2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KENDAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KENDAL, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) serta untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan efektif, maka sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4240/BJ tanggal 18 Oktober 2010 perihal Rekomendasi Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 37 Seri E No. 26), perlu ditingkatkan penetapannya dengan peraturan daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta untuk mengoptimalkan penegakan peraturan daerah, mewujudkan kondisi masyarakat yang tertib dan tenteram, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 21 Seri D No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 8 Seri D No 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 59), perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal;

2 Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

3 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan W ajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KENDAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal. 5. Lembaga Lain Daerah Kabupaten Kendal

adalah

Lembaga

Lain

Daerah

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal. 7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal. 8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unit pelaksana teknis badan yang berada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 9. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja adalah Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal.

4 BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk: a. Lembaga Lain Daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan b. Satuan Polisi Pamong Praja. BAB III SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 3 (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Daerah terdiri dari: a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Badan; b. Unsur Pengarah; c. Unsur Pelaksana; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bencana

(2) Bagan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 4 (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana. (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Bagian Ketiga Tugas Pokok Pasal 5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Bagian Keempat Unsur Pengarah Pasal 6 (1) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

5 (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana. (3) Susunan keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lembaga/instansi pemerintah daerah dan masyarakat profesional. (4) Susunan keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kelima Unsur Pelaksana Pasal 7 (1) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (2) Susunan keanggotaan Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. Kepala Pelaksana; b. Sekretariat; c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi: a. pra bencana; b. saat tanggap darurat;dan c. pasca bencana. (4) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk Satuan Tugas. BAB IV SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 8 (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : a. Kepala Satuan; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Penegakan Peraturan Daerah; d. Seksi Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; e. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan;

6 f. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 9 (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Ketiga Tugas Pokok Pasal 10 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN Pasal 11 (1) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dibentuk UPTB. (2) UPTB berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (3) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. (4) Susunan organisasi UPTB terdiri dari : a. Kepala UPTB; b. Subbagian Tata Usaha; c. Pelaksana;dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. (5) Bagan organisasi UPTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7 BAB VI UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Pasal 12 (1) Pada Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja. (2) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan. (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan. BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 13 (1) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan atau Kepala UPTB yang bersangkutan. (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada. (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII E S E L ON Pasal 14 (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. (2) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon IIIa. (3) Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Sekretaris pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala UPTB, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa. (4) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTB merupakan jabatan struktural eselon IVb

8 B A B IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat pada Satuan Polisi Pamong Praja yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 21 Seri D No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 8 Seri D No 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 59), tetap menduduki jabatan sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 21 Seri D No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 8 Seri D No 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 59); 2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 5 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2009 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 7 Seri D No 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 71); dan

9 3. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 37 Seri E No. 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 17 Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan struktural dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja serta hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal pada tanggal 25 Mei 2011

BUPATI KENDAL, Cap

ttd .

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal pada tanggal 25 Mei 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL Cap

ttd .

BAMBANG DWIYONO

10 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011 NOMOR 19 SERI D NO. 5

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KENDAL

I. UMUM. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah yaitu Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah (Badan, kantor, rumah sakit umum daerah), dan Satuan Polisi Pamong Praja. Sesuai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Kendal telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai tindak lanjut dari terbitnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. BPBD tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal. Namun demikian masih berupa lembaga nonstruktural dan bersifat sementara sehingga perlu ditetapkan lebih lanjut pengaturan organisasi dan tata kerjanya dengan peraturan daerah. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja membawa konsekuensi perubahan susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal. Penataan kembali organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal dilaksanakan berkaitan dengan adanya penambahan fungsi perlindungan masyarakat. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 5 pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 bahwa tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dengan demikian, fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kendal menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5

11 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 83

12 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR : 19 TAHUN 2011 TANGGAL : 25 MEI 2011

BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KENDAL

KEPALA BADAN

UNSUR PENGARAH

UNSUR PELAKSANA

- INSTANSI - PROFESIONAL / AHLI

KEPALA PELAKSANA

SEKRETARIAT

SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK

SEKSI REHABILITASI DAN REKONTRUKSI

UPTB

BUPATI KENDAL, Cap ttd. WIDYA KANDI SUSANTI

13 LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR : 19 TAHUN 2011 TANGGAL : 25 MEI 2011

BAGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KENDAL

KEPALA SATUAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA

SEKSI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

SEKSI PENGENDALIAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KESAMAPTAAN

BUPATI KENDAL, Cap ttd. WIDYA KANDI SUSANTI

14 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR : 19 TAHUN 2011 TANGGAL : 25 MEI 2011

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KENDAL

KEPALA UPTB

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN TATA USAHA

PELAKSANA

BUPATI KENDAL, Cap ttd. WIDYA KANDI SUSANTI