KEPUTUSAN MENTBRI DALAM NAGERI NOMOR 8 TAHUN 2OO2 TENTANG TEKNIK PENYTJSUNANPRODUK.PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI MENTERI DALAM NEGBRI,, Menimbang
Mengingat
Menetapkan
w
bahwa dalam rangkapelaksanaan keputusan PresidenNomor 44 Tahun 1999tentangTeknik PenyusunanPeraturanPerundang:undangan dan Bentuk RancanganUndang-undang, Rancangan PeraturanPemerintahdan RancanganKeputusan Presiden,perlu ditetapkanKeputusanMenteri DalamNegeritentangTeknikPenyusunan Produkproduk Hukum DepartemenDalamNegeri; 1 KeputusanPresidenNomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik PenyusunanPeraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,Rancangan Peraturan Pemerintahdan RancanganKeputusan Presiden(LembaranNegara Tahun 1999 Nomor 70); 2. KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun2001tentangOrganisasidanTataKerja DepartemenDalamNegeri; MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.
Pasal I DalarnKeputusanini yang dimaksuddengan: l. Produk hukum adalah produk-produk hukum yang dikeluarkan sesuaidenganfungsi clantugas DepartemenDalam Negeri' Z.' Bentuk produk-pro4ukhukum di lingkunganDepartemenDalanr Negeri adalah KeputusanMenteri Dalam Negeri, Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeridan lnstruksiMenteri DalamNegeri. 3.
Teknik penyusunanproduk hukum adaiah.caramenyusunproduk hukum dari mulai penamaansampaidenganpenutup' Pasal 2
Teknik penyusunanprocluk-produkhukum DepartemenDalam Negeri sebagaimanatercantumdalam Lampiran Keputusanini' Pasal 3 Teknik penyusunanRancanganUildang-undang,RancanganPeraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden berpedoman pada KeputusanPresidenNomor 44 Tahun 1999 tentangTeknik Penyusunan dan Bentuk RancanganUndang-undang. PeiaturanPerundang-undangan RancanganpeiaturanPemerintahdan RancanganKeputusanPresiden. Pasal4 Keputusanini mulai berlaku pada tanggal ditetaplon'
Ditetapkandi Jakarta padatanggal22 April20OZ MENTERI DALAM NEGERI, ttd HARI SABARNO
347
LAMPIRAN KEPUTTJS,AN MENTERIDALAM NEGERI NOMOR. : BTAHUN2002 TANGGAL : 22 APRIL 2002 TBKNIK PENYUSUNAN PRODUK.PRODUK HUKUM DI I,INGKUNGAN DEPARTEMBN DALAM NEGERI KERANGKA STRUKTURPRODUK-PRODUKHUKUM l. Pehamaan/Judul; 2. Pembukaan1' 3. BatangTubuh; 4. Penutup; 5. Lampiran(bila diperlukan). L
PenamaardJudul. a.
Setiap produk-produk hukum mempunyai penamaan/judul.
b.
Penamaan/Judulproduk-produk hukum memuat keterangan mengenaijenis, nomor, tahun,tentangnamaproduk hukum yang diatur.
c.
Nama produk hukum dibuat singkat dan mencerminkan isi produk-produk hukum.
d.
Judul ditulis denganhuruf kapitar tanpadiakhiri randabaca. Contoh : PenulisanpenamaanJudul. |)
Jenis KeputusanMenteri Dalam Nesori 0 ang bersifat p engat uran) KEPUTUSAN MENTERIDALAMNEGERI NOMOR TAHUN..,...... TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM DEPARTEMEN DALAM NEGERI
2)
348
Jenis KeputusanMenteri Dalam Neseri Qtang bersifat penetupan) KEPUTUSAN MENTERIDALAMNECERI NOMOR... TAHUN....... TENTANC
PEN4 BENTUKAN TI M InVVENTARISASI DAN PENGKAJiAN PRODUK-PRODUK HUKUM DEPARTEMENDALAM NEGERI
3 ) Jenis Keputusan Bersama KEPUI'USANBERSAMAMENTIRI DALAM I.lECERI DAN MENTERIKEUANGAN N O M O R. . . . . . .T. .A H U N. . . . . . . . N O M O R. . . . . . .T. .A H U N. . . . . . . . TENTANG PENGELOLAANDANA ALOKASI KHUSUS
4) Jenis Instruksi Menteri Dalam Negeri INSTRUKSIMENTERIDALAM NEGERI NOMOR.......TAHUN ...... TENTANG PELAKSANAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI DAERAH
2 . Pembuknan. l.
PembukaanpadaKeputusan,KeputusanBersama,terdiri dari
JabatanpembentukKeputusan,KeputusanBersama; b . Konsiderans: c . DasarHukum; d . Memutuskan: a.
e. Menetapkan. & padaInstruksiterdiri dari : 2. Pembukaan a) JabatanpembentukInstruksi; b) Konsiderans; c) DasarHukum; d) Menginstruksikan; e) Kepada; l) Untuk. PENJELASAN a. JabatanPembentuk 349
. I a b a t a np e m t r e n t u kK e p u t u s a n ,K e p u t u s : r rB r e r s a m ad a n Instruksiditulis denganhumf kapitalcranctiakhiridengantanda bacakarna(,). b.
'
Konsiderans. Konsideransharus diawali dengankata ..Menimbang,,yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadilatar belakangdan arsan-arasan mernbuatKeputusan, KeputusanBersama atau Instruksi Menteri Dalarn Negeri. Jika konsideransterdiri dari rebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiappokok pikiran dirumuskanpengertian,dan tiap-tiap pokok pikiran diawari denganhuruf a, b, c, dsr dan criikhiri dengantandatitik koma (;). Contoh: Menimbang :
a........... b................ c................
. . . . . . . . . . . . .: . . . . . . . . . . . .; . . . . . . . . . . .: . .
Dasar Hukum. I)
DasarHukum diawali dengankara..Mengingat"yang harus memuatdasarhukum bagi pernbuatanproduk hukum.pada bagianini perlu dimuat pulajika ada peraturanperundang_ undangan yang memerintahkan produk hukum itu atJu yang mempunyaikaitanlangsungdenganmateriyang akan diatur.
2)
Dasar Hukum dapatdibagi 2 yaitu : r a) Landasan yuridis kewenangan membuat produk_ produk hukum; dan b) Landasanyuridis mareri yang diatur.
3)
Yang dapat dipakai sebagaidasar hukum hanyalahjenis peraturan perundang-undanganyang tingkat derajatnya samaarau lebih tinggi dari produk hukum yang dibuar. Catatan: Keputusanyang bersifat penetapan,Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena keempat jenis produk hukum ini .tidak masuk .ienis peiaturan perundang-undangan.
]50
4)
DasarFlukumdirumuskansecarakronologissesuaidengan hierarkhi peraturan perundang-undangan,atau apabila peraturanperundang-undangan tersebutsamatingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pernbentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sarna,maka dituliskan berdasarkannomor urutan pernbuatanperaturan 'perundang-undangan tersebut.
s)
Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan I-embaran Negara, TambahanLembaran Negara, Lembaran Daerah, dan ThmbahanLembaran Daerah kalau ada.
6i
Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundangundangan,makatiap dasarhukum diawali denganangkaarab 1,2,3,dst dan diakhiri dengantandabacatitik koma (;). Contoh Penulisan Dasar Hukum : Mengingat
: l.
Undang-undangNomor .. Tahun ... tentang ........ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor......, Tambahan Lembaran NegaraNomor....);
2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun ..... tentang ..... (Lembaran Negara Republik IndonesiaThhun.... - Nomor ....., Tambahfn Lembaran NegaraNomor..........); 3. Keputusan Presiden Nomor Tahun......... tentang..........; 4. KeputusanMenteri ......Nomor ....... Thhun.......tentans.............: d.
Memutuskan. Kata Memutuskan ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengantandabacatitik dua (:). Pelerakankara MEMUTUSKAN adalahditengahmargin.
351
e.
Menetapkan. Kata IvfenetapkandicantumkansesudahkataMEMUTUSKAN yang diseja;jarkankebawah dengan kata Menimbane dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkandituris dengan"huruf Kapital dan diakhiridengan randa bacatitik dua (:). Contoh: MEMUTUSKAN: Menetapkan : ..................
............ dst. Penulisan kembali nama peraturan perundang-undanganyang bersangkutan dilakukan sesudah kata Menetapkan, dun-"u.u penulisannyaadalah: .+ Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul; .e Namatersebutdiatas,didahului denganjenis produk hukum yang bersangkutan; .o Nama dan jenis produk hukum tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.); 'e PadaKeputusanyang bersifat penetapan tidak diikuti nama dan jenis produk hukum (udul tidak dirulis). Contoh: a)
Jenis Keputusan Menteri Dalam Negeri yang bersifat Pengaturan. MEMUTUSKAN
:a
Menetapkan' $3lHly'+l'*trffi'1i3&?tK PENYUSUNAN PRODUK - PRODUK HUKUM DEPARTEMEN DALAM NEGERI. b) JenisKeputusanBersama.
Meneapkan :
352
MEMUTUSKAN: KEpUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI
l ii tl
KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KIIUSUS f.
Menginstnrksikan(untukinstruksi). Kata lvlenginstruksikanditulis denganhumf kapital, dan diakhiri dengan tanCa baca titik dua (:).Peletakan kata . MENGINSTRUKSIKAN adalahditengatrmargin.
g.
'
Kepada. Kata Kepada dicantumkan sesudah kata MENGINSTRUKSIKAN yang disejajarkankebawah dengan kata Menimbang dan mengingat.Huruf awal kata Kepadaditulis denganhuruf Kapital dan diakhiri dengantanda baca titik dua (:) dan diikuti dengannamajabatanyang diberi instruksi. Apabila yang diberi instruksi lebih dari satu, dirinci kebawah dengan menggunakan angka arab.
h.
Untuk. Kata Menetapkandicantumkan sesudahkata MEMUTUSKAN yang disejajarkan kebawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkanditulis denganhuruf Kapital dan diakhiri dengantandabaca titik dua (:).
Catatan : Contoh pembukaanproduk-produkhukum secarakeseluruhan g dapat dirumuskan sebagaiberikut r a.
Keputusan Menteri Dalam Negeri. l)
Keputusanyang bersifatpengaturan;
MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang
:4.
b. c.
Mengingat
:
l.
2. 3.
dst;
353
tuienetapkan:
MEMUTUSKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOIVIAN PENYUSUNANPRODUK-PRODUK HUKUM DEPARTEMEN DALAM NEGERI.
2) Keputusanyang bersifatpenetapan. MENTERI DALAM NEGERI. Menimbang
:
Mengingat
:
a. b. c. l.
2. 3. MEMUTUSKAN Menetapkan : b. KeputusanBersama. MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN Menimbang
:
Mengingat
:
a. b. c. l.
.2. 3.
Menetapkan :
354
MEMUTUSKAN KEPUTUSANBERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS. c.
InstruksiMenteriDalamNeseri. MENTERI DALAM NEGERI. Menimbang
a.
b. U.
Mengingat
Kepada
I
MENGINSTRUKSIKAN l. 2. 3.
dst;
Untuk 3 . B_atang Tubuh Batang Tubuh suatir produk-produk hukum, memuat semuamateri produk-produk hukum yang dirumuskan dalam pasal-pasaldan diktum-diktum. Produk-produk hukum yang batang tubuhnya dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Keputusan yang bersifat mengatur (Regelling), sedangkanjenis Keputusan yang bersifat penetapan (Beschikking) dan instruksi, batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum. Uraian masing-masing batang tubuh jenis produk-produk hukum adalah : l.
Batang Tubuh Keputusanyang bersifat pengaturan : a)
Pengelompokanbatang tubuh terdiri dari : |) 2\ 3) 4)
Ketentuan Umum; Materi yang diatur; Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan Ketentuan Penutup.
355
b ) Pengelompokanmateri produk-produkhukum dalam Bab, Bagian dan Paragraftidak rnerupakankeharusan. Jika lieputusanmempunyaimateri yang ruang lingkupnya sangatluasdan mempunyaibanyakpasal,makapasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokanmateri-materidalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur. Urutan penggunaankelompok adalah : I) 2) 3) c)
Bab dengan pasal-pasal,tanpa bagian dan paragraf; Bab denganbagiandan pasal-pasaltanpa paragraf; Bab denganbagiandan paragrafyang terdiri dari pasalpasal.
Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagaiberikut : l)
Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semuaditulis dan huruf kapital. Contoh: BAB I KETENTUAN
2)
UMUM
Bagian diberi nomor urut denganbflanganyang ditulis denganhuruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa. Contoh :
BAB II (....JUDULBAB ....) Bagian Kedua Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas
356
4)
Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi.iudul. Huruf awal dalamjudul paragraf"dan huruf awal judul paragrafditulis denganhuruf kapital, sedangkanhuruf Iainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil. Contoh : Bagian Ketiga (........JudulBagian.........) Paragraf I Taman Kota dan Rekreasi
5)
Pasal adalah satuan aturan dalam produk-produk hukum yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Keputusan lebih baik dirumuskan dalam banyakpasalyang singkatdanjelasdari padakedalarl beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat kecuali jika materi yang menjadi isi pasai itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasaldiberi nomor urut denganangkaarab,dan huruf awal kata pasalditulis denganhuruf kapital. Contoh : Pasal 5
(6) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor urut dengan angka arab diantara tanda bacakurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat. Contoh : Pasal2l ( I ) Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
357
(2) (3) Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur. maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa,dapatpula dipertimbangkanpenggunaandalam bentuk tabulasi (rincian kebawah). Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi hendaknya diperhitikan hal_hal sebfiai berikut : Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuandengan kalimat pembuka; Setiap rincian diawali denganhuruf abjad kecil; Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;); Jikasuaturinciandibagilagikedalamunsuryang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskai agak kedalam; Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (;); Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasalyang bersangkutankedalam bebJrapapasal. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi di_ maksudkansebagairincian ]iang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata dan dibelakang rincian kedua dari belakang. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang alternatif, maka perlu ditambahkan kataatau dibelakang rincian kedua dari belakang. ' Contoh: a.
Tiap+iap rincian ditandai denganhuruf a, dst. .,,
.. .... ' ............., a. ........-...-...........;
b.
358
........'..:.
b.
Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai denganangka 1,2, dst. (4) ............ 4.................
b..............................; c......................: I ......."............ .......... ;
2..............................; 3.....................: a) ..............................;
b) ..............................; c) .......................: a..............................; b..............................; c........................: Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secarakeseluruhanadalah :
BAB I KETENTUAN UMUM PasalI (Isi Pasall) BAB II (JudulBab) Pasal...... (Isi pasal.....) BAB III (JudulBab) '359
Bagian pertama (Judul Bagian) Paragraf (Judul Paragraf)
pasal (l) (isi ayat) (2) (isi ayat), Perincianayat : a. b.
l.
Isi subayat
2. 3. a) (perinciansubayat) b) c) l) (perincianmendetaildari subayat)
2) Penjelasanmasing-masing kelompokbatangtubuhadalah: a. KetentuanUmum. Ketentuamumum diletakkandalam bab pertamaatau dalam pasal pertama,jika dalam produk hukum itu tidak ada pengelompokkan dalambab. KetentuanUmum berisi : l) batasandari pengertian; 2) singkatanatau akronim yang digunakandalam produk hukum; 3) hal-hal lain yangbersifatumum yang berlakubagi pasal_ pasalberikutnya. 360
Jika ketentuanumum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasandari pengertian dan singkatanatau akronim diawali denganangka arab dan diakhiri dengantandabacatitik (.). Contoh : Pasal I Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan : "1. PemerintahDaerah adalah
2. Urutanpengertian atauistilahdalambabketentuan umum hendaknyamengikutiketentuansebagaiberiklt : l. Pengertianatauistilahyangditemukanlebihdahuludalam materi yang diatur ditempatkanteratas. 2. Jika pengertianatau istilah mempunyaihubunganatau kaitan denganpngertianatau istilah terdahulu,maka pengertian atauistilahyangadahubungannya itu diletakkan dalamsatukelompokberdekatan. KetentuanMateri yang akandiatur. Materi yangdiaturdalamproduk-produkhukumadalahsemua obyekyangdiatursecarasistimatikasesuaidenganluaslingkup yang dipergunakan. dan pendekatan Materi yang diatur dalam suatuproduk-produkhukum harus memperhatikandasar-dasar dankaidah-kaiddryangadaseperti: l) Landasanhukum materiyangdiatur. Dalammenyusunmaterisuatuprodukhukum,harusmernperhatikandasarhukumnya 2) Landasanfilosofis, maksudnyaagarprodukhukum yang diterbitkanjangansampaibertentangan dengannilai-nilai yanghakiki ditengah-tengah masyarakat, misalnyaagama. 3) Landasansosiologis,yang maksudnyaagarprodukhukum jangan yangditerbitkan sampaibertentangan dengannilainilai yanghidupditengah-tengah masyarakat, misalnyaadat istiadat.
361
4) 1-,'
5)
Landasan politis, maksudnya agar produk hukurn yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak ditengah-tengahmasyarakat" TatacarapenulisanMateri yang diatur adalah : a. Materi yang diatur ditempatkanlangsungsetelahBab KetentuanUmum. b) Dihindari adanya Bab KetentuanLain-lain. Materi yang akan dijadikan mareri Ketentuan Lain-lain, hendaknyaditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul'yang sesuai dengan materi tersebut. Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatanbab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum bab Ketentnan peralihan (apabila ada).
c.
Ketentuan Peralihan. Ketentuan Peralihan timbul sebagaicara mempertemukan antara asas mengenai akibat kehadiran produk hukum baru dengan keadaan sebelum produk hukum baru itu berlaku. pada dasarnya,pada saat produk hukum baru berlaku, maka semua produk hukum lama beserta akibat-akibatnyamenjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku maka dapqt timbul kekacauan hukum, ketidak pastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum. Untuk menampung akibat berlakunya produk hukum baru terhadapproduk hukum lama atau pelaksanaanproduk hukum lama, diadakanlah ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian, Ketentuan Peralihan berfungsi : , 1) Menghindari kemungkinanterjadinyakekosonganhukum atau kekosongan produk hukum (Rechtsvacuum). .2) Menjamin kepastian hukum (Rechtszekerheid). 3)
362
Perlindunganhukum (Rechtsbesche rming),bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.
Jadi pada dasarnya,Ketentuanperalihanmerupakan "penyim-pangan"terhadapprodukhukumbaruitu sendiri. Suatupenyimpangan yangtidakdapatdihindan (Necessan, evil) dalamrangkamencapaiataumempertahankan tujuan hukum secarakeseluruhan (ketertiban,keamanandan keadilan). ini bersifatsementara, . Penyimpangan karenaitu dalam rumusanketentuanperalihanharusdimuat kea<Jaan atau syarat-syaratyang akan mdngakhiri masaperalihan tersebut. Keadaanatau syarat tersebutdapat berupa pembuatanperaturanpelaksanaanbaru (dalam ,ungku , melaksanakan produkhukumbaru)ataupenentuan jangka waktu tertentuataumengakuisecarapenuhkeadaanyang lamamenjadikeadaanbaru. d . KetentuanPenutup. KetentuanPenutupmerupakanbagianterakhirBatangTubuh suatuprodukhukum,yangbiasanyaberisiketentuan-ketentuan sebagaiberikut: l) Penunjukanorganatau alat perlengkapanyang diikut_ sertakandalam melaksanakanproduk hukum yang termasukjenis peraturanperundang-undangan, yaitu berupa: a) Pelaksanaansesuatuyang bersifgt menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabatterrentu yang diberi kewenanganuntuk melaksanakanhal_hal tertentu. b) Pelaksanaansesuatuyang bersifat mengatur(legis_ latif), yaitupendelegasi ankewennngan wtuk membuat peraturanpelaksanaan (pejabatataubadantertentu). 2) Namasingkatan(citeertitel). 3) Ketentuantentangsaatmulai berlakunyaproduk-produk hukum yang bersangkutan. Ketentuanberlakunyasuatuproduk hukumdapatmelalui cara-carasebagaiberikut : 363
4)
2.
a)
Penetapanmulai berlakunyaproduk hukum padasuatu tanggal tertentu.
b)
Saat mulai berlakunyaproduk hukum tidak daparharus samauntuk seluruhnya.Untuk beberapabagiandapat berbeda.
Ketentuan tentang pengaruh produk hukum yang baru terhadapproduk-produk hukum yang lain.
Batang Tubuh Keputusan yang bersifat penetapan : a.
b.
Batang tuhuh Keputusan yang bersifat penetapan (Beschikxing) memuat semua materi muatan keputusan yang dirumuskrr CalamDiktum-diktum. Pengelompokkan daram batang tubuh terdiri atas materi yang akan diatur. Contoh: PERTAMA
:
KEDUA : c.
Diktum terakhir menyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan. Catatan:
KetentuanUmumdanKetentuanperalihantidakperluada dalam BatangTubuh,karenaKeputusanyang bersifat penetapanadalahkonkrit, individual dan final, misalnya Keputusar PembentukanTim atau Keputusanpen!_ angkatanPegawaidalamJabatan.
.
3 . Batang TubuhKeputusanBersamn. BatangtubuhKeputusan bersam4samadenganKeputusan yang bersifatpengaturan. ..t
4. Batettg Tubuh instrulcsi
364
a.
Batang Tubuh Instruksi memuat semua materi yang akan dirumuskandalam Diktum-diktum.
b.
Pengelompokandalam batang tubuh yaitu materi yang ditetapkan.
c.
Materi muatanbatangtubuh instruksi' seluruhnyabersifat perintah'
PenutuP. Penutup Produk hukum terdiri dari : 1. Tempatditetapkannyaproduk hukum; 2. 3. 4.
TanggalPenetaPan; Namajabatan yang menetapkan/menandatangani; Nama jelas Pejabat yang menetapkan/menandatangani'
Lampiran. Lampiranprodukhukumrnerupakansuatuhalyangtidakterpisahkan denganuatangtubuh,sehinggalampirantersebutharusditanda ,uni*i oleh Pejabatpembentuk produk hukum' l-ain-lain. l.
PerubahanProduk hukum' a. Perubahansuatu Produk Hukum meliputi : l) Menambah atau-menyisipkan ketentuan baru' menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudahada,baik yang berbennrkBab' Bagian' paragraf' Pasal,ayatmaupun perkataan,angka'huruf' tandabaca 2)
dan lain-lainnYa' Mengganti suatu ketentuan denganl,etentuan lain' baik yant berbentuk Bab, Bagian, Paragraf' Pasal' ayat maupun perkataan,angka,huruf' tanda baca dan lainlainnYa.
produk Dalam mengadatcan perubahan terhadap suatu sebagai adalah hukum, hal-hal yang harus diperhatikan berikut:. a. Dilakukan oleh pejabat pembentuk produk hukum berdasarkanprosedur yang berlaku' sisb. Dilakukan secara baik-baik tanpa mengubah tematika Produk hukum'
365
Perumusan penamaannya, disebutkanprodukhukum manayang diubahdan perubahanyang diadakanitu adalahperubahanyangkeberapakalinya. Contohperubahanyangpertamakali : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR...... TAHUN....... TENXANG PERI.'BAHAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR ......TAHI.JN.......TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKIIM DEPARTEMENDALAM NEGERI. Contohperubahanselanjutnya : KEPUTUSAN MENTERI DALAM I.IEGERI NOMOR..TAHUN....... TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR ......TAHUN .....
TENT.aNG PEDOMANPENyusuNeu PRODUK HUTUI,T DEPARTEMEN DALAM NE@RT
b. Dalamkonsiderans Menimbangsuatuprodukhukum yag.jr -q.b-ah harusdikemukakanalasL-alasanatau pe-rtl'mbangan-pertimbangan lainnyramengapa peraturanyang lamaperlu diadakanperubahan. Batangtubuhsuatuprodukhukumyangdiubah,hanyl terdiri atas dua pasal yang ditulis denganangka Romawi, dimanapasal-pasaltersebutdimuat keten_ tuan sebagaiberikut : I ) PasalI memuatsegalasesuatuperubahan, dengan diawalipenyebutan produkhukumyangdiubah, dan urutan perubahan-perubahan tersebut 366
hendaknyaditandaidengarrhuruf besarA, B, C dan seterusnya. 2) PasalII memuat ketentuanmengenaimulai berlakunyaprodukhukumperubahan tersebut. mengalami produk hukurn sudah d. Apabila suatu perubahanberulangkali,sebaiknyaproduk hukum tersebutdicabut dan diganti denganproduk hukurn yangbaru. Apabila pembuatproduf hukum berniatmengubali demi suatuproduk hukum secarabesar-besaran, lebihbaikapabila produkhukumtersebut, kepentingan dibentukprodukhukumyangbaru. Cara-caramerumuskanperubahanproduk hukum perubahantersebut dalam PasalI Undang-undang antaralain sebagaiberikut : t ) ApabilasuatuBAB, Bagian,Pasalatauayatakan dihapuskan,angkasatunomorpasalitu hendaknya tetap dituliskan,tetapi tanpaisi, hanya dituliskandihapus. Contoh: BAB V Pasal15 dihapus. 2) Apabila diantaradua pasalakandisipkansuatu pasal baru yang tidak merupakansuatupenggantiandari suatupasalyan$ telah dihapuskan itu, makapasalbaruitu tidak dapatditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan.Dalam pasalbaruitu ditempatkandiantara penulisannya pasal tersebutdan diberi nomor sesuai kedua denganpasal yang terdahuludan ditambahkan denganhuruf A (besar). Contoh: Apabila diantaraPasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkanpasal baru, maka pasalbaru itu dituliskandenganPasall4,A.. 367
3 ) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru tersebut ditempatkan diantara kedua ayat yang ada, dan diberi liomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a. Contoh : Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan suatu ayat baru, maka diletakkan diantara ayat ( I ) dan ay^t (2) dan dituliskan ayat (1a).
4) Apabila suatu perubahan itu mengenai suatu peristilahan yang merupakan suatu kesatuan makna, maka perubahannyaharuslahdiusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru. Contoh: Jika istilah "urusan perdagangan dalam negeri" 'trrusan perdagangan luar akan diubah menjadi negeri", maka janganlah hanya mengubah perkataan "dalam" menjadi "luar", tetapi seyogianyaperubahantersebutdilakukan sebagai berikut "urusan perdagangandalam negeri" dianti dengan "urusan perdaganganluar negeri".
I
2. Pencabutanproduk hukum. denganpenggantian. a. Pencabutan tedadiapabilasuatu denganpenggantian Suatupencabutan produk hukumyangada digantikandengansuatuproduk hukumyangbaru. Bentuk luar (kenvorm) daiproduk hukum yang baru ini samasepertilazimnyapadaprodukhukumlainnya,hanya bedanyaproduk hukum yang baru ini memuatadanya pencabutan terhadapproduk hukumyang lama. denganpenggantianini, ketentuan Dalam pencabutan pencabutantersebutdapat diletakkandi depan(dalam 368
pembukaan),ataupundiletakkandi belakang(dalam ketentuanpenutup). Apabilaketentuanpencabutan tersebutdiletakkandi depan (dalampembukaan), ketentuanpencabutan ini berakibat bahwaproduk hukumyang dinyatakandicabuttersebut akan tercabutbesertaakar-akarnya, dalam arti produk hukum tersebuttercabutbesertaseluruhperaturan pelaksanaannya. Contoh: MEMUTUSKAN: Denganmencabut: KEPUTUSANMENTERIDALAM NEGERINOMOR .... TAHUN ..... TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DEPARTEMENDALAM NEGERI. Menetapkan : KEPUTUS.ANMENTERIDALAIU NEGERI NOMOR .. TAHUN .... TENTANG PEDOMAN PENYLTSUNAN PRODUK HUKUM DEPARTEMENDALAM NEGERI. Akan tetapi, apabilaketentuanpencabutantersebutdiletakkandi belakang(dalamketentuanpenutup),produk hukum yang dicabut tersebutakan tercabut,tetapitidak besertaakar-akarnya,dalam arti produk hukum tersebut tercabut, tetapi peraturanpelaksananyamasih dapat dinyatakanberlaku. Contoh: KETENTUAN PENUTUP Pasal..... DenganberlakunyaKeputusanini, maka Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor .. Tahun .... tenrang... dinyatakantidakberlaku. 369
b.
Pencabutan tanpa penggantian. l)
Dalarn pencabutan suatu produk hukurn yang dilakukan tanpa penggantian,bentuk luar (kenvorm) prodirk hukurn tersebutmempunyai kesanraandengan perubahanproduk hukum, yaitu bahwa batang tubuh produk hukum tersebutakan terdiri atasdua pasalyang diberi angka Romawi dimana masing-masing pasal tersebutberisi : Pasal I : berisitentang ketentuan pencabutan produk hukum. -
2)
Pasal2 :
berisi tentang ketentuan mulai berlakunya produk hukum tersebut.
Seperti dalam perubahan suatu produk hukum, pencabutan suatu produk hukum juga dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya berdasarkan prosedur yang berlaku, dan dengan suatu produk hukum yang sejenis.
3. Bahasapemndang-undangan a. Ragambahasaperundang-undangan termasukBahasa IndonesiayangtundukkepadakaidahtatabahasaIndonesia yangmenyangkutpembentukan kata"penyusunankalimat maupun pengejaannya.Ragam bahasaperundang-'': ,''' u[dangan mempunyaicorak dan gbya yang khas yang kejernihanpengertian,kelugasan,kebakuandan b.ercirikan keserasian. b. Jika merumuskanketentuan peraturan perundangundangan,maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti kalimatnyategas,jelas dan mudah ditangkappengertiannya,tidak berbelirbelitdan obyektif. Kalirnatyan! dirumuskantidak menimbulkansalahtafsir ataumenimbulkanpengertianyang berbedasetiappembaca.Hindari pemakaianistilah yang pengertiannyadan kurangjelas. Istilah yang dipakai sebaiknyasesuaidenganpengertian yangbiasadipakaidalambahasasehari-hari. 370
c.
Hindari pemakaian: a.
beberapaistilah yang berbedauntuk pengertianyang sama.
b.
satu istilah untuk beberapapengertianyang berbeda.
d.
Untuk mendapatkankepastianhukum, istilah dan arti dalam peraturanpelaksanaanharusdisesuaikandenganistilah dan artiyang dipakai dalam produk hukum yang lebih tinggi derajatnya.
e.
Apabila istilah tertentudipakai berulang-ulang,maka untuk menyederhanakansusunanperaturanperundang-undangan dapatdibuat defini si yang ditempatkandalam B ab (tentang) KetentuanUmum. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakansusunansuku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
q
Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umurn dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan [Jmum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat diantara tanda kurung.
h.
Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukanB ahasaIndonesia.Pemakaian(adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudahdisesuai-kanejaannya dengan kaidah bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan,jika istilah asing itu tnemenuhi syarat : l)
Mempunyai konotasi yang cocok;
2)
Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam bahasaIndonesia:
3)
Lebih mudah tercapainya kesepakatan;
4)
Lebih mudah dipahami daripada terjemahan Bahasd Indonesia.
Pemakaian kata "Paling". Untuk menyatakan pengertianmaksimum (relatif) digunakan kata "Paling". Hindari penggunaankata
371
I
sekurang-kurangnyadalam merumuskan norma ketentuan pidana atau norma yang menyangkut batasanwaktu. Pemakaiankata ..Kecuali,,.
i
J
Untuk menyatakanmaknatidak termasuk dalam golongan digunakankata ..kecuali". Kata .,kecuali,, aitemiattaiOi awal kalimat jika yang dikecua!ikaninduk kalimar. Contoh : Kecuali Adan B, setiaporangwajib memberikan kesaksian didepan sidangpengadilan. k . Pemakaian Kata ..Disamping". Ultuk menyatakanmakna termasuk, dapat digunakan kata disamping Contoh : Disamping menjalani pidana pencara, terpidana juga dikenai denda. Pemakaiankata ..Jika', dan kata .Maka,,. Untuk menyatakanmakna pengandaian ataukemung_kinan digunakankata.Tika,'atau frasa dalam hal. Gunakankata bagi kemungkinan atau keadaanyang akan terjadi .'J.rLu" lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "Maka". Contohr
, Jika perusahaaniru melanggar kewajiban yang dimaksud_ kan dalam........, maka ....._....... Pemakaiankata,.Apabila". Untuk menyatakan atau, menunjtkkan uraian atau penegasa,nwaktu terjadinya ,"ruul, ,"buiknyu meng_ gunakan kata "Apabila" atau Bila". Contohi !i:
daI perjanji an kerjasamai ni dapar i:t:1":.:,r.: :i_hak. 1m me:gllut
n.
Pemakaiankata "dan", "atau", "dan atau". I ) Untuk menyatakansifat yang kumulatif digunakan kata "dan". Contoh : 2)
,
A dan B wajib rnemberikan...--... Untuk menyatakan sifat alternatif atau ekslusif digunakan kata "atau". Contoh : A atau B wajib memberikan
3)
Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif digunakan frasa "dan atau". Contoh:
o.
A dan atau B daPatmemPeroleh Untuk menyatakan istilah hak digunakan kata "berhak"Contoh :
p.
SetiapPegawai Negeri Sipil berhak untuk mendapat-kan pensiun Untukmenyatakankewenangan'digunakan kata "dapat" atau kata "boleh". Kata "dapat" merupakan kewenanganyangmelekat pada seseorang,sedangkankata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang.Untuk menyatakanistilah kewajiban digunakankata "rvajib". * Contoh ; 2 Menteri Dalam Negeri dapat memberikan pertimbangan/penghargaan/sanksikepada setiap PNS di Jajaran DePartemenDalam Negeri. Setiap warga negarawajib membayar pajak' ' Untuk menyatakanistilan sekedarkondisi ataupersyaratan, digunak4n kata "harus". 2
q.
Contoh: Untuk menduduki suatujabatan tertentu seseorangcalon Pejabat harus terlebih dahulu mengikuti pen-didikan penjenjangan. 373
r.
Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang dirvajibkan di gunakanfrasa"tidak di waj ibkan" atau'.tidak wajib". Contoh Warga negara yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin tidak diwajibkan unruk mengikuti pemilihan umum.
S.
Untuk mengacu ayat atau pasal lain, digunakan frasa "sebagaimanadimaksuddalam ". Contoh: sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I ) pasal I 8 Jika mengacu ke peraturanlain, pengacuandengan urutan pasal, ayat dan judul peraturan perundang-undangan. Contoh : sebagaimanadimaksud dalam Pasal 28 ayar (3) Undang-undangNomor I Tlatrun1974 tentangPerkawinan.
u . Usahakanlah agar setiap Pasal atau kebulatan ketentuan tanpa mengacu ke Pasallain. Pengacuandilakukan dengan mencantumkan secarasingkat materi pokok yang diacu. Contoh : izin penggalian tambang batubara sebargaimana dimaksud dalam Pasal l8 ......... Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatnya sama atau lebih tinggi. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan hindarkan penggunaanfrasa pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas atau Pasal ini. Contoh :
.
Panitia Pemilihan,sebagaimana dimaksud dalam pasai 34 ayat (3), bertugas........
374
X.
4.
Jika ketentuandari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya,maka istilaht etap berlaku dapat digunakan. Pernyataan "tetap berlaku" dengan pengertian bah'ra digunakan jika ketentuan yang diacu itu sebagian diberlakukan atau diberlakukan dengan perubahan.
KeputusaanMenteri Dalam Negeri dibidang kepegawaian. Teknik penyusunandan bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri dibidang Kepegawaian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian.
MENTERI DALAM NEGERI. rtd IIARI SABARNO
375 tl
