nilai Akhir (DPNA) ujian dilakukan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah yang bersangkutan. 2. DPNA ujian diserahkan kepada Ketua jurusan/program studi selambat-lambatnya satu bulan setelah pelaksanaan ujian mata kuliah yang bersangkutan berlangsung. Selanjutnya Ketua jurusan/program studi menyampaikan DPNA ujian kepada subag pendidikan fakultas selambat-lambatnya tiga hari sesudah itu untuk disahkan di BAAK. 3. BAAK mengembalikan DPNA ujian yang telah disahkan selambat-lambatnya dua minggu, terhitung sejak tanggal diterima dari fakultas. 4. Dosen tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki nilai yang sudah disahkan oleh BAAK. 5. Mekanisme pengesahan nilai mata kuliah dan penerbitan Kartu Hasil Studi Mahasiswa diatur dalam suatu peraturan tersendiri.

Pasal 31

18 / 23


(1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi yang dihitung melalui konversi nilai huruf ke nilai bilangan sebagai berikut:

nilai huruf A dinilai dengan angka 4;

nilai huruf B dinilai dengan angka 3;

nilai huruf C dinilai dengan angka 2;

nilai huruf D dinilai dengan angka 1;

nilai huruf E dinilai dengan angka 0.

(2) IPS dihitung dari nilai ujian dan bobot SKS setiap mata kuliah yang diprogramkan dan diikuti dalam satu semester perkuliahan, dengan rumus sebagai berikut:

å N.K

IPS = -------------

åK

å = tanda penjumlahan

19 / 23


N = nilai setiap mata kuliah K = bobot SKS setiap mata kuliah (3) IPK dihitung dari nilai ujian dan bobot SKS semua mata kuliah yang telah diprogramkan dengan rumus sebagai berikut: å N.K IPK = -------------åK å = tanda penjumlahan N = nilai setiap mata kuliah K = bobot SKS setiap mata kuliah (4) Nilai K dan atau nilai T tidak diperhitungkan dalam menentukan IPS dan IPK dari keberhasilan studi mahasiswa.

Pasal 32

(1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua mata kuliah dan mengumpulkan SKS sesuai dengan yang diprogramkan dalam KRS A menurut bidang studi, dinyatakan telah menyelesaikan program pendidikannya jika memenuhi syarat IPK sekurang-kurangnya 2,00 dan telah lulus ujian akhir program. (2) Kualifikasi yudisium bagi lulusan program S-0 dan S-1 UNM adalah sebagai berikut: IPK 2,00 - 2,75 dengan yudisium memuaskan IPK 2,76 - 3,50 dengan yudisium sangat memuaskan IPK 3,51 - 4,00 dengan yudisium dengan pujian (cumlaude), bagi mahasiswa yang masa studinya maksimum 5 tahun untuk S-1, 4 tahun untuk S-03 dan 3 tahun untuk S-02. Bagi lulusan yang masa studinya lebih dari itu, hanya mendapat kualifikasi yudisium “sangat memuaskan”.

Pasal 33

1. Tiga semester sebelum batas waktu studi mahasiswa berakhir, dekan atas usul ketua jurusan/program studi memberi peringatan secara tertulis kepada mahasiswa yang terancam dikeluarkan.

20 / 23


2. Mahasiswa yang telah melampaui batas waktu studi seperti yang ditentukan dalam Pasal 20 peraturan ini dan tidak berhasil menyelesaikan pendidikannya, dikeluarkan dari UNM oleh rektor atas usul dekan. 3. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi Pasal 22 dikeluarkan dari UNM oleh rektor atas usul dekan setelah diberi peringatan berturut-turut secara lisan pada akhir semester satu dan secara tertulis pada akhir semester dua oleh ketua jurusan/program studi.

BAB VII

IJAZAH, GELAR, DAN SEBUTAN

Pasal 34

1. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya diberikan ijazah, gelar, dan sebutan sesuai peraturan yang berlaku. 2. Ijazah program kependidikan disertai dengan ijazah Akta Mengajar. 3. Ijazah ditandatangani oleh rektor dan dekan fakultas yang bersangkutan. 4. Ijazah Akta Mengajar ditandatangani oleh rektor dan Dekan FIP. 5. Ijazah disertai dengan transkrip akademik yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala BAAK.

Pasal 35

1. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau pendididikan profesional diadakan wisuda. 2. Penyerahan ijazah dilakukan pada upacara wisuda.

21 / 23


3. Pada upacara wisuda dapat diberikan tanda penghargaan kepada mahasiswa yang lulus dengan prestasi tinggi. 4. Upacara wisuda diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 36

1. Dosen yang tidak memenuhi kewajiban secara sengaja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 19, dan Pasal 30 dalam peraturan akademik ini, diberi teguran secara lisan dan tertulis oleh dekan atas usul ketua jurusan/program studi. 2. Dosen yang tidak mengindahkan teguran lisan dan tertulis dekan sebagaimana tercantum pada ayat (1) di atas, dilaporkan dalam rapat senat fakultas oleh ketua jurusan/program studi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam promosi jabatan atau kenaikan pangkat dosen yang bersangkutan. 3. Mahasiswa dan dosen yang melakukan kecurangan akademik seperti plagiarisme, pemalsuan nilai, dan kecurangan akademik lain, diberikan sanksi oleh dekan setelah mendapatkan pertimbangan senat fakultas. 4. Guru besar yang melakukan kecurangan akademik sebagaimana tercantum pada ayat (3) di atas, diberikan sanksi oleh rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat UNM.

Pasal 37 1. Pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan ditetapkan dan diatur oleh rektor atas persetujuan Senat UNM.

22 / 23


BAB IX

PENUTUP Pasal 38

1. Peraturan akademik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 2. Semua ketentuan dan peraturan akademik UNM yang telah ada sebelumnya dan bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Makassar pada tanggal: 26 April 2010 Rektor,

Prof. Dr. H. Arismunandar, M.Pd. NIP 19620714 198702 1 001

23 / 23

Menimbang: Mengingat:

Recommend Documents