BUPATI ENREKANG PERATURAN BUPATI ENREKANG NOMOR
17
TAHUN 2011
TENTANG PROSEDUR PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI UNTUK TANGGAP DARURAT BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ENREKANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana perlu menetapkan Peraturan Bupati Enrekang, tentang Prosedur Tetap Penggunaan Dana Siap Pakai Untuk Tanggap Darurat Bencana; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor
29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4.
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2008, tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap pakai; 9. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang; 10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang; MEMUTUSKAN ; Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI UNTUK TANGGAP DARURAT BENCANA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Enrekang. 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Enrekang. 5. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 6. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberikan tugas untuk menanggulangi bencana. Status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi dari darurat ke pemulihan. 7. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang
meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 8. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat. 9. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir. 10. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. 11. Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana adalah suatu sistem penanganan darurat bencana yang dalan sistem tersebut Kepala BPBD memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan. 12. Tim Reaksi Cepat BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana. 13. Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh Kepala BPBD untuk melaksanakan fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana. 14. Staf Komando adalah pembantu Komando Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan urusan sekretariat, hubungan masyarakat, perwakilan instansi/lembaga serta keselamatan dan keamanan 15. Pertolongan Darurat adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak bencana
BAB II PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SIAP PAKAI Pasal 2 Pemberian dana siap pakai oleh Daerah didasarkan pada : 1. Penetapan status keadaan bencana; 2. Usulan desa/Kelurahan/Kecamatan, lembaga terkait perihal permohonan dukungan bantuan; 3. Laporan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD; 4. Hasil rapat koordinasi; atau; 5. Inisiatif dari BPBD
Pasal 3 (1) Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan, atau lembaga terkait dapat mengusulkan bantuan dana siap pakai kepada BPBD dengan menyampaikan laporan kejadian, hasil kajian cepat TRC tentang jumlah korban, kerusakan, kerugian dan bantuan yang dibutuhkan, atau hasil rapat koordinasi atau inisiatif dari BPBD Kabupaten Enrekang. (2) Pejabat yang berwenang mengeluarkan dana siap pakai adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD yang telah ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD selaku Pengguna Anggaran untuk mengelola dana siap pakai yang berada dalam DPA BPBD. Bagian Kesatu Penyaluran Dana Pasal 4 Prosedur penyaluran dana siap pakai oleh BPBD adalah sebagai berikut : 1.
Penyaluran dapat diserahkan secara langsung kepada Desa/Kelurahan/kecamatan atau lembaga terkait yang terkena bencana;
2.
Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan atau jasa;
3.
Penyaluran bantuan dalam bentuk uang seperti uang lauk pauk (ULP);
4.
Penyaluran bantuan dalam bentuk barang seperti pakaian, tikar, masker dan lain-lain;
5.
Penyaluran bantuan dalam bentuk jasa seperti jasa evakuasi dan penyelamatan bagi relawan, distribusi bantuan bagi petugas dan lain-lain. Pasal 5
(1) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan dana, sebagaimana terlampir pada lampiran 1 dan 2 Peraturan ini. (2) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3, sebagaimana terlampir pada lampiran 4 Peraturan ini.
(3) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4, dilampiri kwitansi belanja barang dan dicatat dalam rekapitulasi belanja barang, sebagaimana terlampir pada lampiran 5 dan diadministrasikan sebagaimana terlampir pada lampiran 6 dan 8 Peraturan ini. (4) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5 diadministrasikan, sebagaimana terlampir pada lampiran 7, lampiran 8 dan lampiran 9 Peraturan ini. (5) Pengadaan jasa sebagai dimaksud dalama Pasal 4 angka 5 dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan kepala BPBD. (6) Seluruh
bantuan
dana
siap
pakai
yang
telah
disalurkan
direkapitulasi
diadministrasikan, sebagaimana terlampir pada lampiran 10 Peraturan ini.
dan
Pasal 6 (1) Batas waktu penggunaan dana siap pakai adalah pada waktu status keadaan darurat, dimulai saat tanggap darurat ditetapkan sampai tahap tanggap darurat selesai. (2) Jangka waktu tanggap darurat beragam sesuai besar kecilnya skala bencana, yaitu 2 (dua) minggu sampai 1 (satu) bulan setelah kejadian bencana dan dapat diperpanjang. Bagian Kedua Penggunaan Dana Pasal 7 Dana siap pakai digunakan sesuai kebutuhan tanggap darurat, terbatas pada pengadaan barang dan/jasa untuk ; 1. Pencarian dan penyelamatan korban bencana, meliputi : a.
Transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM.
b.
Peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan SAR
2. Pertolongan Darurat, meliputi ; a.
Pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, air dan udara.
b.
Pengadaan bahan, dan jasa berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan
untuk
pembersihan
puing/longsor,
perbaikan
tanggul,
serta
perbaikan/pengadaan perintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya 3. Evakuasi Korban Bencana, meliputi : a.
Mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air dan udara dan/atau pembelian BBM.
b.
Alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan atau bahan evakuasi
4. Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi, meliputi : a.
Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar.
b.
Pengadaan / Perbaikan sanitasi berupa : 1. Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan 2. Pengadaan MCK darurat.
c.
Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi.
d.
Transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air dan udara dan/atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
5. Pangan, meliputi : a.
Pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan
b.
Pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat.
c.
Transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air dan udara dan atau pembelian BBM
6. Sandang, meliputi : a.
Pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa.
b.
Transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air dan udara dan atau pembelian BBM.
7. Pelayanan Kesehatan, meliputi ; a.
Pengadaan obat-obatan, termasuk didalamnya perlengkapan untuk fogging
b.
Pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampoo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya.
c.
Transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM
8. Penampungan serta tempat hunian sementara, meliputi : a.
Pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan.
b.
Alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan danm tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana.
c.
Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM.
9. Status barang yang pengadaannya melalui pembelian Dana Siap Pakai dapat ditetapkan sebagai Barang inventarisasi yang dikelola Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD yang mengurusi Logistik, atau menjadi barang Hibah yang pengelolaannya diserahkan kepada desa/kelurahan/kecamatan yang menerima bantuan tersebut. 10. Lain - Lain Penggunaan Dana Siap Pakai untuk penanganan darurat lainnya termasuk bantuan kemanusian diluar butir 1 s/d 8 di atas dimungkinkan sesuai dengan arahan/kebijakan pimpinan. Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Dana Pasal 7 (1) Penerima bantuan harus memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah bantuan diterima dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran, antara lain : a. kwitansi dan Berita Acara Penyerahan bantuan; b. rekapitulasi SPJ; c. bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat; dan
d. bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik e. bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil f. bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana g. surat keputusan penunjukan dan lain-laian h. kontrak/surat perintah kerja (SPK) dalam hal pengadaan jasa i. bukti – bukti lainnya yang sah. (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan perlakuan khusus dalam hal pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai kondisi pada saat keadaan tanggap darurat (4) Perlakuan
khusus
sebagaimana
dimaksud
ayat
(3)
adalah
meskipun
bukti
pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah. Pasal 8 (1) Pengembalian sisa dana siap pakai disetor ke Kas Daerah dan bukti setoran disampaikan kepada BPBD (2) Pengembalian sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pertanggungjawaban dana siap pakai paling lambat 2 (dua) bulan setelah masa tanggap darurat selesai. BAB III PEMANTAUAN DAN PELAPORAN Pasal 9 (1) BPBD bersama instansi/lembaga terkait secara selektif memantau pelaksanaan penggunaan Dana Siap Pakai mulai dari proses pelaksanaan administrasi sampai dengan fisik kegiatan. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang ditunjuk kepala BPBD Pasal 10 (1) Penerima bantuan Dana Siap Pakai wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan Dana Siap Pakai tersebut. (2) Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Kepala BPBD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah masa tanggap darurat selesai. (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. realisasi fisik; b. realisasi Anggaran; dan c. data Pendukung lainnya
BAB V PENGAWASAN Pasal 11 Pengawasan terhadap pengelolaan dana siap pakai, terdiri atas : 1.
Pengawasan Melekat (waskat);
2.
Pengawasan Internal;
3.
Pengawasan Eksternal; dan
4.
Pengawasan masyarakat. Pasal 12
Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 1, dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Pasal 13 (1) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 2 dilakukan oleh Aparat Fungsional Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten. Pasal 14 (2) Pengawasan Eksternal sebagimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 3 dilakukan oleh Inspektorat Propinsi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bila dibutuhkan untuk melakukan audit penggunaan Dana Siap Pakai untuk Tanggap Darurat Bencana sumber dana APBD. Pasal 15 (1) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 4, dilakukan oleh masyarakat dalam rangka memantau pelaksanaan pengelolaan Dana Siap Pakai (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila terdapat indikasi penyimpangan terhadap pelaksanaan dana siap pakai.
BAB VI KETENTAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang. Ditetapkan di Enrekang Pada tanggal BUPATI ENREKANG,
HAJI LA TINRO LA TUNRUNG Diundangkan di Enrekang Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,
MUHAMMAD AMIRUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2011 NOMOR
PERATURAN BUPATI ENREKANG NOMOR
TAHUN 2011
TENTANG PROSEDUR PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI
UNTUK TANGGAP DARURAT BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI NOMOR
:
TANGGAL
:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD)
KWITANSI Sudah Terima dari : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Uang sebesar : Rp………………………………………………………………………… Untuk pembayaran : bantuan dana tanggap darurat bencana…………………………….. di -………………………………………………………………..………..
SETUJU DIBAYAR PPK,
LUNAS DIBAYAR TANGGAL.. Bendahara Pengeluaran BPBD,
Yang menerima,
…………………………… (Nip. ……………………)
……………………………… (Nip. ………………………)
…………………….. (Nip. ……………….)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD)
KWITANSI Sudah Terima dari : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Uang sebesar : Rp………………………………………………………………………… Untuk pembayaran : bantuan dana tanggap darurat bencana…………………………… di -………………………………………………………………..……….. SETUJU DIBAYAR PPK,
LUNAS DIBAYAR TANGGAL.. Bendahara Pengeluaran BPBD,
Yang menerima,
…………………………… (Nip. ……………………)
……………………………… (Nip. ………………………)
…………………….. (Nip. ……………….)
BUPATI ENREKANG ttd HAJI LA TINRO LA TUNRUNG
