BUPATI ENREKANG PERATURAN BUPATI ENREKANG NOMOR
18
TAHUN 2011
TENTANG PROSEDUR TETAP KOMANDO TANGGAP DARURAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ENREKANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu menetapkan Peraturan Bupati Enrekang, tentang Prosedur Tetap Komando Tanggap Darurat Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010, Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang;
7.
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
8.
Peraturan Bupati Enrekang Nomor 06 Tahun 2011, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Pelaksana Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang;
9.
Peraturan Bupati Enrekang Nomor 27 Tahun 2011, tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang; MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Enrekang.
4.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Enrekang.
5.
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah rangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
7.
Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
8.
Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
9.
Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana adalah suatu system penanganan darurat bencana
yang
digunakan
oleh
semua
instansi/lembaga
dengan
mengintergrasikan
pemanfaatan sumberdaya manusia, peralatan dan anggaran. 10. Tim Reaksi Cepat BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana
11. Komando Tanggap Darurat Bencana adalah organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Tanggap Darurat Bencana dibantu oleh Staf Komando dan Staf Umum, memiliki struktur organisasi standar yang mengatur satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya. 12. Staf Komando adalah pembantu Komando Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan urusan sekretariat, hubungan masyarakat, perwakilan instansi/lembaga serta keselamatan dan keamanan 13. Staf Umum adalah pembantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan fungsi utama komando untuk bidang operasi, bidang perencanaan, bidang logistic dan peralatan serta bidang administrasi keuangan untuk penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi 14. Fasilitas Komando Tanggap Darurat Bencana adalah personil, sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan penanganan tanggap darurat bencana yang dapat terdiri dari Pusat Komando, Personil Komando, gudang, sarana dan prasarana transportasi, peralatan, sarana dan prasarana komunikasi serta informasi BAB II SUSUNAN ORGANISASI KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA Pasal 2 Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana meliputi tahapan yang terdiri dari : 1. Informasi kejadian awal; 2. Penugasan Tim Reaksi Cepat (TRC); 3. Penetapan Status/Tingkat Bencana; dan 4. Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana. Pasal 3 Susunan organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana terdiri dari : 1. Komandan Tanggap Darurat Bencana; 2. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana; 3. Staf Komando, terdiri dari : a. Sekretariat; b. Hubungan masyarakat; c. Keselamatan dan keamanan; dan d. Perwakilan instansi / lembaga;
4. Staf umum, terdiri dari : a. Bidang Operasi; b. Bidang Perencanaan; c. Bidang Logistik dan Peralatan; dan d. Bidang Administrasi Keuangan; Pasal 4
(1) Struktur organisasi ini adalah organisasi standar dan dapat diperluas berdasarkan kebutuhan lapangan. (2) Sesuai dengan jenis, kebutuhan dan kompleksitas bencana dapat dibentuk unit organisasi dalam bentuk seksi-seksi yang berada dibawah bidang dan dipimpin oleh kepala seksi yang bertangggungjawab kepada kepala bidang. (3) Bagan struktur organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana dapat dilihat pada lampiran 3.
BAB III TUGAS POKOK Pasal 5 (1) Komando Tanggap Darurat Bencana mempunyai tugas pokok : a. merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana; b. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan; c. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif; d. melaksanakan pengumpulan informasi dengan menggunakan rumusan pertanyaan (lihat Lampiran 1), sebagai dasar perencanaan Komando Tanggap Darurat Bencana e. menyebarluaskan informasi kejadian bencana dan penanganannya kepada media masa dan masyarakat luas.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komando Tanggap Bencana mempunyai fungsi mengkoordinasikan, menintegrasikan, dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana. Bagian Kesatu Staf Komando Paragraf 1 Komandan Pasal 6 (1) Komandan Tanggap Darurat Bencana
adalah personil dengan pangkat/jabatan senior
peringkat pertama dalam Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya. (2) Komandan mempunyai tugas : a. mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan jenis, lokasi, dan tingkatan bencana; b. membentuk Pos Komando Lapangan (Puskolap) di lokasi bencana dibawah komando Pos Komando Tanggap Darurat Bencana BPBD Kabupaten Enrekang Tata letak Poskolap, dapat dilihat pada Lampiran 4;
c. membuat
rencana
strategis
dan
taktis,
mengkoordinasikan,
melaksanakan
dan
mengendalikan operasi tanggap darurat bencana; d. melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistic dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organsasi/ yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat; (3) Komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD Kabupaten Enrekang Bagian Kedua Wakil Komandan Pasal 7 (1) Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat
kedua
dalam
Komando
Tanggap
Darurat
Bencana
sesuai
tingkat
dan
kewenanngannya. (2) Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana mempunyai tugas : a. membantu
Komandan
Tanggap
Darurat
Bencana
dalam
merencanakan,
mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana; b. mengorganisasikan tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan, dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga terkait; dan c. mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana, apabila Komandan Tanggap Darurat Bencana berhalangan; (3) Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana. Bagian Ketiga Staf Komando Paragraf 1 Sekretariat Pasal 8 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris (2) Sekretaris bertugas dan bertanggungjawab untuk : a. menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan; dan b. pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Komando Tanggap Darurat Bencana (3) Sekretaris bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
Paragraf 2 Hubungan Masyarakat Pasal 9 (1) Hubungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Humas (2) Hubungan Masyarakat bertugas dan bertanggungjawab untuk : a. menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi; dan
b. membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyabarluaskan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas (3) Kepala Humas bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana Paragraf 3 Keselamatan dan Keamanan Pasal 10 (1) Keselamatan dan Keamanan dipimpin oleh Kepala Keselamatan dan Keamanan (2) Keselamatan dan Keamanan bertugas dan bertanggungjawab untuk : a. menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil Komando Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan tugasnya; dan b. menjaga keamanan penanganganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal diluar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya. (3) Kepala Keselamatan dan Keamanan bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana Paragraf 4 Perwakilan Instansi / Lembaga Pasal 11 (1) Perwakilan instansi/lembaga bertugas untuk membantu Komadan Tanggap Darurat Bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang membutuhkan dari instansi/lembaga terkait (2) Perwakilan instansi/lembaga secara operasional bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administrati f bertanggungjawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.
Bagian Keempat Staf umum Paragraf 1 Bidang Operasi Pasal 12 (1) Bidang
operasi
bertugas dan
bertanggungjawab
atas semua
pelaksanaan
operasi
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana secara cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana. (2) Kepala Bidang Operasi bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana. Paragraf 2 Bidang Perencanaan Pasal 13
(1) Bidang perencanaan bertugas dan bertanggungjawab atas pengumpulan, evaluasi, analisisa data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat (2) Kepala Bidang Perencanaan bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana. Paragraf 3 Bidang Logistik dan Peralatan Pasal 14 (1) Bidang Logistik dan Peralatan bertugas dan bertanggungjawab : a. penyediaan fasilitas, jasa dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat; b. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistic dan peralatan; c. melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum; dan d. mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/ lembaga/organsiasi yang terkait. (2) Kepala Bidang Logistik dan Peralatan bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana. Paragraf 4 Bidang Administrasi Keuangan Pasal 15 (1) Bidang Administrasi Keuangan Bertugas dan bertanggungjawab : a. melaksanakan semua administrasi keuangan; b. menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi; dan c. mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat bencana yang terjadi. (2) Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana
BAB IV POLA PENYELENGGARAAN SISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA Pasal 16 Penyelenggaraan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana dilaksanakan sebagai berikut;
1. Rencana Operasi; 2. Permintaan Sumberdaya; 3. Pengerahan / Mobilisasi Sumberdaya; 4. Fasilitas Komando Tanggap Darurat; 5. Pengakhiran; dan 6. Pola Pengerahan Sumberdaya Pasal 17 (1) Rencana Operasi Komando Tanggap Darurat Bencana berikut Rencana Tindakan Operasi Penanganan tanggap darurat bencana, merupakan acuan setiap unsur pelaksana dalam komando (2) Format Rencana Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, gunakan lampiran 5. (3) Contoh kegiatan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, gunakan lampiran 6. Pasal 18 Mekanisme permintaan sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 angka 2, adalah sebagai berikut : 1. Komandan Tanggap Darurat Bencana mengajukan permintaan kebutuhan sumberdaya kepada BPBD Kabupaten Enrekang maupun ke BPBD propinsi Sulawesi Selatan dan Kepala BNPB, berdasarkan atas persediaan sumberdaya di lokasi dan tingkat bencana; 2. Kepala BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, meminta dukungan sumberdaya manusia, logistik dan peralatan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban, memenuhi kebutuhan dasar hidup dan memulihkan fungsi sarana dan prasarana vital yang merusak kepada pimpinan instansi/lembaga terkait sesuai tingkat kewenangannya; 3. Instansi/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSU, Dinas PUK, Perhubungan, Basarda, Linmas Satpol-PP, TNI, Polri, PMI, Dinas Pertambangan & Miniral, Tagana, Dinas Kehutanan serta instansi/lembaga lainnya sesuai tingkat kewenangannya. 4. Instansi/lembaga terkait wajib segera mengirimkan serta memobilisasi sumberdaya manusia, logistik dan peralatan ke lokasi bencana 5. Penerimaan serta penggunaan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud dilaksanakan dibawah kendali kepala BPBD Kabupaten Enrekang
Pasal 19 Pengerahan/mobilisasi
sumberdaya
untuk
penanganan
tanggap
diselenggarakan dengan administrasi sesuai ketentuan sebagai berikut :
darurat
bencana
1. Instansi/lembaga/organisasi terkait dalam mengirimkan sumberdaya harus didampingi oleh personil instansi/lembaga asal dan penyerahannya dilengkapi dengan administrasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku 2. Apabila instansi/lembaga/organsiasi terkait pada tingkat tertentu tidak memiliki kemampuan sumberdaya yang dibutuhkan, maka BPBD sesuai tingkat kewenangannya berkewajiban membantu/mendampingi pengiriman/mobilisasi sumberdaya sampai kelokasi bencana 3. Ilustrasi permintaan dan pengerahan sumberdaya Komando Tanggap Darurat Bencana dapat dilihat pada Lampiran 7. Pasal 20 (1) Untuk meningkatkan efektifitas dan mempercepat respons penanganan tanggap darurat bencana, Komando Tanggap Darurat Bencana mempersiapkan dan menghimpun dukungan operasi penanganan darurat bencana yang terdiri dari : a. pos komando, meliputi Posko Tanggap Darurat dan Poskolap; b. personil komando, semua sumberdaya manusia yang bertugas dalam organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk penugasan penanganan darurat bencana; c. gudang, tempat penyimpanan logistic dan peralatan; d. sarana dan prasarana transportasi baik yang merupakan fasilitas dasar maupun spesifik sesuai jenis bencana; e. peralatan, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun fasilitas yang spesifik sesuai jenis bencana; f. alat komunikasi dan peralatan komputer; dan g. data serta informasi bencana dan dampak bencana. (2) Konfigurasi fasilitas alat komunikasi untuk Komando Tanggap Darurat Bencana, sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan ini (3) Tabel contoh kebutuhan fasilitas Komando Tanggap Darurat Bencana, gunakan lampiran 9 Pasal 21 (1) Kepala BPBD membuat rencana pengakhiran operasi tanggap darurat bencana dengan mengeluarkan Surat Perintah Pengakhiran Operasi Tanggap Darurat Bencana kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan kewenangannya. (2) Kepala BPBD membubarkan Komando Tanggap Darurat Bencana dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembubaran.
Pasal 22
Mekanisme Pola Pengerahan Sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 angka 6, sebagai berikut : 1. Kepala BPBD mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana; 2. Bila kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tersedia/tidak memadai, maka Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten /Kota terdekat; 3. Bila Pemerintah Kabupaten/Kota terdekat yang dimintai bantuan tidak memiliki persediaan sumberdaya/tidak memadai, maka Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Propinsi; 4. Bila terdapat keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan dan logistic yang dikerahkan oleh kepala BPBD maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan; 5. Pola pendampingan oleh BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga pengangkutan dan dukungan peralatan tanggap darurat bencana; 6. Pelaksanaan pengerahan sumberdaya dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD Kabupaten Enrekang; 7. Ilustrasi pengerahan sumberdaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana
terlampir pada lampiran 7 Peraturan ini BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 23 Komandan Tanggap Darurat Bencana melakukan rapat evaluasi setiap hari dan merencanakan kegiatan hari berikutnya. Hasil Evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan laporan harian kepada kepala BPBD dengan tembusan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait dan bupati Pasal 24 (1) Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam penanganan darurat bencana berkewajiban membuat laporan kepada kepala BPBD sesuai tingkat kewenangannya dengan tembusan kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana. (2) Pelaporan meliputi pelaksanaan Komando Tanggap Darurat Bencana, jumlah/kekuatan sumberdaya manusia, jumlah peralatan, jumlah setiap jenis/macam logistic dan sumberdaya lainnya serta dilengkapi dengan system distribusinya secara tertib dan akuntabel (3) Komandan Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat kewenangannya mengirimkan laporan harian, laporan khusus dan laporan insidentil tentang pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana kepada kepala BPBD dengan tembusan kepada instansi/lembaga/organasasi terkait. (4) Kepala BPBD melaporkan kepada Bupati, tembusan kepada BPBD Propinsi dan kepada BNPN di Jakarta
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang. Ditetapkan di Enrekang Pada tanggal, BUPATI ENREKANG,
HAJI LA TINRO LA TUNRUNG
Diundangkan di Enrekang Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,
MUHAMMAD AMIRUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2011 NOMOR
LAMPIRAN 5 PERATURAN BUPATI NOMOR
:
TANGGAL
: RENCANA OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANA Nomor :
Lokasi Bencana
: …………………………………………………………………..
Komandan Operasi : . …………………………………………………………………. Tanggal Operasi I.
: …………………………………………………………………..
SITUASI : a. Macam/jenis kejadian yang terjadi terdiri dari : 1)
Macam/jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/daerah bencana, korban
jiwa manusia, kerusakan bangunan, sarana prasarana umum, sosial, ekonomi, dampak sosial, kerugian harta benda seperti hewan ternak, persawahan, perkebunan 2)
Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi
dukungan bantuan kemanusiaan b. Kebijakan pemerintah pusat, pemerintah propinsi atau pemerintah daerah terkait dengan penanganan bencana tersebut II. TUGAS POKOK : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) beserta instansi / lembaga / organisasi terkait melakukan tugas bantuan kemanusiaan mulai dari : ( jam, hari, tanggal, bulan, tahun) sampai ……… hari/bulan di ( daerah, cantumkan daerah/lokasi bencana dalam wilayah Kabupaten Enrekang) dalam rangka operasi penanganan Darurat Bencana ( Cantumkan macam/jenis bencana yang terjadi) III. PELAKSANAAN a. Konsep Dasar Diuraikan konsep operasi untuk tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran operasi tanggap darurat b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama instansi/lembaga/organisasi terkait Diuraikan tugas, tanggungjawab, dukungan sumber daya personil, peralatan dan logistic
c. Komando Tanggap Darurat Bencana Daerah Diuraikan struktur organisasi komando tanggap darurat, tugas dan tanggungjawab masingmasing pejabat dan unsur pelaksana d. Instruksi Koordinasi, memuat hal-hal sebagai berikut : 1) Penetapan hari “H” dan Jam “J” rencana operasi 2) Masalah keamanan, pengawasan dan laporan IV. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK Dijelaskan pelibatan personil, alat peralatan, logistic, dukungan administrasi umum dan keuangan operasi tanggap darurat bencana V.
KOMANDO DAN PENGENDALIAN Diuraikan prosedur penggunaan komunikasi dan tempat/lokasi kantor BPBD ( nama jalan, nomor Telp/Fax/Email) untuk memudahkan koordinasi, komando dan pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana Kepala BPBD
( ……………………………… ) Lampiran : 1. Susunan Tugas 2. Jaringan Komunikasi
BUPATI ENREKANG ttd HAJI LA TINRO LA TUNRUNG
PERATURAN BUPATI ENREKANG NOMOR
TAHUN 2011
TENTANG
PROSEDUR TETAP (PROTAP) KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
LAMPIRAN 4 PERATURAN BUPATI NOMOR
:
TANGGAL
:
TATA LETAK RUANG UNTUK KEBUTUHAN PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERADA DI POSKOLAP
RUANG ISTIRAHAT
DAPUR
KAMAR MANDI/WC
RUANG
RUANG DATA/
RUANG KERJA
ALAT
KOMPUTER
TIM TANGGAP DARURAT
KOMUNIKASI
BENCANA
RUANG RAPAT
RUANG TAMU
BUPATI ENREKANG ttd HAJI LA TINRO LA TUNRUNG
LAMPIRAN 6 PERATURAN BUPATI NOMOR
:
TANGGAL
: RENCANA KEGIATAN OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANA
No.
PROGRAM
PELAKSANAAN
a 1.
b Rencana Evakuasi
c Persiapan tempat-tempat, peta dan jalur
2.
Pertolongan pertama,
ecvakuasi Persiapan
penyelamatan, keselamatan
tergabung dalam bidang medis, PMI,
dan keamaman Posko Bencana
SAR, dan sumber daya lainnya. Tersedia posko bencana, peta lokasi
3.
tim
penyelamatan
yg
bencana, daftar personil tim dan alat komunikasi pendukung serta No. telp/fax 4.
5.
Perlengkapan dan peralatan
Pemenuhan Kebutuhan Dasar
penting Persiapan dan tersedianya alat dan peralatan
pendukung
penyelamatan
dan
untuk
penanggulangan
bencana Persiapan dan tersedianya bahan-bahan pokok berupa sandang, pangan, papan, air bersih, sanitasi dan kesehatan
BUPATI ENREKANG ttd HAJI LA TINRO LA TUNRUNG
LAMPIRAN 9 PERATURAN BUPATI NOMOR
:
TANGGAL
: TABEL CONTOH KEBUTUHAN FASILITAS KOMANDO TANGGAP DARURAT
No. 1
FASILITAS Pos Komando
JENIS KEBUTUHAN 1. Pos Komando tanggap
KLARIFIKASI 1. Fasilitas dasar
darurat
2. Fasilitas dasar
2. Pos lapangan
Komando
2
Personil Komando
Semua SDM yg bertugas
Fasilitas dasar
dalam organisasi Komando dengan kualifikasi dan kompetensi penanganan 3 4
Gudang
darurat bencana 1. Gudang Logistik
1. Fasilitas dasar
Sarana dan
2. Gudang Peralatan 1. Mobil Rescue unit
2. Fasilitas dasar 1. Fasilitas dasar
prasarana
2. Perahu karet bermesin
2. Fasilitas dasar
transportasi
3. Perahu evakuasi
(banjir) 3. Fasilitas dasar
5
Peralatan
1. Tenda Pleton, tenda
(banjir) 1. Fasilitas dasar
regu
2. Fasilitas dasar
2. Velbed,Matras,
3. Fasilitas dasar
kantong tidur
4. Fasilitas dasar
3. Genset
5. Fasilitas dasar
4. Unit dapur umum 5. Mobil tangki air/Water
6. Fasilitas dasar
treatment
7. Fasilitas bencana
6. Unit sanitasi
longsor
7. Excavator, Loader, alat 6
7
Alat Komunikasi
Data dan informasi
berat 1. Telpon genggam/HP
1. Fasilitas Dasar
2. Telp. Satelit
2. Fasilitas Dasar
3. Radio UHV/VHF
3. Fasilitas Dasar
4. Radio SSB/Fax
4. Fasilitas Dasar
5. Komputer/akses
5. Fasilitas Dasar
internet 1. Data dan informasi
1. Fasilitas dasar
bencana
2. Fasilitas dasar
2. Data dan informasi korban bencana BUPATI ENREKANG ttd HAJI LA TINRO LA TUNRUNG
LAMPIRAN 8 PERATURAN BUPATI NOMOR
:
TANGGAL
:
BUPATI ENREKANG, ttd HAJI LA TINRO LA TUNRUNG
