SURAT KEPUTUSAN AGAMA PASURUAN PENGADILAN KETUA NOMOR : W13-A23 I 489 tHK.01lSKIlIlz0l4 TENTATIG
PENUNJUKAI\ PENGELOLA BIAYA PROSES PADA PENGADILAN AGAMA PASURUAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PASURUAN '"1":--nbang
1.
Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 dankelancaran pelaksanaan tugas Panitera dalam menyelenggarakan dan menata usahakan biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Pengadilan Agama Pasuruan perlu ditunjuk seorang pengelola biaya proses;
2.
Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 17 Desember 2012 Nomor : W13-A/5132/I*..05/SE/XM012 tentang Pengelolaan Biaya Proses pada Pengadilan Agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dipandang perlu untuk merubah Surat Keputusan Ketua fengaaihn Agama Pasuruan Nomor : W 13 -A23 I 125/IIK.05 ISK/V2O 1 3 tanggal 9 Januari 2013 tentang Penunjukkan Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Agama Pasuruan
3.
Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pengelola biaya proses;
\,1-:,ilngat
1. Undang-undang
2. 3.
Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. i-t:r,perhatikan
:
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Ag.rng dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 17 Desember 2012 Nomor : W13-A/5132/Hk.05/SED(V20I? tentang Pengelolaan Biaya Proses pada Pengadilan Agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
MEMUTUSKAN \[enetapkan
i::tama
redua
\etlsa
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PASURUAN TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES PADA
SURAT
PENGADILAN AGAMA PASURUAN Menurfuk saudara : Drs. KUSNADI, l[IP. 19610818 198303 I 001 pangkat/ gol.ruang Pembina I (IY/a), Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasuruan sebagai Pengelola Biaya Proses; Memerintahkan Pengelola Biaya Proses menarik biaya proses sebesar Rp.50.000,sebagaimanu **or* pada Rakernas Mahkamah Agung R.I. di Palembang Tahun 2009 Memerintahkan Pengelola Biaya Proses menunjuk petugas pembuat komitmen, bendahara dan stafpelaksana biaya proses;
Keempat
:
Memerintahkan Pengelola Biaya Proses untuk mengelola dan menatausahakan Biaya Proses dengan dibantu oleh pembuat komitmen, bendahara dan staf pelaksana biaya proses secara efektif, efisien, dan transparan sesuai dengan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 17 Desember 2012 Nomor : W13dengan penggunaan NSI32/I*.05/SE|XIII20L2, dan lampiran Surat Keputusan sebagai berikut : Alat tulis kantor (ATK) ; Biaya pengiriman surat dinas/biaya perangko pos yang berkaitan dengan perkara ; Penggandaan/foto copy berkas perkar4 salinan putusan dan surat-surat yang
ini
a. b. c.
berkaitan dengan perkara
;
d. Pulsa modem untuk upload info perkara ; e. Meterai perkara prodeo murni ; f. Barang cetakan yang terkait dengan perkara; g. Pengarsipan berkas perkara dan pembelian box arsip perkara ; h. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi ; i. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara ; j. Konsumsi persidangan, termasuk air minum pada ruang tunggu sidang ; k. Pembelian cartridge dan tinta / reffil yang berkaitan dengan perkara ; Kelima Keenam Ketujuh
ASLI
:
: :
Memerintahkan Pengelola Biaya Proses untuk membuat Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) sesuai dengan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 1 7 Desember 2012 Nomor : W 1 3 -Al5 I 3211{Jr .05 I SE/XlUzUl2 Melaksanakan keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab
Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Pebruari 2014 dengan catatart bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya
Ditetapkan di Pada tanggal
I{. ATI 19620106
:
:
Pasuruan
Pebruariz0l4 Agama Pasuruan, 19
sETro BuDr, s.H., M.H. I 001
LAMPIRAN : SURATKEPUTUSAN KETUA PA PASURUAN
iru;',
o5/sK/IV2o 4 1
Tr'
i;f"ii,'"?fff
KERANGKA ACUAI\ KEGIATAII (TERM OF REFERENCE) BIAYA ADMINISTRASI PROSES PEITYELESAIAN PERKARA & PENGELOLAIIYA A. Pendahuluan Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung R[ serta untuk meningkatkan
kualitas layanan publik secara efektif dan efisien di Pengadilan Agama Pasuruan, maka perlu adanya pengelolaan biaya administrasi proses penyelesaian perkara yang profesional sebagai
upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel. Disamping itu juga untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan
Agama
Pasuruan agar kinerjanya meningkat sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih
baik kepada masyarakat pencari keadilan. B. Dasar
hukum
1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun
2009;
3.
Undang-Undang Nomor
7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
4.
Keputusan Presiden Nomo
42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72
tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 tatrun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya;
6. 7.
Hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. di Palembang pada tanggal 09 Oktober 2A09 Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal
lT Desember 2012 Nomor
:
WI3-A/5132/Hk.05/SED(M012 tentang Pengelolaan Biaya Proses pada Pengadilan Agama wilayah hukum Pengadilan Ttnggi Agama Surabaya;
C. Tujuan
1.
Meningkatkan kemandirian badan peradilan;
2. 3.
Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan; Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4.
Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas badan peradilan, serta menuju Peradilan yang bermartabat dan modem;
D.
Sasaran
1. 2. 3. 4.
Terwujudnya kemandirian badan peradilan; Terwujudnya pelayanan hukum yang berkeadilan; Terwujudnya kualitas kepemimpinan badan peradilan;
Terwujudnya kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas badan peradilan, serta menuju Peradilan yang bermartabat dan modern;
E. Cara Pelaksanaan Kegiatan
a.
Metode Pelaksanaan
Kegiatan pengelolaan braya administrasi proses penyelesaian perkara Pengadilan Agama Pasuruan adalah dilaksanakan selama perkara yang bersangkutan
di daftar di kepaniteraan,
hingga diputus oleh Majelis Hakim dan berkekuatan hukum tetap;
b.
Tahapan Kegiatan
Tahapan kegiatan pengelolaan biaya administrasi proses penyelesaian dilaksanakan ketika perkara didaftarkan hingga perkara diputus dan penyampaian salinan putusan;
F.
Pelaksanaan dan Penanggungiawab Kegiatan
A. Pelaksana kegiatan adalah Tim Pengelola Biaya Proses yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pasuruan berjumlah 4 orang terdiri dari
l.) I
:
orang sebagai Pengelola Biaya Proses (Panitera/Sekretaris), dengan tugas sebagai
berikut:
a) Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya administrasi proses penyelesaian; b) Melalcukan penerimaan dan pembayaran biayaadministrasi proses penyelesaian; c) Menyelenggarakan pembukuan biaya administrasi proses penyelesaian; d) Menyusun laporan pertanggungiawaban pengelolaan biaya administrasi proses penyelesaian;
2.) I orang sebagai Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses (Wakil Panitera) dengan tugas sebagai berikut
a)
:
Membantu Pengelolaan Biaya Adminishasi Proses Penyelesaian untuk membuat rencana penerimaan, pengeluaran, pembukuan dan pelaporan biaya administrasi proses penyelesaian;
b)
Menyimpan dan menginventarisasi ATK perkara;
3.) I orang sebagai bendaharabiayaproses, dengantugas
sebagai
berikut:
a) Menerima biaya administrasi proses penyelesaian dari kasir; b) Menyimpan biaya administrasi proses penyelesaian; c) Mengeluarkan biaya administrasi proses penyelesaian atas perintah Pengelola
Biaya
Proses;
d) Membukukan
seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran serta menyimpan bukti
pengeluaran biaya administrasi proses penyelesaian;
4.) 1 orang stafpelaksana, dengantugas
-
sebagai berikut
:
Membantu melaksanakan tugas Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses;
B. Penanggung jawab kegiatan adalah
Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses pada
Pengailan Agama Pasuruan;
G. Jadwal Kegiatan Pengelolaan biaya administrasi proses penyelesaian dilaksanakan mulai pendaftaran perkara hingga diputus oleh Majelis Hakim dan berkekuatan hukum tetap;
H. Administrasi dan Perhitungan Pengelolaan Biaya Administrasi Proses
Penyelesaian
Perkara
l.
Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara;
a)
Biaya yang digunakan untuk penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Agama adalah diluar biayapendaftaran, redaksi, materai, dan biaya panggilan/pemberitahuan;
b)
Penarikan biaya proses dilakukan oleh meja 1
/ kasir sebagai bagian dari panjar biaya
perkara yang dituangkan dalam SKUM;
c)
Biaya administrasi proses penyelesaian perkara dikeluarkan bersamaan dengan tanggal perdaftaran perkara sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diserah terimakan
oleh kasir kepada Bendahara Biaya Proses, lalu dibukukan dalam Buku Pengelolaan Biaya Proses;
d)
Pengeluaran biaya administrasi proses penyelesaian oleh kasir dicatat dalam Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan Perkara;
e) Pencatatan
pengeluaran dalam Buku Induk Keuangan Perkara dicatat pada kolom
pengeluaran yang sudah disediakan untuk biaya proses;
2.
Perhitungan dan uraian Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Pengelolaan biaya proses adalah pengelolaan biaya yang dipergunakan untuk penyelesaian perkara perdata yang bersangkutan pada Pengadilan Agama
diluar biayapendaftaran (HHK)
redaksi, materai dan biaya panggilan/pemberitahuan, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu
rupiah) dengan penggunmn sebagai berikut
I.
:
Pengadaan Alat tulis kantor (ATfq dan lain-lain
1.
:
Kertas
2. Ballpoint dan refillnya 3. Map perkara 4. Ballpoint, Spidol 5. Staples dan isinya 6. Punch (plong) 7. CD blangko 8. Perangko/biayapos 9. Foto copy / penggandaan
berkas perkara, salinan putusan
dll
10. Pulsa untuk modem 11.
Cetak Instrumen Perkara
12. Meterai perkara prodeo murni
il.
Pengarsipan, pemberkasan, penjilidan dan monitoring evaluasi :
1. Kertas stiker 2. Stiker minutasi 3. Benang jahit, gunting/cutter, jarum minutasi dan lem 4. Minutasi penjilidan dan monitoring evaluasi, sejumlah Rp.12.000,- / perkara a. Ketua Majelis + tikrey putusan @ Rp.5.000,b. Hakim Anggota | @ Rp.1.000,c. Hakim Anggota II @ Rp.1.000,d. Panitera Pengganti, @ Rp.5.000,-
5. III.
Pembelian box arsip perkara
KonsumsiPersidangan
1. Hakim @ Rp.5.000,2. Panitera Pengganti @ Rp.5.000,3. Petugas Mediator @ Rp.5.000,4. Petugas Pengaman Persidangan @ Rp.5.000,IV.
Pembelian Cartridge dll
1. 2. 3. 4.
Pembelian Toner Pembelian Cartridge
Pembelian Tinta Cair Pengisian Tinta serbuk
( Rp.3.000,- + Rp.2.000,- )
Pertanggungjawaban dan penggunaan Biaya Administrasi Proses Penyelesaian
a) Pertanggungjawaban
biaya Administrasi Proses Penyelesaian ditetapkan pada putusan
yang bersangkutan
b) Bukti penggunaan biaya Administrasi Proses Penyelesaian sebagaimana
pada
pembukuan yang diselenggarakan oleh Bendahara Biaya Proses
LainJain Hal-hal lain yang belum tercantum dalam kerangka acuan kegiatan (TOR)
ini
akan
disempumakan kemudian.
Pasuruan, 19 Pebruari 2014
sETroBUDr,
r.".,*J
y'
