Mengingat MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang

/' ..

)

r

F I !

)

l ,

#'

351

I

PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 1987

I

I

TENTANG

I

PENYERAHAN PRASARANA LlNGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL PERUMAHAN KEPADA PEMERINJAH DAERAH

•

MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang

I

8.

bahwa dalam rahgka menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan, maka perlu digariskan kebijaksanaan dan penga. twan lebih lanjut mengenai penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas SClSia! perumahan da1am lingkungan pemukiman kepada Pemerin tah Daerah: \

b. bahwa PERUM PERUMNAS dan PeruSahaan Pembangunan

I

Perurnahan lainnya dalam rangka mengemban tugas untuk. menyediakan lingkungan pemukiman yang· sehat dan pembangunan perumahan beserta prasarana lingkungan, utilitas umurn dan fasi· litils sosial memerlukan sesuatu pedoman dan penjabaran Iebih lani\1t mengenai tata cara penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas Sosial dan lingkmgan pemukirnan yang dibangun oleh PERUM PERUMNAS dan Perusahaan Pembangunan Perumahan lainnya kepada Pemerintah Daerah;

!

I

c. bahwa Pembangunan Perumahan, :beserta Iingkungannya saat ini sudah "mencapai perkembangan sedemikian fupa sehingga untuk kelangsungan pemeliharaan dan ~ngelolaannya menuntut penanganan yang intenm karena di satu pihak kemarnpuan Pemerintab Daerah khususnya mengenai penyediaan dana dan perangkat administrasi sangat terbatas dan di pihak lain pertumbuhan lingkungan pemukiman semakin pesat, maka perIu matur hal-hal yang menyandarkan kepentingan semua pihak terutama mengenai Standard Prasarana, tata cara penyerahan dan anggaran pemeliharaan serta penge1olaannya;

,.

d. bahwa untuk keperluan di atas perlu diatur dengan Peraturan Menten Dalam Negeri.

Mengingat

.

__

._.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun Pernerintahan di_Daerah; 2. Undang-Undang NomoI 5 Tahun Desa; 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 16 Tabun

1974 tenting Pokok-pokok 1979 tentang Pemerintahan 1982 tentang Pokok-pokok 1985 tentang Rurna}l Smun;

r

)

) 355

'54

dengan ketentuan sebagaimana yang diarur dalam Petaturan ini. Peru mahan setelah melampaui masa pemeliharaan fisik selama 3 bulan atau sesuai perjanjian.

PasaI 4 (l) Penyetahan Prasarana Lin,gkungan, Utilitas Vmum dan Fasilitas

h. Berita Acara Pemeriksaan oleh Dinas Pekerjaan Vroum setempat adalah yang berisi hasil pemeriksaan pekerjaan pembangunan yang dikerjakan sendiri.

Sosial dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dati PERUM PERUMNAS/Perusahaan Pembangunan Perumahan kepada Pe· metintah Daerah yang bersangkutan. (2) Berita Acara penyetahan harns dilampiri dengan daftar prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial serta rencana tapak yang akan disetahkan.

BAD II KRITERIA PRASARANA UNGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL YANG DISERAHKAN Pasal 2

•

Prasarana Lingkungan, Utilitas Vroum dan Fasilitas Sosial yang di· serahkan adalah yang telah memenuhi syarat sebagai berikut ; a. Pembangunan prasarana lingkungan, utilitas umum dan penyediaan tanah peruntukan fasilitas sosial telah selesai dilaksanakan sesuai dengan [encana tapak yang telah disahkan oleh Pernetintah Daerah.

1:

J'

i.

sebagai tersehut dalam Keputusan Menteri

il

NomOI 20/KPTS/1986 tanggaJ 16 Mei 1986 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Peru¥lahan Sederhana Tidak Bersusun.

I I

i

11

I

1.

Ii

i

I,

a. Untuk Prasarana Lingkungan, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara. b. Untuk: Utilitas Vmum, t30ah dan bangunan telah selesai dF bangun dan dipelihara. c. Untuk Fasilitas Sasial, tanah telah siap untuk dibangun.

b. Pembangunan prasarana lingkungan, utilitas umum dan penyediaan t3nah peruntukan fasilitas sosial telah memenuhi standard

i,

II

Paml5 Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utili\as Vmum dan Fasilitas Sosial dapat dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai betikut :

PekeI~

Vroum

!

c. Telah mengalami pemeliharaan oleh PERUM PERUMNAS/ Perusahaan Pembangunan Perumahan paling lama 1 (satu) tahuo terhitung sejak selesainya pembangunan prasarana termaksud dengan ketentuan: 1. Minimal 50% dari tahapan pembangunan rumah dan direncanakan telah dibangun. 2. Luas minimal tahapan pembangWlan adalah 5 Ha. 3. Untuk luas areal lebih kedl dati 5 (lima) Ha penyerahannya dilakukan sekaligus. d. Masa pemelihataan paling lama satu tahun tethitWlg sejak tanggal Berita Acara Pendahuluan II dan atau Berita Acara Pemetiksaan oleh Dinas Pekerjaan Vmum setempat.

Pasa! 6 Untuk mempersiapkan penyerahan ptasarana lingkungan, utllitas umum dan fasilitas sosial Gubemur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II agar membentuk Tim Verif:tkasi yang susunan keanggotaannya terdiri dari : a. Badan Petencana dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) selaku b. c. d. e. f.

Ketua Tim Direktorat/Kantot Agraria selaku Selaetaris Dinas Peketjaan UmumJlelaku Anggota Perusahaan Daerah Air Minum.selaku Anggota Kantor Instansi Vertikal yang terkait selaku Anggota Unit PERUM.PERUMNASjPerusahaan Pembangunan Perumahan yang bersangkutan selaku Anggota.

Pasal 7 BAB III TATA CARA PENYERAHAN

PasaI 3 Prasarana LingkWlgan, Vtilitas Umum dan Fasllitas Sasia! yang akan diserahkan kepada Pemerin tah Daerah harus dilaksanakan sesuai

Tim.Verifikasi dimaksud akan bertugas : a. Mengadakan inventarisasi dan penilaian tethadap ptasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang akan diserahkan kepada Pemetintah Daerah.

r )

) 355

'54

dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan ini.

Perumahan setelah melampaui masa pemeliharaan fisik selama 3 bulan atau sesuai perjanjian.

Pasal 4 (l) Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Vmum dan Fasilitas

h. Berita Acara Pemeriksaan oleh Dinas Pekerjaan Vmum setempat adalah yang berisi hasil pemeriksaan pekerjaan pembangunan yang dikerjakan sendiri.

Sosial dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari PERUM PERUMNAS/Perusahaan Pembangunan Perumahan kepada Pemerin tah Daerah yang bersangkutan. (2) Rerita Acara penyerahan harus dilampiri dengan daftar prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial serta rencana tapak

BAB II KRITERIA PRASARANA UNGKUNGAN, UTIUTAS UMUM DAN FASIUTAS SOSIAL YANG D1SERAHKAN Pasol 2

yang akan diserahkan. Pasal 5 Penyerahan Prasarana Lingkungan, Vtili\as Umum dan Fasilitas Sosial dapat dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

•

Prasarana Lingkungan, Vtilitas Vmum dan Fasilitas Sosial yang diserahkan adalah yang telah memenuhi syaTat sebagai berikut : a. Pembangunan prasarana lingkungan, utilitas umum dan penye· diaan tanah peruntukan fasilitas sosial telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.

a. Untuk Prasarana Lingkungan, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara. b. Untuk Utilitas Vmum, tanah dan bangunan telah selesai di; bangun dan dipelihara. c. Untuk Fasilitas Sosial, tanah teIah siap untuk dibangun.

·b. Pembangunan prasarana lingkungan, utilitas umum dan penyediaan tanah peruntukan fasilitas sosial telah memenuhi standard sebagai tersebut dalam Keputusan Menteri Pekerj,aan Vmum Nomor 20/KPTS/1986 tanggal- 16 Mei 1986 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Per!u¥la1i.an Sederhana Tidak Bersusun.

Pasal 6 Untuk mempersiapkan penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial GubemClr Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, BupatifWalikotamadya Kepala Daerah Tingkat II agar membentuk Tim VerifIkasi yang susunan keanggotaannya terdiri dari :

c. Telah mengalami pemeIiharaan oleh PERUM PERUMNAS/ Perusahaan Peinbangunan Perumahan paling lama 1 (satu) tabun terhitung sejak selesainya pembangunan prasarana termaksud dengan ketentuan:

a. Badan Perencana dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) selaku

1. Minimal 50% dati tahapan pembangunan rurnah dan direncanakan telah dibangun. 2. Luas minimal tahapan pembangunan adalah 5 Ha. 3. Untuk luas areal lebih keeil dari 5 (lima) Ha penyerahannya dilakukan sekaligus. d. Masa pemeliharaan paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal Berita Acara Pendahuluan II dan atau :Berita Acara Pemeriksaan oleh Dinas Pekerjaan Umum seteI1J.pat.

b. c. d. e. f.

Ketua Tim Direktorat/Kantor Agraria selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum..selaku Anggota Perusahaan Daerah Air Minum.selalcu Anggota Kantor Instansi Vertikal yang terkait selaku Anggata Unit PERUMPERUMNAS/Perusahaan Pembangunan Perumahan yang bersangkutan selaku Anggata. Pasal 7

BAB III TATA CARA PENYERAHAN

Tim.Verifikasi dimaksud akan bertugas ; a. Mengadakan inventarisasi dan penilaian terhadap prasarana lingkungan, utilitas umurn dan fasilitas so sial yang akan diserah· kan kepada Pemerintah Daerah.

Pasol 3 Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang akan diserahkan kepada Pemerin tab Daerah huus dilaksanakan sesuai

,

)

) 3"56

351 Pasa! 11

b. Meneliti dan menilai prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial -yang akan diserahkan berdasarkan ketentuan· ketentuan yang diatur dalam ..Buku Pedoman Teknik Pembangunan Perurnahan Sederhana Tidak Bersusun.

Seluruh prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang~undangan yang berlaku, hak, wewenang dan tanggung jawab pengurusannya beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Daerab yang bersangkutan.

c. Menyusun jadwal waktu dan tempat Berita Acara pelaksanaan penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas Iingkungan. d. Membuat dan mengirirnkan kepada Gubemur Kepala Daerah Khusus lbukota -Jakarta/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana lingkungan, utilitas umum serta fasilitas s05ial yang akan diserahkan, seJambat·lambatnya 3 bulan sebelum akhir masa pemeliharaan sebagaimana yang diarur pada pasal 2 hUTUf d.

Pasa! 8 HasH lapoTan Tim Verifikasi tersebut dalam Pasal 7 selarnbat-tam· batnya sudah diterima oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak awal pelaksanaan inventarisasi dan penilaian terhadap prasarana ling· kungan, utilitas umum dan fasilitas sos~l.

Pasa! 12

•

Terhitung sejak dilaksanakap penyerahan prasarana lingkungan, utilitas urnum dan fasilitas sosial tersebut dalam Pasal 5 di atas, maka berakhirJah hUbungan atas tanah/bangunan dengan Perusahaan Pembangunan Perumahan, kecuali t~ah. bangunan di atas hak pengeloiaan PERUM PERUMNAS yang diserahkan dengan status tanah Hale Guna Bangunan atau Hak Pakai.

Pual 13 Jika PERUM PERUMNAS/Perusahaan Pembangunan Perumahan menggunakan prasarana yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk keperluan melanjutkan pernbangunan perumahan, maka PERUM PERUMNAS/Pernsahaan Pembangunan Perumahan diwajibkan mernperbaiki dan memelihara prasarana dimaksud. Pasal 14

Pasa! 9 (1) Realisasi penyerahan prasaIa:I)afdimaksud pada Pasal 5 harns dj· laksanakan selambat-lambatn'ya dalam waktu 3 (tiga) bulan se· telah hasil laporan Tim Verifikasi diterima dengan bill oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan. (2) Setelah realisasi penyerahan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikotarttadya Kepala Daerah Tingkat II, melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri me· lalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, terkecuali Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakana langsung kepada Menteri Daiam NegerL

Pasal 10

Dalam rangka melaksanakan tugasnya Tim verifikasi harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalarn buku "Pedoman Tek· nik Pembangunan Peru mahan Sederhana Tidak Bersusun" yang dikeluarkan oleh Depanemen Pekerjaan Vroum.

Prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang diserah~ kan oleh PERUMjPERUMNASjPerusahaan Pembangunan Perumahan Pelaksanaannya berpedoman pada daftar lampiran Peraturan ini.

BAB IV STATUS TANAH. YANG TELAH DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15 Dengan dilaksanakannya penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pemerintah Daerah dan dengan tidak mengesarnpingkan berlakunya Pasal 12, maka hale: .wewenang dan tanggWlg jawab atas tanah dan bangunannya sejak ssat itu beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 16 Pemerintah Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga)bulan sejak saat menerima penyeraban tersebut dalam Pasa! 5 wajib me-

1

T-~----------

)

) 359

358

BAH VI PEMBIAYAAN

nyerahkan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial dimaksud kepada instansi yang mernbidanginya masing-masing dengan membuat Berita Acara Serah Terima.

PuaI 21

Pasa! 17 Untuk tanah-tanah yang telah diserahkan tersebut dengan memperhatik~ Pasa! 12, Pemerintah Daerah yang bersangkutan diwajibkan memahon hak atas tanahnya kepada lnstansi Agraria menurut Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

PuaI 18

I;"'

Pemerintah Daerahyang bersangkutan wajib menyelesaikan per· mohonan hak atas ·tanahnya sampai dengan pendaftaran haknya di Kantor Agraria setempat untuk mendapat tanda bukti hak (sertifIkat hak atas tanaOOya) sesuai dengan ketentuan perundangan :rang berlaku dan selanjutnya menginventarisasikan sebagai kekayaan Pemerintah'Daerah yang bersangkutan.

<-I:

,I

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDAUAN PEMBANGUNAN !:. Ii'

!, oj'

1: I',

1

i: J

j'i' L:

PuaI 19 {l)Pemerintah OaeIah dalarn mengawasi dan mengendalikan pembanglinan perurnaban mencakup prasatana lingkungan, utilitas wnurn dan fasilitas ·sosial hatu~ memperhatikan Rencana Pern· bangunan Daerah dan pedoman teknis sebagai yang diatur dalam Buku Pedoman Teknik. Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun (2) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian dimak:sud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh ·DiMs Pekerjaan Uroum setempat dan

atau instansi teknis yang bersangkutan. Pual20 Pengawasan dan Pengendalian dimaksud dalarn Pasal 19 meliputi: a. Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan pembangun· an yang telab mendapat ijin yang diperlukan. b. Pengawasan dan Pengendalian terhadap pekerjaan pembangunan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas 80sial serta

J!'j

i';

I'"

i

penghunian rumah yang telah dibangun. c. PeQpwasan dan Pengendalian terhadap peIaksanaan penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial serta pengelolaan lebih lanjut.

-,:'

Pengaturan pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial diatur sebagai b.erikut ; a. Pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasllitas sosial sebelurn penyerahan men· jadi tanggungjawab PERUM PERUMNAS/Perusahaan Pemba· ngunan Perumahan. b. Pembiayaan pemeliharaan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. c. Dalam hal pengawasan pembangun3n seperti dimaksud dalam Pasal 20 pembiayaannya dibebankan kepada PERUM PERUMNAS/Perusahaan Pembangunan Perumahan, yang diperhitungkan di dalarn biaya konstruksi sesuai dengan standard yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

PuaI 22 Khususnya dalam hal Rumah Susun sebagaimana diatur dalarn Undang-Undang Nomor 16 Tabun 1985 tentang Rumah Susun, maka Prasarana Lingkungan, Utilitas Vmum dan Fasilitas Sosial yang diserahkan kepada Pernerintah Daerah adalah yang berada di luar tanah bersama. BAB VIll KETENTUAN PERAUHAN

Pasal 23 Terhadap pembangunan prasaranalingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang sut berlakunya Peraturan ini telah selesai ataupun dalam tahap penyelesaian diatur sebagai berikut : a. Bagi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang saat Peraturan ini berlaku telah selesai dibangun kurang dati 5 (lima) tabun dapat langsung diserahkan kepada Pemerintah Daerah, melalui Tim Veriflk:asi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal6 Peraturan ini, b. Bagi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilltas sosial yang saat Peraturan ini berlaku telah selesai dibangun kurang dati 5 (lima) tahun tetapi telah lebih dati 1 (satu) tahoo dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah secara formal dan fisik dengan

l' I I

)

361

)

c

o E ~:: o e

.Eo t

360

x::>

~

-

tenggang waktu paling lama 1 (satu) tabun diantara kedua tahap dimaksud. c. Bagl prasarana llngkungan, utilitas umurn dan fasilitas sosial yang saat Peraturan ini' berlaku masih dalam tahap penyelesaian tata cara penyerahan harus mengikuti Peraturan ini, termasuk prasarana lingkurigan utilitas umum dan fasilitas sasia! yang sudah selesai dibangun sampai dengan satu tahun.

Pasal 25

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku semenjak ditetapkan.

Ditetapkan di Pada tanggal

Jakarta 5 Januari 19..87

MENTERI DALAM NEGERI, f

~~

. "'z

,::~

1"'

SOEPARDJO

•

.

~

- =

~~

=>'" 2=>

-z

Z2 ~=>

~~ ~2

~~ ...l .. <= ~~ <0

",Z

~12

.. = ~~ !i:1!J

<0

o :z

~ ~,.

.!

•

tlIl :::

'" E II)

C':I

e .. "

0

"

'

•

,

0

Z

«l

~Q

~

I

I I

~

I

I

I I

I

I

"

I I

I

I

I I

'"

x

~

x x

• ••

~

j

j

I I

I I I

I I

I

I

I I

X;OO:

l(

l(

:~

...·• =

o

:

'"

I I

! I

I

I I

!!

I I I

~ .! • ~c &i~ , ,; .5 ..

~

j

I

I!

I I I

I

I

.-

.... -. ..E• "•

•• .s .;;; Et ..•

~

~

,.=o ,

E ~ Z =2e:.e ~

«l Q) '" II) .:.::Q.,:llQ.

.

c c C Il1 E C':I • c .. c:':':: :s «l • ;::

•• ::~tE: 1fE

,

o

'"

. c

~

..•

=

c.

0

I I

'"

)( x

• ••

"

l<

l(

X

•••

'"

l(

>C

• ,.co

: ;"~ :; ';j



Il)

~ ",,''" .s :::

:tf§:;5

.~ ::; ~ c

~ c ;.: '0

o z

-<

-
"'z -<-<

D.r!

,

a a .sE s·" Il)...:l e ~

=.:.:;

"Oo.~o:a; c c:: .2-Q. ~

:; N

• ••

l(:<

c

oz

~

C':I

l(

c

,::

I I

x

~

::: E

I

:<

~

~

ell

•••

c,

-<

...

I

I I

~-

":E~

-

,-

~

,."

C •

.S

I

~:

~~

~ E !>tl0O:::

c

I

..

•2 = • ;

~

~

~

. ... .. •" c

c

-
c

" ~

e

•

. :5

.

;:Q I:: ~

::• .-

..t

.

,

•• x<.:> Q ~

~:

§~

•c

~

• -<

~~ 2<

"' g~

~~

x&:

o c c •

"'< ..

I I

';;;

:It

~;5

~

•• u"

c~

5i:l

lanjut. (2) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlak:u.

"E .E

...

-2

I

~.

~

=

~~ (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatu! lebih

·."is.

~.

:$~

I

~­ .~

o

~

Pasal 24

~

• ..e X

Q

...l"

KETENTUAN PENUTUP

.",

a

~ ~

BAB IX

£

'"

~~!i6i1a

or,

Q.,

•

c:<

l:clltlOo.~'5:~ -ti-:::ic: e ceQ. .:.': blI,c'-

.!l.!!!

«l«l
• .... ..., .... tIIlr-

C «l

•

••

• s -' . .:

"'<.:> ~::: ~ ~~~ -
",::>

Q.::'::: ...:

...;

c:

.g

"

C.

.

~

2

II.

3

4

5

3. Saluran Pembuangan Air Hujan. 3.1. Saluran Tertutup x 3.2. SIIluran Terbuka x

x x

x x

UTILITAS UMUM. J. Jaringan air bersih 2. lacingan Ustrik 3. Jaringa-n Gas 4. Jaringan Tilpon 5. Termina' Angkutan Vmum/Bus 6. KebersihanfPembuangan Sampah 7. Pemadam Kebakaran

6

x x

x x

10

9

12

11

13

x

16

IS

'4

x

x x

x

x x x x

7

x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x

x

x

x

x x

x x

x x w

III.

Iv

x

Kanak Sekolah Oasar: 1.2.1. S.D. lnpres 1.2.2. S.D. Swasta

'"

0

FASILITAS SOSIAL l. Pend idikan. 1.1. Taman Kanak·

x

x

x

x

x

1.2.

1-'.

S.L.T.P. : S.L.T.P. Negeri 1.3.2. S.L.T.P. Swasta 1.4. S.L.T.A. : 1.4.1. S.L.T.A, Negeri 1.4.2. S.L.T.A. Swash 1.5. Sekolah Kejuruan

x x

x

x

x x

x

x

x

x

x x

x

x x

x

x

x

x

X

o-

x x

x

,

x x

-/

•

2

3

4

5

6

7

x·

x

8

9

10

II

12

x

x

x

x

x

13

14

15

16

1.6. Sekolah Luarl Biasa

x

1.7. Madrasah/Pengajian

2. Kesehatan. 2.1. PUSKESMAS 2.2. Klinik Bersalin 2.3. Apotik

x

x x

3.3. Pertokoan 3.4. Kios 3.5. Tempat Usahal Jasa

x

x x

x

3. Pcrbelanjaan dan Niaga 3.1. Pasae Inpres x 3.2. Pusal Perbelanjaan

x

x x

x

x x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

X

x

-

x

x x

x x x

x X

x x

x

x

x

x

4. Pemerintahan dan

x

x

X

Pelayanan Vmum. 4.1. Kantor Pemerin-

w

tahan Lingkungan x

4.2. Kantor Polisi x 4.3. Perkantoran Komcrsial x 4.4. Kantor Pos Pembantu x 4.5. Pos Hansip/Gardu Jag. 4.6. Tempat Parkir Umum

5. Peribadatan. 5.1. Mesjid{Mushola 5.2. Gereja 5.3. Vihara

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

,x

x x

x

'"w

x x

x x x

·

'