MEMBANGUN SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI UNTUK SDM REKLAMASI HUTAN DAN LAHAN
Oleh : Wachjono
[email protected] LSP-RINO DISAMPAILAN PADA Lokakarya Memantapkan Upaya Rehabilitasi Lahan Bekas Tambang di Indonesia Melalui Peningkatan Kapasitas para Pelaksana ,10 September 2013, DI BOGOR
SISTEM SERTIFIKASI
UU no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 18 : (1)
Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan ditempat kerja.
(2)
Pengakuan kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
(3)
Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang independen.
UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan: BNSP adalah lembaga independen yang bertanggungjawab kepada Presiden. PP No. 23/2004 tentang BNSP. 1. BNSP memiliki tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 2. Organisasi dan personalianya, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan 25 orang anggota (15 orang unsur masyarakat dan 10 orang unsur Pemerintah). 3. Personalia BNSP diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Tenaga Kerja.
Untuk
mengukur pencapaian standar kompetensi kerja, dilakukan uji kompetensi, yang menjadi kewenangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sebagai lembaga Negara yang memiliki otoritas sebagaimana diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Dalam melaksanakan tugasnya, BNSP dapat mendelegasikan kewenangannya untuk melaksanakan uji kompetensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), yang dibentuk oleh komunitas yang merepresentasikan sektor industri dan asosiasi profesi tertentu, setelah memenuhi persyaratan teknis, persyaratan administrasi dan syarat kesisteman, serta mendapat dukungan dari kementerian teknis yang membawahi sektor tersebut.
PASAL 1 . Yang dimaksud dengan: 6. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, Standar Internasional, dam atau Standar Khusus. 7. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh LSP terakreditisasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai SKKNI. 8. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) § Dalam melaksanakan tugasnya, BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. § Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) harus memenuhi syarat yang mencakup aspek kelembagaan, aspek teknis dan aspek kesisteman. § LSP-RINO telah mendapatkan Lisensi dari BNSP dengan keputusan no. KEP- 138/BNSP/ III /2011 tanggal 7 Maret 2011 dan Sertifikat Lisensi no. BNSP-LSP-071-ID jo. no. KEP- 24/ BNSP/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011 dan Sertifikat Lisensi no. BNSP-LSP-070-ID yang berlaku sd 8 Juli 2014.
SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI GENERIK MEMBENTUK
LSP-RINO
6
REKOMENDASI
7
KOMITE TEKNIK*
MENGAJUKAN PERMOHONAN
LAPORAN ASSESSMEN
5
TIM ASSESSOR KOMPETENSI
8
9
ASSESSMEN 4 PESERTA di TUK
SURVAILEN
2 Memilih TUK
PESERTA UJI KOMPETENSI/ASESI
PEMBERIAN SERTIFIKAT KOMPETENSI
1
MENUNJUK ASSESSOR 3
SKEMA SERTIFIKASI
1. Sertifikasi : proses dan kegiatan yang dilakukan oleh LSP-RINO untuk menetapkan, bahwa seseorang peserta uji memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 2. Kategori profesi : Pelaksana kegiatan (Pelaksana Inventarisasi, Perencana Reklamasi Hutan dan Lahan, Penilai Keberhasilan Reklamasi Hutan dan Lahan), dll. 3. Standar yang dipakai untuk asesmen (PP 6/2006 tentang Sistem Pelatihan): a. b. c.
SKKNI Standar Khusus (SKKP) Standar Internasional
Skema Sertifikasi KKNI Skema Sertifikasi Okupasi Nasional Skema Sertifikasi Klaster/paket Skema Sertifikasi Unit Kompetensi Skema Sertifikasi Proficiency
Skema sertifikasi KKNI S3 S2
S1
Subspesialis Spesialis
8
Profesi
7
AHLI
6
D IV
5
D III
TEKNISI/ANALIS
4
D II
Sekolah Menengah Umum
9
D I
3
Sekolah Menegah Kejuruan
2 1
OPERATOR
BERDASARKAN SKKNI YANG SUDAH TERSEDIA SD SAAT INI LSP-RINO SUDAH MEMPUNYAI RUANG LINGKUP UNTUK SERTIFIKASI SDM BIDANG REKLAMASI, YAITU UNTUK SKEMA : 1. 2. 3. 4.
Pelaksana Inventarisasi dan Penetap Areal Reklamasi Hutan dan lahan Perencana Reklamasi Hutan dan Lahan Penyusun Rancangan Teknis Reklamasi Hutan dan Lahan Penilai Keberhasilan Reklamasi Hutan dan Lahan
1.
Pelaksanakan Penataan Lahan Dalam Rangka Reklamasi Hutan Dan Lahan (Kode unit : A.024031.005.01) .
2.
Melaksanakan Pengendalian Erosi Dan Sedimentasi Dalam Rangka Reklamasi Hutan Dan Lahan (Kode unit : A.024031.006.01)
3.
Melaksanakan Penanaman (Revegetasi) Dalam Rangka Reklamasi Hutan Dan Lahan (Kode unit : A. 024031.007.01)
4.
Melaksanakan
Pemeliharaan Tanaman Dalam Rangka
Reklamasi Hutan Dan Lahan (Kode unit : A. 024031.008.01)
Skema Sertifikasi
Unit Kompetensi
Persyaratan Dasar
Biaya (x Rp 000,-)
Pelaksana Inventarisasi dan Penetap Areal Reklamasi Hutan dan lahan
§ Melaksanakan Inventarisasi Areal Reklamasi / KHT.RL02.007.01 § Menyusun Konsep Penetapan Lokasi Reklamasi Hutan KHT.RL02.008.01
• Pendidikan formal minimal : SKMA atau yang sederajat • Pengalaman kerja : 1 tahun • Pelatihan : Inventarisasi
2.500,-
Perencana Reklamasi Hutan dan lahan (5 thn)
Menyusun Rencana Reklamasi/ KHT.RL02.009.01
• Pendidikan minimal : Sarjana Kehutanan, Pertanian, Pertambangan atau ilmu-ilmu yang serumpun. • Pengalaman kerja : 1 tahun • Pelatihan : Perencanaan Reklamasi Hutan dan lahan
2.500,-
Penyusun Rancangan Teknis Reklamasi Hutan dan lahan ( 1 thn)
Menyusun RancanganTeknis Reklamasi Hutan / KHT.RL02.0010.01
• Pendidikan minimal: Sarjana atau ilmu-ilmu yang serumpun. • Pengalaman kerja : 1 tahun • Pelatihan : Menyusun Rancangan Tehnis Reklamasi
2.500,-
Penilai Keberhasilan Reklamasi Hutan dan lahan
Menilai Keberhasilan Reklamasi/ Hutan KHT.RL02.0011.01
• Pendidikan minimal : Sarjana Kehutanan, Pertanian, Pertambangan atau ilmu-ilmu yang serumpun... • Pengalaman kerja : 1 tahun • Pelatihan : Penilai hasil reklamasi
2.500,-
Skema Sertifikasi
Unit Kompetensi
Persyaratan Dasar
Biaya (Rp)
Pelaksana Penataan Lahan Dalam Rangka Reklamasi Hutan Dan Lahan .
Melaksanakan Penataan Lahan Dalam Rangka Reklamasi Hutan Dan Lahan (Kode unit : A. 024031.005.01)
• Pendidikan minimal : Sarjana Kehutanan, Pertanian, Pertambangan atau ilmu-ilmu yang serumpun. • Pengalaman kerja : 1 tahun • Pelatihan : Penataan Lahan dalam rangka reklamasi
2.500,-
Pelaksana Pengendalian Erosi Dan Sedimentasi Dalam Rangka Reklamasi Hutan Dan Lahan
Melaksanakan Pengendalian Erosi Dan Sedimentasi Dalam Rangka Reklamasi Hutan Dan Lahan (Kode unit : A.024031.006.01)
• Pendidikan minimal: Sarjana Kehutanan, Pertanian, Pertambangan atau ilmu-ilmu yang serumpun. • Pengalaman kerja : 1 tahun • Pelatihan : Pelaksana Pengendalian Erosi Dan Sedimentasi
2.500,-
Pelaksana Penanaman (Revegetasi) Dalam Rangka Reklamasi Hutan Dan Lahan
Melaksanakan Penanaman (Revegetasi) Dalam Rangka Reklamasi Hutan Dan Lahan (Kode unit : A.024031.007.01)
• Pendidikan minimal: Sarjana Kehutanan, Pertanian, Pertambangan atau ilmu-ilmu yang serumpun. • Pengalaman kerja : ........ • Pelatihan : Pelaksana Penanaman (Revegetasi) ...
2.500,-
Pelaksana Pemeliharaan Tanaman Dalam Rangka Reklamasi Hutan Dan Lahan
Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman Dalam Rangka Reklamasi Hutan Dan Lahan (Kode unit : A. 024031.008.01)
• Sarjana Kehutanan, Pertanian, Pertambangan atau ilmu-ilmu yang serumpun.......... • Pengalaman : 1 tahun • Pelatihan :Pelaksana Pemeliharaan Tanaman
2.500,-
AGAR
DIBERIKAN SARAN DAN MASUKAN TENTANG :
1.
JUDUL SKEMA AKAR MENARIK DAN MARKETABLE
2.
UNIT-UNIT KOMPETENSI YANG DAPAT MASUK DALAM PAKET SATU SKEMA SERTIFIKASI
3.
PERSYARATAN DASAR UNTUK DAPAT MENGIKUTI ASESMEN (UJI KOMPETENSI) AANTARA LAIN : PENDIDIKAN, PENGALAMAN KERJA, DLL.
4.
PELATIHAN TEHNIS YANG PERNAH DILAKUKAN
SILAKAN HUBUNGI LSP-RINO : GEDUNG SQUASH BLOK2/3 MANGGALA WANABAKTI JAKARTA TELP 021 5700224 ; EMAIL :
[email protected]
