MEI 2015 ISSN

VOLUME X | NO. 92 / MEI 2015

ISSN 1907-6320

Vol. X No. 92 / Mei 2015

1

2

MediaKeuangan

Daftar Isi Reportase 25 Pengintegrasian Keuangan

Kolom Ekonom 40 Menghukum dan

Syariah

Menyelamatkan Lingkungan

26 Kemenkeu Jalin Kerja

Indonesia

Sama dengan 20 Bank Umum

13.

Salurkan Gaji PNS

Generasi Emas 44 Kisah Pesawat Ulang Alik

Wawancara 27 Tularkan SAP

Calon Ahli Satelit

Berbasis Akrual

Opini 46 SBN Ritel dan Edukasi

Potret Kantor 30 Sekolah Para Pemimpin

Keuangan

Regulasi 48 Jasa Perhotelan

Figur 32 Selalu Ada Jalan

Bebas PPN

Ekonomi Terkini 32 Kebijakan Reformasi Subsidi

Inspirasi 50 Puguh Hermawan:

BBM Diapresiasi

Buku, Seni, dan Mimpi

5 Dari Lapangan Banteng

Laporan Utama

6 Eksposur

13 Jangan Ada Narkoba

21 Tim Andal Penegah

di Antara Kita

Zat Terlarang

16 Infografis 18 Gerbang Pertama

23 Tak Hanya Penindakan

10 Lintas Peristiwa

Tapi Juga Rehabilitasi

Halang Narkoba Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menteri Keuangan Muhamad Bambang PS Brodjonegoro. Ketua Pengarah: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Yudi Pramadi. Pemimpin Redaksi: Herry Siswanto. Redaktur Pelaksana: Dianita Suliastuti. Dewan Redaksi: Supriyatno, Rizwan Pribhakti, Agung Ardhianto, Fery Gunawan. Redaktur Unit Eselon I: Arief Rahman Hakim (DJBC), Wawan Ismawandi (BPPK), Hasan Lufthi (Ditjen PBN), Dendi Amrin (DJP), Sri Moedji Sampurnanto (DJA), Etti Dyah Widyati (Itjen), Fachroedy Junianto (DJPK), Adya Asmara Muda (BKF), Syahruddin (DJPU), Dwinanto (DJKN), Joko Triharyanto (BKF). Redaktur Foto: Gathot Subroto, Muchamad Ardani, Fr. Edy Santoso, Eko P.W, Tino Adi Prabowo, Andi Al Hakim, Aminuddin Afif, Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, Putu Chandra Anggiantara, Imam Joedono, Faisal Ismail, Aditya Arifianto. Tim Redaksi: Hadi Siswanto, Reza S. Amran, Titi Susanti, Budi Sulistyo, Ahmady Muhajiri, Rahmat Widiana, Dewi Rusmayanti, Iin Kurniati, Eva Lisbeth, Indri Maria, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Arfindo Briyan Santoso, Wardah Adina, Danik Sulistyowati, Krisna, Cahya Setiawan, Nurul Fajar Dwi Yuwono, Mohamad Imron, Muparrih, Shera Betania, Purwito, Pandu Putra Wiratama, Gondo Harto, Putra Kusumo Bekti, Victorianus M.I. Bimo Adi, Yeti Wulandari, Novita Asri Hartati, Pradany Hayyu M., Irma Kesuma Dewi, C.S. Purwowidhu, Amelia Safitri, Abdul Aziz, . Desain Grafis dan Layout: Dewi Rusmayanti, Wardah Adina, Arfindo Briyan Santoso Alamat Redaksi: Gedung Djuanda 1 Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328. E-mail: [email protected].

Renungan 52 Keniscayaan

Wisata 54 Selalu Ada Alasan Untuk

yang Mengayakan

Kembali Ke Karimunjawa

Film 53 Quantum Ikhlas

Selebriti 56 Pendidikan Gratis Tak Lagi Dilematis

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

Vol. X No. 92 / Mei 2015

3

4

MediaKeuangan

Dari Lapangan Banteng

Indonesia Darurat Narkoba!

D

ini hari di bulan Januari 2015, regu tembak akhirnya melepaskan tembakan ke jantung enam terpidana narkoba yang sudah lama divonis mati. Eksekusi tersebut merupakan merupakan genderang perang Negeri ini terhadap narkoba. Suatu keprihatinan, namun harus dilaksanakan. Indonesia darurat narkoba! Hal yang berulang kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada media. Ya, Indonesia sudah masuk kategori darurat narkoba dengan angka pengguna narkoba yang cukup tinggi. Berdasarkan data Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia dengan BNN tahun 2014, sebanyak 33 orang meninggal setiap harinya dengan jumlah pengguna sebanyak kurang lebih 4 juta jiwa. Kementerian Keuangan tentunya

tweet tweet Sebagai garda terdepan di perbatasan, petugas Bea & Cukai terus berupaya menghadang masuknya narkoba ke Indonesia via darat, laut, udara. Simak komentar masyarakat melalui twitter Kementerian Keuangan berikut ini.

mendukung gerakan darurat narkoba di tanah air. Dalam hal ini, Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) berdiri di garda terdepan dalam menghadang penyelundupan narkoba. DJBC berperan sebagai community protector, border protection di entry point, serta controlled traffics goods. Di dalamnya, terdapat peran pengawasan dan pencegahan pada masuknya narkotika, psikotropika dan prekursor (NPP) melalui jalur darat, air dan udara. Peran penting DJBC ini memang tidak banyak disorot kamera di media. Namun keberhasilannya tak lagi diragukan. Tidak banyak yang mengetahui, lima dari enam terpidana narkoba yang divonis mati Januari lalu merupakan tangkapan petugas DJBC. Terpidana atas nama Rani Andriani, Namaona Denis, Marco Archer Cardoso Moreira, dan Daniel

Enemuo merupakan tangkapan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Soekarno Hatta kurun waktu tahun 2000 hingga 2004. Selain itu, terpidana atas nama Tran Thi Bich Hanh merupakan tangkapan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Surakarta tahun 2011. Upaya penggagalan kasus penyelundupan narkoba oleh DJBC terus ditingkatkan. Untuk itu, DJBC memiliki laboratorium dan unit anjing pelacak khusus. DJBC memiliki tiga laboratorium utama bernama Balai Penelitian dan Identifikasi Barang (BPIB), masing-masing di Jakarta, Medan, dan Surabaya. Sedangkan unit anjing pelacak memiliki total 58 ekor anjing dan jumlah handler (perawat) K9 aktif mencapai 44 orang. Kendati upaya menghadang penyelundupan narkoba dan penindakan hukumnya, upaya sosialisasi akan bahaya penyalahgunaan narkoba ke seluruh lapisan masyarakat juga tidak boleh dikesampingkan. Hal ini harus berjalan secara simultan, sehingga para pelaku penyelundupan dan bandar narkoba gulung tikar. Terakhir, juga harus dilakukan sosialisasi ke masyarakat internasional bahwa Indonesia anti narkoba dan akan tegas menindak pelakunya.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia @KemenkeuRI

Apa harapan Anda untuk petugas Bea dan Cukai? Sampaikan pendapat anda dengan tagar #OpiniAnda @RizqiNurFitrian  Tingkatkan Kemampuan SDM dan Kesadaran akan dampak global narkoba, Perkuat jaringan lintas institusi dan selalu update#OpiniAnda @PRAST_guntur perketat keamanan dan pengawasan serta bekerja sama dg pihak luar untuk selektif trhdp semua org yg msuk ke indonesia #OpiniAnda

@raniah_najmah  Harus di perketat lagi pengamanan yang sudah ada, demi generasi penerus Indonesia sukses utk DJBC :) @ayudmr kembangkan intelijen dan putus jaringan narkoba transnasional, jangan sampai masuk daerah pabean. #OpiniAnda

Vol. X No. 92 / Mei 2015

5

Eksposur

Di Antara Tabung Reaksi

D

ua analis dari Balai Penelitian dan Identifikasi Barang (BPIB) Tipe A Jakarta, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang melakukan uji narkoba. BPIB mampu mengidentifikasi berbagai jenis zat berbahaya itu, baik yang bersifat bahan aktif (murni) maupun produk campuran, antara lain dalam bentuk kapsul dan pil. Balai ini beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.

Foto Harris Rinaldi

6

MediaKeuangan

Vol. X No. 92 / Mei 2015

7

Eksposur

8

MediaKeuangan

Nelayan Tradisional, Riwayatmu Kini

I

nilah potret nelayan tradisional di Aceh, Bangka, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat. Mereka berjibaku di laut yang luas dengan peralatan terbatas. Di negeri surga ikan, kehidupan para nelayan ini jauh dari berkecukupan. Setelah berjuang berjam-jam di tengah lautan, mereka kembali ke daratan membawa hasil tangkapan. Keluarga menanti di perkampungan yang sederhana.

Foto Edy Santoso

Vol. X No. 92 / Mei 2015

9

Lintas Peristiwa

02 04 /

Teks dan Teks Panji Pradana Putra

Inspektorat Jenderal Kemenkeu dalam Acara National Accounting Seminar

23 03 /

Teks Abdul Aziz Foto Cahyo

Pembekalan Penerima Beasiswa LPDP Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan paparan kepada para awardee beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Depok, pada. Acara tersebut diselenggarakan untuk menyiapkan putra-putri terbaik bangsa yang telah lulus dalam seleksi penerimaan beasiswa sebelum berangkat ke tempat pembelajaran, baik di luar maupun di dalam negeri. Data LPDP menyebutkan total peserta sejumlah 123 orang, 42 peserta merupakan penerima beasiswa dalam negeri dan 81 peserta merupakan penerima beasiswa luar negeri.

Menkeu Melantik 37 Pejabat Eselon II di Lingkungan Kemenkeu

02 04 /

10

MediaKeuangan

Teks Kukuh Perdana Foto Anas Nur Huda

Menteri Keuangan melantik 37 Pejabat Eselon II di Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam sambutannya Menkeu berharap bahwa para pejabat baru ini dapat menjalankan amanah sebaik-baiknya.

Inspektur 7, Robert Gonijaya mewakili Inspektorat Jenderal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi pembicara dalam acara National Accounting Seminar 2015 yang bertempat di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Dalam acara yang bertema “Financial Audit to Build Good Governance and Fair Financial Reporting,” Robert memaparkan tentang apa peran audit internal bagi organisasi Kementerian/ Lembaga serta menjabarkan struktur organisasi Inspektorat Jenderal dan Kemenkeu pada umumnya. Turut hadir dalam acara tersebut, Hiro Tugiman (pendiri Yayasan Pendidikan Auditor Internal Indonesia) dan Riyanto (perwakilan BPK RI).

Agenda

06 04 /

2-5/05

Teks dan Foto Humas DJKN

Rakernas DJKN 2015 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengadakan Rapat Kerja Nasional (rakernas) 2015 di Gedung Syarudin Purawiranegara lt. 5, Jakarta. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Hadiyanto memimpin rakernas didampingi Sekretaris DJKN, jajaran Direktur Kantor Pusat dan Tenaga Pengkaji serta Kepala Subdirektorat dari Kantor Pusat. Dari kantor vertikal seluruh Kepala Kantor Wilayah (KaKanwil) dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) turut menghadiri rapat kerja. Rakernas kali ini mengambil tema “Mewujudkan Transformasi Kelembagaan DJKN Care Melalui Pembangunan Sinergi Antar Seluruh Jajaran DJKN sebagai Pengelola Aset”.

23 01

h

Daera

/

Teks Bagus Wijaya Foto Anas Nur Huda

Kunjungan Kerja Dirjen Kekayaan Negara ke PT. Dirgantara Indonesia Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Hadiyanto mengadakan kunjungan kerja ke kantor dan pabrik PT Dirgantara Indonesia (PT DI) di Bandung. pada kesempataan siang itu, Dirjen KN didampingi beberapa pejabat Eselon II di lingkungan DJKN. Tujuan utama dari kunjungan Dirjen KN adalah mengenal lebih dekat PT DI sehubungan dengan penambahan Penyertaan Modal Negara pada APBN-P 2015.

ADB AM 2015 dan ASEAN+3 di Kazakhstan dihadiri oleh Kepala BKF

4-29/05

Sosialisasi dana desa dibeberapa daerah: Kab. Ciamis, Kab. Deli Serdang, Kep. Halmahera Tengah, Halmahera barat, Kab. Tapanuli tengah, Kabupaten sidoarjo, Kabupaten Malang.

6/05

‘The Indonesia’s Oil and Gas Seminar di Drowne Plaza Hotel, Houston, Reliant Park USA, dihadiri oleh Kepala BKF

7/05

Global Bonds Roadshow di UK dan Timur Tengah, dihadiri oleh Kepala BKF

7-8/05

Roadshow SUKUK di London

13/05

Seminar prospek dan tantangan UU ASN di Jakarta

18/05

Kunjungan Mahasiswa UNDIP, Semarang ke Kantor Pusat DJBC

18-22/04

Training of trainer Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) di Universitas Indonesia, STAN, UGM, Universitas Brawijaya, Universitas Andalas, Unsrat Manado, Universitas Hasanudin Makasar.

Vol. X No. 92 / Mei 2015

11

Lintas Peristiwa

23 01 /

Teks Kukuh Perdana Foto Panji Pradana Putra

CTO Kemenkeu Selenggarakan Workshop Duta Transformasi

08 04 /

Teks Kukuh Perdana Foto Anas Nur Huda

Pelantikan Hakim Pengadilan Pajak Bertempat di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Ketua Pengadilan Pajak Tri Hidayat Wahyudi melantik enam Hakim Pengadilan Pajak. Pengangkatan enam hakim pengadilan pajak ini sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 26/P Tahun 2015 Tanggal 20 Maret 2015. Adapun keenam Hakim Pengadilan Pajak yang dilantik yaitu Suhartono, S.E., M.Si., M.M.; Tri Andrini Kusumandari, S.E., Ak., M.B.T.; Diding Djamaludin, Ak., M.M.; Dr. Triyono Martanto, Ak., M.M. M.Hum.; Ruwaidah Afiyati, S.E., S.H., M.M., M.H., CFrA.; dan Agus Purwoko, Ak., M.M.,C.A. h

Daera

08 04 /

Teks dan foto BDPim Magelang, BPPK

12

MediaKeuangan

Hari Kartini di Balai Diklat Kepemimpinan Magelang Dalam rangka memperingati Hari Kartini, seluruh pegawai dan peserta diklat Balai Diklat Kepemimpinan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Magelang memakai pakaian adat budaya jawa. Kebaya untuk yang perempuan, dan beskap/surjan bagi yang laki-laki. Mengenang perjuangan Kartini memang tidak hanya cukup dengan penggunaan kebaya dan sanggul, ini hanya salah satu cara selain untuk mengenang Kartini yang memang terkenal dengan kebayanya, sekaligus juga untuk melestarikan kebudayaan bangsa.

Bertempat di Aula Djuanda Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada Selasa (21/04/2015) Central Transformation Office (CTO) menyelenggarakan workshop Duta Transformasi Kelembagaan. Dengan mengusung tema “Sinergi Untuk Perubahan yang Lebih Bermakna”, kegiatan ini dihadiri oleh 156 duta transformasi yang terdiri atas perwakilan seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkeu. Para Duta transformasi nantinya akan membantu proses penyampaian informasi dan menggalang dukungan terhadap proses perubahan dan implementasi program transfomasi kelembagaan Kemenkeu. Selain itu, para Duta transformasi tersebut juga akan dibekali pengetahuan terkait change management dan program transformasi kelembagaan.

Laporan Utama

“Saya sampaikan negara kita ini sudah pada darurat narkoba.” Presiden Jokowi

D

alam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi secara konsisten menunjukkan ketegasan sikapnya soal pemberantasan narkoba. Menurut Presiden, Indonesia sudah berada dalam status darurat narkoba. Oleh karena itu, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Darurat Narkoba Tahun 2015 di Jakarta awal Februari lalu, Presiden meminta lembaga penegak hukum, kepala daerah, dan komunitas masyarakat untuk berperan aktif dan tidak menganggap remeh peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Jika melihat hasil penelitian Pusat Perencanaan Kesehatan Univesitas Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2014, dalam satu hari, terdapat 33 orang korban yang meninggal dunia akibat penyalahgunaan narkoba. Sepanjang tahun lalu, menurut Kepala Bagian Humas BNN, Slamet Pribadi, yang ditemui Media Keuangan belum lama ini, tercatat 12.044 orang yang meninggal akibat narkoba. Jumlah kerugian materiil pun sangat fantastis, mencapai 63,1 triliun rupiah. Menurut Slamet, saat ini ada 4 juta pengguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba di negeri ini. Kolaborasi, terutama antarpenyelenggara negara yang bidang tugasnya terkait dengan pemberantasan narkoba dinilai harus ditingkatkan.

Selama ini, Slamet menilai koordinasi antarinstansi sudah berjalan cukup baik. Salah satunya koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Koordinasi itu penting mengingat kewenangan DJBC menjaga pintu-pintu masuk negeri ini, baik di darat, laut, maupun udara. Salah satu pintu masuk utama yang rawan penyelundupan narkoba adalah Bandara internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Di sana, para petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Soekarno-Hatta berjaga selama 24 jam. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dalam konferensi pers yang diselenggarakan Rabu (15/4), mengapresiasi keberhasilan petugas KPPBC Soekarno-Hatta menegah narkoba. Sepanjang Januari-April 2015, KPPBC Soekarno-Hatta telah berhasil melakukan penggagalan delapan kasus besar upaya penyelundupan narkoba. Dari hasil barang sitaan tersebut, total nilainya diestimasi sebesar Rp31,618 miliar. Para penyelundup akan diancam dengan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika. Misalnya penyelundup bahan metamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan kategori narkotika golongan I, berdasarkan Pasal 113 ayat 1 dan 2 UU tersebut akan dikenai ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana Vol. X No. 92 / Mei 2015

13

penumpang internasional yang masuk dalam setahun berkisar 7 juta orang.”Dengan demikian, bandara ini memang menjadi tempat masuk yang sangat menarik bagi sindikat narkoba,” kata Okto. Selain dari volume penerbangan dan penumpang, volume barang yang masuk melalui kargo udara juga mencatatkan jumlah terbesar dibandingkan seluruh kargo bandara di Indonesia. “Peran utama Bea Cukai di sini adalah perlindungan masyarakat,” ujar Okto. Sebagai pintu masuk utama, KPPBC SoekarnoHatta pernah mencatatkan rekor penggagalan kasus penyelundupan narkoba dengan jumlah mencengangkan, yaitu mencapai 20 kg dan 50 kg. Dalam pelaksanaan tugas penyelundupan narkoba, Okto menggarisbawahi bahwa KPPBC Soekarno-Hatta tidak bisa bekerja sendirian. Koordinasi dengan BNN dan Kepolisian terus dijalankan.”Kami tidak melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus narkotika. Kasus narkotika itu kemudian kita serahkan ke BNN dan Kepolisian,” kata Okto.

Balai penelitian dan unit anjing pelacak

Konferensi pers DJBC.

Foto Anas Nur Huda

14

MediaKeuangan

denda paling banyak Rp10 miliar. Dalam hal barang bukti beratnya melebihi 5 gram, pelaku dapat dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum Rp10 miliar ditambah 1/3. Dalam upaya implementasi program reformasi kelembagaan di lingkungan DJBC, Menkeu mengumumkan bahwa KPPBC Soekarno-Hatta yang merupakan kantor setingkat Eselon III kini menjadi setingkat lebih tinggi, yaitu menjadi setingkat Eselon II dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C SoekarnoHatta.”Ini menunjukkan komitmen kita untuk terus menjaga Bandara Soekarno-Hatta dan perbatasan Indonesia dari upaya penyelundupan, baik narkoba maupun barang-barang yang lainnya,” kata Menkeu. Kepala KPPBC Soekarno-Hatta, Okto Irianto mengungkapkan bahwa Bandara Soekarno Hatta adalah pintu gerbang utama untuk masuk ke Indonesia melalui udara. Volume penerbangan dan penumpang yang keluar dan masuk bandara ini adalah yang tertinggi. Dalam sehari, kata Okto, jumlah internasional mencapai 120 frekuensi. Sementara jumlah wisatawan atau

Dalam upaya penggagalan kasus penyelundupan narkoba, DJBC juga memiliki laboratorium dan unit anjing pelacak khusus. DJBC memiliki tiga laboratorium utama bernama Balai Penelitian dan Identifikasi Barang (BPIB), masing-masing di Jakarta, Medan, dan Surabaya. Kepala BPIB Jakarta, Delfiandra, menjelaskan bahwa dalam upaya mengadang narkoba, BPIB bekerja sama dengan kantor-kantor di lingkungan DJBC, yaitu dengan menerima dan melakukan pengujian narkoba dari kantor pelayanan di mana barang tersebut ditegah. Sama halnya dengan para petugas yang berjaga di pintu masuk, para analis harus siap bertugas 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.“Uji laboratorium untuk narkoba tidak main-main. Harus dilakukan dengan cepat dan akurat,” kata Delfiandra. BPIB Jakarta, yang merupakan BPIB Tipe A mampu mengidentifikasi jenis narkoba, baik yang bersifat bahan aktif maupun yang sudah menjadi produk campuran bahan lain, misalnya dalam bentuk pil dan kapsul.“Terakhir kami melakukan uji laboratorium untuk narkoba yang dikandung dalam permen cokelat,” lanjutnya. Setiap hari, 37 orang di BPIB bertugas melakukan pengujian laboratoris dan identifikasi barang. Yang lebih istimewa, tugas mereka bukan hanya menguji sampel narkoba melainkan juga barang-barang lain yang terkait pelayanan kepabeanan dan cukai. Permintaan uji barang

PENEGAHAN TERHADAP UPAYA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR (NPP) SECARA BERUNTUN DI AWAL TAHUN 2015 KASUS

PENINDAKAN

JENIS KELAMIN (KEWARGANEGARAAN)

URAIAN

NEGARA ASAL

MODUS

1 Laki-Laki dan 2 Wanita (WNI)

Malaysia

Disembunyikan dalam buku bergambar

Metamphetamine

192 gram

Gudang PJT Garuda (DPEX)

1 Laki-Laki (WNI)

Tiongkok

Paket Barang Kiriman Melalui PJT (Perusahaan Jasa Titipan)

Metamphetamine

5.046 gram

3 April

Gudang PJT Fedex

2 Laki-Laki (WNI)

Malaysia

Disembunyikan dalam cover 3 buah buku

Metamphetamine

444 gram

4

8 April

Terminal 3 Kedatangan

1 Laki-Laki (WNI)

Malaysia

Disembunyikan dengan cara dimasukkan dubur

Metamphetamine

103 gram

5

8 April

Terminal 2D Kedatangan

1 Wanita (WNA/Kenya)

Dubai

Disembunyikan dalam dinding koper

Metamphetamine

1.058 gram

6

9 April

Terminal 3 Kedatangan

1 Laki-Laki (WNA/Hongkong)

Shenzen, Tiongkok

Disembunyikan dalam dinding koper

Metamphetamine

2.988 gram

7

9 April

Terminal 3 Kedatangan

1 Laki-Laki (WNA/Hongkong)

Shenzen, Tiongkok

Disembunyikan dalam dinding koper

Metamphetamine

2.982 gram

8

9 April

Terminal 3 Kedatangan

1 Laki-Laki (WNA/Hongkong)

Shenzen, Tiongkok

Disembunyikan dalam dinding koper

Metamphetamine

2.996 gram

TANGGAL

LOKASI

1

13 Maret

Gudang TNT

2

2 April

3

JENIS

TOTAL

"Terakhir kami melakukan uji laboratorium untuk narkoba yang dikandung dalam permen cokelat." Okto Irianto

dari kantor pelayanan, kata Okto, juga ada untuk barang seperti minerba, pasir besi, dan CPO. Penelitian untuk barang-barang nonnarkoba umumnya terkait dengan pengenaan tarif bea masuk yang mesti dibebankan. Para analis BPIB memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni dari jurusan kimia dan sejenisnya, seperti kimia murni, teknik kimia, farmasi, teknik metalurgi, dan teknik perminyakan. Setiap tahun, ada analis yang diberangkatkan mengikuti pelatihan di Jepang. Untuk mempercepat pelayanan pengujian narkoba di Bandara Soekarno-Hatta dan di Pelabuhan Tanjung Priok, BPIB membuka laboratorium mini di kedua tempat tersebut. Dalam membongkar kasus penyelundupan narkoba, DJBC juga memiliki Unit Anjing Pelacak di bawah koordinasi Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Sampai dengan tahun 2014, unit ini memiliki total 58 ekor anjing dan jumlah handler (perawat) K9 aktif mencapai 44 orang. Kemampuan handler dan anjing pelacak DJBC tak perlu diragukan lagi. Mereka telah teruji membantu mencegah masuknya narkoba dari luar negeri melalui bandara internasional, baik yang disimpan dalam concealment koper maupun ditelan oleh manusia. Kepala Subdirektorat Narkotika, Direktorat Penindakan dan Penyelidikan, Ronny Rosfyandi, mengungkapkan bahwa prestasi mereka bahkan tak berhenti sampai di situ. Anjing-anjing pelacak ini bahkan bisa mengendus kiriman melalui kantor pos maupun kargo perusahaan jasa titipan (PJT) dari

JUMLAH SATUAN

15.809 GRAM

luar negeri. Anjing pelacak K9 merupakan salah satu tools yang melengkapi alat deteksi lain, antara lain mesin X-Ray. Kemampuan sumber daya manusia di tiap pintu masuk tetap menjadi andalan utama dalam mengungkap kasus penyelundupan. Menurut Ronny, bertugas di Unit Anjing Pelacak memiliki tantangan tersendiri. Dibutuhkan kemampuan dan kemauan khusus untuk merawat anjing-anjing yang turut menyelamatkan nyawa ribuan generasi muda dari bahaya narkoba. Di samping itu, Ronny juga menyebut bahwa pekerjaannya membutuhkan kreativitas dan seni tersendiri. Setiap hari, mereka harus berpikir strategi dalam berhadapan dengan sindikat penyelundup narkoba.”Mereka kan berpikir terus untuk menembus penjagaan kami. Seperti main catur jadinya,” kata Ronny.

Harapan Mengingat semakin gencarnya upaya sindikat penyelundup dan pengedar narkoba melakukan aktivitas di Indonesia, Slamet menekankan kembali pesan Presiden Jokowi.”Pesan Beliau adalah agar semua stakeholders bergerak dalam keadaan darurat narkoba seperti ini. Semua pihak harus bergerak simultan,” ujar Slamet. Gerak bersama sangat diperlukan agar jangan ada narkoba di antara kita.

Teks Dwinanda Ardhi Vol. X No. 92 / Mei 2015

15

sumber: DJBC dan BNN

ESTIMASI jumlah pengguna narkotika pada tahun 2014 (orang)

coba pakai

teratur pakai

pecandu

RIP

1

1,6 1,4

Pengguna Narkoba di INDONESIA berdasarkan jenis kelamin

juta

juta

juta

33

ORANG meninggal per hari akibat penyalahgunaan narkoba

16

MediaKeuangan

Mengonsumsi Narkotika dalam dosis berlebihan Mengonsumsi lebih dari satu jenis narkotika sekaligus Menggunaan narkotika setelah tidak menggunakan narkotika

TANGKAPAN DJBC

216

MODUS Kasus-Kasus Narkoba Tegahan DJBC Tahun 2014 Penyembunyian di badan (47 kasus)

JUMLAH Kasus Tegahan Narkoba oleh DJBC pada tahun 2014 250

Kompartemen Palsu (29 kasus)

200 150 100

50 0

2010

2012

7x

Barang Bawaan/ Hand Carry (57 Kasus)

Kontainer/PJT/ Paket Pos (50 kasus)

2014

PENINGKATAN berat jumlah Tegahan NPP oleh DJBC tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu 4207103,3 kg

Prekursor Narkotika & Psikotropika

JUMLAH TANGKAPAN NARKOBA BERDASARKAN JENIS (DALAM KILOGRAM)

1000 kg

2010

2011

MILIAR

Shabu-shabu Ketamine Heroin Ekstasi Ganja Happy Five Kokain Morphine Hashish Ephedrine Amphetamin

3000 kg 2000 kg

NILAI tangkapan sebesar:

Rp

4000 kg

253.922,16 11.144,00 40,00 30.281,14 15.237,00 37,00 254,00 50,00 4.327,00 17,00 300,00

2012

/

2013

2014

$

0

JUTA

Methadone 376,00 Xanax 42,00 Alprazolam 52,00 HCL 2.375.500,00 MDVP 66,00 Sulphruric Acid 1.015.000,00 Midazolam 41,00 Toluene 500.000,00 Diazepam 199,00 Vol. X No. 92 / Mei 2015 Clonazepam 218,0017

Laporan Utama

18

MediaKeuangan

Bagi mafia narkoba Indonesia bagai nirwana menjanjikan tapi Kementerian Keuangan tak akan tinggal diam. Beragam cara disiapkan untuk menghalang.

Petugas Bea Cukai sedang mendeteksi barang melalui mesin x-ray.

Foto Anas Nur Huda

"Bentuk peran yang dilakukan DJBC seperti operasi mandiri, operasi terkoordinasi, operasi bersama, dan pertukaran informasi antar instansi." Muhammad Sigit

M

emiliki belasan ribu pulau dengan populasi penduduk mencapai 250 juta jiwa, Indonesia menjadi salah satu pasar peredaran narkoba yang cukup sempurna. Peluang inilah yang menarik para mafia narkoba dari seluruh penjuru dunia berbondong-bondong menyerbu dengan berbagai cara. Lokasi geografis yang terbentang dari Sabang sampai Merauke rupanya dimanfaatkan menjadi pintu masuk strategis untuk menyelundupkan barang haram tersebut. Tak sedikit orang yang tertangkap tangan kedapatan membawa barang kategori larangan demi meraup keuntungan. Disitulah peran Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) sebagai garda terdepan yang melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya serta memberantas penyelundupan. Meskipun sebenarnya tugas utama DJBC yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai. Menurut Direktur Penyidikan dan Penindakan, DJBC, Muhammad Sigit, DJBC juga berperan sebagai community protector, border protection di entry point, serta controlled traffics goods. Di dalamnya, terdapat peran pengawasan dan pencegahan pada masuknya narkotika, psikotropika dan prekursor (NPP) melalui jalur darat, air dan udara. Berdasarkan data dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC, penggagalan penyelundupan narkoba mencapai 865 kasus dengan total tegahan NPP sekitar 5.938 kilogram dalam lima tahun terakhir. Bila diasumsikan secara rerata bahwa 1 gram narkoba dikonsumsi oleh sedikitnya 5 orang, maka sebanyak 29,7 juta jiwa berhasil diselamatkan dari bahaya obat perusak tersebut. Ini menjadi bukti nyata bahwa DJBC mendukung gerakan darurat narkoba di tanah air. Dalam pengawasan penumpang, DJBC melakukan pendeteksian dini melalui hasil analisis inteligen, analisis profiling passenggers, dan analisis dokumen perjalanan. Saat ada kecurigaan, DJBC akan melakukan pemeriksaan x-ray secara intensif, memeriksa fisik barang penumpang, serta menganalisa body language. Setelah terdeteksi kuat, DJBC akan meminta penumpang melakukan body scan dan pemeriksaan fisik badan secara langsung. Sementara dalam pengawasan terhadap barang kiriman, pendeteksian dini dilakukan melalui analisis manifest dengan melihat bukti pengiriman barang. Jika barang kiriman

disinyalir terdapat narkoba, maka akan dilakukan pemeriksaan x-ray dan pemeriksaan fisik barang. Setelah terdeteksi, maka barang tersebut akan ditegah dan disegel oleh DJBC. Guna menjalankan peran tersebut, kata Sigit, DJBC tidak dapat memisahkan diri dengan berbagai instansi. DJBC melakukan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Hukum dan HAM, Imigrasi, Kepolisian RI serta sejumlah perusahaan pengiriman barang. “Bentuk peran yang dilakukan DJBC seperti operasi mandiri, operasi terkoordinasi, operasi bersama, dan pertukaran informasi antar instansi,” ujar Sigit.

Terlibat penuh Di Indonesia sendiri, gerbang utama memasuki wilayah NKRI yakni melalui bandara internasional Soekarno Hatta. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Soekarno Hatta, Okto Irianto mengatakan bahwa sebenarnya peran DJBC dalam mendukung pemberantasan narkoba sudah lama dilakukan. “Pintu pertama pertahanan negara terhadap narkoba ialah bea cukai karena kita yang ada di perbatasan,” ucap Okto. Pihaknya mengaku terlibat penuh dalam penangkapan kurir ataupun pengawasan barang kiriman di perbatasan. Setelah itu, barulah dilakukan pengembangan awal untuk melakukan proses penyelidikan. “Bea cukai tidak melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus narkoba. BNN dan Kepolisian menunggu kita menangkap, kemudian mereka melakukan penyidikan.” Tak menutup kemungkinan, DJBC berperan aktif dalam control delivery. Misalnya ada kurir ataupun temuan narkoba dalam kiriman barang dari luar negeri, DJBC akan melakukan pengembangan awal. Kemudian, DJBC bersama BNN dan Kepolisian melakukan pengiriman barang ke alamat tujuan sampai bertemu dengan penerima barang. Saat terjadi transaksi dan terbukti, barulah dilakukan penangkapan. “Kita pernah control delivery ke Kampung Ambon, ditembaki, dipanah. Lari semua kita. Mobil kita hancur. (Bila) Orangnya melarikan diri (ketika mau ditangkap), kita kejar, (bila perlu) harus berkelahi. Bila dia melawan, harus diamankan,” ungkap Okto. Diakui Okto, dalam beberapa tahun terakhir, keberhasilan KPPBC TMP Soetta dalam menegah narkoba bertumpu pada risk management pada pengendalian lalu lintas penumpang dan barang. KPPBC TMP Soetta membuat pola pengawasan Vol. X No. 92 / Mei 2015

19

Wajar rasanya wilayah ini (Bali) dikatakan menjadi pintu masuk kedua di wilayah NKRI sehingga menjadi sasaran empuk para mafia narkoba menjalankan bisnisnya.

ungkapnya. Pihaknya juga melakukan sosialisasi dengan memasang banner, papan pengumuman dan selebaran di terminal kedatangan bandara internasional Ngurah Rai dan Lombok. Sosialisasi yang dilakukan berupaya menginformasikan tentang barang-barang yang wajib diberitahukan dan sanksi apabila kedapatan membawa barang larangan dan pembatasan. Kegiatan sosialisasi juga dilakukan kepada maskapai penerbangan yang tiba dan berangkat terkait kewajiban penyerahan manifest kedatangan dan keberangkatan penumpang. Maskapai penerbangan juga diwajibkan memberi informasi bila melihat atau mengetahui gerak-gerik penumpang yang mencurigakan atau diduga membawa barang larangan dan pembatasan.

Lintas negara berbasis SDM yang terlatih yang didukung sistem informasi penumpang dan kargo real time, sarana/prasarana canggih dan anjing pelacak (K9). Di samping itu, KPPBC TMP Soetta juga memiliki unit khusus berkemampuan di atas rata-rata yang bertugas melakukan pengawasan terutama barang larangan dan barang pembatasan. “Customs Tactical Unit (CTU) menjadi salah satu inovasi yang kami miliki untuk menunjukkan kepada sindikat narkoba bahwa sedetik pun kami tidak pernah lengah mencegah masuknya barang haram,” tutur Okto. Terbukti, sejak tahun 2010 hingga April 2015, KPPBC TMP Soetta berhasil menegah sedikitnya 360 kasus dengan dominasi tegahan berupa methamphetamine atau shabu sebanyak 523 kg. Selain bandara Soetta, wilayah yang dinilai berpotensi menjadi tempat masuknya narkoba ialah pulau Dewata. Menggeliatnya sektor pariwisata di Bali tentu menjadi magnet kedatangan bagi wisatawan asing maupun domestik. Wajar rasanya wilayah ini dikatakan menjadi pintu masuk kedua di wilayah NKRI sehingga menjadi sasaran empuk para mafia narkoba menjalankan bisnisnya. Berdasarkan data dari Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT, sepanjang tahun 2012 sampai saat ini telah melakukan penindakan sebanyak 50 kasus. Seluruh kasus tersebut berhasil ditindak oleh KPPBC TMP Ngurah Rai, KPPBC TMP C Mataram dan KPPBC Tipe Pratama Atapupu. Analis intelijen bidang penindakan dan penyidikan Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT, Yohannes Genius mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pencegahan sejak awal kedatangan penumpang. “Awak sarana pengangkut wajib menyerahkan dokumen customs declaration (BC 2.2), mengisi dengan benar dan memilih jalur merah atau jalur hijau berdasarkan jenis barang dalam dokumen,”

20

MediaKeuangan

Narkotik umumnya berasal dari luar negeri, kecuali ganja yang banyak tumbuh di Indonesia. Sementara narkotik jenis Shabu (methamphetamine) dan ekstasi (MDMA) sudah diproduksi di Indonesia tetapi dalam jumlah terbatas. Meskipun demikian, melihat tren lima tahun terakhir, masih ditemukan methamphetamine kiriman dari luar negeri. Di dunia, terdapat sedikitnya empat kawasan kawasan asal narkoba (negara produsen). Pertama, heroin berasal dari Afganistan, Iran, Pakistan, Thailand, Myanmar, dan Laos. Kedua, kokain berasal dari Columbia, Bolivia, Peru dan Brazil. Ketiga, methamphetamine berasal dari China, Hong Kong, India, Afrika Selatan dan Nigeria. Keempat, ekstasi berasal dari China, Hong Kong dan Belanda. Untuk mengantisipasi perdagangan narkoba lintas negara, DJBC bekerja sama dengan Customs di luar negeri dalam bentuk pertukaran data, workshop, pelatihan serta penyediaan alat-alat pendukung. Dalam pertukaran informasi, Bea Cukai Indonesia bekerja sama dengan Australia Customs, Hong Kong Customs, US Customs maupun Customs dari negara lain. Mereka memberikan data penindakan NPP terbaru di wilayah Asia Pasifik dan dunia secara berkala. Di bidang pelatihan, Drugs Enforcement Administration memberikan materi pelatihan intelijen kepada pegawai. Sementara Australian Customs Border and Protection Services (ACBPS) memberikan training tentang analisa intelijen dan teknik pemeriksaan terhadap small craft / yacht. Di bidang penyediaan alat-alat pendeteksi narkoba, Indonesia juga bekerja sama dengan ACBPS untuk penyediaan beberapa mesin berteknologi canggih. Namun demikian, metamorfosa berkembangnya sindikat, resources sindikat yang bersifat unlimited sementara resources DJBC yang limited menjadi tantangan tersendiri saat ini. Untuk itu, diperlukan pemenuhan kebutuhan atas sumber daya manusia karena pengawasan di lapangan tidak dapat digantikan fungsinya oleh mesin.

"CTU menjadi salah satu inovasi yang kami miliki untuk menunjukkan kepada sindikat narkoba bahwa sedetik pun kami tidak pernah lengah mencegah masuknya barang haram." Okto Irianto

Teks Iin Kurniati, Irma Kesuma

Laporan Utama

"Mereka dipersiapkan agar percaya diri di berbagai medan operasi pelacakan, berbagai kondisi cuaca, dan di tempat bising dan ramai." Ronny Rosfyandi

Seekor anjing K9 Blanko dan handler-nya, Timo.

Foto Aditya Arifianto

Vol. X No. 92 / Mei 2015

21

Memutus jaringan sindikat narkoba membutuhkan dukungan banyak pihak. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) perlu memaksimalkan semua sumber daya untuk menegah barang terlarang tersebut apapun modusnya. Melibatkan anjing pelacak dan laboratorium uji narkoba ditempuh agar pemeriksaan dan pembuktian semakin akurat.

22

MediaKeuangan

A

Cerdasnya Anjing K9 njing adalah sahabat terbaik manusia. Hewan berkaki empat ini terkenal sangat loyal. Peranan anjing juga besar dalam mengendus penyelundupan narkoba. Pasukan anjing K9 DJBC menjadi momok menakutkan bagi orang yang coba coba memasukkan barang terlarang tersebut ke Indonesia. Pemilihan anjing pelacak tentu tidak sembarangan. Ronny Rosfyandi, Kasubdit Narkotika DJBC mengatakan unit K9 saat ini memiliki anjing ras Labrador Retriever, Golden Retriever dan Beagle. Selain temperamennya yang relatif stabil, ketiga ras tersebut juga memiliki penciuman yang tajam serta naluri alami untuk berburu. Mereka sangat waspada serta member reaksi yang positif terhadap perintah/larangan instrukturnya (handler). Ronny menceritakan, K9 dibentuk untuk melacak barang, orang, ruangan, kendaraan dan beragam media lainnya. Setiap anjing dilatih ketangkasan seperti menaiki tangga yang tinggi dan lompat dengan berbagai halang rintang. “Mereka dipersiapkan agar percaya diri di berbagai medan operasi pelacakan, berbagai kondisi cuaca, dan di tempat bising dan ramai,” tutur Ronny.” Dalam melatih kepekaan anjing mengenali zat narkotika seperti ganja, heroin, MDMA dan Methamphetamine, handler menerapkan reward and punishment. Ketika anjing pelacak memberikan respon sesuai arahan, akan diberikan reward berupa dummy (kain/ handuk gulung) yang disukai anjing. Layaknya seorang atlit perawatan kesehatan anjing wajib diperhatikan. Takaran dan jenis makanannya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter masing-masing anjing. Vaksinasi dan pemberian obat cacing juga dilakukan secara periodik. Tanggung jawab merawat anjing ini melekat pada masing-masing handler dengan melakukan grooming setiap hari. Dua kali dalam seminggu setiap anjing rutin diperiksa kesehatannya oleh dokter hewan. Unit K9 DJBC berdiri sejak tahun 1981. Saat ini K9 memiliki 58 ekor anjing dan 44 orang handler aktif yang tersebar di kantor pusat Jakarta dan Kantor Wilayah Sumatera Utara, Batam, Jawa Timur, serta Bali,NTB dan NTT. Anjing yang berumur dan tidak lagi bertugas akan digunakan sebagai alat sosialisasi dalam beragam acara. “Atraksi anjing pelacak selalu mampu menarik perhatian audiens,” kata Ronny bangga. Verifikasi Uji Laboratorium Tidak semua jenis narkotiba dapat langsung

diidentifikasi. Kerap kali diperlukan pemeriksaan laboratorium. Fungsi ini dilakukan oleh Balai Pemeriksa dan Identifikasi Barang (BPIB) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di DJBC. Saat ditemui di kantornya, Delfiendra, Kepala BPIB Jakarta mengatakan pengujian dilakukan terhadap zat narkotika dari kantor-kantor pelayanan dimana barang tersebut ditegah. Hasil identifikasi akan digunakan untuk kepentingan penyelidikan, penindakan dan penyidikan. Para analis BPIB dituntut bergerak cepat sehingga harus siap bekerja 7x24 jam. Diceritakan Delfiendra, zat narkotika murni dapat diidentifikasi kurang dari 15 menit. Namun jika disembunyikan dalam bentuk-bentuk lain seperti permen atau coklat dapat memakan waktu hingga tiga hari. “Tidak main-main, analis harus kerja tanpa berhenti sampai ketemu informasi yang sebanyak-banyaknya dari zat yang dicurigai,” tegasnya. Dijelaskan Delfiendra lebih lanjut, sindikat narkoba terus memodifikasi komposisi bahan-bahan kimia yang digunakan. Hal ini terlihat dari perbedaan warna, bentuk, dan jenis zat yang diuji dua tahun terakhir. Oleh karena itu BPIB Jakarta mulai melakukan Drugs Profiling Analysis atau uji laboratorium untuk mengetahui komposisi bahan penyusun, pengotor (impurities), dan bahan pengemas yang digunakan. Hal ini penting untuk melihat hubungan antar sampel, keterkaitan antara pengguna dan penyedia, pola distribusi dan jaringan, sumber asal, hingga metode pembuatannya. “Jika direkap total jumlah pengujian yang positif narkoba, psikotropika, dan precursor selama 2013 sebanyak 156 contoh uji, tahun 2014 sebanyak 148 contoh uji, dan tahun 2015 sampai 17 April 28 contoh uji,” ungkapnya. Laboratorium BPIB Jakarta sejak tahun 2002 sudah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2008 sehingga persyaratan umum kompetensi para analis serta standar sistem manajemen laboratorium sudah diakui secara internasional. Umumnya analis BPIB berlatang belakang pendidikan kimia dan sejenisnya (Kimia Murni, Teknik Kimia, Farmasi, Teknik Metalurgi, Teknik Perminyakan. Untuk meningkatkan kemampuan pengujian zat kimia/narkoba yang makin menjadijadi, DJBC bekerjasama dengan World Customs Organization (WCO) dab Central Laboratory (CCL) Jepang untuk melatih analis tentang pengujian barang dengan instrument dan metode uji baru yang lebih mutakhir.

Teks Irma Kesuma

Laporan Utama

Indonesia darurat narkoba! Hal ini disampaikan beberapa kali oleh Presiden Joko Widodo kepada media. Pemerintah tak bisa tinggal diam. Koordinasi dan kerja sama antarinstansi harus segera dilakukan.

Kepala Bagian Humas BNN, Slamet Pribadi.

Foto Bagus Wijaya

P

ernyataan Presiden tersebut tidaklah berlebihan. Pemerintah perlu bertindak lebih cepat dan tanggap menghadapi kondisi ini. Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagai badan yang dibentuk Presiden untuk membuat kebijakan mengenai pemberantasan dan pencegahan narkoba, tentu memegang peranan penting dalam hal ini. Simak wawancara Media Keuangan dengan Kepala Bagian Humas BNN Slamet Pribadi mengenai tindakan apa saja yang telah dilakukan dalam mencapai visi Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015.

Terkait pernyataan ‘Indonesia darurat narkoba’ oleh Presiden Joko Widodo, sebenernya seberapa memprihatinkan peredaran narkoba di Indonesia? Berapa kerugian negara yang ditimbulkan? Angka penggunaan narkoba yang masih cukup tinggi merupakan alasan utama yang membuat Indonesia masuk kategori darurat narkoba. Ini dilihat dari data Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia dengan BNN tahun 2014, bahwa sebanyak 33 orang meninggal setiap harinya dengan jumlah pengguna sebanyak kurang lebih 4 juta jiwa. Total dalam satu tahun ada 12.044 orang yang meninggal dunia. Pada penelitian yang sama, kerugian materiil di Indonesia tahun 2014 itu sekitar 63,1 triliun. Presiden juga menyatakan semua harus all out memberantas narkoba. Vol. X No. 92 / Mei 2015

23

Langkah apa yang dilakukan BNN untuk menyikapi hal tersebut?

"Peredaran narkoba tidak bisa distop dan tidak mengenal waktu."

BNN telah menyusun banyak hal, salah satunya adalah membuat program 100.000 rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Rehabilitasi ini dikhususkan bagi pengguna, pecandu, dan penyalahguna narkoba. Berdasarkan UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, program yang dilakukan BNN terbagi menjadi dua metode. Pertama, metode supply and demand. Metode ini mentikberatkan pada pemberantasan dari segi hukum. Artinya, supply narkotika dari luar harus dipotong mata rantainya. Ini tentu saja dilakukan dengan cara penindakan, penangkapan, dan penahanan. BNN mendorong adanya ancaman hukuman yang berat bagi para penyalahguna supaya memiliki efek worry sebelum melakukan penyalahgunaan narkoba. Kedua, metode pengobatan, penyehatan, pemulihan, dan restoratif. Metode ini ditujukan bagi pengguna, penyalahguna, dan pecandu. Hal ini sangat penting karena apabila para pengguna tidak ditekan, dikurangi, dan diobati, maka pengguna akan terus bertambah.

Bagaimana pelaksanaan proses rehabilitasi yang telah dilakukan selama ini?

MediaKeuangan

Bagaimana BNN berkoordinasi dengan unit lain, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dalam memberantas jaringan narkoba? Kami aktif melakukan koordinasi dengan DJBC. Pernah juga melakukan sosialisasi ke pegawai DJBC tentang pencegahan narkoba dan tes urin. Kerja sama semakin intens soal pemberantasan di border-border, baik darat maupun udara. Pemberantasan ini meliputi interdiksi, pencegatan, dan penindakan.

Bagaimana penggunaan narkoba di kalangan aparat pemerintahan dan pegawai negeri sipil? Pengguna narkoba dan psikotropika sebesar 50,34 persen berasal dari pekerja swasta, instansi pemerintah, dan wiraswasta. Jumlah ini lebih banyak dari persentase pelajar dan mahasiswa sebesar 27,32 persen. Sisanya sebesar 22,34 persen berasal dari warga yang tidak bekerja. BNN juga pernah menangkap dari kalangan TNI, POLRI, dan hakim.

Sebenarnya, apa kesulitan yang dialami BNN dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia?

Sejauh ini, kebanyakan pecandu ditahan oleh penyidik atau menjadi tahanan lembaga permasyarakatan. Undang-Undang Narkotika mengatakan bahwa pecandu itu cenderung diobati, disehatkan, dipulihkan, dan direhabilitasi. Tapi kenapa dimasukkan ke penjara. Ini ironis sekali.

Jujur saja, begitu ada himbauan efisiensi anggaran, kami merasa kesulitan untuk bergerak. Peredaran narkoba itu tidak bisa distop, tidak mengenal waktu, tidak mengenal perencanaan anggaran, tidak mengenal hariminggu-bulan-tahun, tidak mengenal jammenit-detik, setiap saat ada. Kami hanya bisa melakukan monitor tanpa berbuat apa-apa karena anggarannya tidak ada.

Dengan jumlah pengguna yang semakin meningkat, tentu BNN diharapkan memliki pusat rehabilitasi yang memadai. Apakah fasilitas tersebut sudah mencukupi?

Apa harapan BNN ke depan untuk menghentikan mata rantai jaringan peredaran narkoba?

BNN sendiri memiliki empat Balai Besar Rehabilitasi, yaitu di Lido, Makassar, Samarinda, dan Batam. Balai rehabilitasi tersebut hanya mampu menangani kurang lebih 2000 program. Tentu saja tidak cukup. Untuk mencapai visi 100.000 program rehabilitasi, BNN merangkul stakeholder lain. Stakeholder tersebut adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, TNI, POLRI, serta rumah sakit ketergantungan obat lainnya yang swasta. Rumah sakitnya meliputi rawat inap maupun rawat jalan. Kami tidak mampu kalau harus berjalan sendiri menangani seluruh pasien. Idealnya setiap provinsi itu memiliki satu balai rehabilitasi. Sama halnya dengan setiap kabupaten

24

yang memiliki lembaga permasyarakatan, pengadilan, kantor polisi, dan jaksa.

Kami harap metode supply and demand itu masuk ke dalam mindset para penegak hukum, para penyelenggara negara, dan pelaksana fungsi pemerintahan. Mereka berpikirnya harus seimbang. Jangan hanya metode penindakan, penangkapan, penahanan, pemenjaraan, dan eksekusi yang digencarkan.Tapi juga harus berpikir bahwa pengguna itu harus diobati dan dipulihkan. Ini semata-mata demi menekan kebutuhannya akan narkoba. Kalau kebutuhan ini bisa ditekan, para bandar akan gulung tikar. Itu yang kami harapkan.

Teks Pradany Hayyu

Reportase

Pengintegrasian Keuangan Syariah

K

ementerian Keuangan bersama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) menyelenggarakan Seminar Nasional “Integrasi Keuangan Syariah Menuju Stabilitas Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan” di aula Djuanda I, Jakarta. Dalam seminar yang berlangsung Selasa (14/04) lalu ini, Menteri Keuangan, Bambang P. S. Brodjonegoro mengatakan bahwa keuangan syariah merupakan salah satu elemen penting dalam stabilitas ekonomi Indonesia. Sukuk, kata Menkeu, merupakan pintu bagi keuangan syariah untuk berperan lebih dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia.

Menkeu dalam Seminar Nasional "Integrasi Keuangan Syariah Menuju Stabilitas Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan" di Jakarta.

Kementerian Keuangan sendiri telah menenerbitkan Sukuk Negara sejak 2008. “Sukuk secara alamiah ialah instrumen paling tepat untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, karena sifatnya project financing, dan underlying-nya project itu sendiri,” ujar Menkeu. Selain sebagai instrumen pembiayaan syariah bagi proyek pembangunan, sukuk juga memberikan ruang bagi investor kecil, seperti masyarakat umum untuk dapat berinvestasi. Melalui sukuk ritel, pemerataan kesempatan berinvestasi berarti pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Menkeu juga menaruh harapan

bahwa sukuk dapat berkembang seperti layaknya pembiayaan konvensional. “Di belahan dunia lain, pengembangan sektor konvensional banyak digunakan untuk proyek, mestinya sukuk juga bisa dilakukan untuk itu. Paling tidak dari itu, sukuk sudah menjadi istilah yang common didengar orang,” tuturnya. Sebagai langkah awal, saat ini, Indonesia sedang menyiapkan diri untuk menjadi tuan rumah dari Islamic Investment Infrastructure Bank. Bank ini nantinya akan menjadi bank infrastruktur dengan pendekatan berbasis syariah. “Rata-rata kalau seperti World Bank atau ADB itu konvensional. Sementara IDB, tidak hanya infrastruktur (melainkan) ada agriculture, health, dan lain-lain,” ujar Menkeu. Nantinya, institusi ini akan menggunakan instrumen sukuk berbasis proyek. Selain itu, keistimewaan dari bank infrastruktur ini ialah peminjamnya dapat bersifat umum, bukan hanya dari negara-negara Islam atau proyek berlandaskan Islam saja. “Peminjamnya boleh siapa saja, tapi bank itu menjalankan investasinya dengan berpedoman pada keuangan syariah,” kata Menkeu.

Foto Anas Nur Huda Teks Amelia Safitri

Vol. X No. 92 / Mei 2015

25

Reportase

Kemenkeu Jalin Kerja Sama dengan 20 Bank Umum Salurkan Gaji PNS

Penandatanganan kerja sama Kementerian Keuangan dengan 20 bank umum. Foto Cahyo Kurniawan

G

una memastikan kelancaran pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara tepat waktu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Kementerian Keuangan menjalin kerja sama dengan 20 bank umum. Kedua puluh bank tersebut merupakan Bank Operasional (BO) II yang ditunjuk untuk menyalurkan/ membayarkan gaji PNS Pusat. Kerja sama tersebut dituangkan melalui nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dengan 20 orang perwakilan dari bank umum. Penandatanganan dilangsungkan di Gedung Prijadi Praptosuhardjo II, Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (13/4). Dalam sambutannya, Dirjen

26

MediaKeuangan

Perbendaharaan menyampaikan bahwa ke-20 BO II tersebut diwajibkan dapat menjamin penyaluran gaji PNS secara tepat waktu. “Bank Operasional II harus dapat menjamin penyaluran gaji tepat waktu dan dilakukan di kesempatan pertama,” jelas Dirjen Perbendaharaan. Selain itu, penandatanganan perjanjian ini juga bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas dalam penyaluran belanja pegawai, serta untuk meningkatkan layanan pembayaran gaji PNS. “Meskipun mungkin dalam pelaksanaannya kita harus melakukan sebuah proses administrasi yang bertambah dibandingkan sebelumnya, namun kami berharap bahwa proses ini menjadi bagian yang sangat penting bagi kita untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sehingga masing-masing dari kita bisa menjaga governance,”

tambahnya. Sebagai informasi, 20 bank umum yang ditunjuk sebagai BO II tersebut yaitu Bank Kalimantan Selatan, Bank Lampung, Bank Jawa Timur, Bank Sumatera Selatan-Bangka Belitung, Bank Nagari, Bank Syariah Mandiri, Bank Sulawesi Selatan dan Barat, Bank Daerah Khusus Ibukota, Bank Aceh, Bank Nusa Tenggara Timur, Bank Nusa Tenggara Barat, Bank Kalimantan Barat, Bank Sumatera Utara, Bank Bukopin, Bank Sulawesi Tengah, Bank Pembangunan Daerah Bali, Bank Jawa Barat dan Banten, Bank Sulawesi Tenggara, Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bank Riau-Kepulauan Riau.

Teks Novita Asri

Wawancara

Tularkan SAP Berbasis Akrual

Semarang menjadi kota pertama di Indonesia yang mengaplikasikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Foto Rezha Sahhilny A.

E

mpat tahun terakhir Semarang menjadi kota pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mengaplikasikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Kota Semarang bahkan kini dipilih oleh Swiss State Secretariat for Economic Affairs sebagai pelaksana On the Job Training (OJT) bagi Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota lain di Indonesia. Upaya Pemerintah Kota Semarang ini juga berbuah manis dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK). Februari lalu Pemerintah Kota Semarang baru saja menyelenggarakan Seminar Nasional akuntansi berbasis akrual di Indonesia bertajuk Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas. Seperti apa kisah perjalanan Kota Semarang hingga bisa meraih prestasi ini? Di sela-sela jadwal yang amat padat, Walikota Semarang Hendrar Prihadi atau akabrab disapa Hendi memberikan wawancara khusus bagi Media Keuangan di kantornya. Berikut petikannya.

Bagaimana awalnya Semarang mempelopori penerapan Akuntansi Berbasis Akrual? Cerita ini dimulai dari tahun 2001. Walikota waktu itu, Bapak Sukawi Sutarip ingin membuat laporan keuangan yang lebih gampang dibaca dan ada unsur keterbukaan. Kemudian dipakailah sistem akuntansi akrual. Ketika itu belum ada payung hukumnya. Koordinasi terus dilakukan dengan BPK, KSAP dengan supervisi dari temanteman UGM, USN, dan Undip. Dari 2010 kita terus melakukan penyempurnaan dan akhirnya pemerintah pusat Vol. X No. 92 / Mei 2015

27

menegaskan bahwa setiap kota kabupaten dan Kementerian/Lembaga harus pakai sistem akuntansi berbasis akrual. Jadi ini sekarang kita tinggal penyesuaian aja.

Saat pedomannya belum ada seperti apa persiapannya? Semua yang kita lakukan pasti sesuai dengan koordinasi dengan BPK, kemudian juga KSAP, BPKP. Jadi semua institusi yang berkaitan dengan keuangan maupun aset pemerintahan Kota Semarang kita ajak bicara. Niat kita baik dan tidak ingin melenceng dari ketentuan. Mereka kemudian melihat itu sebagai sebuah sikap positif dan ternyata keunggulannya sebenarnya banyak. Akhirnya kita diperbolehkan untuk memakai sistem tersebut dengan supervisi dari kawan-kawan BPK tersebut.

Bagaimana kesiapan SDM dan IT? Semua tergantung komitmen dari pimpinan. Kalau kita menyampaikan ini untuk kebaikan, mereka akan melaksanakan seperti yang kita minta. Problem mendasar sebetulnya adalah jumlah SDM yang tidak seimbang

dengan kebutuhan pekerjaan. Kita kirim teman-teman yang tidak punya basis akuntansi untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, atau sekolah. Dari sisi IT kita lakukan upgrading untuk menyesuaikan dengan sistem yang ada. Memang butuh waktu dan biaya yang cukup besar. Tapi karena semua perhatian kita curahkan ke perubahan sistem ini, Alhamdulillah saat ini semua sudah berjalan dengan baik.

Apakah pernah ada kerja sama dengan Negara lain? Justru itu, kita sering diajak menjadi salah satu tempat pelatihan buat wilayah-wilayah lain dengan biaya bantuan dari negara Swiss. Studi bandingnya langsung di Pemkot Semarang. Kerja sama ini sudah kita lakukan selama tiga tahun terakhir.

Bagaimana tanggapan stakeholders sejauh ini? Karena banyak hal lebih terbuka, investor kini lebih berani dan agresif untuk masuk ke wilayah ini. Mereka mengatakan, “Wah kalau pemerintahannya transparan, pasti

tidak akan ada ekonomi biaya tinggi. Kita juga kalau bayar sesuatu ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Nah psikologis semacam itu ternyata sangat berpengaruh terhadap masuknya investasi di Kota Semarang. Mulai dari garmen, mebel, hingga properti. Angka investasi di sektor perdagangan dan jasa di kota Semarang meningkat.

Apa yang dirasakan ketika Laporan Keuangan Pemkot Semarang mendapat opini WTP? Posisi kita di pemerintahan ini merupakan amanah untuk melayani masyarakat. Masyarakat sekarang menuntut keterbukaan. Kalau sistem keuangannya dikelola dengan baik, kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Akhirnya masyarakat mau dan mampu melakukan apa saja untuk kemajuan kota ini. Nah ini sebuah proses percepatan pembangunan yang bersinergi. Masyarakatnya berpartisipasi, pemerintahnya juga terus melakukan upaya percepatan pembangunan.

Apa tujuan penyelenggaraan seminar Februari lalu? Perubahan dari sistem lama ke

"Semua yang kita lakukan pasti sesuai dengan koordinasi dengan BPK, kemudian juga KSAP, BPKP." Foto Abdul Aziz

28

MediaKeuangan

sistem baru tentu menimbulkan rasa gamang dari para pelakunya. Kita mengundang daerah lain dalam acara tersebut supaya mereka bisa bertanya lebih detil. Sebenarnya tidak ada yang sulit dilakukan. Justru sifatnya akan sangat mudah saat kita menyajikan data sesuai dengan kondisi riil yang ada. Kita juga sudah bersiap diri menjadi tempat studi banding bagi daerah lain yang baru akan memakai sistem akrual. Hal yang baik ini harus ditularkan kepada yang lain.

Seperti apa antusiasme pejabat daerah lain? Saya lihat ada dua sisi. Pertama, ada ketentuan yang mengharuskan begitu, kita enggak boleh lari dari persoalan. Kedua, dengan memakai sistem ini sebenarnya kepala daerah lebih mudah melihat posisi kas maupun neraca yang sesungguhnya., baik dari cara penyajian maupun cara membacanya.

Apa fokus pembangunan kota Semarang jangka pendek dan jangka menengah? Kita punya Sapta program yang banyak bicara mengenai pendidikan dan kesehatan, Kita tidak ingin ada orang Semarang yang tidak bisa sekolah karena dia miskin. Kita tidak ingin ada orang Semarang yang tidak bisa berobat karena mereka tidak mampu. Itu landasannya. Hal lain berupa sarana pra sarananya akan mengikuti. Kita juga punya Perda tentang jumlah warga miskin. Jadi menurut BPS orang miskin di Semarang ada 5,4 persen, tapi menurut Perda tahun 2010 orang miskin di Semarang ada 26,4 persen. Masyarakat miskin dibagi menjadi orang yang sangat miskin, orang miskin, dan orang yang rawan miskin. Jumlah yang paling besar adalah yang rawan miskin. Nah dalam Perda diatur perlakuan khusus pemerintah terhadap masyarakat yang masuk kategori miskin atau tidak mampu. Kita menganggarkan cukup besar untuk penanggulangan wilayah miskin. Ada pula terobosan program yang namanya Gerdu Kempling - Gerakan Terpadu Peningkatan Lingkungan – untuk bisa mengatasi persoalan kemiskinan pengangguran di Kota

Semarang. Program ini kemarin mendapat penghargaan Innovative Government Award dari Kementerian Dalam Negeri.

Kalau sistem keuangannya dikelola dengan baik, kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Akhirnya masyarakat mau dan mampu melakukan apa saja untuk kemajuan kota ini.

Apa menariknya program itu? Jadi yang mengatasi masyarakat miskin bukan hanya dari Pemerintah Kota saja. Kita juga menganggarkan lewat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Praktisi akademisi yang ada di kota Semarang juga kita minta masuk ke kelurahankelurahan. Mereka akan mengumpulkan data. Sebenarnya apa potensi di setiap kelurahan. Berapa warga yang sangat miskin, berapa jumlah warga yang sudah sangat tua dan tidak bisa bekerja, berapa warga yang masuk kategori rawan miskin atau keluarga muda yang bisa diberdayakan karena mereka punya potensi? Nah kemudian akan muncul data misalnya wilayah kelurahan A potensinya adalah warga yang bisa menjahit, kebutuhan mesin jahit sekian, pemasarannya di daerah mana saja. Nanti kita minta program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan BUMN dan swasta untuk membantu. Pemkot Semarang sifatnya hanya memfasilitasi. Duit itu langsung masuk ke kelurahan tersebut. Alhamdulillah di akhir 2013 dengan program Gerdu Kempling angka kemiskinan di Kota Semarang turun menjadi 21,2 persen. Jadi ada penurunan sebesar 5 persen dalam kurun waktu 3 tahun. Kemudian jika berbicara mengenai tingkat pengangguran, memang ada peningkatan jumlah lapangan pekerjaan dari investasi yang masuk. Namun pasti tidak bisa menampung tenaga kerja karena ada kriteria tertentu yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan tersebut. Maka kita kemudian mendorong semangat berwirausaha. Ada pelatihan, bantuan modal, dan bantuan alat yang terus dilakukan per kelompok lewat program di kelurahankelurahan.

Mengenai infrastruktur. kita konsentrasi bagaimana caranya tidak ada jalan rusak di Semarang. Dari 2010 sampai 2015 program itu kita ikuti lewat aktivitas jalan sehat dan salat isya bersama. Kita lihat dan tanya langsung pada masyarakat apa yang diperlukan atau jalan mana yang rusak. Kalau volume jalan yang rusak tidak luas, minggu itu juga bisa segera diperbaiki. Tapi kalau cukup panjang, ya harus dilakukan perencanaan anggaran. Kemudian pelayanan publik. Kebutuhan mendasar masyarakat seperti KTP dan akta kelahiran semua gratis. Layanan administrasi untuk investor juga begitu, Saya tidak mau lagi ada transaksi di bawah meja. Semuanya harus clear. Program berikutnya adalah mengenai kesetaraan gender. Kita anggap di Semarang ini tidak ada problem mengenai dikotomi laki dan perempuan. Semuanya punya hak yang sama, semuanya boleh melakukan aktivitas yang sama, melakukan aktivitas bekerja yang sama.

Bagaimana dengan tingkat pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang memang fluktuatif. Dua tahun yang tahun yang lalu sempat di angka 6 persen. Untuk tahun ini, sampai dengan bulan Maret kita lihat pertumbuhan ekonomi kota Semarang 5,8 persen, namun masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 5,4 persen. Artinya secara umum ada sebuah kemajuan yang cukup besar.

Teks Irma Kesuma Dewi

Vol. X No. 92 / Mei 2015

29

Potret Kantor

Sekolah Para Pemimpin Leaders don’t create followers, they create more leaders. Kalimat ini terpampang di dinding aula Balai Diklat Kepemimpinan Magelang. Kalimat yang menyalakan semangat para calon pemimpin.

Balai Diklat Kepemimpinan Magelang

G

edung tua namun terawat apik itu dikelilingi oleh taman yang asri. Suasana yang tenang dan teduh membuat kami lupa bahwa kami sedang berada di pusat kota Magelang. Berada di samping alunalun kota, Gedung Balai Diklat Kepemimpinan Magelang berdiri kokoh menjadi saksi lahirnya para pemimpin di lingkungan Kementerian Keuangan. Beberapa pimpinan eselon I Kementerian Keuangan saat ini, seperti Sekretaris Jenderal Kiagus Ahmad Badaruddin, Inspektur Jenderal Sony Loho, dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Sumiyati merupakan lulusan ‘sekolah’ ini.

Sejarah BDK Magelang yang berada di bawah BPPK ini dahulu bernama Pusdiklat Pegawai yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984. Pusdiklat Pegawai ini menangani Diklat Pimpinan Administrasi (SEPA) dan Penataran Keterampilan Manajemen.

Gedung Balai Diklat Kepemimpinan Magelang. Belajar bahasa Inggris dengan fun di Desa Bahasa Borobudur. Jejeran sepeda yang sering digunakan para perserta diklat. Foto Iin Kurniati, Dok. BDK Magelang

30

MediaKeuangan

Pelaksanaan Keppres tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KMK.01/1985 tanggal 22 Februari 1985. Pada tahun 2008, Pusdiklat Pegawai berubah menjadi Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang salah satu fungsinya adalah menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV. Nama Balai Diklat Kepempimpinan mulai digunakan sejak tahun 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/ PMK.01/2011. Ditemui seusai memberikan sambutan pada Pembukaan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan ke-187, Kepala Balai Diklat Kepemimpinan Magelang Ririn Mardiyani menyambut Media Keuangan dengan ramah. Ririn yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Keuangan Yogyakarta ini menceritakan seluk beluk unit yang ia pimpin. Kehadiran Ririn saat awal menjabat sebagai Kepala Balai memberi warna baru pada unit tersebut. Tak hanya berfokus pada pengembangan kebutuhan operasional diklat, Ririn juga berusaha memberikan pelayanan prima kepada para peserta diklat. Asrama peserta dikondisikan senyaman mungkin. Taman di sekitar gedung-gedung Balai Diklat juga tampak rindang dan indah, ini merupakan ‘sentuhan’ Ririn yang sudah menjabat selama kurang lebih enam bulan. Bisa dibilang balai diklat ini tergolong unik. Dari 13 balai diklat yang dimiliki BPPK, balai diklat ini merupakan satusatunya yang khusus menyelanggarakan diklat kepemimpinan. Sedangkan 12 balai diklat yang lain menangani diklat keuangan yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Bisa dibayangkan, hampir seluruh pimpinan Kementerian

Keuangan, baik yang menduduki jabatan tingkat eselon I, eselon II, eselon III, hingga eselon IV, semuanya dibekali pengetahuan dari balai diklat ini.

Kurikulum Pola Baru Ririn menegaskan, saat ini Balai Diklat Kepemimpinan Magelang telah menerapkan pola baru dalam kurikulum pembelajaran. Pola ini telah diimplementasikan sejak tahun 2011. Pada kurikulum sebelumnya, tiap peserta diklat yang kebanyakan adalah pejabat eselon IV diminta untuk membuat rencana kerja untuk diterapkan di masing-masing unit. Saat diklat berakhir, seringkali rencana tersebut tidak direalisasikan. Tidak adanya keharusan untuk menerapkan hasil yang telah diperoleh selama diklat membuat pihak balai diklat sendiri kesulitan mendapatkan feedback dari peserta. Dengan adanya pola baru, saat ini peserta diwajibkan untuk menyusun suatu proyek perubahan. “Peserta diklat akan dibekali pengetahuan kepemimpinan dan soft skill selama 12 hari, kemudian mereka kembali ke kantor masing-masing selama seminggu untuk menerapkan proyek perubahan yang telah dirancang sebelumnya, selanjutnya mereka kembali lagi ke sini untuk melakukan presentasi dan mempelajari teori serta benchmarking,” jelas Ririn. Balai Diklat Kepemimpinan memiliki metode belajar yang menarik selain pembelajaran klasikal. Benchmarking ke Best Practice mungkin adalah salah satu mata diklat yang ditunggu-tunggu oleh para peserta Diklat Kepemimpinan tingkat IV. Dalam mata diklat ini, peserta akan diikutsertakan program company visit, yaitu kunjungan ke instansi pemerintah yang dinilai memiliki inovasi baik atau kantor swasta yang bisa menjadi kantor percontohan. “Kita bawa peserta diklat ke tempattempat yang memiliki inovasi, seperti Dinas Perizinan Yogyakarta dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak. Pernah juga kita melakukan kunjungan ke Perusahaan

Sekretaris Jenderal Kiagus Ahmad Badaruddin, Inspektur Jenderal Sony Loho, dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Sumiyati merupakan lulusan ‘sekolah’ ini.

Kepala Balai Diklat Kepemimpinan Magelang Ririn Mardiyani. Foto Iin Kurniati

Sidomuncul untuk mempelajari pengelolaan pekerjaan sebuah perusahaan,” kata Ririn. Tak hanya itu, bulan Maret lalu peserta juga mengikuti program Desa Bahasa Borobudur, sebuah metode pembelajaran bahasa Inggris melalui conversation program yang dikemas dengan acara eduwisata.

Harapan Ririn mengungkapkan, banyak hal yang ingin diraih ke depan untuk mewujudkan Balai Diklat Kepemimpinan Magelang menjadi one stop learning center. Saat ini, diklat kepemimpinan yang diselenggarakan baru sampai tingkat IV (eselon IV). “Ke depan, saya ingin diklat kepemimpinan eselon II bahkan eselon I bisa dilakukan di sini. Konsekuensinya, tentu sarana dan prasarana di sini harus mendukung. Gedung ini sudah tidak memenuhi kebutuhan kita lagi,” tuturnya. Blueprint pun sudah dirancang untuk mewujudkan hal tersebut. Sambutan positif telah dilontarkan Kepala BPPK Sumiyati yang merupakan alumni balai diklat ini. “Ibu Sum (Sumiyati) concern sekali dengan balai diklat ini. Tempat ini sudah dianggap sebagai center of excellence untuk para leaders. Saya ingin peserta bisa mendapat banyak manfaat yang tidak ia temukan di tempat lain, baik manfaat bagi pribadi maupun bagi organisasi,” ujarnya.

Teks Pradany Hayyu

Vol. X No. 92 / Mei 2015

31

Figur

32

MediaKeuangan

Selalu Ada Jalan

Scenaider Siahaan Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa dan selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha karena sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan

Foto Bagus Wijaya

Vol. X No. 92 / Mei 2015

33

S

uara klakson Tampomas terdengar begitu panjang dan memekakkan telinga jelang senja di Belawan. Itulah penanda jangkar siap ditarik ke haluan. Di suatu sudut, tampak seorang lelaki muda terhuyung-huyung sambil membawa koper besar memasuki sebuah galangan. Ialah Scenaider Clasein H. Siahaan, yang hendak ke Jakarta demi meraih impian. Tahun 1986 menjadi masa bersejarah bagi anak dari pasangan H Siahaan dan S Siagian. Sekitar tiga hari tiga malam, Scenaider – panggilan akrabnya, menghabiskan waktu di atas dek kapal menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Perjalanan ini bukan tanpa alasan. Pasca lulus dari SMAN 07 Medan, anak ketiga dari enam bersaudara ini bertekad menggapai cita-cita melanjutkan pendidikan. Dorongan dari orang tua, diakui Scenaider menjadi pemantik dalam menggapai mimpi. Dalam benak Scenaider, masih teringat jelas katakata ibunya saat itu, “kita jalani hidup bukan berarti kehilangan semangat. Impian kita ke depan jangan sampai redup. Cita-cita itu tetap harus dipegang karena akan ada jalan keluar.” Kalimat terakhir, ‘ada jalan keluar’ ibarat mantra yang meyakini Scenaider saat berada di pilihan sulit maka selalu ada jalan. Sadar bahwa dirinya berasal dari keluarga sederhana, Scenaider paham benar kondisi ekonomi kedua orang tuanya. Niat meneruskan sekolah ke jenjang lebih tinggi mulanya terasa sulit tetapi selalu ada jalan. Scenaider lantas mendapatkan informasi bahwa di Jakarta akan ada seleksi masuk perguruan tinggi negeri (SIPENMARU) dan ujian masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Kala itu, sebaran berita hanya diperoleh dari koran nasional yang jarang sekali didapatkan di daerah. Beruntunglah, ada informasi dari rekan kerja ayahnya yang memiliki anak lulusan STAN. Kemudian, berangkatlah Scenaider ke ibukota dan mengikuti ujian sampai dinyatakan lulus sebagai calon mahasiswa kedokteran sekaligus

34

MediaKeuangan

calon mahasiswa STAN. Selalu ada jalan. Scenaider memutuskan memilih STAN, salah satu sekolah bebas biaya yang memiliki ikatan dinas setelah lulus. Sejak itulah Scenaider tercatat sebagai mahasiswa Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi di STAN. Setelah menyelesaikan kuliah, Scenaider ditempatkan di Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan, Jakarta. Sayangnya, menurut Scenaider, lingkungan tempat bekerjanya dulu tidak seperti saat ini. “Kulturnya (budaya kerja) belum ada,” katanya. Selalu ada jalan. Scneider mengenal

Finance di Universitas George Washington, Amerika Serikat. Setelah kembali ke tanah air, ternyata negeri ini tengah mengalami krisis moneter dimana sejumlah bank mengalami bailout. Karena itulah, pemerintah membentuk Pusat Manajemen Obligasi Negara. Lalu, Sceneider memutuskan melamar ke unit tersebut sampai diangkat menjadi Kepala Subbidang Manajemen Risiko di tahun 2003. Satu tahun kemudian, Scenaider dipercaya sebagai Kepala Seksi Manajemen Risiko pada Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selanjutnya, terjadi reorganisasi di Kementerian Keuangan sampai terbentuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU). Sceneider pun bergabung dengan DJPU dan menjabat sebagai Kepala Seksi Risiko Operasional hingga akhirnya pada tahun 2012 diamanahkan sebagai Direktur Strategi dan Portofolio Utang.

Sejak dulu dalam hati saya (yakin) harus melakukan pekerjaanpekerjaan besar. Kalau tidak cocok saya harus pindah (ke tempat) yang lebih menantang.

senior-senior muda yang masih satu visi dan misi dengannya. Scenaider bisa bergaul dengan baik, tak lagi terbawa arus yang mengurangi semangat kerja. Ditambah lagi ia bisa belajar dan saling bertukar wawasan sampai akhirnya Scenaider memperoleh beasiswa meneruskan pendidikan Diploma IV di STAN. Sekembalinya ke lingkungan kerja, Scenaider melihat rekan-rekannya meneruskan pendidikan Magister. Hasratnya yang haus akan ilmu kembali menyeruak tetapi kebijakan institusi seolah belum mendukung keinginannya pada saat itu. “Saya merasa ketinggalan karena ingin maju. Sejak dulu dalam hati saya (yakin) harus melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Kalau tidak cocok saya harus pindah (ke tempat) yang lebih menantang,” katanya. Selalu ada jalan. Beberapa tahun kemudian, Scenaider melanjutkan pendidikan Master of Science in

Keringat dan air mata Kali pertama bergabung di DJPU, suami dari Loly Loriva ini ditanya oleh ibunya tentang apa yang ia kerjakan. Dengan lantang ia menjawab, “Ini cari utang buat pemerintah,” katanya. Spontan, ibunya hanya bisa tersenyum sambil meledek, “Buat apa kamu sekolah Master kalau cuma bisa utang. Aku juga bisa,” kata ibunya. Bagi Scenaider, kata-kata ibu seolah membuat hati dan pikirannya berkecamuk. “Apa sebetulnya esensinya, value added-nya. Ini challenge yang membuat saya berpikir. Apa yang mau kita buat dari pengelolaan utang,” ujarnya. Scenaider mengaku pihaknya tengah memperkuat pasar domestik dengan menciptakan instrumen baru untuk memenuhi kebutuhan investor dalam negeri. Tahun 2015 ini, sebanyak

Scenaider dan Loly Loriva (istri) menikmati alam di pegunungan.

Foto Dok. Pribadi

30 persen komposisi pendanaan utang berasal dari valas sementara sisanya sebanyak 70 persen berasal dari Rupiah. Ke depan Scenaider berharap bahwa pendanaan 100 persen dapat berasal dari dalam negeri. Selalu ada jalan. Scenaider meyakini bahwa dalam manajemen risiko, pengelolaan utang yang ada saat ini bukanlah hasil dari persiapan yang

TTL: Medan, 26 Agustus 1968 PENDIDIKAN: D3 Keuangan Spesialisasi Akuntansi (STAN) (1989), Diploma IV Akuntansi (STAN) (1995), Master of Science in Finance, George Washington University (2001) RIWAYAT JABATAN: Kepala Seksi Manajemen Resiko (20042007), Kepala Seksi Resiko Operasional (2007), Kepala Subdirektorat Risiko Utang (2007-2008), Kepala Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi (2008-2012), Direktur Strategi dan Portofolio Utang (2012-sekarang)

singkat (short term). Sebaliknya, kondisi yang saat ini terjadi merupakan hasil dari persiapan yang matang. “Kondisi yang saat ini kita capai itu buah konsistensi strategi yang kita tetapkan tiga belas tahun lalu dari tahun 2002 sejak kita pertama menerbitkan Surat Utang Negara. Kita bangun market setahap demi setahap. Market yang kita bina secara khusus, (seperti) domestic market harus kita pelihara (karena) pengorbanannya dengan keringat dan air mata (penuh tantangan),” tuturnya. Scenaider melihat krisis yang terjadi beberapa tahun lalu pada negara adidaya Amerika dan berimbas ke negara-negara Eropa nyatanya tak terlalu berpengaruh pada kondisi di tanah air. Ini terjadi karena pengelolaan utang di Indonesia berjalan baik. Utang yang dikelola beberapa tahun lalu dilunasi saat ini, begitu pun utang yang ada sekarang nantinya akan dilunasi beberapa tahun ke depan. “Apa yang kita tabur dulu sekarang bisa berbuah. Kalau tak direncanakan dengan baik, berantakan di depan,” ucapnya. Menikmati alam Ayah dari Argha Joshua Winaya dan Rekha Citra Narwastu ini yakin bahwa keluarga memiliki arti penting dalam hidupnya. Setiap doa yang dipanjatkan

oleh keluarga, lanjut Scenaider, akan membantunya menemukan jalan keluar dari setiap masalah. Oleh karena itu, pria yang gemar berolahraga ini selalu menyempatkan diri menghabiskan waktu dengan keluarga baik di akhir pekan maupun saat memiliki waktu berlibur. “Kami suka ke alam. Artinya ada moment (dimana) kita bisa merasakan satu kedamaian di dalam hati. Ada sesuatu yang bicara. Kita bisa merasa connect dengan alam,” ceritanya. Beberapa tempat seperti gunung Bromo, gunung Salak, Danau Toba, Wakatobi, pulau Komodo dan Raja Ampat telah dikunjungi. Bahkan, kala tengah menempuh pendidikan di luar negeri, Scenaider pun pernah menyempatkan diri berkunjung ke Niagara, salah satu kawasan air terjun terpopuler di dunia. “Saat menikmati alam, kita bisa mengosongkan pikiran. Sesudah itu kita merasa damai, ringan. Sama dengan tidur, ketika terbangun kita fresh. Dalam pekerjaan, saya tidak melihat fungsi jabatan tetapi apa impact-nya untuk lingkungan. Harapan saya lebih besar dari sekarang ini, ada jalannya sekarang. Enjoy saja, perjalanan saya ya seperti itu,” ujarnya.

Teks Iin Kurniati

Vol. X No. 92 / Mei 2015

35

Ekonomi Terkini

Kebijakan Reformasi Subsidi BBM Diapresiasi Indonesia sedang menjadi perhatian dunia. Dua event berskala internasional diselenggarakan pada saat yang bersamaan di bulan April, yaitu Konferensi Asia-Afrika dan World Economic Forum. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk menjawab tantangan perekonomian global dan melihat peluang kerja sama investasi yang bisa dilakukan. Apalagi berdasarkan survei triwulan I-2015 dari majalah The Economist, Indonesia masih menjadi destinasi investasi kedua di Asia setelah Tiongkok. Survei yang dilakukan United States Chamber of Commerce menyatakan di Asia Tenggara, Indonesia masih jadi destinasi bisnis yang digemari. 36

MediaKeuangan

D

alam sebuah diskusi yang menjadi rangkaian acara World Economic Forum East Asia 2015, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun ini akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.“Indonesia memiliki tenaga kerja yang melimpah dan jumlah konsumen yang besar sebagai kekuatan fundamental pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” kata Sofyan sebagaimana dikutip dari laman ekon. go.id, Selasa (21/04). Peluncuran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Januari lalu disebutkan Sofyan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan investasi. Dengan PTSP, pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat, akurat, transparan dan akuntabel diharapkan dapat terwujud. Dalam forum tersebut, Sofyan juga berharap tren menarik dari kerja sama perdagangan dan investasi “Selatan-Selatan” dapat menjadi sebuah potensi positif dalam pertumbuhan ekonomi global. Kerja sama itu juga dipandang sebagai potensi untuk memperkuat jaringan ekonomi global dan meminimalisir gap antara negara berkembang dan negara maju.

Prediksi OECD Pada akhir Maret lalu, Organization for Economic Cooperation dan Development (OECD) menyebut prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 mencapai 5,3 persen.

Angka ini hampir sama dengan prediksi World Bank dan IMF. Dalam acara Launch of the 2015 Indonesia Economic Survei di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/3), Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria menyebut Indonesia sebagai negara berkembang memiliki banyak tantangan pada tahun ini, terutama tantangan terhadap gejolak eksternal. Tantangan eksternal yang dimaksud Angel antara lain permintaan ekspor dari mitra dagang, khususnya Tiongkok yang tidak akan pulih secepat yang diperkirakan. Bahkan harga komoditas yang menjadi komoditi ekspor andalan Indonesia dapat semakin melemah. Meskipun pasar keuangan sebagian telah memperhitungkan efek normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat, Angel menyebut Indonesia masih tetap rentan terhadap kenaikan suku bunga internasional lantaran kebutuhan pendanaan eksternal masih tetap signifikan. Sementara dari faktor internal, kondisi politik dipandang sebagai tantangan tersendiri. Namun demikian, Angel mengapresiasi keberanian pemerintah dalam hal kebijakan subsidi BBM. Pemerintah telah mencabut subsidi BBM jenis premium dan menetapkan subsidi tetap untuk solar. “Kebijakan tersebut sangat menyehatkan anggaran pemerintah. Anggaran jangan hanya dipakai untuk dibuang begitu saja melalui subsidi BBM, tapi memang harus digunakan untuk hal produktif,” kata Angel.

Proses konvergensi ekonomi Lebih jauh dalam hasil survei OECD, dalam

KOMENTAR PAKAR

beberapa dasawarsa ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diramalkan akan kuat. Hal ini bisa dicapai sebagai hasil dari konvergensi ekonomi dengan beberapa negara tetangga. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat itu, pemerintah perlu menyediakan dasardasar yang tepat, seperti sistem pendidikan yang dirancang dengan baik dan inklusif, infrastruktur yang efisien, dan lingkungan ekonomi makro yang stabil. OECD juga berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi yang memihak kepada masyarakat miskin akan membantu proses konvergensi itu. Hal ini dapat dilakukan dengan mempermudah migrasi pekerja keluar dari sektor pertanian berproduktivitas rendah menuju sektor industri dan jasa. Usaha ini akan mengentaskan jutaan penduduk dari kemiskinan tanpa memperparah ketimpangan penghasilan “Selain itu, hal tersebut juga akan mempersiapkan Indonesia untuk memasuki tahap pertumbuhan berikutnya, didorong oleh inovasi, yang akan membuat Indonesia termasuk dalam jajaran negara berpendapatan tinggi,” ungkap OECD dalam rangkuman hasil surveinya. Sebelumnya, OECD menilai Indonesia memiliki catatan yang sangat baik dalam pengentasan kemiskinan. Dalam dua dasawarsa, Indonesia telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan hingga menjadi setengahnya. Namun demikian, sebanyak hampir 30 juta penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional, sebagian besar di wilayah pedesaan dan di beberapa provinsi tertentu. Untuk mencapai kemajuan lebih lanjut dalam mengeluarkan kelompok masyarakat tersebut dari kemiskinan dan kerentanan ekonomi, OECD menekankan pentingnya kebijakan yang difokuskan pada pencapaian pertumbuhan yang kuat, inklusif dan berkesinambungan.

Perkembangan ekonomi dalam negeri Peneliti Badan Kebijakan Fiskal, Joko Tri Haryanto menilai pemerintah Presiden Jokowi mewarisi kondisi ekonomi yang lumayan stabil. Hingga akhir 2014, realisasi belanja pemerintah tercatat mencapai 93 persen atau sekitar Rp1.190,80 triliun dari target Rp1.280,37 triliun dalam APBN-P 2014. Dari besaran 93 persen tersebut, realisasi belanja kementerian/ lembaga (K/L) sebesar Rp93,4 persen dari pagu

A

PBN-P 2015 seakan menjadi pertaruhan besar bagi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Banyak pihak menaruh perhatian yang begitu besar seiring harapan tinggi yang dihembuskan. Keberhasilan reformasi kebijakan subsidi BBM, revolusi fungsi perpajakan sekaligus reformasi mental dari aparat pemerintah menjadi pemantik manjur yang membius angan-angan masyarakat akan hadirnya pemimpin yang betul-betul bekerja demi kemajuan bangsa.

Joko Tri Haryanto Peneliti BKF

"Gonjang-ganjing perpolitikan nasional pun seakan-akan hanya dianggap sebagai riak kecil di antara buih perjalanan menuju bangsa yang maju dan modern."

Rp602,29 triliun. Sementara realisasi belanja non-kementerian/lembaga sebesar 92,6 persen dari besaran Rp678,08 triliun. Namun demikian. Belanja Modal menjadi salah satu pos belanja yang realisasinya paling rendah sekitar Rp135,07 triliun atau 84 persen dari target Rp160,8 triliun. Sementara realisasi belanja subsidi mencapai 97,6 persen dari target Rp350,3 triliun. Joko menilai rendahnya realisasi subsidi ini disebabkan kebijakan penyesuaian harga BBM yang dilakukan bulan November 2014 lalu. Dalam komponen belanja subsidi sendiri, realisasi subsidi BBM, LPG dan bahan bakar nabati (BBN) adalah Rp240 triliun atau 97,4 persen dari target Rp246,5 triliun. Hingga kuartal I tahun 2015, realisasi penyerapan belanja pemerintah relatif membaik dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Menurut data pemerintah, hingga kuartal I realisasi penyerapan belanja mencapai 18,5 persen dari target APBN-P 2015. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi di tahun 2012 sebesar 15,8 persen, 2013 sebesar 16,16 persen, dan 2014 sebesar 15,55 persen. Sayangnya, dilihat dari pola penyerapan belanja relatif masih didominasi oleh komponen belanja rutin seperti pembayaran gaji pegawai serta pembayaran transfer ke daerah.

"Kebijakan tersebut sangat menyehatkan anggaran pemerintah. Anggaran jangan hanya dipakai untuk dibuang begitu saja melalui subsidi BBM, tapi memang harus digunakan untuk hal produktif." Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria

Vol. X No. 92 / Mei 2015

37

Foto Kukuh Perdana

Menteri Keuangan menyebutkan bahwa strategi penarikan utang yang relatif cepat di awal tahun ini sejalan dengan strategi front loading pemerintah sebagai salah satu antisipasi terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga Amerika Serikat.

38

MediaKeuangan

Joko menilai pemerintah perlu melihat potensi permasalahan lainnya, yaitu besarnya jumlah nominal pencetakan surat utang pemerintah terhadap realisasi belanja. Tercatat hingga 31 Maret 2015, realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp144,39 triliun atau sekitar 48,5 persen dari target APBN-P 2015 sebesar Rp297,7 triliun. Tingginya realisasi penerbitan surat utang dibandingkan realisasi belanja pemerintah dikhawatirkan akan menimbulkan mekanisme utang yang menganggur sehingga akan membebani APBN ke depannya. Bahkan menurut rencana, pemerintah sedang mengkaji untuk segera menerbitkan surat utang lainnya dalam bentuk Samurai Bond serta Global Bond. Dalam keterangannya, Menteri Keuangan (Menkeu) menyebutkan bahwa strategi penarikan utang yang relatif cepat di awal tahun ini sejalan dengan strategi front loading pemerintah sebagai salah satu antisipasi terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS). Karenanya, pertimbangan masih rendahnya realisasi belanja pemerintah sedikit dikesampingkan. Terkait persoalan seretnya realisasi belanja, pemerintah via Kemenkeu sudah berulang kali melakukan himbauan sekaligus ancaman bagi Kementerian/Lembaga (K/L) untuk segera mempercepat realisasi belanjanya. Selain itu, Kemenkeu juga akan bertindak tegas dalam pengelolaan dana belanja di setiap Kementerian/ Lembaga (K/L). Jika memang dimungkinkan, pihak Kemenkeu selaku Bendahara Negara akan melakukan pemblokiran anggaran bagi K/L yang malas dalam menyampaikan rincian penggunaan dana keluaran cadangan di setiap instansi. Langkah tegas ini dilakukan untuk

mencegah terjadinya anggaran siluman sehingga penggunaan dana belanja harus benar-benar memiliki manfaat dan tujuan yang jelas. Jika menilik data kondisi perekonomian terkini, Joko berpandangan bahwa strategi front loading yang dijalankan pemerintah sah-sah saja mengingat secara umum, perekonomian global di tahun 2015 diperkirakan mengalami penguatan meskipun akan tetap menghadapi beberapa risiko lambatnya pemulihan krisis Eropa serta melemahnya ekonomi Jepang. IMF dalam World Economic Outlook (WEO) memprediksikan pertumbuhan global akan naik dari 3,3 persen di tahun 2014 menjadi 3,5 persen di tahun 2015. Volume perdagangan dunia juga diperkirakan akan mengalami peningkatan dari 3,1 persen di tahun 2014 menjadi 3,8 persen di tahun 2015. Sementara itu, normalisasi kebijakan moneter AS dan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed menyebabkan terjadinya capital reversal dan peningkatan biaya utang ( financing cost), termasuk bagi Indonesia. The Fed masih bisa bersabar sebelum menaikkan suku bunga acuan, sedikit meredam tekanan nilai tukar emerging market. Kondisi di beberapa negara maju juga diperkirakan akan mengalami perbaikan.”Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi AS ini nantinya diharapkan mampu membantu peningkatan permintaan global,” kata Joko. Sementara di beberapa negara berkembang, masih terdapat beberapa persoalan struktural misalnya moderasi perekonomian Tiongkok dimana terjadi rebalancing pertumbuhan dari investasi menuju konsumsi sekaligus risiko penarikan dana asing (capital reversal). Dari sisi pasar komoditas, penurunan harga minyak yang cukup cepat dan besar pada satu tahun terakhir dirasakan telah memberikan efek positif bagi negara importir minyak. Melemahnya permintaan komoditas dari beberapa negara utama ekonomi dunia (Jepang dan Tiongkok) turut memperlemah harga komoditas. Tren penurunan harga minyak yang berdampak pada harga komoditas utama memberikan tekanan pada perekonomian negara yang mengandalkan ekspor produk primer. Oleh karena itu, menurut Joko, himbauan Presiden Jokowi untuk tidak lagi mengekspor produk primer sekiranya sudah menjadi kebijakan yang tepat dan wajib ditindaklanjuti.

Teks Dwinanda Ardhi

Vol. X No. 92 / Mei 2015

39

Kolom Ekonom

Menghukum dan Menyelamatkan Lingkungan Indonesia Oleh: Joko Tri Haryanto*

P

emerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) membuat gebrakan baru dalam upaya meningkatkan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam (SDA) di wilayahnya. Hal ini tampak dari dikeluarkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penataan Pemberian Izin dan NonPerizinan serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan di sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur. Melalui pergub itu, pemprov mendesak agar perusahan di bidang pertambangan, kehutanan dan perkebunan, serta investasi lainnya yang beroperasi wajib memiliki kantor pusat di Kaltim. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sistem data dan informasi yang terintegrasi termasuk basis data perizinan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Setiap pengusaha atau investor di bidang pertambangan, migas, dan batu bara juga diwajibkan untuk membangun power plant, baik berupa Pembangkit Listrik Tenaga Gas maupun Pembangkit Listrik Tenaga Uap, disesuaikan dengan jumlah produksi setiap tahunnya yang akan diatur dengan peraturan gubernur. Kepada pemerintah pusat juga diusulkan supaya dilakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan SDA yang banyak serta bertentangan satu dengan yang

40

MediaKeuangan

lain. Pergub itu juga menyinggung persoalan peningkatan kapasitas kelembagaan, terutama kelembagaan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan SDA, baik di tingkat pusat (kementerian dan SKPD terkait di provinsi) maupun kabupaten/kota. Adanya usulan harmonisasi regulasi, di mata penulis merupakan hal yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait pengelolaan tambang di daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

kewenangan penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dialihkan ke pemerintah pusat dan provinsi. Kewenangan provinsi secara lebih detail adalah: menerbitkan WIUP mineral nonlogam dan batuan, izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam dan batubara, IUP mineral nonlogam dan batuan, serta menetapkan harga patokan mineral nonlogam dan batuan. Sementara kewenangan pemerintah pusat antara lain menetapkan wilayah tambang (WP) yang terdiri atas usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR), wilayah pencadangan negara (WPN), dan wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK). Pemerintah pusat juga berwenang menetapkan WIUP mineral logam dan batubara serta WIUPK, menetapkan WIUP mineral nonlogam lintasprovinsi, menerbitkan IUP penanaman modal asing, menetapkan IUPK, menetapkan produksi mineral logam dan batubara untuk tiap provinsi, serta menetapkan harga patokan mineral logam dan harga patokan

Gubernur Kaltim menyebutkan bahwa penerbitan regulasi tersebut merupakan bentuk komitmen nyata dari Pemprov Kaltim untuk melakukan penataan perizinan pertambangan, kehutanan, dan perkebunan demi penyelamatan aset nasional sekaligus menciptakan pembangunan berkelanjutan yang dapat dinikmati antargenerasi.

Hutan Kayan Mentarang, Kalimantan Timur.

Foto borneolastytourism. files.wordpress.com

batubara serta pengelolaan inspektur tambang. Persoalan ini sontak mendapat reaksi yang beragam, mengingat di dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), kewenangan penatapan WIUP justru masih ada di tangan bupati dan walikota.

Menghukum dan menyelamatkan Dalam keterangan terpisah, Gubernur Kaltim menyebutkan bahwa penerbitan regulasi tersebut merupakan bentuk komitmen nyata dari Pemprov Kaltim untuk melakukan penataan

perizinan pertambangan, kehutanan, dan perkebunan demi penyelamatan aset nasional sekaligus menciptakan pembangunan berkelanjutan yang dapat dinikmati antargenerasi. Sudah menjadi rahasia umum jika pertambangan, kehutanan, dan perkebunan merupakan sektor-sektor utama perusak lingkungan sekaligus pundi-pundi kekayaan daerah. Dengan penataan tersebut, ke depan mekanisme polluter pay principle diharapkan dapat diterapkan secara bijaksana. Hal yang sama sebetulnya telah dilakukan di level pemerintah pusat. Gerah dengan sikap para Perusahaan Pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang menelantarkan areal tambang mereka, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral (KESDM) No.08.E/30/DJB/2014 tentang Kewajiban Peningkatan Tahap Kegiatan bagi KK dan PKP2B. Tujuannya jelas menata kembali industri pertambangan melalui peningkatan kepedulian terhadap areal pertambangan. Jika memang tidak mampu mengelola, maka areal pertambangan tersebut wajib diserahkan kembali ke pemerintah. Pengesahan kebijakan tersebut kemudian mengundang banyak simpati dari beberapa kalangan. Sudah menjadi rahasia umum jika operasionalisasi pascatambang seringkali menjadi hal yang terabaikan. Padahal dampak kerusakan yang ditimbulkan, khususnya persoalan sosial dan kerusakan lingkungan justru sangat merugikan. Akibatnya di banyak kasus, lokasi-lokasi bekas tambang tersebut bukannya memberikan kemanfaatan tetapi justru menimbulkan petaka dan bencana. Dalam perspektif penulis, Vol. X No. 92 / Mei 2015

41

Prasyarat fundamental yang dibutuhkan adalah adanya kemauan dan keinginan dari pemerintah untuk menjunjung tinggi peraturan di atas segalanya, demi tercapainya tujuan Indonesia yang asri dan lestari, berkelanjutan baik untuk generasi masa kini maupun mendatang.

pemerintah seharusnya dapat memberikan sanksi yang lebih tegas kepada perusahaan tambang tersebut. Bukan hanya sekadar mengeluarkan ultimatum pengambilalihan lokasi tambang semata. Toh, perangkat regulasi serta institusi penuntut juga sudah mendukung, baik dari sisi regulasi lingkungan maupun peraturan di bidang pertambangan migas itu sendiri. Pemerintah beberapa periode yang lalu juga sudah memiliki kisah sukses terkait penuntutan perusahaan atas dakwaan pengrusakan lingkungan. Beberapa waktu yang lalu, Mahkamah Agung (MA) baru saja memutus perkara sengketa pengrusakan hutan dengan penuntut utama pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) atas PT. Selatnasik Indokwarsa dan PT. Simbang Pesak Indokwarsa. Dalam keputusannya, MA memenangkan gugatan pemerintah dan menghukum kedua perusahaan tersebut dengan denda sebesar Rp32 miliar atas kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkan akibat operasional tambang pasir di Desa Simpang Pesak, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Seperti yang diberitakan, penambangan mulai beroperasi medio 2006 silam, tanpa melakukan studi kelayakan dan dokumen perencanaan. Akibatnya, telah terjadi kerusakan lingkungan di lokasi penambangan

42

MediaKeuangan

hingga areal hutan wilayah perizinan. Dalam melakukan aktivitas usahanya, PT. Selatnasik Indokwarsa dan PT. Simbang Pesak Indokwarsa juga membuka lahan hutan lindung untuk jalan menuju proyek pertambangan. Di dalam hutan lindung, PT. Selatnasik Indokwarsa dan PT. Simbang Pesak Indokwarsa melakukan penambangan pasir kwarsa, tanah liat, dan tanah bangunan. Selain itu, kedua perusahaan juga menimbun kawasan pesisir Pulau Belitung hingga mencorok ke pesisir laut sepanjang 1,7 km dengan lebar kurang lebih 20 km. Urukan ini difungsikan sebagai dermaga dan jalan akses ke lokasi penambangan. Perusahaan-perusahaan itu juga melakukan perusakan beberapa jenis pohon yang dilindungi dalam hutan suaka alam seperti pohon Pelawan, Karemunting, Harendong Hutan, Seru, dan lainnya. Dalam gugatannya, Menteri Lingkungan Hidup (LH) juga menyebutkan adanya mekanisme penggalian dan pengerukan tanah sedalam 7 hingga 13 meter, lalu diangkut dengan truk besar untuk dilakukan proses pencucian dan penyaringan pasir kwarsa maupun pasir bangunan. Usai dikeruk, bekas galian tersebut dibiarkan begitu saja dan mengakibatkan struktur bentang alam pada hutan lindung rusak berat. Beberapa pihak sontak mengapresiasi putusan tersebut. MA bahkan diyakini sudah mulai berjalan di arah kebenaran, meskipun sejujurnya nilai denda yang dikenakan masih jauh dari tingkat kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkan. Putusan tersebut juga tercatat sebagai salah satu milestone dalam peradilan lingkungan di Indonesia, karena terlalu banyaknya bandit-bandit dan maling-maling perusak lingkungan yang masih bebas tak tersentuh hukum di Indonesia.

Dalam perjalanannya, PT. Selatnasik Indokwarsa dan PT. Simbang Pesak Indokwarsa pun sempat lolos di tingkat kasasi. Sekecil apapun prestasi yang diterohken Hakim Agung dalam kasus ini, dampak psikologis yang dihasilkan harusnya lebih besar, khususnya bagi para perusak lingkungan. Meskipun belum ada jaminan konsistensi putusan, minimal secercah harapan akan selalu ada dalam sistem peradilan di Indonesia. Ke depan, pemerintah diharapkan menjadi lebih aktif dan agresif dalam menggugat berbagai sengketa lingkungan demi terciptanya aspek pembangunan berkelanjutan yang lintas generasi. Apalagi tahun lalu, pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) sebagai pengganti UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. Atas semua kondisi yang terjadi, seyogyanya sudah tidak ada lagi ruang yang tersisa bagi kegiatan pengrusakan hutan dan lingkungan di Indonesia. Namun diatas itu semua, prasyarat fundamental yang dibutuhkan adalah adanya kemauan dan keinginan dari pemerintah untuk menjunjung tinggi peraturan di atas segalanya, demi tercapainya tujuan Indonesia yang asri dan lestari, berkelanjutan baik untuk generasi masa kini maupun mendatang.

*Peneliti di BKF, Kementerian Keuangan *Meraih gelar doktor di bidang ilmu lingkungan dari Universitas Indonesia

Vol. X No. 92 / Mei 2015

43

Generasi Emas

Foto Dok. Pribadi

Anak laki-laki berusia enam tahun itu senang bukan kepalang mendapatkan buah tangan berupa miniatur pesawat ulang alik, gantungan kunci NASA, dan ensiklopedia antariksa. Sang ayah membawakannya selepas kembali dari perjalanan dinas ke Amerika Serikat. Sembilan belas tahun kemudian, Hagorly Mohamad Hutasuhut—nama anak itu—meraih gelar master di bidang Space Science and Engineering (Space Technology) dari University College London (UCL), Inggris. Setelah kembali ke Indonesia pada akhir 2014 lalu, Hagorly bertekad memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan teknologi ruang angkasa, khususnya satelit yang menjadi obyek penelitian tugas akhirnya, di negeri ini. 44

MediaKeuangan

Kisah Pesawat Ulang Alik Calon Ahli Satelit

M

eskipun dunia antariksa telah menarik minatnya sejak kecil, Hagorly mengaku tak bebas dari dilema sebelum memutuskan mengambil kuliah di jurusan Teknologi Penerbangan, Institut Teknologi Bandung. Kedua orang tuanya sempat mengajukan pertanyaan,”Nanti mau kerja apa?”. Namun, dengan tekad yang bulat, Hagorly meyakinkan ayah dan ibunya bahwa dunia antariksa telah

menjadi bagian hidupnya sejak kecil dengan besarnya peluang ke depan. Restu pun akhirnya didapatkan.“Orang tua saya bilang agar jangan tanggung kuliahnya, harus all out,” kata Hagorly menirukan nasihat sang ayah sebelum berangkat ke Bandung. Di ITB, pemuda kelahiran Jakarta, 17 Juni 1989 itu banyak belajar tentang ilmu aeronotika dan astronotika. Pengetahuan tentang pesawat terbang dan ruang angkasa

menjadi “makanan” sehari-hari. Pada awalnya, Hagorly mengaku menempuh studi di ITB bukan perkara mudah.”Saya bukan mahasiswa yang paling pintar. Pada masa awal kuliah, IP (Indeks Prestasi) saya tidak terlalu bagus,” ujarnya. Tantangan bertambah karena jurusan Teknik Penerbangan yang diambilnya adalah satu-satunya yang ada di Indonesia. Jumlah mahasiswanya pun relatif sedikit dibandingkan jurusan lain. Namun begitu, semangat Hagorly tak surut. Nasihat orang tua menjadi motivasi memperbaiki performa pada semester-semester berikutnya. Selain kuliah, Hagorly juga mulai rajin mengikuti kompetisi dan mengirimkan berbagai jurnal ilmiah ke konferensi internasional. Jatuh bangun perlombaan pun dia rasakan. Hingga puncaknya, jurnal yang ditulis Hagorly bersama rekan dan dosen pembimbingnya terpilih untuk dipresentasikan pada Konferensi International Astronautical Congress (IAC) 2012 di Italia. Jurnal yang dipresentasikan Hagorly adalah kiriman ketiganya. Dua jurnal sebelumnya sempat ditolak panitia. Berada di konferensi aerospace terbesar di dunia sudah menjadi kebanggan tersendiri bagi Hagorly. “Setelah presentasi saya tidak banyak berharap,” katanya. Namun, tanpa diduga, nama Hagorly dipanggil ke atas panggung pada saat upacara penutupan. Dia mendapatkan penghargaan Gold Medal Hermann Oberth Award untuk kategori student competition. Penghargaan tersebut pertama kalinya diterima mahasiswa dari Indonesia.

Pengembangan satelit Selepas lulus dari ITB, Hagorly sempat bekerja di salah satu perusahaan maskapai Indonesia. Keinginan untuk melanjutkan pendidikan membawa anak pertama dari tiga bersaudara itu mendaftar program beasiswa Lembaga Pembiayaan Dana Pendidikan (LPDP). Dengan dukungan kedua orang tua, Hagorly berhasil melalui seluruh tahapan seleksi. Yang menarik, namanya diumumkan lolos seleksi akhir tepat pada hari ulang tahunnya.

Pengalaman belajar di luar negeri sangat disyukuri Hagorly. UCL— tempatnya menuntut ilmu—adalah salah satu kampus terbaik di dunia. Di samping itu, industri dan teknologi penerbangan di Inggris juga sudah sangat maju. Hagorly belajar di tempat yang paling tepat. Di jurusan Space Science and Engineering, Hagorly menjadi satu-satunya mahasiswa asal Indonesia. Teman-teman sekelasnya yang berjumlah 16 orang antara lain berasal dari Perancis, Uni Emirat Arab, Cina, Amerika Serikat, dan Inggris. Selama di sana, ilmu dan pengalaman didapatkan Hagorly bukan hanya dari kelas. Suatu hari, atas inisiatifnya sendiri, Hagorly mengirimkan email permohonan izin untuk bisa berkunjung ke kantor Hub Teknologi Satelit Inggris. Di tempat itu, dia dibuat takjub. Pengembangan bidang penerbangan dan antariksa bukan hanya menjadi domain para ilmuwan, melainkan juga pelaku bisnis dan industri. Di sana, dia juga banyak belajar tentang teknologi satelit yang menjadi subyek tugas akhirnya. Menurut Hagorly, negaranegara maju telah lama memulai pengembangan teknologi nano satelit.”Sejarahnya mirip pengembangan komputer. Dulu komputer besar dan mahal, kemudian ada PC (personal computer) dan smartphone yang lebih ringkas,” kata anak muda yang juga suka menggambar itu. Di panggung global, banyak negara kini berlomba-lomba membuat satelit yang kecil dan murah. Di Indonesia, pengembangan teknologi satelit masih menemui banyak tantangan. Teknologi satelit di Indonesia sebenarnya telah dikembangkan sejak Februari 1975. Satelit Palapa merupakan proyek pertama yang dipelopori  oleh mendiang Iskandar Alisjahbana. Program Satelit Palapa yang mulai beroperasi sejak tahun 1976 telah menempatkan Indonesia menjadi negara ketiga di dunia yang menggunakan teknologi satelit untuk keperluan komunikasi. Setelah itu dari 1975 hingga 2008 Indonesia telah memiliki satelit komunikasi sebanyak sembilan buah,

mulai dari Palapa-A1 hingga C2. Pengembangan teknologi satelit sebenarnya sangat dibutuhkan untuk negara kepulauan seperti Indonesia.”Satelit akan sangat membantu proses pengamatan bumi melalui pengindraan jauh, pengamatan obyek seperti perkebunan dan pertanian, monitoring wilayah laut untuk pertahanan dan keamanan negara, dan kebutuhan komunikasi tentunya,” ujar Hagorly. Untuk kebutuhan komunikasi, satelit sangat penting untuk menyambungkan komunikasi hingga di pulau-pulau terpencil dan kawasan timur Indonesia.

Mendirikan startup Sepulangnya dari Inggris, Hagorly merintis startup business berbasis teknologi satelit. Selain mengedepankan semangat kewirausahaan, Hagorly juga aktif berkontribusi dalam dunia akademik dan pengembangan penelitian. Dalam memulai usahanya itu, Hagorly mendapatkan dukungan dari sejumlah universitas dan lembaga strategis antara lain ITB dan LAPAN. Selain di dalam negeri, Hagorly juga menjajaki kerja sama dengan pihak luar negeri. Startup yang didirikan Hagorly adalah startup pertama di Indonesia yang berfokus pada pengembangan teknologi satelit. Salah satu proyek yang ingin dikembangkannya adalah membuat satelit yang mengirimkan data dalam ukuran yang lebih kecil dan harga yang lebih murah. Hagorly berharap dapat membangkitkan awareness pemerintah dan publik tentang pentingnya mengembangkan teknologi satelit.

Gedung A.A. Maramis II Lt. 2 Jl. Lap. Banteng Timur No. 1Jakarta 10710 Telp/Faks. (021) 3846474 E-mail. [email protected] Twitter/Instagram. @LPDP_RI Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

Teks Dwinanda Ardhi

Vol. X No. 92 / Mei 2015

45

Opini

SBN Ritel dan Edukasi Keuangan Oleh: Dian Handayani*

L

iterasi keuangan dan keuangan inklusif menjadi sorotan dunia internasional beberapa tahun terakhir ini. Ketika krisis keuangan global melanda, pemerintah negara-negara dunia mulai mengalihkan perhatian pada sektor usaha mikro dan pemberdayaan masyarakat menengah ke bawah untuk memperkuat pondasi keuangan. Saat itu gencar upaya memfasilitasi kemudahan akses kredit bagi pengusaha mikro dan masyarakat

menengah ke bawah. Jargonnya adalah membuat mereka menjadi bankable. Diyakini bahwa peningkatan keuangan inklusif, pada gilirannya akan memperkuat sektor keuangan suatu negara. Namun ketika krisis keuangan selanjutnya terjadi, orang mulai menyadari bahwa ternyata ada satu aspek yang terlupakan. Upaya transformasi dari unbankable menjadi bankable tesebut tidak didukung

Ilustrasi Arfindo Briyan

dengan pembekalan pengetahuan dasar mengenai keuangan. Hal ini membuat masyarakat yang menjadi sasaran keuangan inklusif tidak memperoleh pemahaman cukup mengenai risiko yang melekat pada setiap keputusan keuangan. Contohnya kasus subprime mortgage di Amerika yang menimbulkan gelombang bencana keuangan secara global dimana pasar keuangan Indonesia juga terkena dampaknya. Di Indonesia, kasus investasi bermasalah marak terjadi. Penipuan tawaran investasi berkali-kali diberitakan. Contohnya seperti kasus PT QSAR, Koperasi Langit Biru, Cahaya Forex, Golden Traders Indonesia, dan yang terakhir adalah Arisan MMM yang menurut kabar terakhir kembali lagi masuk ke Indonesia dalam format baru. Iming-iming imbal hasil yang tinggi dengan mudah menjerat masyarakat. Rendahnya pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai karakteristik produk keuangan serta pemanfaatan dan risikonya, membuat mereka rentan menjadi sasaran penipuan. Untuk itu pada bulan November 2013 Presiden Republik Indonesia meluncurkan program Strategi Nasional Literasi Keuangan. Peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia menjadi program kerja prioritas Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Keuangan Inklusif dan Literasi Keuangan Tidak ada definisi baku untuk keuangan inklusif. Dari berbagai

46

MediaKeuangan

Perhatian Pemerintah terhadap investor individu dengan menyediakan berbagai pilihan instrumen keuangan merupakan salah satu upaya memperkuat basis investor dalam negeri.

referensi, dapat disimpulkan bahwa keuangan inklusif atau financial inclusion dapat dimaknai sebagai pemberian akses produk dan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau yang tidak bankable. Lawannya adalah financial exclusion, yaitu ketidakmampuan masyarakat mengakses produk dan jasa keuangan pada umumnya (mainstream financial services). Menurut Ramakrishnan (2012), keuangan inklusif merupakan citacita yang luhur, namun sesungguhnya literasi keuangan lah yang menjadi langkah awal mewujudkan keuangan inklusif. Literasi keuangan menjadi faktor utama yang berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas keuangan. Adapun literasi keuangan atau financial literacy dapat dimaknai sebagai kemampuan memahami hal-hal yang menyangkut lembaga, produk, dan jasa keuangan, sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan dengan tepat terkait penggunaan dan pemanfaatan uang. Gubernur Bank Sentral Filipina dalam forum General Membership Meeting pada bulan Mei 2014 menyampaikan urgensi peningkatan literasi keuangan dan perluasan keuangan inklusif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Individu yang memiliki literasi keuangan yang baik akan mampu mengmbil keputusan keuangan secara lebih baik. Hal tersebut selanjutnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Di Indonesia, OJK bersama pelaku industri keuangan giat melakukan

kegiatan edukasi untuk meningkatkan kecerdasan literasi keuangan penduduk negara ini. Tujuan OJK adalah, dengan memiliki pemahaman yang cukup mengenai produk keuangan, fungsi, dan pemanfaatannya, diharapkan masyarakat Indonesia dapat menggunakan produk dan jasa keuangan secara tepat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Surat Berharga Negara Ritel Surat Berharga Negara Ritel atau SBN Ritel adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan Pemerintah khusus untuk investor individu Warga Negara Indonesia. Selain sebagai diversifikasi instrumen pembiayaan APBN, penerbitan SBN Ritel juga ditujukan untuk menyediakan alternatif instrumen investasi yang aman dan menguntungkan bagi masyarakat. Kini alternatif instrumen SBN Ritel yang diterbitkan Pemerintah makin beragam. Jika orang lebih dulu mengenal Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, maka sejak disahkannya UndangUndang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, orang juga mengenal Sukuk Ritel sebagai instrumen investasi yang diterbitkan Pemerintah berdasarkan prinsip syariah. Penerbitan ORI maupun Sukuk Ritel selalu menarik minat investor berbagai kalangan. Instrumen ini selain aman karena dijamin Pemerintah, juga menguntungkan karena memberikan imbal hasil di atas rata-rata tingkat bunga deposito bank pada umumnya. Pada tahun 2014, Pemerintah meluncurkan satu lagi instrumen keuangan, yaitu Saving Bond Ritel atau SBR. Berbeda dengan kedua instrumen ritel yang diterbitkan Pemerintah sebelumnya, pembeli harus memegang SBR hingga jatuh tempo karena instrumen tersebut tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Namun SBR memberikan tingkat imbalan yang bersifat variabel dan lebih

tinggi dibandingkan tingkat bunga penjaminan LPS. Selain itu, akan hadir satu lagi instrumen keuangan berbasis syariah yang didesain Pemerintah untuk investor individu, yaitu Sukuk Tabungan. Dengan hadirnya Sukuk Tabungan, maka pilihan instrumen sesuai syariah akan makin bertambah. Perhatian Pemerintah terhadap investor individu dengan menyediakan berbagai pilihan instrumen keuangan merupakan salah satu upaya memperkuat basis investor dalam negeri. Diharapkan dengan tersedianya instrumen keuangan yang aman dan menguntungkan seperti SBN Ritel, masyarakat Indonesia tidak mudah tergiur dengan produk investasi bodong yang kian meresahkan.

Penutup Hingga saat ini Pemerintah masih mengandalkan Agen Penjual yang terdiri dari institusi perbankan dan perusahaan sekuritas untuk pemasaran SBN Ritel. Manfaat SBN Ritel akan semakin terasa oleh masyarakat bila instrumen ini dapat menjangkau penduduk Indonesia di pelosok nusantara. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan jalur distribusi yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Biasanya kegiatan pemasaran SBN Ritel dilakukan pada masa penawaran yang rata-rata berlangsung selama dua minggu. Demi meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai SBN Ritel, diperlukan program edukasi yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal itu, Pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan institusi terkait yang sama-sama berkepentingan dengan peningkatan literasi keuangan penduduk Indonesia. Dengan program edukasi yang tepat dan berkelanjutan, diharapkan dapat menumbuhkan peran investor domestik, dengan demikian mengurangi dominasi investor asing di pasar keuangan Indonesia. Pada gilirannya, perluasan dan pendalaman investor domestik akan memperkuat stabilitas keuangan nasional.

*Peneliti di BKF, Kementerian Keuangan

Vol. X No. 92 / Mei 2015

47

Regulasi

Jasa Perhotelan Bebas PPN Riviu PMK Nomor 43/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

48

MediaKeuangan

A

danya peraturan mengenai pembatasan pertemuan di hotel bagi aparatur membuat sejumlah pengusaha hotel merasa memiliki beban yang semakin berat. Untuk itu, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/ PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/ atau Rincian Jasa Perhotelan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Materi muatan yang dituangkan dalam PMK tersebut merinci jenis jasa perhotelan yang dibebaskan dari PPN dan pengecualian atas jasa yang dibebaskan dari PPN. PMK itu merupakan aturan pelaksanaan dari

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Terkait Langsung, Bebas PPN Dalam Pasal 2, jasa yang tidak dikenakan PPN meliputi jasa penyewaan kamar dan penyewaan ruangan yang berada di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel. Selain penyewaan kamar, penyewaan fasilitas tambahan hotel termasuk fasilitas penunjang yang terkait langsung dengan jasa penyewaan kamar juga

Jenis Jasa Perhotelan yang Diberikan Pembebasan PPN

Jasa penyewaan kamar

Jasa penyewaan ruangan

termasuk tambahannya di hotel

termasuk tambahannya di hotel

pelayananan kamar, AC, extrabed, extrabed, minibar, safety box, laundry, internet, TV

fasilitas olah raga dan hiburan, fotokopi, faksimile, transportasi hotel

dibebaskan dari kewajiban pembayaran PPN. Sejumlah fasilitas penunjang yang terkait langsung dengan jasa penyewaan kamar seperti: i) pelayanan kamar (room service); ii) air conditioning; iii) binatu (laundry and dry cleaning); iv) kasur tambahan (extrabed); v) furniture dan perlengkapan tetap ( fixture); vi) telepon; vii) brankas (safety box); vii) internet; viii) televisi satelit/kabel; dan ix) minibar. Sementara itu, fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap merupakan fasilitas yang terkait secara langsung dengan kegiatan jasa penyewaan kamar dan digunakan untuk tamu yang menginap. Jasa tersebut antara lain fasilitas olah raga dan hiburan, fotokopi, teleks, faksimile, dan transportasi hotel (kendaraan antar-jemput) untuk tamu yang menginap.

yang ditetapkan pada 9 Maret lalu juga mengatur mengenai jasa yang tetap dikenai PPN. Berbeda dengan aturan mengenai jasa penyewaan di hotel, motel, rumah penginapan, losmen dan sejenisnya, dalam Pasal 3 berisi ketentuan pengenaan PPN terhadap jasa penyewaan unit dan atau ruangan untuk apartemen, kondominium, dan sejenisnya serta fasilitas penunjangnya. Selain itu, jasa penyewaan ATM, kantor, perbankan, restoran, tempat hiburan, karaoke, apotek, toko retail, dan klinik juga dikecualikan dari pembebasan PPN. Dalam Pasal 3 PMK tersebut juga mengatur jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh pengelola jasa perhotelan yang ada di hotel tetap dikenakan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa pengenaan pajak terhadap kelompok fasilitas yang dikecualikan dalam PMK Nomor 43/ PMK.010/2015 didasarkan pada izin usahanya.

Ilustrasi Arfindo Briyan

berkurangnya pendapatan bisnis perhotelan, PMK ini bertujuan menghindari terjadinya tumpang tindih antara materi muatan dalam PMK itu sendiri dengan materi muatan dalam aturan pajak daerah. Sejak 2010, beberapa aturan pajak telah didesentralisasikan kewenangannya kepada daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Saat ini, pajak hotel dan restoran (PHR) merupakan pajak daerah yang besarnya rata-rata mencapai 10 persen dari nilai transaksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pajak hotel yang dimaksud dalam Undang-Undang PDRD ialah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dan merupakan jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota. Oleh karena itu, bisnis perhotelan yang merupakan ranah objek pajak daerah seharusnya memang tidak lagi dikenakan PPN.

Apartemen Tetap Dikenakan PPN Selain memuat aturan mengenai pembebasan pengenaan PPN, PMK

Minimalisir Tumpang Tindih Aturan Selain mengantisipasi

Teks Budi Sulistyo

Vol. X No. 92 / Mei 2015

49

Inspirasi

Puguh Hermawan: Buku, Seni, dan Mimpi Sekecil apapun buah pikiran yang dituangkan lewat tulisan, pasti akan bermanfaat bagi orang yang membacanya.

Foto Bagus Wijaya

P

uguh Hermawan tak pernah membayangkan, kegemarannya membaca sejak kecil akan berbuah sebuah karya tulisan yang dibukukan. Puguh, sapaan akrabnya, berkolaborasi bersama Mandewi, Abdul Gafur, dan Pringadi menulis novel 4 Musim Cinta. Hal ini tentu membanggakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), institusi tempat keempat novelis tersebut mengabdi. Beberapa waktu lalu Puguh berbagi cerita dengan Media Keuangan, mulai dari behind the scene penulisan 4 Musim Cinta hingga citacita Puguh ke depan.

50

MediaKeuangan

4 Musim Cinta Proses penyusunan 4 Musim Cinta berawal dari keinginan Sekretariat DJPB yang memiliki visi membuat DJPB lebih dikenal oleh masyarakat luas. Demi tujuan inilah empat pegawai DJPB tersebut bertemu. “Kami berempat akhirnya memutuskan untuk membuat novel mainstream. Novel ini seperti sebuah pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat,” kata pria kelahiran Purworejo ini. Puguh, Mandewi, Gafur, dan Pringadi memang suka menulis, namun ternyata tak mudah menyatukan ide dan pikiran dari empat kepala. “Masing-masing memiliki genre sendiri.

Saya lebih condong menulis cerpen, teman-teman lain ada yang lebih mengarah ke karya puisi dan romance,” jelasnya. Tantangan ini tak membuat Puguh dan kawan-kawan patah semangat. Misi harus tetap diselesaikan. Seringkali mereka berkumpul untuk mendiskusikan apa saja yang ingin dibahas di novel tersebut. Kesulitan di awal adalah mencari benang merah dari empat ide tersebut. Setelah mereka melakukan brainstorming dan mencoba menulis dari sudut pandang masingmasing, akhirnya ditemukan sebuah sudut pandang bersama. “Kami hampir setahun stuck di tahapan itu. Setelah saling bertukar ide dan menggabungkan empat cerita terpisah akhirnya ketemu lah alur plotnya,” kenang pria yang juga aktif di dunia teater ini. Novel 4 Musim Cinta pernah diterbitkan sebelumnya dengan nama Hoffee. Hoffee diluncurkan bersamaan dengan Rapat Pimpinan Nasional DJPB pada 12 November 2014 lalu. Setelah itu, Hoffee pun mengalami proses menyempurnaan agar lebih diterima masyarakat luas. Perubahan beberapa istilah, isi, gaya bahasa, dan teknik penulisan menjadikan Hoffee bertransformasi menjadi bacaan yang lebih mudah dibaca dengan judul 4 Musim Cinta. Karya yang telah beredar luas di toko buku ini resmi diluncurkan pada 1 April 2015 lalu. Puguh menambahkan, sebulan sebelumnya ia sudah membuka pre-order novel tersebut melalui media sosial, seperti Facebook dan Twitter. Mulanya ia ragu-ragu dengan adanya sistem ini. Tak disangka, peminat bukunya ternyata melebihi jumlah persediaan buku yang memang terbatas untuk pre-order.

Kegemaran Membaca “Saya itu pelahap semua jenis bacaan. Dulu waktu kecil, saya pernah disuruh membantu membuka bungkus tempe dari koran. Saya sering membaca tulisan dari potongan kecil koran itu. Sampai akhirnya berpikir, dengan menulis kita bisa menghasilkan sesuatu

yang bermanfaat bagi orang lain. Meskipun itu kecil dan bekas,” jelas Puguh saat ditanya awal ketertarikannya terhadap dunia menulis. Dari situlah ia mulai membaca karya penulis ternama, seperti Helvy Tiana Rosa, Asma Nadia, Hilman Hariwijaya, dan sebagainya. Dengan membaca karya orang lain, pria yang mengabdi di Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPB ini juga mempelajari teknik dan gaya penulisan masing-masing penulis. Hal ini tentu berguna sebagai bekal bagi Puguh saat menulis. Dari semua karya-karya penulis ternama yang pernah dibaca, hanya ada dua yang menurut Puguh paling berkesan. Pada Sebuah Kapal karya NH. Dini dan Ketika Mas Gagah Pergi karya Helvy Tiana Rosa. “Saya kagum dengan tulisan Helvy Tiana Rosa yang mampu menyampaikan pesan tanpa menggurui dan sangat menyentuh. Kalau karya NH. Dini, saya kagum dengan caranya bercerita. Buku ‘Pada Sebuah Kapal’ menceritakan kisah cinta dengan dua sudut pandang yang berbeda. Dari situ saya tertantang untuk menulis dengan versi cerita pendeknya,” jelasnya. Puguh yang mengagumi karya NH. Dini sejak duduk di bangku SMP itu akhirnya bersemangat untuk menulis dan mengirimkannya ke beberapa majalah remaja. Sayangnya, karya-karya Puguh masih belum diberi kesempatan tampil di majalah. “Meskipun nggak ada yang masuk (majalah) tapi dengan menulis itu saya sudah merasa puas,”

katanya sembari tersenyum. Kecintaan Puguh terhadap menulis sama halnya dengan cintanya pada karya seni. Pria yang pernah ditugaskan di Ruteng Nusa Tenggara Timur pada tahun 2007 hingga 2010 ini juga aktif dalam seni teater saat masih duduk di bangku SMA. Saat berada di Ruteng, ia juga berusaha membangun kecintaan para remaja di sekitar tempat tinggalnya terhadap seni. Awalnya ia melihat sebuah kelompok remaja masjid yang sangat minim kegiatan. Akhirnya Puguh mengajak mereka untuk membuat sebuah majalah dinding. Ide ini disambut baik oleh para remaja Ruteng. Mereka tidak hanya membantu mendesain majalah dinding tersebut, namun juga menyumbangkan tulisan. Sungguh sebuah pengabdian yang luar biasa.

Puguh belajar banyak hal dari kegagalan yang pernah ia alami. “Jangan pernah takut bermimpi, bahkan mimpi yang paling tidak masuk akal sekalipun,” pesannya. Hal ini ia teladani dari kedua orang tuanya yang mendorong untuk memiliki cita-cita setinggi-tingginya. Terakhir, ada satu hal yang selalu menjadi pegangan hidupnya. “Jangan takut untuk berbeda, karena ketika kita melakukan sesuatu yang tidak orang lain lakukan maka kita akan mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan,” tuturnya.

Teks Pradany Hayyu

Mimpi Mimpi Puguh masih panjang. Pria yang mewarisi darah seniman dari kedua orangtuanya ini memiliki rencana terhadap novel 4 Musim Cinta ke depan. Ia ingin suatu saat bisa menerbitkan sekuel 4 Musim Cinta yang berisi sudut pandang pribadi tiap penulis. Kelak, ia juga akan mengajukan karya yang telah dicetak sebanyak 4500 eksemplar ini ke sebuah rumah produksi untuk difilmkan.

“Jangan pernah takut bermimpi, bahkan mimpi yang paling tidak masuk akal sekalipun.” Foto Bagus Wijaya

Vol. X No. 92 / Mei 2015

51

Renungan

Keniscayaan yang Mengayakan

H

ari-hari kita dipenuhi dengan perjumpaan dengan orangorang baru atau orang-orang lama yang telah kita kenal. Mereka, bagaimanapun, memiliki sejumlah perbedaan dengan kita. Perbedaan adalah salah satu keniscayaan dalam hidup. Ia bisa hadir dalam banyak hal: perbedaan kepribadian, sikap, keahlian, kesukaan, dan lain-lain. Semua perbedaan tersebut memiliki potensi yang sama: mampu memisahkan. Atas segala hal yang berbeda, manusia cenderung memilih untuk menghindar. Perbedaan dianggap sebagai sesuatu yang berpotensi menimbulkan perselisihan hingga perasaan terancam. Hal ini muncul saat ada praduga yang tidak beralasan hingga rasa nyaman yang terusik. Masalah pun timbul manakala kita harus bekerjasama dengan orang-orang yang berbeda tadi dalam sebuah tim kerja. Jika demikian, berupaya untuk menghindar atau menjauh bukanlah pilihan yang dapat diambil. Hal yang perlu diingat ialah beda itu niscaya. Karenanya, menjadikan perbedaan sebagai musuh adalah hal yang melelahkan dan tanpa akhir. Ia

52

MediaKeuangan

akan selalu ada. Dalam sebuah tim kerja, misalnya, memiliki anggota tim yang seluruhnya punya pendapat yang sama atas suatu masalah, justru bukanlah suatu keunggulan. Pada suatu seminar Kepemimpinan disebutkan: untuk apa membayar dua kali atas pendapat yang sama? Pecat mereka yang selalu setuju dengan semua hal yang Anda katakan. Mengapa kita perlu orang-orang yang berbeda? Sebab bukan tak mungkin, orang-orang berbeda mampu memberikan pandangan baru, solusi tidak biasa, suasana baru yang lebih akrab, jalan-jalan alternatif untuk mencapai visi, ide-ide baru untuk menghasilkan solusi, dan masih banyak lagi. Hal ini akan kita dapati dari mereka yang berbeda dengan kita. Perbedaan yang mengayakan. Perbedaan mampu membuka kesadaran diri bahwa setiap kita punya kelebihan dan kekurangan yang juga berlaku bagi setiap orang. Karenanya, penting bagi kita untuk meghargai kelebihan kita pada bidang-bidang tertentu di samping kelemahan kita pada bidang yang lain. Selanjutnya temukan perbedaan kelebihan dan kelemahan orang lain untuk bisa saling mengisi.

Ilustrasi gratisography.com

Maka, meyakini bahwa adanya perbedaan membuka peluang untuk saling melengkapi, rasanya tak salah untuk dicoba. Memanfaatkan sesuatu yang berbeda tadi untuk bisa melejitkan kemampuan diri agar kedua pihak bisa berkembang dan tumbuh bersama adalah hal baru yang layak untuk diusahakan. Dengan demikian, atas segala perbedaan yang ada, kita tidak lagi cenderung untuk menghindar. Melainkan berupaya mencari dan menemukan perbedaan untuk dapat saling mengisi dan meneguk manfaatnya secara bersama-sama. Mulai sekarang, kini kita tahu. Bahwa perbedaan bukan lagi ancaman. Ia hanya keniscayaan yang mampu mengayakan. *Terinspirasi oleh Seminar Kepemimpinan: Building Leadership Team.

Teks Farida Rosadi

Film

Judul: Quantum Ikhlas, The Power of Positive Feeling Penulis: Erbe Sentanu Penerbit: PT. Elex Media Komputindo Halaman: 236 halaman.

B

Hakekat kehidupan tersebut adalah bagaimana cara ikhlas dalam menjalani hidup sehingga kita bisa dekat Sang Pencipta.

uku ini dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti dan cerita menarik sehingga mudah dicerna. Quantum Ikhlas berusaha menguraikan hakekat kehidupan sebenarnya. Hakekat kehidupan tersebut adalah bagaimana cara ikhlas dalam menjalani hidup sehingga kita bisa dekat Sang Pencipta. Membuat kedekatan dengan sang pencipta ini tidak mudah. Butuh perasaan positif yang kita ciptakan dalam kondisi apapun sehingga kita bisa ikhlas menjalaninya. Perasaan yang positif ini akan membantu kita menggapai cita-cita dan mempermudah mengerjakan apa yang selama ini kita inginkan. Dalam buku ini, Erbe Sentanu menekankan tujuan utama quantum ikhlas yaitu untuk mengembalikan fitrah manusia sebagai makhluk yang sempurna. Fitrah manusia berada di zona ikhlas. Manusia yang sempurna adalah manusia yang hidup seimbang dan utuh dengan seluruh kecerdasannya yaitu kecerdasan fisik (PQ), kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), dan kecerdasan spiritual (SQ). Selain itu, buku ini berupaya mengomunikasikan pesan inti bagaimana manusia dapat memperoleh kebahagiaan hakiki dan mencapai sukses hidup; pekerjaan, materi, dan relasi yang menyenangkan, tentunya secara ikhlas. Membaca buku ini seperti sedang menikmati kudapan rohani untuk jiwa kita. Pasti penasaran kan?

5 Peringkat Teratas Buku Fiksi Terpopuler

Filosofi Kopi Dewi Lestari



Autumn in Paris Ilana Tan



Empat Musim Cinta Adhitya Mulya

After Rain: Suatu Saat Aku Berhenti Menangisimu Anggun Prameswari

Arok Dedes Pramoedya Ananta Toer

5 Peringkat Teratas Buku Non-Fiksi Terpopuler

Child Development John Santrock



Microeconomics Robert S. Pindyck

Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia Rahayu Hartini The Effective Measurement and Management of IT Cost and Benefits Dan Remenyi

100 Great Business Ideas Emily Ross

Versi Perpustakaan Kementerian Keuangan

Kunjungi Perpustakaan Kementerian Keuangan dan Jejaring Sosial Kami: Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat Perpustakaan Kemenkeu Perpustakaan Kementerian Keuangan @kemenkeulib

Peresensi Kusuma Wardani, Pusintek

www.perpustakaan.kemenkeu.go.id

Vol. X No. 92 / Mei 2015

53

Wisata

“B

ulan Maret di Karimunjawa memang masih musim angin barat, Mas. Hampir tiap hari ada badai”, tutur Mas Popo begitu kami berjumpa di pelabuhan. Pemuda lokal ini adalah guide kami selama liburan di Karimunjawa. Pulau-pulau kecil di sekitar Karimunjawa dikelompokkan menjadi gugus timur dan gugus barat. Mas Popo mengajak kami memulai penjelajahan dari gugus timur. Destinasi pertama yang kami tuju adalah Pulau Gosong Tengah. Pulau pasir ini hanya tampak saat laut surut. Pagi itu cuaca cerah. Birunya langit dipantulkan air laut menjadi hijau turquoise yang meneduhkan pandangan. Selepas tengah hari kapal merapat

54

MediaKeuangan

ke Pulau Tengah. Pulau ini biasanya digunakan untuk singgah sekaligus istirahat makan siang. Mas Popo dengan cekatan segera membersihkan ikan-ikan segar dan membakarnya di atas bara sabut kelapa. Ikan dibakar tanpa bumbu, hanya diolesi minyak kelapa agar tidak lengket. Setelah matang, ikan disajikan dengan sambal pulau khas Karimunjawa yang diracik dari potongan cabai dan tomat, irisan bawang merah, kacang tanah sangrai yang ditumbuk kasar, siraman kecap manis, dan perasan air jeruk. Hari berikutnya cuaca tidak kunjung membaik. Hujan gerimis dan angin kencang sejak tengah malam hingga pagi tidak berhenti. Saya sempat pesimis kami bisa melanjutkan trip akhirnya masuk sebuah pesan singkat dari Mas

Popo. “Ayo berangkat, Mas. Badai sudah lewat”. Gugus barat Karimunjawa memiliki terumbu karang yang lebih cantik dengan variasi ikan yang lebih beragam. Kapal bersandar ke Pulau Gosong Barat untuk memasang snorkelling set dan bersiap dengan aktivitas bawah air. Benar saja, baru beberapa meter beranjak dari pantai saya menjumpai taman koral yang riuh oleh kawanan ikan yang bergerak dinamis di antara aneka rupa terumbu karang yang berwarna-warni. Balai Taman Nasional Karimunjawa menyebutkan bahwa terumbu karang yang ada di wilayah ini terdiri dari terumbu karang pantai (fringing reef), terumbu penghalang (barrier reef), dan terumbu karang pata (patch reef).

Selalu Ada Alasan Untuk Kembali Ke Karimunjawa Beberapa anak buah kapal KM Siginjai masuk ke kabin penumpang dengan tergesa. Mereka berjibaku menutup jendela yang dihempas angin dari arah kiri kapal. Bagian dalam kabin tempias oleh air hujan yang turun dengan deras. Saya merapal doa dalam hati, semoga diberi keselamatan dalam penyeberangan enam jam dari Jepara ini.

Senja di Karimunjawa. Taman koral dengan beragam ikan. Salah satu cottage di Karimunjawa. Foto Adhi Kurniawan

Kesadaran warga dan pelaku wisata di Karimunjawa terhadap kelestarian terumbu karang berdampak positif. Sejak 2004 area yang tertutup terumbu karang terus meluas. Penyu hijau dan penyu sisik pun dapat dijumpai di sini. Penyu-penyu secara berkala mendarat dan bertelur di Pulau Sintok dan Pulau Menjangan Besar. Biota laut lain seperti kima, sejenis kerang raksasa, mudah dijumpai di sekitar Pulau Kembar dan Pulau Cemara Besar. Kawanan lumbalumba juga sering terlihat melintas. Bagi pecandu diving Karimunjawa memiliki banyak spot menyelam yang menawan. Taka Menyawakan adalah salah satunya. Perairan berarus kencang ini hampir seluruhnya tertutup koral dan dengan mudah dapat dijumpai kawanan ikan barakuda, batfish, skipjack

tuna, penyu, dan kima. Di Gosong Cemara, penyelam dapat menemukan kombinasi koral lunak dan keras yang ditumbuhi kipas laut berukuran besar. Ada pula Torpedo Reef yang merupakan sisa-sisa torpedo dan granat perang yang berserakan di dasar laut. Di selasela serpihan tersebut tumbuh koral dan bunga karang yang mekar. Penyelam yang ingin memacu adrenalin dengan menyusuri bangkai kapal karam dapat mencoba spot Wreck of Indonoor. Pada tahun 1963 sebuah kapal uap berbendera Belanda bernama Indonoor sedang melintas di Laut Jawa. Saat itu di pesisir Semarang sedang terjadi kebakaran hebat yang melalap gudang-gudang pelabuhan. Kapten kapal mengira cahaya itu berasal dari mercusuar sehingga dia memacu kapal dengan kecepatan tinggi. Lambung kapal membentur karang dan menimbulkan lubang besar yang membuat kapal karam. Tepat hari keempat kami mengakhiri trip Karimunjawa dan bertolak ke Jepara. Kali ini cuaca cerah dan laut tenang. Sembari bersantai di ruang terbuka di dek paling atas saya mengirim pesan singkat ke Mas Popo. “Mas, maturnuwun perjalanannya asyik. Kalau ada kesempatan saya dan temanteman pengen kembali ke Karimunjawa”.

Teks Adhi Kurniawan

Vol. X No. 92 / Mei 2015

55

Selebriti

Pendidikan Gratis Tak Lagi Dilematis Sudah populer bukan berarti melupakan kursi akademis. Kini Tata mengejar pendidikan gratis.

Foto Dok. Pribadi

B

erprofesi sebagai selebriti identik dengan popularitas dan pundi-pundi keuangan yang menggiurkan. Wajar rasanya bila banyak seleb rela meninggalkan pendidikan akademis demi mengejar

impian. Mungkin ini tak berlaku bagi Destiara Talita, model kelahiran Jakarta, 23 Desember 1988. Tata – panggilan akrabnya - sadar bahwa profesi yang digelutinya tidak abadi. Karena itu, meskipun kini Tata tengah meniti karir di salah satu kantor pengacara ternama, namun hasrat menyabet gelar Master tetap menjadi prioritasnya. Terbukti, beberapa waktu lalu, dara cantik lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul ini hadir pada LPDP Edufair di aula Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta. Ketertarikannya mendalami hukum bisnis inilah yang mendorong dirinya untuk melanjutkan program S2 hukum di luar negeri. Wanita yang sempat bertarung demi menduduki kursi senayan ini mengapresiasi upaya pemerintah memberi beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). “Setiap orang berhak mendapat kesempatan mengenyam pendidikan formal setinggi-tingginya. LPDP membantu mewujudkan mimpi anak Indonesia melanjutkan pendidikan lebih tinggi secara gratis,” ujarnya. Pemilik nama asli Destiya Purna Panca ini mengaku kedatangannya pada event ini bertujuan mencari informasi mengenai beasiswa demi mempersiapkan diri menghadapi persaingan global. Berbagai cerita sukses dari awardee LPDP turut meyakinkannya bahwa dengan usaha, ketekunan dan kesungguhan semua kalangan berpeluang untuk memperoleh beasiswa. Di mata Tata, orang yang berpendidikan rendah sering dianggap remeh. Tak jarang, Tata menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu biaya pendidikan beberapa anak kurang mampu di lingkungan tempat tinggalnya. “Masa depan bangsa akan terjamin di tangan generasi muda yang cerdas dan berpendidikan.” Tata berharap, acara serupa LPDP Edufair dapat diperbanyak dan tidak hanya diselenggarakan di Jakarta. Menurutnya, tiket masuk Edufair yang ludes dalam waktu singkat menunjukkan respon masyarakat sangat luar biasa. Antusiasme pemburu beasiswa juga berarti sinyal positif kesadaran generasi muda atas pentingnya pendidikan.

Teks Dhani Kurniawan, DJPK

56

MediaKeuangan

Vol. X No. 92 / Mei 2015

57

58

MediaKeuangan