Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 115/BAPPEBTI/PER/03/2015
7.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/MDAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DANA KOMPENSASI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini yang dimaksud dengan : 1.
Dana Kompensasi adalah dana yang digunakan untuk membayar ganti rugi kepada Nasabah yang bukan Anggota Bursa Berjangka karena cidera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka dalam kedudukannya sebagai Pialang Berjangka.
2.
Unit Khusus Pengelola Dana Kompensasi yang selanjutnya disebut Unit Khusus adalah suatu unit khusus yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bursa Berjangka serta memiliki tugas untuk menghimpun dan mengelola Dana Kompensasi.
BAB II PENGELOLAAN DAN PENYIMPANAN DANA KOMPENSASI Pasal 2 (1)
Bursa Berjangka wajib menghimpun jumlah minimum Dana Kompensasi.
(2)
Besarnya jumlah minimum Dana Kompensasi yang wajib dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bursa Berjangka atas persetujuan Kepala Bappebti.
(3)
Bursa Berjangka wajib mempertahankan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah minimun Dana Kompensasi yang wajib dihimpun.
2
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 115/BAPPEBTI/PER/03/2015
Pasal 3 (1)
Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihimpun oleh Bursa Berjangka dari sumber-sumber sebagai berikut: a. kontribusi Pialang Berjangka sebagai anggota Bursa Berjangka yang besarnya ditetapkan oleh Bursa Berjangka dengan persetujuan Kepala Bappebti; dan b. sumber sah lain yang disetujui oleh Kepala Bappebti.
(2)
Sumber sah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dihimpun dari : a. sebagian biaya jasa pelayanan informasi yang berkaitan dengan perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya; b. sebagian biaya jasa yang berkaitan dengan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya; dan/atau c.
sebagian dari keuntungan Bursa Berjangka yang disisihkan untuk Dana Kompensasi dan/atau hasil pengelolaan yang diperoleh dari Dana Kompensasi tersebut.
Pasal 4 (1)
Dalam hal sumber sah lain berasal dari sebagian biaya jasa yang berkaitan dengan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, Bursa Berjangka berhak menghimpun Dana Kompensasi paling banyak sebesar 2% (dua perseratus) dari komisi transaksi Pialang Berjangka per lot.
(2)
Besarnya biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bursa Berjangka dengan persetujuan Kepala Bappebti.
(3)
Bursa Berjangka wajib menempatkan Dana Kompensasi yang dihimpun pada bank penyimpan margin yang telah disetujui oleh Bappebti.
Pasal 5 (1)
Dana Kompensasi yang dihimpun Bursa Berjangka dari Pialang Berjangka dikelola oleh suatu Unit Khusus yang beranggotakan unsur dari Bursa Berjangka dan anggota Bursa Berjangka.
3
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 115/BAPPEBTI/PER/03/2015
(2)
Jumlah dan komposisi anggota Unit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bursa Berjangka dan dilaporkan kepada Kepala Bappebti.
(3)
Unit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pengelolaan, pembukuan, dan penggunaan Dana Kompensasi kepada Bursa Berjangka.
(4)
Pengelolaan, pembukuan, dan penggunaan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Kepala Bappebti dan Bursa Berjangka setiap triwulan.
(5)
Unit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sebagian Dana Kompensasi untuk pengelolaan Dana Kompensasi, yakni untuk: a.
biaya jasa auditor independen yang melakukan audit atas Dana Kompensasi; dan
b. biaya lain sesuai dengan persetujuan Kepala Bappebti. (6)
Laporan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat antara lain : a.
jumlah penerimaan yang bersumber dari kontribusi Pialang Berjangka, sumber-sumber sah lainnya, dan hasil pengelolaan Dana Kompensasi;
b.
jumlah pengeluaran Kompensasi; dan
c.
catatan dan pembukuan atas Dana Kompensasi yang diinvestasikan.
yang
berkaitan
dengan
Dana
BAB III PENGGUNAAN DANA KOMPENSASI Pasal 6 (1)
Dana Kompensasi hanya dapat dipergunakan oleh Bursa Berjangka untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada Nasabah yang tidak tertagih akibat cidera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka, baik terhadap Pialang Berjangka yang memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka, maupun Pialang Berjangka yang izin usahanya dicabut oleh Kepala Bappebti.
(2)
Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan paling banyak sebesar 80% (delapan puluh perseratus) setiap tahunnya dari jumlah minimum Dana Kompensasi yang wajib dihimpun di Bursa Berjangka.
4
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 115/BAPPEBTI/PER/03/2015
(3)
Dalam hal Dana Kompensasi yang dihimpun belum mencapai jumlah minimum yang wajib dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besarnya Dana Kompensasi yang dapat dipergunakan paling banyak sebesar 80% (delapan puluh perseratus) setiap tahunnya dari jumlah Dana Kompensasi yang telah terhimpun di Bursa Berjangka berdasarkan laporan keuangan tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan publik.
Pasal 7 (1)
Dalam hal terdapat tuntutan ganti rugi Nasabah kepada Bursa Berjangka akibat cidera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka yang memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), besarnya Dana Kompensasi yang dapat dibayarkan untuk setiap Nasabah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) dari Dana Kompensasi yang dapat dipergunakan sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Bursa Berjangka.
(2)
Dalam hal terdapat tuntutan ganti rugi Nasabah kepada Bursa Berjangka akibat cidera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka yang izin usahanya dicabut oleh Kepala Bappebti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), besarnya Dana Kompensasi yang dapat dibayarkan untuk setiap Pialang Berjangka paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Kompensasi yang dapat dipergunakan sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Bursa Berjangka.
(3)
Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dibayarkan 1 (satu) kali untuk setiap Pialang Berjangka.
BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN TUNTUTAN GANTI RUGI Bagian Kesatu Umum Pasal 8 Nasabah dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Bursa Berjangka akibat cidera janji dan/atau kesalahan Pialang Berjangka. 5
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 115/BAPPEBTI/PER/03/2015
Bagian Kedua Persyaratan Pasal 9 Ganti rugi yang diajukan oleh Nasabah kepada Bursa Berjangka akibat cidera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka yang memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
Nasabah yang bersangkutan telah melakukan upaya penagihan secara maksimal kepada Pialang Berjangka yang melakukan cidera janji dan/atau kesalahan dan telah menggunakan berbagai sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia;
b.
terdapat putusan badan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan arbitrase; dan
c.
dana milik Nasabah yang dipergunakan untuk melakukan transaksi disetorkan ke rekening yang terpisah dari rekening Pialang Berjangka pada bank yang disetujui oleh Kepala Bappebti.
Pasal 10 Ganti rugi yang diajukan oleh Nasabah kepada Bursa Berjangka akibat cidera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka yang izin usahanya dicabut oleh Kepala Bappebti hanya dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
Pialang Berjangka yang bersangkutan telah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha oleh Kepala Bappebti;
b.
dana milik Nasabah yang dipergunakan untuk melakukan transaksi disetorkan ke rekening yang terpisah dari rekening Pialang Berjangka pada bank yang disetujui oleh Kepala Bappebti; dan
c.
Nasabah yang bersangkutan telah melakukan upaya penagihan secara maksimal kepada Pialang Berjangka yang melakukan cidera janji dan/atau kesalahan dan telah menggunakan berbagai sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia.
6
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 115/BAPPEBTI/PER/03/2015
Bagian Ketiga Tata Cara Pasal 11 (1)
Nasabah mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Bursa Berjangka dengan menyampaikan bukti tuntutan ganti rugi.
(2)
Bursa Berjangka meneliti bukti tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat memutuskan: a.
menolak tuntutan ganti rugi, dalam hal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10; atau
b.
menyetujui sebagian atau keseluruhan dari tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada Bursa Berjangka.
(3)
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Bursa Berjangka kepada Nasabah paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bursa Berjangka.
(4)
Dalam hal Bursa Berjangka menyetujui tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akibat cidera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka yang memiliki izin usaha Pialang Berjangka, maka pembayaran Dana Kompensasi kepada Nasabah wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
(5)
Dalam hal Bursa Berjangka menyetujui tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akibat cidera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka yang dicabut izin usahanya, maka pembayaran Dana Kompensasi kepada Nasabah hanya dapat dilakukan setelah Bursa Berjangka: a.
mengumumkan kepada publik melalui media massa yang berperedaran nasional atas adanya tuntutan ganti rugi Nasabah pada Bursa Berjangka; dan
b.
memberikan keputusan atas seluruh tuntutan ganti rugi yang diterima oleh Bursa Berjangka setelah dilakukannya pengumuman.
Pasal 12 (1)
Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah ditetapkannya keputusan persetujuan tuntutan ganti rugi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b. 7
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 115/BAPPEBTI/PER/03/2015
(2)
Nasabah yang merasa dirugikan oleh Pialang Berjangka, namun belum mengajukan tuntutan ganti rugi dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Bursa Berjangka paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan memberikan bukti yang lengkap yang dipersyaratkan oleh Bursa Berjangka.
(3)
Bursa Berjangka wajib meneliti bukti-bukti tuntutan ganti rugi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dapat memutuskan: a.
menolak tuntutan ganti rugi, dalam hal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
b.
menyetujui sebagian atau keseluruhan dari tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada Bursa Berjangka.
(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Bursa Berjangka kepada Nasabah paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak seluruh tuntutan diterima oleh Bursa Berjangka. Pasal 13 (1)
Bursa Berjangka melakukan pembayaran Dana Kompensasi kepada Nasabah setelah adanya Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
(2)
Pembayaran Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
BAB V PEMENUHAN KEMBALI DANA KOMPENSASI
Pasal 14 (1)
Bursa Berjangka wajib memenuhi kembali jumlah Dana Kompensasi yang telah berkurang karena digunakan untuk membayar tuntutan Nasabah sebesar pengurangan tersebut dari sumber Dana Kompensasi sesuai dengan ketentuan.
(2)
Pemenuhan kembali Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan Pialang Berjangka yang telah melakukan perbuatan cidera janji dan/atau kesalahan yang merugikan Nasabah untuk membayar kepada Bursa Berjangka sebesar dana yang telah dibayarkan kepada Nasabah. 8
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 115/BAPPEBTI/PER/03/2015
(3)
Dalam hal Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar kembali Dana Kompensasi, Bursa Berjangka dapat : a. mengenakan sanksi kepada Pialang Berjangka dalam hal Pialang Berjangka yang bersangkutan masih terdaftar sebagai anggota Bursa Berjangka; dan/atau b. melakukan gugatan perdata kepada Pialang Berjangka.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15 (1)
Bappebti melakukan Kompensasi.
evaluasi
atas
penggunaan
Dana
(2)
Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti dapat meminta Bursa Berjangka untuk menyesuaikan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka mengenai penggunaan Dana Kompensasi.
Pasal 16 Dalam hal Dana Kompensasi telah digunakan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 06/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Pengelolaan, Penyimpanan, Tata Cara Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi Dan Penggunaan Dana Kompensasi, maka Bursa Berjangka tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi akibat cidera janji dan/atau kesalahan Pialang Berjangka yang diajukan oleh Nasabah setelah berlakunya peraturan ini.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 06/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Pengelolaan, Penyimpanan, Tata Cara Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi Dan Penggunaan Dana Kompensasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 9
