A. Pengertian Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. 19 Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2008. Pengertian Usaha Kecil diatur dalam berbagai ketentuan, antara lain Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Usaka Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Yang dimaksud dengan usaha kecil yang dimiliki atau dikuasai oleh usaha menengah atau usaha besar adalah usaha kecil yang merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang sepenuhnya atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh usaha menengah atau usaha besar.
18 19
Suhardjono, Ibid, hal 73
Universitas Sumatera Utara
Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang lebih besar dari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil. Dalam Pasal 1 butir (2) UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha kecil adalah: Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi criteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Kemudian, Pasal 1 butir 3 UU. No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengertian Usaha menengah adalah: Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
B. Ruang Lingkup Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Ruang lingkup bagi usaha mikro kecil, kredit/pembiayaan dirasa cukup penting mengingat kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi diperlukan guna menjalankan usaha dan meningkatkan akumulasi pemupukan modal mereka. Permasalahan timbul ketika pengusaha mikro kecil tersebut diperhadapkan kepada kelengkapan persyaratan bank guna memperoleh pinjaman. Meskipun usaha mereka feasible namun sebagian besar pengusaha mengalami kesulitan dalam penyediaan asset dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi persyaratan jaminan kredit bank.
Universitas Sumatera Utara
Fasilitas kredit kepada usaha kecil atau mikro, dan Menengah diatur dan dimiliki ketentuan serta prosedur yang berbeda, yang secara mudah dapat dilihat dari nama skim fasilitas kredit yang akan diberikan. Oleh karena itu, sekalipun fasilitas kredit diperuntukkan kepada usaha kecil dan atau mikro, tetapi prosedur dan tata cara pemberiannya berbeda antara kebijakan yang satu dengan yang lain. Tercapainya peningkatan dan pengembangan Usaha Kecil/Mikro dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pendapatan serta membuka lapangan pekerjaan. Pelaku usaha/Pengusaha Mikro yang dimaksud dalam skim kredit ini adalah masyarakat yang melakukan usaha produktif di semua sektor ekonomi kecuali sektor agribisnis, merupakan bagian dari keluarga miskin untuk dapat melepaskan diri dari jurang kemiskinan. Sasaran Kredit Mikro “Utama” adalah segmen pasar kredit skala mikro yang masih memiliki potensi untuk dibiayai dengan kredit, seperti: a) Perorangan yang memiliki usaha didalam Sektor Ekonomi produktif. b) Kelompok usaha yang memiliki usaha didalam Sektor Ekonomi produktif, lebih diutamakan untuk kelompok usaha yang berada di lokasi usaha yang sama atau saling menunjang dan atau memiliki potensi pasar ekonomi.
C. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut UU No.20 Tahun 2008 Pasal 6 yakni “Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
(1) Kriteria Usaha Mikro adalah : a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (2) Kriteria Usaha Kecil adalah: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus rupiah). (3) Kriteria Usaha Menengah adalah : a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasl penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua miliyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliyar rupiah)
Yang dimaksud dengan kekayaan bersih adalah nilai jual dari kekayaan usaha yang dimiliki (asset) setelah dikurangi kewajibannya seperti hutang-
Universitas Sumatera Utara
hutang. Yang dimaksud dengan penjualan tahunan adalah hasil penjualan bersih yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun.
D. Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah pembiayaan rasa cukup penting mengingat kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi diperlukan guna menjalankan usaha dan meningkatkan akumulasi pemupukan modal mereka. Permasalahan timbul ketika pengusaha mikro, kecil dan menengah tersebut
diperhadapkan
kepada
kelengkapan
persyaratan
bank
guna
memperoleh pinjaman. Meskipun usaha mereka feasible namun sebagian besar pengusaha mengalami kesulitan dalam penyediaan asset dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi persyaratan jaminan kredit bank. Penjaminan kredit adalah kegiatan pemberian penjaminan kepada koperasi, usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki agunan atau agunannya tidak mencukupi agar dapat memperoleh kredit dari perbankan atau badan usaha pemberi kredit lainnya. Penjaminan kredit berbeda dengan asuransi kredit, karena dalam asuransi kredit resiko yang dijamin adalah resiko bank, sedang dalam penjaminan kredit maka yang dijamin adalah debitur sedang perusahaan penjaminan adalah sebagai penjamin. Disamping itu di dalam penjaminan kredit dikenal adanaya piutang subrogasi, yaitu kewajiban debitur untuk melunasi hutangnnya kepada perusahaan penjamin atas kerugian yang telah dibayarkan perusahaan penjamin kepada kreditur akibat kemacetan kredit debitur. 20 Pendirian perusahaan penjaminan kredit dalam praktek di beberapa negara, pada umumnya diprakarsai oleh pemerintah. Alasan dari penerapan penjaminan kredit pada dasarnya antara negara satu dengan yang lain adalah 20
H. As. Mahmoedin, Op.Cit, hal. 90
Universitas Sumatera Utara
sama, yaitu memberikan motivasi kepada bank agar mengucurkan kredit kepada kelompok usaha yang tidak memiliki akses kredit dalam persyaratan standar kredit. Pasal 21 UU No.20 Tahun 2008 tentang pembiayaan & pinjaminan Usaha Mikro dan Kecil adalah : (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. (2) Badan usaha milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya. (3) Usaha besar nasional an asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya. (4) Pemerintah, pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro dan kecil. (5) Pemerintah dan pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringinan tariff sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Selanjutnya, Pasal 22 UU No.20 Tahun 2008 tentang pembiayaan dan penjaminan Usaha Mikro dan Kecil, bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya : a. Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; b. Pengembangan lembaga modal ventura; c. Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang d. Peningkatan kerja sama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
Universitas Sumatera Utara
e. Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian, Pasal 23 UU No.20 Tahun 2008 tentang pembiayaan dan penjaminan Usaha Mikro dan usaha Kecil adalah : (1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pambiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah : a. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank; b. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan c. Memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan. (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara : a. Meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha; b. Meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan c. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha. Pasal 24 UU No.20 Tahun 2008 tentang pembiayaan dan penjaminan Usaha Menengah, bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan usaha menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan : a. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal dan lembaga pembiayaan lainnya, dan b. Mengembangkan lembaga penjamin kredit dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.
Universitas Sumatera Utara
Secara teoritis terdapat beberapa jenis skema penjaminan kredit, sebagaimana yang disampaikan oleh Alvaro Ruiz Navajas 9 , yaitu : 21 a. Direct Model dan Indirect Model. Skema penjaminan ini lebih memperhatikan sistem hubungan antara debitur dengan penjamin. Dalam model langsung (direct model) maka penjaminan diberikan oleh penjamin kepada debitur atas dasar pengajuan penjaminan dari bank. Penjamin akan menutup kerugian dalam jumlah tertentu apabila terjadi default sesuai dengan perjanjian. Sedang dalam model tidak langsung (indirect model), maka penjamin menempatkan dana penjaminan di bank, dan program penjaminan dilakukan tanpa keterlibatan secara langsung dari penjamin. Penjamin kredit hanya menerima progress report saja. b. Individual model dan portfolio model Model ini dikaitkan dengan cara penjaminan kredit. Dalam individual model, debitur secara individu akan dijamin kreditnya oleh lembaga penjaminan setelah memperoleh persetujuan kredit dari bank. Debitur harus membayar fee penjaminan yang besarnya disesuaikan dengan total kredit atau jumlah kredit yang dijaminkan. Sedangkan di dalam portfolio model, jaminan tidak diberikan secara individual melainkan penjamin akan secara otomatis memberikan jaminan kepada kredit yang di cairkan oleh bank sepanjang memenuhi kriteria yang telah disepakati oleh
21
Muhammad Jumhana, Op.Cit, hal. 89
Universitas Sumatera Utara
kedua belah pihak. Keuntungan dari porfolio model adalah maksimum kerugian akibat default dapat diperkirakan sebelumnya. c. Funded Model dan Unfunded Model Model ini dikaitkan dengan sumber dana penjaminan. Funded model adalah model penjaminan dimana dana penjaminan tidak berasal dari pemerintah namun dapat berasal dari dari bank sentral, atau perbankan atau sumber dana bersama antara perbankan dan non perbankan. Dalam hal unfunded model, pemerintah menempatkan sejumlah dana di bank guna menjamin kredit yang diberikan oleh bank. Apabila terjadi default, maka bank ikut menanggung resiko yang pada umumnya maksimum sebesar 25%. d. Open model dan target (close) model Dalam model ini dikaitkan dengan kelompok pengusaha yang akan dijamin. Dikatakan sebagai open model bila penjaminan diberikan kepada kelompok debitur tertentu tanpa dikenakan persyaratan tambahan. Sedang dalam close model, maka terhadap kelompok debitur tersebut dikenakan persyaratan tertentu sebagai persayaratan tambahan.
e. Ex-ante Model dan Ex-post Model Model ini mendasarkan pada waktu penerbitan penjaminan. Dalam model Ex-ante, maka debitur akan mengajukan permohonan penjaminan terlebih dahulu kepada lembaga penjaminan, apabila disetujui maka akan
Universitas Sumatera Utara
diterbitkan surat penjaminan untuk selanjutnya oleh calon debitur dipakai guna mengajukan permohonan kredit bank. Bank dapat menolak permohonan kredit calon debitur tersebut bila menurut penialain bank, usaha debitur tidak layak dibiayai. Sedang dalam model Ex-post, maka pengajuan penjaminan dilakukan setelah ada persetujuan kredit. Biasanya pengajuan penjaminan dilakukan oleh bank. f. Intermediary model. Penjaminan diberikan kepada bank yang memberikan kredit kepada lembaga keuangan mikro, dimana kredit bank tersebut dipergunakan oleh lembaga keuangan mikro untuk membiayai kredit usaha mikro. Usaha yang tidak bankable dipandang oleh bank mengandung default risk atau kredit macet. Pada prakteknya untuk menekan resiko kredit macet tersebut bank mewajibkan
jaminan
tambahan
untuk
kredit
yang
diberikan,
mengasuransikan baik kredit yang diberikan maupun jaminan kredit yang dimiliki nasabah atau bahkan menolak pemberian kredit meskipun usaha calon debitur memiliki prospek yang sangat memadai. Upaya menekan resiko kredit macet menjadi penghambat bagi upaya perluasan akses kredit bagi usaha usaha yang feasible. Kasmir mengemukakan bahwa jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut : 22 1. Dengan jaminan a. Jaminan dengan barang-barang seperti : 22
Kasmir, Op.Cit, hal. 80
Universitas Sumatera Utara
b. c.
Tanah Bangunan Kendaraan bermotor Mesin-mesin/peralatan Barang dagangan Tanaman/kebun/sawah Dan barang-barangberharga lainnya surat berharga sertifikat saham sertifikat obligasi sertifikat tanah sertifikat deposito Wesel Promes Dan surat berharga lainnya Jaminan orang atau perusahaan Yaitu jaminan yang diberikan seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit macet maka orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawabannya atau menanggung resikonya. d. Tanpa jaminan
Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang atau surat-surat berharga. Biasanya diberikan karena kredibilitas perusahaan yang dapat dipercaya. Kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang nenar-benar bonafit dan professional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.
E. Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Pasal 19 ayat (1) UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
Universitas Sumatera Utara
a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna’, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; i. membeli, dan menjual, surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah; j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia; k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah; l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah; m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah; n. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ayat (2) kegiatan Unit Usaha Syariah (UUS) meliputi :
Universitas Sumatera Utara
a. menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wasi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang persamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akadf musyarakah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad dalam, Akad istishna atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada bentuk ijarah muntahiya bittamblik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. i. Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip syariah, antara lain seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, kafalah atau hawalah. j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia. k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah. l. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah. m. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah. n. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah, dan o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan dobidang social sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Universitas Sumatera Utara
Pada Pasal 20 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah : (1) selain melakukan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Bank Umum Syariah dapat pula : a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya. d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pension berdasarkan prinsip syariah. e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal. f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik g. Menerbitkan, menawarkan dan mempertimbangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui uang. h. Menerbitkan, menawarkandan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal, dan i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah. (2) selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) UUS dapat pula : a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya. d. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik. e. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang, dan f. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.
Universitas Sumatera Utara
(3) kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 21 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi: 1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: a. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan b. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 2) menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah; Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna’; b. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh; c. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan d. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah; e. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; f. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan g. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan : sebagian dari kegiatan Bank Umum
Syariah
bisa
diperuntukkan
bagi
UMKM,
sebagian
dari
kegiatan/aktivitas pembiayaan Unit Usaha Syariah (UUS) bisa diperuntukkan
Universitas Sumatera Utara
