KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa dan atas HidayahNya, Naskah Akademik dengan judul “Menegakkan Negara Maritim Bermartabat”, dapat diselesaikan dengan baik. Naskah Akademik ini merupakan tindak lanjut dari salah satu rekomendasi yang dihasilkan pada kegiatan Konvensi Kampus X dan Temu Tahunan XVI Forum Rektor Indonesia (FRI) yang diselenggarakan di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, 23-25 Januari 2015. Forum Rektor Indonesia (FRI) secara resmi didirikan pada 7 November 1998 di Bandung. Dalam Konvensi dan Temu Tahunan Nasional, FRI selalu mengangkat dan mengedepankan tema-tema tertentu untuk memperkuat komitmen organisasi akademisi dan intelektual kampus yang bersentuhan dengan persoalan bangsa. Temu Tahunan FRI ke-17 tahun 2015, yang telah diselenggarakan di Universitas Sumatera Utara mengusung tema “Menegakkan Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Kepulauan menuju Negara Maritim Bermartabat”. Tema ini diangkat untuk mengusung visi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawacita. Memaknai pesan yang terkandung dalam Nawacita tersebut, substansi analisis dan pembahasan dalam naskah akademik ini meliputi aspek sosial budaya, ekonomi dan lingkungan, hukum, dan keamanan di Sektor Maritim dan Kelautan. Banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan naskah akademik ini. Saya mengucapkan terimakasih atas segala bantuannya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM)., Sp. (A(K), Rektor USU Periode 2010-2015 yang dipenghujung kepemimpinannya, USU mendapat amanah menyusun naskah akademik ini dan selanjutnya dilimpahkan kepada saya selaku Pejabat Rektor.
i
Saya berharap naskah akademik ini dapat memenuhi harapan anggota FRI seperti yang telah diamanahkannya, serta bermanfaat bagi pembuat kebijakan dalam upaya menegakkan kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim bermartabat. Saya menyadari bahwa dalam naskah akademik ini masih terdapat kekurangan atau kelemahan, karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan. Semoga kiranya bermanfaat.
Medan, Desember 2015 Pejabat Rektor
Prof. Subhilhar, Ph.D
ii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI NAMA-NAMA TIM PERUMUS RINGKASAN
i iii iv v
I. 1.1 2.2 3.3 4.4
PENDAHULUAN Latar Belakang Tujuan Ruang Lingkup Metode
1 4 4 4
II. 2.1 2.2 2.3
KERANGKA PEMIKIRAN Landasan Filosofis Landasan Sosio-Ekonomi Landasan Yuridis
6 7 8
III. 3.1 3.2 3.3 3.4
ANALISIS DAN PEMBAHASAN Sosial Budaya Ekonomi dan Lingkungan Hukum Keamanan
12 20 31 45
IV. 4.1 4.2 4.3 4.4
REKOMENDASI Sosial Budaya Ekonomi dan Lingkungan Hukum Keamanan
49 49 50 52
V.
Penutup
53
SENARAI PUSTAKA
54
iii
DAFTAR TABEL Tabel 1
Wilayah Indonesia
25
iv
NASKAH AKADEMIK Menegakkan Negara Maritim Bermartabat
Tim Penyusun Universitas Sumatera Utara Penanggungjawab : Ketua Forum Rektor 2015 Ketua : Prof. Dr. Sumono, MS Sekretaris : Arif, SH., M.Hum Anggota:
1. Prof. Dr. Irmawati, M.Si 2. Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH., M.Li 3. Prof. Dr. Ir. Albiner Siagian, M.Si 4. Prof. Dr. Dwi Suryanto, M.Sc 5. Prof. Dr. Erman Munir, M.Sc 6. Prof. Dr. Badaruddin, M.Si 7. Prof. Dr. Maryani Cyccu Tobing, MS 8. Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si 9. Prof. Dr. Syaad Afifuddin, M,Si 10. Dr. Ir. Nazaruddin, MT 11. Dr. Edy Ikhsan, SH., M.Hum 12. Dr. Budi Agustono, MS 13. Dr. Isfenti Sadalia, SE., ME 14. Dr. Mahmul Siregar, SH., M.Hum 15. Dr. Chairani Hanum, MS 16. Dr. Sutarman 17. Dr. Agusmidah, SH., M.Hum 18. Wahyu Ario Pratomo, SE., M.Ec
v
RINGKASAN Indonesia merupakan Negara Kepulauan terluas di dunia yang terdiri atas lebih dari 17.504 pulau dengan 13.466 pulau telah diberi nama. Sebanyak 92 pulau terluar sebagai garis pangkal wilayah perairan Indonesia ke arah laut lepas telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa Bangsa. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan terletak pada posisi sangat strategis antara Benua Asia dan Australia serta Samudera Hindia dan Pasifik. Sebagai Negara Kepulauan yang memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang, sektor maritim dan kelautan menjadi sangat strategis bagi Indonesia ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan. Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” memberikan harapan dan mengembalikan semangat untuk membangun maritim dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam kelautan. Dalam Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo juga membentuk Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya. Di samping visi dan misi tersebut, Presiden juga mengetengahkan konsep “Poros Maritim” dan “Tol Laut”. Penetapan prioritas pembangunan sektor maritim ini sangat beralasan bila dilihat dari sudut sejarah bangsa. Potensi maritim dan kelautan yang begitu besar pada kenyataannya belum dimanfaatkan dengan optimal, angka kemiskinan yang masih tinggi diantaranya adalah nelayan dan masyarakat pesisir, eksploitasi dan kegiatan ilegal terhadap sumberdaya laut, pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing, penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan laut menambah masalah di sektor kelautan. Selain masalah ekonomi dan lingkungan, masalah yang juga muncul di sektor maritim dan kelautan adalah masalah regulasi yang multikompleks karena sifatnya multisektoral, dari aspek keamanan, masih terdapat kejahatan di laut, baik keamanan laut yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional. Naskah akademik yang mengambil judul “Menegakkan Negara Maritim Bermartabat” yang merupakan tindak lanjut dari salah satu rekomendasi kegiatan Konvensi Kampus X dan Temu Tahunan XVI Forum Rektor Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Sumarera Utara Tahun 2015, dimaksudkan untuk memberikan masukan vi
terhadap penyelesaian masalah-masalah di sektor maritim dan kelautan yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan. Setelah dilakukan analisis dan pembahasan pada aspek sosial budaya, ekonomi dan lingkungan, hukum dan keamanan, disampaikan rekomendasi antara lain : 1) Dari aspek sosial budaya, kebesaran Indonesia sebagai bangsa pelaut harus digelorakan dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara, membangun karakter budaya maritim dan kelautan melalui pendidikan formal dan informal. 2) Dari aspek ekonomi dan lingkungan, pembangunan sentra perikanan, pelabuhan nusantara, pelabuhan perikanan dan armada perintis perlu dipercepat dengan dukungan perencanaan tata ruang wilayah maritim dan kelautan. Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM dapat dilakukan melalui pengembangan standar kompetensi SDM di bidang kelautan, peningkatan dan penguatan peran iptek, riset dan sistem informasi kelautan, serta pengembangan lembaga pendidikan kemaritiman dan kelautan. Dalam rangka pengendalian perubahan iklim global, diperlukan diplomasi dan lobi terhadap negara-negara industri untuk melaksanakan komitmen perjanjian internasional terkait dengan pengurangan emisi. 3) Dari aspek hukum, Pemerintah perlu melakukan harmonisasi terhadap semua produk hukum yang terkait dengan perairan dengan memperhatikan ketentuan dalam UNCLOS 1982, percepatan pengintegrasian penyusunan rencana tata ruang pulau, rencana tata ruang perairan di setiap daerah provinsi, perlu melakukan kaji ulang terhadap keberadaan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dengan membuat batasan tentang subjeknya terbatas pada masyarakat lokal/adat dan pengelolaannya berbasis pemerintahan desa, meberdayakan BUM Desa didukung oleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN dan APBD. 4) Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas keamanan maritim dan kelautan, kelembagaan Bakamla perlu secepatnya dilengkapi dengan alat-alat pertahanan keamanan utamanya kapal-kapal patroli yang secara merata berada pada berbagai kawasan perairan yang rawan kejahatan di perairan.
vii
