PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 06 TAHUN 2006 TENTANG TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA “BUPATI PESISIR SELATAN” Menimbang
: a. bahwa terhadap retribusi penyedotan kakus sesui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
14
Tahun
Penyedotan Kakus
2001
tentang
Retribusi
dan Kondisi yang ada
dilapangan sudah sangat tidak sesuai lagi, sehingga tidak dapat menutupi biaya operasional; b. bahwa untuk mengoktimalkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa penyedotan kakus, perlu penyesuaian tarif retribusi ; c. bahwa untuk memenuhi maksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 1
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undangundang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undangundang Nomor 58 Tahun 1958 ( LN Tahun 1956 Nomor 25 ); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1988 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan
(Lembaran Negara
Perundang-undangan
Tahun 2004 Nomor 55
Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 1989, tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Ibu Kota lainnya dalam Kabupaten Pesisir Selatan; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata kerja Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pesisir Selatan.
3
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATI PESISIR SELATAN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG
RETRIBUSI
PENYEDOTAN KAKUS BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Pesisir Selatan. 4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau dearah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau oraginisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya
4
5. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 6. Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/ jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta. 7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badanyang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 8. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perundang-undangan retribusi daerah. 9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 10. Pemeriksaan
adalah
serangkaian
kegiatan
untuk
mencari,
mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kebutuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
5
11. Penyidikan Tindak Lanjut Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama retribusi penyedotan kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyedotan kakus/ jamban. Pasal 3 (1). Objek Retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus/ jamban oleh Pemerintah Daerah. (2). Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus/ jamban yang dilakukan dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta.
6
Pasal 4 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan kakus/ jamban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi pelayanan penyedotan kakus / jamban digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 6 (1). Tarif Retribusi digolongkan
berdasarkan volume tinja dan lokasi
penyedotan . (2). Besarnya tarif didasarkan atas tarif dasar pelayanan sejenis diwilayah atau sekitarnya. (3). Ditetapkannya tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan untuk pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi : a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa. b. Unsur biaya keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
7
(4). Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini sebagai jumlah pembayaran persatuan unit layanan/ jasa atas pemakaian Mobil Tinja Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dikenakan retribusi sebagai berikut : TARIF PENYEDOTAN KAKUS UNTUK 1 (SATU) KALI PENYEDOTAN VOLUME MAKSIMAL 3 M 3 JUMLAH PUNGUTAN NO.
KECAMATAN
JUMLAH JASA
1.
Kecamatan
Koto
XI
JASA PELAYANAN
SARANA 40.000,-
90.000,- s/d 120.000,-
130.000,- s/d 160.000,-
Tarusan. 2.
Kecamatan Bayang
40.000,-
90.000,- s/d 120.000,-
130.000,- s/d 160.000,-
3.
Kecamatan Bayang Utara
40.000,-
90.000,- s/d 120.000,-
130.000,- s/d 160.000,-
4.
Kecamatan IV Jurai
40.000,-
90.000,- s/d 120.000,-
130.000,- s/d 160.000,-
5.
Kecamatan Batang Kapas
40.000,-
90.000,- s/d 120.000,-
130.000,- s/d 160.000,-
6.
Kecamatan Sutra
110.000,- s/d 140.000,-
150.000,- s/d 180.000,-
7.
Kecamatan Lengayang
40.000,-
110.000,- s/d 140.000,-
150.000,- s/d 180.000,-
8.
Kecamatan Ranah Pesisir
40.000,-
110.000,- s/d 140.000,-
150.000,- s/d 180.000,-
9.
Kecamatan Linggo S. B
40.000,-
130.000,- s/d 160.000,-
170.000,- s/d 210.000,-
10.
Kecamatan P. Soal
40.000,-
140.000,- s/d 170.000,-
180.000,- s/d 230.000,-
11.
Kecamatan B. IV Balai T.
40.000,-
140.000,- s/d 170.000,-
180.000,- s/d 230.000,-
12.
Kecamatan L. Silaut
40.000,-
140.000,- s/d 180.000,-
180.000,-s/d 250.000,-
(5)
Diluar Ibu
40.000,-
Kabupaten biaya penyedotan kakus ditambah BBM 1
liter untuk 5 km. (6)
Perincian biaya penyedotan kakus sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (4a) tersebut diatas diatur dengan Keputusan Bupati.
8
Pasal 7 Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) harus disetorkan ke Kas Daerah dalam tempo 3 x 24 jam oleh Bendaharawan Penerima. Pasal 8 Retribusi penyedotan kakus/ jamban pemakaian Mobil Tinja Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dibebankan kepada penerima jasa mobil tinja (sipemohon). Pasal 9 Dalam melaksanakan kegiatan operasional mobil tinja di lapangan petugas harus dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan. BAB V SURAT PENDAFTARAN Pasal 10 (1). Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD (2). SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi dan atau kuasanya.
9
(3). Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPJR/ SPJPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 11 (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (dengan penjelasan) (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 12 (1). Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2). Pembayaran retribusi terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan SKRD selambat-lambatnya 3 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepla Daerah. (3). Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
10
BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 13 (1). Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2). Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 14 (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang. (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
11
BAB X PENYIDIKAN Pasal 15 (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik. (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
12
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah. g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e). h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah. i. Memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah. j. Menghentikan penyidikan k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
13
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 17 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Ditetapkan : Painan Pada tanggal: 1 Maret 2006 BUPATI PESISIR SELATAN dto H. NASRUL ABIT Diundangkan di Painan Pada Tanggal : 1 Maret 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dto Drs. A D R I L NIP : 010 087 271
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI C 3 14
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 06 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS I.
PENJELASAN UMUM. Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retibusi Daerah, maka Retribusi Penyedotan Kakus ini termasuk
kedalam Retribusi Daerah Kabupaten .
Sehubungan dengan hal itu untuk menggali potensi daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Retribusi Penyedotan kakus merupakan salah satu upaya Daerah. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah oleh karena itu perlu diatur tata cara pemungutan dalam suatu Peraturan Daerah. Mengikuti perkembangan dan kemajuan Kabupaten Pesisir Selatan keperluan akan sebuah kota yang bersih, nyaman dan memenuhi standar lingkungan yang sehat yang dirasakan sebagai satu kebutuhan yang sangat mendesak untuk dipenuhi. Apabila
15
Kabupaten Pesisir Selatan sebagai satu Kabupaten yang telah tumbuh dengan perkembangan bangunan-bangunan yang semakin padat. Bagi warga yang memiliki kakus dengan menggunakan septic tank sebagai tempat pembuangan limbah dan kotoran manusia sudah semestinya memperhatikan kebersihan kakus dan jamban tersebut guna terjaminnya kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Untuk itu perlu dilakukan pengosongan kembali terhadap septic tank yang sudah penuh. Hal ini dirasakan tidak
perlu
memberatkan
masyarakat
karena
penyedotan/
pembongkaran kakus hanya memerlukan biaya yang lebih ringan dari pada membangun kembali septic tank yang baru. Dalam hal ini Pemerintah Daerah
menyediakan jasa kepada masyarakat
untuk memberikan pelayanan penyedotan kakus/jamban tersebut untuk itu dipungut retribusi sebagaimana yang ditetapkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
16
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 s/d 10 Cukup jelas Pasal 11 Ayat 1 Pemungutan retribusi penyedotan kakus dihitung dan dibayar sesuai tarif yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk (1) satu kali sedot maksimal volume 3 m3 Ayat 2 Cukup jelas Pasal 12 s/d 19 Cukup jelas.
17
