w
PEN/IERINTA}I KABUPATEN KA]TINGAN PERATUIIIIAN BUPATI KATING/\N
NOMOII
i
L'4 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANMN PENERIMMN D,,ANA HIBAH KEPADA DAERAH SEKTOIII INDUSTRI PENGOLAHITN KEI-APA SAWIT DJ KOIBUPATEN KATINGAN PROPINJ$I IGLIMANTAN TENGAT,II
BTIPATI KATINGAN
Menimbang
:
1.
bahwl dalam mendukung pelaksanaan lcegiatan daerah dan sumber
pernbiayaan pentbangunan di daerah perlu adanya peran serta para pihak baik llelompok r.ursaha rnaupun masyarakat melalui pemberian dana hibal'l kepacla daerah untuk menunjang funr3si tugas pernerintahan dan pernbangunan; 2,
bahwl untuk kt':lancaran dan ketertiban pelaksanaan
pretnerimaan dana
hibah kepada rjlaerah tersebut, dipandarng perlu ditebapkan Petunjuk Pelak;anaan Penerimaan Dana Hibah Kepada Daerah Sektor Industri Pengolahan Kelapa Sawit di Kabupaten Katingan;
Mengingat
:
3.
bahwa untuk mr:rmenuhi maksud pada hunuf a dan perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati lhtingan;
1.
UnrCarrg-Undang Nomor
b
diatas, dipandang
5 Tahun 2002 terrtang Pembentukan Kabupaten Katinr;an, Kabupaten Seruyan, Kabupriaten Sukamara, Kabupaten Larnandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kalirnantan Tengah Mururrg Raya dan Kabupaten Barito ''[imur (Lermbaran Negara Republik Indonesia Tal"lun 2002 Nomor 18, Tambahan Lernbaran Negam Republik Indonesia Nomrlr 4180);
di
2.
Undang
- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasanr
Tndak Pidana Korupsi (Lembaran Negara llleptlblik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Termbahan Lembaran Negara Fl,epublik Indonesia Nomor 42li0"t;
3.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebrtnan (Lembaranr frlsigsr? Republikl Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran [\sg?r? Republik Indonesia Nomor 44Lt); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lerm[aran Ner;ara Republik Indonesiar Tahun }AUl Nomor 125,, Tamtrahan Letnbaran Negara Republlik trndonesia Nomor 437',1 sebal;aimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undangl Nomgr 12 Tahurn 2008 tentang Perubahern Kedua Atas Undang-Undang Nomrlr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5$, Tambahan Lembaran Negaret Republik Indone:;ia Nomor a&a$; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tr:lntang Perimbangan Keuangart an1[ara Pemerintah Pusat dan Pemerintirh Daerah (Lembaran Negarel Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12,6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoner;ia Nomor 4438);
MEMUTTJSI,(AN lulenetapkan
:
PETUNJUK PEUI'KSANMN PENERIMMI\ DANA IIIBAH KEPAD}A DAEFAI{ SEKTO,|R INDUSTRI PENGOI.AHAN KEISPA SAWIT DI KABUIPI\TEN KAT].INGAN PROPINSI KALIMII\NTAN TENGAH.
BAB
T
KETENTUAN UhIUM
Pasal
1
Dalarn l>eraturan t3upati ini yang dimaksucl derrgan
:
1.
Pernerintah Dilerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurit asa otonomi dan tugas pembantuan rlengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesla sebagaimana dimitksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945;
2.
Pemerintah Dilerah adalah Bupati di,rn Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3.
Rakyat Daerah yang selanjutnyla disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Raky'at Daerah sebagai unsur penrlelenggaraan Pemerintahan Daeralh ; Dr3w,an Perwal
4. Bupati adalah Bupati Katingan ; 5. Sekl'etaris Daerrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 6.
Ang,3aran Perdapatan
Katingan ;
dan Belanja Daerah selanjutnya di sebut
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan di:;retujui bersama oleh Pemerintah Daerrah dan Dewan Pervvakilan Ralcyat Daerah dan ditetaplen dengan Peraturan Daeralr.
7. Pemegang
Kuasa Pengelolaan Keuarngan Daerah
adalah
l(epala D;aerah !?ni1 karena Jabatannya mempunyeri kewenangan mierryelenggarilkan keseluruhan pengerlolaan keuangan daerah.
B.
Peretturan Bupr;ati adalah Peraturan Bupati lGtingan ;
9.
Pejabat Fengr:lola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pr:nrgelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Kr:pala SKPKD yang mempunyai tug;rs nnelaksanal
10.
Penr3guna anggaran adalah pejatrat pemegang kewenangan p(3n{Jgunaan ilnggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja li:rerangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya ; yang ditleri kuasa untuk pengguna rrelaksanakarr sebagian kewenangan anggaran dalam
11. Kuasa Pengguna AnEgaran adalah pe.jabat
rnelirkanakarrr sebagian tugas dan fun,gsi $KPD ; 12. Pr-.nerimaan Daerah adalah pendapafttn claerah nras;uk ke Kas Daerah ;
berupa uang yang
13.
Prendapatan Daerah adalah hak pennerintah daerch yang diakui sebitgai penantbah nilai kekayaan bers;iih ;
14.
Siatuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas Pertanian Kabupaten Katingan ;
15.
Keglla satuan Perangkat Daerah yarng s;elanjutnya disebut l(epala Sf'pp adalah Kepala Dinas Peftanianr dan Perkebunan Kabupaten Kttingan ;
adalah penerimaan daerah l/ang berasal dari kelompok masyarakat/pt,:rrorangan yang diberikrn Secara suka rela dengan penqlalihan'hal< at3isesuatu dapat derlam bentuk rupiah yang tidak perlrr di kennbalikan lagi dan diEunakan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah
16. Hiibarh
Klbrtpaten Ka1lingan 17. Pemberian Hihrah
;
SeKor Peftanian ardalah Pemberian Hibah yang
diperoleh dari pemegang Izin dibidang Industri Pengolahan Kelapa Siiwit yang diserahkan secara ikllas dan su[G rela untuk disumbangkarr bagi pembangunan daerch ;
disingkat NPHD adaleth naslah perjarrjian hibah antara pemlleri hibah yang berasal dari perqrangan- /kllompok masyarakaVbardan usaha dalam negeri dan Pemerintah KabuPaten Katingan ; paut 19. Perkebunan i:tdalah sistem pengurusan yang bersangkut denl;an Peftanian, kawasan Peftanian dan hasil Peftanian yang diselenggarakrn secara terpadu ; 20.Irrdustri Pengolahan Kelapa Sawit adalah Bdan Usetha milik swasta yan(l bergeiak dan memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk penilaian benijohhan (tUp - P) yang berbadan hukum dan menurut pembrintah mempunyai kemampuan yang cukup dalam segi penrlanaan dan manajemen untuk melaksanakatn peran serta mentbantu pr:ningkatan fungsi pemerintahan darr pembangunan daerah KabuP,aten Katingan; 21. Pc'nrregang ijin adalah Badan Usaha l4ilik Swasta ( BUMS ), Badal UsalrJ tvtititc t,tegara (BUMN) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kopr3p35i dan Perorangan yang diberi ijin untuk melakukan kegiatan u:;alta pengolahan hasil Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Klbr.rpaten Kalingan ; 22. Peja'bat Peng,elola Hibah sektor Perkebunan adalah Kepala Dinas Pr:rtanian dan Perkebunan yang ditugaskan oleh Bupati Katingan j; 18. Niasl
23. Bilnlk Penerima Hibah adalah PT. Bank Pembangutnan Kalimantan 13n,Eah Cabang Kasongan ; 24. Tan,Ca
bukti penerirnaan Hibah berupa uang aclalah slife atau
fcrrntulir tand;a pembayaran pada banl< ; 25. Tian,Ca buKi Srcnerimaan Hibah berupa barang adalah berita acara pr:n,yerahan barang hibah sebagai tanda penerimaan [rarang ;
BAB
II
PffiiMBERIAN HIBAH KEIIADA DAERAH Pasal 2
(1)- Prenrberian Hibah seKor Perkebunan bersumber dari pemberian k:lqmpok mar:;yarakat atau Badan Usilha / pemegang izin di bidang Indus[ri Pengtrotahan Kelapa Sawit yang melaksanakan kegiatan usahanya diwilayah Kabupaten Katingln.
'
(2) Hiihrh sebagatimana dima$ud pada Ayat (1) diberikan kepacla yang Pemrerintah Daerah dapat berupa danra/biaya maupun barang pemerintahan digunakan untuk menunjang peningkatan fungsi tugas a,in luyunan dasar Umum, Pemberdayaan Aparatur Daerah serta pemrbangunan di Kabupaten Katingan.
Pasal 3
(1) Pr:nrrberian darrna hibah kepada daerah didasarkan pada keinginan 'dilri pemberi hibah melalui Naskah Perrjanjian Hibah Daerah (I{PHD)
'
yanri tandaftrngani secara bersama-sama antara
Pemerrintah
klUripaten dengan Pemegang izin sekll,or Industri Pengolahan Kelapa Sawit.
(2) Cop'f NPHD yiiirng telah ditandatanganii sebagaimana. dimaksud pada 'nffifi (1) di sampaikan oleh Pemerinrtah Daerah kepada Menteri fi:uangan Cq. Dire6orat Jenderal Perinnbangan Daerah.
'
Pasal 4
(1) Maksud, tujuitn, penggunaan dan besaran nilai dana hibah yang 'diberikan oleh pemUeii hibah tertuang dalam Naskah Perjanjian Hiiftrh Daerah (NPHD) yang ditanda ffingani kedua belah pihak atas kesepakatan tersama'
'
(2) Br:sirran nilai pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud pada A/at (1) seperruhnya diserahkan kepacla Pemberi Dana Hibah.
Pasal
5
pemtrerian hibahr dari pemberi hibah iiidak dapat dikompensasikan dengian segala ltewajiban lainnya dari pemberi hibah baik berupa hutairrg, tuiggakan, tagihan, retribusi, pajak dan lain-lain dengan daerah. Pasal 6
(1) Untuk tugas nrerekapitulasi penerimaan dana hibah kepada daerah di tertapkan m,elalui penugasan oleh Bupati. (2) Pgjarbat yang di ditugaskan sebagaintana dimaksurl pada Ayat (1) 'aOitan Kepaia Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Katingan'
'
Pasal 7
(1) Pr:nrberi hibaih yang berupa dana larngsung disetor oleh pemberi hibarh ke Rekening Kas Daerah pada Bank Pemberngunan Kalteng Cabang Kasorrganlebagai sumber penerlmaan daerah yang beras;al dirri lain-lain prendapatan yang syah. (2) Hibah yang dillerikan berupa barang clapat digunakarn sesuai dengan tujuan pelnb,:rian hibah dan di inv'entarisir sebaEai aset daerah nrelralui mekaltisme penyerahan hibah barang yang ditetapkan kedua brelarh pihak dalam berita acara penyerahan hibah barang.
BAB
III
PENGGUNAAN DAN PENGIJLON.AAN HII}AH KEPADA DAEI|IATI Pasal 8
Dana hibah yang disetor sebagaimana diunaksud pada Pasal 7 Ayat (l) pengrgunaannla dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan sesuai tujuan dan maksud dari pemberian hibah yang ditetaplan dalam Naskah Pefianjian Hibalr Daerah (NPHD) sebagaimana dimalGud dalam Pasal 4. Pasal 9
(1) Hiiberh yang diterima dalam bentuk dana oleh Pemerintah Daerah di certat sebagai penerimaan daerah pada kelompok lain-lain penrlapatan yang syah dalam APBD Karbupaten Katingan. (2) Penr;Eunaan dan pengelolaan Hibafr yang diterinra berupa dana dikelola melalui mekanisme APBD sesuai dengan perundangan yang berlaku. Pasal 10
(1) Penr;gunaan rlan Pengelolaan Dana Hibah kepada Daerah di Sektror Industri Pengolahan Kelapa Sawit, dilaksanakan oleh Pejabat Penr;elola Keruangan Daerah pada Dinas Pendlapatan Daerah Kabupaten KarLingan.
(2) Pelimpahan pemegang Kekuasaan penggunaan pengelolaan Keuangan darr:rah kepada Pejabat Fengelola Keuangan Daerah strbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Keplla Daerah dengan berpedoman pada Peraturan PerundanEUndangan sefta memperhatikan Isi Kesepakatan yang di tanda tarnllani dalamr Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
BAB TV 1
IPERTANC;GUNG JAWABAN DA]\I PEIAPORAII HIBAH Pasal 11
(1) Pertanggung jawaban pengelolaan lGuangan penerimaan hibah dilalcukan sesuni dengan ketentuan peraturan yang berlaku; (2) Peftanggung .iawaban penerimaan hihah berupa barang dilaporkan melillui mekernisme pelaporan keuangan daerah sesuai dengan k-'telntuan peraturan yang berlaku. Pasal 12
(1) Penrcrinbh lDaerah setiap akhir lahun anggaran melaporkan realisasi penggunaan dana hibah kepada pemberi hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada alokasi anggaran yrn13 ditetapkan dalam APBD ;
(2) Pr:nregang Izirn selaku Pemberi Danar Hlllah melerporkan realisetsi pr:nrberian hiLrah kepada Kepala Din;as Pertanian dan Perkebunan flq3nlafl tembusan kepada Bupati Katingan ; (3) Krepala Dinas Pertanian dan Perkebunan melaporkan realisasi pr-.n'yerahan dana hibah sesuai laporan pemberi hibah kepada Bupati clsrflrJdr tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan dan Pemberi Hibah. Pasal 13
Kepala Dinas F,endapatan Daerah sllaku Kepala Satuan Kerja pengelglaan Keuangan Daerah menyiampaikan Laporan Triwulan Realirsar;i Penerintaan dana Hibah seKclr Industri Pengolahan Kelapa Sawit sesuai realisasi penerimaan dana hibah yarng masuk pada rekening Kas Daerrah selambat-lambatnya tanggal 15 (liima belas) bulan berikutrtya keparla Bupati dengan ternbusan kepada Kepala Dinas Peftaniiln dan Perkebunan.
BAB V
KETENTUAN PER/ILIIIAN Pasal 14 Pada
*rat
berlakunya Peraturan Bupati itli
:
(1) Nota Kesepakatan Dana Hibah (NPHD) di Sektor Industri Pengolahan l(elapa Sawit yang sudah ditanda tangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
(2) Setiap pembrcrian hibah kepada daerah dari sektor Industri Pengolahan F(elapa Sawit wajib difiakukan me]alui kesepakatan dengan penaldatangan Naskah Perjarrjian Hibah Daerah (NPHD).
BAB
VI
KETENTUAN PEIIIIUT'UP Pasal 15 Dengarr ditetapkan peraturan ini, maka Semua ketentuan sebagai dasar penerinuan daerah dari dana Hibah sektor Industri Pengolahan Kelapa bawill di Kabupatri:rn Katingan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku laEi.
Pasal L6 Peraturern Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
Pengundangan dengan menetapkiilnnya dalam Berita Daerah
orang mengetahuinya, mt,lmerintahkan Agar s
ini P6raturern Kabupaten Katingian.
Ditetapkan di Kasongan 20Lz pad;l tanggal, bq fLd BITATI KA'TINGAN,
\.,i^,^..t2 DUWEL R/AWING
Diundang di Kasongan Fada tanggal
,
?
2012
c, fuut'
SEKREIARIS
l-AD.lU
: BERITA DAEMH KABI.JPA.]TEI{ KATING,{N TAHUN 2012 NOMORI.
.....K.
