KEPUT{JSANMENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAIIUN 2OO2 . TENTANG PROSEDURPBNYUSUNANPRODUK.PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMENDALAM NEGERI MENTERI DALAM NEGERI. 4enimbang
Wengingat
a. bahwadalamrangkatertib adxninistrasi dan peningkatankualitas produk hukum tlan kebijakanDepartemenDalam Negeri,perlu mengaturmekanismepenyusunanproduk hukumsecaraterarahdan terkoordinasi; b. bahwa KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produkHukum Di LingkunganDepartemen DalamNegeritidaksesuai lagi denganperkembangan keadaan,sehingga perludilakukanpenyempurn:um; c. bahwasehubungan denganhal tersebutpada huruf a dan b di atas, pBrlu ditetapkan keputusanMenteri Dalam Negeri tentang ProsedurPenyusunanProduk-produkHukum di LingkunganDepartemenDalamNegeri; l. KeputusanPresidenNomor 188Thhun 1998 tentangThtaCaraMempersiapkanRancangan Undang-undang; 2. KeputusanPresidenNomor 44 Tahun 1999 tentangTeknik PenyusunanPeraturanPerundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintahdan RancanganKeputusanPresiden (LembaranNegaraThhun1999Nomor70); t2l
1r
3. Keputusan MenteriDalamNegeriNomor l0 Tahun2001tentangOrganisasi danTataKerja Departemen DalamNegeri; MEMUTUSKAN : Menetapkan
KBPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK.PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN,DEPARTBMEN DALAM NEGERI. BAB I KETENTUAN UIVIUM
Pasal I DalamKeputusanini yangdimaksuddengan: 1" Prosedurpenyusunanproduk-produkhukum adalahrangkaian kegiatanpenyusunanproduk hukum sesuaidengantugas dan kewenangan DepartemenDalamNegeri. 2 . Produk hukum DepartemenDalam Negeri adalahproduk hukum yangdikeluarkansesuaidenganfungsidantugasDepartemen Dalam Negeri.
3 . Jenisproduk hukum DepartemenDalam Negeri adalahUndangperaturan undang,Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-undang, Pemerintah,KeputusanPresiden,InstruksiPresiden,Keputusan MenteriDalamNegeridanInstruksiMenteri DalamNegeri. 1. Komponenadalahunit kerja setingkatEselonI dilingkungan DepartemenDalamNegeri. 5 . PimpinanKomponenadalahPejabatEselonI di Lingkungan' DepartemenDalamNegeri. A
BAB II PENETAPANPRODUKHUKUM 122 *
Pasal2 'enetapanproduk hukum DepartemenDalam Negeri terdiri dari : . Penetapanproduk hukum oleh Presiden; r. Penetapanproduk hukum oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal3
r)
,/l
Pehetapanproduk hukum oleh Presiden sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,peraturan Pemerintah, KeputusanPresidendan Instruksi Presiden. Pentapanproduk hukum oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 huruf b meliputi KeputusanMenteri Dalam Negeri, berupa Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Neseri.
"1u,,,
PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM Pasal4 ( l ) Pimpinan Komponen memprakarsaipenyusunanproduk hukum Departemen Dalam Negeri sesuaidengantugas dan kewenangan masing-masing. \L)
Sebelum penyusunanproduk hukum sebagairyanadimaksud ayat ( I ), Pimpinan Komponen mengajukanrencanapenyusunanproduk hukum kepada Sekretaris Jenderal guna harmonisasi materi dan sinkronisasipengaturan.
(3 ) Pengajuan rencana penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud p adaayat (2), dilampiri denganpokok-pokok pikiran yang . meliputi r a. b. c. d. e. f.
Latar belakang; Maksud dan tujuan pengaturan; Dasar hukum; Materi yang akan diatur; Keterkaitan dengan peraturan perundang-undanganlain; dan Rencanabiaya penyusunan.
123
x I
I
I
I I
I
Pasal 5 { l ) tr{armonisasi rnateri.dansinkronisasipengaturan sebagaimana dimaksuddalam pasar4 ayat(2) dilakukan orehSekretariatJenderar yang dalam hal ini pusatKajian Hukum. ( ) \ Hasil harmonisasi materi dan sinkronisasipengaturansebagaimana dimaksudpada ayat(l) disampaikanorehserretaris Jenderalkepada
Pimpinan Komponen.
Pasal 6 ( I ) Dalam penyusunanrancanganundang-undang, harusmendapatijin Prakarsadari presiden.
(2) permintaan ijin.praKarsa sebagaimana dimaksudpadaayat(l), dilakukan olehSekretaris Jendeial. (3) Untukkepentingan permintaan ijin prakarsa sebagaimana dimaksud padaayat (2), Komponenmenyiapkan naskahakademisyang materinyasesuaidenganisi pokok-pokok pikiran ,"iugui*un" dimaksuddalampasal4 ayat 1l;.
Pasal7 setelahmendapatpersetujuanoreh sekretaris Jenderar,pimpinan Komponenmenyiapkan.ih"ungun produk hukum dan melakukan p-embahasan denganmelibatkanKomponenatauinstansi terkaitdanpusat KajianHukum. Pasal8 { l ) Me.nlerjDalam Negeri daparmenugaskan
SekretarisJenderal melakukanpenyusunan produkhukuniDepartemenDaramNegeri. {2) SekretarisJendealmelakukanpenyusunanproduk hukum sebagaimana dimaksudayat (l), berkooJinuri a"ngun ni*p"."" Komponen. Pasal 9 Komponen dapat menderegasikankepada Sekretaris Jenderaruntuk mengkoordinasikanpenyusunan dan pembahasanr*";;;;produk hukum DepartemenDalam Neseri. 124
ts
I
Iil
Pasal 10 Untuk penyusunan RancanganUndang-undangyang diprakarsai oleh Menteri Dalam Negeri dibentuk Tim A'tar Departemen/ LembagaPemerintahNon Departemen. Untuk penyusunanproduk hukum selainRancanganUndang-undang dapat dibentuk Tim Antar Komponen atau Antar Departemen/ LembagaPemerintahNon Departemen. , ) Tim sebagaimanadimaksud pada ayat (l), diketuai oleh Pejabat EselonI yang ditunjuk oleh.lvlenteriDalam Negeri dan KepalaPusat Kajian Hukum berkedudukanselakuSekretarisTim'
ebelumrancanganfinal produk hukum disampaikankepadaSekretans :nderal, Pimpinan Komponen memintaparaf koordinasi kepdaPimpinan l"omponenterkait. Pasal 12 )impinan Komponen menyampaikanrancanganproduk hukum yang elah mendapatparaf koordinasi kepadaSekretarisJenderal. Pasal 13 da-lam lroduk Hukum DepartemenDalam Negeri sebagaimanadimaksud Dalam Menteri kepa$a pasal l2 disampaikan oleh sekretaris Jenderal Negeri untuk ditetaPkanPasal L4 Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri menyampaikan rancanganproduk hukum berupaundang-undang, PeraturanPemerintah pengganti undang-undang, PeraturanPemerintah, Keputusan presiden Non dan Instruksi Presiden kepada Departemen/Lembaga Pemerintah Departemen terkait untuk meminta pertimbangan tertulis' Pasal 15 RancanganfinalprodukhukumDepartemenDalamNegeriyangtelah diajukan mendapatpertimbangansebagaimanadimaksud dalam Pasal 14,
t25
sekretaris JenderarkepadaMenteri Daranr Negeri untuk disamraikan kepadaPresiden.
BAB IV PENOMORAN AUTENTIKASI, PENGGANDAAN,PENDISTRIBUSIAN DAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM pasal 16 PenomoranprodukhukumDepartemen DaramNegerid'akukan oreh Umum ,Biro Pasal 17 Produk-hukumDepartemenDaramNegeri berupaKeputusanMenteri DalamN1se1i,KeputusanBersamaM"rit"ri DaramNege.ioun-rnrrror.ri -no*o,, Menteri.DalamNegeri yang terahditetapkan dan dlberikun diautentikasi olehKepalapuiat KajianHukum. Pasal 18 ( l ) ProdukhukumberupaKeputusan Menteri
\':- J
DalamNegeri,Keputusan BersamaMenteriDaramNegeridanInstruksi Mentei ouru- x"g"ri yang telahdiautentikasi orehpusarKajianHukum,disampaiian kepadaKomponen. untuk kebutuhan KomponendanInstansigprkaitpengganrJaan dan pendistribusian produk-produk hukumsebagaimanu aiiunuJpuao ayat(l) dilakukanolehKomponen. BAB V KETENTUAN LAIN.LAIN
Pasal 19 Pembahasan Rancangan Undang-undang atasinisitifDewanperwakilan Rakyat yang menjadirugas.fotot d"porr"*"n Dalam Negeri di_ koordinasikanorehsekretarisJenderar ataupejabatEseronI yang ditunjukolehMenteriDalamNegeri. t26 r!
Pasal 20 I ) untuk pembahasanrancanganundang-undangdi Devyanperwakilan Rakyat, baik atas inisiatif Pemeirntahmaupun atasinisiatif Dewan Perwakilan Rakyat, dibentuk Tim Asistensi. 2) Tim Asistensi sebagaimanadimaksud ayat (l) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 21 : l ) Sosialisasiproduk hukum yang berupa KeputusanMeneri Dalam Negeri, KeputusanBersama Menteri Dalam Negeri dan lnstruksi Menteri Daiam Negeri dilakukan oleh komponenpemrakarsadengan melibatkan Pusat Kajian Hukum.
(2) Sosialisasiproduk hukum yang berupaUndang-undang,peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, peraturan pemerintah, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden dilakukan secara bersama-sama antara Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia dan Departemen/LembagaNon Departemen terkait.
( 3 ) Sosialisasi produk hukum sebagaimanadimaksud ayat (l) clapat melibatkan pihak lembagainstansi lain.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
I,
Pasal22 DenganberlakunyaKeputusanini, maka KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988tentangProsedurpenyusunanprodukproduk Hukum di LingkunganDepartemen DalamNegeridinyatakan. tidak berlaku. Pasal23 Keputusanini mulaiberlakupadatanggalditetapkan.
127
lr
Ditetapkan di Jakarta padatanggalI I Maret2O02 MENTERI DALAM NEGERI, rtd HARI SABARNO
!28
"{|
